Rancangan Kontrak Ukl Upl Spam

8/18/2019 Rancangan Kontrak Ukl Upl Spam

1/40

1

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

Penyusunan Dokumen UKL/UPL (DAU) Optimalisasi SPAM Kota BaubauNomor: __________Nomor: __________

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Baubaupada hari __________ tanggal

__ bulan __________ tahun Dua Ribu Lima Belas antara RUSTAM, STselakuPejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Kota Baubau, yang berkedudukan di Jl.Dayanu Ikhsanuddin No. 1 Kota Baubau, berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Baubau Nomor : 14Tahun 2016

tanggal 10 Februari2016(selanjutnya disebut “PPK”)dan [ _____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia], berdasarkan kartuidentitas No. _____ [No.KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut“Penyedia‟]

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansisebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yangterlampir dalam Kontrak ini;

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlianprofesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untukmenyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuandalam Kontrak ini;

(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyaikewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini besertasemua fakta dan kondisi yang terkait.

ParafPenyedia PPK


2/40

2

Paraf

Penyedia PPK

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. „ Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________(_________________ rupiah) ;”]

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti danmakna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjianini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini:a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b) Pokok Perjanjian;

c)

Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

g) Kerangka Acuan Kerja;h) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;

i) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan

dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki padaangka 3 di atas.

5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak;

e)

ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untukkebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnyakontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuaidengan instruksi PPK

6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;


3/40

3

Paraf

Penyedia PPK

b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasaranadari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak;

c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk

melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatanPenyedia;

h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankankepadanya dengan penuhtanggung-jawab, ketekunan, efisien dan

ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungisecara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitandengan pekerjaan dalam Kontrak.

i) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku diIndonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyediamengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses ), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untukmereka sendiri dari komisi usaha (trade commision ), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengankegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia

dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansimaupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.

l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukankegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflictof interest ) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.

m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-halpertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku diIndonesia.

n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyediauntuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaankeuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya,

PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yangtelah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPKmeliputi:

i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu,

dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuantertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab


4/40

4

Paraf

Penyedia PPK

penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehsubkonsultan dan personilnya.

p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyediadan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan,

gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumenlain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia

jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesaiatau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dandata pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpansalinan dari dokumen-dokumen tersebut.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkandengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaansebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakanKontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di RepublikIndonesia.

Untuk dan atas nama __________PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk Penyedia Jasa

Konsultansi maka rekatkan materai Rp6.000,-)]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia __________

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk kegiatan/satuan kerjaPejabat Pembuat Komitmen maka

rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap][jabatan]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK SSUK)

a) KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau


5/40

5

Paraf

Penyedia PPK

tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidang keilmuan yangmengutamakan adanya olah pikir (brainware ).

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebutPA adalah Pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah atau Pejabat yang disamakan padaInstitusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh

PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPK adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA

yang bertugas memeriksa dan menerima hasilpekerjaan.

1.6

Aparat Pengawas Intern Pemerintah ataupengawas intern pada institusi lain yangselanjutnya disebut APIP adalah aparat yangmelakukan pengawasan melalui audit,reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraantugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yangmenyediakan Jasa Konsultansi dan telahditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.

1.8

Sub penyedia adalah badan usaha yangmengadakan perjanjian kerja sama denganpenyedia, untuk melaksanakan sebagianpekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi KSO) adalahkerjasama usaha antar penyedia nasionalmaupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dantanggung jawab yang jelas berdasarkan


6/40

6

Paraf

Penyedia PPK

kesepakatan bersama yang dituangkan dalamperjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebutdapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidakdimaksudkan untuk membentuk suatu badanhukum baru dan mengalihkan tanggung jawabmasing-masing anggota kerjasama usahakepada badan hukum tersebut.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudahdicairkan dan tidak bersyarat (unconditional ),

yang dikeluarkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi yangdiserahkan oleh penyedia kepada PPK untukmenjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yangselanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjiantertulis antara PPK dengan penyedia yangmencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)serta dokumen lain yang merupakan bagiandari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantumdalam Kontrak.

1.13

Hari adalah hari kalender.

1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yangsecara langsung menunjang terwujudnya danberfungsinya hasil pekerjaan sesuaiperuntukannya yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;

1.15 Rincian Biaya Langsung Personiladalahremunerasi atau upah yang diterima olehpersonil inti, yang telah memperhitungkanbiaya umum (overhead ), biaya sosial (social

charge ), keuntungan ( profit ), tunjanganpenugasan, asuransi dan biaya – biayakompensasi lainnya, dihitung menurut jumlahsatuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari,atau jam).

1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalahbiaya yang sebenarnya dikeluarkan penyediauntuk pengeluaran-pengeluaran yangsesungguhnya (at cost ), yang meliputi antara


7/40

7

Paraf

Penyedia PPK

lain biaya untuk pembelian ATK, sewaperalatan, biaya perjalanan, biaya pengirimandokumen, biaya pengurusan surat ijin, biayakomunikasi, biaya pencetakan laporan, biayapenyelenggaraanseminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.

1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yangmenunjukkan kebutuhan waktu yangdiperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusunsecara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Personel Intiadalah orangyang akanditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan untukmelaksanakan pekerjaan.

1.19 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkanadalahbagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yangpelaksanaannya diserahkan kepada penyedialain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya

kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatangankontrak sampai dengan tanggalpenyelesaian pekerjaan.

1.21 Tanggal Mulai Kerjaadalah tanggal mulai kerjapenyedia yang dinyatakan pada Surat PerintahMulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen.

1.22 Tanggal Penyelesaian Pekerjaanadalah tanggalpenyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini olehpenyedia yang tercantum dalam Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan olehPPK.

1.23 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusunoleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup

jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkanKontrak ini.

1.24 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat


8/40

8

Paraf

Penyedia PPK

setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia danmerupakan bagian dari Dokumen Penawaranpenyedia.

1.25

Penawaran Teknis adalah data teknis yangmemuat pendekatan teknis, metodologi, danprogram kerja penyedia dalam pelaksanaan JasaKonsultansi ini. Penawaran Teknis merupakanbagian dari penawaran penyedia.

1.26 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak,berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yangdapat mengubah atau menambah SSUK.

1.27 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.28 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yangditerbitkan oleh PPK dan merupakan salah satutahapan dalam mekanisme pelaksanaanpembayaran atas beban Anggaran PendapatanBelanja Negara/Daerah.

1.29 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengankeahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidangtertentu.

2.

Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan

secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan JasaKonsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangandengan ketentuan-ketentuan dalam DokumenKontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutanhierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan

Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan BahasaIndonesia

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia

4.

Larangan

Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme

KKN) serta

Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, para pihak dilarang untuk:a. menawarkan, menerima atau menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah atauimbalan berupa apa saja atau melakukantindakan lainnya untuk mempengaruhisiapapun yang diketahui atau patut dapatdiduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara


9/40

9

Paraf

Penyedia PPK

tidak benar dokumen dan/atau keteranganlain yang disyaratkan untuk penyusunandan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan(termasuk semua anggota Kemitraan/KSOapabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Subpenyedianya (jika ada) tidak akan melakukantindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbuktimelakukan larangn-larangan di atas dapatdikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPKsebagai berikut:a. pemutusan Kontrak;b. sisa uang muka harus dilunasi oleh

Penyedia; danc. dimasukan dalam daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atasdilaporkan oleh PPK kepada Menteri/ KepalaLembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuandikenakan sanksi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

5.

Keutuhan

Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan

persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. ParaPihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diriatau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, ataupersetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

6.

Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalamKontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlakumenjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapatdilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetapberlaku secara penuh.

7.

Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruhketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

8.

Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, ataupersetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuatsecara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggaptelah diberitahukan jika telah disampaikan secaralangsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jikadisampaikan melalui surat tercatat, e-mail , dan/atau


10/40

10

Paraf

Penyedia PPK

faksimiliyang ditujukan ke alamat yang tercantumdalam SSKK.

9.

Asal Jasa

Konsultansi

9.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakanterutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasiuntuk bagian pekerjaan tertentu tidaktercantum maka lokasi akan ditentukan olehPPK.

9.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansidigunakankomponen berupa barang, jasa, atau

gabungan keduanya yang tidak berasal daridalam negeri (impor) maka penggunaankomponen impor harus sesuai dengan yangdicantumkan dalam Dokumen Penawaran.

9.3 Tindakan pencantuman komponen impor yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dapatdipersamakan dengan tindakan penipuan dandikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadappelanggaran ketentuan tertentuKontrak oleh Pihak

yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadipengabaian yang terus-menerus selama MasaKontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap

pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanyadapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulisdan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yangmelakukan pengabaian.

11.

PenyediaMandi

ri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawabpenuh terhadap personil dan subpenyedianya (jikaada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

b) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN

KONTRAK

12.

Jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggalpenandatanganan Surat Perjanjian oleh ParaPihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalamSSKK.

12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangkawaktu yang ditentukan dalam syarat-syaratkhusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai


11/40

11

Paraf

Penyedia PPK

kerja yang tercantum dalam SPMK.

12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

12.4

Apabila penyedia berpendapat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karenakeadaan diluar pengendaliannya dan penyediatelah melaporkan kejadian tersebut kepadaPPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalankembali pelaksanaan tugas penyedia denganadendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

13. Surat Perintah

Mulai Kerja

SPMK)

13.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

13.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambatdimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

14.

Rapat Persiapan

Pelaksanaan

Kontrak

14.1 PPK bersama penyedia dapatmenyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.

14.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapatmengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim

Pendukung.

14.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakatidalam rapat persiapan pelaksanaan kontrakadalah:a. program mutu;

1) Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi:a. informasi mengenai pekerjaan

yang akan dilaksanakan;b. organisasi kerja Penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d.

jadwal penugasan tenaga ahli dantenaga pendukung;

e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;f. prosedur instruksi kerja; dan

g. pelaksana kerja.2) Program mutu dapat direvisi sesuai

kondisi lokasi pekerjaan.b. organisasi kerja;c. tata cara pengaturan pelaksanaan

pekerjaan;


12/40

12

Paraf

Penyedia PPK

d. jadwal pengadaan bahan/material,mobilisasi peralatan dan personil (apabiladiperlukan); dan

e. rencana pelaksanaan pemeriksaanlapangan bersama.

14.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrakdituangkan dalam Berita Acara Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak yang ditandatangani olehseluruh peserta rapat.

15. Mobilisasi 15.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggaldimulainya pelaksanaan pekerjaan.

15.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu:

a.

mendatangkan tenaga ahli;b. mendatangkan tenaga pendukung;dan/atau

c. menyiapkan peralatan pendukung;

15.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan.

16.

Pemeriksaan 16.1

PemeriksaanBersama a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan

pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-samadengan penyedia melakukan pemeriksaanbersama yang mencakup antara lainpemeriksaan kesesuaian personil dan/atauperalatan dengan persyaratan kontrak.Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalamberita acara pemeriksaan.

b. Jika dalam pemeriksaan bersamaditemukan hal-hal yang dapat

mengakibatkan perubahan isi kontrakmaka perubahan tersebut akan dituangkandalam amandemen kontrak.

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkanbahwa personil dan/atau peralatanternyata belum memenuhi persyaratankontrak maka penyedia tetap dapatmelanjutkan pekerjaan dengan syaratpersonil dan/atau peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera diganti


13/40

13

Paraf

Penyedia PPK

dalam jangka waktu yang disepakatibersama dengan memperhatikan Pasaltentang Personil Konsultan danSubkonsultan.

16.2

PemeriksaanPersonil dan Peralatan

a. Pemeriksaan (inspeksi) personil danperalatan harus dilaksanakan setelahpersonil dan peralatan tiba di lokasipekerjaan serta dibuatkan Berita AcaraHasil Inspeksi/Pemeriksaan yangditandatangani oleh PPK dan penyedia.

b. Dalam pemeriksaan personil danperalatan, PPK dapat dibantu Tim Teknisdan/atau Tim Pendukung.

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil

dan peralatan ternyata belum memenuhipersyaratan, maka penyedia dapatmelaksanakan pekerjaan dengan syaratpersonil dan peralatan yang belummemenuhi syarat harus diganti sesuaidengan ketentuan dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan personil danperalatan mengakibatkan perubahan isiKontrak maka harus dituangkan dalambentuk adendum Kontrak.

16.3 PemeriksaanLapangan

a.

Apabila diperlukan, PPK bersama-samadengan penyedia melakukan pemeriksaanlapangan untuk melakukan pengukurandan pemeriksaan detail kondisi lapangan.

b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapatdibantu Tim Teknis dan/atau TimPendukung.

c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

yang ditandatangani oleh PPK danpenyedia.

d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan

mengakibatkan perubahan isi Kontrakmaka harus dituangkan dalam adendumKontrak.

17. Waktu

Penyelesaian

Pekerjaan

17.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,penyedia berkewajiban untuk memulaipelaksanaan pekerjaan pada Tanggal MulaiKerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuaidengan program mutu, serta menyelesaikan


14/40

14

Paraf

Penyedia PPK

pekerjaan selambat-lambatnya pada TanggalPenyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

17.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada TanggalPenyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atauPeristiwa Kompensasi atau karena kesalahanatau kelalaian penyedia maka penyediadikenakan denda.

17.3 Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh Peristiwa Kompensasi makaPPK dikenakan kewajiban pembayaran gantirugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan

jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para

Pihak untuk diperpanjang.

17.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalamangka 22 ini adalah tanggal penyelesaiansemua pekerjaan.

18. Perpanjangan

Waktu

18.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampauiTanggal Penyelesaian maka penyedia berhakuntuk meminta perpanjangan Tanggal

Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPKberdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaanmemperpanjang Tanggal PenyelesaianPekerjaan secara tertulis. PerpanjanganTanggal Penyelesaian harus dilakukan melaluiadendum Kontrak jika perpanjangan tersebutmengubah Masa Kontrak.

18.2 PPK berdasarkan pertimbangan PengawasPekerjaan harus telah menetapkan adatidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama,

dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) harisetelah penyedia meminta perpanjangan. Jikapenyedia lalai untuk memberikan peringatandini atas keterlambatan atau tidak dapatbekerja sama untuk mencegah keterlambatanmaka keterlambatan seperti ini tidak dapatdijadikan alasan untuk memperpanjangTanggal Penyelesaian.


15/40

15

Paraf

Penyedia PPK

B.2 Penyelesaian Kontrak

19.

Serah Terima

Pekerjaan

19.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus), penyedia mengajukan permintaansecara tertulis kepada PPK untuk penyerahanpekerjaan.

19.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKmenugaskan Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan.

19.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanmelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan

yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabilaterdapat kekurangan-kekurangan dan/ataucacat hasil pekerjaan, penyedia wajib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintahPPK.

19.4 Penilaian hasil pekerjaan sebagaimanadimaksud pada poin 24.3 dilakukan setelahberkoordinasi dengan Pengguna JasaKonsultansi yang bersangkutan.

19.5 PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan sesuai denganketentuan Kontrak dan diterima olehPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

B.3 Adendum

20. Perubahan

Kontrak

20.1 Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanyaberlaku untuk Kontrak Harga Satuan ataubagian pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan dari Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan.

20.2 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendumkontrak.

20.3 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabiladisetujui oleh para pihak, yangmeliputi:a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh

sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihakdalam kontrak sehingga mengubahlingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaanakibat adanya perubahan lingkuppekerjaan; dan/atau


16/40

16

Paraf

Penyedia PPK

c. perubahan nilai kontrak akibat adanyaperubahan pekerjaan perubahan jadwalpelaksanaan pekerjaan dan/ataupenyesuaian harga.

20.4

Untuk kepentingan perubahan kontrak,PA/KPA dapat membentuk Panitia/PejabatPeneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

B.4 Keadaan Kahar

21. Keadaan Kahar 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatukeadaan yang terjadi diluar kehendak parapihak dan tidak dapat diperkirakansebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapatdipenuhi.

27.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:a. bencana alam;b. bencana non alam;c. bencana sosial;d. pemogokan;e. kebakaran; dan/atauf. gangguan industri lainnya sebagaimana

dinyatakan melalui keputusan bersamaMenteri Keuangan dan Menteri teknis

terkait.

27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyediamemberitahukan kepada PPK paling lambat 14(empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, dengan menyertakan pernyataanKeadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

27.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrakuntuk pemenuhan kewajiban Pihak yangtertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjangsekurang-kurangnya sama dengan jangka

waktu terhentinya Kontrak akibat KeadaanKahar.

27.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibatKeadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat14 (empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, tidak dikenakan sanksi.

27.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrakini akan dihentikan sementara hingga Keadaan


17/40

17

Paraf

Penyedia PPK

Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyediaberhak untuk menerima pembayaran sesuaidengan prestasi atau kemajuan pelaksanaanpekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masaKeadaan Kahar PPK memerintahkan secaratertulis kepada Penyedia untuk meneruskanpekerjaan sedapat mungkin maka Penyediaberhak untuk menerima pembayaransebagaimana ditentukan dalam Kontrak danmendapat penggantian biaya yang wajar sesuaidengan yang telah dikeluarkan untuk bekerjadalam situasi demikian. Penggantian biaya iniharus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

c)

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

22. Jaminan Jaminan Uang Muka :22.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK

dalam rangka pengambilan uang muka dengannilai 100% (seratus persen) dari besarnya uangmuka.

22.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangisecara proporsional sesuai denganpengembalian uang muka.

22.3

Masa berlakunya jaminan uang mukasekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuanpemberian uang muka sampai dengan tanggalpenyerahan pertama pekerjaan.

22.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh BankUmum, perusahaan penjaminan atauperusahaan asuransi.

22.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuatnama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk,dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai

jaminan uang muka dalam angka dan huruf,kewajiban pihak-pihak penjamin untukmencairkan Surat Jaminan Uang Mukaselambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku

jaminan uang muka dan tanda tanganpenjamin.

23. Pembayaran 23.1 Uang Muka :a. Uang Muka dapat diberikan kepada


18/40

18

Paraf

Penyedia PPK

penyedia untuk:1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;2) pembayaran uang tanda jadi kepada

pemasok barang/material; dan/atau3) persiapan teknis lain yang diperlukan

bagi pelaksanaan pengadaan.b. Uang Muka dapat diberikan kepada

penyedia dengan ketentuan paling tinggi20% (dua puluh perseratus) dari nilaiKontrak;

c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak dapat diberikan diantara 2 (dua)pilihan, yaitu:1) 20% (dua puluh perseratus) dari

Kontrak tahun pertama; atau2) 15% (lima belas perseratus) dari total

nilai Kontrak.d. Ketentuan mengenai pemberian uang mukabeserta besarannya ditetapkan dalam SSKK.

e. Penyedia dapat mengajukan permintaanpembayaran uang muka secara tertuliskepada PPK disertai dengan rencanapenggunaan uang muka untukmelaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

f. PPK mengajukan surat permintaanpembayaran untuk permohonan tersebutsetelah Jaminan Uang Muka diterima daripenyedia.

g.

Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bankumum, perusahaan penjaminan, atauPerusahaan Asuransi Umum yang memilikiizin untuk menjual produk

jaminan(suretyship ) yang ditetapkan olehMenteri Keuangan;

h. Pengembalian uang muka diperhitungkanberangsur-angsur secara proporsional padasetiap pembayaran prestasi pekerjaan danpaling lambat harus lunas pada saatpekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratusperseratus).

i.

Untuk kontrak tahun jamak, nilai JaminanUang Muka secara bertahap dapat dikurangisesuai dengan pencapaian prestasipekerjaan.

23.2 Prestasi pekerjaana. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh PPK, denganketentuan :1) Penyedia telah mengajukan tagihan


19/40

19

Paraf

Penyedia PPK

disertai laporan kemajuan hasilpekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan systembulanan, sistem termin ataupembayaran secara sekaligus, sesuaidengan ketentuan yang ditetapkandalam SSKK.

3) Pembayaran prestasi kerja diberikankepada penyedia setelah dikurangiangsuran pengembalian UangMukadan denda apabila ada, serta pajak.

4) Permintaan pembayaran kepada PPKuntuk Kontrak yangmenggunakansubkontrak, harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruhsubkontraktor sesuai dengan

perkembangan ( progress )pekerjaannya.

5) Pembayaran bulanan/termin,dilakukansenilai pekerjaan yang telahdiselesaikan.

b. Pembayaran tekahir hanya dilakukan setelahpekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)dan Berita Acara penyerahan pertamapekerjaan diterbitkan.

23.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta matauang yang digunakan harus disesuaikandengan ketentuan dalam SSKK.

23.4 Penangguhan Pembayarana. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap

angsuran prestasi pekerjaan penyedia jikapenyedia gagal atau lalai memenuhikewajiban kontraktualnya.

b. Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia.

c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih

dahulu menyampaikan pemberitahuantertulis kepada penyedia yang memuat:1) alasan penangguhan pembayaran; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk

memenuhi kewajiban-kewajibannyadalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja setelah pemberitahuan diterima.

d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhanpembayaran dapat dilakukan bersamaandengan pengenaan denda kepada penyedia.


20/40

20

Paraf

Penyedia PPK

23.5 Denda dan Ganti Rugia. denda merupakan sanksi finansial yang

dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada PPK, karena terjadinyacidera janji/wanprestasi yang tercantumdalam Kontrak.

b. besarnyadenda kepada penyedia atasketerlam batan penyelesaian pekerjaanadalah:1/1000 (satu perseribu) dari biayakontrak, apabila bagian pekerjaan belumditerima oleh PPK.

c. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKatas keterlambatan pembayaran adalahsebesar bunga dari nilai tagihan yangterlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku

bunga yang berlaku pada saat itu menurutketetapan Bank Indonesia, atau dapatdiberikan kompensasi sesuai ketentuandalam Dokumen Kontrak;

23.6 Tata cara pembayaran denda dan/atau gantirugi diatur dalam Dokumen Kontrak.

24. Harga 24.1 PPK membayar kepada peserta ataspelaksanaan pekerjaan.

24.2

Harga kontrak telah memperhitungkan:biayaumum (overhead), biaya sosial (socialcharge), keuntungan (profit) maksimal 10 %,tunjangan penugasan, asuransi dan biaya – biaya kompensasi lainnya, yang dihitungmenurut jumlah satuan waktu tertentu.

24.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personildan Rincian Biaya Non Personil sesuai denganBerita Acara Hasil Klarifikasi dan NegosiasiTeknis dan Biaya.

24.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi inidibiayai dari sumber pendanaan yang disebutdalam SSKK.

25. [Hari Kerja 25.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dandatanya disimpan oleh penyedia. Daftarpembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.


21/40

21

Paraf

Penyedia PPK

25.2 Penyedia harus membayar upah hari kerjakepada tenaga kerjanya setelah formulir upahditandatangani.]

26. Perhitungan

Akhir

26.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaanterakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai100% (seratus perseratus) dan berita acarapenyerahan awal telah ditandatangani olehkedua belah pihak.

27. Penangguhan 27.1 PPK dapat menagguhkan pembayaran setiapangsuran prestasi pekerjaan penyedia jikapenyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibankontraktualnya, termasuk penyerahan setiapHAsil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan;

27.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepadapenyedia tentang penagguhan hakpembayaran, disertai alasan-alasan yang jelasmengenai penangguhan tersebut. Penyediadiberi kesempatan untuk memperbaiki dalam

jangka waktu tertentu;

27.3 Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia;

27.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penagguhanpembayaran akibat keterlambatan penyerahanpekerjaan dapat dilakukan bersamaan denganpengenaan denda kepada penyedia.

28.

Kerjasamaantar

a penyedia

dengan sub

penyedia

28.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh subpenyedia harus diatur dalam kontrak dandisetujui terlebih dahulu oleh PPK.

28.2

Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagianpekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

28.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengansub penyedia harus mengacu kepada harga

yang tercantum dalam Kontrak serta menganutprinsip kesetaraan.

29. Personil

Konsultan dan

Subkonsultan

29.1 Umuma. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai

dengan kualifikasi dan pengalaman yangditawarkan dalam Dokumen Penawaran.


22/40

22

Paraf

Penyedia PPK

b. Penggantianpersonil inti dan/atau peralatan(apabila ada) tidak boleh dilakukan kecualiatas persetujuan tertulis PPK.

c. Penggantianpersonil inti dan/atau peralatandilakukan oleh penyedia denganmengajukan permohonan terlebih dahulukepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja Personil Intidan/atau spesifikasi Peralatan yangdiusulkan beserta alasan perubahan.

d. PPK dapat menilai dan menyetujuipenempatan/penggantian personil intimenurut kualifikasi yang dibutuhkan.

e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:1) tidak mampu atau tidak dapat

melakukan pekerjaan dengan baik

2)

berkelakuan tidak baik; atau3) mengabaikan pekerjaan yang menjaditugasnya

maka penyedia berkewajiban untukmenyediakan pengganti dan menjaminpersonil inti tersebut meninggalkan lokasikerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalendersejak diminta oleh PPK.

f. Jika penggantian personil inti dan/atauperalatan perlu dilakukan, maka penyediaberkewajiban untuk menyediakan penggantidengan kualifikasi yang setara atau lebih

baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahanapapun.

29.2 Personil Intia. nama personil dan uraian pekerjaan,

kualifikasi minimum, perkiraan waktupelaksanaan dilampirkan dalam LampiranSSKK;

b. penyesuaian terhadap perkiraan waktupekerjaan personil akan dibuat olehpenyedia melalui pemberitahuan secara

tertulis kepada PPK;c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka

perkiraan waktu pelaksanaan harusditentukan secara tertulis oleh para pihak.

29.3 Persetujuan PersonilPersonil inti dan subkonsultan yang telahdisetujui oleh PPK harus memberikan datadirinya dan surat keterangan tidak mengidappenyakit berbahaya/menular (medical


23/40

23

Paraf

Penyedia PPK

certificate ) serta terdaftar atau tertera dalamdaftar personalia penyedia.

29.4 Waktu kerja dan lembura. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti

ditentukan dalam Lampiran SSKK; b. waktu kerja tenaga kerja asing yang

dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejakkedatangannya di Indonesia sesuai dengansurat perintah mobilisasi;

c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar ataspekerjaan lembur atau sakit atau liburan,karena perhitungan upah sudah mencakuphal tersebut.

30.

Perubahan

Personil

30.1 Perubahan personil dan peralatan yang

diajukan oleh penyediaa. Penyedia dapat mengajukan penggantianpersonil dan/atau peralatan kepada PPK.

b. Penyedia tidak dibenarkan melakukanpenggantian personil dan/atau peralatantanpa persetujuan PPK.

c. PPK meneliti permohonan perubahanpersonil dan/atau peralatan, denganketentuan:1) menyetujui permohonan perubahan

personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;

2)

tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambahnilai kontrak. Untuk kontrak biayasatuan (time based ), biaya langsungpersonil harus disesuaikan dengan gajidasar tenaga ahli yang menggantikan.

3) menolak permohonan perubahanpersonil dan/atau peralatan bila alasan

yang diajukan dianggap tidak sesuai.d. untuk mengajukan permohonan

penggantian personil, penyedia diwajibkanmelampirkan riwayat hidup/pengalaman

kerja personil yang diusulkan dan disertaialasan penggantian personil yangbersangkutan.

e. Dalam rangka penilaian usulan penggantianpersonil dan/atau peralatan, PPK dapatdibantu Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak.

30.2 Penggantian personil penyedia atas perintahPPK


24/40

24

Paraf

Penyedia PPK

a. Personil dari penyedia yang dianggap tidakmampu atau tidak dapat melakukanpekerjaan dengan baik atau berkelakuantidak baik, harus segera dilakukan perintahpenggantian personil kepada penyediadengan kualifikasi keahlian personil yangsama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) harisejak perintah penggantian personil, harussudah menerima personil pengganti daripenyedia.

31. Keterlambatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

31.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada TanggalPenyelesaianbukan akibat Keadaan Kahar ataukarena kesalahan atau kelalaian penyedia makaPPK dapat menghentikan Kontrak dan

menangguhkan pemenuhan hak-hak penyediaatau menangguhkan pembayaran.

31.2 Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPKmaka PPK dikenakan Ganti Rugi ataumemberikan Kompensasi.

31.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atauKompensasi tidak dilakukan jika TanggalPenyelesaian disepakati oleh Para Pihak untukdiperpanjang.

31.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalamPasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasilkerja dan tanggal penyelesaian semuapekerjaan dengan penyerahan laporan akhirsebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

32. Denda dan

Ganti Rugi

32.1 Denda merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada penyedia, sedangkan gantirugi merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada PPK, karena terjadinyacidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam

Kontrak.

32.2 Besarnyadenda kepada penyedia atasketerlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya

bagian kontrak yang belum selesaidikerjakan, apabila kontrak terdiri atasbagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisahdan bukan merupakan kesatuan sistem, sertahasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh


25/40

25

Paraf

Penyedia PPK

PPK;2) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak,

apabila bagian pekerjaan belum diterimaoleh PPK.

32.3

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atasketerlambatan pembayaran adalah sebesarbunga dari nilai tagihan yang terlambatdibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yangberlaku pada saat itu menurut ketetapan BankIndonesia, atau dapat diberikan kompensasisesuai ketentuan dalam SSKK.

32.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyediadalam hal sebagai berikut :a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal

yang dapat mempengaruhi pekerjaanpenyedia;b. keterlambatan penerbitan SPP;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,

spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasisebagaimana yang diperjanjikan dalamkontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihakpenyedia untuk melakukan pengujiantambahan yang setelah dilaksanakan

pengujian ternyata tidak diketemukankerusakan/ kegagalan/penyimpangan;

f. kompensasi lain yang dirinci dalam syaratkhusus kontrak.

g. jika kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan atau keterlambatanpenyelesaian pekerjaan maka PPKberkewajiban untuk membayar ganti rugidan/atau memberikan perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan;

h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada PPK, dapat dibuktikankerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;

i. perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan hanya dapat diberikan jikaberdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada PPK, dapat dibuktikankerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.


26/40

26

Paraf

Penyedia PPK

32.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau gantirugi diatur dalam SSKK.

33.

Laporan Hasil

Pekerjaan

33.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dandokumen sesuai dengan ketentuan yang telahdiatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporandan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

33.2 PPKbersama penyedia melakukan pembahasandan penilaian terhadap laporan dan dokumen

yang diserahkan oleh penyedia.

33.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasilpembahasan dan penilaian laporan.

33.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka

penyedia harus memperbaiki danmenyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkanlaporan hasil perbaikan kepada PPK.

33.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada),dan membuat berita acara serah terima laporanhasil perbaikan.

33.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan(hardcopy ) dan/atau file (softcopy ).

33.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar,spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yangdipersiapkan oleh penyedia berdasarkankontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

33.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusanatau akhir masa kontrak berkewajiban untukmenyerahkan semua dokumen tersebut besertadaftar rinciannya kepada PPK.

33.9

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buahsalinan tiap dokumen dan piranti lunaktersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.

33.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihakketiga akan melakukan pengembanganterhadap piranti lunak tersebut dan untuk itudiperlukan lisensi maka penyedia harusmendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA.Untuk tujuan ini PA berhak untuk


27/40

27

Paraf

Penyedia PPK

mendapatkan penggantian biaya ataspengembangan piranti lunak tersebut.

33.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaandokumen dan piranti lunak tersebut di atas dikemudian hari diatur dalam SSKK.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

34.

Penghentian

Kontrak

34.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karenapekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.

34.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajibmembayar kepada penyedia sesuai denganprestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai

dengan tanggal berlakunya penghentiankontrak.

34.3 PPK dengan pemberitahuan tertulis kepadapenyedia dapat memerintahkan penghentianKontrak jika penyedia gagal untukmelaksanakan kewajiban-kewajibannya dalamKontrak ini.Pemberitahuan tertulis tersebutharus memuat:1) alasan penghentian Kontrak; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk

memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerjasetelah pemberitahuan diterima.

35. Pemutusan

Kontrak

Pemutusan Kontrak dpat dilakukan oleh pihak PPKatau pihak Penyedia.

36. Pemutusan

Kontrak oleh

PPK

36.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, PPK dapatmemutuskan Kontrak ini melaluipemberitahuan tertulis kepada penyedia setelahterjadinya hal-hal sebagai berikut:a. kebutuhan jasa tidak dapat ditunda

melebihi batas berakhirnya kontrak;b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak

akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejakmasa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,Penyedia Barang/Jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatanmenyelesaikan pekerjaan sampai dengan


28/40

28

Paraf

Penyedia PPK

50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan,Penyedia Barang/Jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalammelaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannyadalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja setelah diberi tahu atau dalam jangkawaktu lain yang disetujui secara tertulisoleh PPK;

f. Penyedia berada dalam keadaan pailit; g. karena Keadaan Kahar, penyedia tidak

dapat melaksanakan bagian pokok

pekerjaan Jasa Konsultansi ini selamasekurang-kurangnya 60 (enam puluh) harikalender;

h. penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalamproses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang berwenang; dan/atau

i. pengaduan tentang penyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggararan persaingan usaha yangsehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yang

berwenang.

36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukankarena kesalahan Penyedia:a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh

Penyedia atau Jaminan Uang Mukadicairkan (apabila ada);

b. Penyedia membayar denda keterlambatansebagaimana tercantum dalam SSKK(apabila ada);

c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;dan

d.

PPK membayar kepada Penyedia sesuaidengan pencapaian prestasi pekerjaan yangtelah diterima oleh PPK sampai dengantanggal berlakunya pemutusan Kontrakdikurangi dengan denda keterlambatan

yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),serta Penyedia menyerahkan semua hasilpelaksanaan pekerjaan kepada PPK danselanjutnya menjadi hak milik PPK.


29/40

29

Paraf

Penyedia PPK

37.

Pemutusan

Kontrak oleh

Penyedia

37.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Penyediadapat memutuskan Kontrak ini melaluipemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPKtidak menerbitkan SPP untuk pembayarantagihan angsuran sesuai dengan yangdisepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

37.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabilaPPK gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian perselisihan. Dalam hal inipemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelahPenyedia menyampaikan pemberitahuanrencana pemutusan Kontrak secara tertuliskepada PPK;

37.3 Kejadian sebagaimana dimaksud pada angka45.2 adalah :a. Akibat keadaan kahar, sehingga penyedia

tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuaiketentuan dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian perselisihan.

37.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPKmembayar kepada penyedia sesuai denganpencapaian prestasi pekerjaan yang telah

diterima oleh PPK sampai dengan tanggalberlakunya pemutusan Kontrak dikurangidengan denda keterlambatan yang harusdibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyediamenyerahkan semua hasil pelaksanaan kepadaPPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

38.

Pemutusan

Kontrak akibat

lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPKterlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKNdan/atau pelanggararan persaingan usaha yangsehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK

dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

39. Hak dan

Kewajiban

Penyedia

39.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak;

39.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk


30/40

30

Paraf

Penyedia PPK

sarana dan prasarana dari pihak PPK untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan kontrak;

39.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada pihak PPK;

39.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan

yang telah ditetapkan dalam kontrak;

39.5 memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan pihak PPK;

39.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan

jadwal penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;

39.7 mengambil langkah-langkah yang memadaiuntuk melindungi lingkungan tempat kerja danmembatasi perusakan dan gangguan kepadamasyarakat maupun miliknya, akibat kegiatanpenyedia;

39.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya denganpenuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan

ekonomis serta memenuhi kriteria teknikprofesional dan melindungi secara efektifperalatan-peralatan, mesin, material yangberkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

39.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuai denganhukum yang berlaku di Indonesia. PPK secaratertulis akan memberitahukan kepada penyediamengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;

39.10 penyedia tidak akan menerima keuntunganuntuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade

commision ), rabat (discount) ataupembayaran-pembayaran lain yangberhubungan dengan kegiatan pelaksanaan

jasa konsultansi;

39.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaankontrak, penyedia dinyatakan tidakberwenang untuk melaksanakan jasakonsultansi maupun mengadakan barang

yang tidak sesuai dengan kontrak ;


31/40

31

Paraf

Penyedia PPK

39.12 penyedia dilarang baik secara langsung atautidak langsung melakukan kegiatan yangakan menimbulkan pertentangan kepentingan(conflict of interest ) dengan kegiatan yangmerupakan tugas penyedia;

39.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuanmengenai hal-hal pertanggung-jawabanpenyedia sesuai dengan hukum yang berlakudi Indonesia;

39.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuanmengenai kewajiban penyedia untuk merincisetiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapat

dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu,dengan sepengetahuanpenyedia ataukuasanya, PPK dapat memeriksa danmenggandakan dokumen pengeluaran yangtelah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelahberakhirnya kontrak;

39.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlumendapat persetujuan PPK meliputi:a. memobilisasi personil yang terdapat dalam

daftar;b. membuat subkontrak dengan pengaturan:

(i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi darisubkonsultan harus mendapat persetujuantertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyediabertanggung-jawab penuh terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilakukanoleh subkonsultan dan personilnya.

39.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yangdisiapkan olehpenyedia dan menjadi hakmilik PPK: mengatur bahwa semuarancangan, gambar-gambar, spesifikasi,disain, laporan dan dokumen-dokumen lain

serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segerasetelah pekerjaan selesai atau berakhirnyakontrak harus menyerahkan seluruhdokumen dan data pendukung lainnyakepada PPK. Penyedia dapat menyimpansalinan dari dokumen-dokumen tersebut.

39.17 Kewenangan anggota penyedia adalahketentuan yang mengatur mengenai apabilapenyedia adalah sebuah joint venture yang


32/40

32

Paraf

Penyedia PPK

beranggotakan lebih dari satupenyedia,anggota joint venture tersebut memberi kuasakepada salah satu anggota joint venture untukbertindak dan mewakili hak-hak dankewajiban anggota penyedia lainnya terhadapPPK.

39.18 ketentuan peralatan dan bahan yangdisediakan oleh PPK untuk kebutuhanpelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Padasaat berakhirnya kontrak, Penyedia harusmenyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuaidengan instruksi PPK

40. Penggunaan

Dokumen

Kontrak dan

Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen kontrak ataudokumenlainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh

pihak lain,misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar- gambar, pola, serta informasilain yang berkaitandengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

41. Hak Atas

Kekayaan

Intelektual

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segalatuntutan atau klaim dari pihak ketiga yangdisebabkan penggunaan Hak Atas KekayaanIntelektual (HAKI) oleh penyedia.

42.

Layanan

Tambahan

Penyedia wajib menyediakan layanan tambahanlainnya seperti pembuatan maket/model dari hasildesain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

43.

Penangguhan

dan Resiko

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batasPPK beserta instansinya terhadap semuabentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,kehilangan, kerugian, denda, gugatan atautuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,dan biaya yang dikenakan terhadap PPKbeserta instansinya (kecuali kerugian yangmendasari tuntutan tersebut disebabkankesalahan atau kelalaian berat PPK)

sehubungan dengan klaim yang timbul darihal-hal berikut terhitung sejak Tanggal MulaiKerja sampai dengan tanggalpenandatanganan berita acara penyerahanakhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan danharta benda penyedia, dan Personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan

cidera tubuh, sakit atau kematian pihakketiga;


33/40

33

Paraf

Penyedia PPK

43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampaidengan tanggal penandatanganan beritaacara penyerahan awal, semua risikokehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaanini, Bahan dan Perlengkapan merupakanrisiko penyedia, kecuali kerugian ataukerusakan tersebut diakibatkan olehkesalahan atau kelalaian PPK.

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehpenyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan dalam syarat ini.

44.

Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semuapihak di lokasi kerja.

45.

Pembayaran

Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksifinancial berupa Denda sebagai akibat wanprestasiatau cidera janji terhadap kewajiban-kewajibanpenyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Dendadengan memotong angsuran pembayaran prestasipekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidakmengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

e) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

46.

Hak dan

Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

a.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodikmengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukanoleh pihak penyedia;

c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yangtercantum dalam kontrak yang telah ditetapkankepada penyedia;

d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);e. membayar uang muka (apabila diberikan);f. memberikan instruksi sesuai jadwal;

g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela

Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutanlainnya dan tanggungan yang timbul karenakesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak

yang dilakukan PPK.h. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana

yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan kontrak;

i. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakanoleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan


34/40

34

Paraf

Penyedia PPK

oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak,Penyedia harus menyerahkan peralatan danbahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

47. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yangtercantum dalam SSKK untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan ini.

48.

Peristiwa

Kompensasi

48.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepadapenyedia dalam hal sebagai berikut:1) PPK mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada

penyedia;3) PPK tidak memberikan gambar-gambar,

spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai

jadwal;5) PPK menginstruksikan kepada pihak

penyedia untuk melakukan pengujiantambahan yang setelah dilaksanakanpengujian ternyata tidak ditemukankerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaanpelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi

kondisi tertentu yang tidak dapat didugasebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

48.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan dan/atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan makaPPK berkewajiban untuk membayar ganti rugidan/atau memberikan perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan.

48.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika

berdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyediakepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyataakibat Peristiwa Kompensasi.

48.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampauiTanggal Penyelesaian maka penyedia berhakuntuk meminta perpanjangan TanggalPenyelesaian berdasarkan data penunjang dan


35/40

35

Paraf

Penyedia PPK

perhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada PPK. Perpanjangan TanggalPenyelesaian harus dilakukan melaluiadendum Kontrak jika perpanjangan tersebutmengubah Masa Kontrak.

48.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugidan/atau perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untukmemberikan peringatan dini dalammengantisipasi atau mengatasi dampakPeristiwa Kompensasi.

f) KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

49. Itikad Baik 49.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling

percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

49.2 Para pihak setuju untuk melaksanakanperjanjian dengan jujur tanpa menonjolkankepentingan masing-masing pihak. Jika selamakontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,maka diupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.

49.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrakberkewajiban untuk bertindak dengan itikad

baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain,dan mengambil semua langkah yangdiperlukan untuk memastikan terpenuhinyatujuan Kontrak ini.

50.

Pelaksanaan

Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak makamasing-masing Pihak berkewajiban untuk tetapberupaya bertindak wajar di antara mereka tanpamerugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak

yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidakwajar dan adil maka kedua belah Pihak harus

megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasisituasi tersebut.

g) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

51. Perdamaian 63.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secara damaisemua perselisihan yang timbul dari atauberhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelah


36/40

36

Paraf

Penyedia PPK

pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini;

63.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antarapara pihak dalam Kontrak dapat dilakukanmelalui musyawarah, arbitrase, mediasi,konsiliasi, atau pengadilan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

52.

Lembaga

Pemutus

Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melaluiperdamaian tidak tercapai, maka penyelesaianperselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:a. arbitrase,b. alternatif penyelesaian sengketa, atauc. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


37/40

37

Paraf

Penyedia PPK

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:Nama: Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan Kota BaubauAlamat: Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 1 BaubauWebsite :-Telepon: -Faksimili: -e-mail: -

Penyedia:Nama: __________Alamat: __________

Website :__________Telepon: __________Faksimili: __________e-mail: __________

B. Wakil Sah Para

Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK:RUSTAM, ST

Untuk Penyedia:__________

C.

Tanggal Berlaku

Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: __________

D.

Jenis Kontrak 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran:KontrakLump Sum

2. Kontrak berdasarkan pembebanan TahunAnggaran:Kontrak Tahun Tunggal

3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:Kontrak Pengadaan Tunggal

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: KontrakPengadaan Pekerjaan Tunggal

E. JadwalPelaksana

an Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan JasaKonsultansi ini selama: 30 (tiga puluh) (harikalender)

F.

Tindakan

penyedia yang

mensyaratkan

persetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukanpersetujuan PPK adalah:

1. Perintah memulai pekerjaan;


38/40

38

Paraf

Penyedia PPK

2. Perubahan lingkup pekerjaan, saran, masukan

kepada penyedia;

3. Laporan hasil pekerjaan;

4.

Permohonan pembayaran beserta rinciannya;5. Berita acara serah terima hasil pekerjaan

6. Pengunaan Dokumen Hasil Perencanaan

G.

Pelaporan Penyedia berkewajiban untuk menyampaikanlaporan-laporan berikut secara periodik selama MasaKontrak:

1. Laporan Pendahuluan, sebanyak 3 ( Tiga)

eksemplar, diserahkan 15 ( lima belas) hari

kalender setelah kontrak ditandatangani;

2. Laporan Pertengahan sebanyak 3 ( Tiga)

eksemplar, diserahkan 30 ( tiga puluh) hari

kalender setelah kontrak ditandatangani;

3. Laporan Akhir dan Laporan Teknis sebanyak 3(

tiga) eksemplar, diserahkan 45 ( empat puluh

lima) hari kalender setelah kontrak

ditandatangani.

H.

Serah Terima

Laporan Akhir

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untukpenyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi

I. PembatasanPeng

gunaan

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan daripekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasansebagai berikut:

1. Wajib memiliki ijin tertulis dari PPK;

2. Penggunaan dokumen yang tidak diketahui oleh

PPK merupakan tindakan melawan hokum dan

segala akibat sepenuhnya menjadi tanggungjawab

penyedia harus memiliki ijin tertulis dari PPK;

3.

Untuk keperluan pengembangan dan pemeriksaaninternal terhadap konstruksi yang dihasilkan.

J. Tanggung Jawab

Profesi

Umur konstruksi bangunan direncanakan: 10(Sepuluh) tahun

K. Peralatan,

Material,

Personil dan

Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa :

1. Dokumen penunjang pelaksanaan kegiatan dan


39/40

39

Paraf

Penyedia PPK

dokumen lain yang penggunaan yang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Ruangan rapat untuk mendiskusikan pelaksanaan

pekerjaan

L.

Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayaidariAPBDKota Baubau TA. 2016 melalui DPA DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Kota Baubau

M. Pembayaran

Uang Muka

1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini diberikanuangmuka.(YA)

2. Uang muka diberikan sebesar 20 % (Dua puluhpersen) dari nilai Kontrak

N.

Pembayaran

Prestasi

Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengancara:Sekaligus

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

dapat dibayarkan 100 % apabila penyedia telahmenyelesaikan laporan pendahuluan, laporanpertengahan, laporan akhir dan laporan teknis.

O. Batas akhir

waktu

penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitanSPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran

adalah 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejaktagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yangtidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

P.

Dokumen yang

disyaratkan

untuk

mengajukan

tagihan

pembayaran

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk

mengajukan tagihan pembayaran prestasi

pekerjaan :Berita Acara SerahTerima Hasil

Pekerjaan.

2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk

mengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan:

1. Surat Permohonan Pembayaran;

2. Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir (HasilPekerjaan);

3. Kuitansi Pembayaran;

4. NPWP, Faktur Pajak dan SSP;


40/40

40

Paraf

Q.

Pembayaran

Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuksetiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satuperseribu) dariharga kontrak.

R. Penyelesaian

Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaanKontrak tidak dapat diselesaikan secara damai makaPara Pihak menetapkan lembaga penyelesaianperselisihan tersebut di bawah sebagai PemutusSengketa:Pengadilan Negeri Baubau.”

Rancangan Kontrak Ukl Upl Spam

Documents

Transcript of Rancangan Kontrak Ukl Upl Spam