RENCANA STRATEGIS 2016-2021

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM I

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM II

DAFTAR ISI…………………………………………………………………..…….…………....II

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………....1

1.2 Landasan Hukum…………………………………………………….…………3

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………..………4

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………….….6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam………………………………………………………………..8

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam……..36

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam……………………………………………………………………………….40

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro…………………………………………………….42

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ………………………….45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota….46

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi …………………………..49

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis …………………………………………………………………..54

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………55

BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro………………………..57

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro……………………………………………………………………..58

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro………….58

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM III

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD TAHUN 2017 -2021

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merupakan bagian integral dalam

pembangunan Kota Batam yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

yang sejahtera. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD

1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) UUD

1945 dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas

demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4) UUD 1945.

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap

Koperasi dan Usaha Mikro, telah menjadi harapan yang berkembang luas di

tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib

ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,

aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan

ekonomi saat inidan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan

pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya

pada Koperasi dan Usaha Mikro amat penting, langkah ini sekaligus untuk

mempertegas penataan sturuktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini

dalam kondisi yang masih timpang, dengan memperhatikan peran penting

dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro terbukti

merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi

normal maupun krisis sekalipun, bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun

bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan leader perekenomian

Indonesiayang menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya

ekonomi kerakyatan.

Pembangunan yang ditujukan kepada penataan dan pembinaan Koperasi dan

Usaha Mikro diharapkan menghantarkan penataan stuktur pelaku ekonomi


nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral,

sehingga berkembang stuktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan

mandiri.

Dalam hal iniDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi (Tupoksi), berkaitan langsung dengan kehidupan dan

peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat

Batam(propoor).Selain itu, potensi dan peran strategis KUMKM telah terbukti

menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro

growth).Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dominan sebagai pelaku

ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan,

khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru

dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).

HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Renstra OPD sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program masing-masing

OPD, berhubungan erat dengan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Selanjutnya Renstra

SKPD juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya, yaitu

Rencana Kerja OPD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran OPD yang selanjutnya akan menjadi rincian APBD.

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah.Oleh karena itu Renstra OPD merupakan bagian yang

terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra OPD

harus singkron dan sinergi antar OPD serta menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi.

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka

Renstra SKPD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD untuk setiap


tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan RKA OPD yang

merupakan masukan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Berikut ini diuraikan secara diagramatis

kaitan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat,

dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari Renstra OPD,

serta perencanaan keuangan daerah, adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat

gambar hubungannya dalam Lampiran 1. Hubungan Renstra SKPD Dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2017-2021 ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepuluan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;


10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;

12. Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-

2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra OPD ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Organisasi

Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada

RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tahun 2017-2021 ini dimaksudkan untuk :

a. Restra OPD disusun dengan maksud untuk melaksanakan Peraturan

Derah (Perda) No.8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan MUSRENBANG Daerah

Kota yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi antara pelaku

pembangunan didaerah, mengoptimalkan peran serta masyarakat,

menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perancanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta terciptanya

konsistensi arah pembangunan, singkronisasi dan kesinergian antara

fungsi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.

b. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam

kurun waktu lima tahun yang akan datang.


c. Menjadi pedoman bagi penyusunan RenjaOPD, yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

d. Mewujudkan perencanaan kegiatan DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan

dengan perencanaan pembangunan daerah.

e. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan KUMKM

f. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di bidang

Koperasi dan Usaha Mikro.

g. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang Koperasi

dan Usaha Mikro yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam ke dalam rencana

pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif.

h. Menyerasikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan

Koperasi dan Usaha Mikro baik di tingkat pusat, daerah serta aspirasi

masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2017-2021 adalah :

a. Meningkatkan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam

kurun waktu lima tahun ke depan (2017 – 2021) sehingga mampu untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah di tetapkan.

b. Menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta prioritas

kegiatan sehingga mengarah pada visi dan misi yang telah di tetapkan.

c. sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam.

d. Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.


e. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar

pusat dan daerah, antar daerah Kabupaten/Kota, antar waktu maupun

antar fungsi .

f. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,

penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan.

g. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

h. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah untuk

memahami dalam menentukan program-program pembangunan Koperasi

dan Usaha Mikro yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang

nantinya diukur dengan indikator-indikator.

i. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkualitas

dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARANPELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Koperasi dan Usaha Batam


BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam

3.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

3.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam

BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB VI.INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKROKOTA BATAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD TAHUN 2017 -2021


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTURORGANISASI DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dibentuk berdasarkan :

a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Batam.

b. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam,

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Batam adalah:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha

Mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek,

menengah dan jangka panjang;

2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan

perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi

BidangPemberdayaan dan perlindungan koperasi,bidang penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam/koperasi simpan pinjam,bidang izin


usaha simpan pinjam/koperasi simpan pinjam pengawasan dan

pemeriksaan dan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha

mikro.

5. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum kepada masyarakat

dalam lingkup tugasnya;

6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

7. Pelaksanaan Koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan Dinas;

8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merupakan OPD baru yaitu

gabungan dari bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan peraturan daerah

kota batam nomor 10 tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja dinas daerah

kota batamt tugas pokok dan fungsi yang berada pada SKPD Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Batam, sehingga SOT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Batam terdiri dari :

Sekretariat / Sekretaris

Bidang Izin UnitSimpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan dan

Pemeriksaan

Bidang Penilaian Kesehatan UnitSimpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dapat dilihat

pada Lampiran . Bagan Struktur Organisasi


Dalam pelaksaan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian,

pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan

keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

untuk menyelenggarakan fungsi,Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan

kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan

kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan,

kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas.

d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja,

dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.

e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan

keuangan dan aset Dinas.

f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian

dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat,

pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.

g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi

bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkunganDinasyang

meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan


Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi

bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang

meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan

pekerjaannya.

j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas

sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.

k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas.

l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.

m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan

kesekretariatan.

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat.

o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Sekretariat

membawahi beberapa Kepala Sub Bagian :


A. Sub Bagian Penyusunan Program

Uraian Tugas :

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan

kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program berbasis

kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya.

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan

fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien.

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub

Bagian Perencanaan Program agar sasaran tetap terfokus.

d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas

Sub Bagian Perencanaan Program

e. menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai pedoman

pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.

f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan

data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan

Dinas.

g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas.

h. mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administasi umum dan

publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk

mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program

sesuai kebutuhan Dinas.

i. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana

Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.


j. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas

k. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan

perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang

berkaitan dengan tugas Sub Bagian perencanaan program sebagai

bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja

Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas.

n. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja

Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan kebijakan Kepala Dinas.

o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas

pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk

ditandatangani pimpinan.

p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan

anggaran.

q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar

Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

lingkup Sub Bagian Perencanaan Program.

r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.


B. Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas :

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan

lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari

Sekretaris.

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok

dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien.

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di

Sub Bagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus.

d. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

e. memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan

pengelolaan keuangan Dinas.

f. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai

petunjuk dari pimpinan.

g. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk

belanja pengeluaran.

h. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan

keuangan pada Dinas.

i. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan

Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran

Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung

(SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

j. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan

Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan

dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah di lingkungan Dinas.


l. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang

Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas.

m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



n. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang

penatausahaan keuangan.

o. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah dilingkungan

Dinas.

p. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar


lingkup Sub Bagian Keuangan.

q. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan.

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya


C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan

kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

administrasi umum dan administrasi kepegawaian.


d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok

dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien.

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di

Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus.

f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata

naskah dilingkungan Dinas.

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat

dilingkungan Dinas.

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban

dan kebersihan kantor.

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor,

gedung kantor, kendaraan Dinasdan aset lainnya.

k. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan Dinas.meliputi : pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan pada

Dinas.

l. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian

peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.

m. melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan

administrasi kepegawaian yang meliputi : pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data

kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai,

kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai, kartu

pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi

Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian

dinas/ujian penyesuaian ijazah, Izin penceraian, pengelolaan


administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan

pegawai.

n. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan

Dinas.

o. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi

: analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian

kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan

pengembangan karier serta disiplin pegawai.

p. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian

prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut

Kepangkatan (DUK).

q. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang

administrasi umum dan kepegawaian.

s. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar


lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan



2. Bidang Ijin USP/KSP,Pengawasan dan Pemeriksaan

Uraian Tugas :

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Izin Usaha

Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan,

dan Pemeriksaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan

tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan

umum dan teknis di Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) /

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan.

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Izin Usaha Simpan

Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan

Pemeriksaan.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Melaksanakan penerbitan Izin usaha simpan Pinjam bagi koperasi

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

f. Menyusun bahan, membuat konsep, mengkaji ulang konsep, dan

menentukan kebijakan pembukaan Izin kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas

g. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan unit simpan Pinjam dan

koperasi simpan Pinjam

h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup

kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani

pimpinan.

i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup

Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi Simpan Pinjam

(KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan.

j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat


k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan di Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) / Koperasi

Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan.

l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud,Kabid Ijin

USP/KSP, Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi beberapa Kepala Seksi :

A. Seksi Ijin USP/KSP

Uraian Tugas :

a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan

serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Izin

USP/KSP yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Izin USP/KSP.

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi

pelaksanaan Seksi Izin USP/KSP.

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi perizinan usaha simpan Pinjam

dan koperasi simpan Pinjam

f. Memverifikasi dan mengkoordinasikan bahan Izin usaha simpan Pinjam


g. Melaksanakan pembinaan koperasi simpan Pinjam dan unit simpan

Pinjam koperasi

h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas




i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi

Izin USP/KSP.



k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Izin USP/KSP.

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan

kegiatan Seksi Izin USP/KSP.

m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


B. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

Uraian Tugas :

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan kegiatan

serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi

Pengawasan dan Pemeriksaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengawasan dan

Pemeriksaan.


pelaksanaan Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.




e. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan unit simpan Pinjam dan

koperasi simpan Pinjam

f. Menganalisis data dan jumlah unit simpan Pinjam dan koperasi simpan

Pinjam


g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.

i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.


dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.

l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


C. Kepala Seksi Ijin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor

Kas

Uraian Tugas :

a. memproses dan menyusunbahan rencana program kerja dan

kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan

teknis Seksi Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas

yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Izin Kantor

Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas.


pelaksanaan Seksi Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor

Kas.





e. Melaksanakan verifikasi terhadap bahan persyaratan dalam

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

f. Melaksanakan peninjauan lapangan dalam penilaian kelayakan

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas






Seksi Kasi Penilaian Kesehatan USP.




hasil kegiatan Seksi Kasi Penilaian Kesehatan USP.


dan kegiatan Seksi Kasi Penilaian Kesehatan USP.



3. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi

Simpan Pinjam

Uraian Tugas :

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penilaian

Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam yang

berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum

dan teknis di Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam /

Koperasi Simpan Pinjam.

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penilaian Kesehatan

Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.


d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai

dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat


e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan unit simpan Pinjam


f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan unit simpan Pinjam

dan koperasi simpan Pinjam serta pemisahan laporan keuangan simpan

Pinjam

g. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup


pimpinan.

h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan

Pinjam.



j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan

kegiatan di Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi

Simpan Pinjam.

k. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud,Kabid

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam

membawahi beberapa Kepala Seksi :

A. Seksi Penilaian Kesehatan USP

Uraian Tugas :




Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam yang berbasis kinerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Penilaian Kesehatan

Usaha Simpan Pinjam.


pelaksanaan seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.




e. Melaksanakan verifikasi data penilaian kesehatan unit simpan Pinjam

f. Melaksanakan pemisahan laporan keuangan unit simpan Pinjam

g. Menyusun data kesehatan unit simpan Pinjam

h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.



k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan

kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.

m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


B. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Uraian Tugas :




Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis kinerja

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja seksi Penilaian Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam.


pelaksanaan seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.




e. melaksanakan verifikasi data penilaian kesehatan koperasi simpan

Pinjam

f. Menyusun data kesehatan koperasi simpan Pinjam






Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.




hasil kegiatan seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.


dan kegiatan seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.



C. Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP

Uraian Tugas :




Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi

Simpan Pinjam yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan

tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Evaluasi,

Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi Simpan

Pinjam.


pelaksanaan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan

Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.




e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan

bidang unit simpan Pinjam dan koperasi simpan Pinjam

f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan Pinjam / Koperasi

Simpan Pinjam.

h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan Usaha Simpan

Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam.

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP.

k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan



4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Uraian Tugas :

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan diBidang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang berbasis kinerja


b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan

umum dan teknis di Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemberdayaan dan

Perlindungan Koperasi.




e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan

koperasi

f. Memfasilitasi bimbingan teknis pembentukan koperasi, perubahan

anggaran dasar dan pembubaran koperasi



pimpinan.



Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.



j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

k. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud,Kepala Bidang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi membawahi beberapa Kepala Seksi

:

A. Kepala Seksi Kelembagaan

Uraian Tugas :



Kelembagaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan

tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Kelembagaan.


pelaksanaan seksi Kelembagaan.




e. melaksanakan pemberdayaan koperasi

f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi

koperasi

g. melaksanakan penyuluhan dan penerangan perkoperasian kepada

masyarakat

h. melakukan verifikasi berkas pembentukan koperasi, perubahan

anggaran dasar dan pembubaran koperasi

i. melaksanakan pemeriksaan pendaftaran akta-akta koperasi

j. menerbitkan tanda daftar umum koperasi

k. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



l. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Kelembagaan.


m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


n. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Kelembagaan.

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan seksi Kelembagaan.

p. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


B. Kepala Seksi Usaha Koperasi

Uraian Tugas :



Usaha Koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan

tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja SeksiUsaha Koperasi.


pelaksanaan seksi Usaha Koperasi.




e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi

f. melaksanakan fasilitasi peningkatan akses permodalan dan akses

pasar bagi koperasi

g. melaksanakan fasilitasi usaha koperasi

h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama / kemitraan antar

koperasi dan badan usaha lainnya

i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas




j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Seksi Usaha Koperasi.

k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Usaha Koperasi.

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan Seksi Usaha Koperasi.

n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


C. Kepala Seksi Perlindungan Koperasi dan Data

Uraian Tugas :



Perlindungan Koperasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perlindungan

Koperasi.


pelaksanaan Seksi Perlindungan Koperasi.




e. Menganalisis data dan jumlah koperasi

f. Melaksanakan perencanaan teknis perlindungan koperasi

g. Melaksanakan operasionalisasi perlindungan koperasi

h. Mengelola sistem informasi dan pelayanan data perlindungan koperasi

i. Membuat data keragaan koperasi


j. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Seksi Perlindungan Koperasi.

l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Perlindungan Koperasi.

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan Seksi Perlindungan Koperasi.

o. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Uraian Tugas :

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang berbasis kinerja


b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum

dan teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Mikro.




e. merumuskan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha

mikro


f. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi jaringan usaha dan informasi

bisnis usaha mikro serta melaksakan bimbingan dan pembinaan

kemitraan antara pengusaha besar dan usaha mikro



pimpinan.



Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.



j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan

kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud,Kepala Bidang

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi beberapa Kepala

Seksi :

A. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

Uraian Tugas :


serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis seksi

Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja seksi Pemberdayaan dan

Usaha Mikro.


pelaksanaan seksi Pemberdayaan dan Usaha Mikro.





e. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sektor

non formal

f. memfasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya

g. menyelenggarakan temu usaha dalam penciptaan jaringan usaha

h. melakukan verifikasi dan pendataan usaha mikro

i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro

j. menginventarisasi dan menganalisis kebijakan serta penyiapan rencana

pengembangan sistem pendukung usaha mikro.

k. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



l. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan

Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup seksi

Pemberdayaan dan Usaha Mikro.

m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


n. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan seksi Pemberdayaan dan Usaha Mikro.

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan

kegiatan seksi Pemberdayaan dan Usaha Mikro.

p. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


B. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro

Uraian Tugas :




Pengembangan Usaha Mikro yang berbasis kinerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengembangan

Usaha Mikro.


pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro.




e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas



f. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

g. Melaksanakan fasilitasi hak aktualisasi kekayaan intelektual, sertifikasi

halal;

h. Melaksanakan bimbingan teknis serta pembinaan dan pengembangan

usaha mikro;

i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kemitraan antara pengusaha

besar dengan usaha mikro;

j. Melaksanakan publikasi, promosi, dan informasi bisnis usaha mikro;

k. Melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi serta sistem

komunikasi didalam Pengembangan Usaha Mikro;

l. Mengkoordinasikan pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan serta pendataan usaha

mikro

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan


Seksi Pengembangan Usaha Mikro.


n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah


o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

q. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan


C. Kepala Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha

Mikro

Uraian Tugas :



Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro yang berbasis

kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Evaluasi,

Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro.


pelaksanaan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha

Mikro.




e. Melaksanakan pengumpulan basis data serta analisa pengembangan

di bidang Usaha Mikro

f. Melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)







Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha Mikro.




hasil kegiatan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha

Mikro.


dan kegiatan Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan, dan Data Usaha

Mikro.




2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA

BATAM

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memiliki Jumlah Pegawai

berjumlah 41 Orang. Dari jumlah pegawai tersebut jumlah pegawai

esselon II sebanyak 1 orang Kepala Dinas, esselon III sebanyak 5 orang

terdiri dari 1 sekretaris dan 4 kepala bidang dan esselon IV sebanyak 15

orang kepala seksi dan 19 orang staf.

Rincian pegawai berdasarkan Daftar urutan kepangkatan (DUK)

dan berdasarkan pangkat dan esselon :

No Jabatan Esselon Jumlah

1. Kepala Dinas II b 1 orang

2. Sekretaris III a 1 orang

3. Kabid III b 4 orang

4. Kasi IV a 15 orang

5. Staf 20 orang

Grafik 1. Pegawai Negeri Sipil

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Menurut Jenis Kelamin

0 2 4 6 8 10

Non PNS

II/d

II/c

II/b

II/a

III/d

III/c

III/b

III/a

IV/b

IV/a

Perempuan

Laki-Laki


Grafik 2.Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam

Menurut Tingkat Pendidikan

Grafik 3. Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam

Jumlah Pegawai Menurut Eselon

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

SMP

SMU

Diploma

S-1

S-2

58 %

3%

35 %

4 %

0 10 20 30 40 50

Non PNS

non struktural

Esselon IV

Esselon III

Esselon II

%

Jumlah


Grafik 4. Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan Usaha MikroKota

Batam

Menurut Golongan Ruang

Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor

antara lain sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah ( unit) Keterangan

1 Gedung Kantor

0 5 10 15 20 25

Non PNS

II/d

II/c

II/b

II/a

III/d

III/c

III/b

III/a

IV/b

IV/a

Jumlah

%


1. Gedung Kantor : 1 unit Luas : 714,84 m2

2. Kendaraan Roda 4 (empat) : 3 unit 3. Kendaraan Roda 2 (dua) : 4 unit 4. Komputer : 26 unit 5. Printer : 19 unit 6. Laptop : 4 unit 7. Mesin ketik : 2 unit 8. Kamera : 1 unit 9. Handycam : 1 unit 10. LCD : 2 unit 11. Air Condition : 20 unit 12. Meja Kerja : 41 unit 13. Kursi Kerja : 108 unit 14. Brankas : 2 unit 15. Lemari Interior : 1 unit 16. Filing Cabinet : 16 unit 17. Werles : 1 unit 18. Meja Komputer : 8 unit 19. Mesin Fax : 1 unit 20. Pesawat Telepon : 1 unit 21. UPS Stabilizer : 4 unit 22. Infokus : 1 unit 23. Lemari Besi : 6 unit 24. Lemari Arsip : 7 unit 25. Exhause Fan : 1 unit


2 .3 Data Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam Kinerja Dinas PMP-KUKM

1) Data Perkembangan Koperasi dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

Tabel Sebelum Perubahan:

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah

Koperasi Aktif

478 548

558 571 609

Jumlah

Seluruh

Koperasi

903 929 960 982 988

Presentase

Koperasi Aktif

52.93 58.99 58.13 58.15 61.64

Karyawan 401 804 1142 1168 1172

Modal (Rp) 76.719.889.00 84.191.870 92.761.646 97.936.029.

00

98.074.029.

00

Volume Usaha 86.587.491.00 129,881.239 194,821.859 240.310.48

6.00

240.420.48

6.00

SHU (Rp) 9.619.670.00 10,100,656 10,605,690 13.124.616.

00

13.213.616.

00

Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang

Pendataan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bahwa: proses pendataan koperasi

dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi, dan sejak tahun 2014 yang diterapkan adalah melalui Online Data

Sistem (ODS) Koperasi dan UKM, baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro

dan Usaha Kecil Menengah maupun secara tidak langusng melaui petugas SKPD

yang membidangi Koperasi di daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Namun

Implementasi ODS Koperasi di batam mulai Tahun 2017 oleh karena itu perlu adanya

penyesuaian data tentang Koperasi Aktif yang mengacu pada ODS Koperasi tersebut.


Dimana Koperasi dikategorikan Aktif apabila Indikator Usaha dan Laporan

Pelaksanaan RAT minimal 1 tahun buku dalam 3 tahun terahkir secara berturut-turut,

diinput pada ODS Koperasi.( Tabel Terlampir )

Tabel Sesudah Perubahan berdasarkan data ODS :

No Indikator

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 20

20

2021

1 Jumlah Koperasi Aktif

960 980 986 1010

2 Capaian Koperasi Aktif

197 222 230 232

3

Presentase Koperasi Aktif

Target 19% 20% 21% 22% 23% 24

%

25%

Realisasi

20.52% 22.65% 23.33% 22.97%

4 Anggota 12.500 13.100 17.200 15.733

5 Manager 196 184 21 18

6 Karyawan 175 201 242 166

7 Modal ( Rp)

92,761,646

97,936,029.00

77,765,589,903

68,202,748,790

8 Aset (Rp.)

256,956,325

195,008,201

169,116,315,619

144,595,674,515

9 Volume Usaha (Rp)

194,821,859

240,310,486.00

112,503,553,626

86,934,125,323

10 SHU (Rp)

10,605,690

13,124,616.00

11,451,866,225

10,380,914,253


2).Data Perkembangan Pelaku Usaha Mikro Kota Batam Per Kecamatan

No Kecamatan

Terdaftar

S/d Tahun

2016

Tahun ke-

2017 2018 JUMLAH

1. Nongsa 46 3 1 50

2. Sagulung 163 28 35 226

3. Batuaji 119 34 8 161

4. Lubuk Baja 49 12 3 64

5. Sekupang 197 28 14 239

6. Sei Beduk 89 14 5 108

7. Bengkong 85 16 6 107

8. Batam Kota 235 24 12 271

9. Batu Ampar 50 0 4 54

10. Galang 35 0 0 35

11. Bulang 19 6 1 26

12. Belakang Padang 43 1 1 45

JUMLAH 1386

Persentase Usaha Mikro mengalami kenaikan dikarenakan dimulai pada Tahun

2016 dilakukan pendataan ulang pada para Pelaku Usaha Mikro sehingga yang

terdata dan Teregistrasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

pada Tahun 2016 sebesar 15 % dari data awal sampai tahun 2021 targetnya

70 %. Sedangkan Presentase koperasi aktif di Kota Batam mengalami

Penurunan berdasarkan penyesuaian data tentang Koperasi Aktif yang

mengacu pada data ODS.


2. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Indikator

Kinerja Program sebagai berikut :

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Tahun

Rumus

Perhitungan

Indikator

2015

(awal)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Usaha Mikro

yang di bina

Jumlah Koperasi

Aktif / Total

Koperasi x 100 %

900 15 26 35 47 60 70

Presentase Koperasi

Aktif

Jumlah Usaha

Mikro yang dibina

/ Jumlah

Pertumbuhan

Usaha Mikro X 100

%

19 20 21 22 23 24 25

2 .4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan

pelayanan OPD yang lebih baik. Adapun Tantangan dan peluang tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Tantangan dibidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

a. Kebanyakan SDM Koperasi dan Usaha Mikro berpendidikan kurang

memadai dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan

manajemen yang seadanya.

b. Terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Mikro kepada sumber daya

produktif, terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi,

sarana pemasaran serta informasi pasar.

c. Jumlah aparatur yang ada tidak sebanding dengan cakupan jumlah

Koperasi dan Usaha Mikro. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan

masyarakat terhadap pengetahuan dan ketrampilan bidang

perkoperasian dan manajemen usaha terus berkembang.


d. Permasalahan teknis UKM yang dihadapi oleh UKM adalah seputar

proses produksi,teknik pemasaran, promosi produk.Permasalahan teknis

tersebut padaumumnya kurang diperhatikan oleh pelakuUKM sehingga

menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha MikroKotaBatam

dalam melakukan pemberdayaandan tentunya perlu menerapkan

strategi khusus dalam pemberdayaanUKM, dan koperasi dengan cara

melakukan mengidentifikasiterlebih dahulu terhadap UKM

berdasarkantingkat keberdayaannya, berdaya dantidaknya diidentifikasi

agarmemaksimalkan pemberdayaan yangdilakukan oleh DinasKoperasi

dan Usaha Mikro Kota Batam agar dalam prosesnya tidaksalah sasaran

dan lebih terarah.

2. Peluang dibidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

a. Komitmen dan dukungan Pemerintah pusat, Daerah serta lembaga

legislatif terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan

Koperasi dan Usaha Mikro.

b. Koperasi dan Usaha Mikro dapat didorong menjadi motor penggerak

perekonomian, sebab pada umumnya bergerak di sektor padat karya

yang memerlukan investasi relative rendah, ditunjang dengan

tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan

Usaha Mikro.

c. Dibidang permodalan, potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai kekuatan pembiayaan bagi

usaha mikro.

d. Pemanfaatan teknologi dalam mengolah data dan informasi terkait UKM

yang ada untuk mengembangkanusahanya dalam memasarkan

produkmerekadan mengembangkanpotensi dari Koperasi dan Usaha

Mikro.


1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Permasalahan yang dihadapi Koperasi dan Usaha Mikro antara lain

adalah :

a. Lemahnya SDM Pengelola Koperasi dan Usaha Mikro

b. Masih kurangnya kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi

c. Terbatasnya akses sumberdaya produktif terutama terhadap bahan

baku

2. Permasalahan yang dihadapi Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM

antara lain adalah :

a. Jumlah dan kemampuan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan

perkembangan IPTEK dan Dunia Usaha.

b. Kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinasyang belum

memadai.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

Evaluasi hasil pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2016,

masih terbatasnya alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan koperasi

berpengaruh terhadap rendahnya presentase koperasi aktif. Permasalahan

Koperasi dan Usaha Mikro yang belum tuntas, antaralain :

1. Sumber Daya Manusia,

Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro masih banyak yang

belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal

manajemen danmeningkatkan kualitas produk serta pengembangan

usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari

Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.

2.Pemasaran

Permasalahan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas

dan tergantungkualitas produk (a.l : Ketersediaan bahan baku, pengolahan,

kemasan dan legalitas ), jaringan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

3. Permodalan,

Kurangnya permodalan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk

mengembangkan usahanya, perlu dukungan permodalan baik melalui

pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Aksesibilitas

Adanya kesenjangan pembangunan sektor ekonomi di wilayah hinterland

dengan mainland, di mana para pelaku ekonomi di mainland sangat mudah

dalam mengakses sumber daya, fasilitas, kemudahan lainnya, sedangkan di

sisi lain pelaku ekonomi di hinterland sangat terbatas, diakibatkan antara


lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sulitnya aksesbilitas

kepada sumber daya ekonomi.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TERPILIH

Selaras dengan Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk

memaksimalkan potensi yang ada di wilayah Kepri baik dari sisi sumber daya

alam, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kelurahan bangsa serta

kearifan lokal. Maka Visi, Misi, dan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota

Batam yang disusun berdasarkan pertimbangan komprehensif dan analisis

yang cermat atas berbagai kondisi dan realitas yang dihadapi Batam saat ini,

yang dipandang akan mempengaruhi arah dan perkembangan Batam ke

depan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, antara lain sembilan agenda

prioritas Nawa Cita Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi dan Kota Batam 2005 – 2025, kondisi eksisting Batam sebagai

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Penetapan Batam sebagai

salah satu dari 13 Kota MICE di Indonesia, serta pemberlakuan Masyarakat

Ekonomi Asean yang mulai diterapkan akhir tahun 2015 ini. Disamping itu, Visi,

Misi, dan Program Kerja ini, disusun atas pertimbangan yang mendalam

berdasarkan analisis SWOT, sehingga tergambar dengan jelas kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Batam, sekarang dan di

masa depan.

Visi Pemerintah Kota Batam

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang

dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai

melalui program - program pembangunan dalam bentuk rencana kerja.

Sebagai motovasi utama bagi Pemerintah Kota Batam untuk menentukan ke

arah pembangunan Kota Batam dan sekaligus merupakan konsensus bersama

Pemerintah Kota Batam dengan seluruh perangkat Pemerintah yang berada


dalam koordinasinya dalam upaya mereflesikan tujuan yang ingin dicapai baik

jangka pendek maupun jangka panjang, maka dirumuskan Visi Kota Batam

yaitu :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya

Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Kota Batam yang berada dilokasi strategis, baik untuk lingkup regional yaitu

sebagai salah satu pintu masuk dan keluar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

maupun untuk lingkup internasional karena lokasinya yang berada

diperbatasan dan relatif dekat dengan beberapa Negara tetangga.Faktor

geografis tersebut telah mendorong kembalinya Kota Batam untuk berperan

sebagai “Pusat pertumbuhan ekonomi” serta sekaligus sebagai pusat kegiatan

transit barang (perdagangan) dan penumpang.Fungsi tersebut ditanggung oleh

keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani.

Pelayaran antar wilayah dan antar pulau serta beberapa pelabuhan (komoditi)

khusus lainnya, serta Bandar Udara Hang Nadim, yang melayani penerbangan

lokal ke beberapa kota besar Indonesia bahkan internasional. Dinamika arus

barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam sebagai

sentral akhir dan transit yang berdampak pada peningkatan aktivitas

perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Batam.

Misi Pemerintah Kota Batam

Untuk mewujudkan Visi Kota Batam tersebut, maka dirumuskan Misi Kota

Batam sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

transparan, akuntabel, dan mengayomi,

Misi Kedua : Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing

dan masyarakat yang sejahtera,

Misi Ketiga : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan

lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman


sesuai nilai budaya bangsa,

Misi Keempat : Mewujudkan penguatansektor industri dan peningkatan

peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal,

maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang

perekonomian daerah,

Misi Kelima : Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis

UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan

industri dan pasar domestik, serta

Misi Keenam : Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah

kepulauan sebagai penopang dan penyangga

perekonomian Kota Batam.

Dari beberapa misi Kepala Daerah Kota Batam tersebut yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah

misi ke 5 yaitu

“Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM

dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan

pasar domestik”.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi

tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam, antara lain :

1. Faktor Penghambat

a. Mayoritas Usaha Mikro bergerak dalam berbagai sektor usaha, belum

memiliki legalitas usaha sehingga sulit bersaing dalam mekanisme

pasar.

b. Sulitnya Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan lokasi usaha yang

sesuai dengan peruntukannya.


c. Terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumberdaya

produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana

prasarana dan informasi pasar.

d. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir

dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.

e. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan Usaha

Mikro.

f. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.

2. Faktor Pendorong

a. Tersedianya dukungan peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha

Mikro baik dari APBD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan

Pemerintah Pusat.

b. Adanya bantuan peralatan bagi Usaha Mikro dalam mengembangkan

usaha dengan tujuan menjadi Usaha Mikro yang sehat tangguh dan

mandiri.

c. Memfasilitasi pengenalan produk melalui pameran yang diselenggarakan

baik di dalam maupun luar daerah dengan tujuan dapat dikenalnya

produk Koperasi dan Usaha Mikro secara luas.

d. Adanya fasilitasi klinik konsultasi bisnis bagi Koperasi dan Usaha

Mikroyang inginberkonsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi

sepertipermodalan,jaringan pemasaran, produksi dan bahan.

3.3 TELAAH RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN

RENSTRA PROVINSI.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 tahun

2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa

Kementerian Koperasi dan UKM adalah menangani Urusan Pemerintahan

DalamRangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah

BidangKoperasi dan Usaha Mikro. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan

fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu :


“Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM

yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”.

Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan ke dalam misi Kementerian

Koperasidan UKMRI, yaitu :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang

baik);

2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM;

3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM;

4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;

5. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Sedangkan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RIadalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam

perekonomian Nasional, melalui :

- Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan

dipercaya.

- Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam

perekonomian Nasional.

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui:

o Mengembangkan kebijakan dan programprogram

pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

o Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan 5DM

Koperasi dan UMKM.

3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui

meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan

produk - produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui

meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa

pasar produk Koperasi dan UKM.


5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM

melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang

sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :

- Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.

- Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan

mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.

7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM

melalui:

o Meningkatkan kuatitas layanan publik yang transparan, akuntabel

dan kredibel.

o Menyediakan peraturan perundang-udangan yang lebih berpihak

pada Koperasi dan UKM.

Dari tujuan tersebut, maka disusun sasaran strategis Kementerian Koperasi

dan UKM RI sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian

Nasional dengan :

a. Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%)

jumlah Koperasi aktif secara Nasional.

b. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan

RAT.

c. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.

d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB

(6%) pertahun.

e. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja

Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.

f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM

sebesar 10% per tahun.

g. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.


2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan:

a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat.

b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon

wirausaha.

c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada

lembaga pendidikan pedesaan.

d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi danUMKM.

e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) Internasional

bagi pemberdayaan Koperasi.

f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi

Teknologi dan teknologi tepat guna.

g. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha

melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usah.

3.Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM dengan:

a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalamnegeri.

b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnisretail.

c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap

ekspornon migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.

4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan:

a. Tumbuh dan berkembanganya trading house di seluruh Provinsi.

b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.

c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM.

d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi

dan UMKM.

e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra

termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif

danpemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.


5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM

dengan:

a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat,

dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.

b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan

lainnya.

c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan

pengawasanKSP/USP.

d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra-

sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.sentra

termasukdaerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

6. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM

dengan:

a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata pemerintahan

yangefektif, efisien dan bertanggung jawab.

b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan

Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat

pusat,Provinsi, Kabupaten dan Kota.

d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam

pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan:

a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana.

b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha


3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kegiatan industri di Kota Batam dalam jangka waktu 20 tahun

mendatang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah Batam lebih

pesat.

Kegiatan industri secara simultan direncanakan mempunyai kontribusi

terhadap:

a. Perkembangan perekonomian masyarakat Batam melalui penyerapan

tenaga lokal.

b. Mendorong diversifikasi kegiatan yang mendorong berkembangnya

potensi lokal khususnya di sektor pariwisata,Industri Galangan dan

Industri Elektronik serta Kemaritiman di Kota Batam.

c. Memberikan dampak berganda terhadap kegiatan di sektor

perdagangan dan transportasi.

Struktur kegiatan industri di Kota Batam meliputi :

a.IndustriGalangan Kapal merupakan industri besar

b.IndustriElektronik

c.Industri Pariwisata

1. Industri Skala Menengah Dan Besar

Pengembangan kegiatan industri berdasarkan skala kegiatan meliputi

kegiatanindustri kecil, menengah dan besar.Kegiatan industri skala

menengah hingga besar diarahkan dalam beberapa kawasan.

Kegiatan industri skala menengah dan besar direncanakan berupa industri

Galangan dan Industri Pariwisata.Pengembangan kegiatan industri skala

besar diarahkan di Kecamatan Sagulung, Batu Ampar Dan Kecamatan

Nongsa

Kegiatan industri Elektronik menengah diarahkan di Kecamatan Sekupang,

Batam Kota, Sungai Beduk, Lubuk Baja dan Batu Ampar


2. Rencana Pengembangan Kegiatan Industri

Rencana pengembangan kegiatan industri yang tergolong dalam kegiatan

pendukung sektor Pariwisata dan Kemaritiman di Kecmatan Galang,

Nongsa, Bulang dan Belakang Padang.

3. Kegiatan Industri Kecil

Beberapa industri kecil manufaktur yang dapat merambah pasar luar

negeri dannasional kembali didorong.

a. Industri kecil yang merambah pasar luar negeri adalah industri

kerajinan Tangan

b. Industri kecil lain yang dipasarkan di tingkat nasional antara lain

adalah, anyaman tas, batik, kerupuk, makanan ringan dll

4. Pengembangan Kegiatan Industri

Pengembangan kegiatan industri berdasarkan sifatnya adalah sebagai

berikut:

kegiatan Industri kimia polutif dan kegiatan industri lain yang memberikan

dampak limbah yang mengganggu lingkungan diarahkan masuk di

kawasan industrial estate, dengan pengelolaan limbah secara terpadu.

Struktur kegiatan sektor perdagangan di Kota Batam meliputi :

a.PerdaganganJasa

b.Perdagangan Umum

Kegiatan sektor perdagangan yang dikembangkan di wilayah Kota Batam

berdasarkan jenis kegiatannya meliputi perdagangan khusus Jasa dan

perdagangan Umum.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam hal penentuan isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam, perlu dicermati beberapa persoalan yang dihadapi dalam menjalankan

tugas dan fungsi dinas, terkait beberapa persoalan yang ada dapat ditentukan

isu-isu strategis yang meliputi:


Isu Strategis Bidang Koperasi.

Guna meningkatkan daya saing Koperasi perlu dilakukan usaha-usaha sebagai

berikut :

1. Mengembangkan usaha koperasi yang berbasis komputerisasi. Hal ini akan

mendukung kelancaran kegiatan Koperasi dalam administrasinya, baik sector

usaha simpan pinjam maupun Waserdanya. Dengan demikian pengelolaan

administrasi bisa terarah, seperti perusahaan profesional lainnya, yang pada

akhirnya akan dapat menggairahkan anggota untuk terus berminat pada

Koperasi.

2. Mengurangi kredit macet koperasi, dengan pengelolaan pengurus yang

memahami hakikat berkoperasi, dan bisa mengayomi anggota secara utuh,

sehingga anggota merasa ada kepemilikan terhadap koperasi, dan bersama-

sama membangun koperasi.

3. Meningkatkan kemampuan pegawai koperasi dalam hal manajemen, akuntansi

dan kemapuan lainnya yang menunjang keberlangsungan koperasi.

4. Meningkatkan pemahaman anggota koperasi akan nilai-nilai kebaikan dan

keuntungan berkoperasi.

Isu Strategis Bidang UMKM

1. Rendahnya tingkat pengetahuan pelaku UMKM akan pemasaran,manajemen,

teknologi, kesehatan lingkungan, dan akses kredit.

2. Rendahnya tingkat promosi yang di lakukan UMKM baik dalam daerah sendiri

maupun luar daerah, di mana UMKM hanya mengharapkan promosi yang di

kakukan pemerintah daerah, padahal Pemerintah pun memiliki anggaran

terbatas dalam rangka promosi ini. Hal ini menyebabkan perkembangan

produk UMKM di Kota Batam hanya berkembang dari mulut ke mulut saja.

3. Rendahnya akses UMKM terhadap Modal khususnya Perbankan, adapun

Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang seharusnya memudahkan UMKM

dalam akses dana ternyata tidak dapat menjangkau seluruh lapisan usaha

kecil menengah, khususnya usaha mikro. Dimana KUR masih meminta

jaminan pinjaman (agunan), sementara kita ketahui karena tidak punya

agunanlah, makanya akses mereka terhadap modal tidak ada. Selain itu

tingkat bunga yang di tawarkan KUR masih tinggi (7%) pertahun, yang jelas


lebih tinggi dari program Dana Bergulir yang di tawarkan BLUD Kota Batam

(6%) pertahun, sehingga masyarakat tidak berminat pada KUR, dan rela

mengantri Dana Bergulir, yang nota bene memiliki modal yang terbatas.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

DAN KEBIJAKAN SASARAN DAN PROGRAM

4.1 VISI DAN MISI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA

BATAM

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam

tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merumuskan dan

menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut.

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam tersebut, maka

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merumuskan dan menetapkan Visi

sebagai berikut :

“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Tangguh, Mandiri,

serta berdaya saing dalam memperkuat ketahanan ekonomi

kerakyatan .”

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemberdayaan, pengembangan dan

pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri serta berdaya saing.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam,

dirumuskan dan ditetapkan Misi yang akan di laksanakan oleh OPD sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya aparatur yang bertakwa, berdaya saing dan

professional.

2. Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikroyang memiliki daya saing dalam

pasar domestik maupun regional.

3. Menumbuhkembangkan Wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja dan

meningkatkan keunggulan kompetitif melalui fasilitasi sarana dan prasarana

serta perluasan jaringan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro.


4. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan, kualitas SDM serta Struktur

Permodalan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga

menjadi pelaku usaha yang kuat, sehat, tangguh,dan mandiri.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Meningkatkan Pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang

tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta

sektor informal lainnya.

Adapun Sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam adalah:

Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil

menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan

pangan

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO KOTA BATAM

Sehubungan dengan kualitas sumber daya manusia kemampuan

dan pemahamam terhadap persoalan-persoalan dalam usaha koperasi

dan usaha mikro tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan

kendala pembangunan perekonomian. Kondisi semacam ini akan

berubah pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, di kota Batam

sendiri mempunyai kekuatan sebagai modal karena letak geografis kota

Batam sebagai pintu masuk arus perekonomian, keragaman budaya dan

jumlah tenaga kerja yang cukup.

Pembanguana Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk

memperkuat struktur perekonomian daerah serta memanfaatkan

peluang permodalan serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan

produktifitas daerah dan pendapatan masyarakat, dalam rangka


pemerataan kesejahteraan, peningkatan daya beli masyarakat dan

peningkatan lapangan pekerjaan.

Strategi

Strategi yang di tempuh untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah

sebagai berikut : “ Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi

kerakyatan”

Kebijakan

Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha MikroKota Batam untuk mewujudkan visi

dan misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

“ Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan

standarisasi Internasional dalam produksi dan mendorong pembentukan BPR

dalam rangka membantu pendanaan sektor UMKM.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan disusun program

dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha MikroKota Batam sebagai berikut :

5.1 Rencana Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM, dan

koperasi serta usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

A. Kegiatan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan kualitas koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

4. pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan

pinjam

5. peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro

6. Fasilitasi Kelembagaan dan usaha Koperasi Karyawan

7. Penataan Kelembagaan dan usaha koperasi

8. Fasilitasi Promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro

9. Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk

10. Pengembangan Kewirausahaan

11. Penumbuhan dan pengembangan Produktifitas Kelompok,sentra usaha

mikro

12. Peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro melalui pusat

layanan terpadu ( PLUT )

13. Pengembangan Kemitraan dan kerjasama bisnis Koperasi dan Usaha

Mikro

14. Penyusunan Data Base Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

15. Fasilitasi dan dukungan Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro

16. Penumbuhan dan pengembangan ekonomi rakyat hinterland melalui

Koperasi da Usaha Mikro.


17. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

18. Percepatan Pemasaran Produk KUMKM Kota Batam

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

65

BAB VI

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Batam

Tujuan

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun 2015

(kondisi awal)

Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Ahkir

Periode Renstra

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target (Rp)

Target (Rp)

Target (Rp)

Target (Rp)

Target (Rp)

Target (Rp)

Target (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,177,397,358

2,549,526,330

1,141,953,028

2,223,494,035

3,520,399,4

35

3,626,011,418

3,571,286,907

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,135,362,058

1,024,624,530

591,543,028

943,730,200

943,730,20

0

972,042,106

972,042,106

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun

1,135,362,058

1 Tahun

1,024,624,530

1 Tahun

591,543

,028

1 Tahun

943,730

,200

1 Tahun

943,730,20

0

1 Tahun

972,042

,106

1 Tahun

972,042

,106

Program Peningkatan Sarana dan

327,315,500

208,434,000

36,650,000

771,547,835

771,547,83

5

794,694,270

764,694,270


66

Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan prasarana Aparatur

1 Tahun

327,315

,500

1 Tahun

208,434

,000

1 Tahun

36,650,

000

1 Tahun

771,547

,835

1 Tahun

771,547,83

5

1 Tahun

794,694

,270

1 Tahun

794,694

,270

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

540,083,48

5

100

556,285

,989

1 Tahun

556,285

,989

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara

231,463,35

0

100

238,408

,281

1 Tahun

238,408

,281

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandi

Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil

Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat

714,719,800

1,316,467,800

513,760,000

508,216,000

1,805,121,4

00

1,859,275,042

1,834,550,531


67

ri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya

menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan

Pembinaan dan Pengawasan KSP/USP

Koperasi Aktif

-

35 koper

asi

50,000,

000 NA

-

NA

-

100 Koper

asi

109,635,00

0

100 Koper

asi

112,924

,050

100 Koper

asi

112,924

,050

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

60 Koperas

i

203,545

,800

15 Koper

asi

111,244

,900 NA

-

NA

-

40 Koper

asi

123,639,90

0

40 Koper

asi

127,349

,097

40 Koper

asi

127,349

,097

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

100 Koperas

i

149,819

,000

50 Koper

asi

67,690,

000 NA

-

NA

-

40 Koper

asi

72,690,000

40 Koper

asi

74,870,

700

40 Koper

asi

74,870,

700

Fasilitasi Kelembagaan Koperasi Karyawan

10

Koperasi

40,952,

000 NA

-

NA

-

10 Koper

asi

70,920,000

10 Koper

asi

73,047,

600

10 Koper

asi

73,047,

600

Penataan Kelembagaan Usaha Koperasi

20

Koperasi

16,750,

000 NA

-

NA

-

100 Koper

asi

253,573,00

0

100 Koper

asi

261,180

,190

100 Koper

asi

531,503

,190

Peningkatan Kualitas KSP/USP

35

Koperasi

50,000,

000 NA

-

NA

-

120 Koper

asi

120,270,00

0

130 Koper

asi

123,878

,100

130 Koper

asi

123,878

,100

Pelatihan Kompetensi Manajem

50

Koperasi

342,177,50

0

50 Koper

asi

352,442

,825

50 Koper

asi

352,442

,825


68

en keuangan KSP/USP

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi KUMKM

Usaha Mikro yang

dibina

1 Paket

361,355

,000

50 UMK

M

728,181

,300

70 UMK

M

420,210

,000

30 Pelaku Usaha

508,216

,000

30 Pelaku Usaha

508,216,00

0

30 Pelaku Usaha

523,462

,480

30 Pelaku Usaha

523,462

,480

Fasilitasi HKI dan Sertifikasi Halal bagi UMKM

40

Usaha Mikro

97,600,

000

30 Usaha Mikro

93,550,

000 NA

-

50 Usaha Mikro

159,300,00

0

60 Usaha Mikro

164,079

,000

60 Usaha Mikro

164,079

,000

Pengembangan Kualitas Sumber Daya UMKM dan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

240 UMK

M

154,049

,600 NA

-

NA

-

200 UMK

M

44,700,000

220 UMK

M

46,041,

000

220 UMK

M

46,041,

000

Oprasionalisasi dan Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

850,000,00

0

30%

875,500,000

30%

875,500,000


69

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

135 koperasi/UMKM

450.000.00

0

150 koperasi/UMKM

465.000.000

150 koperasi/UMKM

465.000.000

Percepatan Pemasaran Produk KUMKM Kota BAtam

60 Pelaku Usaha

500.000.00

0

75 pelaku usaha

560.000.000

75 pelaku usaha

560.000.000


70

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017 -2021

TUJUAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGAN

SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Mewujudkan

Koperasi dan

Usaha Mikro

yang berdaya

saing

1. Meningkatkan

koperasi yang

Aktif

% Jumlah Koperasi Aktif dibagi

Total Koperasi dikali 100%

Bidang

Pemberdayaan

dan perlindungan

Koperasi

Dinas Koperasi

Dan Usaha Mikro

2. Meningkatkan

jumlah usaha

mikro yang

dibina

% Jumlah Usaha Mikro yang di bina dibagi Jumlah

Pertumbuhan Usaha Mikro

dikali 100%

Bidang Pemberdayaan

dan

Pengembangan

Usaha Mikro

Dinas Koperasi

Dan Usaha Mikro


DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

KEPALA BIDANG PERIJINAN USP/KSP,PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN

KEPALA SEKSI PERIJINAN USP/KSP

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

KEPALA SEKSI IJIN KANTOR CABANG,CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS

UPTD

KEPALA DINAS SEKRETARIS

KEPALASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAAN

KEPALASUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGAM

KEPALA BIDANG PENILAIAN KESEHATAN USP/KSP

KEPALA SEKSI PENILAIAN KESEHATAN USP

KEPALA SEKSI EVALUASI,MONITORING,PELAPORAN

USP/KSP

KEPALA SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KSP

KEPALABIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

KOPERASI

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KOPERASI

KEPALA SEKSI USAHA KOPERASI

KEPALABIDANG PEMBERDAYAANDAN PENGEMBANGAN

USAHA MIKRO

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

KEPALA SEKSI EVALUASI,MONITORING,PELAPORAN

DAN DATA USAHA MIKRO

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

KEPALASUBBAGIAN KEUANGAN


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini berisikan

penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan

diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun dengan

memperhatikan permasalahan permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis

pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kota Batam.

Besar harapan kami bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam bisa

membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam melalui program-

program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan

akhirnya membawa Kota Batam menuju pembangunan yang lebih baik.

Batam, Januari 2019

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Batam

Drs. SULEMAN NABABAN

NIP. 196330112 199103 1 008

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS 2016-2021