REFORMA AGRARIA: MOMENTUM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN … · 2020. 3. 4. · kebutuhan pangan setiap...

Diterima: 12 Juli 2016 Disetujui: 03 November 2016Direview: 12 Oktober 2016

REFORMA AGRARIA: MOMENTUM MEWUJUDKANKEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DALAM MENDUKUNG

KETAHANAN PANGANWaryanta*

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract: Agrarian Reform is one of nawacita program and become national priority. The aim of agrarian reform is to im-prove people’s welfare. However, its implementation has not yet able to realize local economic independence of middle andlow class society, and has not yet able to address the issue of food security. This study was intended to analyze the scheme thatshould be improved to implement agrarian reform, that able to support local economic independence for middle to lowclasses, as well as to support food security. The results show that those objectives can be achieved through 2 (two) changes ofagrarian reform scheme. First, change in emphasizing of crop and livestock cultivation to support the fulfillment of commu-nity needs to reduce food and meat import. Second, the change of access reform scheme that does not involve interestcapitalization system and penalty fines. That system can be replaced by cluster integration system initiated by Bank Indonesiainto agrarian reform program.KKKKKeyworeyworeyworeyworeywordsdsdsdsds: agrarian reform, economic self-reliance, small communities, food security.

IntisariIntisariIntisariIntisariIntisari: Reforma Agraria adalah salah satu bagian nawacita yang menjadi prioritas nasional yang tujuannya untuk meningkatkankesejahteraan rakyat. Namun demikian, pelaksanaan reforma agraria belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi lokalmasyarakat kelas menengah ke bawah dan juga belum mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Oleh karena itudalam kajian ini dilakukan analisis mengenai skema apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan reforma agraria kedepan mampuuntuk mendukung kemandirian ekonomi lokal masyarakat kelas menengah ke bawah sekaligus mendukung ketahanan pangan.Berdasarkan hasil analisis, bahwa kedua tujuan tersebut dapat dicapai melalui 2 (dua) perubahan skema reforma agrarian,Pertama, perubahan pada penekanan budidaya tanaman dan peternakan yang mendukung pada pemenuhan kebutuhanmasyarakat agar tidak terjadi import pangan dan daging. Kedua, perubahan skema akses reform yang tidak melibatkan pemodalansistem bunga dan denda pinalti. Hal ini digantikan dengan integrasi sistem klaster yang diinisisiasi oleh Bank Indonesia kedalam program reforma agraria.Kata kunciKata kunciKata kunciKata kunciKata kunci: reforma agraria, kemandirian ekonomi, masyarakat kecil, ketahanan pangan.

* Kasi Pemantauan dan Eavaluasi WilayahPesisir pada Direktorat Penataan Wilayah Pesisir,Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu,Direktorat Jenderal Penataan Agraria KementerianAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,Email: [email protected]

A. Pendahuluan

Reforma Agraria kini telah menemukanmomentumnya. Hal ini disebabkan oleh komitmenpemerintahan Joko Widodo yang dituangkandalam Agenda Nawacita dalam butir 5 ditegaskanbahwa :”…… dengan mendorong land reform dan pro-

gram kepemilikan tanah seluas 9 hektar, ….”. Hal initentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat In-donesia yang pada saat ini masih menggantungkanpada kebutuhan hidupnya pada sektor agraris,namun pemilikan dan penguasaan tanahnya amatsangat kecil. Rokhmin Dahuri (2015) menjelaskanbahwa pengangguran terbuka Indonesia sampaidengan bulan Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta or-ang, setengah penganggur sampai dengan bulanFebruari 2014 sebanyak 37 juta orang, serta jumlahpenduduk miskin sampai bulan September 2014mencapai jumlah 27.73 juta orang. Sementara

180 Bhumi Vol. 2 No. 2 November 2016

jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 47%,jika dipakai standar Bank Dunia hal ini mengan-dung makna hampir 50% penduduk Indonesiaberada dalam kelompok miskin. Semetara itu darisisi penguasaan aset tanah menggambarkan hanya2% masyarakat Indonesia yang menguasai lebihdari 50% tanah di Indonesia. Hal ini menggam-barkan tingginya tingkat ketimpangan ekonomidalam masyarakat (Dahuri, Rokhmin 2015).

Oleh karena itu, tidak mengherankan tatkalaKementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional membagikan sertipikat hasil“Reforma Agraria” di berbagai daerah seperti diKabupaten Batang, Kabupaten Ciamis, KabupatenGarut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogormendapat sambutan masyarakat yang sangatantusias. Ribuan masyarakat merasakan kegem-biraan yang luar biasa tatkala menerima sertipikattanah, yang hampir puluhan tahun mereka impikandan nantikan. Terlebih lagi, selama ini keberadaanmereka diposisikan sebagai kelompok yangberseberangan dengan perusahaan perkebunanyang telah menguasai tanah berdasarkan Surat HakGuna Usaha (HGU). Bagi masyarakat, kepemilikansertipikat tanah merupakan wujud legalitas atastanah yang dikuasai dan diolah untuk mendukungperekonomian rumah tangga mereka. Dengandemikian, mereka merasa aman dan memperolehpengakuan oleh negara dalam penguasaan danpemilikan tanahnya, dimana selama ini dipandangsebagai penggarap illegal karena ketidakpastianterhadap hak atas tanah yang dikelolanya.

Namun demikian, pada saat yang bersamaan,kebutuhan pangan masyarakat secara nasionalsangat memprihatinkan. Data dari Rokhmin DahuriInstitute hingga tahun 2013 menunjukkan bahwanegara Indonesia untuk memenuhi kebutuhanpangan nasional harus melakukan impor produk-produk pertanian, peternakan dan garam seperti:beras, jagung, kacang, gula, ayam, daging, sertaterigu (Dahuri, Rokhmin 2015).

Tabel 1: Impor Pangan Indonesia Tahun 2013

Sumber: Rakhmin Dahuri, 2015

Keadaan ini sangat kontradiksi dengan mayo-ritas penduduk Indonesia yang bermata penca-harian petani, tetapi harus menanggung beban yangsangat berat untuk memenuhi kebutuhan hidupsehari-hari yang seharusnya dapat dipenuhi dariproduksi dalam negeri yang mereka usahakan. Halyang lebih menyedihkan lagi adalah harga jualproduk pertanian lokal kalah bersaing denganproduk impor sehingga hasil pertanian masyarakatkurang laku di pasaran dan biaya operasional petanitidak bisa ditutupi oleh penjualan hasil pertanian.Oleh karenanya, menjadi suatu keharusan dankewajiban negara untuk hadir di tengah-tengahmasyarakat Indonesia untuk mengentaskanpermasalahan tersebut secara terpadu dan menye-luruh melalui berbagai lembaga atau kementerianterkait. Dengan kehadiran negara tersebut makakeadilan, kesejahteraan, pemberdayaan masyara-kat diharapkan terwujud.

Pelaksanaan Reforma Agraria dimaksudkanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatmiskin melalui 2 (dua) skema yakni asset reformdan acces reform. Asset reform dilakukan dengankehadiran negara untuk memberikan tanah kepadamasyarakat yang memerlukan maupun penguatanhak pemilikan atas tanah terhadap tanah-tanahyang telah dikuasi oleh masyarakat. Sementara itu,acces reform adalah kehadiran negara kepadapenerima asset reform tersebut agar mampumemberdayakan tanahnya untuk meningkatkankesejahteraannya melalui akses penyediaan infra-struktur, pembiayaan, pengolahan, hingga pasca

181Waryanta: Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian ...: 179-193

produksi, pemasaran, hingga distribusinyaPada saat yang sama, perlu dipikirkan bagai-

mana upaya pelaksanaan reforma agraria mampumewujudkan kemandirian ekonomi masyarakattanpa terjebak pada pertarungan ekonomi besarsehingga sendi-sendi kehidupan sosial ekonomiyang telah berjalan selama ini mengalami peru-bahan yang merugikan. Namun pada sisi yang lain,reforma agraria ini diharapkan mampu untukmendukung ketahanan pangan nasional dengancara mengembangkan dan membudidayakanpeternakan sapi, tanaman bawang, cabai, padi,kedelai, dan buah-buahan yang akhir-akhir inimasih selalu impor dari negara lain. Denganterminologi lain, bagaimana peran reforma agrariaagar mampu berkontribusi dalam mengurangiimpor daging, sayuran dan buah-buahan sehinggakebutuhan pangan dapat dipenuhi oleh produkdalam negeri.

Hal yang menarik untuk dijadikan bahan kajianadalah mungkinkah pelaksanaan reforma agrariamampu untuk mendukung terwujudnya ketahananpangan nasional? Jika memang dirasakan mampuuntuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan,maka skema seperti apa yang harus dibangun?Kekurangan dan kelemahan apa saja dari pelaksa-naan reforma agraria yang sudah digulirkan selamaini agar mampu mewujudkan ketahanan pangan?Berkaitan dengan kemandirian ekonomi lokal,skema seperti apa yang harus dikembangkandalam reforma agraria agar masyarakat tidakterjebak sistem ekonomi global yang justru kontraproduktif bagi masyarakat tersebut?

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian iniadalah:1) Mengetahui kemungkinan penerapan reforma

agraria dalam rangka mendukung ketahananpangan;

2) Mengetahui skema apa yang perlu dikembang-kan untuk mewujudkan kemandirian ekonomilokal—masyarakat kecil—dalam reformaagraria;

3) Mengetahui skema apa yang harus diperbaikidari pelaksanaan reforma agraria yang diterap-kan agar mampu mendukung ketahananpangan.

Harapannya, kajian ini memberi kontribusi idedan pemikiran kepada para pemangku kepen-tingan dan pihak-pihak yang berkecimpung dalampengembangan program reforma agraria di Indo-nesia.

Dalam banyak studi disebutkan, ketahananpangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagisetiap rumah tangga, yang tercermin dari terse-dianya pangan yang cukup, baik jumlah maupunmutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pengertianmengenai ketahanan pangan tersebut mencakupaspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup;dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinyakebutuhan pangan setiap rumah tangga untukmenjalani hidup yang sehat dan aktif. (UU No.7/1996).

Ketahanan pangan merupakan suatu sistemyang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi,dan konsumsi. Subsistem ketersediaan panganberfungsi menjamin pasokan pangan untukmemenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik darisegi kuantitas, kualitas, keragaman, dan ke-amanannya. Subsistem distribusi berfungsimewujudkan sistem distribusi yang efektif danefisien untuk menjamin agar seluruh rumah tanggadapat memperoleh pangan dalam jumlah dankualitas yang cukup sepanjang waktu dengan hargayang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsiberfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatanpangan secara nasional memenuhi kaidah mutu,keragaman, kandungan gizi, kemananan dankehalalannya. Situasi ketahanan pangan di negarakita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lainoleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkatkonsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi<70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitumasing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk


tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masihcukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuktahun 2002 dan 2003 (Khomsan, Ali 2003 dalamDewi, Galuh Putri 2011).

Menurut para pakar ekonomi yang tergabungdalam forum Economis Intelligence Unit (EUI)tahun 2014, bahwa perkembangan indeks keta-hanan pangan (IKP) global Indonesia menempatiposisi pada urutan 64, angka tersebut jauh di bawahMalaysia (33), China (38), Thailand (45), Vietnam(55) dan Philipina (63).(Kantor Sekretaris Kabinet2015).

Kembali ke dasar dan konsep reforma agraria,definisi Reforma Agraria sangat banyak dan ber-beda-beda di setiap negara. Namun demikian, adabeberapa pengertian reforma agraria perlu dipa-hami dalam kaitannya dengan pembangunan danpemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.

Menurut Rolaswati dalam Oswar Mungkasa,menerangkan bahwa: reforma agraria, secaraetimologis, kata agraria berasal dari kata bahasaLatinager yang artinya sebidang tanah (bahasaInggris, acre). Kata bahasa Latin aggrarius, meliputiarti yang ada hubungannya dengan tanah, pem-bagian atas tanah terutama tanah umum, bersifatperdesaan. Kata reform merujuk pada perom-bakan, mengubah dan menyusun/membentukkembali sesuatu menuju perbaikan. Dengandemikian, reforma agraria dapat diartikan secarasederhana sebagai penataan kembali strukturpemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penya-kap, buruh tani (Mungkasa, Oswar 2014).

Sementara itu menurut Tuma (1965) dalamBachriadi (2007), memberikan pengertian reformaagraria adalah suatu upaya sistematik, terencana,dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangkawaktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakankesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadipembuka jalan bagi pembentukan masyarakat‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan; yangdimulai dengan langkah menata ulang penguasaan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah dankekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengansejumlah program pendukung lain untukmeningkatkan produktivitas petani khususnya danperekonomian rakyat pada umumnya (Bachriadi,2007).

Namun demikian, tidak jarang pengertianreforma agraria ini diidentikkan dengan land re-form sebagaimana ditulis oleh beberapa pakar.Istilah landreform pertama kali dicetuskan olehLenin dan banyak digunakan di negara komunisatau blok timur pada saat itu dengan adagium “landto the tiller” untuk memikat hati rakyat dan petaniyang menderita karena tekanan tuan tanah, untukkepentingan politis (Sumaya, 2003).

Siregar (2008) dalam Utami (2013) menjelaskanbahwa landreform sebagai usaha sistematis untukmemperbaiki hubungan antara manusia dengantanah yang dirasakan belum harmonis dan belummencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikanyang dilakukan melalui penataan kembali strukturpenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman-faatan tanah menjadi tatanan keagraria baru yangdapat menjamin keadilan, harmoni sosial, pro-duktivitas, dan keberlanjutan, berdasarkan prinsipbahwa “tanah pertanian harus dikerjakan dandiusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.

Tuma (1965) menyimpulkan bahwa “landreform”dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakandengan reforma agraria, yakni suatu upaya untukmengubah struktur agraria demi terciptanya tujuansebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian,banyak pakar yang tidak sependapat pengertianreforma agraria adalah identik dengan land reform.Mereka mengatakan bahwa reforma agraria adalahbentuk land reform plus yakni kombinasi antaraasset reform dengan acces reform.

Menurut Wiradi (2001) dalam KPM321 KajianReforma Agraria (2011) mendef inisikan ReformaAgraria adalah penataan ulang struktur pemilikandan penguasaan tanah beserta seluruh paket pe-nunjang secara lengkap, paket penunjang tersebut


adalah adanya jaminan hukum atas hak yangdiberikan, tersediaanya kredit yang terjangkau,adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi, aksesterhadap informasi baru dan teknologi, pendidikandan latihan, dan adanya akses terhadap bermacamsarana produksi dan bantuan pemasaran.

Sementara itu, Setiawan (2001) dalam KPM321Kajian Reforma Agraria (2011) mengatakan bahwa:istilah Reforma Agraria adalah pembaruan agrariakarena apa yang dimaksudkan lebih luas darisekedar pembagian tanah.

Selanjutnya menurut Sahyuti (2007) dalamKPM321_Kajian Reforma Agraria (2011), ReformaAgraria dimaknai sebagai land reform plus, artinyainti dari pelaksanaan Reforma Agraria adalahberupa land reform yang dalam arti sempit yaitupenataan ulang struktur penguasaan dan pemilikantanah. Komponen plus dalam Reforma Agrariadimaksud adalah bentuk-bentuk dan cara mengo-lah tanah, penyuluhan pertanian, dan lain–lain.

Menurut Sutarto (2007) dalam KPM321_KajianReforma Agraria (2011) pembaruan agraria tidakboleh dipahami sebagai proyek bagi–bagi tanahsemata, tapi harus diorientasikan pada upayapeningkatan kesejahteraan petani serta revitalisasipertanian dan pedesaan secara menyeluruh. Untukitu selain harus merupakan upaya penataan struk-tural untuk menjamin hak rakyat atas sumber-sumber agraria melalui land reform, ReformaAgraria harus merupakan upaya pembangunanlebih luas yang melibatkan multi-pihak untukmenjamin agar aset tanah yang telah diberikandapat berkembang secara produktif dan berke-lanjutan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hakdasar dalam arti luas, misalnya pendidikan, kese-hatan dan juga penyediaan dukungan modal,teknologi, manajemen, infrastruktur, pasar danlain–lain. Komponen yang pertama disebut sebagaiasset reform, sedangkan komponen yang keduadisebut access reform. Gabungan antara kedua jenisreform inilah yang dimaksud dengan land reformplus.

Senada dengan pengertian tersebut di atas,Winoto (2007) mengemukakan bahwa: ReformaAgraria adalah “land reform plus”, yang berlandaskanPancasila dan UUD1945. Artinya ‘land reform’ yangmekanismenya untuk menata kembali proses-proses yang dirasa tidak adil dengan penambahanakses reform sehingga pemberian tanah bagi petanidapat dijadikan sebagai alat reproduksi (Winoto,Joyo 2007, Universitas Sumatera Utara 2010).

Secara lebih khusus Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengem-bangkan konsep Reforma Agraria sebagai berikut:“Reforma Agraria merupakan iplementasi darimandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan PengelolaanSumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untukMenyampaikan Saran atas Laporan PelaksanaanKeputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MApada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003”. Salahsatu butir saran dimaksud kepada Presiden Repub-lik Indonesia, terkait dengan perlunya PenataanStruktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, danPenggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal dise-but juga dengan Pembaruan Agraria adalah prosesrestrukturisasi (penataan ulang susunan) kepe-milikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam pasal 2TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa“Pembaruan agraria mencakup suatu proses yangberkesinambungan berkenaan dengan penataankembali penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakandalam rangka tercapainya kepastian dan perlin-dungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagiseluruh rakyat Indonesia”( www.bpn.go.id ).

Bila dilihat dari sejarah reforma agraria atauland reform di Indonesia mempunyai sejarah yangsangat panjang. Bahkan di mulai semenjak kemer-dekaan negara Indonesia. Namun demikian, seiring


perubahan politik pasca kemerdekaan, kebijakanreforma agraria mengalami fluktuasi tergantungkebijakan pemerintah kala itu. Secara umum, gam-baran kebijakan pertanahan yang berkaitan denganreforma agraria dapat digambarkan sebabai berikut:

Periode 1945–1960: Kebijakan pertanahanperiode ini difokuskan pada pembenahan pengu-asaan dan pemilikan dari sistem kolonialis menja-di sistem nasional. Dalam periode ini penguasaandan kepemilikan asing dinasionalisasi. Dan pengu-asaan, pemilikan tanah luas, perdikan, swapraja,partikelir, dan lainnya yang tidak sesuai denganjiwa kemerdekaan diatur kembali penggunaan danpenguasaanya oleh negara untuk kepentingannasional.

Periode 1960-1967: Di masa ini, kebijakannyamelanjutkan kebijakan yang telah dijalankansebelumnya, dalam periode ini kebijakan diarah-kan pada distribusi dan redistribusi tanah olehnegara yang diperuntukkan kepada petani gurem/petani penggarap dan buruh tani. Periode ini dike-nal dengan periode Land Reform.

Periode 1967-1997: Sejalan dengan perkem-bangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, padaperiode ini pembangunan pertanahan diarahkanuntuk mendukung kebijakan penanaman modalatau investasi, tanpa meninggalkan kebijakanuntuk sertipikasi tanah-tanah golongan ekonomilemah.

Periode 1997-2005: Di awal era reformasi, kebi-jakan pertanahan lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat,yang menekankan pada pendaftaran tanah yangdikuasai/dimiliki golongan-golongan tidak mampu.

Periode 2005-kini: Pada periode ini, kebijakanpertanahan diarahkan pada “tanah untuk keadilandan kesejahteraan rakyat”. Periode ini ditandaidengan kebijakan penertiban tanah terlantar,penyelesaian sengketa, redistribusi tanah, pening-katan legalisasi aset-tanah masyarakat yang diim-plementasikan melalui reforma agraria (Fauzi,Noer 2008).

Namun demikian, mengingat keterbatasanruang untuk membahas mengenai penerapanreforma agraria di Indonesia yang cukup panjang,maka pembicaraan kajian ini dibatasi pada jamanpemerintahan kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kala.Sebagai pertimbangan utamanya adalah reformaagraria yang dilaksanakan saat ini berbeda dengankabinet pemerintahan sebelumnya. Dimana padakebijakan pemerintah sebelumnya banyakmengalami hambatan yang mendasar1 dan belummenggema dalam implementasinya seperti pada

2 Dianto Bachriadi dalam Reforma Agraria untukIndonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pem-baruan Agraria Nasional (PPAN) atau RedistribusiTanah ala Pemerintahan SBY menjelaskan 7 hal yangharus diwaspadai karena: a) besar kemungkinannyamerupakan kemasan baru dari upaya pemerintahuntuk memperluas kembali areal-areal perkebunanbesar dengan mengerahkan petani kecil sebagai bagianpenting penyangga tenaga kerja murah melaluisejumlah skema kemitraan seperti model inti-plasmayang sesungguhnya merupakan gagasan “kuno” dansudah “bangkrut”, baik secara teoritik maupun prak-teknya dalam kerangka memberdayakan petani kecil;b) Program redistribusi tanah ala SBY tidak lebihmerupakan suatu instrumen untuk memperkuat kebi-jakan penciptaan pasar tanah yang didahului denganpenciptaan kepastian hukum terhadap pemilikan tanahmelalui sertifikasi; c) Pelaksanaan program ini bersa-ma dengan beberapa program penyediaan lahan lain-nya yang secara pararel akan dijalankan–seperti penye-diaan tanah untuk alasan pengembangan bahan bakarnabati (bio-fuel), pengembangan areal-areal pertam-bakan, dan revitalisasi perkebunan– memiliki potensiuntuk menciptakan bentuk-bentuk baru penguasaantanah dalam skala besar; d) Program redistribusi dansertifikasi tanah ala SBY ini dapat menjadi sumberbaru bagi penambahan utang luar negeri. Melaluipemelintiran gagasan land reform, program ini dapatmemberikan legitimasi baru bagi pemerintah saat iniuntuk mengakses hutang baru dari Bank Dunia; e)Program redistribusi tanah ala SBY ini tidak didisainsebagai suatu upaya pemerintah saat ini untuk menye-lesaikan konflik-konflik agraria yang ada dan telah me-luas sedemikian rupa hingga saat ini; f) Alih-alihmenyelesaikan berbagai konflik agraria yang telahmerebak tersebut, program redistribusi tanah ala SBYini malah dapat menjadi alat delegitimisasi bagi akti-vitas reclaiming tanah di atas; g) Program reformasi


masa kabinet kerja saat ini. Pertimbangan lainadalah penerapan reforma agraria saat ini sudahterasa gaungnya sebagai komitmen pemerintahdengan adanya roadshow dari Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untukpenyerahan sertipikat hak atas tanah pada lokasireforma agraria, baik yang ada di Sulawesi,Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa.Disamping itu, penulisan ini diharapkan mampumemberikan pemikiran terhadap perbaikan skemareforma agraria yang sedang berjalan pada saat ini.

Dalam tataran operasional reforma agraria diIndonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkahyaitu:1. Penataan kembali sistem politik dan hukum

pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang PokokAgraria ( UUPA ).

2. Proses Penyelenggaraan land reform plus, yaitupenataan aset tanah bagi masarakat dan pena-taan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memung-kinkan masyarakat untuk memanfaatkantanahnya secara baik. Di dalam penyeleng-garaan land reform plus diselenggarakan dua halpenting yaitu asset reform dan acces reform(Dijen Penataan Agraria 2015)

Skema 1: Skema Reforma Agraria di Indonesia

Sumber: Ditjen Penataan Agraria,Kementerian ATR/BPN, 2015

Pelaksanaan reforma agraria dimaksudkanuntuk:1. menciptakan sumber-sumber kesejahteraan

masyarakat yang berbasis agraria2. menata kehidupan masyarakat yang lebih

berkeadilan3. meningkatkan berkelanjutan sistem kemasya-

rakatan kebangsaan dan kenegaraan indonesia,serta

4. meningkatkan harmoni kemasyarakatan.Sementara itu tujuan reforma agraria adalah

untuk:1. mengurangi kemiskinan2. menciptakan lapangan kerja3. memperbaiki akses masyarakat kepada

sumber-sumber ekonomi, terutama tanah4. menata ulang ketimpangan penguasaan

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah dan sumber-sumber agraria

5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahandan keagrariaan

6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkunganhidup

7. meningkatkan ketanahan pangan dan energimasyarakat.

Objek Reforma AgrariaTanah merupakan komponen dasar dalam

reforma agraria, maka pada dasarnya tanah yangditetapkan sebagai objek reforma agraria adalahtanah-tanah negara dari berbagai sumber yangmenurut peraturan perundang-undangan dapatdijadikan sebagai objek reforma agraria. Tanahyang dimaksud adalah: tanah pelepasan kawasanhutan; tanah bekas tanah hak yang tidakdiperpanjang; tanah pihak ketiga yang dilepaskandalam kawasan hutan;tanah timbul; tanahterlantar; tanah obyek landreform (tanah bekas hakbarat, bekas swapraja, tanah kelebihan maksimum,tanah absentee); tanah hasil penyelesaian konflik;tanah bekas pertambangan; serta tanah pelepasanhak secara sukarela.agraria ini dapat dibaca sebagai cara SBY dan politisi

di sekelilingnya “mendekati” petani sebagai sumbersuara bagi kepentingan politiknya dalam Pemilu 2009.


Skema 2: Skema Reforma Agraria di IndonesiaDalam RPJM

Sumber : Ditjen Penataan Agraria,Kementerian ATR/BPN, 2015

Subjek Reforma AgrariaPada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah

penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayanmaupun non-petani/nelayan. Penduduk miskindalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalamlokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dandibuka kemungkinan untuk melibatkan kaummiskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

Akses ReformAkses reform adalah kegiatan pasca redistribusi

dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) serta untuk meningkatkankesejahteraan subyek reforma agraria, yangdilakukan dengan koordinasi Kementerian/Lembaga yang terkait, berupa:a. Pendampingan;b. Pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan;c. Penyiapan infrastruktur (sarana dan prasarana),

jalan, irigasi, penyediaan pupuk, bibit, sertapengolahan produk, yang disiapkan olehpemerintah;

d. Fasilitasi akses permodalan, teknologi danpemasaran

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangipelaksanaan reforma agraria di Indonesia adalah:1) Tap MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pem-

barauan Agraria dan Pengelolaan SumberdayaAlam,

2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok –Pokok Agraria,3) UU No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atauKuasanya

4) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang5) PP No.8 Tahun 1963 Tentang Penguasaan Tanah

Tanah Negara,6) PP No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan

Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi7) PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah

Pertanian Secara GuntaiMetode yang digunakan dalam kajian ini adalah

menganalisa data sekunder yang diperoleh daripelaksanaan reforma agraria yang dilakukan oleh7 (tujuh) provinsi di Indonesia. Ketujuh provinsimeliputi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, SulawesiUtara, dan Sumatera utara (Direktorat PenataanWP3WT 2015). Analisa yang dilakukan antara lainmembandingkan dari masing-masing provinsidalam menjalankan reforma agraria dari sisi: jenisusaha yang dilakukan, asset reform, acces reform,mekanisme pembiayaan, hingga penanganan pascaproduksi seperti pemasaran. Dari faktor-faktortersebut dibandingkan apakah ditemukan kele-mahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki gunamendukung terwujudnya kemandirian ekonomilokal masyarakat kecil dan mendukung meme-cahkan permasalahan ketahanan pangan.

B. Pengalaman Beberapa Wilayah ProyekReforma Agraria

Ditinjau dari sebaran pelaksanaan reforma ag-raria, menunjukkan bahwa jenis usaha yang dila-kukan masih bersifat sporadik dan belum ditujukanuntuk mendukung upaya mengatasi kelangkaanpangan. Ibaratnya, dimana tanaman yang bisadibudidayakan maka di situlah tanaman ditanampada lokasi reforma agraria, sebagaimana yangterjadi pada tujuh lokasi reforma agraria (tabel 2).

Provinsi Sumatera Utara mengembangkanbudidaya lele dumbo, Provinsi Jawa Timur mela-


kukan budidaya peternakan sapi, bunga hias, danbuah-buahan, Provinsi Jawa Barat mengem-bangkan budi daya tanaman cabai keriting danpeternakan kambing. Sementara Provinsi JawaTengah fokus pada pengembangan padi organik,peternakan sapi, dan pengembangan tanamanobat. Berbeda dengan daerah Pulau Jawa danSumatera, Provinsi Sulawesi Tenggara melaksa-nakan reforma agraria dengan pemberdayaannelayan dan Provinsi Sulawesi Utara dengan mene-kankan pada pertanian terpadu.

Tabel 2: Sebaran Lokasi Reforma Agraria

Sumber Data: Direktorat Jenderal PenataanAgraria, 2016

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelak-sanaan reforma agraria sejak tahap perencanaanbelum terpadu dan belum mengarah padamengatasi persoalan pangan. Kedepan, peren-canaan kegiatan reforma agraria harus diperbaikiagar mampu mendukung mengatasi persoalanbangsa terutama kebutuhan pokok masyarakat.Mengapa hal ini menjadi sangat urgen? Alasannyaadalah, bahwa asal muasal pemberian tanah danhak atas tanah kepada masyarakat berasal daritanah negara oleh pemerintah. Demikian pulapembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh

lembaga atau kementerian terkait melalui kontri-busi lintas sektor. Tidak ketinggalan, tata kelolaniaga paska produksi yang dilakukan melaluikebijakan negara dan dukungan negara. Dengandemikian, kehadiran negara di tengah-tengahmasyarakat ini memberikan peluang yang sangatbesar kepada kebijakan untuk mengarahkanmasyarakat pada budidaya tanaman yang men-dukung pengentasan persoalan bangsa sepertiketahanan pangan.

Untuk mencapai hal itu perlu diadakan peme-taan dan kajian terhadap lokasi reforma agrariaagar dapat ditemukenali sebaran lokasi yangmampu menghasilkan budidaya tanaman danpeternakan yang optimal. Oleh karena itu analisiskemampuan tanah dengan syarat tumbuh tanamanmenjadi hal yang penting dan mendasar untukmemperoleh ketersediaan tanah dalam rangkabudidaya tanaman yang menjadi prioritas dikem-bangkan. Dengan demikian, kita akan temukanlokasi lokasi yang sangat potensial untuk pengem-bangan budidaya tanaman tertentu sehinggadiharapkan hasil budidaya yang optimal.

Sementara itu, dalam rangka mendukungketahanan pangan dalam rangka penyediaandaging maka sudah selayaknya lokasi reformaagraria sebagian dialokasikan untuk area peng-gembalaan dan peternakan yang status tanahnyaatas nama pemerintah agar tidak dialihfungsikanatau dipindahtangankan. Hal ini menjadi sangaturgen mengingat saat ini sudah sangat minimnyausaha dan ladang penggembalaan, sehingga untukmemenuhi kebutuhan stock daging nasionaldiperlukan tambahan ladang penggembalaan. Halini sebagaimana dikatakan oleh peternak sapi perahasal Belanda yang juga penyuplai susu untukFriesland Campina, Jan ten Kate pada acaraFarmer2Farmer Frisian Flag Indonesia (F2F FFI) dipeternakan sapi perah Erif Farm di Bogor, JawaBarat “... kondisi peternakan sapi perah di Indonesiamasih sama seperti 50 tahun lalu. Ia sangatmenyayangkannya karena pertumbuhan ekonomi di

No Provinsi Jenis Usaha Lokasi Asset Reform

1 Sumatera

Utara

Minapolitan

Budidaya Lele

Dumbo

Serdang Bedagai Legalisasi asset

(Kolam Ikan)

2 Jawa Timur Peternakan Sapi

Dan Budidaya

Tanaman Hias Serta

Budiadaya Buah

Buahan

Desa Wanasari

Kecamatan Tutur,

Pasuruan

Legalisasi asset

3 Sumatera

Selatan

Bedah Rumah Kabupaten Prabu Mulih Legalisasi asset

4 Jawa Barat Cabai Keriting dan

Domba Garut

Desa Karangwangi,

Kecamatan Cidaun,

Kabupaten Cianjur

Legalisasi asset

5 Jawa

Tengah

Padi organik,

Peternakan Sapi,

Tanaman Obat

Kabupaten Semarang Legalisasi asset

6 Sulawesi

Tenggara

Pemberdayaan

masyarakat Nelayan

Desa Muara Tinobu,

Kec. Lasolo, Kabupaten

Konawe Utara

Legalisasi asset

7 Sulawesi

Utara

Pertanian Terpadu

(Cabe, Bawang

Merah, Sapi,

Kambing, Padang

Rumput)

Kabupaten Minahasa,

Kabupaten Minahasa

Tenggara, Kabupaten

Minahasa Selatan dan

Kota Tomohon

Legalisasi asset


Indonesia sudah semakin baik namun tidak diikutidengan kondisi peternakannya” (Beritasatu.com, 30/9/2014).

Hal tersebut disetujui oleh pemilik peternakansapi perah lokal Erif Farm, Erif Kemal Syarif, dimanakondisi peternakan sapi perah tidak banyakberubah dari tahun 1979. “Masalah utama kitasebagai peternak adalah keterbatasan lahan.Seharusnya pemerintah bisa mendukung denganmengadakan lahan abadi untuk pertanian yanginfrastrukturnya tidak boleh dirubah. Hal itu yangmembuat peternakan kita tidak maju-maju,”(Beritasatu.com, 30/9/2014).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan reformaagraria mendatang perlu dilakukan perubahandalam arahan pemanfaatan lahan melalui budidayatanaman yang mampu mendukung ketersediaanpangan nasional dan pengalokasian lahanpenggembalan ternak yang berkontribusi padapenyediaan pangan nasional yang selama ini negaradibebani oleh adanya impor pangan dan daging.

Ditinjau dari accses reform menunjukkan bahwapelaksanaan reforma agraria menunjukkanberbagai pola mekanisme yang berbeda-bendaantar lokasi. Pertama, mekanisme keterlibatandana pemerintah untuk pemberdayaan masyarakatmiskin melalui kegiatan lintas sektor. Kedua,keterlibatan bank yang menyediakan kredit dengansuku bunga khusus untuk usaha kecil danmenengah. Ketiga, keterlibatan badan usaha, pihakswasta atau perusahaan dengan kegiatan Corpo-rate Social Responsibility (CSR) maupun kerjasamapenyediaan sarana prasana pertanian danpeternakan atau penanganan pasca panen atauproduksi. Keempat, keterlibatan stackholder lainseperti dunia kampus dengan pilot project-nya,lembaga zakat dengan penyaluran zakatnya untukmensejahterakan masyarakat (lihat tabel 3).

Tabel 3: Acces Reform pada Reforma Agraria


Dari berbagai mekanisme asset reform tersebutkedepan harus dilakukan perubahan yang progresifdan mendasar agar benar-benar mampu mewu-judkan pelaksanaan reforma agraria yang mampumewujudkan kemandirian ekonomi lemah dankesejahteraan masyarakat menengah kebawahmaupun menunjang ketahanan pangan. Perubahanyang harus dilakukan antara lain: Pertama, harusada koordinasi dan integrasi lintas sektor untukbersama-sama mendukung pelaksanaan acces re-form melalui pendanaan pembangunan infrastruk-tur yang dibutuhkan. Karena selama ini pelaksana-an acces reform antar daerah kontribusi masing-masing sektor belum menunjukkan hal yangmenggembirakan. Ada beberapa daerah yangseluruh sektor telah memprioritaskan anggarannya

No. Provinsi Nama Kegiatan Acces Reform Pembiayaan

1 Sumatera

Utara

Minapolitan Budidaya

Lele Dumbo

Kredit Usaha Menengah

dan Keci Bank

Indonesial,

Pembinaan Usaha lele

oleh Dinas Perikanan

setempat

Kredit UMK Dari

Bank Indonesia,

Dana Pemerintah

2 Jawa

Timur

Desa Wanasari

Kecamatan Tutur,

Kabupaten Pasuruan


dan Kecil Bank

Indonesia

Kredit UMK Dari

Bank Indonesia,

Dana Pemerintah

3 Sumatera

Selatan

Bedah Rumah CSR BUMD,

Keterlibatan berbagai

dinas, Keterlibatan

Lembaga Masyarakat

Dana Pemerintah,

CSR BUMN/BUMD,

Baznas

Instansi terkait

4 Jawa

Barat

Cabai Keriting dan

Domba Garut

Kredit Usaha Kecil dan

Menengah BRI,BJB,

CSR BUMN/BUMD

Keterlibatan Kampus,

Keterlibatan instansi

pemerintah

BRI, BJB

CSR Pertamina,

Dana Pemerintah

5 Jawa

Tengah

Padi organik, Sapi,

Tanaman Obat


dan Kecil Bank

Indonesial Bank Jateng

dan BRI, CSR,

Pemasaran oleh PT

Jamu Sidomuncul

BI, BRI dan Bank

Jateng,

Kemitraan dengan

perusahaan Jamu

Sido Muncul

6 Sulawesi

Tenggara

Pemberdayaan

masyarakat Nelayan

Keterlibatan Pemda

dan instansi terkait

Dana pemerintah

7 Sulawesi

Utara

Pertanian Terpadu

(Cabe, Bawang

Merah, Sapi,

Kambing, Padang

Rumput)

Kerjasama usaha dari

Pemda dengan PT

Agung Mas Agro

Lestari,

Kredit Usaha

Menengah dan Kecil BI

dan BRI, Dana PNPM,

Bantuan dari PT

Asuransi Jasa raharja

Dana Pemerintah,

PMPN Asuransi

Jasa Raharja, BI

dan BRI


untuk mendukung reforma agraria, namun tidaksedikit daerah yang SKPD-nya belum menjadikankegiatan reforma agraria sebagai prioritas sehinggapendanaannya sangat minimal.

Kedua, pembiayaan pelaksanaan melalui kreditperbankan sudah selayaknya diganti dengan meka-nisme yang lain. Hal ini dikarenakan, pemberianbantuan dengan bunga pada hakekatnya justrusangat merugikan masyarakat kecil dan keman-dirian ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimanaditulis oleh Nerissa Arviana (2013), usaha kecilmenengah yang mampu bertahan ditengah krisismoneter tahun 1997 yang dialami Indonesa justrukarena tidak terpengaruh ekonomi global sepertikredit perbankan. Lebih lanjut Arviana menje-laskan: Beberapa alasan mengapa UKM dapatbertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu, adalah:“Sebagian besar UKM tidak mendapat modal daribank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankandan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhisektor ini. Berbeda dengan sektor perbankanbermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatanusahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapatbertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakanmodal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadapperbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis globalyang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagaisuatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat”.

Secara lebih khusus peluang usaha.com (24 april2015), melansir bahwa: pinjaman kredit modalusaha bisa memberikan dampak atau pengaruhnegatif terhadap kesuksesan usaha jika perhitungansalah, digunakan untuk usaha yang tidak meng-hasilkan dan dikelola tidak professional. Pinjamankredit bisa berakibat tidak baik jika didasarkan adaperhitungan yang salah dalam arti misalnya kitabelum begitu membutuhkan modal tambahannamun sudah mengajukan kredit yang padaakhirnya membuat dana yang diperoleh tidak dapatdigunakan untuk kegiatan usaha yang meng-hasilkan.

Data yang sangat mengejutkan dituliskan oleh

Budi Setiawan (2012) bahwa pengembalian pin-jaman kinerja program KUR belum diketahuikarena belum tersedianya data akurat untuk tingkatnasional yang dapat dijadikan bahan evaluasi ataubahan kajian. Demikian pula, dari aspek peman-faatan dana juga belum pernah dilakukan evaluasiapakah penyaluran KUR sudah tepat sasaran dansudah dimanfaatkan oleh para peminjam denganbaik.

Disadari atau tidak, usaha pemberian kreditoleh perbankan dengan sistem bunga mengandungunsur ribawi atau menambah nilai. Sistem penam-bahan nilai ini mengandung banyak kelemahanyang merugikan peminjamnya dan merusak tatanilai perkenomian masyarakat. Zaenal Abidin BinSyamsudin, (2015) menjelaskan: “Seluruh bentuktransaksi riba akan membawa akibat buruk, dosabesar, malapetaka dan menjerumuskan parapelakunya kepada jurang kenistaan, serta menda-tangkan bahaya bagi pribadi dan masyarakat, baik didunia dan akhirat” (Abidin, Zaenal 2015).

Adapun bahaya dan dampak negatif sistemribawi terhadap pribadi dan masyarakat, adalahsebagai berikut: suatu bentuk transaksi yang saratdengan kezhaliman; membuat bisnis menjadi lesu,kurang bergairah dan tidak produktif; menjadipenyebab utama bangkrutnya negara atau masya-rakat; bentuk penjajahan ekonomi secara sistimatis;sistim ekonomi riba membelenggu rakyat; sertariba termasuk perkara yang menghancurkan.

Ketiga, sistem pemberian kredit dari duniaperbankan diganti dengan melanjutkan peman-faatan dana Coorporate Social Responsibility (CSR)yang berbentuk modal usaha atau sarana pendu-kung pra produksi dan pasca produksi. Untukmendukung hal itu, dibentuklah badan usahabersama yang tujuannya untuk memberdayakanusaha mereka dari tahap penyediaan produksiseperti saprotan, hingga pasca produksi sepertipengelolaan pasca panen. Hal yang penting yangharus digarisbawahi adalah transaksi yang ada didalamnya dijauhkan dari sifat ribawi tetapi saling


tolong menolong tanpa adanya denda, bunga,pinalti yang harus ditanggung anggota.

Pemanfaatan dana CSR ini sangat memung-kinkan setelah pihak Bank Indonesia telah melun-curkan Program Klaster. Program Klaster ini meru-pakan inisiasi Bank Indonesia kepada bank-bankyang ada di Indonesia agar dana CSR dikumpulkanterpadu di bawah koordinasi Bank Indonesia untukdimanfaatkan membangun usaha kecil danmenengah melalui kegiatan-kegiatan masyarakatpedesaan. Masyarakat dibina, diberikan modal,diberikan pelatihan, dibantu pengolahan pascapanen hingga ke pemasaran. Masyarakat tidak lagidibebani hutang dan bunga pinjaman serta pinaltikarena tidak mampu membayar angsuran. IntegrasiProgram Klaster dan Program Reforma Agrariaadalah solusi terbaik dalam skema akses reformyang harus dikembangkan dimasa mendatangsekaligus menggantikan skema akses reform yangtelah berjalan selama ini.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwareforma agraria tidak berhenti pada asset reform,melainkan melibatkan acces reform. Salah satumodel acces reform yang harus dirumuskan adalahbagaimana pegelolaan pasca panen agar dapatmendukung ketersedian kebutuhan pangan masya-rakat dan daging yang merupakan bentuk keta-hanan pangan nasional.

Tabel 4: Jenis Usaha dan Pemasaran ReformaAgraria


Dari tabel 4 menunjukkan bahwa belum adakesamaan mekanisme pasca panen dari kegiatanreforma agraria sehingga tujuan untuk mengatasikelangkaan pangan sulit terwujud. Di Provinsi JawaTengah dan Provinsi Sulawesi Utara keterlibatanpihak swasta dalam menampung hasil panenmasyarakat telah tampak nyata. Sementara, bagiprovinsi lain, hasil panen langsung dipasarkan olehmasyarakat ke konsumen setempat atau daerahlain.

Gambaran yang demikian menunjukkan bahwaperan negara seperti Departemen Perdagaganmaupun Bulog belum sepenuhnya berkontribusipada kegiatan reforma agraria. Kondisi ini jikadibiarkan tentu akan menjadi kontra produktif bagimasyarakat peserta reforma agraria karena merekaharus menghadapi persaingan pasar bebas dimanaproduk-produk luar negeri masuk karena kebijakanMasyarakat Ekonomi Asean (MEA) atauketerlibatan pengusaha besar untuk impor hasilpertanian dan peternakan dari luar negeri. Olehkarena itu, pemerintah wajib membuat kebijakankhusus mengenai tata kelola perniagaan produk-produk reforma agraria agar terlindungi baik pascapanen, distribusi, pemasaran, dan mencapai tujuan

No. Provinsi Nama Kegiatan Jenis Usaha Pemasaran

1 Sumatera

Utara

Minapolitan Budidaya

Lele Dumbo

1) Budidaya Ikan Lele,

2) Pembuatan abon lele

3) Pembuatan krupuk ikan

Ke tebing Tinggi

dan Ke Riau

2 Jawa Timur Desa wanasari

Kecamatan Tutur

1) Peternakan Sapi Perah;

2) Budidaya Bunga Krisan;

3) Budidaya Paprika;

4) Budidaya Apel;

5) Pipanisasi.

Produk susu di

jual ke pengolah,

Bunga krisan,

Paprika dan buah

apel di jual di

sekitar Kabupaten

Psuruan dan

Provinsi sekitar

Ja�m,

Sementara itu

sebagian apel

diolah jadi sari

apel

budi daya bunga

Krisan ada nilai

tambah

pembuatan

rangkaian bunga

dan pot.

Pipanisasi

menambah

jumlah panjang

area pipanisasi

menjadi 22 km

melintasi

kawasan lindung

Bromo Tengger.

3 Sumatera

Selatan

Bedah Rumah 1) Pembangunan Rumah,

2) Bantuan bibit,

3) Bantuan Beasiswa,

4) Bantuan gerobak,

5) Bantuan listrik gra�s,

6) Bantuan pengobatan

gra�s,

7) Bantuan kolam ikan

terpal,

8) Bantuan modal usaha

Tidak ada data

4 Jawa Barat Cabai Keri�ng dan

Domba Garut

1) Peternakan Kambing,

2) Hotel Kambing,

3) Budidaya Cabai Keri�ng

Pasar lokal

5 Jawa Tengah Padi organik, Sapi,

Tanaman Obat

1) Padi Organik

2) Tanaman Obat,

3) Peternakan Sapi Potong

4) Peternakan Sapi Perah

Pasar lokal

6 Sulawesi

Tenggara

Pemberdayaan

masyarakat Nelayan

1) Klinik Iptek Mina Bisnis,

2) Box Ikan,

3) Pengemasan Produk,

4) Sambel Goreng Teri

5) Abon Ikan

Pasar lokal

7 Sulawesi Utara Pertanian Terpadu

(Cabe, Bawang

Merah, Sapi, Kambing,

Padang Rumput)

1) Pertanian Terpadu, Sapi,

Kambing,

2) Padang Rumput,

3) Budidaya Cabai

4) Budidaya Bawang Merah

Pasar lokal dan

Pasar nasional


mendukung ketahanan pangan. Disamping itu,perlu ditekankan perlunya proteksi terhadap harga-harga jual produk-produk reforma agraria agarmampu mendukung pendapatan petani yangmemadai sehingga benar-benar mampu mening-katkan kesejateraan peserta reforma agraria. Halini sangat urgen dan penting dilakukan karenabanyak kegagalan kegiatan yang berkaitan denganusaha kecil dan menengah karena penangananpasca produksi diserahkan ke harga pasar dan peranpemerintah untuk mengendalikan harga relatifminim. Akibatnya, para pekerja dan produsen usa-ha kecil dan menengah gulung tikar karena kalahbersaing dengan produk perusahaan besar danproduk impor yang harganya sangat bersaing ataulebih murah dari barang produk usaha kecil danmenengah.

Selain dari persoalan asset reform dan acces re-form yang perlu di perbaiki secara mendasar agarkegiatan reforma agraria mampu mendukungkemandirian ekonomi masyarakat kecil dan seka-ligus mendukung pemecahan masalah ketahananpangan, adalah persoalan ketersedian payunghukum dan lembaga berfungsi mengkoordinasikankegiatan reforma agraria. Sejak Pemerintah KabinetKerja diluncurkan dan menjadikan 9 juta hektartanah sebagai obyek reforma agraria, namunwadahnya belum jelas. Padahal kalau dicermatibahwa kegiatan reforma agraria bukan hanya tugasKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perta-nahan Nasional, tetapi melibatkan banyakkementerian/lembaga, swasta, kampus, pemerin-tah daerah, lembaga masyarakat, dsb. Hal ini tentumemerlukan lembaga yang mengkoordinasikannyaagar kegiatan reforma agraria mampu mewu-judkan tujuannya. Maka tidak mengherankan jikaselama ini kegiatan reforma agraria belum mampuberjalan secara optimal dan terpadu mengingatbelum jelasnya siapa yang mengkoordisaikan ke-giatan tersebut dan juga belum jelas seberapa besarkomitmen para pihak terkait untuk memprio-ritaskan kegiatan reforma agraria dalam tugas

pokok dan fungsinya.Senada dengan permasalahan belum adanya

wadah yang mengkoordinasikan, kegiatan reformaagraria belum punya payung hukum yang jelas dankuat. Sebagai kegiatan prioritas nasional padapemerintahan saat ini maka sudah menjadikewajiban pihak terkait untuk bersama-samamerumuskan payung hukum yang mampu mema-yungi jalannya kegiatan reforma agraria. Tidakakan memungkinkan pihak-pihak terkait mem-punyai komitmen untuk menjalankan kegiatanreforma agraria karena mereka akan terkenamasalah hukum dikemudian hari akibat tidakjelasnya kegiatan reforma agraria ini legal atau il-legal. Pun demikian, tidak adanya landasan hukummaka mulai pendanaan, operasional, penangananpasca panen akan mengalami kendala yang cukupbesar sehingga akan mengancam kegagalan pelak-sanaan reforma agraria itu sendiri.

Hal menarik yang perlu dicermati adalah, dalamrangka menciptakan payung hukum dalampelaksanaan reforma agraria, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telahmengajukan draft Peraturan Pemerintah tentangreforma agraria. Salah satu poin terpenting dalamdraft ini adalah dibentuknya Dewan ReformaAgraria Nasional dan Dewan Reforma AgrariaDaerah yang fungsinya sebagai wadah penye-lenggaraan reforma agraria di pusat dan di daerah.Namun sayangnya, hingga pertengahan bulan No-vember 2016 draft Peraturan Pemerintah tentangReforma Agraria ini belum ditandatangani olehpresiden sehingga pelaksanaan reforma agrariaatas tanah 9 juta hektar belum mampu berjalansesuai target nawacita.

C. Hasil Proyek Reforma Agraria

1. Pelaksanaan reforma agraria selama ini bersifatsporadik dan belum berorientasi pada upayamengatasi permasalahan ketahanan pangan.Padahal, potensi pelaksanaan reforma agrariauntuk mengatasi permasalahan pangan sangat


berpeluang besar dikarenakan reforma agrariamerupakan bentuk kehadiran negara di tengahmasyarakat dari penyediaan akses reform danaset reform dimana pemerintah bisa menga-rahkan budidaya tanaman dan ternak untukmendukung kekurangan pangan dan daging.

2. Dalam rangka mendukung kemandirianekonomi lokal masyarakat kelas menengah kebawah, perlu dilakukan perubahan skema daripemberian modal bunga lunak oleh perbankankepada skema integrasi program klaster dariBank Indonesia kedalam akses reform dalamprogram reforma agraria.

3. Dalam mendukung ketahanan pangan, refor-ma agraria diperlukan keterlibatan berbagaipihak baik swasta, pemerintah, dan stackholderlainnya baik dari tingkat perencanaan, penye-diaan infrastruktur, pemodalan, pengolahanpasca panen hingga ke pemasaran produksi.Tidak kalah pentingnya, dibutuhkan payunghukum dan wadah yang mengkoordinir ke-giatan reforma agraria agar mampu mewujud-kan cita cita nawacita.

D. Kesimpulan

Reforma Agraria sebagai salah satu kehadirannegara di tengah-tengah masyarakat kelas bawahdalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikanlahan dan kesejahteraan. Berbagai kegiatan refor-ma agraria selama ini ternyata belum mampuuntuk mengatasi adanya permasalahan ketahananpangan karena memang belum dibuat kebijakanyang mengarah kepada hal tersebut. Pun demikian,kegiatan reforma agraria belum bisa mewujudkankemandirian ekonomi lokal karena masuknyapembiyaan dengan sistem bunga dan denda pinalti.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut makadiperlukan dua perubahan skema. Pertama peru-bahan skema budidaya tanaman dan ternak yangditujukan untuk mendukung ketahanan pangan,Kedua, perubahan skema pembiayaan dari sistembunga dan denda pinalti diganti dengan integrasi

program klaster yang diinisiasi Bank Indonesiakedalam program reforma agraria.

Tuntutan lain yang perlu segera dibenahi agarreforma agraria mampu mendukung cita-cita na-wacita adalah dibentuknya wadah untuk koordinasidan ketersediaan landasan hukum.

Daftar Pustaka

Arviana, Nerissa, 2013, Peran Besar UKM Saat KrisisEkonomi Di Indonesia, Jakarta.

Bachriadi, Dianto, 2007, Reforma Agraria untukIndonesia: Pandangan Kritis tentang ProgramPembaruan Agraria Nasional (PPAN) atauRedistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY,Fakutas Hukum Universitas Bengkulu,Bengkulu.

Dahuri, Rokhmin, 2015, Penataan Ruang WilayahPesisir, Pulau Kecil Dan Lautan Untuk Mening-katkan Daya Saing Dan Pertumbuhan EkonomiBerkualitas Secara Berkelanjutan Menuju Indo-nesia Sebagai Poros Maritim Dunia Disam-paikan Pada Rapat Fullboard Kegiatan Kon-sultasi Teknis Direktorat Penataan WP3WT,Direktorat Jenderal Penataan Agraria,Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional, Jakarta.

Fauzi, Noer, 2008, Gelombang) Baru) Reforma)Agraria Di) Awal) Abad) Ke-21, Universitas In-donesia, Depok.

Mungkasa, Oswar, 2014, Reforma Agraria Sejarah,Konsep dan Implementasinya Dimuat padaBuletin Agraria Indonesia Edisi I Tahun 2014Terbitan Direktorat Tata Ruang dan Perta-nahan Bappenas, Jakarta.

Setiawan, Budi, 2012, Pengaruh Kredit Usaha Rakyat( KUR ) Terhadap UMKM di Indonesia, Univer-sitas Pakuan, Bogor.

Winoto, Joyo, 2007, “Reforma Agraria: SuatuPengantar”, Sambutan 99 Tahun KebangkitanNasional, Jakarta.

KPM 321 – Kajian Agraria Reforma Agraria , 2010-2011, Departemen Komunikasi & Pengem-bangan Masyarakat. Fakultas Ekologi ManusiaInstitut Pertanian Bogor, Bogor.


Tap MPR No.IX/MPR/2001 Tentang PembarauanAgraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok –Pokok Agraria.

UU No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhakatau Kuasanya.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.PP No.8 Tahun 1963 Tentang Penguasaan Tanah

Tanah Negara.PP No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan

Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi.

PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan TanahPertanian Secara Guntai.

https://ervakurniawan.wordpress.com/.../dampak-riba-terhadap-pribadi-dan-masyarakat

http://www.Beritasatu.com/, 30/92014, MasalahUtama Peternakan Nasional

http://www.peluang-sukses-usaha.blogspot.com ›Keuangan › Manajemen Usaha 24 april 2015

https://galuhpriladewi.wordpress.com/2011/11/11/ketahanan-pangan/

2http://setkab.go.id/tantangan-ketahanan-pangan-indonesia/17 September 2015

REFORMA AGRARIA: MOMENTUM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN … · 2020. 3. 4. · kebutuhan pangan setiap...

Documents

Transcript of REFORMA AGRARIA: MOMENTUM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN … · 2020. 3. 4. · kebutuhan pangan setiap...