Psikiatri Forensik. Uii Ppt

53

description

blok jiwa

Transcript of Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Page 1: Psikiatri Forensik. Uii Ppt
Page 2: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PSIKIATRI FORENSIKPROF.DR.Dr.H.SOEWADI, MPH,SpKJ(K)

DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN JIWAPSPD FAKULTAS KEDOKTERAN UIIYOGYAKARTA2011

Page 3: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PSYCHIATRY

THE MEDICAL SPECIALTY CONCERNED WITH THE STUDY, DIAGNOSIS, TREATMENT, AND PREVENTION OF BEHAVIOR DISORDERS OR MENTAL DISORDERS

PSYCHIATRIST IS :

A PHYSICIAN WHO HAS HAD ADVANCED TRAINING IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MENTAL DISORDERS

Page 4: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PENDAHULUANVISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM MASUK

DALAM LINGKUP PSIKIATRI FORENSIK

PSIKIATRI FORENSIK ADALAH CABANG ILMU KEDOKTERAN JIWA YANG MEMPUNYAI FUNGSI FORENSIK

PSIKIATRI FORENSIK BIDANG PSIKIATRI YANG MEMPELAJARI ASPEK HUKUM MENGENAI GANGGUAN JIWA YANG MENUNJUKKAN PENYIMPANGAN SOSIAL

PSIKIATRI FORENSIK ADALAH BIDANG PSIKIATRI YG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN HUKUM ATAU PERADILAN

Page 5: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

RUANG LINGKUP PSIKIATRI FORENSIK PERKARA PERDATA

PERKARA PIDANA

UU YANG BERKAITAN DG PSIKIATRI FORENSIK

CHILD ABUSE

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

HAK-HAK SESEORANG UNTUK MENDAPATKAN PEMERIKSAAN PSIKIATRIK

PEMERIKSAAN PSIKIATRIK SEBELUM SIDANG PENGADILAN

Page 6: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

RUANG LINGKUP PSIKIATRI FORENSIK

MEMBUAT VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM

MEMBUAT SURAT KETERANGAN GANGGUAN JIWA

VANDALISME

HUKUMAN MATI

PENENTUAN KEMAMPUAN MELANJUTKAN STUDI/KERJA

ETIKA PSIKIATRI

PENENTUAN JENIS KELAMIN

Page 7: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PERKARA PERDATA

KONTRAK PERJANJIAN

PEMBUATAN SURAT WASIAT

KESAKSIAN DI PENGADILAN

KEMAMPUAN MELAKUKAN SEGALA MACAM URUSAN (KOMPETENSI UMUM)

KETIDAK MAMPUAN SECARA PSIKIATRIK

Page 8: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PERKARA PIDANA

KEMAMPUAN SEBAGAI TERDAKWA

KEMAMPUAN SEBAGAI TERGUGAT

KEMAMPUAN UNTUK DIHUKUM

KEMAMPUAN UNTUK DIADILI

KEMAMPUAN BERBUAT SECARA KRIMINAL

GANGGUAN PSIKIATRIK SAAT MELAKUKAN KEJAHATAN

Page 9: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

UU YG BERKAITAN DG PSIKIATRI FORENSIKUU KESWA NO 3 TH 66 TTG KESEHATAN JIWA

PS 1- KESEHATAN JIWA

PS 2- UPAYA PREVENTIF DAN KURATIF

Ps 3- MASA BAYI, ANAK,SEKOLAH

PS 4- PERAWATAN PEND.GG JIWA

PS 5- PER WALIAN

PS6- HAK FEND. DLM PERAWATAN

PS 7- DOKTER YANG MERAWAT

PS 8- MEMBERIKAN KETERANGAN

PS9-16..........................

Page 10: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

CHILD ABUSEMENELANTARKAN ANAKPENYIKSAAN TERHADAP ANAKKEKERASAN SEKSUAL THD ANAKAYLA (ANAK YANG DILACURKAN)EKSPLOITASI ANAK

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.TERHADAP ISTERI/SUAMIPEMAKSAAN SEKSUALANCAMAN PENELANTARAN

FISIKMENTAL: .INTIMIDASI

Page 11: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

HAK MENDAPAT PEMERIKSAAN PSIKIATRI

HAK PASIEN

MEMILIH DOKTER DAN RUMAH SAKIT

MEMPEROLEH INFORMASI MEDIS TTG DIRINYA

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGOBATAN

RAHASIA MEDIS

MENERIMA GANTI RUGI

KEWAJIBAN PASIEN

MEMBERIKAN INFORMASI YG SEBENARNYA

MEMATUHI NASIHAT DOKTER

MENJAGA PRIVACY KEDOKTERAN

MEMBERIKAN HONOR YANG PANTAS

Page 12: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

VANDALISME

PERILAKU MENYIMPANG PADA SESEORANG YG SUKA MERUSAK LINGKUNGAN DAN BERTENTANGAN DG NORMA- NORMA MASYARAKAT YG BERLAKU

PENYIMPANGAN BISA BERUPA LINGKUNGAN FISIK DAN SEKSUAL

HUKUMAN MATI

SEBELUM HUKUMAN DIJATUHKAN TERSANGKA MEMPUNYAI HAK TENTANG STATUS PSIKIATRISNYA.

PENENTUAN JENIS KELAMIN

TERUTAMA BERKAITAN DENGAN HAK WARISAN

Page 13: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PERAN PSIKIATRI DALAM HUKUM

MEMBANTU LEMBAGA PERADILAN DALAM MENENTUKAN KONDISI KESEHATAN MENTAL SESEORANG

MEMBUAT VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM

MEMBUAT SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA

SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM PERADILAN

MEMBERIKAN INFORMASI PADA MASYARAKAT LUAS TENTANG PENTINGNYA PEMERIKSAAN PSIKIATRIK

MEMBANTU PERLINDUNGAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PENDERITA GANGGUAN JIWA

Page 14: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

ALAT BUKTI YANG SAH

PASAL 184 KUHAP:KETERANGAN SAKSIKETERANGAN AHLISURATPETUNJUKKETERANGAN TERDAKWA

Page 15: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PENGERTIAN SAKSI

PASAL 1 BUTIR 26 KUHAP:ORG YG DPT MEMBERI KETERANGAN TTG SUATU

PERKARA PIDANA BERDASARKAN APA YG DILIHAT, DENGAR DAN ALAMI

MENJADI SAKSI ADALAH KEWAJIBAN HUKUM

UNUS TESTIS NULUS TESTIS

Page 16: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PENGECUALIAN SAKSI

MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN TERDAKWA, KECUALI PASAL 168: BERSEDIA, PERSETUJUAN PU DAN TERDAKWA

KARENA PEKERJAAN ATAU JABATAN WAJIB MENYIMPAN RAHASIA (170)

ANAK DI BAWAH UMUR DAN ORG YG SAKIT INGATAN (171)

Page 17: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

PEMERIKSAAN SAKSI

PERTAMA DIPERIKSA SAKSI KORBAN (PASAL 160 AYAT 1 SUB B)

SAKSI TIDAK BOLEH BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN (159 AYAT 1)

SAKSI DAPAT DIPANGGIL SECARA PAKSA (159 AYAT 2)

KEWAJIBAN HAKIM UTK MENDENGAR KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN ATAU MEMBERATKAN DALAM BAP (160 AYAT 1 SUB C)

JUGA SAKSI YG DIAJUKAN SELAMA SIDANG BERLANGSUNG.

SAKSI HARUS BERSUMPAH DI PERSIDANGAN

Page 18: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

KESAKSIAN

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Page 19: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

KETERANGAN SAKSI

Keterangan saksi harus diberikan secara pribadi dan lisan di persidangan dan tidak boleh diwakilkan.

Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (ratio concludendi) tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR, 308 ayat 2 RBG, 1907 BW).

Page 20: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

KESAKSIAN DAN GG JIWA

Kesaksian bahwa penggugat atau tergugat dalam keadaan sedih, mabuk, terganggu jiwanya tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja. Kesaksian hanya boleh diberikan oleh orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (ratio sciendi).

Page 21: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, adalah :

keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak

Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai

Anak-anak yang umurnya tidak diketahu dengan benar bahwa mereka sudah lima belas tahun

Orang gila, walaupun kadang- kadang ingatannya kembali

Page 22: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

HAK PENGADILAN

Pengadilan negeri berhak mendengarkan diluar sumpah anak-anak atau orang-orang gila yang kadang-kadang membaik ingatannya.

Akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai sebagai penjelasan saja.

Page 23: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Competency of a witnessThe court listed several factors in its decision

not to testify :

1. Protection of the witness’s privacy interest

2. Potential for harassment of witness

3. The possibility that a mental exam will hamper law enforcement by dettering potential to come forward

4. Whether the witness was a key to the case

5. Whether there are substansial indications that witness is suffering from a mental abnormality at the time of trial

Page 24: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

The Expert WitnessThe role of expert psychiatric witness most

closely resembles that of a consultant who is providing teaching or education.

The consultation also draws on the witness’s skill as teacher and in trial teaches the jury

Often the task of forensic psychiatrist is best understood as a translation process, bridging two disparate realms of discourse, pstchiatry and law

Simon & Gold,2006

Page 25: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

KETERANGAN AHLI

PASAL 1 BUTIR 28 KUHAP:KETERANGAN YG DIBERIKAN SEORANG AHLI YG

MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS TENTANG HAL YG DIPERLUKAN UTK MEMBUAT TERANG SUATU PERKARA PIDANA

PASAL 186 KUHAP:APA YANG SEORANG AHLI NYATAKAN DI SIDANG

PENGADILAN

PASAL 120 KUHAP:KETERANGAN SEORANG AHLI YG MEMILIKI

KEAHLIAN KHUSUS TENTANG SESUATU HALBERUPA KETERANGAN MENURUT

PENGETAHUANNYA

Page 26: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

KETERANGAN AHLI

PASAL 179 KUHAP:DOKTER FORENSIK DAN DOKTERAHLI LAINNYA

SIFAT KETERANGAN AHLI:KETERANGAN AHLI (DI DEPAN

SIDANG)SURAT ( LAPORAN TERTULIS YG

DIMINTA PENYIDIK) PASAL 186, 187 HURUF C KUHAP.

Page 27: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

ALAT BUKTI SURAT

PASAL 187 KUHAP:SURAT DIBUAT ATAS SUMPAH JABATANSURAT YG DIKUATKAN DENGAN SUMPAH

BENTUK-BENTUK SURAT:BERITA ACARA DAN SURAT RESMI YG DIBUAT

PEJABAT UMUM (AKTA NOTARIS, PPAT)SURAT DALAM BENTUK DIATUR UU,AKTA

KELAHIRAN, KTP, IMB, DLLSURAT KETERANGAN DARI AHLISURAT LAIN YG HANYA BERLAKU JIKA ISINYA

ADA HUBUNGAN DGN ALAT BUKTI LAIN

Page 28: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Keterangan Ahli

adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya tentang hal-hal yang bersifat tekhnis, dsb.

Keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR, 181 RBG, 215 RV.

Page 29: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Perbedaan saksi dan saksi ahli :

kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain untuk memberi pendapatnya.

Sedangkan saksi pada umumnya tidak, karena saksi tidak dapat digantikan dengan orang lain.

Jika dalam saksi biasa ada asas satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis ) maka tidak demikian dengan saksi ahli.

Page 30: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.

Page 31: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Seorang saksi memberikan keterangan atas apa yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedang ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan selama terjadinya proses.

Page 32: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Saksi harus memberikan keterangan secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, sedang keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis

Page 33: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevant, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak.

     

Page 34: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Sebagaimana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunnuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dan pasal 340 KUHP berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lam dua puluh tahun.

Page 35: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Namun, tidak semua delik pembunuhan dapat dipidana, baik dengan menggunakan ketentuan KUHP maupun undang-undang lainnya.

Pembunuhan yang dilakukan baik secara sengaja, kealpaan, maupun percobaan dapat dipidana.

sedangkan pembunuhan yang dilakukan karena cacatnya jiwa atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. (pasal 44 (1) KUHP)

Page 36: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Hal – hal yang menghapuskan pengenaan pidana dalam KUHP

Karena tak mampu bertanggung jawab. Dalam pasal 44 (1) KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana. Dan ayat ke - (2) menyatakan: “jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau karena gangguan penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Page 37: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Pembelaan terpaksa.

Yaitu keadaan dimana orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena adanya ancaman yang serius yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Dilakukan karena melaksanakan perintah undang - undang.

Misalnya: eksekutor tembakan mati.[4]

Page 38: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Cara untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan dalam keadaan tidur / sleep walking murder adalah dengan melakukan sejumlah pemeriksaan medik yang dilakukan oleh orang yang ahli dibidang kejiwaan dan kelainan tidur serta dilihat juga sejarah dari sipelaku, apakah memang benar bahwa dia memiliki riwayat tidur sambil berjalan / sleep walking.

Page 39: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Untuk menyelesaikan kasus sleep waling murder jika terjadi di Indoneisa adalah dengan melakukan pemeriksaan kejiwaannya.

Namun sebelumnya petugas, dalam hal ini polisi selaku penyelidik dan penyidik harus bisa tetap menggunakan ketentuan tentang pembunuhan yang biasanya digunakan, seperti pasal 338 dan 340 KUHP.

Hakim jika memutuskan untuk membebaskan tedakwa, maka dia harus menganalogi pasal 44(1) dengan kelainan tidur, sehingga sipelaku dapat dibebaskan

Page 40: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Perintah/tindakan hakim

Tindakan yang harus dilakukan agar sipelaku tidak menimbulkan peristiwa yang sama jika dia dibebaskan kedalam lingkungan sosialnya, maka hakim dapat memerintahkan agar sebelum pelaku dikembalikan ke lingkungan sosialnya, agar pelaku”diisolasi” terlebih dahulu di rumah sakit atau suatu tempat yang dapat memulihkan / menyembuhkan pelaku dari kelainanya tersebut

 

Page 41: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

Istilah-istilah Gangguan Jiwa

Mental disorder

Mental sickness

Mental impairment (p. 253)

Mental illness

Mental defectiveness

Mental retardation

Mental disease

Mental dysfunction

Psychopathic

Psychological abnormality

Insanity

Psychiatric illness

Psychiatric abnormality

Page 42: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

MACAM GANGGUAN JIWA

PSIKOTIK GANGGUAN KEPRIBADIAN RETARDASI MENTAL CULTURE BOUND PHENOMEN EPILEPSI SUBSTANCE ABUSE DEVIASI SEKSUAL GANGGUAN PENGENDALIAN IMPULS GANGGUAN MENTAL ORGANIK HISTERI KONVERSI

Page 43: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

DEFINISI V. ET R. PSIKIATRIKUM

SURAT KETERANGAN SEORANG DOKTER AHLI ILMU KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI HASIL PEMERIKSAAN, OBSERVASI, DAN PENILAIAN YANG MENDALAM TERHADAP SESEORANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAU SEORANG YANG BERSENGKETA DALAM SUATU PERKARA ATAU PERISTIWA HUKUM YANG DIBUAT ATAS PERMINTAAN RESMI GUNA KEPENTINGAN PERADILAN DAN DIBUAT BERDASARKAN SUMPAH DOKTER

Page 44: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

TUJUAN DAN KEDUDUKANV.ET R. PSIKIATRIKUM

TUJUAN

MENENTUKAN ADA/TIDAKNYA GANGGUAN JIWA

ADA/TIDAKNYA HUBUNGAN GANGGUAN JIWA DENGAN PERILAKU YANG MELIBATKAN PERISTIWA HUKUM

MENENTUKAN KEMAMPUAN TANGGUNG JAWAB TERPERIKSA ATAU TERSANGKA

Page 45: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

KEDUDUKAN

SEBAGAI DOKUMEN MEDIK YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM PENENTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN

MEWAKILI SAKSI AHLI

Page 46: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

FUNGSI V.ET R. PSIKIATRIKUMMEMBANTU PERADILAN DLM MENILAI

PENENTUAN SEORANGDEWASA HARUS DIMASUKKAN

DIBAWAH PENGAMPUAN ATAU KURATELE

PENENTUAN SEORANG MEMILIKI KECERDASAN UNTUK MEMBUAT ATAU MENARIK KEMBALI WASIATNYA

MENENTUKAN PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN

MENENTUKAN TENTANG PERKARA GUGAT CERAI DAPAT DILANJUTKAN ATAU TIDAK

Page 47: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

LANDASAN PSIKODINAMIKA

BAHWA PENDERITA GANGGUAN JIWA MENGALAMI INKOMPETENSI SHG IA TIDAK MAMPU UNTUK MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PERBUATANNYA

KARENA ADANYA KEKURANGAN KEMAMPUAN MENILAI DIRI SHG DAPAT MENIMBULKANDEVIASI/PELANGGARAN HUKUM KETIDAK MAMPUAN DLM MEMBERIKAN KESAKSIAN KEHILANGAN HAK DLM PENGURUSAN PERKARA

PERDATA/PIDANA TERJADINYA MALPRAKTIS (O.K. WAHAM) TUNTUTAN UTK DIAJUKAN KE PENGADILAN KEHARUSAN HOSPITALISASI

Page 48: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

TATALAKSANA PEMBUATANV.ET R. PSIKIATRIKUM

PEMOHON

PEMBUATAN

PROSES PEMERIKASAAN UNTUK PEMBUATAN V.ET R.

PENGIRIMAN

BIAYA (PS 18 AYAT 2)

DASAR HUKUM PEMBUATAN

Page 49: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

ISI V.ET R. PSIKIATRIKUM

IDENTITAS PEMERIKSA

ALASAN PEMBUATAN

IDENTITAS TERPERIKSA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAANANAMNESISSTATUS NT. & NEUROLOGIS STATUS PSIKIATRIS PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Page 50: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

ISI V.ET R. PSIKIATRIKUMDIAGNOSIS

NAMA PENYAKIT FORMULASI DIAGNOSTIK

KESIMPULAN DAN SARAN DISABILITAS YANG DIDAPAT

PENUTUP- DEMIKIAN V.ET R. 1141 DIBUAT..... NAMA TEMPAT PEMBUATAN TGL BLN TAHUN TADA TANGAN PEMERIKSA, NAMA

LENGKAP DAN NIP

Page 51: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

ETIKA PSIKIATRI

PRINSIP ETIKA

HUBUNGAN DOKTER PSIKIATER-PASIEN

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA STADIUM TERMINAL

HUBUNGAN DOKTER - DOKTER

HUBUNGAN DOKTER - MASYARAKAT

PENELITIAN DALAM BIDANG PSIKIATRI

Page 52: Psikiatri Forensik. Uii Ppt

HUBUNGAN DOKTER - PASIEN

MEMULAI DAN MENGHENTIKAN TERAPI

CONFIDENSIALITAS

PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

MENYIMPAN RAHASIA

KONTAK SEKSUAL

PENETAPAN BIAYA

KONFLIK PERHATIAN

Page 53: Psikiatri Forensik. Uii Ppt