Reformasi Air

5/23/2018 Reformasi Air

1/6

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERAN LSM DALAM PELAKSANAAN PROGRAMDAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

SUDAR DWI ATMANTO *)

I. PENDAHULUAN.

Tuntutan masyarakat terhadap reformasi pelaksanaan pembangunan terusberlanjut. Oleh karenanya aspirasi tersebut perlu direspons secaraproporsional dan substansial oleh pihak pemerintah, sebagai pengembanpelaksana (eksekutif) pembangunan. Begitu pula yang terjadi dalampengelolaan sektor pengairan, tidak luput dari tuntutan masyarakat untukdilakukan perubahan-perubahan yang konstruktif, yang lebih demokratis danlebih memberikan akses kepada masyarakat untuk mempunyai kewenangan

dalam pengelolaan sumberdaya air yang sangat strategis ini.

Implementasi dari reformasi sektor pengairan yang dilaksanakan olehpemerintah diindikasikan dengan keluarnya SK Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional No. 325/K/1998, tentang Pembentukan KelompokKerja Reformasi Kebijakan Sektor Sumberdaya Air, tanggal 2 Nopember1998. Yang selanjutnya diperkuat melalui SK Menteri Koordinasi BidangEkonomi, Keuangan, dan Industri No. Kep. 25/M. Ekuin/5/2000, tentangKelompok Kerja Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan. Dengan keinginanuntuk melakukan reformasi kebijqakan, maka dalam kelompok kerja tersebutkeanggotaannya terdiri unsur pemerintah, LSM, dan Perguruan Tinggi.

Meskipun proporsi keseimbangan antara unsur pemerintah dan non-pemerintah masih lebih berat ke unsur pemerintah.

Pertimbangan penting diperlukannya reformasi kebijakan sektor pengairandan irigasi yaitu dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sumberdaya air,baik menyangkut aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, danpengendaliannya. Selain itu dengan reformasi kebijakan tersebut, akan lebihmemberikan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan hak pengelolaanterhadap sumberdaya air, yang selama pemerintah Orde Baru lebihdidominasi oleh pemerintah atau penguasa. Oleh karena itu dalamperumusan kebijakan sektor pengairan yang reformatif, perlu adanya

perumusan yang eksplisit tentang perubahan posisi dan peran masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah(ORNOP) di Indonesia merupakan institusi yang dilahirkan oleh kalangankelas menengah dengan melakukan aktivitas pembelaan untuk masyarakatpinggiran ( Aswab Mahasin, 2000). Dalam proses pelaksanaan reformasikebijakan sektor pengairan, beberapa LSM seperti LP3ES, SKEPHI, YayasanTitah Alam, dan lainnya ikut terlibat dalam perumusan kebijakan. Keterlibatankalangan LSM diharapkan dapat menyuarakan kepentingan-kepentinganmasyarakat pinggiran dan masyarakat petani, sehingga kebijakan baru sektorpengairan yang dihasilkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat,baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan politis.

Workshop Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi :Prinsip dan Kerangka Implementasi Program

1


2/6


II. PRINSIP DAN PARADIGMA REFORMASI.

Dalam letter of sector policy yang dikeluarkan oleh Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, tangal 21 April 1999dinyatakan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip reformasi sektor pengairan,

yaitu (1) peranan pemerintah pusat hanya dibatasi pada peranan pengarahandan pengaturan (supervisi dan regulasi); (2) mandat sektoral dankewenangan pelaksanaan akan diserahkan kepada pemerintah propinsi,kabupaten/kota, dan lokal; (3) pemerintah propinsi perlu diberdayakan untukmelayani tingkat kabupaten/kota dan desa, terutama pengelolaan daerahaliran sungai yang meliputi beberapa kabupaten dan/atau propinsi; dan (4)Penetapan sistem pengelolaan irigasi yang partisipatif, termasuk pengalihantanggung jawab pengelolaan irigasi kepada kelompok-kelompok pengeloladan pemakai air.

Dari beberapa prinsip reformasi yang diuraikan di atas secara eksplisit

tampak bahwa reformasi kebijakan sektor pengairan ini mempunyai duatujuan mendasar, yaitu pertama, melakukan desentralisasi dan devolusipengelolaan sumberdaya air, dari pemerintah pusat ke daerah; dan kedua,memberikan akses yang lebih kuat kepada masyarakat petani untukmempunyai kewenangan dalam pengelolaan irigasi. Hal ini tentu akanmemberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk secara lebihotonom dalam mengelola irgasi yang selama ini terasa didominasi dandiintervensi oleh pemerintah. Prinsip reformasi ini tentu harus dirumuskandalam bentuk kebijakan yang akan menjadi dasar dalam implementasiprogram kegiatan.

Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada, maka perlu adanyaperubahan paradigma berpikir yang mendasari perumusan reformasikebijakan dalam sektor pengairan, dengan sistem nilai sebagai berikut:

pengelolaan sektor pengairan yang integrative, dalam sistem satu wilayahsungai, satu manajemen,

pemanfaatan air untuk kesejahteraan rakyat dan keberlangsunganlingkungan,

desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi.

Nilai-nilai reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat, perlu diterjemahkansecara operasional melaui berbagai kebijakan. Dan untuk melahirkankebijakan sektor pengairan yang reformatif, maka pemerintah perlumempunyai komitmen yang terukur, yang diindikasikan dengan memenuhiprinsip dasar dan perubahan paradigma berpikir. Sebab jika itu tidakdilakukan, maka yang terjadi hanyalah sebuah pemanipulasian reformasikebijakan. Disinilah tolak ukur keterlibatan kalangan LSM/ORNOP dalamproses reformasi yang sedang berlangsung, apakah pemerintah seriusmereformasi dirinya atau sekedar meminjam baju reformasi untuk sesaatsaja.


2


3/6


Selain itu, dalam hal reformasi pengelolaan irigasi, perlu disadari bahwakegiatan reformasi kebijakan sektor pengairan merupakan salah satukebijakan dalam proses kesejahteraan masyarakat dan petani. Pemberianakses, hak pengelolaan air dan pengelolaan irigasi tidak akan mempunyaimanfaat yang nyata, manakala tidak diikuti oleh kebijakan pemerintah dalam

pembangunan sektor pertanian. Air irigasi hanya merupakan salah satusarana produksi dan hanya akan berimplikasi pada proses produksipertanian. Oleh karena itu sikap politik pemerintah dalam memihak kepadapetani tanaman pangan dan petani kecil, perlu diperluas terutamamenyangkut aspek subsidi terhadap harga produksi. Dengan demikian, bagipetani, reformasi ini akan menjadi lebih nyata dapat memberikan dampaknyata (riil impact) dalam kehidupan petani tersebut.

III. POSISI DAN PERAN LSM.

Secara umum LSM mempunyai karakteristik kerja berorientasi kepadapemberdayaan rakyat kecil (empowering to grass-root people), kaum miuskindan masyarakat berpenghasilan rendah ( Rustam Ibrahim, 1992 ). Akan tetapidiantara LSM sendiri mempunyai beberapa perbedaan dalam konsep danpendekatan, maupun dalam membangun jaringan kerja. Sehingga meskipunLSM pada dasarnya mempunyai ciri keberpihakan kepada masyarakat kecil,akan tetapi dalam penentuan strategi dan teknis operasionalnya, akanmengalami beberapa perbedaan.

Oleh karena keberpihakan dan komitmen aktivitas LSM kepada masyarakat

kecil, maka pada masa Orde Baru, suara kritis LSM sering dianggap olehpemerintah waktu itu sebagai suara yang oposisi dengan berbagai kebijakanpemerintah. Sehingga keberadaan LSM waktu itu, nampak perlu dicurigaioleh beberapa kalangan yang belum mau menerima perubahan terhadaptuntutan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam perkembangannya aktivitas LSM mempunyai peran yang beragamdalam proses pelaksanaan pembangunan. Seperti dalam proses reformasikebijakan sektor pengairan ini, LSM secara sadar ingin memerankan danmemposisikan diri sebagai intermediary group yang berfungsi dapatmerepresentasikan kepentingan publik, secara non-partisan. Artinya

kehadiran LSM sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja ( POKJA)Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan, harus dapat membawakan aspirasipublik secara lebih artikulatif untuk dapat masuk dalam kebijakan pemerintahsektor ini.

Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat dua kepentingan mendasar menganaiposisi dan peran LSM dalam proses reformasi kebijakan ini, yaitu pertamadapat mendorong dan membawa kepentingan civil society yang artinyaLSM bukan membawa kepentingan dari masyarakat tertentu atau kelompokpartisan; dan kedua, keterlibatan LSM dalam reformasi kebijakan sektorpengairan ini berperan melaksanakan policy advocacy, yang artinya

melakukan advokasi terhadap substansi isi kebijakan yang akan diputuskan.Dengan demikian maka LSM melakukan fungsi kritis langsung dalam proses


3


4/6


penyusunan kebijakan yang akan ditentukan. Akan tetapi posisi dan peran initentu masih menimbulkan kelemahan tersendiri, ketika pada saat tertentuperlu melakukan kompromi-kompromi dengan anggota Pokja lainnya.

IV. EKSISTENSI LSM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM.

Kehadiran LSM sebagaimana diuraikan dalam posisi dan peran seperti diatas, maka eksistensi LSM dengan sadar harus dipahami oleh pemerintah,dan oleh LSM sendiri, bahwa kehadirannya harus mempunyai manfaat yangsignifikan dan konstruktif. Signifikansinya bahwa LSM harus mampu tetapkritis dalam proses pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan,sehingga tidak terkesankan sebagai kelompok legitimasi dalam pengambilankeputusan. Selain itu harus mampu memberikan alternatif pemikiran yangkonstruktif, artinya LSM mampu ikut serta membuat pemecahan masalah ataspersoalan pengelolaan sektor pengairan yang dihadapi oleh pemerintah.

Akan tetapi dalam mencari alternatif pemecahan masalah, tetap berdasarpada kepemihakan dan eksistensi masyarakat kecil.

Selain itu perlu juga dipahami bahwa eksistensi LSM dalam implementasiprogram reformasi kebijakan sektor pengairan kedepan merupakan salahsatu pihak yang ikut berkepentingan (stakeholders) dalam prosespengelolaannya. Oleh karena itu perlu ada reorientasi pemahaman,khususnya di kalangan pemerintah, bahwa pengertian stakeholders jangandipahami secara terbatas untuk kalangan yang langsung terlibat dalampengelolaan sektor pengairan di dalam pelaksanaannya saja, akan tetapi

harus dibuka pengertiannya yaitu bagi kalangan yang mempunyaikepeduliuan terhadap persoalan sektor pengairan, seperti kalangan LSM,Perguruan Tinggi, atau kalangan lainnya.

Paling tidak terdapat 4 (empat) level eksistensi LSM dalam implementasiprogram reformasi kebijakan sektor pengairan ke depan, yaitu:

1. Pada level nasional.

Keterlibatan kalangan LSM pada tingkat nasional dalam implementasireformasi kebijakan pengairan, terutama dalam proses pembuatan

kebijakan yang bersifat nasional. Dalam proses pembuatan kebijakannasional, LSM melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pertama denganmengadakan konsultasi publik untuk mengumpulkan kritikan, saran, danaspirasi dari masyarakat dalam perbaikan pengelolaan sektor pengairan; dankedua, melakukan aktivitas apa yang dinamakan policy advocacy secaralangsung. Oleh karena itu, untuk mendukung keterlibatan LSM tersebut perludiakomodir keberadaan LSM untuk menjadi anggota Dewan Air Nasional(National Apex Body) yang akan dibentuk.Selain terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat nasional,LSM juga terlibat dalam pembuatan beberapa Pedoman Umum untukmenunjang kebijakan baru yang telah disusun. Hal ini diperlukan karena

kebijakan nasional yang telah dipersiapkan perlu segera diikuti pedoman-pedoman pelaksanaannya untuk implementasi program. Oleh karena UU No.


4


5/6


22/1999, tentang Pemerintahan Daerah sudah diundangkan, maka produkpedoman yang dihasilkan berstatus Pedoman Umum. Sebab dalamimplementasinya, pemerintah daerah yang mempunyai otoritas.

2. Pada level Panitia Tata Pengaturan Air/Propinsi.

Oleh karena Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) berada pada tingkatpropinsi, maka LSM perlu terlibat dan duduk sebagai anggota panitiatersebut. Institusi ini merupakan institusi tertinggi di tingkat propinsi yangmempunyai kewenangan dalam pengelolaan sektor pengairan. Paling tidakterdapat tiga bentuk keterlibatan LSM pada level propinsiYaitu pertama melakukan kegiatan konsultasi publik untuk menghimpunaspirasi masyarakat dalam perbaikan kebijakan di propinsi; kedua,ikut terlibatmenyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut dari perubahankebijakan nasional; dan ketiga, ikut menyiapkan penyusunan pedomanpelaksanaan pengelolaan pengairan yang menjadi kewenangan

pemerintahan propinsi.Selain itu eksistensi LSM di propinsi/PTPA perlu dilibatkan dalam kegiatanpelatihan-pelatihan bagi kalangan pemerintah dalam merespons reformasikebijakan secara lebih operasional. LSM juga perlu terlibat dalam melakukanmonitoring dan evaluasi proses kegiatan yang dilaksanakan.

3. Pada level Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air danKabupaten/Kota.

Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air (PPTPA) merupakan institusi tertinggi

yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pengairan pada tingkatWilayah Sungai. Sehingga persoalan yang dihadapi dalam tingkat inibiasanya langsung pada tingkat pelaksanaan. Dan biasanya ada beberapaPPTPA yang wilayah kerjanya hampir sama dengan tingkat pemerintahanKabupaten/kota, meskipun juga banyak wilayah PPTPA tidak sama denganwilayah Kabupaten/Kota. Pada tingkat ini, LSM perlu diakomodir menjadianggota dalam panitia ini.Pada tingkat ini eksistensi LSM perlu terlibat dalam beberapa hal, yaitu (1)terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota; (2)terlibat dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) kegiatanpengelolaan sektor pengairan; (3) melakukan pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air di tingkat Wilayah Sungai;dan (4) terlibat melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan.

4. Pada level Daerah Irigasi (DI).

Keterlibatan dan eksistensi LSM pada tingkat daerah irigasi yang utama yaitumelakukan fungsi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat petani.Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat petani dapatdilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (1) meperkuat organisasi petani; (3)mendorong terbentuknya Forum Pemakai Airdi tingkat DI; (3) memperkuathak air bagi petani dalam memenuhi kebutuhan airnya; (4) pemberdayaan

hak-hak petani dalam aspek social, ekonomi, dan politik; dan (5) melakukankegiatan pelatihan-pelatihan yang diperlukan pada tingkat daerah irigasi.


5


6/6


Keterlibatan kalangan LSM pada setiap level dalam rangka mendorong danmembawa keberhasilan reformasi kebijakan sektor pengairan, sangatditentukan dua factor pokok, yaitu pertama, kesiapan kalangan LSM untuklebih professional dalam melibatkan kegiatan pengelolaan sektor pengairan;dan kedua, kesiapan kalangan pemerintah untuk dapat berfikir reformatif

dalam mengakomodir eksistensi LSM. Jangan sampai terjadi keterlibatanLSM sekedar untuk melegitimasi secara formal saja. Sehingga akanmereduksi dan bahkan mengeliminir esensi keterlibatan LSM itu sendiri.

V. PENUTUP.

Reformasi pelaksanaan pembangunan pada saat sekarang merupakantuntutan masyarakat luas. Sudah sepatutnya kita semua yang terlibat dalamproses pembangunan mempunyai komitmen dalam melaksanakannya. Begitujuga dalam reformasi kebijakan sektor pengairan yang sekarang sedang kita

bahas, perlu adanya ukuran-ukuran keberhasilan secara kualitatif dankuantitatif. Oleh karena itu sudah saatnya kita menyusun suatu rencana aksi( action plan ) dalam proses reformasi sektor pengairan. Sehingga kitamempunyai acuan tentang progress kegiatan yang dicapai.Keterlibatan dan eksistensi LSM, yang secara natural selama ini selalumampu mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya sektor pengairan, perludapat diakomodir secara lebih proporsional dan fungsional pada setiap level,mulai tingkat pusat sampai dengan lokasi (daerah irigasi). Esensi keterlibatanLSM yaitu kemampuannya membawa aspirasi masyarakat kecil danmendorong terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang demokratis.

Penulis : Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, danPenerangan, Ekonomi dan Sosial ( LP3ES ).


6

Reformasi Air

Documents

Transcript of Reformasi Air