RISIKO PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL ... · Perbaikan Gizi Pengembangan pertanian dan...

Oleh Drs. Suyitno, Msi

Auditor Utama Inspektorat I

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

TA 2020

RISIKO PROGRAM

RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING UP INITIATIVE (READSI)

TA. 2020

(PENGAWALAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN)

Disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Program Readsi

Ciawi Bogor, 18 Februari 2020

Memberdayakan rumah tangga petani di

pedesaan, baik secara individu maupun

secara kelompok, dengan keterampilan,

membangun rasa percaya diri dan

pemanfaatan sumberdaya untuk

meningkatkan pendapatan dari sektor

pertanian dan non-pertanian serta

meningkatkan taraf hidupnya secara

berkelanjutan.

TUJUAN PROGRAM READSI

SASARAN PROGRAM READSI

1. Petani miskin yang aktif dan memiliki sumberdaya (lahan, dll) yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bantuan program;

2. Petani aktif dan memiliki potensi sebagai "agen perubahan" untuk memotivasi petani lainnya, terutama kelompok miskin, dan memperbaiki penghidupannya;

3. Petani yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan sempit, dan kepala keluarga perempuan yang akan dilibatkan secara langsung dalam usaha pengembangan lahan pekarangan, nonfarm, kegiatan perbaikan gizi, dan kegiatan pengelolaan keuangan.

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM READSI

TOTAL ALOKASI DESA SASARAN SEBANYAK 342 DESA, YAITU:

■ Kelompok pertama di 5 kabupaten eks Program READ di Prov. Sulteng (Buol, Toli-

Toli, Parimo, Poso, Banggai) terdiri dari 50 desa lama + 50 desa baru = 100

desa;

■ Kelompok kedua di 4 kabupaten eks Replikasi Program READ di Prov. NTT

(Kupang, Belu) dan Prov. Kalbar (Sambas, Sanggau), terdiri dari 50 desa lama +

30 desa baru = 80 desa;

■ Kelompok ketiga di 9 kabupaten baru di Prov. Gorontalo (Gorontalo, Pohuwato,

Bone Bolango), Prov. Sultra (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe), dan Prov. Sulsel

(Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur), = 162 desa baru.

RISK PENENTAPAN TUJUAN Memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Tujuan Belum terukur :

. Peningkatan Pendapatan

. Peningkatan Taraf Hidup

Proses Bisnis

Pemberdayaan rumah tangga petani

pedesaan

PP 60 TAHUN

2008

KEGIATAN POKOK PROGRAM READSI BPPSDM

Pengembangan Pertanian dan Matapencaharian di Pedesaan (Village Agriculture and Livelihoods Development) yaitu Mobilisasi Mayarakat, Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Mata Pencaharian, Simpan, Pinjam, dan Literasi Keuangan.

Peningkatan Pelayanan Penyuluhan, Penyediaan Sarana Produksi, dan Pemasaran (Services, Input and Market Linkages) yaitu Pelayanan Penyuluhan Pertanian, Pelayanan Keuangan, Sistem Dan Pemasaran Perbenihan, Dukungan Pelayanan dan Pemasaran Bagi Petani Kakao di Sulawesi, dan Pelayanan Produksi, Kesehatan dan Pemasaran Ternak di NTT.

Dukungan Manajemen Program (Project Management) di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Peningkatan pelayanan

penyuluhan, penyediaan saprodi, dan pemasaran

Pengelolaan Program

2020

1. Paket Sekolah Lapang Komoditas 2. Bantuan Saprodi

Kelompok Tani 3. Perbaikan Gizi

Pengembangan pertanian dan

matapencaharian di pedesaan

2020

Manajemen Pengelolaan

Program

1. Pelatihan Penyuluh 2. Perbenihan Padi

3. Bantuan upgrading perlengkapan BPP

4. Perbanyakan Materi Penyuluhan

RISIKO PELAKSANAAN PUSAT

(Consulting Firm) untuk Pemberdayaan Masyarakat Fasilitator Desa

Pelatihan Agronomi Kakao bagi Petani, Pelatihan Bisnis (Usaha Tani) Kakao bagi Petani dan Widyaiswara, Pelatihan “Adoption Observation” Kakao

Pendukung Manajemen

RISIKO (POTENSI) • Tugas konsultan kurang terukur • Materi pelatihan belum

mendukung KONSTATANI (POTENSI WILAYAH DAN EKSPOR.

• Pelatihan sebatas pemahaman belum mengarah pada perlakuan/metoda peningkatan produksi

• Fasilitator Desa yang ditetapkan kurang kompeten

PENGENDALIAN • Penetepan tugas konsultan

dalam kontrak terukur • Juknis disesuaikan dengan

kebijakan Konstratani • Design pelatihan diarahkan

untuk peningkatan produksi (ditambahkan simulasi perlakuan pemupukan, pemeliharaan dan pasca panen)

• Supervisi pimpinan • Penetapan persyaratan

Fasilitator Desa dalam Juknis

A

PERENCANAAN KEGIATAN

RISIKO:

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kurang Terarah dan Tidak

Selaras Antara Pusat,

Provinsi dan Kabupaten

2. Pengalokasian Anggaran

Dalam RKAKL Kurang

Mengakomodir Seluruh

Kegiatan READSI Baik

Pusat, Provinsi dan

Kabupaten

3. Calon Lokasi dan Calon

Petani Peserta Program

READSI Tidak Tepat

Sasaran

PENGENDALIAN RISIKO

1. Setiap Kegiatan dilengkapi dengan

Proposal/TOR/KAK yang lengkap dan menjelaskan

metotologi/proses bisnis serta RAB.

2. Program dilengkapi dengan Petunjuk Teknis yang

operasional.

3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (Annual

Working Plan & Budget/ AWPB).

4. Menetapkan Desa/ Petani program READSI sesuai

dengan Data Base yang ada dalam SIMLUHTAN. 5. Melaksanakan Seleksi akhir calon peserta

program READSI dengan cermat dengan

mengacu data Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

6. Proaktif dalam melakukan Pencairan dana di

provinsi dan kabupaten, agar tidak terlambat

dalam sistem reimbursement 7. Penggunaan anggaran/ standar biaya mengacu

PMK No. 78 Tahun 2019 (SBM Kemenkeu TA.

2020).

KEGIATAN:

1. Perencanaan

Program/Kegiatan

READSI

2. Perencanaan

Anggaran Kegiatan

READSI

3. Penetapan Calon

Lokasi dan Calon

Petani Peserta

Program READSI

PENGADAAN JASA KONSULTAN (KATEGORI BIAYA CONSULTANCIES & NON CONSULTING SERVICE (CN)

Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, Keuangan, Teknologi

Informasi, Monev (1Orang Tenaga Ahli

Pemberdayaan/Ketua Tim, 6 Orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Provinsi,

18 Orang Ahli Pemberdayaan

Kabupaten, dan 25 Orang Tenaga Administrasi)

1. Tenaga ahli/personil Yang dipilih oleh penyedia jasa konsultasi berisiko kurang cakap karena tidak sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan

2. Minimnya kontribusi masing-masing tenaga ahli/personil karena rangkap jabatan atau

bekerja di Instansi/Perusahaan Lainnya

3. Kelebihan Pembayaran Honor Konsultan Tidak Sesuai Dengan

SPK/Kontrak

1. Seleksi ketat/lakukan reviu terhadap tenaga ahli/personil yang akan dipilih

oleh penyedia jasa sehingga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

(Perencana, Keuangan, Teknilogi Informasi, Monitoring dan Evaluasi).

2.Memonitor dan Evaluasi secara berkala Pelaksanaan Kegiatan

Konsultan (Tenaga Ahli /Personil) apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan keluaran yang diharapkan.

3. Reviu Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Dalam SPK/Kontrak (Jam,

Harian, Mingguan, atau Bulanan).

KEGIATAN RISIKO PENGENDALIAN

Risiko Pelaksanaan Propinsi

Pengendalian

• Peserta kurang kompeten (sebagian besar THL-TB)

• Materi penyuluhan belum mendukung KONSTRATANI (potensi ekspor)

• Benih yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan petani (waktu ketersediaan, varietas, dan volume yang dibutuhkan)

• Harga benih kemahalan

• Rekomendasi belum

operasional (belum ada langkah-langkah konkrit, belum sesuai dengan potensi daerah, belum sesuai

dengan kondisi keluarga miskin)

K1 Perkembangan kajian di seminarkan (persiapan, Kelengkapan data/metodologi, rekomendasi) PPK mereviu dan memantau pelaksanaan kajian K2: • Petunjuk Teknis mengatur tentang

persyaratan peserta dan materi penyuluhan yang mengarah dengan kebjikakan KONSTRATANI

• PPK mengecek persiapan latihan • Spesifikasi dicantumkan dalam KAK dan

kontrak secara jelas • Identifikasi Penangkar Benih (luas tanam

dan waktu panen) • Penetapan HPS dilandasi dengan survai

Kajian kegiatan non farm

dan skema peluang pasar

Pelatihan penyegaran bagi

Penyuluh;

Reviu, Penyempurnaa, dan

Penggandaan Materi

Penyuluhan;

Pengadaan dan Sertifikasi Benih

Padi

B

PELAKSANAAN KABUPATEN

K-1

• Sekolah Lapang (SL);

• Paket saprodi tan. pangan, kakao, hortikultura, pekarangan, ternak kecil,

• Paket saprodi / perlengkapan pasca panen tanaman perkebunan lain;

• perbaikan gizi keluarga

K-2 • Pengadaan Perlengkapan BPP di kecamatan

K-4 • Pendukung Manajemen

C

PENGADAAN PAKET SAPRODI

• Paket saprodi tan. pangan, kakao, hortikultura, pekarangan, ternak kecil,

• Paket saprodi / perlengkapan pasca panen tanaman perkebunan lain;

1. Kelebihan Pembayaran

2. Pemahalan dan/atau

Kemahalan Harga

3. Denda keterlambatan

belum di pungut/diterima

4. Belanja atau pengadaan

fiktif

5. Spesifikasi barang /Jasa

yang diterima tidak sesuai

dengan kontrak

6. Rekanan pengadaan

barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

1.Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 dan Standar IFAD

(perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan)

2. PPK Membentuk, dan mengoptimalkan Peran Tim Pemeriksa Barang

(Konsultan/Tenaga Ahli/Tim Teknis) 3. PjPHP/PPHP cermat dalam

melakukan pemeriksaan administrasi

terhadap barang dan jasa yang akan

diserahterimakan sejak perencanaan

pengadaan sampai serah terima sesuai

dengan permintaan PA/KPA 4. Laporan Kegiatan Pengadaan dan

Pemanfaatannya secara berkala.


KEGIATAN SEKOLAH LAPANG

Kegiatan Sekolah Lapang 1. Peserta tidak kompeten

2. Waktu yang disediakan tidak sesuai ketentuan/digabung

3. Pembayaran Honorarium Narasumber/ Fasilitator/Instruktur Tidak sesuai SBM

4. Pembayaran Honorarium Panitia Melebihi 10% dari Jumlah Peserta

Penjelasan persyaratan peserta kepada FD

Supervisi ke lapangan

Melakukan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Secara Tertib sesuai dengan Ketentuan Pemerintah (SBM 2020, Ketentuan Perjadin) dan ketentuan IFAD


PENGADAAN PERLENGKAPAN BPP

Pengadaan

Perlengkapan BPP

1. Pengadaan Perlengkapan tidak didukung oleh kompetensi pengguna

2. Pemanfaatan Perlengkapan belum sesuai ketentuan

3. Pengamanan Perlengkapan yang telah diadakan

1. Menetapkan penanggungjawab terhadap perlengkapan yang telah diadakan.

2. Mengintruksikan koordinator BPP untuk membuat SOP Pemanfaatan Perlengakapan BPP

3. Koordinator BPP menjamin pengamanan fisik aset BPP

4. Dokumentasi pengadaan secara tertib.


DUKUNGAN MANAJEMEN

Belanja Untuk Kegiatan Operasional Pendukung Pelaksanaan Program (Biaya Perjalanan Biasa, Pemeliharaan Kendaraan, Biaya Komunikasi, ATK, Penggandaan)

1.Tumpang Tindih Pertanggungjawaban Keuangan Dengan Kegiatan Sejenis

2.Pertanggungjawaban Keuangan Yang Kurang Sesuai Dengan Realisasi Fisik

Melakukan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Secara Tertib sesuai dengan Ketentuan Pemerintah (SBM, Ketentuan Perjadin) dan ketentuan IFAD


ORGANISASI PENGADAAN (Perpres 16 Tahun 2018)

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

Pejabat Pengadaan

dan

Pokja Pemilihan

Pj Pengadaan: • Pengadaan Langsung • Penunjukan langsung Peng.

Barang/Konst./Jasa ≤ Rp200Jt, Jasa Konsultasi ≤ Rp100jt, E-purchasing ≤ Rp200jt

Pokja Pemilihan: • Melaksanakan Persiapan Pemilihan

Pengadaan • Menetapkan Pemenang

Tender/Juksung Peng. Barang/Konst./Jasa ≤ Rp100M, Jasa Konsultasi ≤ Rp10 M

• Beranggotakan 3 orang atau dapat ditambah dengan jumlah gasal

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

(UKPBJ)

Merupakan Unit Kerja yang Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa

Pj PHP:

• Memeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp200jt, Jasa Konsultasi ≤ Rp100jt

PPHP:

• Memeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/konstruksi/Jasa Lainnya Paling Sedikit diatas Rp200jt, Jasa Konsultasi Paling sedikit diatas Rp100jt.

1. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

RISIKO: PENGENDALIAN:

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Belum Mendukung Kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa

b. Spesifikasi teknis belum sesuai

dengan rencana kebutuhan hasil

Identifikasi

c. Materi yang tertuang dalam KAK

belum sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

a.Menetapkan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang mengacu Pasal 19 Perpres 16

Tahun 2018 dan Pasal 23 Per LKPP No 7 Tahun

2018 meliputi:

• Dibuat berdasarkan kebutuhan

• Memperhatikan penggunaan produk dalam

negeri, SNI, Produk Industri Hijau, Tidak

Mengarah Produk Tertentu Kec Suku Cadang

• Spek teknis dalam KAK berisi Spesifikasi

Mutu, Jumlah, Waktu, dan Pelayanan

• Kompetensi Tenaga Ahli (Konsultansi), dan

• Sumber Pendanaan

b. Melakukan Reviu Terhadap Kerangka Acuan

Kerja (KAK)

c 2. Rencana Umum Pengadaan (RUP)


a. Pengumuman RUP Belum dilakukan

secara terbuka di Website masing-

masing K/L, Papan Pengumuman Resmi

Untuk Masyarakat, dan Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE

b. Materi yang tertuang dalam RUP belum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menetapkan Standar Operasional Prosedur


Tahun 2018 dan Pasal 28 Per LKPP No 7

Tahun 2018 meliputi:

a. RUP memuat antara lain uraian

pekerjaan, volume, lokasi, sumber dana,

perkiraan biaya, spek teknis/KAK,

Metode pemilihan dan Jadwal

b. Diumumkan setelah penetapan

anggaran, dalam situs web Kementerian,

papan pengumuman resmi untuk

masyarakat, surat kabar, dan atau media

laiinnya.

3. Penetapan HPS


• Perhitungan HPS Belum Disusun

Berdasarkan Hasil Perhitungan Biaya

Harga Satuan (Enginer’s Estimate),

Rancangan Rinci (Detail Engineering

Desaign) yang dilakukan oleh Konsultan

Perencana, dan hasil survey harga

(Pengadaan barang)

• Perhitungan HPS belum

memperhitungkan keuntungan dan biaya

overhead yang wajar (Pek. Konstruksi)

sebesar 15%.

• HPS terlambat ditetapkan

a. Menetapkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang mengacu Pasal 26

Perpres 16 Tahun 2018, dan Lampiran

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018,

antara lain meliputi:

• Dihitung Secara Keahlian dengan data

yang dapat dipertanggungjawabkan

• Memperhitungkan keuntungan dan

biaya overhead yang wajar (Pek.

Konstruksi) sebesar 15%.

• Ditetapkan 28 hari sebelum

pemasukan penawaran

b. Melakukan Reviu Terhadap Harga

Perkiraan Sendiri

4. Pemilihan Sistem Pengadaan


a. Metode pemilihan penyedia belum sesuai

dengan jumlah anggaran yang tersedia

dan kriteria tertentu

b. Metode evaluasi penawaran penyedia

belum memperhitungkan penilaian teknis,

harga, faktor umur ekonomis, biaya

operasional dan nilai sisa dalam jangka

waktu operasi tertentu



Tahun 2018, bahwa:

a. Metode pemilihan penyedia terdiri atas E-

purchasing, pengadaan langsung,

penunjukan langsung, tendercepat, dan

tender sesuai dengan jumlah anggaran

dan kriteria tertentu (mendadak, rahasia,

dll)

b. Metode evaluasi penawaran terdiri dari

Sistem Nilai, Penilaian Biaya selama

umur ekonomis dan harga terendah

5. Penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia


a. Dokumen persiapan pemilihan penyedia

oleh Pokja pemilihan belum disusun

secara tertib

b. Materi yang tertuang dalam dokumen

persiapan pemilihan belum seluruhnya

disusun sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan yang

mengacu Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 point III,

mengenai:

a. Dokumen Persiapan Penyedia terdiri dari

• Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, Rancangan Kontrak

(Naskah perjanjian, SSUK, SSKK, dll),

DIPA/RKAKL, ID RUP, Waktu Penggunaan

Barang, Analisis Pasar

b. Penetapan Metode Pemilihan, Kualifikasi,

Persyaratan kualifikasi, kemitraan, metode evaluasi,

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran,

Penyusunan Tahapan dan jadwal, Penyusunan

Dokumen Pemilihan (Dok Kualifikasi dan Dok

Tender/Juksung) oleh Pokja Pemilihan

c. Melakukan Reviu Terhadap Dokumen Persiapan oleh

Pokja Pemilihan

6. Pelaksanaan Pemilihan


Proses pemilihan penyedia tidak

dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan syarat syarat

yang telah ditetapkan dalam

dokumen pemilihan



Tahun 2018, dan Peraturan LKPP No. 9

Tahun 2018 point IV bahwa Pelaksanaan

pemilihan meliputi

• Pelaksanaan Kualifikasi

• Pengumuman dan Undangan

• Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pemilihan

• Pemberian Penjelasan

• Penyampaian Dokumen Penawaran

• Penetapan dan Pengumuman Pemenang

• Sanggah Banding

7. Pelaksanaan Kontrak


a. Pemenang pemilihan/penyedia yang

telah ditetapkan melalui SPPBJ tidak

memiliki kemampuan melaksanakan

kontrak

b. Kontrak tidak sah karena tidak memenuhi

persyaratan yang berlaku

c. Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan ketentuan/kesepakatan

dalam kontrak wanprestasi

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang mengacu Pasal 52 Perpres 16 Tahun 2018,

dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 point VII,

bahwa:

a. Penetapan SPPBJ

b. Penandatanganan Kontrak

c. Pemberian Uang Muka

d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

e. Perubahan Kontrak

f. Penyesuaian harga

g. Penghentian Kontrak atau berakhirnya kontrak

h. Pemutusan Kontrak

i. Penanganan Keadaan Kahar

Melakukan Reviu Terhadap Laporan Hasil Pemilihan

Penyedia sebelum ditetapkan SPPBJ dan melakukan

pemantauan dengan intens terhadap pelaksanaan

kontrak

8. Serah Terima Hasil Pekerjaan


a. Pembuatan berita acara penyelesaian

pekerjaan fiktif atau tidak sesuai dengan

realisasi fisik karena untuk keperluan

mencairkan anggaran

b. Penyerahan Barang /Gedung dan

Bangunan Tidak Tepat Waktu, Jumlah,

Volume, dan Spesifikasi Teknis, sasaran

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

mengacu Pasal 57 dan 58 Perpres 16 Tahun 2018 dan

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Point 8 , yaitu:

a. Pengajuan serah terima barang dan jasa dari

penyedia kepada PPK

b. PPK (dapat dibantu konsultan pengawas, tim ahli,

dan tim teknis) melakukan pemeriksaan terhadap

barang/jasa yang diserahkan

c. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi

terhadap barang dan jasa yang akan

diserahterimakan sejak perencanaan pengadaan

sampai serah terima sesuai dengan permintaan

PA/KPA

d. Jika terdapat ketidak sesuaian PjPHP/PPHP melalui

PA/KPA memerintahkan PPK untuk

memperbaiki/melengkapi dokumen administrasi

9. Pemanfaatan


a. Barang/Gedung dan

Bangunan Belum

dimanfaatkan (tidak

menambah nilai pnbp dari

aset).

b. Pemanfaatan

Barang/Gedung dan

bangunan tidak sesuai

peraturan.

Menetapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Pemanfaatan Barang mengacu

pada ketentuan Peraturan

Pemerintah No.27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah

KEGIATAN SEKOLAH LAPANG (SL)


1. Materi SL Tidak up to date, dan

Tidak Sesuai Dengan

Komoditas Yang Dibudidayakan

Peserta SL

2. Kegiatan SL dipadatkan namun

pertanggungjawaban lengkap.

3. Kegiatan SL Tidak Sesuai

Dengan Periode Masa Budidaya

4. Tumpang tindih dengan

pertanggungjawaban (SPJ)

kegiatan SL (APBD)

1. Menetapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Kegiatan SL

2. Melakukan Reviu Terhadap

Kurikulum SL

3. Melakukan Reviu Terhadap

Pertanggungjawaban (SPJ)

Dengan Cermat

KINERJA FASILITATOR DESA (FD)


Fasilitator Desa Tidak

Maksimal dalam

Melaksanakan Tugas Tugas

Yang Diberikan

1. Melakukan evaluasi kinerja

Fasilitator Desa secara periodik

2. Memastikan Fasilitator Desa

Menyampaikan Laporan

Bulanan Yang Dilengkapi

Dengan Working Sheet (Lembar

Kerja Harian),

PELAPORAN KEGIATAN


Penanggungjawab Masing-masing

Kegiatan Tidak Segera Menyusun

Laporan Setelah Kegiatan Berakhir

(Fisik dan Keuangan)

Penyuluh Pertanian dan Fasilitator

Desa kurang koordinasi dalam

menyusun Laporan Kegiatan dan tidak

menyampaikan ke DPMO sesuai batas

waktu yang telah ditetapkan

Menetapkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelaporan Kegiatan

Laporan (Fisik dan Keuangan)

disampaikan kepada Nasional Program

Management Office (NPMO) secara

berkala (3 bulan sekali)

Laporan triwulan/tahunan, evaluasi

tengah program/Mid Term Review

(MTR), penyelesaian program

Completion Report (CR) disusun tepat

waktu

TERIMA KASIH

Atas Perhatiannya

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT

JENDERAL

KEMENTAN

RISIKO PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL ... · Perbaikan Gizi Pengembangan pertanian dan...

Documents

Transcript of RISIKO PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL ... · Perbaikan Gizi Pengembangan pertanian dan...