Buruh Pelabuhan Tandjung Priok Razif

Abstrak: Buruh pelabuhan mempunyai status sebagai buruh lepas (casual) yang mendapatkan pekerjaan berdasarkan perantara mandor. Pada umumnya para mandor ini berasal dari kampung halaman yang sama dengan buruh pelabuhan. Buruh pelabuhan Tanjung Priok sebagian besar berasal dari Banten dan Tangerang. Mereka datang ke pelabuhan Priok, karena alat-alat produksi atau tanah di kampungnya telah hilang. Pada masa kolonial, buruh-buruh pelabuhan Priok bekerja untuk empat perusahaan pelayaran yakni, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Stoomvaart Maatschappij Nederlands, Rotterdamsche Lloyd dan Japan-China-Java Lijne. Status lepas buruh pelabuhan bekerja berdasarkan pekerjaan yang tersedia pada hari itu. Jika mereka ingin bekerja lagi harus melakukan registrasi pada pasar tenaga kerja. Paska revolusi tahun 1950, mereka melakukan serangkaian pemogokan menuntut jam kerja lebih singkat dan mempunyai pekerjaan yang tetap (permanen) dan pada tahun yang sama berdiri serikat buruh pelabuhan dan pelayaran yang kemudian mendelegasikan tuntutan-tuntutan buruh pelabuhan. Inisiator-inisiator pemogokan melakukan pendekatan dengan para mandor agar dapat berkeinginan untuk mendukung serikat buruh. Dikemudian hari, banyak mandor yang ikut menjadi anggota serikat buruh, akan tetapi sistem annemer (borongan) masih tetap berlaku di pelabuhan Priok.

Catatan: Penelitian ini dapat berlangsung atas dukungan dana dari NIOD dan belum dipublikasi dimedia manapun.

Pengantar

Tanjung Priok sebagai kota pelabuhan terbesar di Indonesia memperkerjakan ribuan buruh setiap harinya untuk melayani perdagangan pelayaran bagi jalur antar kepulauan nusantara maupun pelayaran antar Samudra. Pekerjaan buruh-buruh bongkar muat ini dikelola dan diatur oleh koperasi yang memperoleh legitimasi dari tiga surat keputusan Dirjen (Dirjen Departemen Tenaga Kerja, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Koperasi). Koperasi ini yang akan menyalurkan tenaga buruh bongkar muat kepada perusahaan-perusahaan bongkar muat. Buruh yang memperoleh pekerjaan bongkar muat memberikan uang kepada koperasi sebesar Rp. 16.000,-, per hari sedangkan upah buruh perhari Rp. 50.000,-. Uang kompensasi sebesar Rp. 16.000,- diatas kertas dipergunakan untuk uang pensiun buruh, kesehatan dan tunjangan lain seperti THR. Buruh-buruh bongkar muat ini direkrut dan diawasi oleh mandor. Pada dewasa ini buruh bongkar muat yang terdaftar menjadi anggota koperasasi bekerja di pelabuhan Tanjung Priok berjumlah 3.7002 orang. Dari jumlah sebesar itu tidak semuanya bekerja setiap hari, mereka bergiliran untuk memperoleh pekerjaan. Hampir rata-rata setiap orang buruh bekerja hanya dua minggu selama satu bulan.

Kalau saya perhatikan pola pengaturan dan sistem kerja buruh bongkar muat masih seperti zaman kolonial. Pada periode kolonial pelabuhan mempekerjakan hampir sekitar 15.000 buruh untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan. Sejak dibukanya

pelabuhan Tanjung Priok tahun 1876 setiap harinya paling sedikit berlabuh 15 kapal di tiga dermaga. Perusahaan-perusahaan pengapalan seperti Koninklijke Paakeervaart Maatschappij (KPM), Rotterdamsche Llyoid (RL) dan Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche (SMN) memperoleh buruh dengan sistem annemeer (agen tenaga kerja). Setiap perusahaan pengapalan mempunyai annemeer sendiri. Annemeer memperoleh buruh melalui mandor-mandor. Mandor memperoleh buruh dari kampung halamannya sendiri di sekitar pedesaan Jawa Barat. Untuk mempermudah penyediaan tenaga kerja pelabuhan, perusahaan-perusahaan besar KPM, RL dan SMN membangun kompleks perumahan di Kodja. Di tempat ini buruh-buruh tinggal dan mendapat pengawasan dari Mandor. Komplek perumahan diberi nama Uniekampong dan bertahan hingga tahun 1980-an yang digusur untuk terminal truk kontainer. Bersamaan dengan penggunaan truk kontainer dan teknologi pemindahan barang, jumlah penggunaan tenaga buruh bongkar muat oleh perusahaan turun drastis dari 15.000 buruh perhari hanya sekitar 1500 per-hari. Lantas apa yang membuat sistem kerja dan relasi kerja sosial buruh bongkar muat mengalami kemiripan dengan periode kolonial? Apakah pernah terjadi perubahan dalam pengertian buruh mempunyai posisi tawar-menawar cukup kuat menghadapi perusahaan?

Setelah revolusi kemerdekaan tahun 1949 lahir Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). Lahirnya SBPP melalui pemogokan besar selama tiga belas hari dengan tuntutan pengakuan serikat buruh dan menghapuskan peranan pemungutan uang kompensasi, kepastian mendapatkan pekerjaan dan pemerataan pekerjaan di pelabuhan bagi buruh bongkar muat. Meskipun tidak seluruh tuntutan dipenuhi oleh perusahaan pengapalan, tetapi fungsi dan pengakuan serikat buruh dapat berjalan. Kemudian mandor dapat ikut serta dalam serikat buruh, mandor bisa mengurangi permintaan uang kompensasi kepada buruh. Lebih jauh mandor juga ikut berperan dalam Pemilu pertama tahun 1955 untuk memenangkan Partai Komunis Indonesia di pelabuhan Tanjung Priok. Juga pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tahun 1956 serikat buruh berperan besar dalam mengambil alih perusahaan pengapalan dan ikut mengelola perumahan uniekampong lebih demokratis bagi buruh bongkar muat. Sepanjang dekade 1950-an hingga 60-an buruh-buruh pelabuhan bersama dengan SBPP berusaha membangun dunia baru. Dunia baru yang ingin mereka bangun adalah pemerataan pekerjaan di pelabuhan, adanya organisasi buruh yang memperjuangkan hak-hak mereka dan pekerjaan yang tetap.

Dunia baru yang ingin diciptakan oleh buruh-buruh pelabuhan luluh lantak bersamaan dengan tragedi nasional peristiwa G30S 1965. Dalam peristiwa ini pertamakali dihancurkan adalah fungsi serikat buruh. Tidak hanya fungsi serikat buruh yang dihancurkan, tetapi akar sejarah dari serikat buruh dan kaitan dengan gerakan nasionalisme turut dimusnahkan. Dalam tulisan ini saya akan memaparkan dinamika gerakan buruh dipelabuhan Tanjung Priok jauh kebelakang awal abad ke 20, hal ini untuk dapat memperoleh bagaimana proses relasi sosial buruh, mandor dan perusahaanpengapalan. Hal yang juga penting dengan cara apa perusahaan merekrut buruh pelabuhan? Kemudian langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk mengkontrol dan mendisiplinkan buruh-buruh pelabuhan? selanjutnya sejauh apa peran mandor dalam ikut memperkuat pergerakan buruh pelabuhan?

Dalam penulisan sejarah pergerakan buruh pelabuhan Tanjung Priok, saya

menggunakan sumber arsip dan wawancara dengan bekas buruh pelabuhan. Arsip secara relatif memperoleh informasi tentang lalu-lintas pelayaran perdagangan di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan wawancara mendapatkan ingatan sosial buruh pelabuhan mengenai dinamika sejarah mereka. Dalam artikel ini saya akan memulai dari tahun 1930-an dan berujung pada peristiwa G30S 1965, hal ini untuk membeberkan dinamika perubahan politik dan ekonomi yang berkelit berkelindan dengan kehidupan kelas buruh pelabuhan. Saya berawal dari mobilisasi dan organisasi buruh dipelabuhan, untuk memperlihatkan peran mandor dalam memobilisasi buruh. Kemudian saya juga akan mengangkat kelas buruh penghuni Uniekampong dalam menghadapi depresi ekonomi. Ditambah pula terjadi perubahan status buruh Uniekampong yang pada era kolonial hidupnya sebagai indentured labour dan kemudian berubah 1950-an sebagai kelas buruh yang bergabung dengan serikat buruh pelabuhan dan pelayaran. Berlanjut pada proses nasionalisasi perusahaan asing, apakah pengambil-alihan perusahaan ini berpihak kepada kelas buruh atau sebaliknya? Tulisan ini akan berujung pada akhir tahun 1965 dengan mendeskripsikan “bunyi” G-30-S di Tanjung Priok dan seperti apa dampaknya pada kelas buruh? Dari sini saya berharap dapat memaparkan dunia yang hilang dari kelas buruh pelabuhan sebagai prasyarat munculnya kapitalisme, dunia modern dan global ekonomi.

BAB PERTAMAKERJA DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada tahun 1877 Direktur Burgelijke Openbare Werken (BOW, Pekerjaan Umum) Van Raders memenangkan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Priok di sebelah timur Batavia. Pembangunan pelabuhan baru ini memakan biaya 26,5 juta gulden, merupakan proyek infrastruktur termegah pada akhir abad ke-19. Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari pelabuhan luar dipeluk oleh dua dermaga dan lembah pelabuhan dalam. Kapal-kapal dapat menambatkan sauh didermaga Barat pelabuhan dalam, bongkar muat kapal-kapal dengan menggunakan derek dan menurunkannya di tujuh gudang besar. Di dermaga sebelah timur khusus untuk bongkar muat garam, timah dan batubara. Sebuah galangan kapal berbobot 4000 ton disewa dari galangan kapal Surabaya berfungsi untuk memperbaiki kapal. Luas keseluruhan pelabuhan Tanjung Priok 189 hektar ketika dibuka pertengahan tahun 1886. Sedangkan daya tampung pelabuhan bisa memuat tujuh kapal uap per hari dengan bobot 10.000 ton untuk masing-masing kapal. Awal dibukanya pelabuhan tidak begitu ramai jauh dari harapan pemerintah kolonial Belanda, hilir mudik kapal laut sekitar 487 kapal uap dan 47 kapal layar. Namun antara tahun 1887 hingga 1890 mengalami peningkatan keluar masuknya kapal yakni 587 kapal uap dan 56 kapal layar. Sementara itu pada 1913 jumlah hilir mudik kapal laut ke pelabuhan Tanjung Priok adalah 1.636 kapal uap dan 31perahu layar. Peningkatan ini tentunya dengan semakin kokohnya keberadaan armadadagang Belanda KPM yang menguasai tigabelas jalur pelayaran diseluruh nusantara. Sedangkan pada tahun 1938 jumlah kapal hilir mudik mencapai 1.732 kapal uap dan 30 kapal layar.

Sementara itu jumlah volume barang yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1937 adalah 306.000 ton beras dari negeri-negeri Asia Tenggara, sedangkan beras dari pulau-pulau nusantara sebesar 160.000 ton. Batu bara yang diangkut oleh KPM dari Palembang dengan jumlah 179.000 ton. Kemudian garam yang dibawa dari

kepulauan Madura mencapai 124.000 ton. Lantas semen diangkut dari Padang dengan menggunakan kapal Rotterdamsche Llyoid sebesar 116.000 ton dan timah sejumlah 41.500 ton.

Pertumbuhan Tanjung Priok menyumbangkan pembangunan ekonomi diperdalaman Jawa Barat. Ditambah pula, Tanjung Priok semakin mencapai peranan sebagai pelabuhan transito untuk produk-produk dari kepulauan luar Jawa, sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peranan KPM juga sangat penting. Pada awalnya pelayanan KPM dirangsang dan diawasi oleh pemerintah kolonial, hal ini berkaitan erat dengan ekspansi militer dan administratif, juga untuk integrasi ekonomi kepulauan luar Jawa kedalam pasar ekonomi global. Jaringan KPM berpusat di seputar Batavia, merupakan jalur pengapalan utama di Asia Tenggara sebelum perang dunia ke dua. KPM juga mempunyai kontrak transit dengan jalur pengapalan internasional-Belanda seperti Stoomvaart Maatchappij Nederlands dan Rotterdamsche Lloyd membuat Tanjung Priok sebagai pelabuhan Transito yang penting. Tiga perusahaan pengapalan Belanda ini yang mendominasi operasi bongkar muat pelabuhan. Lima puluh persen lebih seluruh pengapalan Tanjung Priok dikuasai oleh tiga perusahaan tersebut.

Buruh bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok mulai bekerja ketika kapal masuk dan bersandar di dermaga. Buruh tugboat (kapal penggandeng) yang mulai bekerja menggandeng kapal besar masuk kedalam dermaga. Kemudian disusul oleh ratusan buruh untuk melakukan bongkar kapal dan memasukkan barang-barang ke gudang tidak jauh jaraknya dari dermaga. Akhir abad ke 19 pihak perusahaan pengapalan seperti KPM, SMN dan RL senantiasa kewalahan dalam memperoleh tenaga kerja. Sering pekerjaan angkut dan muat tersendat-sendat karena kurang tersedianya tenaga kerja. Seandainya dalam satu hari terdapat kapal masuk tiga buah dengan bobot masing-masing 5000 ton, kapal-kapal ini paling tidak membutuhkan 4000 buruh untuk membongkarnya dalam tempo satu minggu. Jika kurang tenaga kerja untuk bongkar muat atau buruh melakukan pemogokan akan terjadi ketidak stabilan di Batavia hingga keperdalaman Jawa Barat.

Bab 2 Organisasi dan Mobilisasi Kerja di Pelabuhan

2.1. Organisasi Kerja Buruh

Buruh yang berkerja di pelabuhan Tanjung Priok terorganisasi sangat hirarkhi. Buruh-buruh yang bekerja dalam setiap kelompok terdiri dari 15 orang, setiap kelompok mempunyai komando kleine mandoer, mandor kecil. Enam dari kelompok ini mendapatkan pengawasan dari groote mandoer, mandor besar. Buruh-buruh ini tinggal di kampong Warakas, Lorong 100, juga di kampong Pendjongkoran dan kampung (Pekodjan) Kodja. Mereka tinggal bersama dengan mandor kecil, agar mudah mendapatkan pekerjaan, dan juga mudah diawasi oleh mandor besar. Pengelompokan buruh-buruh pelabuhan ini berlandaskan pada asal muasal desa mereka, misalkan kelompok buruh dari Tangerang tinggal di kampung Warakas dan mereka tinggal atas dasar penentuan mandor yang membawa mereka dari desa. Selain itu, juga memudahkan mandor untuk membayar buruh-buruh yang ada dalam kelompoknya. Biasanya pada hari libur lebaran buruh dan mandor kembali ke kampung halaman.

Agen-agen tenaga kerja perusahaan pelabuhan dalam merekrut buruh berhubungan langsung dengan mandor besar, dan biasanya mandor adalah orang yang disegani dan mempunyai pengaruh. Untuk itu mandor juga mudah memperoleh tenaga kerja pada saat diperlukan oleh perusahaan pelabuhan. Mandor juga akan mengambil

tindakan terhadap buruh yang berusaha melarikan diri dari perusahaan pada saat hari-hari sibuk di pelabuhan. Selain itu, mandor juga melindungi kelompok buruhnya dari ancaman mandor lain, dan mandor seringkali tawar menawar dalam menaikkan upah, maka tidak mengherankan mandor juga tidak tinggal jauh dari kelompok buruhnya. Biasanya mandor juga mempunyai peran lain yaitu sebagai seorang Jago. Persyaratan seorang Jago memiliki sejumlah orang (clients) yang patuh terhadapnya, syarat ini telah dimiliki oleh mandor besar.

Hampir rata-rata mandor besar yang berada di Tanjung Priok mempunyai peran sebagai Jago. Bagi buruh-buruh pelabuhan jago adalah sosok memiliki kekuatan, kehidupan yang keras, bisa berbicara dengan pihak penguasa pelabuhan dan juga mengenal harapan-harapan dari buruh pelabuhan seperti kehidupan buruh yang lebih baik dan dapat melindungi mereka dari hukum kolonial. Mandor dengan berperan sebagai Jago, ia bisa menaklukkan anak buah (buruh-buruh yang direkrut), dengan demikian Jago juga memperoleh hak komisi dari perusahaan setelah bisa menyediakan tenaga kerja. Peran mandor yang juga sebagai Jago perlu mempunyai suara yang keras dan lantang. Mandor di pelabuhan Tanjung Priok juga berfungsi sebagai penghubung bagi buruhbersama mandor kecil ia dapat memerintah seluruh buruh karena ia mengetahui cara menyenangkan penguasa pelabuhan. kewibawaan mandor diperlukan agar semua urusan berjalan lancar. Ia juga memperlihatkan kepada perusahaan bahwa kelompok buruh yang dipimpin bisa bekerja cepat, untuk kapal dengan bobot 5000 ton bisa selesai dibongkar dalam tiga hari, agar perusahaan terus mempekerjakan tenaga kelompoknya.

Peran mandor sebagai jago, dia harus tetap mempertahankan kepercayaan buruh-buruhnya, untuk itu dia harus mencukupi kebutuhan pokok kaum buruh bongkar muat.Ini berarti mandor perlu mencarikan pekerjaan bagi kaum buruh, walaupun keadaan di pelabuhan sepi dengan pekerjaan. Mandor memperbolehkan buruh pelabuhan mengambil barang-barang dari kapal, ketika buruh sulit memperoleh bahan kebutuhan pokok, misalkan makanan-makanan kaleng dari Belanda seringkali dicuri oleh buruh bongkar muat. Selain itu, mandor juga perlu mencegah perlakuan buruh yang merugikan perusahaan seperti melakukan pemogokan atau bahkan memberontak terhadap penguasa pelabuhan. Para pengusaha pelabuhan sangat paham bahwa mandor sebagai seorang jago adalah kunci untuk meredam pergolakan buruh, dan mandor akan memudar kharismanya sebagai jago jika tidak bisa menengahi ketegangan antara perusahaan dan kaum buruh, dalam masalah ini mandor lebih seringkali membela kepentingan pengusaha.

Selain itu, mandor juga mengawasi rumah-rumah pelacuran disepanjang jalan Koja. Kebanyakan buruh yang datang ke rumah pelacuran adalah buruh berstatus lajang. Awalnya rumah-rumah pelesir ini diperuntukkan bagi para pelaut yang ingin melancong dan minum-minum untuk beberapa saat, tetapi kemudian juga berlaku untuk buruh-buruh pelabuhan angkut muat. Setiap buruh yang ingin melancong ke rumah pelacuranyang berlokasi disepanjang jalan Kodja harus melalui ijin dari mandor besar, artinya apakah mereka sudah memberikan bayaran kepada mandor, dan juga kalau ingin berhutang pada rumah pelacuran juga perlu ada pemberitahuan dari mandor sebagai jaminan.

Nampaknya hubungan antara mandor sebagai jago dengan buruh pelabuhan adalah relasi antar anggota-anggota bersifat pribadi. Disini Jago adalah suatu jenis kepemimpinan mengatur hubungan anak-buah dengan pemimpin, yaitu apa yang disebut sebagai bapakisme. Dalam perkembangan hubungan kerja antara pengusaha,

mandor dan buruh perlu ada keberlanjutan peran mandor sebagai jago yang mempertahankan keberlangsungan tata hubungan kerja dipelabuhan. Mandor sebagai jago juga harus menetramkan buruh dari pengaruh pergolakan-pergolakan diluar pelabuhan.

Suku bangsa lain yang juga bekerja sebagai buruh bongkar muat adalah orang Bugis. Mereka datang ke Tanjung Priok mulai dari generasi pertama, yakni tahun 1880-an, mereka tinggal didaerah pengasinan ikan, satu wilayah dengan Pasar Kodja. Sebelum menjadi buruh bongkar muat, orang-orang Bugis ini bekerja sebagai nelayan, dan ketika pelabuhan Tanjung Priok dibuka tahun 1886, mereka berusaha mendapatkan pekerjaan dan kehidupan dari pelabuhan dan dermaga. Sedangkan mandor untuk buruh-buruh bugis biasanya telah bekerja agak lama dipelabuhan, dan ia juga mempunyai uang sedikit, juga mempunyai pengaruh untuk memerintahkan buruh-buruh yang ada dalam kelompoknya. Mereka bekerja dipelabuhan untuk menarik kapal-kapal besar dengan volume berat 20 ton. Perlu dijelaskan, bahwa tekhnologi penarikan kapal besar ke dermaga dengan menggunakan perahu motor dimulai pada awal abad ke 20. Sebelumnya buruh-buruh Bugis membongkar dan memuat kapal ditengah lautan dimana kapal besar berlabuh, pekerjaan ini memerlukan keahlian agar jangan terjatuh ke laut.

Kemudian buruh-buruh bongkar muat yang bekerja di Tanjung Priok paling besar jumlahnya berasal dari Banten dan Tangerang. Berdasarkan sensus tahun 1930 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum orang dari Banten dan Tangerang bekerja di Priok. Sebelum berdirinya UnieKampoeng, buruh-buruh dari Banten dan Tangerang bekerja di pelabuhan hanya untuk beberapa bulan, kemudian mereka kembali ke desa lagi. Sedikitnya 75 persen dari buruh-buruh Banten tinggal di Priok dalam satu tahun. Migrasi musiman telah menjadi cara hidup yang mantap di Banten, terutama orang-orang mudanya yang mencari pekerjaan di pelabuhan, tetapi mereka kembali ke desa memanen beras atau berhari lebaran, atau mereka mencari uang secukupnya untuk membeli bibit tanaman padi untuk sepetak sawah.

Tetapi tidak seluruh buruh pelabuhan dari Banten tinggal menetap di Tanjung Priok, setidaknya hingga tahun 1930-an masih ada beberapa kelompok buruh dari Banten masih sering kembali ke Banten. Buruh-buruh yang kembali ke Banten biasanya upahnya tidak mencukupi untuk hidup di pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, mereka juga mempunyai pekerjaan yang pada lazimnya bisa dikerjakan oleh buruh lain yakni sebagai buruh pemandu kapal masuk ke dalam pelabuhan (tugboat).

Buruh-buruh pelabuhan berasal dari Banten dan Tangerang sebelum berdirinya UnieKampoeng, mereka tinggal di kampoeng Pedjongkoran, Kodja, Warakas, Lorong satu dan dua. Buruh-buruh ini juga tinggal dengan mandor kecil yang bertugas sebagai pengawasnya, apabila buruh-buruh melarikan diri, mandor kecil yang mencegahnya. Lazimnya antara buruh dengan mandor kecil mempunyai tali kekerabatan dan keadaan ini yang membuat mandor bisa melakukan pengawasan hingga ke desa asalnya. Selain itu, mandor juga mudah untuk menyusun rencana pekerjaan, atau pekerjaan mendesak ketika kapal datang pada malam hari. Rumah-rumah buruh pelabuhan adalah tempat tinggal tidak permanen terbuat dari kayu atau bambu, sedangkan atapnya terbuat dari pelepah daun kelapa dan secara keseluruhan rumah-rumah ini bisa bertahan 2 hingga 5 tahun. Sedangkan tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah-rumah adalah tanah havenaardirectie (penguasa pelabuhan), dan tidak dipungut sewa oleh penguasa pelabuhan, asalkan mandor memberikan jaminan tanah tersebut diperuntukkan untuk rumah buruh

pelabuhan. Dalam laporan-laporan pemerintah kolonial buruh-buruh dari Banten dideskripsikan mempunyai mentalitas yang bertentangan, sebagaimana dituturkan Resident Banten pada tahun 1926, ketika menyerahkan jabatannya kepada penggantinya:”buruh-buruh pelabuhan dari Banten dan Tangerang sangat disenangi oleh perusahaan-perusahaan pelabuhan, karena mereka rajin dan senang bekerja. Buruh-buruh dari Banten juga dikenal bebas dari peminum alkohol, hemat dan taat beragama, tetapi dipihak lain mereka mempunyai reputasi yang buruk dengan mempunyai sifat fanatik agama dan pemberontak”. Kadang-kadang pendapat ini terlalu berlebihan menggambarkan orang Banten adalah buruh yang rajin dan menyenangkan untuk perusahaan pelabuhan.

Demikianlah, dasar pembagian pekerjaan menurut bangsa adalah ciri-ciri kelompok yang biasanya dapat ditelusuri dari sejarah masing-masing. Ciri itu antara lain diakibatkan oleh perbedaan dalam tradisi kerja. Orang Tionghoa mengangkut barang dengan memikulnya, sedang orang Banten dengan menjunjungnya dalam keranjang di atas kepala. Faktor terpenting mengapa pembagian pekerjaan menurut bangsa dipertahankan pastilah karena para pengusaha pelabuhan berpendapat bahwa demi efisiensi yang optimal diperlukan heterogenitas para pekerja sekalipun akan mempersulit kerjasama antar buruh. Keadaan ini pula yang membuat para buruh di pelabuhan Tanjung Priok senantiasa mengikuti perintah dan keinginan para mandor besar.

2.1 Upah BuruhSedangkan upah yang diterima oleh buruh bongkar muat perhari 70 sen, namun tidak seluruh upah itu masuk kedalam kantong mereka, sebagai imbalan kepada mandor, buruh pelabuhan mesti memberikan 14 sen perhari. Jadi hasil bersih pendapatan buruh56 sen. Untuk makan sehari-hari buruh membeli beras, ikan dan sayur mayur dari pedagang keliling yang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Bisa juga buruh pelabuhan membeli ikan dari para nelayan berlokasi di Pengasinan (tempat ikan diawetkan). Untuk mempermudah pengawasan terhadap buruh-buruh pelabuhan, kedudukan mandor dibagi menjadi status dan fungsi yang berbeda. Pertama adalah mandor besar yang menguasai 50-70 buruh, mandor besar juga mengatur jadwal pekerjaan yang dilakukan buruh. Kedua, mandor kecil yang mengkontrol 10-12 buruh, biasanya buruh-buruh yang baru direkrut berada dalam pengawasan mandor kecil.

Mandor besar dalam melakukan pengerahan tenaga kerja ke desa-desa di Banten mendatangi orang-orang yang mau bekerja di pelabuhan dengan aturan-aturan kontrak kerja yang telah disepakati antara mandor dengan perusahaan. Aturan pekerjaan adalah buruh pelabuhan harus tepat waktu hadir ketika kapal bersandar di pelabuhan, kapal yang berlabuh per harinya hampir sekitar 30 kapal dan setiap kapal mempunyai bobot ribuan ton. Bisa dibayangkan kapal-kapal ini tidak hanya pelayaran inter-insular antar pulau, tetapi juga kapal lintasan antar negara dan benua. Ketika kapal berlabuh pasukan buruh pelabuhan beraksi untuk mengangkut barang-barang, sementara mandor kecil mengawasi dan menghitung jumlah barang-barang tersebut. Sedangkan mandor besar memperhatikan dari kejauhan, mandor besar menghitung berapa jumlah buruh dan mandor kecil yang membongkar kapal. Setelah menghitung dengan pasti jumlah buruh, maka mandor besar akan menagih sejumlah uang kepada perusahaan pelabuhan. Kemudian mandor besar akan memperhitungkan berapa jumlah pinjaman-pinjaman kecil buruh kepadanya, ketika belum mendapatkan upah. Pinjaman ini dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok atau melancong ke rumah-

rumah pelacuran. Sedangkan mandor kecil juga perlu memberikan upeti tetap kepada mandor besar sebagai tanda rasa terimakasih. Mandor kecil sudah mengerti bahwa pengangkatannya sebagai pengawas harus dibeli dengan sejumlah uang.

2.1 Intensitas dan Jam Kerja

Pada sore hari menjelang magrib ketika buruh-buruh selesai bekerja di pelabuhan, mandor besar sibuk berkeliling untuk mendaftar buruh yang akan bekerja malam dan esok harinya. Buruh yang ingin bekerja harus bersiap menjawab bersedia jika mandor memanggil namanya. Buruh-buruh yang ingin bekerja malam hari, biasanya tidak bekerja pada siang hari mereka pada sore hari sudah bersiap-siap didepan pintu jalan masuk menuju pelabuhan dan setelah mandor datang bersama-sama mereka menuju ke dermaga. Buruh bongkar muat biasanya datang ke pelabuhan secara berkelompok dari jalan Kodja tempat Unie Kampong berada. Pada umumnya mereka pukul lima sore sudah bergerombol untuk masuk ke pelabuhan. Untuk kelompok kecil berjumlah sepuluh orang. Sedangkan untuk kelompok besar bisa mencapai tiga puluh orang.

Buruh-buruh yang bekerja pada sore hari biasanya membongkar kapal yang baru bersandar dan lama mereka bekerja tergantung dari volume kapal yang akan dibongka. Biasanya untuk bobot kapal 10.000 ton bisa diselesaikan selama 5 hari oleh 150 buruh. Sementara itu, buruh-buruh lain yang mengerjakan bongkar-muat kapal lain mempunyai bobot diatas 10.000 ton masih tetap bekerja. Sehingga bisa dibayangkan betapa sibuknya arus pekerjaan dan keluar masuk barang-barang dari dermaga dan ke pelabuhan. Sebelum perang dunia kedua pengangkutan barang-barang ke luar dan ke dalam pelabuhan Tanjung Priok dipergunakan kereta-api. Sejak dibangunnya pelabuhan Tanjung Priok tahun 1886 jalan kereta-api langsung masuk ke pelabuhan untuk mempermudah proses pengangkutan dan distribusi barang ke pelosok pulau Jawa dan Sumatra. Stasiun kereta-api Tanjung Priok juga merupakan stasiun besar, hingga tahun 1960-an termasuk bagian dari haveendereksi atau penguasa pelabuhan Tanjung Priok. Stasiun kereta-api Tanjung Priok juga tempat memproduksi bricket (cetakan) batubara untuk wilayah eksploitasi Jawa bagian Barat hingga tahun 1960-an.

Terdapat tiga faktor yang mendorong intensitas kerja dan terbentuknya kelas pekerja di pelabuhan Tanjung Priok. Pertama, intensitas kerja semakin dipacu melalui teknologi pemindahan barang dari kapal ke dermaga. Alat ini dikalangan buruh angkut muat dikenal sebagai “penggerek”, menggerek barang-barang dalam jumlah besar, alat ini mengandalkan tenaga uap, dan alat ini juga bisa memindahkan peti kayu besar dari pelabuhan ke palka kapal. Faktor kedua adalah perahu motor juga menjadi pemacu bekerja buruh-buruh pelabuhan, dengan perahu motor semakin mempercepat menarik kapal-kapal besar untuk masuk ke dermaga. Faktor ketiga adalah lori atau kereta dorong, alat pengangkut didarat yang sepenuhnya mempergunakan tenaga manusia, dengan menggunakan lori buruh-buruh bisa mengangkut barang-barang dari kapal ke gudang-gudang penyimpanan dalam satu hari bisa mencapai 1.000 ton. Setelah barang-barang ini diletakkan didalam gudang untuk sementara, maka keesokan hari barang-barang tersebut diangkut ke stasiun kereta-api. Dengan demikian pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan alat-alat kerja dan juga mesin uap untuk menggerakkan alat membentuk kelas pekerja sebagai pasukan industri di Tanjung Priok.

Secara spontanitas buruh-buruh juga membangun rumah-rumah tinggal di sekitar pelabuhan, dan wilayah yang pertama kali dibangun adalah kampung Kodja yang

berseberangan dengan pelabuhan. Kemudian pembangunan rumah menjalar ke kampung-kampung Lorong 22, 24 dan 100. Jenis rumah yang dibangun adalah rumah-rumah barak sederhana yang bahannya dari nabati yakni kayu dan bambu, diperkirakan bisa bertahan antara tiga hingga lima tahun. Rumah-rumah barak ini bisa memuat 6 sampai 10 orang. Pembangunan rumah ini hanya diperuntukkan bagi buruh-buruh beristirahat setelah berjam-jam bekerja di pelabuhan, awalnya kedatangan buruh dari Banten tidak membawa istri atau anak berkelamin perempuan, setelah pembangunan rumah-rumah diseputar kampung Kodja mulai berdiri, buruh-buruh mulai membawa anak dan istrinya. Tujuan membawa anak dan istri ke Tanjung Priok untuk bisa turut membantu menggerakkan kerja-kerja di pelabuhan.

Pada galibnya buruh pelabuhan setelah bekerja keras dan memperoleh gaji pergi ke warung minuman bertempat dilapangan jembatan MB seberang stasiun kereta api Tanjung Priok. Sebagaimana diceritakan oleh Sarmanto yang waktu itu tinggal di kampung Warakas: Aaah kalau tempat bersenang-senang itu diseberang stasiun itu lapangan, nah disitu istilahnya warung remang-remang itu, jadi pada minum. Istilahnya keleningan itu disitu. Bentuknya Belanda begitu orang yang habis bekerja keras dikasih hiburan itu. Buruh-buruh pelabuhan yang habis gajian, karena kalau klaar bongkar muatnya kan dapat gaji langsung. Kapal datang, barangnya dibongkar dapat gaji, nanti kapal itu dimuat lain orang lagi tuh buruhnya. Nah itu ganti shift itu. Gajian dah, langsung mereka kelapangan, dulu namanya lapangan jembatan MB.

Havendireksi yang menguasai pelabuhan Tanjung Priok memahami watak buruh bongkar muat yang perlu diberikan hiburan setelah mereka bekerja keras dalam waktu duabelas jam. Hiburan dalam bentuk minum-minum dan mendengar musik gamelan sebagai cara mengendalikan emosi mereka terhadap kondisi pekerjaan dipelabuhan dan juga cara mereka dapat menghilangkan sejenak rasa jenuh bekerja sebagai buruh bongkar muat. Pada galibnya buruh yang datang ke tempat hiburan lapangan jembatan mb adalah buruh-buruh lajang yang keesokan hari libur bekerja hingga kapal lain datang untuk dibongkar atau dimuat.

Karakter pekerjaan buruh-buruh angkut muat pelabuhan bergantung sepenuhnya pada kehadiran kapal di pelabuhan, jika hanya ada dua buah kapal yang berlabuh adalah hari sepi bagi buruh pelabuhan karena tidak seluruh buruh mendapatkan pekerjaan. Rakyat pekerja di pelabuhan adalah buruh yang bekerja tanpa mempunyai ikatan dengan perusahaan pelabuhan, mereka terus bekerja selama kapal berlabuh di Tanjung Priok. Intensitas dan jam kerja juga sangat erat hubungannya dengan keluar masuknya barang-barang di pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok bisa dikatakan adalah pelabuhan tersibuk dari seluruh pelabuhan di Indonesia dengan jumlah 156 kapal berlabuh setiap bulannya pada tahun 1954 terdiri dari kapal bermuatan barang dan penumpang. Komoditi yang diekspor ke luarnegeri melalui pelabuhan Tanjung Priokadalah gula yang jumlahnya sekitar 189.000 ton pada tahun 1957.

2.2Mobilisasi, Rekruitmen Buruh dan Peran Mandor

Ketika pelabuhan baru dibuka oleh penguasa pelabuhan (Havenbedrifj) tahun 1886, hal pertama yang dihadapi oleh kepala pelabuhan adalah kurangnya tenaga kerja, umumnya untuk pengangkutan bongkar muat di pelabuhan, dan terutama untuk mengangkut batu bara sebagai bahan bakar kapal laut. Perusahaan pelabuhan menghubungi perusahaan pengangkutan perkapalan Loen Tjoen untuk mengangkut buruh-buruh dari Cina, perusahaan Loen Tjoen ini merekrut buruh-buruh Tionghoa dariKalimantan Barat. Mendapatkan buruh-buruh Tionghoa ini memerlukan biaya yang

cukup tinggi, selain perlu untuk menyewa perusahaan khusus untuk merekrut buruh dan juga tarif upah mereka cukup tinggi karena mereka sebagai buruh ahli yang terbiasa bekerja dipertambangan batu bara.

Kemudian rekruiment buruh dimulai dengan cara mengajak orang-orang Bugis dan Banten yang telah tinggal di kampung Pengasinan ikan, mereka sudah lama menjadi nelayan di seputar teluk Batavia dan sering melakukan pelayaran antar pulau. Sebelum tahun 1886 mereka pun telah bekerja menarik kapal-kapal besar dengan perahu motor ke gudang-gudang didermaga. Diantara buruh-buruh Banten yang telah lama bekerja diangkat sebagai mandor sebagai penghubung antara perusahaan dan buruh. Bahan tertulis tidak banyak menceritakan latar belakang mandor tersebut. Mereka mencari buruh-buruh baru dikampung halamannya sendiri yakni Banten. Mandor diangkat untuk memimpin regu yang terdiri atas 20 sampai 50 orang buruh. Pola dengan merekrut buruh diwilayah mandor sendiri telah berlaku umum dipelabuhan dunia dan Indonesia. Contohnya, di Tanjung Perak (Surabaya) kebanyakan buruh-buruh pelabuhan berasal dari Madura, dan di pelabuhan Semarang buruh-buruh diambil dari wilayah tetangga seperti Kudus, Demak, Juana, Kendal dan Jepara. Pengerahan buruh-buruh pelabuhan langsung melalui mandor ke daerah pedalaman Banten dan Tangerang ke Tanjung Priok. Ini tidak berarti buruh diberangkatkan secarabergerombolan. Kepemimpinan informal mungkin sekali sudah mulai nampak ketika tenaga kerja mulai dikerahkan. Di pelabuhan Tanjung Priok tidak ada mandor mengerahkan tenaga kerja yang membentuk sendiri rombongannya dan bersama rombongan itu—atas inisiatif sendiri atau karena pesanan—mengikatkan diri pada sebuah perusahaan pelabuhan saat kapal datang berlabuh.

Mandor besar tetap mempertahankan cara rekruitment buruh secara langsung ke desa-desa di Banten dan perusahaan pelabuhan juga terpenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, dan tidak ada hari sepi sebelum buruh-buruh direkrut langsung dari Banten. Sementara itu dilanjutkan usaha mengambil buruh-buruh Banten langsung daritempat asalnya. Akhirnya, berhasil diadakan hubungan langsung antara daerah asal dan daerah tempat bekerja. Sejumlah perusahaan pelabuhan mengambil kebijakan mengirim perantara khusus (mandor kepala) atau buruh senior ke kampung mereka. Mereka diberikan tugas mengerahkan cadangan tenaga kerja di sekitar kampung mereka dan membawanya ke pelabuhan. Cara ini tidak hanya berarti penghematan biaya yang cukup besar. Kaum buruh yang dikerahkan pun datang langsung dari daerah pedesaan. Buruh-buruh yang direkrut langsung dari desa jauh lebih bermutu daripada tenaga kerja yang dikerahkan oleh agen tenaga kerja melalui advertensi di suratkabar.

Pengerahan tenaga kerja ini oleh para mandor yang lebih dikenal sebagai koeliwerkvenseringkali juga dilakukan secara sembunyi tanpa izin dari kepala desa atau kampung setempat. Bila tanpa pemberitahuan dari kepala residen, maka buruh-buruh yang telah direkrut akan dikembalikan ke desa asalnya. Rahasia terhadap koeliwerkven yang membawa masuk buruh-buruh ke pelabuhan secara tidak sah seringkali dilakukan oleh polisi Batavia. Terutama mandor tidak diperkenankan membawa anak-anak dan perempuan dibawah umur 17 tahun. Peraturan ini berdasarkan keputusan residen Batavia. Nampaknya dalam pengerahan buruh, para mandor mempunyai hubungan kuat dengan kepala desa setempat agar mudah untuk pengangkutan langsung kepelabuhan. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda tidak menginjinkan penduduk-penduduk Banten atau dari tempat lain ke kota Batavia tanpa surat-surat resmi dari daerah asalnya.

Perpindahan pekerjaan buruh dari satu perusahaan ke perusahaan lain di area

pelabuhan, mempercepat pula pemasukan yang diperoleh mandor besar, karena kapal-kapal laut yang masuk rata-rata bisa seberat 10.000 ton dan ini bisa dibongkat selama lima hari. Pada masa proses bekerja membongkar dan memuat kapal uang upah buruh sudah diberikan oleh pihak perusahaan kepada mandor besar, lantas mandor akan memperhitungkan hutang-hutang buruh, sebelum membayarkan sejumlah uang dari perusahaan. Setelah itu, buruh bisa berpindah ke kapal lain yang menunggu untuk dibongkar dan dimuat. Pekerjaan buruh-buruh pelabuhan semakin sibuk saat menjelang hari Raya Lebaran mereka akan mengejar uang muka pekerjaan (voorschot) dan perusahaan-perusahaan akan memberikan uang muka kepada mandor-mandor kepala. Kemudian uang voorschot ini akan dibayar oleh buruh dengan mandor memotong penerimaan upah buruh pada bulan-bulan mendatang. Pembayaran upah buruh dengan menggunakan Voorschot kepada pembesar perusahaan berlaku menjelang hari raya lebaran. Biasanya para kepala mandor mengajukan pembayaran voorschot kepada pembesar perusahaan selama tiga bulan sebelum hari lebaran. Perusahaan menyetujui permintaan kelompok mandor dengan persyaratan upah buruh selama bekerja tiga bulan akan dipotong. Hari kerja buruh selama tiga bulan menjelang lebaran dipergunakan sebagai borgh.

Perusahaan pelabuhan dengan memberikan uang muka pada waktu hari raya Lebaran adalah mengikat buruh untuk bekerja tanpa upah pada bulan-bulan menjelang lebaran. Selain itu, ini memperlihatkan perusahaan melakukan campur-tangan terhadap kehidupan buruh. Campur tangan dilakukan oleh perusahaan pelabuhan agar peran mandor dalam proses kerja buruh dengan pihak perusahaan tidak semakin mendalam, paling tidak hanya sebatas rekruitment dan pengawasan buruh bekerja di pelabuhan.

2.2 Uniekampong dan Kondisi Sosial Pemukiman

Perkampungan buruh lepas di Tanjung Priok dinamakan Unie Kampoeng (UK) berdiri tahun 1919 atas prakarsa politik etis pemerintah Hindia Belanda. Beberapa perusahaan besar perkapalan dan pelabuhan Belanda terlibat dalam pembiayaan pendirian UK, antara lain Koninkljike Paakevaart Maatschappij (KPM), Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), Rotterdamsche Llyod (RL) dan Java-China-Japan Lijn (JCJL). Dasar pemikiran mendirikan UK adalah untuk menampung tenaga kerja cadangan bagi kebutuhan pekerjaan di pelabuhan, sehingga perusahaan pengangkutan dan perkapalan tidak perlu lagi mencari serta menunggu buruh-buruh pelabuhan ketika kapal membuang sauhnya didermaga. Selain itu, UK dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada empat perusahaan pengangkutan dan perkapalan tersebut di atas.

Pendirian perkampungan buruh UK yang utama adalah untuk mengontrol pasar tenaga kerja, untuk itu perlu penyediaan perumahan, obat-obatan dan bahan makanan pokok bagi buruh pelabuhan. Kapasitas bangunan UK diperuntukkan bagi 4000 buruh, setiap buruh yang tinggal dan akan bekerja di pelabuhan mesti memiliki rumah dan mendapatkan makanan serta berbadan sehat. Boleh dikatakan UK bebas dari penyakit epidemik malaria, karena sejak awal sudah diterapkan sistem pembuangan kotoran yang cukup baik. Pembangunan UK mencontoh pelabuhan Rotterdam dan Amsterdam yang mempunyai Haven Arbeids Reserve (HAR), pengumpulan buruh-buruh cadangan pelabuhan.

Selama buruh-buruh tinggak di UK mereka secara ekslusif bekerja untuk empat perusahaan pendiiri UK, tetapi mereka tidak mempunyai kontrak kerja, dan seringkali

bisa bekerja untuk perusahaan lainnya. Setelah pendaftaran buruh-buruh pelabuhan mendapatkan izin khusus untuk keluar-masuk kompleks perkampungan UK. Sedangkan status kerja buruh sebagai buruh lepas, dan mereka tetap dibawah penguasaan mandor besar dan kecil.

Pembangunan UK jelas untuk melayani kepentingan ekonomi perusahaan pelabuhan dan perkapalan Belanda; mempunyai 60 hingga 70 persen saham dalam keseluruhan pergerakan kapal di Tanjung Priok, mereka mengharapkan berkurangnya kekuatan kompetisi pada pasar tenaga kerja, sehingga dapat mengawasi perkembangan upah. Motif-motif etika yang mengembangkan awal kehidupan sosial di UK seperti lingkungan tinggal yang sehat dan makanan yang mencukupi bagi buruh pelabuhan. seruan ini menjadi kampanye penting bagi direktur UK untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja murah. Sebagaimana ditegaskan oleh direktur UK pertama “politik etis adalah perbaikan yang cerdas terhadap kondisi hidup buruh pribumi, praktis menguntungkan kita dengan penampilan buruh yang lebih baik dan lebih baik pula menjaga mereka.”

Ciri utama bangunan kompleks uniekampong nampaknya memperdaya. Kompleks bangunan bukan seperti kampung dalam pengertian separuh kota. UK pastinya mempunyai karakteristik seperti tangsi atau barak, sebagai tempat tinggal bersama buruh dalam bangunan besar, dengan ruang-ruang pribadi. Kemungkinan kehidupan komunitas lebih berkembang di UK ketimbang di barak, terutama untuk buruh-buruh yang membawa keluarganya. Dengan koelikampong KPM sangat bergembira karena beberapa buruh yang membawa keluarganya membuat stabil penyediaan tenaga kerja, mereka dapat tinggal diruangan yang memadai. Membanjirnya penduduk di UK terdiri dari banyak bujang, pemuda belum menikah, mereka berasal dari Banten bekerja di pelabuhan untuk periode yang sangat terbatas.

Separuhnya bangunan UK adalah bekas kampong buruh sebelumnya yang menjadi tempat tinggal 90 kepala keluarga bangunannya terbuat dari kayu dan bambu. Tiga tahun kemudian dibongkar didirikan UK dengan bangunan dari bata dan semen, setiap los mempunyai 56 kamar, dan seluruh areal UK mempunyai 20 los. Setiap pojok dari los terdapat empat kamar yang ditempati oleh mandor kepala berfungsi untuk mengawasi buruh. Setiap pagi direktur UK berkeliling ke setiap pojok los untuk membagikan tugas pekerjaan kepada mandor dan kelompoknya. Jarak kompleks perumahan UK ke dermaga mencapai 2 kilometer, buruh-buruh yang bekerja pagi bisa naik kapal feri kecilke tempat pekerjaan. Buruh-buruh yang tinggal di UK resminya bekerja mulai jam 8 pagi dan selesai membongkar muat kapal jam 5 sore. Sementara untuk bekerja pada malam hari dan hari minggu perlu memperoleh izin dari otoritas pelabuhan, tetapi ini hanya menjadi formalitas belaka. Banyak buruh yang bekerja lembur secara tetap untuk menyelesaikan bongkar muat kapal.

Pada tahun-tahun pertama beroperasinya UK, KPM membayar buruh tinggal di UK 45 sen, sedangkan untuk buruh yang tinggal di luar UK mendapatkan upah 75 sen per hari, jadi sebesar 30 sen dipotong untuk kontribusi rumah dan makan. Pada 1920 upahburuh telah meningkat menjadi 85 sen per hari, sedangkan untuk buruh-buruh di luar UK menerima 1, 25 gulden, serta mendapatkan satu kali makan gratis. Di tahun 1921 upah meningkat kembali menjadi 1 gulden per hari untuk buruh penghuni UK dan 1,60 gulden per hari diluar UK. Pada tahun yang sama sektor perkapalan mengalami krisis yang berakibat dengan pemotongan upah buruh pelabuhan. Upah telah direduksi menjadi 70 sen bagi buruh UK, dan tingkat upah itu tidak pernah berubah hingga 9 tahun ke depan. Pada masa depresi ekonomi malah diturunkan menjadi 65 sen bagi buruh UK dan 70 sen buruh diluar UK. Sedangkan uang kontribusi untuk makan dan

rumah tidak lagi dipungut, buruh mendapatkan bantuan makan, UK semacam jaringan pengaman bagi buruh-buruh pelabuhan selama deperesi ekonomi.

Periode 1919 hingga 1942 jumlah buruh yang tinggal dikomplek UK tidaklah menentu, tergantung dari musim dan situasi ekonomi. Selama masa sulit buruh berusaha mendapatkan tempat diperkampungan UK. Contohnya pada 1921 ketika trafik perkapalan mengalami kemerosotan UK menampung 2600 buruh sedangkan yang bekerja hanya 2000 orang. Demikian pula di masa depresi ekonomi 1930-31 UK menampung sekitar 3600 buruh yang bekerja hanya 1500 orang, buruh-buruh yang tidak bekerja untuk keperluan tinggal dan makan ditanggung oleh manajemen UK. Keadaan ini nampaknya terus berlangsung selama periode 50-an sebelum UK diambil-alih oleh tentara tahun 1957, sebagaimana dikisahkan Sarmento yang pernah tinggal di Uniekampong “sejak datang dari Solo saya langsung tinggal di Uniekampong, kalau siang hari saya ngantri nasi disitu, di Uniekampong kuli dikasih makan sebelum kerja. Jadi kalau orang belum mempunyai pekerjaan bisa mengambil nasi dari situ.”

Ketika aktivitas pelabuhan meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja semakin luas. Majikan-majikan pelabuhan mencoba memikat buruh dengan cara yang berbeda dari perusahaan lainnya. Khususnya NIKAS, perusahaan pelabuhan yang memperbaiki kapal-kapal dari luar-negeri, dan NISHM, perusahaan yang tidak hanya aktif dalam pengisian bahan bakar batu bara, tetapi juga memberikan pelayanan penggandengan kapal, sehingga persaingan menjadi alot. Di tahun 1924 kesepakatan dicapai untuk memisahkan tugas dan tidak berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan buruh. NISHM akhirnya diizinkan untuk menyewa buruh dari UK pada periode-periode tertentu, misalkan pada masa sibuk dipelabuhan.

UK juga berhasil mengatasi kompetisi antara SMN dan JCL yang mencoba memantapkan buruh pelabuhannya yang telah berpengalaman digudang khusus mereka. Buruh-buruh terbaik ditarik dari UK, yang tidak berpengalaman ditinggalkan. KPM memperketat prinsip-prinsip UK dengan memotong kegiatan individu perusahaan untuk memperoleh buruh. Setiap perusahaan diizinkan bisa membawa sekelompok kecil buruh, paling banyak 50 hingga 100 buruh, lebih dari itu harus seizin manajemen UK. KPM juga memperkuat peranan mandor dalam mengontrol buruh saat diminta bekerja oleh perusahaan pelabuhan. Dengan cara pembayaran upah yang dilakukan oleh perusahaan harus melalui mandor, pembayaran upah tidak bisa langsung kepada buruh.

Pada masa depresi ekonomi 1930, perusahaan-perusahaan pelabuhan banyak mengalami kelumpuhan, tidak mampu lagi beroperasi akibatnya pengurangan besas-besaran terhadap ongkos produksi, terutama upah buruh. Sementara itu, perkampungan UK menampung 3600 buruh dan hanya bisa mempekerjakan 1500 orang. Agar bahan makanan dan ongkos perumahan tidak terbuang dengan percuma, maka manajemen UK mengambil keputusan untuk tidak menggunakan sistem shift, tetapi sistem kelompok. Jam 11.30 siang selesai satu kelompok buruh, disusul oleh kelompok buruh lainnya hingga pukul 4.30 sore dan diteruskan oleh grup buruh lainnya hingga jam 7.30 malam dan dilanjutkan kembali oleh kelompok lainnya hingga jam 12 malam, dan kelompok terakhir meneruskan hingga pukul 5.00 pagi. Meskipun cara pembagian kerja seperti ini agak aneh tetapi berhasil menyerap tenaga kerja hingga 1500 orang per-minggu dan untuk seorang buruh mendapatkan upah 25 sen. Angka ini merupakan nilai minimal upah terendah dalam sejarah perkampungan UK.

Keadaan di UK mulai membaik pada tahun 1933 KPM dan perusahaan pelabuhan lainnya mulai berhasil memperbaiki lalu-lintas perkapalan dan pertukaran luar negeri

juga membaik, ditandai dengan gudang-gudang hasil industri perkebunan dan pertanian bersiap kembali untuk dieskpor. Perdagangan dan ekspor mulai tumbuh mencapai 19 persen ke negeri Induk, Belanda. Buruh-buruh UK menerima upah sebesar 65 sen, merupakan nilai upah sebelum terjadinya depresi ekonomi. Hasil ini akibat dari keputusan pemerintah Belanda memberikan tempat bagi hasil-hasil ekspor Hindia Belanda, juga bantuan pemerintah Belanda sebesar 25 juta gulden, bantuan untuk jaminan bagi pinjaman, terutama dipergunakan untuk dasar-dasar hak istimewa terbukanya peluang bagi pasaran negeri Belanda bagi sejumlah hasil produksi ekspor Hindia Belanda, termasuk menyerap tenaga kerja bagi pertukaran barang-barang ke luar negeri. Di tahun 1933 ke atas buruh-buruh UK begitu sibuk untuk mengangkut barang-barang ekspor yang tiga tahun mengendap digudang, mereka melakukan bongkar muat hampir 15 jam perhari, jumlah kapal berbendera Nederland yang dikelolaoleh KPM jumlah mencapai 150 kapal, rata-rata mempunyai bobot 5000 ribu ton untuk setiap kapalnya berlabuh di Tanjung Priok pada tahun yang sama. Selain itu, terdapat dua perusahaan pelayaran terpenting non Belanda yakni, Hamburg American Line (Hapag) sebelum perang Pasifik merupakan perusahaan pelayaran non Belanda terpenting ke Eropa dan Tokyo Senpaku Kaisha, perusahaan pelayaran Jepang terpenting sebelum perang.

Pada periode pendudukan Jepang kehidupan di UK begitu sulit, perusahaan-perusahaan pelabuhan hampir seluruhnya tutup dan beberapa perusahaan diambil alih oleh militer pendudukan Jepang, beberapa kapal KPM yang selamat dipergunakan untuk keperluan mesin pertempuran balatentara Jepang. Sedangkan perkampungan UK tetap dihuni oleh buruh-buruh pelabuhan, namun mereka harus bekerja rodi membongkar muat barang-barang keperluan tentara Jepang tanpa memperoleh upah. Deskripsi singkat mengenai kehidupan di UK diceritakan oleh Rjadi yang pada pendudukan Jepang berumur empat belas tahun bekerja di perusahaan Seikubu Jawa Congsokai (Perusahaan Muatan Kapal Laut), “kalau zaman Jepang tidak bisa kita jadikan ukuran untuk hidup. Zaman itu betul-betul dalam keadaan minus sama sekali. Saya pada zaman Jepang bekerja sebagai ketok-ketok kapal, kemudian sebagai bersih-bersih meja dan mengantarkan air minum teh dan kopi. Sedangkan buruh Uniekampong kerja rodi mengangkut peti-peti kemas persenjataan dan barang-barang kebutuhan Jepang lainnya. Kalau kedatangan truk-truk militer Jepang dari Singapur, pembongkarannya bisa sampai dua minggu. Buruh-buruh UK pada zaman itu tidak pernah makan nasi, kita banyak makan singkong, yang sedikit beruntung yang bekerja di kantor, kalau ada sisa-sisa nasi kita makan sisa nasi mereka.

Masa pendudukan Jepang situasi pelabuhan Tanjung Priok berubah secara menyeluruh dari kesibukan buruh-buruh memunggah perut-perut kapal perdagangan dan kapal-kapal tunda (tugboat) hilir mudik menggandeng kapal besar menjadi pangkalan pelabuhan militer Jepang. Pada Maret 1942 pelabuhan Cilacap dan Tanjung Priok digempur habis oleh balatentara Jepang, praktis perusahaan-perusahaan pelabuhan dan perdagangan Belanda melarikan diri tunggang langgang ke pelabuhan Sidney, Melbourne, Brisbane dan Fremantle Australia. Mereka juga turut serta membawa para montir kapal dan pelaut Indonesia ke negeri pembuangan Australia. Pemerintah Hindia Belanda sementara berada di Wacol, pinggiran kota Brisbane. Penguasa militer Jepang juga menebar ranjau-ranjau di sepanjang pantai kepulauan Seribu dan Tanjung Priok untuk menghadang kapal-kapal musuh yang akan masuk ke pelabuhan.

BAGIAN IIPerlawanan Buruh di Tandjung Priok

Ada pertanyaan-pertanyaan menggantung mengenai perlawanan buruh di Tanjung Priok pada tahun 30-an dan masa revolusi hingga tahun 50-an. Apa yang menyebabkan tidak ada perlawanan pada periode 20-an dan 30-an? Padahal terjadi pemberontakan kapal Zeven Proviciens (kapal Tujuh) pada 5 Febuari 1933 dalam perjalanannya ke Aceh, dan pemberontakan kapal tujuh menjadi populer dan diingat kembali pada tahun 50-an, dan menjadi simbol perlawanan Serikat Buruh Pelayaran dan Pelabuhan (SBPP) terhadap dominasi KPM. Lebih lanjut bagaimana proses terlepasnya buruh-buruh uniekampong dari kontrol para mandor? Apakah sepenuhnya mereka tidak lagi dikontrol oleh para mandor? Dan bagaimana peranan mandor pada uniekampong pada periode 60-an? Bagian dari tulisan di bawah ini akan membahas perlawanan buruh di Tanjung Priok, khususnya di uniekampong dan kaitannya cara mengorganisasi buruh lepas dari kendali para mandor.

Munculnya organisasi buruh di Tanjung Priok dan khususnya di uniekampong tidak seperti siklus matahari terbit di timur dan terbenam di barat, melainkan mempunyai proses yang cukup panjang. Pada tahun 1927-28 buruh-buruh Cina bekerja sebagai anak kapal tergabung dalam Sarekat Anak Kapal Indonesia (SAKI), kalau mereka berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok mereka tinggal sesaat di desa Tugu atau di kampung Warakas. Selain itu, SAKI bekerjasama dengan Sarekat Kaoem Chauffeur (Sopir) yang juga anggotanya peranakan Cina. Dikalangan anggota SAKI dan SKC mereka telah mempunyai kesadaran untuk membantu perjuangan rakyat Tiongkok dengan melakukan aksi solidaritas, terutama ketika gerakan di Tiongkok terpecah dua tahun 1927-28. Para anak kapal berpidato di Tandjung Priok “bedanja tanah Rusland, Tiongkok dengan tanah Djawa itoe, tanah Rusland dan Tiongkok itoe ra’jatnja roekoen, bisa mengoesir pada pemerintah, kedjadian sekarang bisa merdika (Harry A. Poeze, Dell II 1929-1930).

Kegiatan intelejen Belanda mulai mengintai aktivitas buruh keturunan Cina yang pro dengan gerakan Komunis. Dari laporan intelejen diperoleh informasi “pada malam 14 Januari 1930 ditemukan kurang lebih 100 pamflet berbahasa Cina, yang berisi slogan-slogan komunis di jalan raya Tanjung Priok (antara lain di daerah Droogdok Maatschappij. Pamflet-pamflet disita oleh polisi. Sementara didua tempat di Batavia, ditemukan kain-kain merah dengan tulisan memperingati kematian Lenin. (Harry A. Poeze Dell II 1986, 16). Bisa jadi provokasi intelejen Belanda untuk memancing gerakan kaum muda Cina totok untuk keluar dari persembunyiannya dan memperlihatkan jaringan mereka. Selain itu, ada semacam momok terhadap hantu komunisme di kepala para pejabat intelejen Belanda sejak pemberontakan nasional tahun 1926 di Jawa dan Sumatera, mereka berupaya untuk melakukan kategorisasi terhadap perkumpulan buruh sebagai organisasi radikal. Apalagi pergerakan buruh yang tumbuh di pelabuhan teramai di Hindia Belanda, tempat berputarnya devisa dan bongkar muat kapal, ini harus dicegah kalau tidak akan terjadi kekacauan ekonomi dan politik. Pemerintah Hindia Belanda juga sangat tidak menyukai Cina totok ketimbang Cina peranakan, karena Cina totok tidak pernah bisa mereka pengaruhi dan kendalikan. Cina totok ini mempunyai basis perdagangan dan keuangan di Singapura dan juga sering melakukan pelayaran ke Palembang untuk melakukan bongkar muat karet dan teh di pelabuhan Cirebon. Salah satu pesaing sengit KPM adalah Heap Eng Moh SS yang sering melakukan pelayaran Semarang, Cirebon dan Singapura dan sebaliknya untuk kepentingan raja uang Oei Tiong Ham.

Pada tahun 1919 Havenaarbeidersbond (Serikat Buruh Pelabuhan) telah berdiri di Semarang, mereka mengakui mempunyai cabang di pelabuhan lain, termasuk di Tanjung Priok, tetapi tidak ada bukti kuat atau terdengar mengenai aktivitas Serikat

Buruh Pelabuhan di Priok. Mereka juga mengakui bahwa cabang-cabangnya tidak begitu aktif, dan tidak ada dukungan substansial dari anggotanya, demikian pula dengan penggantinya Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL). Pola umum pecahnya pemogokan dikalangan buruh pelabuhan dengan peran kekuatan dari Mandor.

Meskipun para staff pelabuhan takut terhadap organisasi buruh, terutama ketika kaumnasionalis dan komunis terlibat dalam pergerakan buruh. Inisiatif untuk mendirikan perkumpulan pegawai terhenti, contohnya tahun 1930 direktur pelabuhan secara resmi melarang pertemuan-pertemuan di wilayah pelabuhan. Pada tahun 1930-an serikat buruh didirikan bagi perusahaan pelabuhan dibawah naungan Persatoean Pegawai Hindia Belanda (PPHB), tetapi tuntutannya agak praktis dan jauh dari radikal, yakni transportasi gratis bagi buruh-buruh. Demikian pula, operator-operator krani keturunan Jawa dipaksa oleh perusahaan untuk menandatangani dokumen pernyataan loyalitas terhadap majikan mereka, karena telah bergabung dengan serikat buruh.

Demikian pula ketika pecah pemberontakan Kapal Perang De Zeven Proviencien (Kapal Tujuh) Pada 5 Febuari 1933, merupakan perlawanan militer dari dalam, tidak juga mempunyai pengaruh di kalangan buruh pelabuhan UK maupun seputar Tanjung Priok. Pemberontakan awak-awak Kapal Tujuh dipicu dengan pemotongan upah dan penangkapan teman-teman mereka di Surabaya. Pemberontakan ini dengan melakukan pengambil-alihan Kapal Tujuh pada 4 Febuari malam di pelabuhan Oleleh, Aceh, ketika Komandan kapal dan para perwiranya turun ke darat. Pemberontakan dilakukan oleh awak kapal pribumi maupun Belanda, kapal dibawa menyusuri pantai barat Sumatra hingga dihentikan paksa melalui pelembaran bom dari atas pesawat udara di selat Sunda. Seluruh awak kapal Tujuh yang melakukan pemberontakan dimasukkan ke sel penjara Pulau Onrust, sekitar 40 kilometer dari Tanjung Priok. Meskipun pemberontakan ini tidak mempunyai pengaruh dikalangan buruh pelabuhan UK, tetapi pada awal revolusi hingga tahun 1950-an pemberontakan ini menjadi semangat untuk pembentukan serikat buruh pelabuhan dan pelayaran.

Zaman pemogokan dan perjuangan buruh di Tanjung Priok berbarengan dengan perebutan perusahaan-perusahaan Belanda di pelabuhan pada awal revolusi kemerdekaan, dan pembangunan serikat buruh pelabuhan dan pelayaran berkaitan erat dengan gagasan-gagasan pemimpin buruh untuk melakukan pengorganisasian buruh.

SBPP dan Dunia yang Hilang

Proses pembentukan SBPP cukup panjang yakni dari tahun 1947 hingga 1950, menurut Sukrisno langkah penting dalam membangun SBPP adalah dengan menguasai Uniekampong, tetapi untuk bisa memegang dan mengendalikan buruh-buruh UK, kami berkepentingan untuk mengontrol para mandor UK. Pada waktu itu sudah ada SBKP, dan daerah pengorganisasian pada empat dermaga dan unikampong yang menjadi basis terbesar, UK merupakan ranting terpenting SBKP. Seluruh dermaga meminta tenaga kerja dari UK, demikian pula perusahaan KPM, SMN dan RL meminta tenaga dari UK, setiap hari pengerahan tenaga kerja untuk keperluan bongkar muat kapal. Pertama kali untuk menembus UK sangat sulit menghadapi mandor-mandor kepala, mereka seperti raji kecil yang dalam waktu singkat para mandor kepala bisa membeli tanah di Kampungnya. Kemudian Sukrisno menceritakan mandor-mandor kepala mempunyai kuasa “Mandor kepala unikampong istrinya tidak ada yang satu, gadis-gadis desa sangat terhormat kawin dengan mandor, sebab mandor di unikampong

mempunyai kekuasaan yang besar. Namun, di unikampong juga mempunyai penjara untuk menghukum mandor dan buruh yang tidak patuh.” Agar bisa menembus kekuasaan para mandor kepala, kami juga mempergunakan para mandor, tetapi yang berasal dari Banten seperti Ahmad Saufan, Abdul Qufur dan Ahmad Supena. Mereka semua adalah perintis yang bisa menggabungkan buruh-buruh unikampong kedalam SBKP. Ketiga mandor ini menurut buruh-buruh UK kalau diparang tidak luka, dan mereka berhasil ditarik menjadi anggota SBKP. Pada awalnya para mandor takut menghadapi direktur UK, mereka khawatir tidak akan memperoleh upah, dan memang direktur UK menolak SBKP. Keadaan ini kemudian dihadapi dengan mencoba melakukan pemogokan dengan keyakinan pemogokan akan didukung oleh seluruh buruh Unikampong dan para mandor besar.

Agar pemogokan berhasil, para pimpinan SBKP perlu melakukan pendekatan secara personal terhadap mandor-mandor untuk tidak menggagalkan pemogokan tersebut. Pemogokan yang pertamakali terjadi dipelabuhan Tanjung Priok sejak pelabuhan tersebut dioperasikan secara modern pada tahun 1886. Riadi salah seorang pimpinan SBKP dan saat itu telah bekerja di N.V. Entriovier, perusahaan pengangkutan air bercerita:

“akhirnya secara pendekatan pribadi mandor-mandor besar kita ajak bicara, mereka juga sering dirugikan oleh perusahaan-perusahaan pelabuhan, terutama dalam pengupahan. Kita dekati secara pribadi, kita ajak omong, ya ini tidak bisa kalau mau diselesaikan begini? Ini perlu persatuan. Kita harus mempunyai serikat buruh. Percayalah kita tidak akan merugikan bapak mandor, yang penting buruh bapak bisa bergabung dalam SBKP. Siapkan tuntutan bersifat umum, kita ajukan, nanti kita yang maju. Nah, kita yakinkan lama-lama dia yakin juga bahwa kepentingan dia tidak kita rugikan, kepentingan dia tidak kita ganggu, biar saja dia mau bayar kepada buruh, dia mau mengambil dari tiap buruh umpamanya satu rupiah, dua rupiah biar saja, yang penting buruhnya tau bahwa gajinya dikurangi sama mandornya. Tetapi secara berserikat dia tidak menganggu kita. Lama-lama kita jalin hubungan pribadi. Pokoknya dari sekian banyak pimpinan serikat buruh, siapa kira-kira yang bisa menghubungi secara pribadi, entah seminggu sekali, dua hari sekali ketemu sama mandor-mandor kepala untuk diajak omong. Lama-lama dia mau, bahwa kita tidak mengurangi haknya, yang penting kita bertujuan bagaimana supaya hak buruh ini tidak dikurangi oleh pengusaha.”

Para pimpinan SBKP menjalin hubungan dengan para mandor kepala adalah senjata ampuh untuk mendobrak rezim pelabuhan Tanjung Priok. Walaupun relasi ganjil pimpinan serikat buruh harus bekerjasama dengan orang-orang yang mengambil keuntungan dari nilai bekerja buruh. Relasi antara pimpinan serikat buruh dengan para mandor kepala terus berlanjut dan harmonis. Sejak peritiwa pemogokan, hampir rata-rata mandor kepala masuk kedalam tubuh SBPP.

Pemogokan ini berlangsung selama awal bulan Febuari 1950 bertepatan dengan pemberontakan kapal De Zeven Proviencien pada 5 Febuari 1933. Pemogokan ini menjadi momentum penting bagi pembentukan SBPP, pemogokan yang melibatkan sekitar 40.000 buruh pelabuhan, yang terdiri dari tiga dermaga dan Unikampong. Seluruh dermaga mengalami kelumpuhan, hampir selama satu minggu penuh buruh-buruh Unikampong dan buruh yang tinggal luar Unikampong tidak melakukan aktifitas bongkar muat terhadap kapal-kapal yang berlabuh. Menurut Sukrisno, peranan

mandor-mandor dalam pemogokan ini sangat penting, mereka sebelumnya begitu patuh terhadap tuan dan perusahaan pelabuhan Belanda, sekarang mereka membebaskan buruh-buruh dari ikatan dan langgam kolonial, seperti perlawanan dari dalam yang dilakukan oleh awak-awak kapal De Zeven Proviencien. Namun tidak seluruh mandor kepala beralih ke kubu SBKP/SBPP, mandor kepala yang memegang buruh cukup besar dan mempunyai status agen perusahaan tetap berpihak kepada perusahaan Belanda. Setidaknya setelah terjadi pemogokan tersebut terjadi perimbangan kekuatan terutama di Unikampong, buruh-buruh pelabuhan bisa mengajukan tuntutan kenaikkan upah, permintaan pakaian seragam dan tunjangan kesehatan. Sebelum pemogokan seluruh tuntutan hanya diajukan melalui mandor, seringkali insiatif untuk menuntut hak mereka juga berasal dari mandor. Seakan-akan buruh-buruh Uniekampong baru menemui harkat dan identitas dirinya yang mempunyaisejarah dan pengalaman bersama dengan buruh-buruh lainnya. Dengan mandor kepala masuk kedalam keanggotaan SBPP, maka seluruh buruh pelabuhan yang tinggaldi unikampong juga menjadi anggota serikat buruh.

Pemogokan ini terjadi untuk pertamakali dan melibatkan 40.000 kaum buruh, berlangsung selama tiga belas hari dengan tuntutan kenaikkan upah dan pengakuan serikat buruh oleh perusahaan-perusahaan pelabuhan Belanda. Pemogokan yang cukup panjang dan melelahkan, membutuhkan energi, persiapan serta dukungan dari segenap buruh pelabuhan. Untuk dapat menghasilkan buah dalam pemogokan tersebut menurut Riadi penggeraknya adalah:

“Kita bilang kepada anggota-anggota serikat buruh pemogokan bukan jalan yang terbaik bagi kita, tapi bagaimanapun juga harus kita tempuh, karena tidak ada jalan lain. Jadi dengan bagaimanapun kita tanggung resikonya itu semua. Tapi satu hal yang kita minta pada saat itu para anggota harus disiplin. Disiplinnya begini kita tentukan pos-pos dimana tempat tertentu mereka tiap hari, tiap jam berkumpul disitu, kiita melakukan orasi untuk menjelaskan apakah perkembangan kita ada kemajuan atau tidak. Jadi satu tempat umpamanya sebagian buruh yang tinggal di uniekampong berkumpul di stasiun kereta-api, yang di Cilincing tinggal dirumah saya. Itu setiap pagi selama tiga belas hari, setiap pagi kita sebagai pimpinan datang ke tempat tersebut ada 5 orang omong dengan 5 orang ada 10 orang omong dengan 10 orang. Nanti yang 10 orang menyebar kepada buruh yang lain. Misalkan kabar kita hari ini majikan masih belum memberikan jawaban. Jadi untuk mengetahui perjuangan kita, saudara-saudara hari jam 9.00 hingga 10.00 pagi harus tunggu di masing-masing tempat yang sudah ditentukan. Kita akan datang dan akan memberitahu perkembangan, setiap hari sampai tiga belas hari. Dan itu ternyata membawa proses pendidikan yang baik juga. Jadi semangat kaum buruh itu semakin berkobar. Sampai kita mendapatkan jawaban pasti dan tuntutan kita diterima, kita mengadakan pesta dari kantor serikat buruh sampai ke pelabuhan.

Pemogokan buruh pertamakali dalam era paska kemerdekaan mewujudkan tuntutan kenaikan upah dan pengakuan SBKP sebagai serikat kaum buruh pelabuhan. Sulit untuk membayangkan pimpinan serikat buruh bersama anggota mempunyai gagasan berkumpul, menyebarkan informasi kepada buruh yang lain dan mengatur irama protesterhadap perusahaan-perusahaan pelabuhan. Cara kerja seperti ini tidak pernah mereka pelajari dan praktekan pada periode sebelumnya. Pemogokan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota serikat buruh ini seperti untuk menggempur penjajahan,

mereka menginginkan pekerjaan dengan upah, makanan dan tempat tinggal yang lebihbaik. Upah yang rendah, pola konsumsi yang buruk dan sistem jam kerja panjang adalah identik dengan rezim kolonial, dan rezim ini perlu diruntuhkan untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Lebih dari itu, cara baru dari semangat revolusi adalah setiap konflik antara buruh dengan perusahaan harus ditempuh dengan perundingan, masing-masing pihak patut diwakili oleh lembaga untuk melakukan perundingan dan hak-hak dasar untuk berorganisasi. Pada periode sebelum perang, buruh-buruh pelabuhan inisiatif dan suaranya berada ditangan mandor, sedangkan mandor harus patuh terhadap peraturan perusahaan. Setelah pasca revolusi, buruh pelabuhan tergabung dalam serikat buruh, demikian pula mandor juga masuk kedalam tubuh SBPP organisasi yang memayungi hak-hak dasar pekerjanya terhadap perusahaan pelabuhan. Dengan pengakuan SBPP setiap konflik antara buruhdan majikan, maka SBPP yang akan mewakili buruh pelabuhan dalam perunding dengan organisasi perusahaan pelabuhan, tidak ada lagi perlakuan untuk menghancurkan gagasan kemajuan dari kaum buruh seperti yang dilakukan terhadap buruh-buruh kapal de Zeven Proviencien pada masa penjajahan kolonial.

Walaupun telah terbentuk organisasi modern yang mewakili klas buruh pelabuhan di Tanjung Priok, sistem hubungan kerja annemer atau mempergunakan jasa mandor kepala untuk memperoleh tenaga kerja dan sebaliknya buruh memberikan uang kompensasi atas jasa mandor tetap berlangsung di kawasan dermaga Tanjung Priok. Menurut Sarmanto yang telah aktif sejak tahun 1950 dalam tubuh SBPP, bahwa kami belum mempunyai prioritas untuk menghapuskan hubungan kerja annemer di pelabuhan, dan hubungan kerja ini begitu rumit melibatkan sanak keluarga, kampung dan hubungan kerja yang telah berjalan puluhan tahun. Kemungkinan sistem hubungan kerja annemer ini pula yang bisa mempertahankan uniekampong sebagai tempat penampungan buruh-buruh kasar pelabuhan di Tanjung Priok.

Pada awal Febuari 1950 setelah paska pemogokan di Tanjung Priok upah buruh pelabuhan sudah mencapai f. 130,- dengan pertukaran kenaikan barang yang tajam. Pada satu pihak, pegawai-pegawai KPM, SMN dan KRL dipungut pula uang pajak dari upah mereka. Di pihak lain, buruh-buruh harian lepas UK memperoleh upah sebesar f.100 dengan memperoleh bonus dengan peraturan khusus, dalam pengertian kelompok buruh bisa menyelesaikan bongkar muat dalam satu minggu dengan kapal berbobot 5000 ton. Di tahun yang sama volume peredaran uang jauh melebihi pasokan barang dan jasa. Sedangkan produk kebutuhan pokok dalam negeri seperti beras belum berjalan normal, jatah beras didistribusikan melalui pos-pos dermaga Tanjung Priok dengan kupon, penjualan cara ini sangat terbatas jangka waktunya. Keadaan ini juga diperburuk dengan defisit anggaran republik yang berakibat perlu mengubah nilai rupiah terhadap mata uang asing. Para pengusaha impor telah menahan distribusi kebutuhan pokok sebelum republik menentukan mata uang rupiah terhadap kurs uang asing.

Pemilu 1955 dan Nasionalisasi Perusahaan

Pada dekade 50-60 perjuangan SBPP terkait dengan dua peristiwa penting. Pertama adalah (Pemilhan Umum) pertama yang berlangsung pada tahun 1955. Kedua, pada tahun 56-57 berlangsung nasionalisasi perusahaan yang melibatkan segenap buruh pelabuhan di Tanjung Priok. Keberhasilan kedua peristiwa ini tidak terlepas dari kekuatan besar buruh yang terorganisir didalam SBPP.

Pemilu pertama 1955 adalah untuk memilih anggota parlemen. Sekitar 40 partai politik

mengikuti perebutan kursi di parlemen, tetapi dalam kenyataannya dari 40 partai yang ikut pemilu hanya 13 partai yang memperoleh kursi, sedangkan sisanya hanyalah partai gurem. Partai pemenang Pemilu secara keseluruhan adalah Partai Nasional Indonesia, sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan tempat keempat. Akan tetapi untuk suara pemilihan lokal belum tentu dimenangkan oleh PNI, sebagaimana yang terjadi di Tanjung Priok pemenangnya mutlak adalah PKI. Kemenangan PKI atas pemilu pertama diwilayah pelabuhan tidak terlepas dari peranan SBPP dalam memberikan dukungan kepada PKI. Selain itu, Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama, maka untuk pemilihnya diberikan penjelasan sangat terinci dan teknis agar tidak mengalami kesalahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Selamet yang pada berlangsungnya Pemilu pertama berperan sebagai panitia Tempat Pemilihan Suara di wilayah Cilincing:

Dulu karena pemilu pertama ya jadi suasananya seperti mencekam rakyat belum mempunyai pengalaman dengan pemilihan umum itu kesatu. Kedua, antusiasnya ada tetapi pengalamannya belum ada, jadi takut khawatir salah, atau macam-macam. Karena itu tugas panitianya pada waktu itu betul-betul memberikan pengarahan detail ya sampai kepada soal teknisnya, saudara-saudara harus begini, begini karena pada waktu itu dianggapnya masih pertama belum mempunyai pengalaman. Kalau dulu mencekamnya yaitu belum mempunyai pengalaman tapikita harus melakukan itu.Jadi terpaksa yang menjadi panitia pada waktu itu tugasnya betul-betul berat, beratnya apa begitu serine bunyi menandakan jam tujuh pagi mereka sudah mengumpulkan orangnya, terus pidato dia menjelaskan gitu. Menjelaskan nanti caranya begini antri disini saudara dikasih ini terus dibuka begini terus kita coblos begini setelah itu tutup lagi yang rapi termasuk kesalahan-kesalahannya jangan sampai dilakukan. Pokoknya segala persoalan teknisnya dijelasin, sampai sudah jelas, jelas nggak ada pertanyaan. Kita bisa mulai, ya dimulai ternyata memang betul-betul pelaksanaannya sukses.

Dalam pemilu ini serikat buruh juga memberikan penjelasan kepada anggota-anggotanya bahwa yang dipilih adalah bukan serikat buruh, tetapi partai politik. Pemilumerupakan ujian bagi serikat buruh, dalam pengertian untuk memandang apa sebenarnya aspirasi politik dari kelas buruh sendiri. Pada pihak lain, serikat buruh perlu menahan diri untuk tidak mengarahkan aspirasi dari pilihan para anggotanya. Tugas serikat buruh hanya memberikan pengarahan teknis pemilu, sebagaimana dijelaskan kembali oleh Selamet:

Dulu pada waktu pemilu pertama dipelabuhan waktu itu juga diadakan latihan-latihan gitu ya. Jadi kita seperti saya katakan tadi, kita baru pertamakali, jadi serikat buruh pada waktu itu juga mempunyai tugas, dia memberikan pengarahan juga kepada anggota-anggotanya, jadi nanti saudara-saudara pada tanggal sekian kita akan mengadakan pemilihan umum caranya begini-begini, dijelaskan juga secara teknis, kesatu. Kedua, saudara itu memilih partai, bukan memilih organisasi. Jadi terserah saudara-saudara mau memilih partai yang mana? Cobloslah tanda gambar itu. Nah kita bikin kartu dari panitia pemeilihan umum. Nah kita bikin latihan-latihan di perusahaan-perusahaan, nah nanti saudara-saudara menerima kartu seperti ini. Nah nanti coblosnya seperti ini mana partai yang saudara pilih. Jadi waktu itu kita mempunyai tanggung jawab kaum buruh itu mengerti, tugas politiknya

dia mengerti dalam menghadapi pemilihan umum. Pada waktu itu muncul Partai Komunis Indonesia yang mungkin orang-orang lain tidak menduga gitu bahwa partai PKI ada yang memilih, ternyata yang memilih itu cukup memadai sehingga sampai pada waktu itu, Soekarno harus mengakui hasil pemeilihan umum iti, jadi PKI termasuk nomer tiga pada waktu itu, dari situ muncul NASAKOM.

Dalam Pemilu pertama itu, PKI tampil sebagai empat besar secara nasional dan kedudukan pertama untuk di Tanjung Priok. Kemenangan PKI ini sebenarnya tidak terlepas dari peran aktif dari mandor-mandor uniekampong. Mandor-mandor ini secara langsung mendorong buruh-buruh yang dalam pengawasan mereka untuk memilih PKI, sebagaimana dituturkan kembali oleh Selamet:

Mandor-mandor itu dia memegang peranan juga, sebab dia memberikan pengarahan juga kepada anak bawahannya. Sebab pada waktu itu kuli-kuli Gudang Baru/Uniekampong, mereka mengganggap mandornya itu sebagai pemimpinnyalah gitu yang harus didengar dan harus dituruti, ini kesatu. Kedua, kerja tidak kerjakan tergantung mandor, kalau ada buruh yang melawan dia tidak dikasih kerjaan nanti. Jadi mau tidak mau dia istilah Jawanya memanut gitu ya, turutlah. Mereka memang berperanan mandor-mandor itu seperti jurukampanye nggak resmi, seperti mereka katakan ya kita harus pilih partai mana yang bela kita dipelabuhan kira-kira gitu, yang sering bela kita dipelabuhan, dia ngomong sama anak buahnya begitukan. Itu yang saya kira, termasuk saya pribadi kagum, kagumnya tidak ada cerita, tidak ada apa. PKI bisa masuk partai nomer tiga. Sama sekali tidak diduga yang selama ini tidak pernah kita lihat, kan selama ini yang kita lihat Kepala Banteng, PNI.

Dalam Pemilu 1955, nampak politik aliran masih cukup berperan dari masing-masing pemilihnya. Hal ini cukup terlihat ketika mandor-mandor di Tanjung Priok memerintahkan kepada buruh-buruh bawahannya untuk memilih Partai Komunis Indonesia. Hasil Pemilu September 1955 di Tanjung Priok dimenangkan oleh Partai Komunis Indonesia dengan memperoleh suara 14.307 dari 92 TPS. Keadaan ini akan menambah ketegangan antara pimpinan militer dan parlemen. Pada satu pihak untuk meredam ketegangan ini maka Soekarno dari hasil Pemilu melontarkankembali NASAKOM sebagai politik nasional. Di pihak lain posisi pimpinan pusat tentara diperkuat oleh pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember 1957.

Pengambil-alihan perusahaan Belanda atau nasionalisasi perusahaan berlangsung sangat alot, terutama di pelabuhan Tanjung Priok, karena jaringan pelayaran antar pulau telah lama dikuasai oleh KPM. Selain itu jaringan annemeer di pelabuhan Tanjung Priok sedikit banyak masih dikontrol oleh KPM, meskipun jaringan tersebut sudah terbatas ruang geraknya, karena peran SBPP begitu kuat dalam merangkul kepala-kepala mandor kedalam aktivitas perburuhan pelabuhan. Untuk menghadapi keadaan itu, perusahaan bongkar muat KPM memanfaatkan persoalan ethnis di pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai contoh, pada bulan April 1956 buruh-buruh Uniekampong menolak untuk membongkar kapal-kapal, buruh-buruh berasal dari Bugis yang tinggal diluar Uka bekerja di pelabuhan untuk membongkar kapal KPM, namun tindakan KPM ini tidak berjalan karena yang mau bekerja hanya segelintir buriuh. Ditambah pula yang menjadi persoalan utama adalah ketika SBPP menghadapi pimpinan kerja atau staff di perusahaan-perusahaan pengapalan Tanjung Priok sebagaimana yang dituturkan oleh

Selamet:

Pimpinan kerja, pimpinan kerja di tingkat atas gitu, staff itu maksudnya. Justru di employee itu yang kita bilang “saudara masih mau kerja, kalau mau masih kerja terus, order-order terus dijalankan, kita bantu dari belakang saudara-saudara. Tapi kalau sudah tidak mau kerja, saudara minggir saja” tapikan employe-employe orang Indonesia. Indonesia tapi ada suku Ambon, ada suku Timur. Pada waktu itu yang dipercaya sama Belanda kan suku-suku itu. Ya gitu. Jarang ada staf yang Jawa, itu jarang. Itu kenyataannya ya. Entah Belanda nganggap suku itu paling nggak mau dipengaruhi atau gimana nggak tahu ya, tapi yang banyak di situ Ambon, Manado, Bugis dan Flores.

KPM juga berusaha membangun serikat buruh yang bernama Serikat Buruh KPM (SBKPM) namun ini terbentur dengan tidak adanya basis anggota cukup kuat dan akhirnya bubar begitu saja. Politik perusahaan pengapalan untuk melakukan pemecah-belah perjuangan buruh pelabuhan senantiasa kandas, hal ini dikarenakan kuatnya SBPP dipelabuhan Tanjung Priok. Hampir seluruh penduduk dewasa di pelabuhan menjadi anggota SBPP dan mereka sudah begitu ahli menolak siasat perusahaan untuk memperkerjakan etnis tertentu di dermaga.

Ketika nasionalisasi perusahaan dilancarkan, uniekampong juga mengalami perubahan pengelolaan terutama dalam pemungutan uang kompensasi dari upah buruh kepada uniekampong. Uang kompensasi untuk uniekampong yang sebelumnya ditentukan oleh direktur unikampong berpindah kepada serikat buruh. Perubahan ini diceritakan oleh Martadi bekas salah seorang pimpinan SBPP:

Uniekampong membikin...serikat buruh uniekampong tampil bersama-sama dengan pimpinan uniekampong ikut ngatur. Mereka ikut mengelola yang tadinya sebagian diambil keuntungan dari perusahaan. Umpamanya gaji buruh dari perusahaan 20 misalnya diberikan kepada buruhnya cuma 15, yang 5000 masuk ke uniekampong untuk ini, untuk ini macam-macam. Nah itu serikat buruh ikut masuk dikurangi jangan sekian, ambil saja 3000 yang 17.000 diberikan kepada buruh. Nah itu bentuk-bentuk menghilangkan penghisapan itu. Nanti yang mengelola serikat buruh juga masuk, ikut memimpin maksudnya.

Pengambil-alihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Tanjung Priok dilakukan oleh buruh-buruh pelabuhan dan SBPP mempunyai peranan besar dalam politik nasional ini. Selain serikat buruh berperan dalam ambil-alih, kementerian Perhubungan Laut sebagai koordinator dalam aksi nasionalisasi di pelabuhan dan kantor pusat KPM.

“Nasionalisasi perusahaan dalam mendukung seruan Bung Karno melaksanakan Trikora jadi sebelum ayam berkokok tahun 1962 Irian Barat harus masuk Indonesia. Di situ kita di SBPP mau tidak mau harus mengambil peranan juga. Kita mengajukan surat kepada menteri perhubungan laut yang mengorganisir kita adalah menteri perhubungan laut. Sebab dulu Kementerian Perhubungan dibagi tiga; laut, darat dan udara. SBPP menyerukan sita perusahaan-perusahaan Belanda, kita di serikat buruh dan kaum buruh sanggup untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu, itu pernyataan konkritnya kepada pemerintah”.

Perusahaan-perusahaan Belanda tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun mereka sulit untuk mendapatkan tenaga kerja bongkar muat, terutama untuk memperoleh buruh dari Uniekampong secara tetap perusahaan-perusahaan asing mengalami kesulitan. Untuk menghadapi hal ini mereka menggunakan annemer-annemer diluar Uniekampong untuk mencari tenaga kerja, sebagaimana diceritakan oleh Selamet:

Di samping Uniekampong terdapat tenaga-tenaga kerja dan annemer-annemer diluar Unikampong yang jumlahnya jauh lebih besar dari Uniekampong ya mereka melalui itulah. Dia tugaskan untuk cari annemer A, B dan C untuk mencari buruh-buruh bongkar muat. Mereka iming-imingkan hadiah atau bisnis atau persenan. Bisa nggak mencari buruh ini sekian. Kalau saya perhatikan dari annemer itu pada umumnya saya perhatikan dari annemer itu kedaerahannya, umpamanya saya dari daerah Serang saya giring dia semua kemari suruh jadi tenaga kerja, orang Balaraja, semua orang Balaraja.

Perusahaan-perusahaan pengapalan asing masih bisa bertahan untuk melakukan bongkar muat dengan memperoleh tenaga kerja dari luar uniekampong. Namun semenjak 3 Desember 1957 ketka gedung-gedung KPM dikuasai dan diambil alih oleh buruh-buruh pelabuhan, direktur KPM yang telah melarikan diri ke Singapura mengumumkan bahwa kapal-kapal KPM tidak menuju ke pelabuhan-pelabuhan nusantara, terutama ke Tanjung Priok karena terjadi pemogokan besar. Dan diharapkan kapal-kapal yang sudah memasuki perairan nusantara untuk kembali atau berlabuh ke pelabuhan negara asing terdekat. Sementara itu serikat-serikat buruh seperti SBPP mulai menduduki perusahaan-perusahaan pengapalan besar:

kami melakukan aksi penempelan Milik RI. Milik RI. Belanda-Belanda takut untuk masuk ke pelabuhan hingga akhirnya mereka pada pulang ke negeri Belanda. Perusahaan tidak stagnan jalan terus yang mengatur kita sendiri. Barang dikirim keluar dan barang masuk, yang menjadi krani dan klerk biasa saja. Yang penting adalah employee-employeenya, pimpinan kerja ditingkat atas. Justru pada employeenya kita bilang, saudara masih mau kerja tidak, kalau mau masih kerja terus. Kita akan bantu dari belakang. Employee-employee ini terdiri dari orang Ambon dan Menado, jarang pimpinan staf dari Jawa, ini kenyataannya”.

Serikat buruh pada era tahun 50-an dan 60an mendapatkan dukungan kuat dari para anggota serikat buruh dan kelas buruh sangat bergantung dengan serikat buruh dalam menuntut kenaikan upah maupun tuntutan kesejarahteraan lainnya. Bisa jadi tanpa serikat buruh, buruh-buruh bongkar muat sulit untuk mendapatkan upah yang layak maupun memperjuangkan hak-hak buruh yang dilanggar oleh perusahaan. Selainitu, serikat buruh pada saat itu mempunyai rasa kebangsaan yang cukup kuat. Keadaan ini diceritakan oleh Martadi:

Begini pada waktu kaum buruh menghadapi masalah, katakanlah tentang upah, yang pertama tentang upah. Sebab ingatan saya, sebab setiap tahun itu ekonomi kita tidak menurun malah naik. Jadi mau tidak mau upah ikut menyesuaikan. Untuk menyesuaikan ini saja perlu perjuangan, belum di atasnya itu. Baru menyesuaikannya saja butuh perjuangan. Nah itu serikat buruh yang paling berani memperjuangkan adalah serikat buruh SBPP. Kalau buruh mengatakan kalau bukan SBPP

tidak beres begitu. Ada beberapa serikat buruh tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa kalau sudah begitu. Kita bisa mengadakan aksi pemogokan. Berani, karena kita membela kebenaran. Resikonya kita pada waktu itu kita siap ditangkap. Negara kita pada waktu itu mau mengerti, bagaimana kita bisa hidup. Nah kita minta dengan baik-baik mereka tidak mau mengerti. Kaum buruh senjatanya hanya cuma itu doang. Cuma satu, kita tidak mau kerja. Padahal itu senjata yang paling berbahaya buat kita. Kaum buruh sudah tidak kerja gitu, sudah tidak makan resikonya, hanya itu senjatanya satu-satunya. Sekarang tinggal pemerintah sebagai orang yang melindungi antar keduanya ini. Bagaimana sikap pemerintah sekarang, mau memihak sana atau sini. Kami sudah menggunakan senajata kami ini, kalau nggak diterima kita berhenti, nggak makan. Tetapi kita diterima kita kerja lagi mungkin kerja kita lebih giat lagi daripada yang kemarin. Akhir-akhirnya pemerintah mau menuruti kita, menang SBPP mulai disitu. Pokoknya kalau serikat buruh sudah berhasil memperjuangkan nasibnya satu saja nggak banyak-banyak pengaruhnya luar biasa. Sampai kita sendiri kewalahan untuk menampung permintaan-permintaan mereka. Sebab pengaruhnya aksi pemogokan itu sendiri disamping kita bertambah pengalaman. Bagi pengusaha-pengusaha sebagai suatu pukulan. Mereka takut kalau urusannya kayak dia lagi. Jadi kalau buruh sudah mulai minta mereka sudah mulai buru-buru apa ini, selesaikan, nah itu pengaruhnya.

Pengambil-alihan perusahaan-perusahaan asing disekitar pelabuhan oleh buruh-buruh pelabuhan meskipun berjalan dengan lancar, namun untuk dikemudian hari perusahaan-perusahaan itu dikuasai oleh militer. Pada awalnya pihak militer hanya melakukan penugasan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sebelum melakukan langkah pengambil-alihan. Pihak militer melakukan pengambil-alihan karena lebih mempunyai kemampuan dalam menata administrasi pelabuhan. Tingkat hirarkhi militer dalam penguasaan perusahaan asing ditentukan berdasarkan jumlah buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan mulai ketegangan antara serikatat buruh dengan militer. Keadaan ini diceritakan oleh Selamet yang saat itu pemimpin SBPP untuk seksi PN Jakarta Llyoid:

Setelah kita ambil alih mungkin Belanda masih menghitung, kalau kita ngotot perusahaan kita yang asetnya sekian besar akan hilang. Akhirnya mereka angkat tangan, tetapi sebelum mereka angkat tangan perusahaan-perusahaan yang kita ambil alih ini militer mulai mengincar juga, pada waktu itu Nasution yang masih jadi KSAD-nya. Dia membikin satu program yang diberikan kepada bawahannya pada perusahaan Belanda yang diambil alih ini dalam penugasan, pengawasan dan pengambil-alihan. Setiap perusahaan itu minimal pangkatnya Letnan dua, ada yang Kapten, dan kolonel dilihat besarnya perusahaannya. Kalau perusahaan saya pekerja jumlah buruhnya hanya 90-100 orang ditaruh Letnan Dua. Kita dalam pusaran iklim politik tersebut mau-tidak mau kita juga terpengaruh. Pengaruh itulah yang harus kita selesaikan, kalu tidak akhirnya seperti sekarang ini. Reaksi dari kaum buruh samasekali tidak ada, hal ini dimungkinkan tidak ada dukungan dari pimpinan serikat buruh, partai politik dan juga Soekarno. Akibatnya program Nasution mulus berjalan. Penugasan perwira tersebut, kemudian pengawasan dan terus pengambil alihan sekaligus. Setelah dikatakan selesai pengambil-alihan, diambil-alih dia yang mewakili kita dan militer yang menjadi direkturnya. Baju hijaunya

dibuka ganti pakai dasi. Jadi sekarang serikat buruh langsung berhadapan dengan militer. Misalnya apa saudara-saudara, kebutuhan saudara? Ini pak, ini pak, ini pak gitu kan. Wah nggak bisa ini, nggak bisa, nggak bisa. Tetap saja akhirnya kita bertengkar sama mereka gitu. Dilarang sudah pemogokan dianggap apa, dianggap mengganggu pemerintah ya. Mereka terus langsung mebikin peraturan-peraturan. Serikat buruh, larangan-larangan dan sebagainya. ”

Piimpinan serikat buruh pelabuhan dan pelayaran ikut terbawa dalam suasana dan iklimpolitik persatuan yang dicanangkan oleh Soekarno. Mereka diminta untuk bekerjasama didalam Dewan Perusahaan untuk menghadapi imprealisme. Dewan perusahaan adalah semacam “kapal” yang dikemudikan secara bersama-sama baik oleh militer maupun sipil. Sementara itu pemimpin serikat buruh yang duduk sebagai anggota Dewan Perusahaan sibuk untuk melakukan pengawasan terhadap produksi perusahaan, sedangkan pekerjaan mengurus basis mulai terbengkalai. Keadaan ini dikarenakan pemimpin serikat buruh yang duduk dalam Dewan Perusahaan harus membaca laporan-laporan produksi perusahaan, dan ini tidak dikuasai oleh mereka. Pimpinan serikat buruh tidak mempunyai pengalaman dalam mengelola urusan hitunganperusahaan.

Meskipun sudah nampak ketegangan antara serikat buruh dengan militer dalam pengelolaan perusahaan pengapalan pelabuhan. Persoalan utama yang dihadapi oleh republik adalah menyingkirkan operasi KPM dari perairan dan pelabuhan Indonesia. Pada paruh kedua tahun 1950-an pemerintah melakukan tekanan terhadap KPM dan jaringannya, termasuk perusahaan internasional Belanda, seperti Stoomvaart Maatschappij Nederlands (SMN) dan Rotterdamsche Llyoid (RL). KPM juga bekerjasama dengan perusahaan eksport-impor, dikenal sebagai the Big Five: “Internatio, “Borsumij”, “Jacoberg” (Firma Jacobson van den Berg), “Lindeteven Stokvis”, dan Geo. Wehry”. Seluruh anggota Big Five mempunyai dermaga gudang sendiri diseluruh pelabuhan nusantara. Sebaliknya Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebagai pendatang baru sangat sulit untuk masuk kedalam jaringan pelayaran internasional Belanda. Untuk itu pemerintah melakukan pemotongan jaringan perdagangan luar-negeri dan perusahaan pengapalan mancanegara, pemerintah mengambil-alih seluruh perusahaan angkut-muat di Indonesia dan membiarkan orang-orang Indonesia untuk terlibat dalam usaha ini. Untuk tujuan ini dikeluarkannya peraturan pemerintah N0. 61/1954. Peraturan ini memisahkan fungsi antara transportasi laut dan transportasi bongkar muat dipelabuhan yang dikelola oleh perusahaan Indonesia. Peraturan ini jelas dengan tujuan menyingkirkan dominasi asing pada usaha pengapalan dan bongkar muat di pelabuhan Indonesia.

G-30-S dan Kesudahannya

Dalam pembahasan tentang peristiwa G 30 S di Tanjung Priok pertamakali perlu dibahas mengenai “bunyi” peristiwa tersebut dikalangan anggota serikat buruh. Bunyi disini adalah untuk mempertanyakan dari media apa buruh-buruh mengetahui peristiwapenculikan enam Jendral dan satu perwira menengah? Kemudian apa yang mereka lakukan setelah itu? Dan yang juga penting adalah cara penangkapan terhadap buruh-buruh pelabuhan oleh aparat militer? Lantas bagaimana keadaan pelabuhan Tanjung Priok sesudah serikat buruh pelabuhan dan pelayaran dihancurkan? Dan apakah pola hubungan kerja mengalami perubahan? Seperti apa sosok titik balik relasi sosial di pelabuhan?

Menjelang satu minggu pecahnya peristiwa tragedi nasional Gerakan 30 September

1965 keadaan dipelabuhan Tanjung Priok dan perumahan komplek Uniekampong berjalan relatif normal. Kapal-kapal masuk dan bersandar dipelabuhan, dan buruh-buruh bongkar muat bekerja seperti biasanya dalam pengawasan mandor. Keadaan ini dikisahkan oleh Sarmanto:

Suasana biasa-biasa saja tidak ada persoalan apa-apa. Sedang dikantor nggak ada apa-apa. Orang saya ditugasi ke Sukabumi. Peristiwa pecah saya di Sukabumi, saya dengar di Radio. Tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada takut, tidak was-was, orang waktu kita mau berangkat tidak ada apa-apa. Juga dipelabuhan tidak ada persoalan apa-apa. Seminggu kemudian semua orang SBPP, kepala-kepalanya, kepala-kepala cabang diambilin semua. Didatangi kerumah-rumahnya. Kalau saya dulu diambil dikantor. Alasannya karena kamu itu SBPP, kamu anak buah PKI. Jadi prosesnya kita tidak mengerti. Seperti kawan-kawan saya pada keluar nggak salah, tapi kalau sudah ditahan 4-5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bagaimana? Artinya sudah pada hilangkan. Di uniekampong semua orang yang namanya mandor satu sudah habis. Sampai mandor kecil yang bawa 12 orang itu, itukan satu mandor, itu saja sudah hilang. Sementar itu pelabuhan macet, satu bulan macet. Bongkaran itu satu bulan satu kapal, biasanya paling lama lima hari.”

Pada saat terjadinya peristiwa G-30-S 1965 dengan melakukan penculikan enam Jenderal dan satu perwira menengah, banyak kalangan di sekitar pelabuhan Tanjung Priok mendengarnya dari berita Radio. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki pesawat televisi masih sangat minim, bahkan hampir tidak ada yang memilikinya. Sedangkan pada tanggal 1 Oktober hampir seluruh suratkabar terbit dan baru pada sore hari dilakukan pembereidelan terhadap seluruh terbitan suratkabar. Keadaan penerimaan sumber informasi ini diceritakan oleh Selamat Koesnadi:

Berita pertama saya dengar dari Radio. Pada waktu itu pemilik televisi belum ada, sedikit sekali dah yang punya televisi, paling satu dua orang. Jadi kita belum bisa ikut dari gambar berlayar kaca itu belum. Radio penyiarannya yang cepat diterima. Setekah itu, keesokan harinya baru suratkabar.

Setelah mendengarkan informasi mengenai gerakan 30 September pimpinan-pimpinan serikat buruh di Tanjung Priok mulai merasa tidak tenang. Mereka mulai merasa perlu melakukan sesuatu. Perasaan yang tidak tenang dikalangan pimpinan serikat buruh lebih disebabkan sebelum peristiwa G30S terjadi aktifitas serikat buruh yang berafiliasi dengan dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) sangat menonjol dalam membela hak-hak kelas buruh, sebagaimana dituturkan oleh Martadi yang pada saat itu sebagai pimpinan seksi SBPP pada PT Entrovier dan pengajar pendidikan buruhdi SBPP:

Pada waktu itu rasa-rasa was-was itu ada was-wasnya. Karena pada waktu itu serikat buruh yang paling disorot adalah yang paling disorot adalah SOBSI dan secara vertikal kebawah itu anak-anak SOBSInya seperti SBPP dipelabuhan dan diperkebunan adalah Sabupri [Sarikat Buruh Perkebunan Seluruh Indonesia]. Jika kita bilang pada teman-teman ya siap-siap saja, hanya itu saja yang kita punya persiapan itu.

Lebih jauh Martadi yang pernah menjadi panitia TPS pada pemilu pertama mempunyai pengalaman pada peristiwa 1965, hampir seluruh pengurus serikat buruh pelabuhan ditangkap:

Pada waktu itu terutama yang dikejar terutama SBPPnya, kalau anggotanya mungkin masih bisa mengelak ya, tapi yang namanya fungsionaris atau pengurus dari ranting sampai cabang-cabang dikejar semua pada tahun 1965.

Pola penangkapan buruh-buruh Tanjung Priok para aparat militer dan polisi datang langsung ke rumah-rumah mereka atau datang ke kantor dan kemudian dibawa ke kantor militer terdekat untuk diperiksa. Setelah penangkapan oleh militer, mulai dilakukan mobilisasi penangkapan oleh orang-orang sipil yang kemungkinan telah mempunyai perasaan tidak senang dengan anggota-anggota serikat buruh. Penanggkapan atau lebih tepatnya orang yang memberikan penunjuk diceritakan oleh Martadi:

Pada waktu itu orang yang benci sama kita menggunakan kesempatan semacam itu untuk menuduh kita macam-macamlah. Misalkan itu orang-orang PKI pak, apa benar iya-iya, ditangkap. Itu ditunjuk oleh orang-orang yang tadinya benci sama kita, yang tadinya tidak senang sama kita. Yang jelas mereka-mereka itu tidak senang sama kita. Apakah itu atas nama organisasi atau perorangan yang jelas mereka-mereka itu sebagai petunjuknya gitu. Telunjuk dan mulutnya itu sudah paling ampuh.

Martadi juga menceritakan pengalamannya tentang pemeriksaan dan harus mengakui bahwa dia ikut merancang perlawanan G 30 S di wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Cara pemeriksaan semacam ini merupakan hal ampuh untuk menghancurkan keberadaan serikat buruh di Tanjung Priok sebagaimana diceritakan oleh Martadi:

Kita takut juga, takutnya salah sasaran. Ternyata benar juga, saya ditangkap dimasukkan penjara, sampai dikirim juga ke Pulau Buru, tujuannya ya itu. Dan dalam proses verbal saya, saya sebagai pimpinan serikat buruh pimpinan ranting, atau kalau dulu istilahnya di SBPP seksi PN Jakarta Llyoid bagian angkutan air. Sebab Jakarta Llyoid itu luas ada bagian kantornya, bagian pelayarannya, bagian keamanannya, saya bagian angkutan airnya (Tugboat) yang perahu motor. Nah itu tuduhan saya, bahwa saudara pernah bikin surat begini-begini sebagai pimpinan seksi SBPP saudara pernah bikin surat kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan sesuatu dalam menghadapi peristiwa G30 S PKI. Wah tuduhannya begitu. Sama sekali itu hanya dibuat-buat saja, kita tidak sebodoh itu, itu ada suratnya. Kemungkinan kita harus siap-siap untuk menghadapi Gerakan 30 September. Kata-kata itu siap-siap diartikan untuk melakukan sesuatu. Ini surat saudara, ini tanda-tangan saudara. Waktu yang periksa saya adalah Letnan Angkatan Laut. Nggak tau Letnan siapa itu namanya. Nah disitu menjadi korbannya. PKI mau berontak, saudara sebagai simpatisan PKI harus tau.

Penangkapan terus berlangsung di pelabuhan Tanjung Priok. Agar dapat menghentikan nasionalisasi dan Dewan Perusahaan, serikat-serikat buruh dibubarkan dan kantornya dijadikan penampungan tapol atau diduduki oleh militer. Tetapi yang terpenting dari itu, untuk menghentikan pengambil-alihan perusahaan asing pada 16 Desember 1965 berlangsung pertemuan pejabat-pejabat tingkat tinggi Indonesia

untuk mendiskusikan tuntutan pemberhentian nasionalisasi di kantor Waperdam II Chaerul Saleh. Dalam pertemuan ini Suharto tiba dengan Helikopter, masuk keruangan pertemuan dan “membuat nasionalisasi menjadi jelas sekali bagi seluruh pejabat militer yang hadir untuk tidak berpihak pada nasionalisasi perusahan-perusahaan asing, terutama perusahaan minyak. Artinya perusahaan-perusahaan asing harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Sejalan dengan kebijakan ini, Soeharto sebagai Panglima Komando Ketertiban dan Keamanan (Pangkopkamtib) menyerukan mulai 6 Desember 1965 seluruh aktivitas serikat buruh, transportasi dan media massa dibawah Komando Operasi Tertinggi (KOTI). Dampak dari kebijakan UK diganti menjadi Yayasan Usaha Karya (YUKA) pada Febuari 1967 dan langsung dibawah pimpinan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi dan permitaan tenaga kerja buruh-buruh bongkar muat harus berdasarkan atas permintaan YUKA, bukan lagi pada perusahaan. Perusahaan memberikan upah buruh-buruh bongkar muat kepada pimpinan YUKA, jadi peranan YUKA disini sebagai makelar tenaga kerja. Sebagaimana dituturkan oleh Suyatna: Saat YUKA menguasai UK, buruh-buruh yang ingin bekerja diperusahaan pelabuhan harus mengajukan lamaran pekerjaan untuk satu minggu, dua minggu hingga satu bulan. Upah dan tunjangan buruh tergantung dari YUKA, kami tidak tau berapa perusahaan memberikan uang keseluruhan untuk upah dan tunjangan. Selain itu, tidak semua buruh pelabuhan dan komunitas UK bisa diterima bekerja di pelabuhan, YUKA menseleksi buruh-buruh yang mendaftar pekerjaan, paling banter per-hari hanya 200 buruh yang bekerja di pelabuhan. Sedangkan yang lainnya menunggu giliran dari YUKA.

YUKA adalah segerombolan mandor yang disahkan secara resmi oleh pemerintah Orde Baru, melalui surat keputusan tiga Dirjen Tenaga kerja, Perhubungan dan Koperasi. YUKA pula yang mengelola tenaga kerja diseluruh pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah buruh bongkar muat yang dikelola oleh YUKA adalah 3.7002 orang, tidak setiap buruh dapat bekerja setiap hari, paling tidak dalam satu bulan mereka bekerja dua minggu. Kemudian YUKA berganti dengan koperasi tenaga kerja bongkar muat yang berdiri bersamaan dengan berdirinya Jakarta International Container Terminal (JITC) sekitar tahun 1990-an. Setiap buruh bongkar muat diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi dan setiap mendapatkan pekerjaan diharuskan menyetor ke koperasi sebesar Rp. 16.000,-. Sejak dibangunnya JITC yang merupakan lokasi dari Uniekampong dipindahkan ke rumah susun Cilincing.

Relasi tenaga kerja di pelabuhan mengalami perubahan sangat penting tentunya akibat dipergunakannya tekhnologi truk kontainer. Proses bongkar muat selain menggunakan kontainer, juga mempergunakan sistem ban berjalan yang tidak mempergunakan banyak tenaga kerja. Dan juga yang terpenting tidak berfungsinya serikat buruh sebagai institusi yang melindungi hubungan kerja buruh bongkar muat. Sarmanto menggambarkan keadaan ini di pelabuhan dengan semakin menipisnya penggunaan tenaga kerja:

Terutama buruh berkurang adanya kontainer ini, sekarang 50 ton diangkut sekaligus bagaimana sih. Sudah berkurang itu hampir 70 persen kurangnya. Yang namanya dari Goedang Baroe kalau pagi itu jam 7-8 orang penuh mau masuk pelabuhan semua, seperti orang berbaris, kalau pagi yang kelihatan. Pulangkan nggak sama, tapi kalau pagi setengah delapan harus sudah siap, belum yang dari Warakas, belum yang dari Sungai Bambu. Sekarang setelah ada teknologi canggih berkuranglah orangnya. Kapal sekarang tinggal 6 orang diluar, dan

didalam 6 orang. Karena dia cuman narik tali yang buat nyantelin itukan cuman empat orang. Di bawah enam, di atas enam di dalam palka. Ini mulai menjamur tahun 90-an. Sekarang yang tidak dikontainer cuman kacang kedele. Sekarang jagung sudah disedot dan semen sudah tidak memakai tenaga orang.

Dewasa ini terdapat sekitar 120 perusahaan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Mereka memperkejakan 3.7002 orang tanpa berdasarkan daftar tenaga kerja yang pasti. Koperasi tidak melindungi hak-hak anggotanya, seandainya anggota tidak mendapatkan pekerjaan bukan urusan koperasi. Bahkan ketika salah seorang anggota koperasi dibayar kurang oleh perusahaan bongkar muat, bukanlah kewajiban koperasi untuk menuntut pembayaran upah yang layak. Malah sekarang ini para pejabat koperasi tenaga kerja bongkar muat bisa memperjual-belikan kartu dispensasi bagi pekerja yang tidak terdaftar di koperasi. Keadaan ini mengakibatkan menjamurnya buruh-buruh tanpa terdaftar di koperasi bekerja di pelabuhan.

Penutup

Dari pemaparan di atas tampak jelas dinamika kehidupan buruh pelabuhan dan UK. Pada zaman Belanda mereka dikuasai oleh para mandor (annemer). Para mandor ini yang menempatkan pekerjaan buruh, menetapkan upah dan jam kerja. Agar dengan demikian disiplin dari buruh-buruh UK dapat dijalankan. Memang mandor besar dan mandor kecil mendapatkkan keuntungan dari sini, mereka bisa mendapatkan keuntungan sedikit, apalagi ditambah jika buruh ingin pelesir ke Kramat Tunggak. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pengapalan dan perusahaan bongkar muat juga besar, terutama buruh sangat disiplin dan patuh terhadap mandor. Pada masa kolonial mandor di pelabuhan Tanjung Priok sebagai simbol penjaga ketertiban dan kestabilan di pelabuhan.

Selanjutnya pada awal tahun 1950 terbentuk serikat buruh di pelabuhan bersamaan dengan pemogokan. Terbentuknya serikat buruh mengubah relasi kerja antara buruh dengan mandor. Mandor mengurangi pengambilan uang kompensasi dari buruh bongkar muat, dan bahkan mandor juga ikut masuk kedalam keanggotaan serikat buruh. Serikat buruh juga berhasil menuntut kepada perusahaan pengapalan untuk memberikan uang jaminan kepada buruh selama satu minggu serta menjamin buruh untuk memperoleh pekerjaan sampingan diluar bongkar-muat di pelabuhan. Hampir sekitar 15 tahun terhitung dari 1950 hingga 1965, peran SBPP dalam membangun relasi kerja yang baru yakni memperjuangkan upah layak dan setiap penghuni uniekampong dapat memperoleh pekerjaan di pelabuhan adalah cukup menonjol.

Awal Orde Baru buruh pelabuhan dan UK dikontrol dan dikuasai oleh mandor dan preman resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Kontrol pasar tenaga kerja benar-benar berada ditangan mandor. Dan sekumpulan mandor YUKA mempunyai otoritas untuk memperkejakan buruh dengan sistem kontrak, YUKA juga menseleksi ulang buruh harian lepas UK, hanya 15% yang mendapatkan pekerjaan kembali. Kemudian pada era 1990-an YUKA berubah menjadi Koperasi tenaga kerja bongkar muat. Anggota koperasi bisa bekerja dipelabuhan asalkan buruh bisa membayar uang iuran ke koperasi. Di dalam koperasi terdapat mandor berfungsi sebagai pengawas buruh, mandor tidak diwajibkan untuk memberikan uang kompensasi kepada koperasi. Peran koperasi hampir mirip dengan annemer pada masa kolonial, hanya sekarang relasi kerjanya lebih kompleks, anggota koperasi bisa memperjualkan kartu dispensasi kepada buruh yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Jelas keruwetan dari situasi ini adalah tidak berfungsi serikat buruh pelabuhan baik dalam memperjuangkan

hak buruh maupun mengelola relasi kerja di pelabuhan.

Bibliographi

Sumber-Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Sasmita, Tanjung Priok, 23 Mei 2003Wawancara dengan Kholid, Tanjung Priok, 2 September 2003Wawancara dengan Sarmanto, Tanjung Priok, 29 Juli 2006Wawancara dengan Sarmanto, Tanjung Priok, 14 Agustus 2007Wawancara dengan Selamet, Tanjung Priok, 23 Februari 2003Wawancara dengan Martadi, Tanjung Priok 16 dan 19 Agustus 2007Wawancara dengan Yusuf, Tanjung Priok, 10 Januari 2003Wawancara dengan Riadi, Tanjung Priok, 2 Juli 2003. Wawancara dengan Sukrisno,Jakarta, 14 Juli 2005. Wawancara dengan Sadeli, Bekasi, 12 Maret 2003.Wawancara dengan Sujatna, Tanjung Priok 23 September 2003

Suratkabar:

Pemberita BetawiPerniagaanBoeroehHarian RakjatSin Po

Arsip: Memorie Van Overgave Bantam 1931Harry A. Poeze. Polieteke Politoneele Overzichten Van Nederlandsch-Indie Deel I-IV. The Haque-Martinus Nijhoff 1982Antara 1955Buku:

Allen. G.C. and A.G. Donnithorne. Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A Study Development. Allen and unwin. London 1954

Bruno Lasker. Human Bondage in Souhteast Asia. Chape Hill. University of North Carolina.1951.

Dixon. DJ. De Mandoer in Havenaar Priok Practische Op Merkingen met Betrekking to Den Omgang met Arbeid. De Bussy. Amsterdam 1930

H. Mol. Memories Van Een Havenbeider. Edited by T. Jansen end J.Giele. Sun. Hijmegen 1980

H. Baudet & I.J. Brugmans. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta. Yayasan Obor 1987.H.W. Dick. The Indonesian Interisland Shipping Industry: An Analysist of Competition and Regulation. Institute Southeast Asian Studies. Singapore 1987

John Roosa. Pretex For Mass Murder. Wisconsin University. Madison. 2006.

J.O. Sutter. Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy. 1940-1955. Ithaca, NY. Cornell University Press. 1959

Artikel: Arjan Veering. “Labour Management and Workers Independence in the port Tanjung Priok (Batavia), 1900-1942: the case of the ‘Uniekampong’”. Paper presented at the workshop: Indonesian Labour in the 20th century. CLARA. CAPTRANS, LIPI. Bali, Indonesia 4-6 Desember 2001

S. De Graff en D.G. Stibbe. “Havenwerken” Encyclopaedie Van Nederlansch-Indie. Tweede Deel. Martinus Nijhof. Leiden 1918.

J.A. Campo. “Steam Navigation and State Formation”. In Robert Cribb (ed) The Late Colonial State in Indonesia Political and Economic Foundation of Netherland Indies 1880-1942. KILTV Press. Leiden 1994

J. Ingleson. “Life and Work in Colonial Cities Harbour Workers in Java in the 1910s and1920s. Modern Asian Studies. 1983

Singgih Tri Sulistiyono. “In The Shadow of Nationalism: Pelni during The Period of Indonesianisasi. Dalam Lembaran Sejarah. Vol. 8. No.2, 2005, hal. 69-85