Rancangan Pelayanan dan Tata Tertib Pelanggan Air Minum

RANCANGAN PELAYANAN DAN TATA TERTIB PELANGGAN AIR MINUM

OCTOBER 2006

This publication was produced by Development Alternatives, Inc. for Environmental Services Program.

Kredit Foto: Foort Bustraan, ESP Jakarta Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirtanadi, Medan.

RANCANGAN PELAYANAN DAN TATA TERTIB PELANGGAN AIR MINUM Title: Rancangan Pelayanan dan Tata Tertib

Pelanggan Air Minum Program, activity, or project number: Environmental Services Program,

DAI Project Number: 5300201.

Strategic objective number: SO No. 2, Higher Quality Basic Human Services Utilized (BHS).

Sponsoring USAID office and contract number: USAID/Indonesia,

Contract number: 497-M-00-05-00005-00.

Contractor name: DAI. Date of publication: October 2006

DAFTAR ISI

SUMMARY.................................................................................................................................... II RINGKASAN .............................................................................................................................III 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO – TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM ................................................................................................ 1 2. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM KOTA MANADO - TENTANG TATA

TERTIB PELANGGAN AIR MINUM............................................................................... 16 3. LAMPIRAN......................................................................................................................... 26

TABEL 1A : PEDOMAN TAKSIRAN PEMAKAIAN AIR........................................................................................... 27 TABEL 1B : PEDOMAN VOLUME DENDA PEMAKAIAN AIR .............................................................................. 28 TABLE 2 : PEDOMAN DENDA BAGI PELANGGAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN .......... 29 TABEL 3 : PEDOMAN PERHITUNGAN DENDA PELANGGARAN DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA...................... 30

SUMMARY PDAM Manado is facing serious problems in delivering services to the customers, within the whole system : production, distribution, management and customer service. The production cost is much higher than the income, Non-Revenue Water percentage is high and service to its customers is poor (quality, quantity and continuity).

Currently, PDAM have 35,000 customers, but only 24,000 (65%) are active customers; the actual situation is even worse, because only 8,000 (25%) customers pay their bills regularly. These customers are billed based on in-accurate estimation, which are , mostly, too low compared to the actual water consumed

Based on the first stage of water supply census for 40,000 households which was implemented with support of, the USAID funded, Environmental Services Program (ESP) during 2006, it showed that only 30% of the customers receive water everyday, 24% of customers receive bad quality water, and over the last 6 months approximately 27% customers never received water anymore.

Census result also showed that many customers have no water meter or broken meter, which indicates many suspected illegal connections (direct tapping in distribution network) and/or illegal consumption (on selling by un-metered customer to neighbours).

Beside this the billing collection is very low, which effects the repayment of the already high debt and worsens PDAM financial situation; all of this results in bad service to its customers, which, make the customers have more reasons not to pay their bill.

These condition showed as well as that, there is no regulation that can be used as guideline, either for PDAM and costumers, regarding water supply services and ordering as PDAM customer.

In order to improve PDAM management and services to the customer, PDAM Kota Manado with supporting from USAID-ESP, prepared “Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Air Minum” and “Rancangan Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Manado Tentang Tata Tertib Pelanggan Air Minum”

It is expected after these two regulations are approved and implemented, both PDAM management and customer, have clear regulation, in writing, which will improve PDAM services to the communities of Kota Manado

The current status of both “Rancangan” is Final Draft, with the completion to be carried out by Local Government and PDAM Kota Manado.

RINGKASAN

Pada saat ini PDAM Kota Manado menghadapi masalah yang serius dalam memberikan pelayanan air minum pada pelanggan, baik dari produksi, distribusi, manajemen dan pelayanan kepada pelanggan. Biaya produksi air jauh lebih tinggi dari pendapatan PDAM, angka kehilangan air sangat tinggi dan pelayanan kepada pelanggan sangat buruk (kualitas, kuantitas dan kontinuitas).

Jumlah pelanggan PDAM saat ini ada 35,000 sambungan tapi yang merupakan pelanggan aktif hanya 24,000 sambungan. Dan keadaan yang sebenarnya lebih buruk lagi, karena hanya sekitar 8.000 pelanggan yang membayar rekening air secara teratur. Rekening air dibuat hanya berdasarkan perkiraan yang tidak akurat, yang umumnya terlalu kecil dibandingkan dengan pemakaian air yang sebenarnya

Berdasarkan hasil sensus air minum tahap pertama terhadap 40.000 responden di kota Manado yang dilakukan pada tahun 2006 dengan dukungan dari USAID – ESP, didapatkan data tekanan air pada sebagian besar daerah pelayanan PDAM tidak memadai, dan hanya 30% dari pelanggan yang mendapatkan air minum setiap hari dimana 24% diantaranya menerima air dengan kualitas air yang buruk. Sedangkan 27% dari pelanggan sudah tidak mendapatkan air, setidaknya sejak 6 bulan yang lalu.

Hasil sensus air minum juga menunjukkan banyak pelanggan yang tidak terpasang meter air dan atau meter air nya dalam kondisi rusak, dan ini mengindikasikan banyaknya sambungan illegal dan pemakaian air illegal.

Disamping effisiensi penagihan yang sangat rendah, yang mengakibatkan piutang PDAM yang tidak tertagih semakin besar dan kondisi keuangan PDAM memburuk, kondisi pelayanan PDAM seperti diuraikan diatas, mengakibatkan pelanggan punya alasan untuk tidak membayar rekening air.

Hal ini menunjukan tidak baiknya pelayanan PDAM kepada masyarakat kota Manado dan sekaligus menunjukkan tidak adanya peraturan yang dapat dijadikan acuan, baik untuk PDAM maupun pelanggan, dalam pelayanan dan tata tertib pelanggan air minum.

Dalam rangka memperbaiki manajemen perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PDAM, PDAM Kota Manado dengan bantuan USAID - ESP menyusun “Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Air Minum” dan “Rancangan Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Manado Tentang Tata Tertib Pelanggan Air Minum”

Diharapkan setelah kedua Rancangan tersebut dapat ditadatangani dan dilaksanakan dilapangan, manajemen PDAM maupun pelanggan PDAM mempunyai peraturan yang jelas, tertulis dan mengikat kedua belah pihak dan pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan PDAM ke masyarakat kota Manado.

Status dari kedua dokumen Rancangan ini adalah konsep akhir, dimana finalisasinya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan PDAM Kota Manado


1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO – TENTANG PELAYANAN AIR MINUM

ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 1


KONSEP

WALIKOTA MANADO JALAN BALAIKOTA NOMOR 1, TEL: 62-431-863003

FAX: 62-431-861611, MANADO 95124

PERATURAN DAERAH - KOTA MANADO

NOMOR: . . . . TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan pembangunan kota Manado dan

pertambahan jumlah penduduk yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat atas pemakaian air, juga berpengaruh terhadap pemakaian air di wilayah Koya Manado;

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka perwujudan pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan air minum secara lebih berdaya dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibuat satu keputusan yang mengatur tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kota Manado;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 120 a Tahun 2002 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini;

d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Surat Keputusan Walikota Nomor 120 a Tahun 2002 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang tata Pengaturan Air;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum dapa Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Manado.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTA MANADO.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Manado;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado;

c. Walikota adalah Walikota Kota Manado;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;

e. PDAM Manado adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado;

f. Direksi PDAM Manado adalah Direksi Perusahaan Darah Air Minum Kota Manado;

g. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan sebagai pelanggan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Klasifikasi jenis pelanggan adalah pembagian tingkat jenis pelanggan, terdiri atas pelanggan social, pelanggan non niaga, pelanggan niaga, pelanggan industri dan pelanggan khusus;

i. Badan adalah badan hokum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap;

j. Pengelola hidran adalah perorangan atau badan atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan air minum melalui hidran yang diberi ijin oleh PDAM Manado untuk mengelola hidran.

k. Hidran adalah sarana untuk memberikan pelayanan air minum kebutuhan rumah tangga di lokasi yang dianggap perlu.

l. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

m. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak didalam persil sesudah meter air.

n. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter air.

o. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari instalasi pengolahan air minum;

p. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian air yang sudah ditera oleh pejabat yang berwenang.

q. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter.



r. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM Manado untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis meter air ke pipa air minum.

s. Tarif air minum adalah harga air setiap M3 yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;

t. Uang jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM Manado oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan berhenti sebagai pelanggan.

BAB II WEWENANG PENGURUSAN

Pasal 2

1. Walikota Manado menunjuk PDAM Manado sebagai pelaksana dalam pengusahaan,

penyediaan dan pendistribusian air minum.

2. PDAM Manado berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB III PERIJINAN

Pasal 3

1. Setiap penyambungan dan pemakaian air minum di wilayah Kota Manado harus

mendapat ijin tertulis dari Direksi PDAM Kota Manado.

2. Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

1. Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan selain oleh PDAM Kota Manado harus

terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota.

2. Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5


1. Setiap persil hanya diperkenankan mendapat 1 (satu) sambungan air minum, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direksi PDAM Kota Manado.


2. Setiap permohonan penyambungan air minum yang melalui jaringan pipa harus diajukan secara tertulis kepada PDAM Kota Manado.

3. Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan penyambungan air minum.

Pasal 6

Setiap perubahan atau pemindahan klasifikasi jenis pelanggan, pelanggan wajib melaporkan secara tertulis kepada PDAM Kota Manado.

BAB IV JARINGAN PIPA

Pasal 7

Setiap pemasangan penyambungan ke pipa dinas, harus memenuhi persyaratan:

a. sebelum penyambungan ke pipa dinas, pipa persil harus sudah dipasang dan diuji dengan tekanan 6 (enam) atmosfir dan dilengkapi dengan bak meter sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PDAM Kota Manado;

b. pipa persil tidak boleh ditimbun dengan cara apapun sebelum diadakan pemeriksaan dan pengujian yang hasilnya dinyatakan baik oleh PDAM Kota Manado;

c. khusus bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, pemasangan pipa persil harus dilaksanakan oleh instalatur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

Kerusakan yang terjadi pada pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.

Pasal 9 1. Penyambungan, perbaikan dan pemeriksaan pipa dinas, meter air dan kelengkapannya

dilaksanakan oleh PDAM Kota Manado;

2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, petugas yang ditunjuk berhak memasuki persil pelanggan;

3. Perbaikan atas kerusakan pipa dinas dalam persil termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan pelanggan, menjadi beban pelanggan.

Pasal 10



1. Meter air yang terpasang dalam persil pelanggan disewakan menurut biaya yang ditetapkan oleh Direksi PDAM Kota Manado;

2. Sejak pemasangan meter air, pelanggan wajib memelihara meter air, pipa dinas, pipa persil, segel pabrik dan segel dinas yang ada dalam persil beserta kelengkapannya.

Pasal 11

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM Kota Manado.

BAB V HIDRAN

Pasal 12

1. Setiap pemasangan hidran harus mendapat ijin tertulis dari Direksi PDAM Kota

Manado.

2. Pemasangan hidran dapat dilakukan apabila memenuhi tatacara dan persyaratan perijinan yang ditetapkan oleh Walikota.

3. Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, terdiri dari:

a. hidran umum;

b. hidran tangki;

c. hidran Mandi Cuci Kakus (MCK);

d. hidran kebakaran.

4. PDAM Kota Manado menunjuk pengelola hidran sebagai pemegang ijin hidran yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pengelola wajib:

a. memelihara hidran dengan baik;

b. memelihara kualitas air minum pada hidran;

c. menjamin kebersihan (hygiene) lokasi hidran;

d. memelihara ketertiban dalam pelayanan air minum;

e. untuk tidak mengalihkan ijin hidran kepada pihak lain tanpa ijin dari PDAM Kota Manado;

f. membayar rekening air minum secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



g. memasang papan nama hidran yang disediakan oleh PDAM Kota Manado ataas biaya pengelola hidran;

h. melaporkan pada PDAM Kota Manado selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum janngka waktu ijin penunjukan sebagai pengelola hidran habis masa berlakunya.

Pasal 13

Perbaikan atas kerusakan pipa dinas, termasuk kelengkapan-kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan pengelola hidran, menjadi beban pengelola hidran.

BAB VI BIAYA DAN UANG JAMINAN

Pasal 14

1. Setiap penyambungan air minum, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh

Direksi PDAM Kota Manado.

2. Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan.

3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, disetor terlebih dahulu ke Kas PDAM Kota Manado sebelum penyambungan pipa dinas ke pipa persil dilaksanakan.

Pasal 15

1. Setiap pelanggan baru dikenakan uang jaminan pelanggan yang besarnya ditetapkan

oleh Direksi PDAM Kota Manado.

2. Uang jaminan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat dikembalikan kepada pelanggan, yang karena kemauan sendiri ataupun karena keadaan memaksa yang bersangkutan berhenti sebagai pelanggan.

BAB VII TARIF AIR MINUM

Pasal 16

1. Besarnya tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Walikota Manado. 2. Tarif air minum diberlakukan kepada pelanggan setelah Keputusan Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditandatangani. 3. Tarif air minum diberlakukan melalui Pengumuman Direksi PDAM Kota Manado.



BAB VIII

BEBAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 17 1. Setiap pelanggan dikenakan beban tetap atau beban minimum pemakaian air minum

yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kubikasi air sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan.

2. Besarnya beban tetap dan beban minimum pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PERHITUNGAN VOLUME PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 18

1. Banyaknya air minum yang dipakai oleh pelanggan dihitung setiap bulan sekali

sesuai dengan penunjukan meter air.

2. Pencatatan volume air yang ditunjuk meter air, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

3. Bilamana meter air pelanggan tidak dapat dibaca karena petugas pembaca meter air tidak dapat memasuki halaman rumah dimana meter air terletak atau meter air tertimbun oleh benda/puing atau hal-hal lain yang menyebabkan pembacaan meter air tidak dapat dilakukan oleh petugas pembaca meter Perusahaan, dimana hal-hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan sendiri oleh Pelanggan maupun oleh orang lain, maka pembebanan pemakaian air akan ditetapkan berdasarkan taksiran. Besarnya taksiran yang dimaksud, ditetapkan oleh Direksi PDAM Kota Manado.

4. Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan peneraan oleh dan atas beban biaya PDAM Kota Manado.

Pasal 19

1. Apabila hasil pencatatan meter air diragukan kebenarannya maka pelanggan dapat

mengajukan keberatan secara tertulis kepada PDAM Kota Manado.

2. Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening.



3. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terbukti kebenarannya, maka jumlah air yang dipakai ditetapkan sebanyak rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir.

4. Apabila perhitungan pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dilakukan, maka penaksiran banyaknya air yang terpakai ditetapkan langsung oleh PDAM Kota Manado.

5. Apabila terdapat kelebihan dan atau kekurangan pembayaran atas pemakaian air minum sebagai akibat diajukannya keberatan, maka kelebihan dan atau kekurangan pembayaran dimaksud diperhitungkan pada bulan berjalan.

Pasal 20

1. Apabila dianggap perlu, pelanggan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan

meter air.

2. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ternyata jalannya pencatatan meter air menunjukkan penyimpangan melebihi 3% (tiga persen), maka penentuan jumlah yang dipakai ditetapkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat 3.

Pasal 21

1. Pembayaran rekening air minum dilakukan setiap bulan oleh pelanggan pada

tempat yang ditetapkan.

2. Rekening air minum yang tidak dilunasi pada saat berakhirnya masa bayar sampai 5 (lima) hari berikutnya, dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Terhadap pelanggan yang tidak membayar air minum lewat 5 (lima) hari setelah masa bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka sambungan air minum dapat diputus sementara.

4. Apabila rekening air minum tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan sementara, maka sambungan air minum dapat dicabut.

5. Penyambungan kembali air minum yang diputuskan sementara dapat dilakukan setelah rekening yang terhutang dan denda terkait dilunasi.

6. Penyambungan kembali air minum yang dicabut dapat dilakukan setelah rekening yang terhutang dan denda terkait dilunasi serta biaya sambungan baru dilunasi.



BAB X PENGENDALIAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 22

1. Pengendalian atas pemakaian air minum dilakukan oleh PDAM Kota Manado

dengan memasang meter air untuk mendeteksi kubikasi air yang didistribusikan.

2. Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipasang pada awal jaringan distribusi dan sektor distribusi.

BAB XI PENGHENTIAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 23

Setiap pelanggan dapat mengajukan permohonan penghentian pemakaian air minum secara tertulis kepada PDAM Kota Manado.

BAB XII LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang:

a. merusak jaringan pipa: merusak, melepas, menghilangkan dan membalik arah meter air serta merusak segel pabrik dan segel dinas;

b. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas (sebelum meter air);

c. mengubah ukuran pipa dinas yang dipasang;

d. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;

e. memindahkan lokasi hidran;

f. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali dari hidran;

g. mengubah ukuran dan atau menambah bak penampung air minum hidran;

h. mendistribusikan air minum dari hidran dengan segala jenis pipa kepada pihak lain;

i. menjual air minum dari hidran umum dengan menggunakan mobil tangki;

j. menyedot air minum langsung dari pipa persil;

k. mengubah letak pipa dinas yang dipasang;

l. menimbun meter air.



BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 12 ayat 1 dan 5, dan Pasal 24 huruf c sampai dengan l, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. …………. (……………………).

2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan b dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIV BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 26

1. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini,

dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggan.

2. Walikota Manado menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya dalam ayat 1 pasal ini.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI DAN GANTI RUGI PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 27

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. penghentian sementara pengaliran air minum;

b. pencabutan ijin dan atau persetujuan penyambungan.

Pasal 28

1. Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini,

juga dapat dikenakan ganti rugi pemakaian air. 2. Besarnya ganti rugi pemakaian air dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, ditetapkan oleh

Direksi PDAM Kota Manado.



3. Keberatan atas besarnya ganti rugi pemakaian air dapat diajukan secara tertulis kepada Walikota dan keputusannya bersifat mengikat.

4. Tata cara pengajuan keberatan akan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional ditugaskan kepada Direksi PDAM Manado.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 30

1. Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;



i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.

4. Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan di tempat kejadian;

dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

5. Pelaksanaan lebih lanjut dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Dalam melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM Manado wajib memberikan informasi apabila diperkirakan akan atau telah terjadi gangguan dalam pendistribusian air minum.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XX ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 14


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33 Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34 1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Air Minum Manado. 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan ………………………

tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kota Manado dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MANADO PADA TANGGAL : …………………… 2006.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

KETUA,

ttd

(……………………………………….)

WALIKOTA MANADO

ttd

(………………………………………)



2. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PDAM KOTA MANADO - TENTANG TATA TERTIB PELANGGAN AIR MINUM



KONSEP

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MANADO

NOMOR: …/KPTS/V/PDAM/2006 TENTANG

TATA TERTIB PELANGGAN AIR MINUM Menimbang : a. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado bermaksud

untuk senantiasa meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada Pelanggan yang berada didalam wilayah pelayanan air minum PDAM Kota Manado.

b. Bahwa untuk butir (a) diatas PDAM Kota Manado memandang perlu adanya suatu mekanisme yang dapat mengatur hubungan timbal balik antara PDAM Kota Manado dengan Pelanggan yang menikmati jasa pelayanan air minum yang diberikan oleh PDAM Kota Manado.

c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005

tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

b. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 120a Tahun 2002 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado.

c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Kota manado Nomor: 03/KPTS/II/PDAM/2006 tentang Koreksi Rekening Air Minum PDAM Kota Manado.

Memutuskan: Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TATA

TERTIB PELANGGAN AIR MINUM PDAM KOTA MANADO.

BAB I

Pasal 1 DEFINISI

1. Perusahaan adalah PDAM Kota Manado



2. Direktur adalah Direktur Utama PDAM Kota Manado

3. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang tercatat pada Perusahaan sebagai pelanggan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pengelola hidran adalah perorangan atau badan atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan air minum melalui hidran yang diberi ijin oleh Perusahaan untuk mengelola hidran.

5. Hidran adalah sarana untuk memberikan pelayanan air minum kebutuhan rumah tangga di lokasi yang dianggap perlu.

6. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak didalam persil sesudah meter air.

8. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter air.

9. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian air yang sudah ditera oleh pejabat yang berwenang.

10. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter.

11. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh Perusahaan untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis meter air ke pipa air minum.

BAB II

Pasal 2 KETENTUAN – KETENTUAN

1. Tata tertib Pelanggan yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan pelayanan jasa

air minum antara Perusahaan dengan Pelanggan.

2. Tata Tertib Pelanggan Perusahaan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang belum terdapat didalam Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 120a Tahun 2002, Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Kota manado Nomor: 03/KPTS/II/PDAM/2006 serta perubahan sesuai kebutuhan demi peningkatan pelayanan dan penertiban Pelanggan.

3. Tarif Air Minum yang dibebankan kepada Pelanggan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 120a Tahun 2002.



BAB III

Pasal 3 PENAKSIRAN PEMAKAIAN AIR

1. Bilamana meter air pelanggan tidak dapat dibaca karena petugas pembaca meter air tidak

dapat memasuki halaman rumah dimana meter air terletak atau meter air tertimbun oleh benda/puing atau hal-hal lain yang menyebabkan pembacaan meter air tidak dapat dilakukan oleh petugas pembaca meter Perusahaan, dimana hal-hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan sendiri oleh Pelanggan maupun oleh orang lain, maka pembebanan pemakaian air akan ditetapkan berdasarkan taksiran.

2. Besarnya taksiran pemakaian air ditentukan berdasarkan diameter meter air terpasang dengan perkiraan jumlah air yang dialirkan dalam waktu satu bulan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1a, Lampiran I Surat Keputusan ini.

3. Kelebihan pembayaran pemakaian air akibat hal-hal tersebut diatas akan dikompensasikan/ diperhitungkan dalam rekening pembayaran pemakaian air pada bulan-bulan berikutnya dan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

BAB IV

Pasal 4 PEMBAYARAN REKENING PEMAKAIAN AIR MINUM

1. Pelanggan harus membayar rekening pemakaian air minum sesuai dengan jadwal dan

tempat yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

2. Jumlah rekening pembayaran air minum yang harus dibayarkan oleh Pelanggan dihitung berdasarkan hasil pencatatan meter air 1 (satu) bulan yang lalu atau taksiran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3.

3. Pembacaan meter air dilakukan satu kali setiap akhir bulan oleh petugas pembaca meter dan dicatat dalam kartu meter air milik Perusahaan yang disimpan oleh Pelanggan dan Buku Catatan Pembacaan Meter Air milik Perusahaan.

4. Apabila ada perbedaan antara catatan pembacaan meter pada kartu meter air Pelanggan dengan catatan pembacaan meter air pada buku catatan pembacaan meter air milik Perusahaan, maka yang berlaku adalah catatan yang tercantum dalam buku catatan pembacaan meter air milik Perusahaan.

5. Kehilangan kartu meter air, baik disengaja ataupun tidak sengaja akan dikenakan biaya penggantian kartu meter air baru sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I Surat Keputusan ini.



BAB V

Pasal 5 DENDA DAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN AIR

1. Keterlambatan pembayaran rekening air minum setelah jatuh tempo setiap bulan

dikenakan denda keterlambatan yang diperhitungkan terhadap jumlah rekening air tertunggak sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I.

2. Apabila pembayaran rekening air minum tidak dilaksanakan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Perusahaan akan melakukan Tindakan Penutupan Sementara (TPS). Pengaktifan kembali (AK) akan dilakukan apabila Pelanggan telah melunasi tunggakan sebelumnya termasuk denda dan akan dikenakan biaya administrasi pengaktifan kembali sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I.

3. Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan Tindakan Pemutusan Sementara (TPS) Pelanggan belum juga melakukan pembayaran, maka Perusahaan akan membongkar instalasi sambungan pelanggan (BI) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan.

4. Apabila Pelanggan yang terkena pembongkaran instalasi sambungan pelanggan (BI) ingin menjadi Pelanggan kembali, maka yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai Pemohon sambungan baru serta wajib melunasi semua tunggakan termasuk denda rekening yang belum dibayar.

5. Pembongkaran sambungan pelanggan (BI) dan penutupan sementara (TPS) yang dilakukan atas permintaan pelanggan akan dikenakan biaya administrasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I.

6. Apabila tindakan penutupan sementara (TPS) dilakukan atas permintaan Pelanggan, maka Pelanggan wajib membayar biaya administrasi Pelanggan setiap bulannya.

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI ATAS PERBUATAN PELANGGARAN

1. Yang termasuk didalam perbuatan pelanggaran adalah sebagai berikut :

A. Menimbun, merusak, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air serta merusak segel pabrik dan segel dinas meliputi cara-cara sebagai berikut :

a. Mengurug atau membiarkan meter air tertutup oleh timbunan puing/kotoran/ tanah dan atau lainnya sehingga stand pada meter air tidak dapat dibaca.

b. Memecahkan atau membiarkan kaca meter air pecah.

c. Membongkar dan atau mengubah konstruksi meter air.

d. Memasukkan kawat atau benda lainnya kedalam meter air yang menyebabkan meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

e. Mengikir atau menjadikan baling-baling tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

f. Melepaskan atau membiarkan meter air terlepas dari pipa dinas.



g. Menghilangkan atau membiarkan meter air hilang.

h. Meletakkan magnet pada meter air.

i. Merusak dan membalik arah putaran meter air.

j. Merusak, membuka dan atau membiarkan segel dinas putus.

k. Merusak, membuka dan atau membiarkan segel pabrik putus.

B. Menyadap air minum sebelum meter air, menyedot langsung air minum dari pipa

dinas atau pipa persil, serta mengubah letak dan ukuran pipa dinas yang dipasang, meliputi cara-cara sebagai berikut :

a. Menyambung, mengalirkan dan mengambil air sebelum meter air.

b. Menyedot air langsung dari pipa dinas tanpa melalui meter air.

c. Menyedot air langsung dari pipa persil tanpa melalui meter air.

d. Menyedot air langsung dari pipa dinas atau pipa persil setelah meter air.

e. Mengubah atau memindahkan letak pipa dinas terpasang tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

f. Mengubah atau mengganti ukuran pipa dinas terpasang tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

C. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan, menjual air kepada pihak lain

dengan cara dan dalih apapun kecuali pelanggan hidran, meliputi cara-cara sebagai berikut :

a. Mendistribusikan atau menyalurkan air minum keluar persil pelanggan dengan menggunakan atau tidak menggunakan alat penyalur.

b. Mendistribusikan dan atau menjual air minum kepada pihak lain secara tidak sah, sedangkan pelanggan tersebut bukan pelanggan hidran.

D. Memindahkan ijin hidran kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari

Perusahaan, mengubah ukuran dan atau menambah bak penampung air minum pada hidran, mendistribusikan air minum dengan segala jenis pipa kepada pihak lain, menjual air minum dari hidran umum dengan menggunakan mobil tanki dan memindahkan lokasi hidran, meliputi cara-cara sebagai berikut :

a. Mengubah ukuran bak penampung air sehingga tidak sesuai dengan standard Perusahaan.

b. Menambah atau memperbanyak bak air untuk satu hidran.

c. Mendistribusikan air minum dari hidran dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

d. Menjual air minum ke mobil tangki.

e. Memindahkan lokasi hidran dari tempat yang telah disetujui Perusahaan.

f. Mengalihkan izin hidran kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Perusahaan.



2. Bagi Pelanggan yang melakukan tindakan pelanggaran akan dikenakan denda dan sanksi yang diatur sebagai berikut:

2.1. Pelanggan yang melakukan tindakan pelanggaran dikenakan denda dengan besaran Denda Pemakaian per Bulan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 Lampiran I Surat Keputusan ini.

a. Pelaku tindakan pelanggaran yang tercatat sebagai Pelanggan Sosial/Domestik:

a.1. Yang menggunakan meter air ukuran ½” (setengah inch) dikenakan denda pemakaian air yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti terlihat pada Tabel 2 Lampiran I Surat Keputusan ini.

a.2. Yang menggunakan meter air dengan ukuran yang sama atau lebih besar dari ¾” (tiga per empat inch) dikenakan denda pemakaian air 6 (enam) kali Denda Pemakaian per Bulan.

b. Untuk pelanggan kategori lainnya (Non Sosial/Domestik) dikenakan denda 12 (dua belas) kali Denda Pemakaian per Bulan.

2.2. Kubikasi/volume denda pemakaian air per hari dihitung berdasarkan diameter pipa sambungan sebagaimana tercantum pada Tabel 1b Lampiran I Surat Keputusan ini.

2.3. Pelaku tindakan pelanggaran juga harus membayar biaya lainnya (seperti biaya penggantian meter, pemotongan pipa by pass dan biaya lainnya) seperti terlihat pada Tabel 3 Lampiran I Surat Keputusan ini.

2.4. Pelaku tindakan pelanggaran yang sudah membayar denda pemakaian air sesuai dengan butir 2.1., 2.2 dan butir 2.3. tidak akan di laporkan dan di proses lebih lanjut ke polisi atau instansi yang berwenang lainnya.

2.5. Selama dalam proses penyelesaian pelanggaran pemakaian air, pelanggan tetap akan ditagih berdasarkan taksiran pemakaian air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

3. Pelaku tindakan pelanggaran yang tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pelanggan resmi PDAM Kota Manado, akan dikenakan denda dan sanksi yang diatur sebagai berikut:

3.1. Apabila pelaku tindakan pelanggaran bersedia menjadi pelanggan resmi PDAM Kota Manado, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya pemasangan sambungan baru dan ganti rugi kepada PDAM Kota Manado sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.

3.2. Apabila pelaku tindakan pelanggaran tidak bersedia menjadi pelanggan resmi PDAM Kota Manado, maka yang bersangkutan akan dilaporkan kepada yang berwajib dan selanjutnya diproses secara hukum.



BAB VI

Pasal 7 KETENTUAN BALIK NAMA, PINDAH ALAMAT DAN PEMINDAHAN JALUR

INSTALASI SAMBUNGAN LANGGANAN 1. Bagi Pelanggan yang karena situasi tertentu berubah status kepemilikan rumahnya, maka

Pelanggan diwajibkan mengajukan permohonan Balik Nama kepada pemilik yang baru. Untuk penyelesaian Balik Nama ini, yang bersangkutan dikenakan biaya administrasi balik nama sesuai yang tercantum pada Tabel 3 Lampiran I Surat Keputusan ini.

2. Bagi Pelanggan yang diketahui terdapat perbedaan identitas Pelanggan yang tercatat dalam administrasi Perusahaan dengan kepemilikan rumah, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali lipat biaya balik nama.

3. Bagi Pelanggan yang akan memindah jalur instalasi sambungan langganan, diwajibkan untuk mengajukan permohonan pemindahan jalur instalasi sambungan langganan kepada Perusahaan. Dalam hal ini Pelanggan diwajibkan untuk membayar administrasi pemindahan jalur sambungan langganan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I Surat Keputusan ini dan seluruh biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggungan Pelanggan.

BAB VII

Pasal 8 KETENTUAN PERUBAHAN GOLONGAN

1. Pelanggan yang berubah fungsi huniannya wajib melaporkan perubahan fungsi tersebut

kepada Perusahaan. Perusahaan akan melakukan proses perubahan golongan apabila diperlukan, sesuai dengan penggolongan yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 120a Tahun 2002, tanggal 3 Oktober 2002 mengenai Dasar Penetapan Tarif Air Minum.

2. Apabila Perusahaan menemukan fakta bahwa fungsi hunian Pelanggan telah berubah namun Pelanggan tidak melaporkan perubahan fungsi tersebut kepada Perusahaan, maka Perusahaan akan memberikan surat peringatan kepada Pelanggan untuk melaporkan kepada Perusahaan tentang adanya perubahan fungsi hunian tersebut. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah waktu yang ditentukan dalam surat peringatan ternyata Pelanggan tidak melapor ke Perusahaan maka Perusahaan akan mengenakan sanksi denda kepada yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali denda pemakaian air per bulan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Lampiran I Surat Keputusan ini.

3. Apabila atas laporan perubahan fungsi hunian Pelanggan terjadi perubahan golongan tarif sesuai dengan penggolongan yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 120a Tahun 2002, tanggal 3 Oktober 2002 mengenai Dasar Penetapan



Tarif Air Minum, maka Pelanggan akan dikenakan biaya administrasi perubahan golongan tarif dan wajib melakukan pembayaran selisih uang jaminan pelanggan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I Surat Keputusan ini.

4. Sebelum dilakukan proses perubahan golongan tarif, Perusahaan akan melakukan peninjauan lokasi sambungan pelanggan untuk memastikan kebenarannya.

BAB VIII

Pasal 9 KONDISI FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadinya gangguan pelayanan akibat tidak berfungsinya instalasi produksi air

dan atau instalasi jaringan pipa dan atau instalasi sambungan langganan, baik karena kondisi force majeure maupun kejadian lain diluar kemampuan Perusahaan, Pelanggan tidak akan menuntut ganti rugi berupa apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan.

2. Yang dimaksud dengan kondisi force majeure adalah:

a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor dll)

b. Wabah Penyakit

c. Pemogokan umum, huru-hara, kerusuhan, perang dan pemberontakan.

d. Perbuatan pihak ketiga yang mengakibatkan rusaknya sistem transmisi, instalasi produksi dan jaringan perpipaan distribusi.

3. Pelanggan yang mengalami force majeure, apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan bahwa huniannya akan dihuni kembali, maka pelanggan akan dikenakan tindakan pemutusan sementara (TPS). Pada saat Pelanggan mengajukan permohonan pengaktifan kembali, maka pelanggan hanya dikenakan biaya penggantian material sesuai kebutuhan.

4. Pelanggan yang mengalami force majeure, apabila tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan namun sebelum kurun waktu 3 (tiga) bulan ingin menjadi Pelanggan kembali, maka biaya yang dibebankan adalah biaya upah pemasangan dan penggantian material untuk sambungan baru.

5. Pelanggan yang mengalami force majeure, apabila tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan dan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan huniannya tidak dihuni kembali akan dikenakan pemutusan sambungan langganan (BI). Dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan akan menjadi Pelanggan kembali, maka biaya yang dibebankan adalah biaya sebagai pemohon sambungan baru.

BAB IX ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 24


Pasal 10

PEMBAYARAN 1. Pembayaran adalah sah apabila dana dapat diterima oleh Perusahaan terhadap semua

ketentuan-ketentuan yang tertera diatas melalui kasir/loket Perusahaan yang terdapat pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

2. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap ayat 1 Pasal ini. Seluruh kerugian yang terjadi atas pelanggaran tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggungan Pelanggan.

BAB X

Pasal 11 KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan disampaikan kepada seluruh Pelanggan.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Tambahan Surat Keputusan Direktur dan atau Surat Edaran Direktur Perusahaan.

3. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini dan atau karena pertimbangan-pertimbangan yang didasari oleh kepentingan Perusahaan dan atau Pelanggan, akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado Pada Tanggal : 12 Mei 2006

Mengetahui, B P


………………………………..

adan Pengawas DAM Kota Manado Ketua

……………………………………… Direktur Utama

Drs. E.P. Rumayar, SH.


3. LAMPIRAN

Tabel 1a : Pedoman Taksiran Pemakaian Air

Tabel 1b : Pedoman Volume Denda Pemakaian Air

Table 2 : Pedoman Denda Bagi pelanggan Yang Melakukan Tindakan Pelanggaran

Tabel 3 : Pedoman Perhitungan Denda Pelanggaran dan Biaya-Biaya Lainnya


TABEL 1A : PEDOMAN TAKSIRAN PEMAKAIAN AIR

PROSES SELEKSI PENERIMAAN KARYAWAN PDAM TIRTA MEULABOH

TABEL 1B : PEDOMAN VOLUME DENDA PEMAKAIAN AIR



TABLE 2 : PEDOMAN DENDA BAGI PELANGGAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN



TABEL 3 : PEDOMAN PERHITUNGAN DENDA PELANGGARAN DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA


ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM Ratu Plaza Building, 17th. Fl.

Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270

Indonesia

Tel. +62-21-720-9594 Fax. +62-21-720-4546

www.esp.or.id

Rancangan Pelayanan dan Tata Tertib Pelanggan Air Minum

Documents

Transcript of Rancangan Pelayanan dan Tata Tertib Pelanggan Air Minum