Rencana Strategis 2020-2024 - Maluku – BKKBN

Rencana Strategis 2020-2024

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/


P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

atas tersusunnya Renstra Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan

BKKBN Provinsi Maluku tahun 2020-2024. Penyusunan

Rencana Strategis ini berdasarkan pada surat Sekretaris

Utama BKKBN Nomor : 1324/I/RC.01/B1/2020 tentang

Penyelesaian dan Penetapan Penyusunan Renstra Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Perwakilan BKKBN Provinsi 2020-2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang

keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan

kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Rencana

Strategis tahun 2020-2024 berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, maupun

target kinerja yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam menyelenggarakan

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (Bangga Kencana) selama lima tahun ke depan.

Terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun serta semua pihak

yang telah membantu penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun

2020-2024. Dengan harapan seluruh target dalam dokumen Renstra Perwakilan

BKKBN Provinsi Maluku ini dapat tercapai.

Ambon, 22 Juni 2020

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku,

Dra. Renta Rego




DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR................................................ ………………..……………...i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ii

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1 Kondisi Umum ....................................................................................... 1

1.2. Potensi dan Permasalahan ................................................................... 6

BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN

PROVINSI MALUKU ............................................................................. 9

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ........... 9

2.2. Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku........................................ 10

2.3.Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ...................... 12

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................ 13

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................................ 13

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.................................................... 14

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...................... 15

4.1. Target Kinerja ...................................................................................... 15

4.2. Kerangka Pendanaan.......................................................................... 26

4.3. Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas

berbasis Kewilayahan……………………………………………………..30

BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 35

HN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

2. Peta Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku




BAB IPENDAHULUAN

1.1 Kondisi UmumDalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tersirat bahwa penduduk

sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan

pertumbuhan yang cepat dikhawatirkan akan memperlambat tercapainya kondisi

ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan.Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan

peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan

nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah

pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang

ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan,

penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana

pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Selain

itu,pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan

sumberdaya manusia, dimana pembangunan lebih menekankan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan

infrastruktur semata.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan

kependudukan, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan

upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan

mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga

merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan

dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di

wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku

adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Secara

keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km2. Sebagian

besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69km2(92,4%),

sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.185km2(7,6%). Provinsi

Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil




sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km dengan batas-

batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan :Provinsi Maluku Utara

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Timor Leste dan Australia

Sebelah Timur berbatasan dengan :Provinsi Papua

Sebelah Barat berbatasan dengan : Provinsi Sulawesi Tenggara dan

Sulawesi Tengah

Gambar 1.1Peta Administrasi Provinsi Maluku

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku 2019-2014

Secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupatendan 2

kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah

kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat

dilihat pada pada Tabel 1.1

Tabel 1.1Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No Kabupaten / Kota

Jumlah Luas

Wilayah

(Km2)Kecamatan Desa Kelurahan

1 Kabupaten Maluku Tengah 18 165 6 11.595,57

2 Kabupaten Maluku Tenggara 11 190 1 3.410,61

3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar 10 80 1 10.451,94

4 Kabupaten Buru 10 82 - 5.466,44

5 Kabupaten Seram Bagian Timur 15 198 - 3.952,08

6 Kabupaten Seram Bagian Barat 11 92 - 4.046,35




7 Kepulauan Aru 10 117 2 6.269,00

8 Kabupaten Maluku Barat Daya 17 117 - 4.581,06

9 Kabupaten Buru Selatan 6 79 - 3.780,56

10 Kota Ambon 5 30 20 377

11 Kota Tual 5 27 3 254,39

MALUKU 118 1198 33 54.185,00

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah

Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam

implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan

pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 kawasan gugus pulau di

Provinsi Maluku, yaitu :

1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;

2. Gugus Pulau II meliputi wilayah Seram Barat;

3. Gugus Pulau III meliputi wilayah Seram Utara;

4. Gugus Pulau IV meliputi wilayah Seram Timur;

5. Gugus Pulau V meliputi wilayah Seram Selatan;

6. Gugus Pulau VI meliputi wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila

dan P.Serua;

7. Gugus Pulau VII meliputi wilayah Pulau Ambon dan PP Lease;

8. Gugus Pulau VIII meliputi wilayah Kepulauan Kei;

9. Gugus Pulau IX meliputi wilayah Kepulauan Aru;

10. Gugus Pulau X meliputi wilayah Kepulauan Tanimbar;

11. Gugus Pulau XI meliputi wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa,

Lakor dan Damer;

12. Gugus Pulau XII meliputi wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan

Pulau Wetar.




Gambar 1.2

Peta Gugus Pulau Provinsi Maluku

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Dengan memperhatikan kondisi wilayah tersebut, maka Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku melaksanakan program Bangga Kencana melalui pendekatan wilayah

dengan konsep gugus pulau. Pelaksanaan program KB Nasional dalam menurunkan

dan mencegah kelahiran di provinsi Maluku masih berfluktuasi hasil SDKI tahun 2017

TFR Maluku menunjukkan angka 3,3 Unmet Need hasil SDKI 2017 menunjukan angka

19 % tidak bergerak dari tahun 2012 dan CPR SDKI 2017 menunjukan angka 46,9 %

mengalami peningkatan sekitar 0,97 % dari tahun 2012 45,5 % serta Pendewasaan

usia Kawin yang relatif tinggi yakni 21,9 tahun.

.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :

1. Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah

pusat dan daerah atau urusan konkuren;

2. Komitmen Pemerintah daerah provinsi Maluku dalam mendukung

pelaksanaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;

3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik

untuk kepentingan internal dan eksternal;




4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan program Kependudukan,Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga yang mengharuskan

menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya

yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel;

5. Usia Kawin Pertama Relatif Tinggi (21,9 Tahun);

6. Pelaksanaan program Bangga Kencana di BKKBN Provinsi Maluku

dengan menggunakan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sesuai

dengan menanamkan nilai – nilai Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos

Kerja serta Gotong Royong.

7. Ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan bantuan operasional

KB (BOKB) untuk mendukung program KB dan Kesehatan Reproduksi

Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi

BKKBN Provinsi Maluku untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah

dalam merevitalisasi Program KB dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan

pembangunan lainnya.

Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Provinsi Maluku yang merupakan

provinsi kepulauan yang luas daratannya hanya kurang lebih 6 persen dan sisanya

adalah perairan, selain kondisi geografis yang memerlukan biaya transportasi relatif

tinggi, hambatan lainnya adalah terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta biaya

pelayanan yang tinggi. Dengan kondisi geografis seperti itu maka penanganan program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat

Bangga Kencana berbasis gugus pulau di maluku dengan berpedoman pada strategi

dan kebijakan nasional. Terkait kondisi geografis tersebut maka permasalahan yang di

hadapi dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana di provinsi Maluku antara lain :

a. Tingginya angka kelahiran

Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Total Angka

Kelahiran [TFR] Provinsi Maluku tahun 2017 sebesar 3,3 mengalami kenaikan

dari tahun 2012 sebesar 3,2. Angka ini menunjukan bahwa kelahiran di provinsi

Maluku masih tinggi diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 2,4.

.

b. Angka pemakaian kontrasepsi masih dibawah standar nasionalPrevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR)

Provinsi Maluku berdasarkan SDKI 2012-2017 mengalami penurunan

berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) mengalami

peningkatan dari 45,5% pada tahun 2012 menjadi 46,9 % tahun 2017 namun

belum mencapai target nasional sebesar 63,6 %




c. Tingginya unmet needBerdasarkan data SDKI 2007-2012 unmet need Provinsi Maluku berdasarkan

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Unmet Need Provinsi Maluku

tahun 2017 sebesar 19 % mengalami penurunan sekira 0,2 % dari tahun

2012 sebesar 19,2 %.Hal ini menunjukan bahwa keinginan untuk ber-KB

namun tidak terlayani masih tinggi di provinsi Maluku dan masih dibawah rata-

rata nasional sebesar 10,6 %.

d. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, perencanaan dan penganggaran

Lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders salah satunya dapat dilihat

dengan baru terbentuknya 6 (enam) DPPKB dari 11 Kabupaten/Kota di

Provinsi Maluku

e. Kuantitas dan distribusi dokter, tenaga medis, PLKB dan Faskes masih kurangRasio Dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk di Provinsi Maluku

belum ideal hal ini dapat dilihat dari 1 dokter masih melayani lebih dari 2500

penduduk. Di Provinsi Maluku 1 PLKB masih menangani 5 sampai dengan 6

desa hal ini menunjukan bahwa jumlah PLKB belum ideal. Sedangkan untuk

jumlah faskes di Provinsi Maluku persebarannya belum merata di tiap

Kabupaten/Kota dan jumlahnya belum mencukupi serta sarana dan prasarana

yang belum memadai.




BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU 2020-2024

2.1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi BKKBN adalah “Mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan

penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Visi ini

mengandung pengertian:

1) Keluarga berkualitas, yaitu tenteram, mandiri, dan bahagia.

2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk

Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan bonus demografi. Untuk mencapai

kondisi ini, angka kelahiran total (TFR) diturunkan secara nasional menjadi 2,26

pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 di tahun 2024.

3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk menurunkan TFR serta meningkatkan

kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.

4) Pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup sebagai upaya

meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

Misi BKKBN untuk mencapai visi diatas adalah:

1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur

penduduk seimbang.

2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara

komprehensif.

3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus

hidup.

4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat, dan kerjasama

global.

5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi.

6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas, dan kesejahteraan SDM

aparatur.




Tujuan BKKBN selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024:

1) Mewujudkan keluarga berkualitas.

Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan SDM yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Perwakilan BKKBN Provinsi yang secara vertikal merupakan turunan dari BKKBN menjalankan tugas dan fungsi BKKBN. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

2) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

3) pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

4) penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

5) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

6) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

Selain fungsi di atas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

1) penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

2) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;

3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;

4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan5) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2.3 . Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi MalukuPerwakilan BKKBN Provinsi Maluku bertugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluargaberencana di Maluku (Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 pasal 2). Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah:




1) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

2) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

3) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

4) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antarlembaga, bina lini lapangan, serta pengelolaan data dan informasidi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

6) Pelaksanaan tugas administrasi umum.7) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan tujuan BKKBN untuk mewujudkan penduduk tumbuh

seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan

4 (empat) Sub Urusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

yakni; a)Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas,

b)Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP, c)Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, d)Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana. Dan sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan dengan salah satu

misinya yang dapat dihubungkan dengan tujuan BKKBN yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau maka tujuan yang harus di capai

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku antara lain:

a. Terlaksananya pengelolaan Program Pembagunan Keluarga, Kependudukan

dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Maluku.

b. Terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan Program Pembagunan

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Maluku.

c. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

di Provinsi Maluku.

d. Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi

Maluku.




e. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesinambungan kebijakan penduduk

guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang

berwawasan kependudukan.

f. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil

bahagia sejahtera.

2.4. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Sasaran adalah hasil penjabaran dari tujuan pelaksanaan tugas Perwakilan

BKKBN Provinsi Maluku di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Untuk melaksanakan visi dan misi

yang ada, sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku antara lain:

1) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

2) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

3) Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)

4) Meningkatnya Indeks Pembagunan Keluarga (iBangga)

5) Meningkatnya Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

6) Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten

7) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program

Bangga Kencana




BAB IIIARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya.Saat ini Indonesia memasuki periodet erakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, danmakmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa cita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2)

Pembangunan Infrastruktur, (3 )Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5(lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagaiberikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.

3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;4) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan

Reproduksi, dan 5) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.




Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

a) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dangizi;

b) perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;

c) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;

d) peningkatan kompetensi PKB/PLKB;e) penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya

praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi;danf) penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga

Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:

PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi,diantaranya:

1. Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakterremaja.

2. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.

3. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usiadini.

4. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitaskeluarga.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan penduduk

tumbuh seimbang dan keluarga kecil Sejahtera melakukan beberapa kebijakan

dengan memperhatikan arah dan kebijakan BKKBN maka arah kebijakan dan strategi

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dapat

dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam lima tahun ke depan

adalah:

a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:




1) Penguatan pemahaman 8 fungsikeluarga.2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak,serta pembentukan

dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan

karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagiremaja.4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus

keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah KampungKB

5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh

dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.8) menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk

melalui strategi:9) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).10)Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.11)eningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.12)Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.13) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif

berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi14)Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.15)Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.16)Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR diwilayah dan sasaran khusus.17)Peningkatan KB Pria.18)Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus

hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP).

19)Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.b. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif

berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi :1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai

segmentasi sasaran dan wilayah.2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan

masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.3) memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:4) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga

Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.5) Perkemgembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat

pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:




a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;

b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan atas rumusan kebijakan;

c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta

Pengelolaan Organisasi danTatalaksana;b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan danBMN;c. penguatan Perencanaan Program danAnggaran;d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan

Pengembangan SDM Aparatur;dane. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah- tanggaan yang

berkualitas.3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki

arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:a. Mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib,taat pada peraturan

perundang-undangan, ekonomis, efisien, danefektif;b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP),Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;

c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;dan

d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif danefisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden(Inpres)No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusi fgender.




BAB IVTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga

(Renstra K/L) 2020-2024, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyusun dan

menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2020-2024

dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2020-2024 telah mengacu

kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda nomor 5 yaitu

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Di dalam agenda pembangunan

manusia dan masyarakat, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku berperan di dalam

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh sasaran dan

indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan.

4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata

oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya outcome dari beberapa program. Sebagai bentuk penjabaran

tujuan strategis, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menetapkan Sasaran Strategis

Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)

2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

4. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19

tahun)

5. Meningkatnya Indeks Pembagunan Keluarga (iBangga)

6. Meningkatnya Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

7. Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten

8. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program

Bangga Kencana




Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku Tahun 2020-2024, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

menetapkan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel.4.1Indikator Kinerja Sasaran Program Bangga Kencana

Perwakilan BKKBN Provinsi MalukuTahun 2020-2024

No IndikatorBaseline

20192020 2021 2022 2023 2024

1 Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS

(15-49 tahun)

3,3

(SDKI 2017)

2,93 2,91 2,89 2,87 2,84

2 Persentase pemakaian kontrasepsi

(CPR)

46,9

(SDKI 2017)

45,42 45,70 45,99 46,27 46,63

3 Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (Unmet Need)

19%

(SDKI 2017)

13,68 13,30 12,91 12,53 12,17

4 Angka kelahiran pada remaja usia 15-

19 tahun

36

(SDKI 2017)

25 24 21 20 18

5 Meningkatnya Indeks Pembagunan

Keluarga (iBangga)

n/a

(Survei/PK)

51,11 52,47 54,38 56,29 58,20

6 Meningkatnya Media Usia Kawin

Pertama Perempuan (MUKP)

22

(SDKI 2017)

21,9 22 22 21,1 21,1

7 Persentase SDM Aparatur dan Tenaga

Program yang Kompeten

21 30 45 65 75 80

8 Persentase Pemanfaatan Hasil

Penelitian dalam Penentuan Kebijakan

Program Bangga Kencana

n/a 75 78 81 84 87

4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu

program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi

Maluku Tahun 2020-2024. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan Lembaga

Pemerintah Non Kementrian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program

Teknis yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga

Berencana serta 2 (dua) Program Generik yaitu: 1) 1) Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 2) Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN.




4.1.3. Sasaran Program (Outcome) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sasaran Program (Outcome) yaitu Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di seluruh tingkatan

wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan

Indikator Kinerja Program Pembagunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga

Berencana sebagai berikut:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi MalukuTahun 2020-2024

NO INDIKATOR BASELINE2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase keluarga yang melaksanakan

pengasuhan dan pendampingan pembentukan

karakter

37,68 (3.112.430 keluarga)

38,68 39,68 40,68 41,68 42,68

2 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat

pembinaan GenRe

215 PIK Remaja

& 134 BKR

215 PIK

Remaja &

134 BKR

217 PIK

Remaja &

136 BKR

226 PIK

Remaja &

145 BKR

235 PIK

Remaja &

155 BKR

244 PIK

Remaja &

165 BKR

3 Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh)

Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan

Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

n/a 146 147 147 147 147

4 Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS 306 306 311 317 322 328

5 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan

kegiatan usaha ekonomi keluarga

60 60 70 80 90 100

7 Persentase Pemerintah Daerah yang

memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter

kependudukan pada perencanaan pembangunan

daerah

n/a1rov & 2

Kab1 Prov & 2 Kab/Kota

/Kota1 Prov & 2

Kab/Kota1 Prov & 2

Kab/Kota1 Prov &

1 Prov &4Kab/Kota

1 Prov & 5Kab/Kota

1 Prov & 6Kab/Kota

1 Prov & 7Kab/Kota

8 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna

yang terbentuk di Kampung KB

26 RDK terbentuk di Kamp. KB

26 RDK terbentuk di Kamp. KB

14 16 18 20 22

9 Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana

Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

n.a. 1 prov &

1 kab/kot

1 prov &

2 kab/kot

1 prov &

3 kab/kot

1 prov &

4 kab/kot

1 prov &

5 kab/kot

10 Cakupan implementasi pendidikan kependudukan

di provinsi

n/a 3 3 3 3 3

11 Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan

Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

n/a 1 prov &

1 kab/kot

1 prov &

2 kab/kot

1 prov &

3 kab/kot

1 prov &

4 kab/kot

1 prov &

6 kab/kot

12 Persentase Kampung KB yang melaksanakan

penanganan terpadu isu kependudukan

45 54 65 80 108 125

13 Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap 3,18 6,01 8,83 11,66 14,49 17,31




melayani KB MKJP (Statistik Rutin

BKKBN)

14 Indeks Informasi Metode KB (Method Information

Index/MII)

60.94 62,55 64,17 65,78 67,4 69,01

15 Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan

kesertaan rendah

35,34

(PK)

35,45 35,56 35,67 35,78 35,89

16 Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan 20,5

(SKAP 2019)

20,5 20,2 19,9 19,5 19,1

17 Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan 2

(Pelkon dan

Pusdatin)

5,8 8,8 11,8 14,8 16,8

18 Persentase stakeholders/pemangku kepentingan

dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam

pengelolaan Program Bangga Kencana

18,18 20 21 22 23 24

19 Persentase masyarakat yang terjangkau Program

Bangga Kencana

53(SKAP 2019)

55 60 65 70 75

20 Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik 55 55 60 65 70 80

21 Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga

(SIGA)

2 2 11 11 11 11

22 Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem

Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan

Kabupaten/Kota

100 100 100 100 100 100

23 Persentase peserta Diklat yang lulus dengan

kategori baik dan sangat baik

21 30 45 65 75 80

24 Jumlah Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input

rumusan Kebijakan Program

1 1 1 1 1 1

Program Bangga Kencana diimplementasikan oleh 5 (lima ) Bidang pada Perwakilan BKKBN Provinsi , yaitu:

1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), dengan sasaran “Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan Bahagia (keluarga berkualitas)” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :a) Indeks Pembangunan Keluarga(iBangga) yang merupakan Indikator Kinerja

Utama ;b) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49 tahun;

Selain Indikator Kinerja Utama terdapat beberapa indikator yang menunjang pencapaian kinerja bidang KSPK sebagai berikut :a) Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan

pembentukan karakterb) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe

c) Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia

Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

d) Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS

e) Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi

keluarga




2) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), dengan sasaran “Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama(IKU):a) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15- 49tahun;b) Indeks Pembangunan Keluarga

Selain Indikator Kinerja Utama terdapat beberapa indikator yang menunjang pencapaian kinerja bidang DALDUK sebagai berikut :

a) Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah

b) Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB

c) Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

d) Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsie) Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini

Pengendalian Pendudukf) Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu

kependudukan

3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), dengan sasaran “Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama(IKU):a) Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive

Prevelance Rate/mCPR);b) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);c) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP);dand) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR)

15-19tahun.

Selain Indikator Kinerja Utama terdapat beberapa indikator yang menunjang pencapaian kinerja bidang KBKR sebagai berikut :a) Target indicator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan meningkatnya pembinaan

faskes dalam pelayanan KB yaitu meningkatnya persentase faskes yang siap

melayani KB MKJP. Faskes yang masuk dalam perhitungan indicator ini adalah

FKTP karena FKTP sebagai faskes primer diharapkan mampu melayani KB MKJP.

Setiap faskes yang siap melayani KB MKJP harus memenuhi beberapa unsu

sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM, yaitu dengan melihat ketersediaan tenaga dokter dan/atau

bidan yang kompoten memberikan pelayanan KB MKJP IUD dan Implan di

FKTP yang teregister oleh BKKBN. Data ini dapat dilihat dari laporan potensi

faskes ( K/0/KB);




2. Ketersediaan sarana, yaitu dengan melihat ketersediaan sarana pelayanan KB

MKJP (IUD KIT, Implan Removal Kit) di di FKTP yang teregister oleh BKKBN.

Penyediaan sarana pelayanan KB ini merupakan kewenangan OPD KB

Kabupaten/Kota melalui pemilihan menu DAK, sehingga perlu mendorong

kabupaten/kota untuk memenuhi sarana pelayanan KB MKJP di FKTP. Data ini

dapat dilihat dari laporan potensi faskes ( K/0/KB)

3. Ketersediaan alokon, yaitu tersedianya 2 jenis alokon MKJP yaitu IUD dan/atau

Implan di FKTP yang teregister oleh BKKBN dimana tidak boleh terjadi

kekosongan alokon tersebut lebih dari 2 bulan dalam 1 (satu) tahun. Hal ini

dapat dilihat dari laporan F/II/KB atau R/II/KB Siga dan telaah hasil F/II/KB

b) Target indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas

pelayanan KB yaitu ditunjukan dengan meningkatnya kualitas pelayanan KB melalui

program kegiatan pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan

KBKR sebagai berikut :

Indeks Informasi metode KB (method Information Index/MII) alternative proksi MII

menggunakan cakupan informed consent MKJP.

Target indicator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan meningkatnya kesertaan

KB di wilayah dan sasaran khusus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan

rendah

2. Meningkatnya persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran

(PBI)

3. Meningkatnya persentase kesertaan KB Pria

c). Target indicator kinerja kegiatan meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi

adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya persentase kehamilan tidak diinginkan

Kabupaten/kota yang memiliki kesertaan rendah adalah kabupaten/kota

yang menjadi prioritas target indicator output kabupaten/kota dengan daerah

merupakan lokus yang angka kematian Ibu nya tinggi akibat dari kehamilan

tidak diinginkan

2. Meningkatnya persentase KB Pasca persalinan

Kabupaten / kota yang memiliki kesertaan rendah adalah kabupaten/kota

dengan daerah merupakan lokus yang angka kematian Ibu yang disebabkan

kurangnya perencanaan kehamilan yang sehat serta jarak kehamilan yang

tidak ideal/terlalu dekat. Persentase pelayanan KB Pascapersalinan

merupakan persentase dari jumlah peserta KB baru Pasca Persalinan dalam

kurun waktu maksimal 42 hari terhadap total persalinan dalam tahun




berjalan. Alat dan obat kontrasepsi yang digunakan antara lain IUD, Implan,

tubektomi, pil dan suntikan.

4) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), dengan sasaran “Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan,kinerjapetugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama(IKU):a) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(Unmetneed).

Selain Indikator Kinerja Utama terdapat beberapa indikator yang menunjang pencapaian kinerja bidang ADPIN sebagai berikut :

a) Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana;

b) Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana;c) Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik;d) Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);e) Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi

di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota.5) Bidang Pelatihan, PenelitiandanPengembangan (LALITBANG), memiliki sasaran

program “Mewujudkan SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitiandan Pengembangan, serta Kerjasama Internasional yang berkualitas” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaiberikut:a) Presentase SDM b) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan

Program BanggaKencana.

Selain Indikator Kinerja Utama terdapat beberapa indikator yang menunjang pencapaian kinerja bidang LALITBANG sebagai berikut :

a) Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baikb) Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi

4.1.4. Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

Sasaran program (outcome) dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya adalah Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka

Penyelenggaraan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil

(outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagai berikut:




Tabel 4.3.Indicator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Perwakilan BKKBN Provinsi MalukuTahun 2020-2024


1 Dukungan Manajemen di Provinsi

(termasuk gaji/001 dan

pemeliharaan rutin/002)

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

4.1.5. Sasaran Program (Outcome) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Sasaran program (outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan program KKBPK.

Tabel 4.4Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

BKKBN


1 Indeks ZI WBK 75 75 77 79 82 85

4.1.7. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Berikut adalah

program dan kegiatan prioritas Perwakilan BKKBN Tahun 2020-2024 :

a. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

dengan sasaran kegiatan (output) Terlaksananya Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah dengan

Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

1. Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian

penduduk yang dilaksanakan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas

sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

3. Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model

solusi strategik dampak kependudukan

4. Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan

5. Persentase rumah sakit yang pelayanan KB nya meningkat

6. Jumlah tenaga pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (kumulatif)




7. Peningkatan jumlah provider vasektomi yang kompoten

8. Jumlah pelayanan KB dan KR bergerak / bakti sosial di wilayah dan sasaran

khusus

9. Persentase PUS dengan kehamilan risiko tinggi ( 4 Terlalu)

10.Jumlah Kabupaten/Kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas diwilayahnya

melayani KB Pascapersalinan

11.Persentase faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP

12.Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, strategi operasional

dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan

kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB

13.Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti cara (PA

MKJP), pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan yang

ditindaklanjuti

14.Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus dan Galciltas

15.Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang

memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan

16.Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-

hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

17.Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB dan

Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan

jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB

18.Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera

dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

19.Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah

20.Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative

21.Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) di

Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah)

22.Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan

23.Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan

24.Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan

KIE pembangunan KKB

25.Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan

elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

26.Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen

27.Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan

wilayah

28.Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar

masyarakat




29.Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program

KKBPK

30.Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi

31.Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dimanfaatkan

32.Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga

Fungsional) diseluruh tingkatan wilayah

33.Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program Bangga Kencana

yang dimanfaatkan

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnyaPerwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan sasaran kegiatan (output) adalah

terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB

serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi dengan Indikator Kinerja

Kegiatan yang terdiri dari:

a. Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan

BKKBN Provinsi)

b. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

c. Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN,

Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBNdengan sasaran kegiatan (output) adalah terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan

pengawasan lainnya di Provinsi; dengan Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

a. Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK

4.2. Kerangka PendanaanBerdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

(RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

setiap tahun untuk penyelenggaran fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan

bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN

ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana

Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA/KL merupakan dokumen

rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran

Kementrian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana

baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka

pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang




pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA/KL harus menggunakan

pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran

terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

Dukungan anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk pelaksanaan

Program Bangga Kencana bersumber dari APBN rupiah murni, dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang KB (yang baru dimulai tahun 2008).

4.2.1. Pendanaan Sasaran StrategisUntuk mendukung tercapainya sasaran strategis program Pembangunan

Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana maka dibutuhkan pendanaan untuk

mendukung pelaksanaan Program dimaksud .Berikut merupakan trend Pendanaan

untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana di Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku 2020-2024

Tabel 4.6Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis 2020-2024

No IndikatorBaseline

20192020 2021 2022 2023 2024

1 Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS

(15-49 tahun)

38.066.62 42.440.90 44.754.36 47.599.71 51.109.04 52.739.48

2 Persentase pemakaian kontrasepsi

(CPR)

3 Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (Unmet Need)

4 Angka kelahiran pada remaja usia 15-

19 tahun

5 Meningkatnya Indeks Pembagunan

Keluarga (iBangga)

6 Meningkatnya Media Usia Kawin

Pertama Perempuan (MUKP)

7 Persentase SDM Aparatur dan Tenaga

Program yang Kompeten

8 Persentase Pemanfaatan Hasil

Penelitian dalam Penentuan Kebijakan

Program Bangga Kencana




4.2.2 Pendanaan Program (outcome) dan Indikator Kinerja Program

Pendanaan Program Teknis, baseline anggaran pada tahun 2019 sebesar

Rp.11.433.284.000,- untuk Tahun 2020 telah dianggarkan pada dokumen perencanaan

sebesar Rp.17.749.870.000,- dan pada akhir tahun RPJMN (2024 ) dianggarkan

sebesar Rp.21.567.260.000,- Sedangkan untuk pendanaan Program Generik, Baseline

Anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 24.604.646.000,- untuk Tahun 2020 pada

dokumen perencanaan telah dianggarkan sebesar Rp. 24.691.030.000,- dan pada

akhir tahun RPJMN (2024) dianggarkan sebesar Rp.31.171.860.000,-.

4.2.3. Pendanaan Program (Outcome) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pendanaan program (Outcome) Program Pembanguna Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan anggaran

untuk mendukung kegiatan program Pembanguna Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana di tingkat Provinsi di Provinsi Maluku yang merupakan program

tekhnis . Adapun trend pendanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.7Alokasi Pendanaan Per Program (Outcome) Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024


PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA

11.433.28 17.749,87 17.981.87 19.106.87 20,301.63 21.567.62

1 Persentase keluarga yang melaksanakan

pengasuhan dan pendampingan pembentukan

karakter

2 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat

pembinaan GenRe

3 Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh)

Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan

Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

4 Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS

5 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan

kegiatan usaha ekonomi keluarga

7 Persentase Pemerintah Daerah yang

memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter

kependudukan pada perencanaan pembangunan

daerah

8 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna

yang terbentuk di Kampung KB

9 Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana

Provinsi dan Kab/Kota yang efektif

10 Cakupan implementasi pendidikan kependudukan

di provinsi




11 Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan

Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

12 Persentase Kampung KB yang melaksanakan

penanganan terpadu isu kependudukan

13 Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap

melayani KB MKJP

14 Indeks Informasi Metode KB (Method Information

Index/MII)

15 Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan

kesertaan rendah

16 Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan

17 Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan

18 Persentase stakeholders/pemangku kepentingan

dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam

pengelolaan Program Bangga Kencana

19 Persentase masyarakat yang terjangkau Program

Bangga Kencana

20 Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik

21 Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga

(SIGA)

22 Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem

Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan

Kabupaten/Kota

23 Persentase peserta Diklat yang lulus dengan

kategori baik dan sangat baik

24 Jumlah Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input

rumusan Kebijakan Program

4.2.4. Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya serta Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

BKKBN yang merupakan Program Generik yang mendukung pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya serta Program

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur pada Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku 2020-2024 dapat dilihat pada trend sebagai berikut:




Tabel 4.3.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Tahun 2020-2024


PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

24.604.64 24.691.03 26.772.49 28.492.84 30.807.41 31.171.85

1 Jumlah Dukungan

manajemen pengelolaan

program Kependudukan,

KB serta Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga di

Provinsi

2 Jumlah pengawasan dan

peningkatan akuntabilitas

aparatur di satker

Perwakilan BKKBN provinsi

4.3. Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas berbasis Kewilayahan

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 memprioritaskan indicator SasaranStrategis yang harus dicapai secara nasional, akan tetapi capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan Program dan Kegiatan Prioritas yang disusundalam upaya pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diimplementasikan secarabaik diseluruh tingkatan wilayah diperlukan pemetaan target Sasaran Strategis per-Kabupaten dan Kota serta pemetaan potensi yang dapat menjadi focus penggarapan di setiap wilayah (Kabupaten/Kota). Pemetaan fokus penggarapan wilayah dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan strategi Renstra per-Unit Kerja Eselon II (UKE II) Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik sampai tingkat intervensi yang paling bawah.

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang berada di Provinsi Kepulauan menyusun rencana untuk pengarapan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi berbasis gugus pulau.

Pemetaan fokus penggarapan Program Bangga Kencana pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku berdasarkan strategi kewilayahan mengunakan Strategi pengarapan berdasarkan gugus pulau dan hasil capaian program di Provinsi Maluku. Pemetaan fokus penggarapan Program Bangga Kencana dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2020-2024 yang merupakan kegiatan prioritas berbasis




kewilayahan yang menjadi target wilayah sasaran Program secara garis besardikelompokan sebagai berikut:a) Penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49

Tahun)b) Peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive

PrevelanceRate/mCPR)c) Penurunan persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi(Unmetneed)

Pemetaan prioritas penggarapan Program Bangga Kencana per-Kabupaten/Kota melalui pengarapan dengan konsep gugus pulau dapat dipetakan sebagai berikut :

1) mCPR danTFR

Agar capaian target Program Bangga Kencana dapat tercapai ditengah keterbatasan yang ada, perlu perencanaan program yang memperhatikan fokus wilayah garapan. Analisis kuadran merupakan salah satu metode pemetaan wilayah yang ditentukan berdasarkan indicator Sasaran Strategis Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2020-2024 yang diprioritaskan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis Renstra diantaranya TFR, mCPR dan Unmetneed . Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku melakukan pemetaan berdasarkan Analisis Kuadran dengan sumber data diperoleh dari data Susenas 2018 BPS.

Dengan menggunakan kerangka pikir bahwa CPR berhubungan negatif (berpengaruh terbalik) terhadap TFR, meningkatnya mCPR berpengaruh terhadappenurunan TFR. Pemetaan kuadran mCPR dan TFR sebagai berikut:

ANALISIS KUADRAN SEGMENTASI WILAYAHPENGGARAPAN PROGAM BANGGA KENCANA

PROVINSI MALUKU

[CELLRANGE][CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE] [CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70

*Data SUSENAS 2018 BPS

TFR

CPR MODERN

I

III IV

II

Dari Analisis kuadran di atas dapat digambarkan melalui peta pengarapan berbasis gugus pulau di Maluku dalam mendukung pengarapan Program Bangga Kencana dan Pelayanan berbasis gugus pulau melalui peta di bawah ini :




1) Peta Kuadran Provinsi Maluku

Gambar :4.3.1

Peta Kuadra Provinsi Maluku

BurSel

BuruSBB

Ambon

Malteng

SBT

Kep. Aru

Tual

MalRa

MTBMBD

TFR Tinggi (4 s/d 5 )

TFR Rendah (2 s/d 3)

2). Peta sebaran TFR Provinsi Maluku

Gambar : 4.3.2.

Peta sebaran TFR Provinsi Maluku

Sumber BPS, SUSENAS 2018

KAB/KOTA TFR Buru 3.2 Maluku Tengah 3.0 Maluku Barat Daya 4.3 Buru Selatan 3.4 Kepulauan Aru 3.4 Seram Bagian Timur 3.7 Seram Bagian Barat 3.9 Maluku Tenggara Barat 3.3 Maluku Tenggara 3.8 Tual 3.2 Ambon 2.0MALUKU 3.0

BurSel

BuruSBB

Ambon

Malteng

SBT

Kep. Aru

Tual

MalRa

MBD

3 s/d 4

2 s/d 2.9MTB




3). Peta Sebaran Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Maluku

Gambar : 4.3.3

Peta Sebaran Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Provinsi Maluku

PETA KESERTAAN KB(CPR)

KAB/KOTA CPR Buru 52.5 Maluku Tengah 46.2 Maluku Barat Daya 25.5 Buru Selatan 27.7 Kepulauan Aru 35.1 Seram Bagian Timur 36.0 Seram Bagian Barat 38.8 Maluku Tenggara Barat 30.3 Maluku Tenggara 37.6 Tual 41.4 Ambon 46.6MALUKU 42.0

Sumber : BPS, SUSENAS 2018

BurSel

BuruSBB

Ambon

Malteng

SBT

Kep. Aru

TualMalRa

MTBMBD

20 s/d 40

41 s/d 70

4). Peta Sebaran Unmet Need Maluku

Gambar : 4.3.4

Peta Sebaran Unmet Need Maluku

PETA UNMETNEED

Sumber BPS, SUSENAS 2018

KAB/KOTA UNMTD Buru 14.2 Maluku Tengah 27.0 Maluku Barat Daya 2.8 Buru Selatan 2.5 Kepulauan Aru 5.4 Seram Bagian Timur 6.5 Seram Bagian Barat 11.2 Maluku Tenggara Barat 5.7 Maluku Tenggara 5.2 Tual 4.5 Ambon 31.0MALUKU 18.9

BurSel

BuruSBB

Ambon

Malteng

SBT

Kep. Aru

TualMalRa

MBD

20 - 50

dibawah 20MTB




d) Indeks Pembangunan Keluarga(iBangga)

Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Dalam indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isustrategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga Indonesia yang berkontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.




BAB VPENUTUP

Upaya penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang kemudian cukup tergambar pada kondisi pencapaian Program Bangga Kencana

secara nasional selama lima tahun terakhir (Renstra 2020-2024), dimana

target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal.

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku harus lebih meningkatkan komitmen bersama dan

lebih membangun kerjasama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk

bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di

dalam Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2020-2024

Segala penajaman pada tujuan dan sasaran strategis yang diikuti dengan

perumusan indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN

Provinsi Maluku 2020-2024 tentunya harus bermuara pada visi dan misi pembangunan

2020-2024, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan Nomor 5 (lima) untuk “

meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Akhirnya segala upaya dalam implementasi Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang telah direncanakan

di dalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari

seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Segala

permasalahan yang ada di dalam implementasi Program Bangga Kencana ke depan

merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang

telah disiapkan.

Tim Penyusun Renstra 2020-2024


Rencana Strategis 2020-2024 - Maluku – BKKBN

Documents

Transcript of Rencana Strategis 2020-2024 - Maluku – BKKBN