RISET MEDIA

Hubungan Bilateral Indonesia – Uni Eropa

Program on European Studies

Institute of International Studies

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Gadjah Mada

2013

1

RISET MEDIA

Hubungan Bilateral Indonesia – Uni Eropa (Update 2013)

Peneliti:

Muhadi Sugiono

Suci Lestari Yuana

Asisten Peneliti:

Nurhawira Gigih Pramono

Anggita Ludmila

Chrispina Maria Gracia

Dedi Dinarto

Maura Pavita

2

DAFTAR ISI

Refleksi Tahun 2013 dalam Kerangka Agenda Bilateral Uni Eropa di

Indonesia .................................................................................................... 4

Perubahan Fokus Agenda Kebijakan Eksternal Uni Eropa di Indonesia ....................... 4

2013: Tahun Finalisasi Sasaran CSP Uni Eropa ............................................................. 6

Kritik Terhadap FLEGT-VPA Sebagai Bentuk Kekuatan Normatif Eropa ..................... 8

Kesimpulan ...................................................................................................................... 9

Referensi Buku ................................................................................................................. 9

Referensi Online ............................................................................................................ 10

Salient Issues: FLEGT-VPA dan CPO ......................................................... 12

FLEGT-VPA: Latar Belakang Inisiasi Program FLEGT oleh Uni Eropa ...................... 12

Inisiasi FLEGT-VPA dengan Negara-Negara non- Uni Eropa ..................................... 13

FLEGT-VPA Uni Eropa dan Indonesia ......................................................................... 14

Crude Palm Oil: Potensi Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa .................................... 15

Permasalahan CPO Indonesia-Uni Eropa ..................................................................... 16

Solusi untuk Mengatasi Permasalahan CPO .................................................................. 17

Referensi ........................................................................................................................ 18

Data Riset Media Hubungan Bilateral Indonesia dan Uni Eropa (2013) .... 20

A. Bidang Politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia .............................................. 20

B. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Perdagangan ....................................................... 25

C. Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Pendidikan .............................................. 32

D. Cross-Cutting Issues: Lingkungan & Pembangunan .............................................. 37

Lampiran .............................................................. Error! Bookmark not defined.

3

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Gambar 1. Tema Isu Kebijakan Uni Eropa di Indonesia Tahun 2013 ............................. 5

Gambar 2. Produk Kelapa Sawit Indonesia .................................................................... 11

Tabel 1. Komoditi Ekspor Indonesia ke Uni Eropa (Eurostat) ...................................... 16

Tabel 2. Tabel Data Bidang Politk ................................................................................... 21

Tabel 3. Tabel Data Bidang Ekonomi ............................................................................. 27

Tabel 4. Tabel Data Bidang Sosial-Budaya ..................................................................... 34

Tabel 5. Cross-Cutting Issues ......................................................................................... 37

4

Refleksi Tahun 2013 dalam Kerangka Agenda

Bilateral Uni Eropa di Indonesia

Tulisan pengantar ini menggunakan konsep kekuatan normatif (normative

power) untuk membantu dalam memahami perubahan yang terjadi pada fokus agenda

kebijakan eksternal Uni Eropa di Indonesia; serta makna proses bilateral Uni Eropa di

Indonesia selama tahun 2013 terhadap perubahan tersebut. Apabila merujuk pada

konsep kekuatan normatif yang ditulis Ian Manners, terdapat lima norma inti Eropa yang

menjadi fokus dari kebijakan eksternal Uni Eropa: (1) perdamaian – peace, (2) kebebasan

– liberty, (3) demokrasi – democracy, (4) penegakan hukum – rule of law, dan (5) hak

asasi manusia – human rights. Selain kelima norma inti itu, masih ada empat norma

minor yakni: (1) solidaritas sosial – social solidarity, (2) anti diskriminasi – anti

discrimination, (3) pembangunan berkelanjutan – sustainable development, dan (4)

good governance (Manners, 2002). Norma-norma Eropa inilah yang disebut oleh

Manners sebagai inti dari eksistensi Uni Eropa selaku aktor internasional; yang lalu

diterjemahkan melalui kebijakan eksternalnya.

Satu ciri lain dari Uni Eropa sebagai aktor kekuatan normatif adalah bahwa

mereka selalu berpegang teguh pada landasan hukum serta kerangka kerja yang telah

disepakati bersama. Sonia Lucarelli menulis bahwa: “Europe is a normative actor

because Europe itself is based on normative principle” (Lucarelli, 2008). Fondasi legal

tersebut bisa berasal dari hukum-hukum universal seperti Piagam PBB dan Universal

Declaration of Human Rights; atau hukum-hukum internal seperti EU Guidelines to

Death Penalty dan Copenhagen Criteria. Ketaatan hukum ini lalu diimplementasikan

melalui berbagai kebijakan. Dalam rangka memperluas keanggotaan, misalnya, calon

anggota baru harus memenuhi berbagai standar finansial, politik, dan hukum yang

ditetapkan Uni Eropa. Pun dalam interaksinya dengan aktor eksternal, Uni Eropa selalu

melihat pada basis legal sebagai standar prosedur, mekanisme, dan pencapaian tujuan

dalam membina hubungan.

Perubahan Fokus Agenda Kebijakan Eksternal Uni Eropa di Indonesia

Dalam konteks relasi bilateral dengan Indonesia, Uni Eropa memiliki kerangka

kebijakan untuk jangka-menengah yang dituangkan dalam Country Strategy Paper

(CSP). Ada satu perbedaan mendasar dalam hal sasaran kebijakan Uni Eropa di

Indonesia antara CSP 2002-2006 dan 2007-2013. CSP 2002-2006 menekankan pada

proses peningkatan good governance, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan dialog-

dialog politik di atau dengan Indonesia. Secara khusus disebutkan pula bahwa Uni Eropa

akan membantu Indonesia untuk memenuhi agenda domestik mereka berupa

pembangunan prinsip-prinsip demokrasi serta penguatan institusi demokrasi yang

dinilai belum selesai (not yet complete) sejak Pemilu 1999 (European Union External

5

Action Service, 2002). Sedangkan pada CSP 2007-2013, penekanan pada pembangunan

demokrasi dan HAM tidak lagi disebutkan secara khusus.

Ada dua poin utama yang ditulis dalam sub-bab executive summary dari laporan

CSP 2007-2013. Pertama, Uni Eropa menilai Indonesia telah mencapai kemajuan

progresif dalam bidang restorasi demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum. Ketiga

isu inilah yang sebelumnya menjadi isu kunci bagi Uni Eropa terhadap Indonesia pasca-

jatuhnya rezim Soeharto; yang tercantum di CSP 2002-2006. Kedua, ada tiga isu yang

menjadi tujuan utama Uni Eropa dalam jangka waktu 2007-2013 yaitu: (1)

penanggulangan kemiskinan, (2) penguatan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama

perdagangan dan investasi, dan (3) penguatan good governance melalui perbaikan

penegakan hukum (European Union External Action Service, 2006).

Dari fakta-fakta di atas, dapat dikatakan bahwa penekanan kekuatan normatif

Eropa di Indonesia mulai bergeser dari penekanan pada nilai demokrasi dan hak asasi

manusia menuju nilai-nilai penegakan hukum serta good governance (yang tidak

terbatas dalam isu hak asasi saja). Penegakan hukum dan good governance yang

dimaksud, melalui data-data yang akan disajikan dalam bagian selanjutnya dari tulisan

ini, lebih mengarah pada konsep sustainable development. Konsep sustainable

development juga ditekankan Uni Eropa melalui kerjasama perdagangan dan investasi

yang dikaitkan dengan sektor lingkungan; terutama terkait produk hutan Indonesia.

Mengapa perubahan tersebut menjadi penting? Perubahan ini dapat dimaknai

sebagai gesture bahwa Uni Eropa tidak lagi mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara

yang “bermasalah” dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dari sisi praktis,

klasifikasi ini membuat hubungan bilateral Uni Eropa dengan Indonesia keluar dari

bentuk relasi patron-client. Maksudnya, Uni Eropa menjadi pihak yang dominan

memberi, dan sebaliknya Indonesia menjadi pihak yang cenderung berposisi sebagai

penerima; khususnya dalam isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Relasi berbentuk

patron-client ini dapat dilihat dari penerjunan tim Election Observation Mission to

Indonesia untuk Pemilu tahun 1999 dan 2004 (pihak yang mengawasi/menilai-dan-

pihak yang diawasi/dinilai); serta penerjunan tim Aceh Monitoring Mission (AMM)

dalam proses bina damai di Aceh. Selain itu banyak juga program-program seperti

pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum serta Program Reformasi

Kepolisian Republik Indonesia yang didanai oleh Uni Eropa (European Union External

Action Service, 2012).

Sedangkan setelah tahun 2007, Uni Eropa perlahan membangun kemitraan

strategis dengan Indonesia yang bersifat sejajar. Hal ini misalnya dapat dilihat melalui

kesepakatan Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Meski belum semua

negara Uni Eropa meratifikasi perjanjian ini, PCA telah mendorong komitmen dua-arah

dari Indonesia dan Uni Eropa untuk mempererat kerjasama. Dalam bidang ekonomi,

kedua belah pihak membentuk Vision Group1 sebagai tim ahli dalam meningkatkan

1 Anggota Vision Group adalah perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), The European

Business Chamber of Commerce (EuroCham), BusinessEurope, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia.

6

kerjasama investasi dan perdagangan. Rekomendasi bersama dari Vision Group

menghasilkan kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

untuk memperkuat sektor investasi dan perdagangan di antara Uni Eropa dan Indonesia.

Selain itu Indonesia juga berhasil mendorong kesepakatan FLEGT-VPA, yang mengatur

tentang kemudahan akses bagi produk hutan Indonesia untuk masuk pasar Uni Eropa

selama produk tersebut telah memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang

ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia (MetroTV News, 2013). Perlu dicatat

pula, sejak tahun 2010 Indonesia dan Uni Eropa melaksanakan Human Rights Dialogue

yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Dialog ini menempatkan Indonesia

sebagai mitra diskusi bagi Uni Eropa; berbeda dengan proses interaksi sebelumnya yang

cenderung bersifat relasi antara guru-murid atau yang mengawasi-dan-yang diawasi.

2013: Tahun Finalisasi Sasaran CSP Uni Eropa

Gambar 1. Tema Isu Kebijakan Uni Eropa di Indonesia Tahun 2013

Tahun 2013 menjadi salah satu tahun yang penting dalam dinamika hubungan

Indonesia dan Uni Eropa karena beberapa alasan. Pertama, seperti telah disebutkan

sebelumnya, tahun 2013 adalah masa berakhirnya tujuan jangka-menengah yang disusun

dalam kerangka CSP 2007-2013 oleh Uni Eropa. Artinya tahun ini menjadi waktu

finalisasi dari capaian yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Urgensi terkait pencapaian

ini terlihat dari rilis berita yang dikeluarkan media resmi pemerintah sepanjang tahun

3(16%)

5(26%)

7(37%)

4(21%)

RILIS MEDIA DELEGASI UNI EROPA UNTUK INDONESIA DI TAHUN 2013

Lingkungan Ekonomi & Perdagangan

Politik & HAM Sosial-Budaya & Pendidikan

7

20132. Sebagai contoh, dari tiga berita (Lihat Tabel 1) mengenai isu lingkungan yang

dirilis oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, dua diantaranya secara khusus

menjelaskan usaha-usaha yang terjadi dalam proses negosiasi perjanjian FLEGT-VPA

(data lengkap dapat dilihat dalam bab Lampiran). Kesepakatan FLEGT-VPA akhirnya

ditandatangani kedua pihak pada bulan Oktober tahun ini, setelah proses negosiasi

selama 6 tahun3 yang melibatkan swasta, civil society, dan pemerintah. Selain itu, dari 5

program kebijakan di bidang ekonomi, 3 diantaranya juga membahas komitmen dan

diskusi terkait permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tahun

2013 ini pemusatan agenda Uni Eropa memang terletak pada sektor lingkungan dengan

sasaran khusus institusionalisasi kerjasama dalam bentuk FLEGT-VPA.

Alasan kedua mengapa tahun 2013 penting adalah karena tahun ini menandai

berakhirnya masa jabatan Julian Wilson sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia;

yang digantikan oleh Olof Skoog pada tanggal 1 September 2013. Artinya, tahun 2013 ini

sekaligus menjadi masa transisi bagi Olog Skoog sebagai nahkoda baru bagi tim diplomat

Uni Eropa untuk beberapa tahun mendatang. Dalam salah satu wawancara menjelang

penugasannya di Jakarta, Olof Skoog menyatakan bahwa sektor pendidikan (terutama

akses bagi kaum perempuan) akan menjadi bagian dari agenda utama selama ia bertugas

di Jakarta (Government Offices of Sweden, 2013); di samping tetap memberikan

perhatian pada intensifikasi kerjasama perdagangan dan investasi serta kerjasama dalam

menghadapi tantangan perubahan iklim. Meskipun hingga saat ini belum ada detail rinci

mengenai visi dan misi Delegasi Uni Eropa di bawah kepemimpinan Olof Skoog, namun

pernyataan tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa pergantian jabatan ini

memiliki potensi untuk membawa perubahan-perubahan dalam dinamika kebijakan Uni

Eropa di Indonesia.

Alasan ketiga, yang sebenarnya berasal dari sesuatu yang bersifat insidental,

adalah kedatangan High Representative of the European Union for Foreign Affairs

Catherine Ashton ke Indonesia pada tanggal 4 November 2013. Peristiwa ini merupakan

kunjungan pertama Ashton ke Indonesia. Dalam jumpa pers di Jakarta, Dubes Olof Skoog

menyatakan bahwa kedatangan Ashton merupakan bentuk pengakuan Uni Eropa

mengenai peran Indonesia yang semakin krusial sebagai aktor internasional, terutama di

kawasan; sekaligus menunjukkan pandangan Uni Eropa bahwa Indonesia adalah partner

penting (The Jakarta Post, 2013). Selain itu Catherine Ashton dalam diskusi dengan

Marty Natalegawa mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk

mendukung proses bina-damai di Myanmar, serta mengharapkan agar Indonesia juga

dapat berperan aktif dalam mengatasi krisis di Suriah. Artinya, kunjungan ini sekaligus

menjadi momen bagi Uni Eropa untuk menyampaikan apresiasi dan pujian mereka

terhadap kemajuan proses pembangunan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia

di Indonesia. Ajakan untuk berperan serta dalam penanganan krisis Myanmar

2 Yang termasuk dalam kategori ini adalah media online yang dikelola oleh instansi pemerintah (situs

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, situs European Union External Action Service, Facebook Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, ANTARA News);

3 Apabila dicermati waktu 6 tahun negosiasi menandakan bahwa proses tersebut dimulai pada tahun 2007, yang artinya sesuai dengan lingkup masa dalam CSP 2007-2013;

8

menandakan bahwa Indonesia telah dinilai sebagai mitra sejajar dalam pembahasan isu-

isu demokrasi dan hak asasi manusia di level internasional.

Kritik Terhadap FLEGT-VPA Sebagai Bentuk Kekuatan Normatif Eropa

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik satu pemahaman bahwa sektor lingkungan

dan perdagangan menjadi agenda utama Uni Eropa di tahun 2013. Dalam hal ini Uni

Eropa membangun kerjasama berbasis legal hukum dengan Indonesia di bidang

lingkungan melalui FLEGT-VPA. Pendekatan melalui basis legal ini sesuai dengan

konsep normative power yang menggambarkan Uni Eropa sebagai aktor internasional

yang berpegang teguh pada ikatan norma, baik dengan pihak internal maupun pihak

eksternal. Selain itu, terciptanya kesepakatan ini juga menandai perubahan fokus

kekuatan normatif Eropa dari isu-isu tentang demokrasi dan HAM ke arah penegakan

hukum (rule of law) dalam artian yang lebih luas terutama terkait isu lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hanya saja, penandatanganan FLEGT-VPA ini tidak luput dari kritik dan kecaman

yang datang dari pihak Indonesia. Terutama mengenai adanya beberapa kali penundaan

penandatanganan pada periode 2012-2013. Negosiasi pertama FLEGT-VPA dimulai pada

Maret 2007 di Jakarta dan dihadiri delegasi Uni Eropa & Indonesia, instasi pemerintah

terkait, kelompok swasta (bisnis), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Indonesia Wood,

2013). Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, penandatanganan VPA sempat

direncanakan untuk ditandatangani pada November 2012. Namun, Uni Eropa lalu

memutuskan untuk menunda penandatanganan. Situasi ini membuat kekecewaan pelaku

usaha kehutanan Indonesia. Mereka merasa dirugikan akibat pembatalan pemesanan

dari pembeli negara lain yang memilih untuk wait and see sampai VPA ditandatangani

(Tempo, 2012). Kesan buruk ini masih berlanjut saat penandatanganan FLEGT-VPA.

MetroTV News, misalnya, membuka berita mereka dengan kalimat: “Setelah mangkir

lima kali, akhirnya Uni Eropa menepati janji mendukung Indonesia memberantas illegal

logging dengan menandatangani FLEGT-VPA (MetroTV News, 2013)”.

Terkait penundaan tersebut, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh kedua

pihak. Dari pihak Uni Eropa penundaan ini lebih disebabkan alasan teknis, yakni

proses penerjemahan hukum yang ada di dalam FLEGT-VPA ke dalam seluruh bahasa

resmi yang digunakan 27 negara Eropa (24 bahasa resmi). Selain itu ada proses penulisan

sistem legalitas kayu Indonesia (yang baru diberlakukan pada Januari 2012) ke dalam

teks hukum VPA; sebelum nantinya diberikan pada Council of Ministers of the EU dan

ditandatangani. Sedangkan dari pihak Indonesia, penundaan ini membuat Indonesia

mempertanyakan komitmen Uni Eropa terhadap proses penegakan hukum dan

pemberantasan illegal logging. Bahkan, Diah Raharjo – Direktur Multi-Stakeholder

Forestry Programme (MFP), menyebutkan bahwa penundaan tersebut bernuansa

persaingan dagang. Ia mengatakan: “Jika VPA ditandatangani, mereka khawatir pasar

kayu Eropa dikuasai produk kayu dari Indonesia (Agro Indonesia, 2013)”.

9

Terlepas dari sisi mana yang benar, kondisi ini menjadi satu kritik khusus bagi

implementasi kekuatan normatif Eropa. Manners menyatakan bahwa salah satu unsur

utama yang harus ada dalam setiap dampak kebijakan normatif Eropa adalah clarity

(Manners, 2009). Artinya, dampak dari kebijakan Uni Eropa harus memberikan

kejelasan bagi pihak penerima. Kekuatan normatif dapat dikatakan berhasil ketika pihak

penerima dapat memahami nilai-nilai apa yang dipromosikan Uni Eropa serta mampu

menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap norma-norma tersebut. Oleh karena itu, opini

negatif dari masyarakat Indonesia terhadap penundaan ini mengganggu proses difusi

kekuatan normatif kepada Indonesia. Hal ini menunjukkan ada ketidakjelasan yang

didapat oleh pihak penerima pesan (dalam hal ini masyarakat Indonesia). Meskipun

dalam penelitian ini hanya ditemukan satu pendapat yang mengkritik bahwa penundaan

ini lebih berkaitan karena kepentingan bisnis, namun opini tersebut memiliki potensi

untuk menjadi opini publik yang berkembang liar apabila tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Tahun 2013 merupakan tahun akhir dari skema pengembangan kemitraan dengan

Indonesia setelah era reformasi berakhir. Skema yang disusun dalam Country Strategy

Paper 2007-2013 ini menitikberatkan pada kerjasama dalam bidang penegakan hukum

dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan pengembangan dari masa

sebelumnya, 2002-2006, yang mana Uni Eropa masih sebatas fokus pada dua isu, yakni

penguatan institusi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dari sisi interaksi,

kemitraan ini juga berkembang menjadi sebuah kemitraan yang strategis melalui

berbagai kerjasama mutual seperti CEPA dan FLEGT-VPA. Kebijakan-kebijakan tersebut

menunjukkan indentitas Uni Eropa sebagai sebuah aktor normatif; baik secara fokus

agenda yang intens membahas norma-norma Eropa, maupun dari sisi metode yang

dilakukan melalui penguatan aspek legal-hukum. Namun ada beberapa catatan terutama

dari sisi penundaan penandatanganan FLEGT-VPA, yang menimbulkan respon negatif di

kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun tidak dominan, namun satu-dua opini bahwa

penundaan tersebut murni karena kepentingan bisnis memiliki potensi untuk meluas

apabila tidak dikelola dengan baik. Apabila terjadi, situasi tersebut dapat mengaburkan

aspek kepentingan normatif yang dibawa oleh Uni Eropa.

Referensi Buku

Lucarelli, S., 2008. European Political Identity: Foreign Policy and the Other's Image.

Dalam: F. Cerutti & S. Lucarelli, penyunt. The Search of European Identity:

Values, Policies, and Legitimacy of the European Union. New York: Routledge.

Manners, I., 2002. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?. Journal of

Common Market Studies, 40(2), pp. 235-58.

10

Manners, I., 2009. The Concept of Normative Power in World Politics. Danish Institute

of International Studies Brief, pp. 1-5.

Referensi Online

Agro Indonesia, 2013. Uni Eropa Permainkan Indonesia. [Online]

Available at: http://agroindonesia.co.id/2013/04/23/uni-eropa-permainkan-

indonesia/

[Accessed 11 Desember 2013].

European Union External Action Service, 2002. Indonesia Country Strategy Paper

2002-2006. [Online]

Available at: http://eeas.europa.eu/indonesia/csp/02_06_en.pdf

[Accessed 12 Desember 2013].

European Union External Action Service, 2006. Indonesian-European Community

Strategy Paper 2007-2013. [Online]

Available at: http://eeas.europa.eu/indonesia/csp/07_13_en.pdf

European Union External Action Service, 2012. Press Release: IOM Support to the

Indonesian National Police Reform Program Funded by European Union

(2006-2012) Draws to A Close. [Online]

Available at:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/201207

11_01_en.pdf

[Accessed 11 Desember 2013].

Government Offices of Sweden, 2013. The EU's Man in Jakarta. [Online]

Available at: http://www.government.se/sb/d/17191/a/221647

[Accessed 11 Desember 2013].

Indonesia Wood, 2013. Sejarah SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia.

[Online]

Available at: http://indonesiawood.info/artikel-kayu/sertifikasi-kayu/sejarah-

svlk-sistem-verifikasi-legalitas-kayu-di-indonesia

[Accessed 11 Desember 2013].

MetroTV News, 2013. Akhirnya, Uni Eropa Tepati Janji Dukung Pemberantasan

Illegal Logging. [Online]

Available at:

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/01/2/185311/Akhirny

a-Uni-Eropa-Tepati-Janji-Dukung-Pemberantasan-Illegal-Logging

[Accessed 11 Desember 2013].

Tempo, 2012. Pengusaha Minta Jaminan Ekspor Produk Kehutanan. [Online]

Available at:

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447987/Pengusaha-Minta-

11

Jaminan-Ekspor-Produk-Kehutanan

[Accessed 13 Desember 2013].

The Jakarta Post, 2013. EU's Ashton Set to Discuss Middle East Issues During Jakarta

Visit. [Online]

Available at: http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/01/eu-s-ashton-

set-discuss-middle-east-issues-during-jakarta-visit.html

[Accessed 1 November 2013].

12

Salient Issues: FLEGT-VPA dan CPO

Selama tahun 2013 terdapat dua isu yang krusial dan berpotensi menjadi bahasan

utama di tahun-tahun mendatang. Pertama, adalah topik mengenai perjanjian FLEGT-

VPA. Tahun depan akan menjadi tahun pertama implementasi kesepakatan VPA. Dari

sisi Uni Eropa, penting untuk melihat bagaimana Uni Eropa membuktikan komitmennya

membuka akses pasar bebas kepada produk hutan Indonesia. Apalagi setelah ada kritik

bahwa Uni Eropa dinilai menunda penandatangan VPA karena ingin melindungi

kelompok bisnis di Eropa. Dari sisi Indonesia, aspek yang krusial adalah sejauh mana

Indonesia dapat menjaga kepercayaan (trust) dari Uni Eropa mengenai penegakan

hukum dan pencegahan illegal logging. Pemberian akses pasar bebas bagi produk kayu

yang lolos sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan bukti bahwa

Uni Eropa menaruh kepercayaan tinggi pada Indonesia, mengingat masih maraknya

illegal logging disertai angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, adalah berita

mengenai perdagangan Crude Palm Oil (CPO). Uni Eropa mempermasalahkan kebijakan

Indonesia yang memberikan subsidi kepada industri kelapa sawit dan juga praktek

dumping yang dilakukan salah satu perusahaan pengekspor CPO. Komoditi adalah hal

yang penting bagi kedua pihak karena produk biodiesel yang digunakan masyarakat

Eropa mayoritas berasal dari produk kelapa sawit impor Indonesia; sedangkan bagi

Indonesia, Uni Eropa adalah pasar ekspor kelawa sawit terbesar.

Tulisan dalam bagian ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai kedua isu

di atas. Masing-masing isu akan dikaji mengenai bagaimana perkembangan terbaru yang

terjadi; masalah-masalah apa saja yang muncul; serta solusi apa yang sekiranya mungkin

untuk dilakukan oleh kedua pihak guna mengatasi problem yang ada.

FLEGT-VPA: Latar Belakang Inisiasi Program FLEGT oleh Uni Eropa

Sebelum disebut sebagai Voluntary Partnership Agreement on Forest Law

Enforcement Governance and Trade (FLEGT-VPA), program yang diinisiasi oleh Uni

Eropa ini dikenal dengan 2003 FLEGT Action Plan dan merupakan sebuah upaya

untuk memberantas penebangan liar (illegal logging) di dunia yang sempat dibahas

dalam forum G-8 di tahun 1998. Pada saat forum itu berlangsung, sebuah rencana

dikeluarkan dengan sebutan “Action Programme on Forests” yang membahas usaha

pencegahan terhadap penebangan liar di dunia. Berpijak dari forum tersebut, di tahun

2002, Komisi Eropa mengadakan sebuah lokakarya internasional untuk mendiskusikan

bagaimana Uni Eropa dapat berkontribusi untuk melawan penebangan liar. Kemudian

pada tahun yang sama diadakan World Summit on Sustainable Development di

13

Johannesburg dan menjadi salah satu sejarah dimana Komisi Eropa berkomitmen kuat

untuk memerangi penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal.

Program ini mencakup 7 tujuan utama yaitu :

1. Mendukung negara produsen kayu secara teknikal maupun finansial agar dapat

meningkatkan pengelolaan hutan, reformasi kebijakan, meningkatkan

transparansi, kapasitas membangun, dan penguatan warga lokal untuk mencegah

terjadinya penebangan liar

2. Mempromosikan perdagangan kayu yang legal dan membangun VPA dalam

kerangka multilateral untuk mewujudkan kerjasama internasional

3. Mempromosikan kebijakan ini kepada negara-negara Uni Eropa untuk membeli

kayu yang ilegal tanpa terkecuali

4. Mendukung inisiatif sektor privat dalam perdagangan internasional

5. Mendukung investasi dan keuangan negara-negara produsen kayu

6. Menggunakan badan legislatif yang sudah ada atau membentuk badan legislatif

baru untuk mendukung program ( Komisi Eropa untuk Lingkungan )

7. Menelusuri kasus-kasus penebangan liar di dunia

Inisiasi FLEGT-VPA dengan Negara-Negara non-Uni Eropa

FLEGT-VPA merupakan kerjasama bilateral antara Uni Eropa dengan negara-

negara pengekspor kayu. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala kayu

yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal. Untuk memastikan bahwa

tujuan ini tercapai, Uni Eropa berharap bahwa semua stakeholders di negara produsen

menerima keterikatan lisensi ini. Beberapa negara yang sedang dalam proses

mengimplementasikan VPA adalah Indonesia, Ghana, Liberia, Republik Kongo,

Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Kemudian, sekitar 5 negara yang sedang dalam

tahap negosiasi dengan Uni Eropa yaitu Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Pantai

Gading, Vietnam, dan Malaysia. Di samping itu, telah teridentifikasi sebanyak 15 negara

dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang tertarik untuk bekerjasama dalam VPA.

Mengingat banyaknya negara yang sedang diajak untuk membangun kerjasama

FLEGT-VPA, Uni Eropa perlu mengontrol ekstensifikasi perjanjian ini. FERN mencatat

bahwa saat ini semakin banyak negara-negara produsen kayu yang tertarik untuk

memulai negosiasi FLEGT-VPA, termasuk negara-negara yang hanya mengeskpor sedikit

kayu ke Uni Eropa—seperti Madagascar, Paraguay, dan Sierra Leone. Padahal FLEGT-

VPA merupakan jenis perjanjian bilateral di mana proses, implementasi, dan prioritas di

tiap negara VPA dapat berlainan dan tentu Uni Eropa memiliki kapasitas yang terbatas

dalam menanganinya (FERN-EU Forest Watch, 2013). Oleh karena itu baik Uni Eropa

maupun negara yang ingin menjadi bagian dalam FLEGT-VPA perlu melakukan kalkulasi

lebih cermat agar dapat menjaga komitmen dan konsistensi perjanjian ini.

14

FLEGT-VPA Uni Eropa dan Indonesia

Menteri Kehutanan Indonesia Zulkifli Hasan, Komisi Eropa untuk Lingkungan

Janez Potočnik dan Menteri Lingkungan Lithuania (sebagai representasi Uni Eropa)

Valentinas Mazuronis menandatangani FLEGT-VPA antara Uni Eropa dan Indonesia

pada hari Senin tanggal 30 September 2013 di Brussels. Proses ratifikasi FLEGT-VPA

diharapkan selesai pada bulan Februari 2014. Saat ini Indonesia masih menunggu

konfirmasi apakah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia yang diluncurkan

tahun 2010 ini memenuhi standar regulasi Uni Eropa. Bila sudah memenuhi, barulah

kayu-kayu yang diekspor dari Indonesia dapat dilabeli “FLEGT-licensed” dan dapat

masuk secara bebas ke pasar Uni Eropa. Penandatanganan ini merupakan langkah awal

Indonesia untuk turut serta mendukung tujuan Uni Eropa dalam memerangi penebangan

liar dan perdagangan kayu ilegal, di satu sisi Indonesia juga merupakan negara pertama

di Asia yang turut serta dalam FLEGT-VPA. Penandatangan ini juga berarti bahwa segala

kayu yang diekspor ke Uni Eropa oleh Indonesia harus memenuhi standar verifikasi di

bawah payung hukum Undang-undang Uni Eropa tentang Kayu Nomor 995 Tahun 2010.

Kerjasama bilateral oleh Indonesia dan Uni Eropa ini menjadi pembuktian bahwa

kedua pihak memiliki komitmen terhadap isu lingkungan. Momentum ini dapat

digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan pasar global

khususnya pasar. Eropa terhadap kualitas dan kredibilitas kayu Indonesia. Namun

banyak juga yang masih skeptis terhadap implementasi FLEGT-VPA. Sekarang ini tengah

beredar isu bahwa implementasi FLEGT-VPA yang dilakukan Uni Eropa cenderung

lambat. Ghana, negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA bersama Uni Eropa

di tahun 2009, hingga sekarang belum juga mendapatkan lisensi FLEGT. Uni Eropa

sendiri mengatakan bahwa masih banyak tahapan yang perlu dijalani Indonesia untuk

membuktikan kredibilitas kayu Indonesia, salah satunya dengan mengadopsi FLEGT-

VPA ke dalam Undang-Undang nasional. Greenpeace juga menekankan perlunya

penegakan hukum di Indonesia terutama mengenai pelarangan konversi hutan menjadi

timber plantations dan peningkatan transparansi, sekaligus memuji terciptanya FLEGT-

VPA yang dinilai Greenpeace merupakan langkah awal yang menjanjikan bagi usaha

menghilangkan praktik illegal logging di Indonesia (Timber Trades Journal Online,

2013). Selain itu, kerjasama ini sangat menguntungkan Indonesia yang memiliki sektor

kehutanan yang vital. 70% dari wilayah Indonesia yakni 133,6 juta ha merupakan area

hutan. Beberapa komoditas yang sangat laku di pasar internasional adalah furnitur,

bubur kayu, dan kayu lapis. Dengan adanya ikatan kerjasama dengan Uni Eropa akan

semakin meningkatkan pamor dan nilai kayu Indonesia sehingga akan berimplikasi pada

naiknya nilai jual kayu Indonesia di pasar internasional.

FLEGT-VPA juga dapat dilihat sebagai usaha Uni Eropa dalam mempengaruhi

Indonesia untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan melalui perbaikan sistem dan

penegakan hukum. Di sini tekanan muncul dari sisi normatif, dimana Uni Eropa adalah

aktor yang sangat memerhatikan aturan dan standardisasi bagi produk-produk yang akan

15

masuk ke pasar mereka. Hal ini wajar mengingat ada kebutuhan bagi Uni Eropa untuk

menyamakan kualitas dan kepuasan konsumen mengingat mereka merupakan entitas

yang terdiri dari 28 negara. Kukuhnya Uni Eropa terhadap penegakan hukum dan

ketaatan pada aspek normatif membuat VPA menjadi “opsi yang tidak bisa ditawar” bagi

Indonesia. Uni Eropa adalah importir besar dari produk kayu Indonesia. Kehilangan Uni

Eropa sebagai pembeli akan menimbulkan kerugian yang luar biasa. Supaya kerugian itu

tidak terjadi tentunya Indonesia akan melakukan hal yang perlu sehingga Uni Eropa akan

tetap membeli produk dari Indonesia. Dalam hal ini, keperluan itu terwujud dalam

pemenuhan ketentuan standar produk yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu,

terdapat fakta bahwa sebagian besar hutan di Indonesia sudah beralih fungsi dan banyak

yang ditebangi secara liar. Belum lagi dengan adanya isu-isu seperti kebakaran hutan

yang menyebabkan permasalahan kabut asap di tingkat regional, serta isu terkait seperti

satwa langka, dsb. Maka kemudian, apabila Indonesia ingin tetap berdagang kayu dengan

Uni Eropa, Indonesia harus berbenah. FLEGT-VPA dapat digunakan sebagai alat bagi

Indonesia untuk membuktikan komitmen dan meraih kepercayaan dari Uni Eropa.

Keeping the environment healthy is the right thing and the thing to do after all. Sudah

seharusnya bagi Indonesia untuk semakin memerhatikan isu lingkungan.

Crude Palm Oil: Potensi Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa

Indonesia telah berhasil menempatkan diri

sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar

di dunia. Industri minyak kelapa sawit atau yang

lebih dikenal sebagai Crude Palm Oil (CPO) ini

merupakan salah satu industri potensial di

Indonesia sekaligus kontributor utama bagi

perekonomian nasional. Pada tahun 2012,

produksi CPO Indonesia meningkat sejumlah

13,6% hingga menembus angka 26,5 juta ton.

Sejumlah 18,1 juta ton diantaranya diekspor

dalam bentuk mentah atau minyak sulingan.

Dalam hal ini pemerintah berniat untuk

meningkatkan produksi CPO hingga 40 juta ton

pada tahun 2020 (Global Business Guide Indonesia, 2013).

Gambar 2. Produk Kelapa Sawit Indonesia

16

Peningkatan target produksi CPO yang

ditetapkan pemerintah melalui

Kementerian Pertanian ini juga harus

diikuti strategi untuk meningkatkan

nilai ekspor. Kerjasama perdagangan

antara kedua belah pihak ini telah

berlangsung cukup lama. Indonesia

merupakan mitra penting bagi Uni

Eropa dalam perdagangan dan

investasi. Di sisi lain, Uni Eropa

merupakan salah satu pasar utama

bagi komoditi ekspor non-migas

Indonesia (EU External Action Service,

n.d.). Tabel di samping menunjukkan

sepuluh besar komoditi ekspor

Indonesia ke 27 negara Uni Eropa pada

tahun 2010 (EU External Action

Service, 2013). Seperti yang

ditunjukkan pada tabel tersebut, CPO menempati posisi pertama sebagai komoditi

ekspor andalan Indonesia. Masih dari lembaga yang sama, data dari EU Statistic

(Eurostat) menunjukkan bahwa ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan yang

signifikan dalam kurun waktu lima tahun, dari 265 juta euro di tahun 2008 menjadi 1,1

milyar euro di tahun 2012. (EU External Action Services, 2013).

Jumlah total perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai 253

triliun rupiah per tahun, dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekspor mencapai

75 triliun rupiah, termasuk di dalamnya ekspor CPO. Dengan terus meningkatkan ekspor

CPO ke Uni Eropa, Indonesia dapat memperkuat dan memperluas perdagangan

bilateralnya dengan Uni Eropa (Kompas, 2013). Peningkatan yang terus dicapai ini

tentunya membawa keuntungan bagi Indonesia. Industri CPO berkontribusi besar bagi

pendapatan GDP nasional, selain itu industri ini juga menyerap tenaga kerja dalam

jumlah besar, yakni mencapai 3,5 juta pekerja. Hal ini berarti industri CPO dapat menjadi

salah satu solusi permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya mengenai

ketenagakerjaan. Dengan terus berkembangnya industri CPO ini, maka perekonomian

Indonesia pun akan semakin meningkat.

Permasalahan CPO Indonesia-Uni Eropa

Tingginya aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa serta besarnya

keuntungan yang diperoleh tidak lepas dari permasalahan terkait regulasi yang kerapkali

terjadi dalam kerjasama perdagangan. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak Indonesia

dalam ekspor CPO ke Uni Eropa antara lain mengenai kasus dumping dan perusakan

Tabel 1. Komoditi Ekspor Indonesia ke Uni

Eropa (Eurostat)

17

lingkungan. Pada tahun 2012, Komisi Uni Eropa membentuk sebuah badan investigasi

untuk menyelidiki kasus dumping yang dilakukan oleh perusahaan pengekspor CPO dari

Indonesia terhadap European Biodiesel Board. Melalui Commission Regulation No. 490

yang dikeluarkan pada 28 Mei 2013, Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa perusahaan

CPO Indonesia terbukti melakukan dumping, yakni menjual produk dengan karakteristik

dan kegunaan yang sama dengan harga berbeda, dimana produk yang diekspor

dikenakan harga yang lebih rendah dibandingkan produk yang dijual di domestik (Komisi

Eropa, 2013). Kasus dumping seperti ini umumnya dilihat sebagai salah satu upaya

negara untuk mempertahankan pasaran barang-barangnya di level internasional,

sehingga keuntungan yang didapat juga akan lebih tinggi.

Tidak kalah rumitnya dengan permasalahan dumping, isu lingkungan pun

menjadi salah satu faktor penting yang berada dalam hubungan perdagangan Indonesia

dan Uni Eropa, khususnya dalam ekspor CPO. Pada pertengahan tahun 2013 ini, Uni

Eropa mengangkat isu sosial dan lingkungan dengan menyatakan bahwa Indonesia telah

melakukan perusakan lingkungan dengan membuka (membakar) lahan hutan untuk

dijadikan ladang kelapa sawit serta mempekerjakan anak-anak sebagai buruh di

pertanian kelapa sawit (EUActiv, 2013) Kecurigaan Uni Eropa ini tentunya menghambat

aktivitas perdagangan CPO Indonesia. Sebagaimana telah diketahui, Uni Eropa memiliki

perhatian yang sangat besar terhadap hal-hal semacam ini. Maka bukanlah hal yang aneh

apabila kini Uni Eropa menuntut Indonesia untuk melakukan perbaikan regulasi dalam

industri CPO, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan pekerja anak.

Solusi untuk Mengatasi Permasalahan CPO

Seperti telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, CPO telah menjadi pemain

penting dalam perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Besarnya keuntungan yang

diperoleh Indonesia dari hasil ekspor CPO mengharuskan Indonesia mengambil langkah

untuk memperbaiki diri apabila tidak ingin kehilangan salah satu mitra utamanya.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka

memperbaiki kinerja industri CPO.

1. Mengembangkan industri CPO dengan menerapkan sistem pertanian yang lebih

baik, salah satunya dengan mempertimbangkan konservasi tanah dan air untuk

menghindari dampak negatif terhadap hasil produksi.

2. Menerapkan aktivitas industri yang sustainable, yakni dengan tidak menggunakan

lahan secara sembarangan, seperti membuka atau membakar lahan hutan untuk

menanam kelapa sawit. Legalitas pembukaan lahan harus dipenuhi secara utuh.

3. Melakukan sertifikasi atas hasil produksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Hal yang satu ini merupakan hal yang terpenting, karena mencakup

ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik, seperti hal teknis mengenai segala

aktivitas produksi CPO, serta aspek sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, Uni

18

Eropa sebenarnya telah menetapkan EU Directive on Renewable Energy

Resources (EU-RED) and Fuel Quality pada Desember 2010. Aturan ini

menetapkan ketentuan teknis yang ramah lingkungan dalam penanaman sumber

daya energi, seperti larangan penanaman pada area dengan kontaminasi karbon

yang tinggi atau pada lahan bekas pembajaran hutan. Selain mekanisme yang telah

ditetapkan oleh Uni Eropa sertifikasi CPO juga dapat diperoleh melalui lembaga

sertifikasi internasional seperti Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).

Namun kedua persyaratan ini dilihat terlalu rumit dan memakan biaya yang besar.

Oleh karena itu, sebagai alternatif untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa

pemerintah Indonesia telah menetapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Certification melalui keputusan Kementrian Pertanian nomor 19/2011 (Global

Business Guide Indonesia, 2013). Selain sertifikasi, ISPO juga memberi panduan

bagi para pengusaha atau petani kelapa sawit untuk meningkatkan kualitas CPO

Indonesia agar lebih bisa bersaing di pasar global, tentunya disertai dengan

legislasi yang lebih ketat mengenai aspek lingkungan hidup. Tindak lanjut juga

telah dilakukan, yakni memasukkan seluruh petani dan pengusaha industri kelapa

sawit Indonesia ke dalam mekanisme ISPO. Pada akhir Desember 2014,

ditargetkan seluruh petani dan pengusaha ini telah terdaftar dalam ISPO. Selain

itu, pada September 2011, GAPKI telah mengundurkan diri dari RSPO dan

sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam ISPO (Price Waterhouse Coopers

Indonesia, 2012). Mekanisme dalam sertifikasi yang dibuat oleh pemerintah ini

relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan yang ditetapkan Uni Eropa.

Kesediaan GAPKI untuk mengikuti mekanisme yang sama juga akan lebih

memudahkan proses ini. Dengan demikian, para pengusaha dan petani CPO dapat

melakukan sertifikasi atas hasil produksinya dan dapat masuk dengan lebih

mudah ke pasar Uni Eropa.

Referensi

EU External Action Service, 2013. Trade in Goods. [Online]

Available at:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade

_flows/index_en.htm

[Accessed 26 November 2013].

EU External Action Service, n.d. Trade Relation. [Online]

Available at:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/index

_en.htm

[Accessed 26 November 2013].

19

EU External Action Services, 2013. Indonesia's CPO and Biodiesel Exports to the EU.

[Online]

Available at:

<http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/201

3/20131024_01_en.htm

[Accessed 26 November 2013].

EUActiv, 2013. Indonesia Palm Oil Faces EU Bar over Tax Loophole. [Online]

Available at: http://www.euractiv.com/development-policy/indonesian-palm-oil-

faces-eu-bar-news-529579

[Accessed 26 November 2013].

FERN-EU Forest Watch, 2013. Forest Watch FLEGT Update November 2013. [Online]

Available at: http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FLEGT%20update_0.pdf

[Accessed 26 November 2013].

Global Business Guide Indonesia, 2013. An Overview of Indonesia's Palm Oil Industry.

[Online]

Available at:

http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2013/an_overview_of_indo

nesia_s_palm_oil_industry.php

[Accessed 26 November 2013].

Komisi Eropa, 2013. Commission Regulation (EU) No 490/2013 of 27 May 2013:

Imposing a Provisional Anti-Dumping Duty on Imports of Biodiesel Originating in

Argentina and Indonesia. Journal of the European Union, 141(9).

Kompas, 2013. Indonesia Seeks Free Trade Barriers for Its CPO Exports to EU.

[Online]

Available at:

http://english.kompas.com/read/2011/05/06/13315936/Indonesia.Seeks.Free.Tr

ade.Barriers.for.Its.CPO.Exports.to.EU

[Accessed 26 November 2013].

Price Waterhouse Coopers Indonesia, 2012. Palm Oil Plantation, Industry Landscape,

Regulatory and Financial Overview. [Online]

Available at: http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/palm-oil-plantation-

2012.pdf

[Accessed 2013 November 26].

Timber Trades Journal Online, 2013. Indonesia Signs FLEGT-VPA Agreement. [Online]

Available at: http://www.ttjonline.com/news/indonesia-signs-flegt-vpa-

agreement/

[Accessed 2 December 2013]

20

Data Riset Media Hubungan Bilateral Indonesia dan

Uni Eropa (2013)

Bagian ini akan memperlihatkan detail berita yang didapat oleh tim Program on

European Studies - Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada selama

riset media tahun 2013 berlangsung. Untuk memudahkan pencarian informasi, bagian

ini akan dibagi menjadi empat sub-bab yakni: (1) Bidang Politik, yang mencakup isu

demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia, serta beberapa acara seremoni yang ada

kaitannya dengan relasi bilateral kedua negara; (2) Bidang Ekonomi, yang melingkupi

pembahasan tentang isu perdagangan barang dan jasa, pariwisata serta investasi; (3)

Bidang Sosial-Budaya, yang melingkupi bahasan mengenai sektor pendidikan,

kesehatan, dan budaya; (4) Isu-Isu Kontemporer, melingkupi pembahasan mengenai

lingkungan, city development (pembangunan kota).

Mayoritas jenis berita yang diambil adalah berita-berita mengenai program serta

aktivitas yang diselenggarakan dan dikelola oleh Uni Eropa. Namun ada juga beberapa

berita yang diambil dari situs-situs resmi pemerintah Indonesia, termasuk kegiatan yang

diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels. Selain itu, ada

beberapa berita yang diambil dari media massa guna mengutip pernyataan-pernyataan

pejabat, kalangan swasta maupun akademisi terkait program-program Uni Eropa di

Indonesia. Pemakaian bahasa dalam tabel data mengikuti bahasa yang digunakan dari

sumber referensi, untuk menghindari bias dalam proses alih bahasa.

A. Bidang Politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Di tahun 2013, hubungan kerjasama Uni Eropa terus berlangsung di bawah

kerangka Partnership Cooperation Agreement (PCA yang telah disepakati pada tahun

2009. Pada 7-8 Mei 2013, EU Special Representative (EUSR) bidang Hak Asasi Manusia,

Stavros Lambronidis, mengadakan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungan ini,

Lambrodinis mengikuti dialog terbuka dengan ASEAN Inter-Governmental Human

Rights Commission (AIHRC). Selain itu, dalam kunjungan ini pihak EUSR juga

melakukan perbincangan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa,

serta beberapa perwakilan dari masyarakat sipil.

Pada kesempatan lainnya, Uni Eropa memilih Poengky Indarti, direktur dari

Imparsial - sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM, untuk

menjadi salah satu partisipan dalam European Union Visit Programme (EUVP) pada 15

Juli 2013. EUVP merupakan program tahunan yang didukung dan diselenggarakan oleh

Parlemen Uni Eropa dan Komisi Uni Eropa. Program ini mengajak para generasi muda

dari negara-negara di luar Uni Eropa untuk berkunjung ke Eropa. Dalam kunjungan ini

21

mereka diperkenalkan pada tujuan dari Uni Eropa, kebijakan-kebijakan serta kehidupan

masyarakat Eropa. Dengan demikian, undangan yang terpilih dari masing-masing negara

dapat menyebarluaskan semangat yang diusung Uni Eropa.

Selain peningkatan kerjasama dalam bidang HAM, menjelang penghujung tahun

2013 ini Uni Eropa telah menunjuk delegasi baru bagi Indonesia. Pada 1 September, H.

E. Olof Skoog secara resmi telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan delegasi Uni

Eropa bagi Indonesia. Sebelumnya, Olof Skoog berperan sebagai pimpinan tetap dari

Political and Security Committee (PSC), salah satu dari posisi paling senior dalam

European External Action Service (EEAS). Ditunjuknya Olif Skoog sebagai pimpinan

delegasi Uni Eropa yang baru ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan hubungan

bilateral Uni Eropa dan Indonesia dalam bidang politik, sosial dan kemanusiaan,

ekonomi serta budaya. Dengan demikian Uni Eropa dan Indonesia dapat saling

mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kerangka

kerjasama kedua pihak.

Tabel 2. Tabel Data Bidang Politk

DATE EVENT ACTORS DESCRIPTION

23 May 2013

Politics EU-RI Celebrate European Day at Shangri-La Hotel, Jakarta

Julian Wilson EU Ambassador to Indonesia

The European Union (EU) business community in Indonesia and a host of distinguished guests celebrated Europe Day at the Shangri-La Hotel in Jakarta. Europe Day marks the anniversary of a speech given by former French foreign minister Robert Schuman in 1950 that led to the formation of the EU.

In this event, EU also launched the 2013 Blue Book annual report on the EU-Indonesia development cooperation, which said that the EU and its member states had provided more than 300 million (US$388 million) in development assistance to Indonesia in 2012. The EU ranks as Indonesia’s third-largest trading partner and is its largest source of investment.

Reference: http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/23/stronger-ties-eu-ri-celebrate-europe-day.html (Jakarta Post)

7-8 May 2013

Human Rights EU Special Representative Visit to Indonesia

H. E. Stavros Lambronidis EU Special Representatives for Human Rights H.E. Marty Natalegawa Indonesian Minister of Foreign Affairs

EU Special Representative (EUSR) for Human Rights Mr. Stavros Lambronidis visits Indonesia to have open dialogue with the ASEAN Inter Governmental Human Rights Commission (AICHR).

Besides that main objectives, the EUSR also had talks with Indonesian Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa, Indonesian officials and representatives of Indonesian civil society.

22

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130510_01_en.pdf (Press Release from EU Delegation website)

1 July 2013

Politics EU celebrates Croatia’s accession in Jakarta

Julian Wilson EU Ambassador to Indonesia Zeljko Cimbur Croatia Ambassador to Indonesia

European Union (EU) Ambassador to Indonesia Julian Wilson and Croatia Ambassador to Indonesia Zeljko Cimbur add the Croatian flag to the other 27 EU member states at the EU Delegation office, in Jakarta.

Croatia’s accession into the European Union (EU) was celebrated with an exchange of flags between Croatian and EU ambassadors to Indonesia in Jakarta, on Monday. Reference: http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/01/croatia-eu-celebrate-accession-jakarta.html (Jakarta Post)

15 July 2013

Human Rights Indonesian Imparsial’s Director selected as EUVP participant

EU Visit Program Poengky Indarti Director of Imparsial (NGO)

European Union Visit Program (EUVP) is an annual program sponsored and administrated by European Parliament and European Commission. It invites young and promising leaders from countries outside the EU to visit Europe to visit first-hand experience of EU’s goals, policies and people to increase to increase mutual understanding between professionals from non-EU countries and their EU counterparts.

At July, Poengky Indarti the Director of Imparsial selected to participate in EUVP. Imparsial is Indonesian non-governmental organization concerns on human rights issues. References: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=604379432927348&set=a.142449112453718.20757.135196993178930&type=1&relevant_count=1 (Facebook, EU Delegations to Indonesia)

1 Sept 2013

Politics New Head of Delegation to Indonesia, H.E. Olof Skoog

H.E. Olof Skoog EU Ambassador to Indonesia

The new Head of EU Delegation to Indonesia, H.E. Olof Skoog, officially takes his post on 1 September. The new ambassador is a Sweden diplomat previously charge as EU Permanent Chair of the Political and Security Committee (PSC), one of the most senior positions in the European External Action Service (EEAS). References: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=619601821405109&set=a.379329172099043.97015.135196993178930&type=1 (Facebook, EU Delegation to Indonesia)

10 Oct 2013

Human Rights Panel Discussion organized by Embassy of Italy,

Olof Skoog EU Ambassador to Indonesia

Opening Remarks by H.E. Olof Skoog: ● “However, there is a worrying trend on breaches of de

facto moratoria on executions by some countries. Unfortunately Indonesia is among those countries.”

● “The EU deeply regrets the resumption of executions this year and would encourage Indonesia to return to

23

on occasion of the Europe Day Against Death Penalty

a de facto moratorium with a view to eventually abolish capital punishment entirely”

● “Another important element to the debate on the death penalty in Indonesia is the fact that approximately 250 Indonesians are currently facing the death penalty overseas. [....] The Indonesian Foreign Ministry is working hard to ensure the protection of its citizens abroad. We believe that abolishing the death penalty at home would most certainly help that cause.”

● “To conclude, the EU fully understands that the death penalty is part of Indonesian law and as such remains a reality in this country. We also understand that public opinion may even be in favour of the death penalty. However, we are heartened to see an evolving debate on the application of the death penalty in Indonesia, not at least influenced by the fate of Indonesian citizens on death row abroad.”

References: ● http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press

_corner/all_news/news/2013/20131010_02_en.htm (Delegation of the EU to Indonesia)

1 Nov 2013

Politics

EU’s Ashton set

to discuss

Middle East

issues during

Jakarta visit

Catherine Ashton EU High Representatives for Foreign Affairs

Issues surrounding the Middle East will take up a significant portion of talks when European Union (EU) High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton meets with Indonesian officials during her visit to Jakarta. It would mark the recognition by European nations of the growing importance of the role of Indonesia, the world’s largest Muslim-majority nation, in pursuing peaceful solutions to conflicts in the Middle East. References: http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/01/eu-s-ashton-set-discuss-middle-east-issues-during-jakarta-visit.html (Jakarta Post) http://en.tempo.co/read/news/2013/11/01/074526387/EU-to-Discuss-International-Issues-with-Indonesia (Tempo) http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20131031_02_en.pdf (Delegation of the EU to Indonesia)

4 Nov 2013

Politics EU High Representative Indonesian Foreign Minister discuss EU-Indonesia relations

H.E. Catherine Ashton EU High Representatives for Foreign Affairs H.E. Marty Natalegawa

Catherine Ashton, the High Representative for the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/ Vice President of the European Commission met with the Foreign Minister of the Republic of Indonesia Dr Marty Natalegawa on 4 November in Jakarta for an exchange of views on EU-Indonesia relations as well as on global and regional issues. A joint press briefing was held following their meeting.

24

Indonesian Foreign Minister

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083216 - video recording of the press briefing

(01.27) Marty: kerjasama dibidang ekonomi-perdagangan, politik, dan kerjasama dalam mengatasi masalah yang kita hadapi bersama

(02.10) Marty: di bidang ekonomi, kita mengidentifikasi langkah-langkah untuk intensifikasi kerjasama ekonomi, terutama melalui instrumen PCA

(02.38) Marty: di bidang politik, kerjasama memajukan demokrasi & HAM, irregular movement of person, dan masalah transnational lain.

(05.08) Catherine: I came to Jakarta with 3 objectives in mind: First, is strengthen economic links. Indonesia is enjoying growth rate above 5% which is extremely good and also challenging. It is time to strengthen the link between our business communities.

(06.00) Catherine: Second, is to strengthen our political dialogue; whether in environmental issue or in democracy and human rights dialogue

(06.45) Catherine: Third, talk about regional issues in here and in the EU. You are an important country in this region. You and I both support peace process in Myanmar.

Question

(08.16) Q1: Do you have any discussion regarding the US surveillance issue? Is EU taking specific action in this issue?

(08.35) Catherine: Yes we touch it in our discussion this morning. I take it very seriously.

(09.30) Q2 (AFP): How the violence incident, during the local election in Kosovo, affects peace process between Kosovo and Serbia?

(09.23) Catherine: I'm following the election hour-by-hour. I think I can't review all parts of the issue.

(10.07) Q3 (Tempo): Do you both also discuss the Syria issue? As we know, Vladimir Putin had invited Indonesia to have a role in Syria mediation.

(10.49) Marty: We did discuss on how to solve the conflict in Syria. Essentially, our focus is on the Geneva Conference. I already talked with Baroness Ashton about our experience in dealing with regional

25

issues. For example in Cambodian conflict. How to approaches the actors, formally and informally.

(12.52) Catherine: We really support the humanitarian crisis. It’s so important to have political solution in Syria crisis, and we urges everyone to support on this peace building process

References : http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20131104_02_en.htm and eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131104_02_en.pdf - Catherine Ashton’s remarks

15 Nov 2013

Politics, Human Rights 4th Indonesia – European Union Human Rights Dialogue Brussels, 15 November 2013

Muhammad Anshor Director for Human Rights and Humanitarian Affairs (Ministry of Foreign Affairs) Anette Mandler Head of the Divison Human Rights Instruments and Bilateral Cooperation (EU External Action Service)

The fourth session of the EU-Indonesia Human Rights Dialogue was held on 15 November 2013 in Brussels and for the first time featured a site visit, in this case to the Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR). The Dialogue took place in an open, cordial and constructive atmosphere, and provided the opportunity to discuss and exchange information on various issues of shared concern and common interest, reflecting the shared values of human rights and democracy that underpin the relationship between the EU and Indonesia, as enshrined in the Indonesia - EU Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Both sides agreed that the next dialogue round would be held in Jakarta in 2014.

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20131115_01_en.htm (Delegation of the EU to Indonesia)

B. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Perdagangan

Di tahun 2013, isu ekonomi dan perdagangan banyak bersinggungan dengan isu

lingkungan dengan adanya perjanjian FLEGT dan VPA. Inti dari perjanjian tersebut

adalah supaya produk kayu dari Indonesia yang akan masuk ke Uni Eropa merupakan

produk kayu dengan proses produksi yang sustainable dan tidak merusak lingkungan.

Kemudian berdampingan dengan isu FLEGT – VPA adalah mulai munculnya tentang isu

minyak kelapa sawit dimana kemudian Uni Eropa memutuskan untuk mengurangi

konsumsi biofuel dikarenakan dua alasan yang saling berkaitan, yaitu konsumsi biofuel

Uni Eropa dinilai sangat tinggi sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Pengurangan jumlah konsumsi yang disertai dengan pertimbangan sustainability ini

akhirnya menimbulkan wacana bahwa Uni Eropa hanya akan menerima produk minyak

kelapa sawit yang juga diproduksi dengan cara ramah lingkungan meskipun kriteria pasti

26

dan resolusi jelasnya belum ada. Hal ini tetapi cukup menarik perhatian pun bagi

Indonesia sendiri yang dapat dilihat dari mulai munculnya badan-badan yang berurusan

dengan sertifikasi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan berskala internasional

seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), dimana Indonesia menjadi salah

satu anggotanya

Program besar lain dalam bidang ekonomi adalah keberlanjutan skema CEPA.

Kedua pihak memulai awal tahun dengan bahasan mengenai skema ini, yakni saat kedua

pihak melaksanakan diskusi lanjutan mengenai the Indonesia-EU Comprehensive

Economic Partnership Agreement (CEPA) pada 20 Februari di Makassar. Diskusi ini

dihadiri oleh sejumlah komunitas pebisnis nasional, akademisi serta institusi pemerintah

terkait. Hadir sebagai pembicara adalah H. E. Julian Wilson (Duta Besar Uni Eropa untuk

Indonesia), Sofjan Wanandi (Ketua APINDO) dan Imam Pambagyo (Dirjen Kerjasama

Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan Indonesia).

Masih di bidang perdagangan, pada 9 April 2013 Menteri Perdagangan Indonesia,

Gita Wirjawan, dan H. E. Wilson meresmikan peluncuran the EU-Indonesia Trade

Support Programme tahap kedua. Melalui pogram yang akan berlangsung selama empat

tahun ke depan ini Uni Eropa membantu berbagai bidang-bidang inti di pemeritahan

Indonesia dalam memenuhi standardisasi yang ditetapkan konsumen Uni Eropa,

khususnya mengenai kesehatan, kualitas dan lingkungan. Dengan demikian, Indonesia

dapat meningkatkan kualitas produk-produk ekspornya dan meningkatkan intensitas

perdagangan dengan Uni Eropa.

Standardisasi merupakan isu yang seringkali muncul dalam kerjasama ekonomi

antara Uni Eropa dan Indonesia. Berbagai persyaratan diajukan untuk dipenuhi oleh

pemerintah atau pelaku bisnis di Indonesia. Namun tak jarang persyaratan ini dinilai

terlalu tinggi dan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, Uni Eropa juga berupaya untuk

membantu Indonesia dalam menyelesaikan persoalan ini. Sejumlah kesepakatan

mengenai standardisasi produk telah dibuat dan disetujui oleh Indonesia dan Uni Eropa.

Mekanisme dalam kesepakatan ini akan sangat membantu pelaku bisnis untuk

memenuhi prasyarat konsumen Eropa. Seperti Trade Support Programme, Uni Eropa

juga menyediakan mekanisme peningkatan pelayanan dan keselamatan dalam

penerbangan. Mekanisme ini terdapat dalam Aircraft Maintenance Training

Organization (AMTO) yang diberikan oleh the European Aviation Safety Agency (EASA)

kepada Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Garuda Indonesia.

Demi mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerjasama ekonomi Indonesia

dan Uni Eropa, Friends of Europe dan Misi Indonesia untuk Uni Eropa menggelar suatu

konferensi bertajuk “Indonesia Matters: the Roles and Ambitions of A Rising Power”.

Konferensi ini digelar di Brussel, Belgia pada 27 Mei 2013. Diskusi dalam konferensi ini

meliputi keberhasilan perekonomian Indonesia, peran Indonesia sebagai negara Islam

yang berpengaruh serta pencapaian regional dan global yang telah diraih Indonesia

27

dalam politik Internasional. Konferensi ini sekaligus menjadi sarana mempromosikan

potensi Indonesia kepada masyarakat Uni Eropa.

Tabel 3. Tabel Data Bidang Ekonomi

DATE EVENT ACTORS DESCRIPTION

19 Jan 2013

Economy, Trade

EU, RI to

improve trade

ties, focus on

SMEs

Ranieri Sabatucci Head of EEAS Asia Unit

The European Union (EU) has expressed its strong commitment to boost trade relations with Indonesia and improve the capacity of small- and medium-scale enterprises (SMEs) for its domestic market and exports.

Ranieri Sabatucci

● “We will continue to boost bilateral and regional trade relations with both Indonesia and the region in the future,”

● “EU member countries have their high technology with long-term success in developing SMEs and we are ready to provide technology, information and training for SMEs in Indonesia to improve their capacity and productivity to meet domestic market demands,”

● “Indonesia’s economy will grow stronger in the future and its trade ties with the European Union will enter a golden age if the capacity and productivity of SMEs are increased and if the two sides further boost their complementary trade ties,”

Reference: ● http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/19

/eu-ri-improve-trade-ties-focus-smes.html (Jakarta Post)

20 Feb 2013

Economy, Trade Discussion on CEPA

APINDO (Indonesian Employers Association) EU Delegation

APINDO, in cooperation with the EU Delegation, held presentations and panel discussion on the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) in Makassar. The event attended by business community, academics, related government institutions and media. The panelist is H.E. Julian Wilson (EU Ambassador to Indonesia), Mr. Sofjan Wanandi (Chairman of APINDO) and Mr. Imam Pambagyo (Director General of International Trade Cooperation, Ministry of Trade of Indonesia). References: https://www.facebook.com/uni.eropa (Facebook, EU Delegation to Indonesia)

28

9 Apr 2013

Economy, Trade Launching the 2nd phase of EU-Indonesia Trade Support Programme

Gita Wirjawan Indonesian Minister of Trade H.E. Julian Wilson EU Ambassador

Julian Wilson and Gita Wirjawan officially launched the second phase of the EU-Indonesia Trade Support Programme (TSP II). Through this 4 year programme, the European Union is supporting various key government ministries and agencies to help Indonesia meet EU consumer’s health, safety, quality, and environmental standards.

The 15 million Euro programme started in 2011 and is focused on strengthening Indonesia’s Export Quality Infrastructure and to facilitate better access to demanding markets such as the EU

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130409_01_en.pdf (Press Release from EU Delegation website)

24 April 2013

Economy, Trade Ancam Boikot Produk CPO Biodiesel Uni Eropa

Asmar Arsjad (Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia)

Sekjen Apkasindo, Asmar Arsjad, engajak Kementerian Perdagangan untuk melakukan perlawanan terhadap kampanye negatif Uni Eropa atas CPO Indonesia. Ia pun mengancam jika hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, pihaknya akan berunjuk rasa secara besar-besaran di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini merupakan tanggapan Asmar terhadap rencana Uni Eropa untuk memberlakukan bea masuk untuk biodiesel dari Indonesia dan Argentina jika terbukti kedua negara ini mendapat untung dari subsidi ilegal. Pernyataan Asmar Arsjad

“Mereka menuduh produksi CPO dalam negeri terkena subsidi biodiesel dan macam-macam padahal ini tidak benar. Saya tegaskan nggak ada subsidi pemerintah, mereka itu mengada-ada dan ini menyengsarakan rakyat”

“Kalau harga biodiesel kita rendah, itu karena industri bisa memproduski secara efisien dengan tingkat produktivitas tinggi. Bukan karena subsidi pemerintah.”

Dengan kenaikan penyerapan CPO untuk biodiesel, diaharapkan harga CPO naik terus setelah agak tertekan akibat krisis ekonomi global, termasuk kampanye negatif kelapa sawit khususnya di Eropa.”

References: http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/04/24/ancam-boikot-produk-cpo-biodiesel-uni-eropa (Harian Tribun)

27 May 2013

Trade, Environment

EU Commission The European Commission published Regulation 490/2013 on May 28, imposing provisional duties on biodiesel imports from Argentina and Indonesia. The provisional dumping margins on

29

EU sets provisional duties on Indonesia’s biodiesel

various Argentine biodiesel exporters range from 6.8 to 10.6 percent. For Indonesian biodiesel exporters, the provisional dumping margins range from zero to 9.6 percent. The entire regulation 490/2013 can be downloaded at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0006:0025:EN:PDF References: http://biodieselmagazine.com/articles/9131/europe-sets-provisional-duties-on-argentine-indonesian-biodiesel (Biodiesel Magazine)

18 Jun 2013

Economy, Politics Conference: Indonesia Matters

Friends of Europe co-organized with Mission of Indonesia to the European Union Supported by British Council, Delhaize Group, and Bank Indonesia.

Friends of Europe and Mission of Indonesia to the EU held a conference called “Indonesia Matters: the Roles and Ambitions of A Rising Power” in Brussels, Belgium. It discuss Indonesia’s economic success, its role as influential Muslim nation and its regional and global outreach in international politics.

Some notable speakers are: Arif Havas Oegroseno (Ambassador of Indonesia to the EU) Hassan Wirajuda (Former Indonesian Foreign Minister), Pierre Vimont (Secretary General of the European External Action Service (EEAS), Aida Budiman (Director of International Affairs Department, Bank Indonesia) and Ana Gomes MEP (Member of the Committee on Foreign Affairs, European Parliament)

References: http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/EventView/EventId/1205/EventDateID/1208/PageID/6426/IndonesiamattersTheroleandambitionsofarisingpower.aspx (Friends of Europe website)

15 July 2013

Economy, Aviation Plane Maintenance Certificate for GMF AeroAsia

European Aviation Safety Agency (EASA) Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF AeroAsia)

The European Aviation Safety Agency (EASA) released Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) 147 to Garuda Maintenance Facility AeroAsia. The company is plane maintenance division of PT Garuda Indonesia, the Indonesian national airlines.

References: http://www.antaranews.com/berita/385452/gmf-raih-pengakuan-otoritas-uni-eropa (Antara News)

13 Sep 2013

Economy, Trade Dampak Kebijaksanaan Baru Biofuel Uni

Parlemen Eropa Tanggal 11 Desember 2013, Parlemen Eropa menetapkan bahwa konsumsi biofuel Uni Eropa tidak boleh lebih dari enam persen dari total 10 persen konsumsi energi terbarukan yang digunakan Uni Eropa untuk sektor transportasi di tahun 2020.

Menurut Dubes RI untuk Uni Eropa, H.E. Arif Havas Oegroseno, salah satu pemasok utama biodiesel

30

Eropa bagi Indonesia

yang digunakan di Uni Eropa adalah Indonesia. Pro-kontra terhadap impor biodiesel dari Indonesia cukup tinggi. Corrine Lpage, anggota parlemen Uni Eropa dari Perancis, mengatakan bahwa dari LSM Indonesia yang diwakili Sawit Watch dan Walhi meminta Uni Eropa menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit Indonesia karena pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mengancam lingkungan dan lahan untuk sawah. References:

http://www.antaranews.com/berita/395426/dampak-kebijaksanaan-baru-biofuel-uni-eropa-bagi-indonesia (Antara News)

22 Oct 2013

Economy, Trade RI-Uni Eropa Berpotensi Tingkatkan Perdagangan

Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan

Saat ini nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai kurang-lebih US$ 32-33 miliar. Bayu memprediksi bahwa nilai perdagangan Uni Eropa dan Indonesia sebenarnya bisa menembus US$ 40-50 miliar pada 2015-2016. Pernyataan Bayu Krisnamurthi:

“Uni Eropa merupakan pasar ekspor kedua terbesar Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia. Kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari kemitraan ekonomi yang komprehensif.”

References: http://www.tempo.co/read/news/2013/10/22/092523655/RI-Uni-Eropa-Berpotensi-Tingkatkan-Perdagangan (Tempo)

23 Oct 2013

Economy & Trade EU-Indonesia Business Dialogue 2013, talks on CEPA

Business Community from Europe and Indonesia

At the 4th EU-Indonesia Business Dialogue (EIBD), which took place in Jakarta today, Indonesian and European business leaders called on the governments of Indonesia and the European Union to swiftly start negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). The conference themed "Adding Value to a Strategic Commercial Partnership: Moving towards a CEPA” focused on identifying opportunities for growth and for increasing trade and investment between Indonesia and the European Union. The conference was organised by KADIN Indonesia and the five European Business Chambers (BritCham, Ekonid, EuroCham, IFCCI and INA).

Statements:

Asa Larsson (Senior Director, Deutsche Post – DHL Germany) ● “I think business is no longer about competing in a

cheap labor, low-cost environment. Now it’s really about connectivity – how fast and efficient you are in delivering your products to the end market”

31

Harold Koh (Owner, PT Giant Great Pineapple – Indonesia) ● “I have a pineapple business. If I export pineapples

to EU countries, my products won’t be able to compete with those from countries that have signed a CEPA with the EU, because they enjoy greater market access”

Olof Skoog (EU Ambassador to Indonesia) ● CEPA was important because it would improve

trade relations and market access for Indonesia and the EU, while adding an additional 9.2 billion Euro (US$12.6 billion) to Indonesia’s annual export value.

● “It will also add an extra 1.3 percent growth to Indonesia’s GDP [gross domestic product], more investment, as well as more jobs with higher wages”

● Indonesia and the EU had robust commercial relations, with bilateral trade accounting for approximately 25 billion Euro in 2012.

Achmad Kurniadi (Deputy Head, Indonesian Investment Coordinating Board – BKPM) ● EU still eyed Indonesia as one of its main

investment targets among Southeast Asian countries.

● “From 2010 to the second quarter of 2013, the EU’s investment contributed about 10 percent of Indonesia’s total foreign direct investment [FDI], amounting to $7.1 billion in total.”

● [...] from 2010 to 2012, the EU’s investment in Indonesia had increased year-on-year, from $1.16 billion in 2010 to $2.15 billion in 2011 to $2.30 billion in 2012.

Jakob Friis Sorensen (European Business Chamber of Commerce – EuroCham) ● “Indonesia has to think about how to solve

environmental sustainability issues related to its crude palm oil in order to help it enter the EU market”.

● “I’m afraid everyone will be very busy during the elections and will have no time to talk about this (the CEPA).”

References: http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/23/eu-indonesia-urged-begin-partnership-agreement-talks.html (Jakarta Post) http://www.eibd-conference.com/assets/files/EIBD%202013%20-

32

%20Press%20Release%20&%20Backgrounder%20-%20EN.pdf (EU-Indonesia Business Dialog Website)

24 Oct 2013

Trade EU coming towards final step in anti-dumpin investigation against Indonesia’s CPO

Delegation of the EU to Indonesia

The EU is now coming towards the final step

in its biodiesel anti-dumping investigation against

Indonesia and Argentina. The anti-dumping

investigation was initiated in August 2012 and

provisional measures were imposed in May 2013.

The interested parties were given the

opportunity to comment by 17 October 2013 to the

final disclosure. Having now examined these

comments, the EC will shortly make its final proposal

to the Council of the EU. The Council of the EU's

decision is expected by 28 November 2013. References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20131024_01_en.htm (Delegation of the EU to Indonesia)

12 Nov 2013

Trade Indonesian Government’s disapprovement on EU’s anti-dumping policy towards Indonesia’s biodiesel

Oke Nurwan Trade defense director – Trade Ministry, on behalf of Indonesian Government

Oke Nurwan ● “We think the way they [the EU] calculate the

variables violates the rules of the World Trade Organization [WTO]. It has resulted in an unfavorable decision [in the form of higher duties] for Indonesia,”

● “We are ready to bring the case to the European Court of Justice. If we fail, we will move to the WTO,”

Reference: http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/12/ri-disapproves-eu-s-unfair-calculations-biodiesel-duties.html (Jakarta Post)

14 Nov 2013

Economy, Trade EIBN Aims to Improve EU-Indonesia Business Relations

Olof Skoog The EU Ambassador for Indonesia

The EU co-funded project aims to promote Indonesia as a high-potential trade and investment destination for European countries. References: : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/056529663/EIBN-Aims-to-Improve-EU-Indonesia-Business-Relations (Tempo)

C. Bidang Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Pendidikan

Sejalan dengan berbagai kerjasama dalam bidang politik dan HAM, di bidang

sosial Uni Eropa dan Indonesia juga telah melaksanakan berbagai agenda terkait

kerjasama di bidang sosial. Dalam dokumen laporan tahunan kerjasama pembangunan

33

Uni Eropa-Indonesia yang dikeluarkan pada 21 Mei 2013 dapat dilihat bagaimana

keterlibatan negara-negara anggota Uni Eropa dalam mendukung upaya pembangunan

di Indonesia. Dr. Lukita Dinarsyah selaku wakil ketua BAPPENAS dan H. E. Julian

Wilson selaku Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia saat itu bersama-sama

mengeluarkan Blue Book tahunan ini. Dalam laporan ditunjukan bahwa Uni Eropa dan

negara anggotanya telah menyediakan dana bantuan pembangunan lebih dari 300 juta

euro bagi Indonesia pada tahun 2013. Dana ini kemudian didistribusikan ke bidang-

bidang seperti pendidikan (155 juta euro), kerjasama ekonomi, perdagangan dan

investasi (32 juta euro), lingkungan dan perubahan iklim (45 juta euro), serta

penanggulangan bencana dan pencegahan konflik (6 juta euro). Jumlah yang sangat

besar ini tentunya menunjukkan komitmen yang tinggi dari Uni Eropa untuk membantu

Indonesia mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi, serta mendukung upaya

pembangunan yang dilaksanakan Indonesia.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Blue Book ini juga dilaksanakan “Europe Day

Reception” untuk memperingati “Europe Day” yang jatuh pada 9 Mei. Delegasi Uni Eropa

di Indonesia mengadakan resepsi khusus dengan mengundang para pejabat pemerintah,

diplomat, politisi, pengusaha, akademisi, masyarakat, serta perwakilan dari media-media

nasional. Dengan diadakannya acara semacam ini maka akan tercipta suatu keakraban

yang lebih dalam antara Uni Eropa dan Indonesia.

Selain dari beberapa agenda di atas, Uni Eropa dan Indonesia juga telah

melaksanakan sejumlah program dalam bidang sosial dan humanitarian. Program-

program ini antara lain meliputi:

a. Pendidikan

Kerjasama pendidikan antara Uni Eropa dan Indonesia dilaksanakan dalam

bentuk program beasiswa Erasmus Mundus serta pelaksanaan European Higher

Education Fair 2013. Kedua program ini merupakan program reguler yang telah

terlaksana selama beberapa tahun dan kemungkinan besar akan terus berlanjut di

tahun-tahun berikutnya. Program-program ini membuka kesempatan besar bagi

pelajar Indonesia yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi di

Eropa. Dengan bentuk kerjasama seperti ini diharapkan kedua pihak dapat lebih

mengenal satu sama lain, khususnya dengan melibatkan generasi muda.

b. Budaya dan Pariwisata

Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan untuk menjalin hubungan yang

lebih erat antara Uni Eropa dan Indonesia antara lain adalah European Film

Festival bertajuk “European on Screen” (EOS). Festival film ini pertama kali

diadakan pada tahun 1990, dan mulai menjadi agenda tahunan sejak tahun 2003.

Di tahun 2013, EOS diadakan pada bulan Mei 2013 di tujuh kota di Indonesia

(Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya dan Yogyakarta).

Selain festival film, diadakan pula seminar berjudul “Reflective Notes: Indonesian

34

Interfaith Scholarship 2012”. Seminar ini merupakan hasil kerjasama dari Misi

Indonesia untuk Uni Eropa, Kementrian Agama Indonesia serta Parlemen Uni

Eropa. Berkaitan dengan pariwisata, Komisi Uni Eropa telah bersedia membuka

konsultasi secara online bagi masyarakat negara berkembang mengenai prosedur

untuk mendapatkan visa ‘Schengen’ jangka pendek. Delegasi Uni Eropa untuk

Indonesia telah menyediakan link yang diperlukan untuk konsultasi ini.

Tabel 4. Tabel Data Bidang Sosial-Budaya

DATE EVENT ACTORS DESCRIPTION

26 Mar 2013

Tourism, Visa Change of Short-stay Visa application procedures

EU Commission The EU Commission open an online consultation for citizen in third party countries to discuss ways to improve procedures on obtaining ‘Schengen’ short-stay visas. The EU Delegation to Indonesia provides link for any Indonesian citizen who wants to participate in the consultation.

References: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=VisaCommittee (closed)

3-12 May 2013

Culture Film Festival: Europe on Screen 2013

EU Delegation in cooperation with 23 EU Member States + 7 other European countries

Europe on Screen is a European Film Festival first held in 1990. As of 2003, the Festival has been held annually. This year EOS 2013 take place from 3 to 1 May 2013 in seven cities across Indonesia: Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, and Yogyakarta.

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130423_01_en.pdf (Press Release from EU Delegation website)

5 Jun 2013

Culture Launching “Reflective Notes: Indonesian Interfaith Scholarship 2012”

H.E. Arif Havas Oegroseno Mission of Indonesia to the EU Bahrul Hayat Secretary General of Indonesian Ministry of Religious Affairs Jan Olbrycht Vice-Chair of EPP Group, European Parliament

Mission of Indonesia to the EU, in cooperation with the Indonesian Ministry of Religious Affairs and European Parliament held a seminar on “Reflective Notes: Indonesian Interfaith Scholarship 2012”. The seminar also serve as launching of same-titled publication consists of article from 8 EU policy makers. The 8 writers participated in 1st Indonesian Interfaith Scholarship which was organized on August 4-18, 2012 in several cities in Indonesia.

The 8 writers were Marina Cruysmans (Egmont Institute), Patricia Diaz (Friends of Europe), Lin Goethals (EIAS), Egle Kropaite (EFD), Luigi Mazza (Principal Administrator in DG Expo), Tom Roberts (Official of the European External Action Services), Matilda Sanden (COASI), and Gabor Torok (EPP Group in the European Parliament).

35

References: http://www.embassyofindonesia.eu/ambassador/?q=content/launching-reflective-notes-indonesian-interfaith-scholarship-2012 (KBRI Brussels)

6 July 2013

Education Erasmus Mundus Scholarship

European Commission (Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency)

The EU EACEA grants Erasmus Mundus scholarship to 120 Indonesian students. Soon they will undertake studies (Bachelor, Master, Doctorate, and Post-Doctorate) at universities in the EU during the academic year 2013-2014. The Indonesian awardees are among the 2.000 students selected and among some 250 awardees from the ASEAN region. Jan Willem Balnkert – Charge d’Affaires of the EU Delegation in Indonesia

● “Erasmus Mundus scholarships provide students the means to better shape their own futures and offer a lifetime opportunity to learn more about European cultures, languages, academic systems and, not least, people at some of the best universities in Europe. [....] Above all, we hope, of course that these scholarships will help them to further excel in their field of expertise and that upon their return to Indonesia, and be able to contribute to the development of Indonesia”

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20130706_01_en.htm (EU Delegation website)

4 Aug 2013

Culture Clean Batik Initiative (CBI)

Martin Krummeck Project Coordinator of CBI Colin Crooks Deputy Head of the European Union Delegation in Indonesia Jan Rönnfeld Managing Director of EKONID

The Clean Batik Initiative (CBI) programme marks its ongoing success by tapping into the upscale market. Implemented by the German Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID). CBI highlights its four-year programme by launching ECOBATIK Signature Collection – an exclusive 42-piece collection from Indonesia’s top five designers.

Clean Batik Initiative is a four-year programme implemented by the German Indonesian Chamber of Industry and Commerce. The programme is co-financed by the European Union under the SWITCH-Asia grant. In its implementation, the CBI programme receives strong technical support from the Indonesian Cleaner Production Centre (ICPC) which is a unit under the Ministry of Environment, Republic of Indonesia. The programme consists of three components: Sustainable Production, Sustainable Consumption, and Policy Dialogues.

References: http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/04/classy-environmentally-friendly-batik-ateliers.html (Jakarta Post)

36

09 Oct (Srby)

12-13 Oct

(Jkt),

Education European Higher Education Fair 2013

EU Delegation, British Council, Campus France, DAAD, Nuffic Neso, Uni-Italia

The EU Delegation presents European Higher Education Fair 2013 to facilitate the dissemination of information on study in Europe for Indonesian students. The Fair will be held at Surabaya (9 October) and Jakarta (12-13 October 2013).

References: http://www.ehef-indonesia.org/ (EHEF Official website)

11 Nov 2013

Tourism, Visa Schengen countries introduce Visa Information System in Indonesia

European Union From 14 November 2013, all Schengen states’

Embassies and Consulates in Indonesia will use the Visa

Information System (VIS). This means that applicants

for a short-term (3 months) visa for the Schengen area

will have to appear in person when lodging their

application, in order to provide their fingerprints. Visa

applicants’ biometric data (fingerprints and a digital

photograph) will be registered in the VIS, so as to better

protect visa applicants against identity theft and prevent

false identifications, which in certain cases has led to the

refusal of a visa or entry to a person who had been

entitled to enter the Schengen area. The Schengen visa

will continue to give successful applicants access to 26

European countries, for a total of three months during a

six-month period.

References : http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20131111_01_en.htm (Delegation of the EU to Indonesia)

20 Nov 2013

Education Uni Eropa dan UNISRI menutup pelatihan diplomasi dan kerjasama luar negeri

Kapti Rahayu Kuswanto Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta Colin Crooks Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia

UNISRI dan Uni Eropa menutup kerjasama

program pelatihan diplomasi dan hubungan luar negeri

bagi aparatur Pemda se-Jawa. Program tersebut telah

berjalan selama 2 tahun dan menghasilkan 8 angkatan

dengan total peserta 214 orang dari Pemda tingkat

provinsi, kota/kabupaten dari Jawa Tengah, Jawa

Timur, Jawa Barat, dan DIY. Program ini menghabiskan

dana sebesar 200.000 Euro, yang mana kontribusi dari

Uni Eropa mencapai 90% dari total biaya.

References:

http://www.unisri.ac.id/berita-407-berjalan-dua-

tahun-unisri-tutup-pelatihan-diplomasi-dan-

kerjasama-luar-negeri.html (Universitas Slamet Riyadi,

Surakarta)

37

D. Cross-Cutting Issues: Lingkungan & Pembangunan

Di dalam Country Strategic Paper Uni Eropa menyebutkan bahwa “cross-cutting

issues” merupakan satu isu yang bisa dilihat dan diimplementasikan melalui berbagai

sektor; serta memiliki pengaruh dan dampak ke beberapa bidang sekaligus. Salah satu

contohnya adalah isu lingkungan; yang menurut Uni Eropa dapat dikerjakan dalam

konteks hukum (pembuatan aturan untuk melawan illegal logging melalui SVLK dan

kesepakatan FLEGT-VPA) serta ekonomi (perdagangan produk hutan).

Pada tahun ini, telah disepakati beberapa ketentuan legal terkait hubungan

kerjasama Uni Eropa dan Indonesia, antara lain adalah pengadopsian Timber Trade

Legality serta mekanisme Sistem Legalisasi Sertifikat Kayu (SLVK). Kesepakatan lainnya

yang berhasil dicapai adalah penandatanganan Voluntary Partnership Agreement on

Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–VPA) pada 30 September

2013. Kesepakatan ini mengakhiri proses negosiasi panjang selama enam tahun.

Perjanjian ini memberikan akses bebas kepada pasar Uni Eropa bagi setiap produk kayu

mentah atau olahan dari Indonesia yang telah memiliki sertifikat SVLK dan Kementerian

Kehutanan. Dengan disepakatinya aturan yang sama mengenai legalisasi kayu maka

kedua pihak dapat kembali melaksanakan transaksinya secara lebih nyaman sebab

legalisasi telah didapatkan, kualitas produk kayu juga terjamin, serta efek negatif yang

mungkin ditimbulkan bagi lingkungan hidup juga dapat diminimalisir.

Selain isu lingkungan, ada pula beberapa aktivitas terkait pembangunan seperti

peluncuran buku Blue Book 2013 yang merupakan hasil dari kajian yang dilakukan Vision

Group dalam mempererat hubungan bilateral Uni Eropa dan Indonesia. Pada tanggal 13

November, ada pula berita mengenai diskusi tentang Pembangunan Kota yang dihadiri

oleh Duta Besar UE untuk Indonesia, Olof Skoog, dan Gubernur DKI Jakarta, Joko

Widodo.

Tabel 5. Cross-Cutting Issues

DATE EVENT ACTORS DESCRIPTION

22 Jan 2013

Environment, Law, Trade, Adoption of new Timber Trade Legality Rules

Hadi Daryanto Indonesian Ministry of Forestry Secretary General, H.E. Julian Wilson EU Head of Delegation

Both Indonesia and EU have new regulation on timber products. Since January 1st 2013 Indonesia requires the export of timber products to be accompanied by V-Legal Document (SVLK), while EU will commence implementation of EU Trade Regulation on March 3rd 2013, which laying down obligations of operators who place timber and timber products on the market.

Both sides also have agreement under FLEGT-VPA which planned to be implemented after March 2013. The adoption of new Timber Trade Legality Rules serves as stepping stone before full implementation of the VPA.

38

Reference: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130122_01_en.pdf (Press Release from EU Delegation website)

6 Feb 2013

Trade, Environment Interactive Market Dialogue on SVLK and EUTR

Indonesian Ministry of Forestry, Ministry of Foreign Affairs, Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels, and Multi-stakeholder Forestry Process

Indonesian Ministry of Forestry, Ministry of Foreign Affairs, Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels and MFP (Multi-stakeholder Forestry Process) jointly organized the Interactive Market Dialogue on SVLK and EUTR on February 6, 2013 in Brussels. The Dialogue was attended by the representatives of Indonesian Ministry of Forestry, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Trade, Secretariate of the Cabinet, European Commission (DG ENVI), Embassy of the Republic of Indonesia in The Hague, Embassy of the Republic of Indonesia in Rome, Belgium and Dutch ports authorities, and timber importers from Belgium, Netherlands and Germany as well as their counterparts from Indonesia.

References: http://www.embassyofindonesia.eu/ambassador/?q=content/interactive-market-dialogue-imd-svlk-and-eutr-brussels-6-february-2013 (KBRI Brussels)

11 Mar 2013

Environment, Law, Trade, SMEs Capacity Building toward SVLK Certification

WWF Indonesia and ASMINDO (Association of Indonesian Furniture Industry and Handicraft) Supported by EU Delegation

WWF Indonesia in partnership with ASMINDO supported by EU, are working together in activities under SWITCH ASIA program “Promoting the Implementation of Timber Legality Assurance FLEGT License as Key Step to Sustainable Production and Consumption in Indonesia’s Wood Processing Industry”. The program aims to increase capacity for over 300 Indonesian SMEs towards SLVK in the next three years. It also promote green procurement policy to buy SVLK timber in domestic market.

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130311_02_en.pdf (Press Release from EU Delegation website)

21 May 2013

Development Launching of Blue Book 2013

Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Indonesian Vice Minister of the National Development Planning Board (BAPPENAS) H.E. Julian Wilson EU Ambassador

Dr. Lukita Dinarsyah and H.E. Julian Wilson launched annual report on EU-Indonesia development cooperation. The report, called Blue Book, shows that the EU and its Member States, together, provided more than 300 million Euro in development assistance to Indonesia in 2012, distributed in the areas of education (115 million); economic cooperation, trade and investment (32 million), environment and climate change (88 million); good governance (18 million); health, water and sanitation (45 million); and disaster preparedness and conflict prevention (6 million)

The Blue Book available (free download) at:

39

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/blue_book/index_en.htm

References: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20130521_01_en.pdf (Press Release from EU Delegation website)

1 Sept 2013

Environment, Law, Trade Uni Eropa menerbitkan Infografik tentang PCA

Delegation of the EU to Indonesia

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia merilis

halaman infografik online untuk menjelaskan program

kerjasama perdagangan kayu antara Indonesia dan Uni

Eropa. Infografik ini menggambarkan bagaimana

program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK –

Kementerian Kehutanan Indonesia), EU Timber

Regulation (EUTR – Komisi Eropa), dan Voluntary

Partnership Agreement (VPA) bekerja dan bagaimana

pengaruh penandatanganan FLEGT-VPA terhadap

integrasi dari ketiga program tersebut.

References:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documen

ts/more_info/pub_2013_infographicvpa_en.pdf

Delegation of the EU to Indonesia)

30 Sept 2013

Environment, Law, Trade Signing of the Voluntary Partnership Agreement (VPA)

Zulkifli Hasan Indonesian Minister of Forestry, H.E. Arif Havas Oegroseno Indonesian Ambassador to EU Janez Potonik European Commision Valentinas Mazuronis Lithuanian Minister of Environment

Indonesian Forestry Minister Zulkifli Hasan,

European Commissioner for the Environment Janez

Potočnik and the Lithuanian Minister of Environment

Valentinas Mazuronis signed the Indonesia-European

Union (EU) Voluntary Partnership Agreement on Forest

Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–

VPA) on Monday in Brussels.

The FLEGT-VPA aims to halt the trade of illegal

timber and ensure that only verified legal timber and

timber products are imported to the EU from Indonesia.

Indonesia is the first country in Asia to sign a FLEGT-

VPA with the EU, and is by far the largest timber

exporting country to do so. The signing represents a

culmination of six years of intensive and constructive

negotiations, involving the private sector, civil society

and governments from both parties.

The agreement concerns a licensing system for

timber products exported from Indonesia to any of the

28 EU member states, based on the Wood Legality

Verification System (SVLK), the first national timber

legality assurance system in the world to be

implemented based on FLEGT principles.

References:

http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-

NewsLike.aspx?l=id&ItemId=b555a62e-4265-4dee-

b4e0-837f88d09326 (Kemenlu RI)

40

http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/in

donesia-eu-sign-agreement-trade-legally-harvested-

timber.html (Jakarta Post);

13 Nov 2013

City Development closed-door meeting at Pullman Hotel, Central Jakarta (city high-ranking officials, various EU ambassadors)

H.E. Olof Skoog Head of Delegation the European Union to Indonesia Joko Widodo Governor of Jakarta

H.E. Olof Skoog:

● “We want to invite the governor to hear a little bit about how he intends to run the city. We aim to support his goals in improving the quality of life in Jakarta. We very much listened to him about that,”

● “There was no real concrete discussion about [cooperation] today. It was more about how we can share our experience on many issues that are challenges to Jakarta, [including] waste, flood, traffic and how we can support the city, Jakarta and the governor,”

● “We have mixed experience in Europe from green cities to reducing traffic and building public transportation or dealing with waste management. We can also offer technical advice or exchange lessons learned,”

Joko Widodo:

● “Those countries have hundreds of years’ experience on issues like waste management, e-government and traffic management. We acknowledge their experience. We see the opportunities but must study the regulations before going into further detail,”

References:

http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/13/eu-

wants-help-improve-capital.html (Jakarta Post)