PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS...

PERAN NORWEGIA TERHADAP ISU DEFORESTASI DI INDONESIA

DALAM SKEMA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND

DEGRADATION (REDD+) PERIODE 2014-2016

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Roby Hariyanto

11141130000089

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019

i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:




1. Merupakan Karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 16 Januari 2019

Roby Hariyanto

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Roby Hariyanto

Nim : 1114113000089

Progran Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi, dengan judul:




dan telah memenuhi syarat untuk diuji.


Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Ahmad Alfajri, MA Teguh Santosa, MA

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI




Oleh:

Roby Hariyanto

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 18

Januari 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua Sekretaris

Ahmad Alfajri, MA

Eva Mushoffa, MA

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 22 Januari 2019

Ketua Program StudiHubungan Internasional,

Ahmad Alfajri, MA

Penguji I Penguji II

Dr.Badrus Sholeh,MA

NIP. 197102111999031002

M.Adian Firnas,M.Si

iv

ABSTRAK

Peneliatian ini akan membahas peran Norwegia terhadap isu deforestasi di

Indonesia dalam skema Reducing emission from deforestation and degradation

(REDD+) periode 2014 sampai 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui

peran apa saja yang dilakukan Norwegia terhadap isu deforestasi hutan di wilayah

Indonesia dari tahun 2014 sampai 2016. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah

Norwgia terhadap kondisi hutan Indonesia bertujuan untuk mengurangi kadar

emisi gas rumah kaca global. Berdasarkan keputusan COP-13 menegaskan bahwa

negara berkembang dan negara maju didorong untuk bekerjasama dalam upaya

pengurangan emisi dari deofestasi dan degradasi hutan di negara berkembang,

termasuk dukungan finansial, pengembangan kapasitas dan tranfer teknologi dari

negara maju. Norwegia sebagai negara industri yang fokus terhadap isu perubahan

iklim, telah memberikan dana hibah yang cukup besar dalam melakukan upaya

pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kerjasama bilateral dengan Indonesia.

Kerjasama Indonesia denga Norwegia dalam skema REDD+ menjadi kerjasama

yang menarik karena memadukan kerjasama teknis dan keuangan. Kerjsama

teknis fokus pada pengembangan kapasitas tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten. Kerjasama keuangan mendukung kegiatan percontohan REDD+ di

beberapa wilayah hutan gambut seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Agar tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, maka metode penelitian

yang digunakan, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bisa

membantu untuk mengobservasi fakta yang terjadi dan diikuti oleh beberapa

konsep dalam menganalisis fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data yang

akan dipakai dengan mencari data-data riset perpustakaan. Adapun prespektif

yang diugunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah

teori Enviromentalism, konsep Interdepedensi, dan konsep Peran digunakan

sebagai landasan dan arah untuk menjawab penelitian terkait Bagaimana peran

Norwegia dalam skema Reducing Emission From Deforestation and Degradation

(REDD+) terkait isu deforestasi di Indonesia tahun 2014-2016.

Kata Kunci: Norwegia, REDD+, Kerusakan Hutan Indonesia, Enviromentalism,

Interdepedensi, Konsep Peran.

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji syukur kehadirat Allah

Subhanahuwataala‟ yang telah memberikan segala kenikmatan, karunia, rahmat

dan bimbingan-Nya, serta kemudahan sehingga skripsi yang berjudul “Peran

Norwegia Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia Dalam Skema Reducing

Emission from Degradation and Deforestation (REDD+) Periode 2014-2016”

bisa diselesaikan. Shalawat dan salam untuk Rasulullah Shalallahu Alaihi

Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang sudah menjadi teladan bagi

seluruh manusia.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan program S1 program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada proses penulisan skripsi ini telah mengalami beberapa kendala dan hambatan

sampai penulisan bisa diselesaikan. Penelitian ini memang belum sempurna

karena masih ada beberapa kekurangan baik dari segi teknik penulisannya

maupun dari segi kualitasnya. Penelitian ini juga mendapat dukungan dan

bantuan, serta mendapat motivasi dari pihak-pihak terdekat, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan. Rasa hormat dan terima kasih disampaikan kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang saya cintai dan hormati, terimakasih

banyak atas segala do‟a dan dukungan, serta materil yang selalu

diberikan untuk saya. Dukungan dari orang tua saya sebagai sumber

utama motivasi saya.

2. Bapak Teguh Santosa, MAselaku Dosen Pembimbing yang telah

berkenan memberikan dukungan, pikiran, waktu dan tenaga untuk

membimbing saya sehingga skripsi ini terselesaikan.

3. Bapak Ahmad Fajri, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Teman-teman seperjuangan. Terima kasih sudah memberikan

dukungan dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan, serta tidak

vi

bersemangat. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk

penulis.

5. Teman-teman KKN. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan

bersedia meluangkan waktu, serta memberikan bantuan selama

kegiatan KKN.

6. Teman-teman HI angkatan 2014. Terima kasih telah belajar bersama

penulis dan berbagi pengetahuan, serta pengalaman. Terima kasih juga

telah mendukung penulis selama mengerjakan skripsi ini.

7. Teman-teman satu atap kontrakan tercinta sekaligus satu perjuangan.

Terima kasih telah mendukung secara penuh dan bersedia membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Putera-Puteri Maritim. Terima kasih atas dorongan dan

dukungan kalian selama penulisan skripsi ini berlangsung

9. Mila Ratnasari. Terima kasih telah memberikan motivasi perjuangan,

do‟a, dan dukungan yang tak terputuskan dalam penyelesaian skripsi

ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah disebutkan, atas segala

dukungan dan bantuannya. Semoga skripsi ini bisa memberikan perkembangan di

bidang ilmu pengetahuan terutama ilmu hubungan internasional.


Roby Hariyanto

vii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ......................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK ............................................... ix

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Pernyataan Masalah ..................................................................... 1

1.2 Pertanyaan Penelitian ................................................................... 6

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .................................................. 7

1.4 Tinjauan Pustaka ......................................................................... 7

1.5 Kerangka Pemikiran .................................................................... 12

1.5.1 Konsep Enviromentalism ................................................... 12

1.5.2 Konsep Interdepedensi ....................................................... 13

1.5.3 Konsep Peran ...................................................................... 15

1.6 Metode Penelitian.......................................................................... 16

1.7 Sistematika Penulisan ................................................................... 19

BAB II ISU KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH INDONESIA ............. 22

2.1 Kondisi Umum Kerusakan Hutan Indonesia ............................. 23

2.1.1Kondisi Hutan Kalimantan Timur .................................. 24

2.1.2Kondisi Hutan Kalimantan Barat ................................... 27

2.1.3Kondisi Hutan Sumatera .................................................. 31

2.2 Penyebab Kerusakan Hutan Indonesia ...................................... 34

BAB III KERJASAMA NORWEGIA DALAM MENGATASI

DEFORESTASI DI INDONESIA ..................................................... 38

3.1 Kebijakan Pemerintah Norwegia dalam Bidang Lingkungan . 38

3.2 Keterlibatan Norwegia Dalam Skema REDD+ .......................... 41

3.3 Perkembangan Kerjasama Bilateral Norwegia-Indonesia

dalam REDD+ ................................................................................. 43

viii

BAB IV PERAN NORWEGIA DALAM SKEMA REDD+ DI INDONESIA

PERIODE 2014-2016 .......................................................................... 47

4.1 Pembentukan Perjanjian REDD+ Antara Pemerintah

Norwegia dan Pemerintah Indonesia ........................................... 47

4.2 Alasan Norwegia Bergabunng dengan REDD+ ......................... 51

4.3 Peran Norwegia dalam Mengatasi Kerusakan Hutan

Indonesia ........................................................................................ 55

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 64

5.1 Kesimpulan .................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ xi

ix

DAFTAR TABEL

Tabel I. Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per Provinsi

Periode 2014…………………………………....................................................29

Tabel II. Luas Kawasan Hutan Kalimantan

Barat.....................................................................................................................30

Tabel III Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan Berdasarkan

Penafsiran Cintra Satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2016………........................ 31

Tabel IV Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per Provinsi

Periode 2014………………………………………………………...…………. 33

Tabel V Perubahan Tutupan Hutan Pada Tiga Profinsi Selama Kurun Waktu

2000-2013…………………………………………………………………….. 35

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Luas Konsesi Sawit dan Rencana Perluasan Sampai 2012……….. 37

Gambar II. Jumlah gas emisi yang berasal dari gas bumi pertahun……………47

Gambar III. Jumlah gas emisi yang berasal dari gas bumi pertahun…………...63

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Letter of Intent Between the Government of the Kingdom of

Norway and the Government of the Republic of Indonesia

Lampiran 2 Tabel Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2016

Lampiran 3 Tabel Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per

Provinsi Periode 2014

Lampiran 4 Tabel Luas Kawasan Kalimantan Timur.

Lampiran 5 Tabel Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan Penafsiran Cintra Satelit Landsat 7 ETM+ Tahun

2016

Lampiran 6 Damayanti Rafananda, Ditjen Penegak Hukum KLHK, Wawancara

di Jakarta.

xii

DAFTAR SINGKATAN

APL Area Penggunaan Lain

COP Conference of the Parties

DNPI Dewan Nasional Perubahan Iklim

FREL Forest Reference Emission Level

GRK Gas Rumah Kaca

HI Hubungan Internasional

HL Hutan Lindung

HP Hutan Produksi

HPT Hutan Produksi Terbatas

IPCC Intergovermental Panle on Climate Change

KTT Konferensi Tingkat Tinggi

KSA Kawasan Suaka Alam

LOI Letter of Intent

MRV Monitoring, Reporting and Verification

NEMS National Enviromental Monitoring System

NIFCI Norwey International Climate and Forest Initiative

PM Perdana Menteri

P2K2 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan

REDD Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation

UNDP United Nation Development Programme

UNCED United Nations Comference on Enviroment and Development

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pernyataan Masalah

Hubungan internasional merupakan dari cabang ilmu politik yang terbilang

cukup dinamis dan juga aktif dalam mengalami perkembangan dengan

berjalannya waktu. Salah satu perkembangannya ialah isu lingkungan hidup atau

biasa disebut dengan isu perubahan iklim yang pada saat ini telah menjadi isu

yang menarik untuk di bahas dalam kajian ilmu. Hal tersebut, terjadi karena

adanya kegiatan manusia yang tidak memperhitungkan dampak dari kegiatan

tersebut. Sehingga, terjadilah perubahan iklim yang salah satunya ialah

pemanasan global

Isu lingkungan hidup telah menjadi pembicaraan penting dalam beberapa

dekade terakhir. Permasalahan mengenai lingkungan hidup menarik perhatian

berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada tahun 1970-an

isu perububahan iklim mulai di angkat kedalam studi hubungan internasional,

samapai masa sekarang kepedulian terhadap lingkungan hidup semakin

berkembang dan menjadi isu global, disebabkan karena dampak dari degradasi

dan eksploitasi hutan yang berlebihan.1

1 John Baylis dan Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Introduction to

International Relations fifth edition. (UK: Oxford University Press 2011), h 315

2

Isu lingkungan dapat dikatakan sebagai isu global karena jika terjadi

kerusakan lingkungan di suatu wilayah, bukan hanya wilayah yang bersangkutan

yang merasakan dampak negatif namun juga dapat dirasakan secara global.

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)

disepakati pada COP tentang perubahan iklim di Montreal, Kanada di tahun 2005.

REDD merupakan mekanisme global yang memberikan insentif kepada negara

berkembang pemilik hutan seperti Indonesia untuk melindungi hutannya. Skema

ini mulai hangat diperbincangkan dalam putaran perundingan perubahan

lingkungan.

Menurut Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) deforestasi dan

degradasi hutan menyumbang tingkat pemanasan global hingga 17% dari tingkat

emisi gas rumah kaca global. Jika dikolektifkan dari seluruh jumlah sektor

penyumbang emisi yang ada yang ada maka 26% dari tingkat energi global, dan

19% dari sektor-sektor industr, serta lebih dari 60% emisi karbon dari tingkat

kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia.2

Besarnya sumbangan deforestasi dan degradasi hutan teradap tingkatan

emisi gas rumah kaca dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Sehingga

negara-negara yang memiliki hutan tropis mempunyai potensi untuk mengurangi

tingkat emisi dengan melalui program pelestarian lahan gambut dan wilayah hutan

2www.ipcc-nggip.iges.or.jp akses pada 25 September 2017.

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/

3

tropis yang dipercaya memiliki tingkat karbon tinggi.3 Salah satu negara yang

termasuk kedalam kriteria negara yang memiliki kawasan hutan yang luas dengan

tingakat kerusakan yang cukup tinggi ialah negara Indonesia.

Tingkat polusi karbon di negara Indonesia sudah terbilang cukup parah dan

dapat disetarakan dengan negara-negara maju seperti China dan Amerika. Salah

satu faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut ialah penebangan hutan yang

dapat dikatakan cukup parah. Selain itu, Indonesia juga menyumbangkan

pelepasan karbon yang cukup mengkhwatirkan. Seperti Sumatera, Kalimantan,

dan Papua merupakan kawasan hutan lahan gambut menyimpan kandungan

karbon yang besar.4

Kondisi lahan gambut di Indonesia saat ini sudah mengalami degradasi

terutama disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pertanian beserta jaringan-jaringan

salurannya misalnya di Sumatra lahan gambut rusak seluas 2,669 juta ha atau

sebesar 37% dari total lahan gambut, dan kalimantan tengah lahan gambut rusak

akibat proyek pengembangan lahan gambut 1 juta ha.5

Dengan demikian, negara Indonesia sebagai salah satu dari pemiliki hutan

dengan kandungan karbon yang cukup besar menyarankan skema untuk

3Dian Agung Wicakson dan Ananda Prima Yurista, Konservasi Hutan Partisipatif Melalui

REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). (2013) Vol. 1,

No. 2: 190 4Norwey, Values Priorities deforestation and climate change dari

,https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/ diakses

pada 14 febuari 2018 5Menteri Lingkungan Hidup, Koordinasi kelembagaan pengelola lahan gambut di Indonesia.

dari http://www.menlh.go.id/koordinasi-kelembagaan-pengelolaan-lahan-gambut-di-indonesia/

diakses pada 25 September 2017.

https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/

http://www.menlh.go.id/koordinasi-kelembagaan-pengelolaan-lahan-gambut-di-indonesia/

4

mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yakni dengan program Reducing

Emission from Deforestation and Degradation (REDD+). Skema ini mulai di

bentuk pada tahun 2005 pada Conference of the Parties (COP). Dengan negara

plopornya ialah negara-negara berkembang yang mengandung tingkat karbon

yang terbilang besar antara lain, Brazil, Gabon, Columbia, Republic Congo,

Cameroon Republik, Costa Rica, Mexico, Peru, dan Indonesia.6

REDD+ merupakan program yang di anggap suatu langkah yang paling

nyata, murah, cepat dan saling menguntungkan untuk mengurangi emisi gas

rumah kaca. Nyata, karena seperlima dari emisi gas rumah kaca berasal dari

deforestasi dan degradasi hutan.

Murah, karena sebagian besar deforestasi dan degradasi hanya

menguntungkan secara marjinal sehingga pengurangan emisi gas rumah kaca dari

hutan akan lebih murah ketimbang alat atau instrumen mitigasi lainnya.

Cepat, karena pengurangan yang besar pada emisi gas rumah kaca dapat

dicapai dengan melakukan reformasi kebijakan dan tindakan-tindakan lain yang

tidak tergantung pada inovasi teknologi.

Saling menguntungkan, karena berpotensi untuk menghasilkan pendapatan

dalam jumlah besar dan perbaikan kepemerintahan dapat menguntungkan kaum

6 Iqbal Sani, Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam Kerangka

Reducting Emission From Deforestation And Degrada-Tion (Redd) Tahun 2010. (2016) Vol 3.

No. 1. 2-3.

5

miskin di negara-negara berkembang dan memberi manfaat lingkungan lain selain

yang berkaitan dengan iklim.7

Norwegia dikenal sebagai negara industri dan terkaya di dunia. Sumber

kekayaan Norwegia berasal dari sumber daya alam dan juga keikut sertaan

Norwegia dalam industri Eropa Barat. Sejak tahun 1970, industri minyak lepas

pantai telah memainkan peranan dominan dalam perekonomian Norwegia.

Dengan laju industri yang pesat, Norwegia memiliki kebijakan lingkungan hidup

untuk memastikan industrinya tidak bertentangan dengan lingkungan.

Maka dari itu upaya untuk menerapkan penangkapan dan penyimpanan gas

karbon (Capture and Storage of CO2 atau CCS) menjadi langkah yang penting.

Selain itu pemerintah Norwegia memberikan dukungan penuh terhadap

pencegahan perubahan iklim dengan melakukan pelestarian hutan seperti yang di

rencanakan dalam skema REDD+. Pemerintah Norwegia juga memiliki komitmen

untuk menurunkan emisi yang dilakukan dengan rencana penurunan emisi 30

persen pada tahun 2020, terhitung dari level emisi pada tahun 1990.

Dengan demikian Norwegia melakukan hubungan bilateral dengan beberapa

negara pemilik hutan hujan terbesar didunia seperti Brazil, Meksiko, Kongo,

Tanzania, Nepal, Mozambique, Guyana, dan Indonesia. Kerjasama bilateral ini

7 Nurtjahjawilasa, at, al, Modul: Kosep REDD+ dan Implementasinya, The Nature

Conservancy and Program Responsible Asia Forestry & Trade (RAFT), (2013) 6-7.

6

bertujuan untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor

deforestasi.8

Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan REDD+ karena

mempunyai hutan yang sangat luas dan mempunyai sejarah deforestasi yang

sangat tinggi. Selain itu, Indonesia termasuk kedalam negara yang rentan terhadap

dampak perubahan iklim karena dua per tiga wilayah terdiri dari laut, memiliki 17

ribu pulau, banyak diantaranya pulau-pulau kecil, 60% penduduk tinggal di

pesisir. BadanNasional Penanggulangan Bencana (2015), menyebutkan dalam

kurun waktu 1815-2015 kejadian bencana yang paling banyak terjadi di

Indonesia.9

Pada tahun 2007 Indonesia dan Norwegia menjalin kerjasama bilateral

dalam bidang lingkungan. Salah satu hutan yang menajadi hutan percontohan

untuk program REDD+ ialah hutan Kalimantan di tahun 2010. Sebagian besar

dari pelaksaan kerjasama lingkungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah

Norwegiayang mencakup juga pembayaran donasi dari Norwegia seberasar 1

miliyar USD kepada Indonesia jika berhasil mengurangi emisi di sektor

kehutanan.10

8Aiman Azhar Mahardy, et.al Kerjasama Norwegia dan Indonesia Mengurangi Emisi Gas

Rumah Kaca Melalui Skema REDD. (2014). Vol. XII, No. 1, 2-3. 9 KLHK,“Mendorong kesiapan implementasi REDD+ di Indonesia, 2016, Vol 10 No.5”.

https://www.researchgate.net/publication/317615880_Mendorong_Kesiapan_Implementasi_RED

D_di_Indonesia diakses pada 6 okteber 2018 10

REDD monitor, Norwey and Indonesia sign US 1 billion forest deal. Dari http://www.redd-

monitor.org/2010/05/27/norway-and-indonesia-sign-us1-billion-forest-deal/ diaksaes pada 26

September 2017.

https://www.researchgate.net/publication/317615880_Mendorong_Kesiapan_Implementasi_REDD_di_Indonesia

https://www.researchgate.net/publication/317615880_Mendorong_Kesiapan_Implementasi_REDD_di_Indonesia

http://www.redd-monitor.org/2010/05/27/norway-and-indonesia-sign-us1-billion-forest-deal/


7

Berdasarkan dokumen Stranas REDD+ Indonesia memasuki fase

implementasi REDD+, namun sampai saat ini baru memasuki fase persiapan. Hal

tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara pemerintah Norwegia dengan

pemerintah baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Pada tahun 2014, merupakan tahun pergantian pemerintahan dari Presiden

SBY kepada Presiden Joko Widodo mengakibatkan isu terkait REDD+ tidak lagi

menjadi isu utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pemerintah Joko Widodo yang didasarkan pada ideologi Trisakti dan Nawacita

memfokuskan kebijakan pada isu kemaritiman.11

Sementara, isu lingkungan tidak

dicantumkan sama sekali dalam arah kebijakan yang dimiliki oleh Presiden Joko

Widodo.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden

Nomer 16 tahun 2015 terkait perubahan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)

dan Badan Pengelola REDD+ (BP-REDD+) dibubarkan. Sehingga wewenang

terhadap pengelolaan REDD+ berada dibawah tanggung jawab Kementrian

Lingkungan Hidup (KLH).12

Menurut Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, Pengalihan fungsi ini memperkuat pelaksanaan program

REDD+ di Indonesia sekaligus mengurangi tumpang tindih pengelolaan

lingkungan.

11Visi misi Joko Widodo-JK, Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian, 2014, 6-12, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Joko Widodo-JK.pdf.

diases 8 Oktober 2018 12

Ichwan Susanto, “Presiden Joko Widodo Bubarkan BP-REDD dan DNPI,” Kompas (Jakarta),

28January,

2015,http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-

REDD.dan.DNPI. Diakses pada 8 Oktober 2018

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Joko%20Widodo-JK.pdf

http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-REDD.dan.DNPI


8

Menanggapi kondisi ini pemerintah Norwegia menyatakan ketikapuasan

terhadap pelaksanaan kerjasama dengan Indonesia terkait REDD+.13

Namun pada

pertemuan yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan PM Norwegia pada

tanggal 6 Maret 2015 terdapat perbedaan kebijakan yang diambil oleh Indonesia.

Kedua negara sepakat untuk melanjutkan komitmen kerjasama tekait REDD+

dengan berbagai penyeseuaian.14

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pertanyaan masalah terkait pembahasan bagaimana

peran Norwgia dalam mengurangi terjadinya efek pemanasan global skema

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), maka penulis

merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana

peran Norwegia dalam skema Reducing Emission From Deforestation and

Degradation (REDD+) terkait isu deforestasi di Indonesia tahun 2015-2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi kebijakan luar negeri Norwegia terkait kerjasama dengan

13Icha Rastika, “BP REDD Dibubarkan, Norwegia Pertanyakan Komitmen Kerja sama 1

Miliar

Dollar AS,” Kompas (Jakarta), 6 Maret 2015,

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/06/14391051/Bp.REDD.Dibubarkan.Norwegia.Pertanya

kan.Komitmen.Kerjasama.1.Miliar.Dollar.AS. Diases pada 8 Oktober 2018 14

DPR-RI, Komitmen Indonesia Pada COP21-UNFCCC, Vol. VII,

No.23/I/P3DI/Desember/2015(Desember2015),h2.http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info.sing

kat/Info%20Singkat-VII-23-I-P3DI-Desember-2015-69.pdf diakses pada 8 Oktober 2018

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/06/14391051/Bp.REDD.Dibubarkan.Norwegia.Pertanyakan.Komitmen.Kerjasama.1.Miliar.Dollar.AS


http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info.singkat/Info%20Singkat-VII-23-I-P3DI-Desember-2015-69.pdf

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info.singkat/Info%20Singkat-VII-23-I-P3DI-Desember-2015-69.pdf

9

Indonesia dalam skema Reducing Emission from Deforestation and Degradation

(REDD+) periode 2015-2016. Selain itu, seberapa besar peran Norwegia dalam

skema REDD+ tersebut. Hal tersebut dilakukan karena hutan alam Indonesia

memiliki peran yang sangat penting bagi kondisi dunia saat ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pengetahuan

dan perkembangan yang terjadi antara kerjasama Norwegia dengan Indonesia

dalam menangani deforestasi dan degradasi yang terjadi di wilayah hutan

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memberikan informasi

kepada pihak-pihak tertentu menanggulangi terjadinya deforestasi dan degradasi

hutan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat bebarapa tulisan yang menjelaskan kerjasama Indonesia dengan

Norwegia terkait isu degradasi, kerusakan hutan, penanggulangan yang telah

dilakukan REDD+ dan kepentingan yang di ambil Indonesia terkait kerjasama

dengan Norwegia. Selain itu ada juga beberapa tulisan yang meskipun tidak persis

menyinggung variabel peran Norwegia di Indonesia dalam skema REDD+, namun

pada sisi yang lain ikut membahas perubahan iklim yang di sebabkan oleh

degradasi hutan Indonesia. Dengan demikian, tulisan-tulisan dari para peneliti

pendahulu tersebut banyak membantu tambahan informasi dalam menyelesaikan

penelitian ini.

Salah satu di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Iqbal Sani. Dia

merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial

10

dan Ilmu Poltik (FISIP) Universitas Riau. Dalam skripsinya secara spesifik

membahas kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Norwegia dalam kerangka

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) tahun 2010.15

Secara komprehensif skripsi ini juga membahas mulai dari kesepakatan

bekerjasama dalam melindungi bersama hutan Indonesia, kondisi deforestasi dan

degradasi yang terjadi di hutan Indonesia. Selain itu, dalam skripsi ini juga

dilampirkan beberapa tabel yang menunjukan laju deforestasi hutan di Indonesia

periode 1950-2007.

Adapun perbedaan yang terdapat anatara peneltian terdahulu dengan

peneltian kali ini terletak pada periode waktu penelitian, di mana dalam penelitian

kali ini mengambil fokus pada periode 2015-2016 sedangkan penelitian

sebelumnya membatasi pembahasannya pada tahun 2010. Selain itu terdapat juga

perbedaan sudut pandang pada aktor masalah yang diteliti, di mana pada skripsi

terdahulu sudut pandang pembahasannya fokus kepada kepentingan yang di dapat

Indonesia dengan Norwegia dalam skema Reducing Emission from Deforstation

and Degradation (REDD+), sedangkan penelitian kali ini mengambil fokus

terhadap peran apa saja yang telah dilakukan Norwegia terhadap hutan Indonesia.

Dalam segi teori yang digunakan juga berbeda, di mana pada penelitian

sebelumnya menggunakan teori Liberalisme serta konsep rasional choice sebagai

15 Iqbal Sani, “Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam Kerangka

Reducing Emission From Deforestation and Degradation (REDD+) Tahun 2010” Program Studi

Hubungan Internasional, FISIP Universitas Riau (2016).

11

konsep untuk analisisnya. Sedangkan teori penelitian kali ini mengggunakan teori

neo-Liberalisme Instusional yang lebih menyoroti peran institusi dalam isu

deforestasi hutan Indonesi juga menggunakan konsep Interdepedensi dan

pendekatan Enviromentalisme.

Adapun persamaan antara peneltian terdahulu dengan penelitan kali ini ialah

sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun hal yang

membedakan adalah penelitian ini hanya menggunakan satu sumber yaitu sumber

sekunder melalui studi kepustakaan (liberary research). Berbeda dengan

penelitian kali ini yang mengambil sumber data dari hasil kombinasi data primer

dan data sekunder.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Haeda. Mahasiswi jurusan ilmu

Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Hasanudin. Dalam penelitiannya yang mengangkat judul “Kerjasama

Indonesia-Norwegia Dalam Konservasi Hutan Indonesia Melalui Kerangka

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)”. Isi dari

skripsi ini cukup komprehensif karena pembahasan didalamnya itu fokus terhadap

studi kasus Hutan Kalimantan Tengah serta membahas secara detail mengenai

fungsi dan peran REDD+.16

Adapun perbedaan penelitian ini dengan proposal penelitian kali ini terletak

pada fokus stadi kasus, yang mana pada pada penelitian ini fokus studinya

16 Nur Haeda,. “Kerjasama Indonesia-Norwegia Dalam Konservasi Hutan Indonesia Melalui

Kerangka Reducing Emission From Deforestation and Degradation (REDD+)”. Program Studi

Hubungan Internasional, FISIP Universitas Hasanudin (2017).

12

terhadap kerjasama Indonesia dengan Norwegia serta mengambil arah studi kasus

hutan Kalimantan Tengah. Berbeda dengan dengan proposal penelitian kali ini,

yakni membahas peran apa saja yang dilakukan Norwegia terhadap Indonesia,

serta tidak membatasi hutan yang ada di Indonesia, yang mana saya mengambil

kasus untuk seluruh hutan yang terkena dampak degradasi di Indonesia.

Perbedaan selanjutnya terletak pada penggunaan teori yang digunakan

penulis untuk menganalisis kasus ini yakni teori liberalisme dengan konesp

kerjasama bilateral sebagai konsep untuk menganilasanya, sedangkan dalam

proposal penelitian kali ini menggunakan teori Neo-Liberalis, Diplomasi Bilateral,

dan Pendekatan Enviromentalisme.

Sedangkan persamaannya terletak pada metode yang digunakan untuk yakni

Metode Kualitatif. Metode penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan

data untuk memndapatkan data sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis

secara deskriptif. Adapun kesamaan lainya, yaitu kedua bahasan berangkat dari

sekema yang sama yakni skema REDD+. Salah satu kelebihan dari skripsi ini

adalah fokus terdahap satu studi kasus yang didukung oleh berbagai macam data

baik yang berupak data sekunder ataupun data primer.

Ketiga, karya skripsi yang di tulis oleh Riza Aryani. Dia merupakan

mahasiswa Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) Universitas Indonesia. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisa

Kegagalan Implementasi Redusing Emission from Deforestation and Degradation

(REDD+) Dalam Proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah (2008-2010)”.

13

Penelitian ini mengalisa secara komplek terkait kegagalan yang telah

diimplementasikan oleh REDD+ di hutan Kalimantan Tengah, dan menyajikan

deskripsi umum proyek Rimba Raya yang berada di Kalimantan Tengah. Tidak

hanya itu, Riza juga menjelasakan strategi dan aspek teknis terkait REDD+ di

Indonesia serta menganalisa penyebab kegagalan proyek REDD+ Rimba Raya

dari tingkat Nasional.17

Perbedaan antara penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu terdapat

pada periode yang dilakukan oleh peneliti yakni, pada 2008-2010. Sedangkan

proposal peneltian kali ini memfokuskan pada periode 20155-2016. Selain itu, isi

dari pembahasa antara penelitian kali ini dengan peneltian terdahulu berbeda,

yakni pada penelitian terdahul membahas analisa kegagalan Implementasi REDD,

dengan studi kasusnya terletak pada kawasan Rimba Raya Kalimantan Tengah.

Sedangkan, isi pembahasan penelitian kali ini ialah membahas peran yang

dilakukan Norwegia terhadap hutan yang berada di Indonesia berdasarkan skema

REDD+.

Persamaannya, kedua penelitian menggunakan skema dan fokus penelitian

yang sama yaitu, skema REDD+ dan fokus terhadap isu lingkungan Indonesia.

Selain itu, metode yang digunakan dalam mengalisa sama-sama menggunakan

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, baik data sekunder ataupun

data primer.

17 Riza Aryani.”Analisa Kegagalan Implementasi Reducing Emission from Deforestation and

Degradation Plus (REDD+) Dalam Proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah (2008-2010).

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia (2012).

14

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Enviromentalisme

Pendekatan enviromentalisme merupakan salah satu pendekatan yang

berasal dari pemikiran Rachel Carson digunakan untuk mengkaji atau

menganalisa isu lingkungan dalam studi hubungan internasional. Pada saat

ini isu lingkungan mendapatkan sorortan dan dianggap penting oleh

masyarakat dunia. Pada tahun 1970-an, isu lingkungan telah menjadi

sorotan dunia. Namunpada tahun 1922, aspek lingkungan baru muncul pada

studi hubungan internasional yang ditandai dengan penyelenggaraan

konferensi PBB di Rio De Jeneiro dengan tema Global Warming.

Adapun asumsi dari pendekatan enviromentalisme bahwa pendekatan

ini mempercayai adanya kesinambungan antara manusia dengan alam,

dalam hal ini lingkungan sangatlah penting dan memberikan pengaruh yang

besar terhadap kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif.

Selain itu, dalam sistem perekonomian, pandangan ini mencoba untuk

memberikan pemahaman lebih jelas terutama dalam hal eksploitasi sumber

daya yang dilakukan oleh manusia yang tidak memikirkan dampak bagi

lingkungan.18

Berdasarkan asumsi tersebut, skema REDD+ yang secara definisi

dapat dikatakan sebagai institusi yang mengikat antara Norwegia dengan

salah satu negara pemilik wilayah hutan terluas yaitu Indonesia juga

18 Scott Burchill dan Andrew Linklater. Theories of International Relation. (Palgrave

Macmillan, New York 2014) h 338

15

memiliki potensi yang besar dalam mengurangi tingkat emisi gas rumah

kaca.19

1.5.2 Konsep Interdepedensi

Konsep Interdepedensi merupakan konsep yang lahir dari pemikir

Robert Keohane yaitu Teori Neo-Liberalisme. Di mana, pada era modern

saat ini, kebijakan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan

kesejahteraan ekonomi sebuah negara. Peningkatan perdagangan global,

hubungan finansial, dan kemajuan teknologi telah menjadikan negara saling

ketergantungan. Negara-negara melakukan kerjasama untuk mendapatkan

keuntungan dan cendrung untuk menciptakan rezim internasional untuk

meningkatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.20

Menurut pendekatan neo-liberalisme kerjasama dianggap lebih baik

dibandingkan dengan konflik untuk mencapai kepentingan nasional sebuah

negara. Kerjasama yang dilakukan serta pembentukan institusi untuk

memfasilitasi kerjasama tersebut dapat mempermudah negara mencapai

tujuannya.

Interdepedensi berasumsi bahwa ketergantungan negara dapat

dipengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negaranya. Hal ini

dikarenakan adanya hubungan yang ada di antara satu negara dengan negara

lain. Jika satu negara lain dirugikan oleh negara satunya, maka dampak

kerugian tersebut dapat dirasakan oleh pihak negara lainnya. Beberapa

19 Nurtjahjawilasa, at, al, Konsep Redd+ Dan Implementasinya, (Jakarta. The Nature Cons

Ervancy Program Terestrial Indonesia,2013) h 5-6 20

Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, Ryan K. Beasley, “The Analysis Foreign Policy in

Comparative Prespective” (SAGE Publications, London, United Kingdom, 2012) h 10-12.

16

negara cenderung lebih memilih bergantung dengan negara lain. Negara

yang memiliki kemampuan ekonomi yang besar dapat dipengaruhi oleh

negara lain, namun mereka dapat bertahan dengan mengejar tujuan lainnya.

Selain itu, kekayaan dan posisi dalam bidang ekonomi memberikan

kesempatan bagi negara untuk memilih untuk bekerjasama dan tidak

tergantung dengan negara lain untuk bantuan ekonomi. Sementara itu bagi

negara miskin kebijakan yang diambil dapat dipengaruhi oleh negara atau

aktor lain. Kebijakan yang diambil dapat memberikan keutungan bagi

negara atau aktor lain tersebut.21

1.5.3 Konsep peran

Peran merupakan suatu prilaku yang di harapkan oleh seseorang

ataupun struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem.

Dengan kata lain, suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Jika struktur-

struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu

telah menjalankan peran tertentu. Sehingga peran dapat dianggap sebagai

fungsi dalam rencana percapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan.22

Pada pendekatan ini menjelaskan bahwa perilaku politik tidak lepas dari

peranan yang dilakukan oleh aktor yang menjalankan politik tersebut.

Dengan kata lain, pendakatan ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku

21 Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, Ryan K. Beasley, “The Analysis Foreign Policy in

Comparative Prespective”, (SAGE Publications, London, United Kingdom, 2012), h10-12. 22

Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,

(Jakarta:LP3ES,1990), h, 46-47

17

politik merupakan akibat dari tuntutan dan harapan yang dipegang oleh

aktor politik.

Perananan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai

suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta

menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan mencakup norma-norma seseorang yang diterapkan di

masyarakat. Dalam artian lain ialah seperangkat aturan yang dapat

membimbing masyarakat dalam kehidupan masyarakat

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan oleh

individu dalam sebuah organisasi

3. Peran juga dapat dikatakan sebgai prilaku yang akan dilakukan oleh

individu terhadap organisasi.23

Peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para

pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan dan

fungsi Negara dalam beberapa masalah internasional. Peranan juga

mereflesikan kecendrungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap

lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi.24

Selain itu, peran juga dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi

oleh struktur tertentu. Peran ini bergantung pada posisi dan kedudukan

struktur tersebut dan harapan lingkungan hidup sekitar terhadap struktur.

23 Soejono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada 1990),

h 269 24

K.J. Holsti. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, International Studies

Quarterly vol. 14 no. 3 h,233

18

Peran juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta kemampuan dari aktro

pemegang peran. Dalam hal ini, Norwegia sebagai pemegang peran dalam

membantu Indonesia terhadap pengurangan emisi GRK melalui skema

REDD+.

1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian ini motode yang diguanakan ialah penelitian kualitatif

dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan berdasarkan kualitatif

merupakan sebuah proses menggabungkan seperangkat prinsip-prinsip,

pandangan ide-ide dengan praktek sosial yang kolektif melalui serangkaian teknik

dan strategi untuk menghasilkan pengetahuan. Selain itu, diharuskan untuk

mempunya integritas personal, serta mampu berinteraksi dengan pihak lain.25

Pada dasarnya, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang

mengandalkan data dari pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang

berbentuk non-statistk. Selain itu juga terdapat tiga teknik pengumpulan data

dalam penelitian kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumen.26

Sehingga

peneliti dapat dengan mudah mendapatkan sumber baik sumber data primer

ataupun sumber data skunder

Selain itu juga, penelitian ini bersifat deskriptif di mana bentuk penelitian

yang ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-

fenomena yang terjadi, baik pada fenomena alamiah ataupun fenomena hasil

25 LV Neuman. Basic of Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, (Pearson:

University of Wisconsin-White Water 2012), h 3. 26

JW Creswell. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, SAGE

(Publications Inc, Thousand Oaks 1994) 149.

19

rekayasa manusia.27

Penelitian kualitataf dapat disebut juga sebagai salah satu

penelitian interpretatif di mana, para peneliti dapat membuat suatu interpretasi

yang terjadi dan terlihat, dan dipahami terhadap suatu isu.

Interpretasi-intrepretasi yang di dapat mungkin berbeda sesuai yang

dipahami oleh peneliti. Sehingga, salah satu alasan dalam menggunakan metode

penelitian kualitatif adalah karena pada pada dasarnya memang penelitian

kualitatif dapat menawarkan pandangan-pandangan yang beragam dan mendalam

terhadap suatu permasalahan yang dapat dikaji.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, didapat dari informasi-informasi

yang bersumber dari data dan skunder. Data sekunder yang digunakan yakni

berbentuk skripsi, tesis, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal

ilmiah, berita, dan berbagai artikel ataupun media elektronik dari internet. Selain

itu, melakukan studi Kepustakaan dengan mencari informasi dari berbagai

perpustakaan. Seperti, di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kawasan (P2K2), Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Luar Negeri RI,

Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pepustakaan FISIP UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustaakn Universitas Indonesia.

Setelah melakukan pengumpulan data langkah selanjutnya ialah, melakukan

relevansi data tersebut untuk kemudian direduksi. Pada tahapan ini, hanya

menggunakan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Data yang tidak

27 Sukmadinata. Metode Penelitian Kualitatif. (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2006), h 72.

20

dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan sebagai data pelengkap untuk

menambah pengetahuan penulis.

Proses penelitian kualitatif bersifat dinamis, semua tahap dalam proses

penelitian ini mungkin saja berubah setelah masuk ke tahap lapangan dan mulai

melakukan pengumpulan data. Misalnya ada kemungkinan bahwa teori penelitian

yang berubah, dan strategi pengumpulan data juga bisa berganti, karena pada

umumnya tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi

mengenai topik yang dibahas secara detail dan mendalam.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, menggunakan sistematika penulisan dengan

pembahasan yang terbagi menjadi Lima bagian utama. Bab Pertama dalam

penelitian ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah.

Di mana, dalam latar belakang masalah penulis memberikan penjelasan secara

singkat mengenai kondisi hutan Indonesia dan kerjasama yang dilakukan oleh

Norwegia dengan Indonesia dalam upayamengurangi tingkat deforestasi di

wilayah hutan Indonesia. Selain latar belakang Bab ini juga terdapat pertanyaan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemkiran yang berguna untuk

menganasilas masalah berdasarkan teori yang dugunakan, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

Adapun dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV pada penelitian ini meliputi

tentang pembahasan yang akan menjadi isi dari proposal ini dimana, pada Bab II

menyangkut penjelasan mengenai isu kerusakan hutan di wilayah Indonesia.

21

Secara umum isi dari Bab ini terbagi menjadi beberapa poin yaitu kondisi umum

kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang salah satunya hutan Kalimantan

Timur dan Kalimantan Barat, hutan Sumatera.Tidak hanya itu, bab ini juga

terdapat pembahasan mengenai penyebab kerusakan hutan indonesia.

Bab III dalam penelitian ini berisi pembahasan mengenai peran Norwegia

dalam menangani deforestasi yang terjadi di wilayah hutan Indonesia. Secara

umum pada Bab ini menyajikan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah

Norwegia dalam bidang lingkungan, keterlibatan Norwegia dalam skema REDD+.

Bab IV dari prosposal ini berisi tentang peran Norwegia dalam skema

REDD+ di Indonesia periode 2015-2016. Secara umum, isi dari pembahasan bab

ini mengenai pembentukan perjanjian REDD+ antara pemerintah Norwegia dan

Pemerintah Indonesia, alasan Norwegia bergabung dengan REDD+, dan Peran

Norwegia dalam mengatasi kerusakan hutan Indonesia

Bab V dari skripsi ini membahas tentang penutup dan kesimpulan yang

merupakan jawaban dari masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, pada Bab

ini juga terdapat saran terkait penelitian yang telah di lakukan. Selain itu, pada

halama terakhir penulis menampilkan Daftar Pustaka yang bertujuan untuk

memberikan petunjuk dan informasi kepada para pembaca bahwa penelitian ini

telah diteliti berdasarkan rujukan sumber-sumber bacaan yang ada.

22

BAB II

ISU KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH INDONESIA

Bab ini memaparkan isu penerbangan liar yang terjadi di Indonesia

khsusnya kondisi wilayah hutan gambut Indonesia yakni Kalimantan, Sulawesi,

dan Papua. Alasan utama memilih kawasan tersebut ialah, besarnya lahan gambut

yang mendukung laju deforestasi terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan

urutan provisnsi yaitu, provinsi Sulawesi kehilangan 690 ribu ha, Kalimantan

Timur kehilangan 448 ribu ha, dan Kalimantan Barat kehilangan 426 ribu ha, dan

Papua kehilangan 490 ribu ha28

. Sehingga deforestasi Indonesia pada tahun 2013

tidak hanya terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera saja tapi, wilayah Papua

juga sudah memasuki tahap deforestasi yang cukup parah.

Bab ini selanjutnya dibagi menjadi tiga sub-bab, diawali dengan

pembahasan mengenai kondisi umum kerusakan hutan Indonesia. Dilanjutkan,

mengenai penyebab kerusakan hutan di Indonesia yang mancakup faktor

geografis dan faktor ekonomi. Terakhir, mengenai respon pemerintah terhadap

kerusakan hutan Indonesia.

2.1 Kondisi Umum Kerusakan Hutan Indonesia

Kawasan hutan Indonesia dapat terbilang kawasaan dengan salah satu hutan

tropis terluas dan juga memiliki keanekaragaman hayati di dunia. Selain itu, hutan

Indonesia memberikan manfaat kehidupan yang berlimpah bagi manusia, baik

28 Forest Wact Indonesia (2014), Potret keadaan Hutan Indonesia periode 2009-2013, xiv

23

secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat Indonesia mengandalkan

hidup dan matapencahariannya dari hutan.

Namun demikian, pada tahun 1980-1990 Iaju pertumbuhan sektor

kehutanan yang sangat pesat dan juga Indoesia menjadikan hutan sebagai faktor

pendorong ekonomi. Sehingga, hal tersebut telah mengakibatkan deforestasiatau

terjadinya kerusakan hutan.

Pada dekade beberapa tahun terakhir laju deforestasi dalam setahunnya

mencapai rata-rata 1,13juta hektar. Dengan kata lain, laju deforestasiyang

terbilang cukup tinggiini akan berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca

serta menjadi pemicu utama dalam hal kerawanan bencana, dan hilangnya satwa

liar.29

Laju deforestasi yang cendrung tinggi juga merupakan dari dampak tata

kelola kehutanan yang kurang baik. Seperti perencanaan tata ruang yang tidak

efektif, pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, penegak hukum yang

kurang dipatuhi, serta maraknya erupsi pada sektor kehutanan yang merupakan

penyebab tidak langsung dari kerusakan hutan yang berada di Indonesia.30

Berdasarkan laporan United Nation Development Programme (UNDP).

Pada tahun 2008 tercatat bahwa negara Indonesia menempati peringkat ke-14

negara penghasil emisi karbon gas rumah kaca tertinggi di dunia. Selain itu,

UNDP juga menjelaskan bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu faktor

pendorong utama penghasil karbon, dengan kandungan emisi karbon yang

29WRI, Indonesia. “Keadaan Hutan”. Dari http://www.wri-

indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan.pdf akses pada 23 febuari 2018 30

UNDP, Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia tahun 2013

http://www.wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan.pdf


24

mencapai 80 persen akibat deforestasi dan 20 persen sisanya diakibatkan oleh

degradasi hutan.31

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia yang berdasarkan laporan bagian

akhir dari WWF Living Forest Report, menyatakan bahwa lebih dari 170 juta

hektar hutan Indonesia yang diperkirakan akan hilang sepanjang tahun 2010-2030,

hal tersebut akan terjadi jika laju deforestasi tidak dihentikan. Selain itu, hutan

Kalimantan dan Sumatera merupakan hutan yang termasuk wilayah yang

berkontribusi terhadap lebih dari 80% deforestasi secara global hingga 10 tahun

kedepan.32

2.1.1 Kondisi Hutan Kalimantan Timur

Wilayah Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia

yang berada di pulau Kalimantan dengan tingkat penduduk sekitar 3.4 juta jiwa.

Dengan luas wilayahnya kurang lebih mencapai 13.0 juta hektar dengan

pembagian terhadap luas wilayah hutan mencapai 9.5 juta hektar ,dan 0,3 juta

hektar merpakan lahan gambut.33

Pada tahun 2002 wilayah hutan Kalimantan timur mencapai luas 9.54 juta

hektar yang terbagi menjadi beberapa jenis hutan yaitu, hutan lindung, hutan

suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan

produksi yang dapat di konversi, dan hutan pendidikan atau penelitian.

31Badan litbang pertanian, Ameliorasi Tanah Gambut, tahun 2012 edisi 6-12 No.3400

32BBC News. “Hutan Sumatera dan Kalimantan Sumbang deforestasi global”, dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan di akses pada 28

February 2018 33

Worlddometers. “World population Indonesia”, dari “http://www.worldometers.info/world-

population/indonesia-population/ di akses pada 1 March 2018

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan

http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/


25

Hutan tetap memiliki luas wilayah 4.597.809 hektar dan hutan produksi

terbatas mencapai 5.181.422 hektar kedua macam hutan ini terbilang cukup luas

di banding hutan-hutan yang lain. Meskipun, wilayah atau daerah yang memiliki

kawasan hutan terluas di Kalimantan Timur ialah kabupaten Kutai Timur dengan

luas area hutan mencapai 3.58 juta ha atau 18.32 persen.34

Perubahan kawasan hutan yang terjadi di wilayah Indonesia khusunya

Kalimantan Timur tahun 2016, telah ditetapkan bahwa Kawasan Suaka Alam

(KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) memiliki luas 1,704.7 ha, Hutan

Lindung (HL) memiliki luas 2,848.2 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki

wilayah seluas 5,045.9 ha, Hutan Produksi (HP) memiliki luas 4,077.3 ha, dan

Area Penggunaan Lain (APL) memiliki luas wilayah 5,009.0 ha.

Sehingga, berdasarkan data statistik yang didapat dari kementerian

kehutanan Indonesia dapat di simpulkan bahwa Hutan Produksi Terbatas (HPT)

memiliki kawasan yang lebih luas dibandingkan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan

Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Luas kawasan hutan Kalimantan Timur juga tidak terlepas dari tingginya

tingkat deforestasi yang ada. Menurut World Wildlife Fund memprediksikan

bahwa Kalimantan akan kehilangan 75% luas wilayah hutannya pada 2020, hal

tersebut disebabkan karena tingginya laju deforestasi yang terjadi di wilayah

hutan tersebut.35

Salah satu penyebab deforestasi yang terjadi di wilayah

34 Redaksi Ensiklopedi Indonesia. Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi “Indonesia”. 1990,

h.175 35

WWF. “Program Reduksi Dapak Lingkungan Kehutanan”, dari

https://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/ di akses pada 28 Febuary

2018

https://www.wwf.or.id/program/reduksi_dampak_lingkungan/kehutanan/

26

Kalimantan Timur ialah penebangan liar dan pembakaran hutan yang akan

dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun

2014. Deforestasi atau kerusakan hutan yang terjadi di Kalimantan Timur di tahun

2014. Dimana pada Kawasaan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarain

Alam (KPA) mencapai seluas 466,0 m, Hutan Lindung (HL) seluas 361,9 m,

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.126,1 m, dan Hutan Produksi(HP) seluas

-4.462,6 m. Sehingga dapat dikatakan bahwa luas kawasan Hutan Produksi (HPT)

berkurang sangat tinggi dibandingkan dengan kawasan hutan lainnya.36

Pada tahun 2011, luas wilayah Kalimantan Timur mencapai 14.651.553

hektar, di periode 2014 hingga 2015 wilayah ini mengalami penurunan yang

menjadi 13.855.833 hektar. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penurunan

luas kawasan hutan sebesar 96.935 hektar. Namun, tahun 2016 luas kawasan

hutan di Kalimantan Timur tidak terlalu berkurang banyak seperti tahun-tahun

sebelumnya. Yakni, mencapai 13.722.444 hektar. Berkurangnya luas wilayah

yang terjadi di Kalimantan Timur tidak lain disebabkan oleh kerusakan hutan atau

biasa dibesbut dengan deforestasi hutan.37

WWF juga menegaskan bahwa Kalimantan memiliki luas hutan sekitar 74

juta hektar, tahun 2005 berkurang menjadi 71%, sepuluh tahun kemudian yakni

pada tahun 2015 hutan kalimantan menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan

hutan tidak berubah maka di tahun 2020 hutan Kalimantan akan lebih menyusut

36 Statistik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 h. 90

37 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 h 13, 89

27

menjadi 6 juta hektar, yang dimana hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang

tersisa. 38

Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada hutan

Indonesia terjadi sangat pesat dengan berkurangnya luas kawasan hutan tetap

Indonesia, yang mana pada saat ini jumlah kawasan Indonesia berkurang setiap

tahunnya hingga menjadi 13.855,833 ha.

2.1.2 Kondisi Hutan Kalimantan Barat

Wilayah Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

berada di pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa.

Sedangkan, luas wilayah Kalimantan Barat kurang lebih 14 juta ha, dengan luas

mencapai 9.178.760 hektar di antaranya merupakan kawasan suaka alam dan

pelestarian alam seluas 1.645.580 hektar, hutan lindung seluas 2.445.985 hektar,

hutan produksi biasa seluas 2.265.800 hektar, dan hutan produksi konversi seluas

514.350 hektar.39

Kekayaan alam dan keaneka ragaman hayati yang terkandung didalamnya,

serta daya tarik kondisi dan ketersediaan sumber dayamanusia merupakan potensi

yang harus diberdayakan secara maksimal guna mewujudkan pengelolaan sumber

daya hutan di Kalimantan Bara.Namun disisi lain, Kalimantan Barat merupakan

provinsi Indonesia yang memiliki tingkat deforestasi yang cukup besar, dimana

pada wilayah ini Deforestasi disebabkan oleh pembakaran hutan yang dij adikan

38WWF. ”Kalimatan bakal kehilangan 75% hutan pada tahun 2020”, dari

http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270

di akses pada 28 February 2018 39

Pemprov Kalimantan Barat Dinas Kehutanan, “Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, Pontianak 2013, h. 2


28

oleh pemerintah sebagai pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa

Sawit.

Perubahan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2014,

telah ditetapkan berdasarkan data statistik menteri kehutanan bahwa KSA dan

KPA memiliki luas wilayah 1,430.1 ha, HL memiliki luas 2,310.9 ha, HPT

memiliki luas 2,132.4 ha, dan HP memiliki luas 2,127,4 ha. Sehingga dapat

dikatakan bahwa Area Penggunaan lain memiliki kawasan yang lebih luas

dibandingkan kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan hutan

lainnya.

Luas hutan Kalimantan Barat juga tidak terlepas dari deforestasi yang

cukup tinggi. Dimana, hal tersebut terjadi karena adanya penembangan liar dan

pembakaran hutan yang nantinya akan dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa

sawit.

Pada saat ini Kalimantan Barat sudah menjadi provinsi perluasan

perkebunan kelapa sawit terbesar dimana, perkebunan kelapa sawit tersebut sudah

mencapai 5,02 juta ha di tahun 2013. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh

pemerintah kehutanan untuk mengalihkan hutan menjadi bukan kawasan hutan

seluas kurang lebih 554.137 ha.40

40Berita satu, prospek Indusri Kelapa Sawit 2014 Makin Cerah, dari

http://www.beritasatu.com/ekonomi/168340-prospek-industri-kelapa-sawit-2014-makin-

cerah.html , diakses pada 14 febuari 2018

http://www.beritasatu.com/ekonomi/168340-prospek-industri-kelapa-sawit-2014-makin-cerah.html


29

Tabel I. Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per

Provinsi Periode 2014

Sumber :Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Berdasarkan tabel I deforestasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat,

pada KSA dan KPA seluas 11.872,9 m, HL seluas 21.114,7 m, HPT seluas

39.126,8 m, dan HP seluas 37.248,3 m. sehingga dapat disimpulkan bahwa luas

Hutan Produksi Terbatas (HPT) berkurang sangat tinggi dibanding dengan

kawasan hutan lainnya.

PPROVINSI

KALIMANTAN

BARAT

KAWASAN HUTAN

HPK Jumlah APL TOTAL

HUTAN TETAP

KSA,K

PA

HL HPT HP Jumlah

Hutan primer 1.823,1 3.251,9 3.025,5 1.078,7 9.179,3 42,9 9.222,2 4.132,6 13.354,8

Hutan

Sekunder

10.049,

8

17.862,

8

36.101,

3

43.381,

4

107.395,

4

3.634,

7

111.030,

1

156.658,

3

267.688,

4

Hutan lainnya - - -

-

7.211,8

-7.211,8 - -7.211,8 -476,3 -7.688,2

Total

11.872,

9

21.114,

7

39.126,

8

37.248,

3

109.362,

8

3.677,

6

113.040,

4

160.314,

6

273.355,

0

30

Tabel II. Luas Kawasan Hutan Kalimantan Barat

Kalimantan Timur Luas (ha) Deforestasi

Tahun 2011 9,178,760 ha 94,548 ha

Tahun 2014-2015 8.389.601 ha 29,919 ha

Tahun 2016 8,359,682 ha -

Sumber :Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Berdasarkan tabel II dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011, luas kawasan

Hutan Kalimantan Barat mencapai 9,178,760 ha, namun pada tahun-tahun

selanjutnya menurun hingga menjadi 8.389.601 ha pada tahun 2014 hingga tahun

2015. Penurunan luas wilayah hutan ini disebabkan adanya deforestasi di tahun

2011 yang mencapai 94,548 ha. Namun, di tahun 2016 penurunan luas kawasan

yang terjadi di Kalimantan Barat tidak terlalu berkurang banyak di banding tahun

sebelumnya yakni, mencapai 8,39,682 ha. Berkurangnya luas kawsan yang terjadi

di wilayah Kalimantan Barat disebabkan oleh adanya deforestasi atau kerusakan

hutan sebesar 29,919 ha.

2.1.3 Kondisi Hutan Sumatera

Sumatera merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan.

Pulau ini memiliki hutan dengan keanekaragaman hayati dimana, Sumatera

memiliki beberapa jenis tanaman yang tidak dapat ditemui di temapat lain. Selain

itu, hutan Sumatera juga memiliki peran penting untuk melindungi lahan gambut

tebal yang terbentang dibawahnya, terutama di daerah pantai timur pulau

Sumatera.

31

Walaupun demikian, Sumatera menempati tempat tertinggi dalam hal

kerusakan hutan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tingkat internasional.

Dimana hal tersebut disebabakan oleh transmigasi, produk kertas dan kelapa

sawit, dan pembangunan lainnya. Antara 1985 sampai 2001, pulau ini kehilangan

12 juta ha hutan alam atau kehilangan 48% dalam 22 tahun terakhir.

Pada tahun 2007, pulau Sumatera hanya mempunyai 30% tutupan huta (13

juta hertar). Selain itu, dataran rendah di sebelah timur pegunungan Sumatera

berada dalam resiko kepunahan. Yang mana, beberapa wilayah yang berada

disana telah kehilangan 70% tutupan hutan alamnya dan hampir hilang.41

41WWF Indonesia., Fakta Singkat Tentang Sumatera,

http://assets.wwfid.panda.org/downloads/factsheet_sumatra.pdf diakses pada 19 Maret 2018

http://assets.wwfid.panda.org/downloads/factsheet_sumatra.pdf

32

Tabel III. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan Penafsiran Cintra Satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2016.

Sumber : Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Perubahan kawasan hutan Indonesia pada wilayah Smatera Selatan pada

tahun 2014, telah ditetapkan bahwa KSA dan KPA memiliki luas 739.8 ha, HL

memiliki luas 585.6 ha, HPT memiliki luas 214.2 ha, dan HP memiliki luas

1.711,1 ha, terakhir APL memiliki luas 5.188,1 ha. Sehingga, berdasarkan data

tersebut dapat disimpulkan bahwa luas wilayah hutan produksi memiliki luas yang

lebih banyak dibandingkan dengan kawasan alam dan kawasan pelestarian alam.

PROVINSI

SUMATERA

SELATAN

KAWASAN HUTAN

HPK Jumla

h APL

TOTAL

HUTAN TETAP

Jumla

h %

KSA-

KPA

HL HPT HP Jumla

h

A. Hutan 481,0 282,1 76,9 569,7 1.346,

6 0,1

1.346,

8 142,7 1.489,4 17,3

Hutan Primer 282,6 81,9 9,9 4,8 379,2 0,0 379,2 1,9 381,1 4,4

Hutan

Sekunder 127,0 183,9 53,9 123,6 488,4 0,1 488,5 64,3 552,7 6,4

Hutan

tanaman 8,4 16,2 13,1 441,3 479,1 0,1 479,1 76,4 555,6 6,5

B. Non

Hutan 321,8 303,6 137,4 1.141,4

1.904,

1 172,0

2.076,

2

5.045,

4 7.121,6 82,7

TOTAL 739,8 585,6 214,2 1.711,1 3.250,

8 172,2

3.422,

9

5.188,

1 8.611,0

100,

0

33

Provinsi Sumatera khsususnya Sumatera bagian Selatan merupakan salah

satu provinsi yang telah mengalami deforestasi atau kerusakan hutan yang cukup

tinggi. Areal hutan yang berada di Sumatera Selatan rata-rata telah di kinversi

menjadi pembangunan lain seperti hutan tanaman dan perkebunan. Bisa

diperkirakan luas kawasan hutan yang berada di Sumatera Selatan sebesar 41%

yang berada di 4 kabupaten yakni, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan

Musi Rawas Utara, sedangkan kawasan hutan yang berada di 12 Kabupaten

lainnya sudah di alih fungsikan atau sudah mengalami deforestasi.42

42Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan “Tingkat Emisi Acuan (Forest Reference

Emission Level) Provinsi Sumatera Selatan”. Tahun 2017 h 1

34

Tabel IV. Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per

Provinsi Periode 2014.43

PPROVINSI

SUMATERA

SELATAN

KAWASAN HUTAN

HPK Jumlah APL TOTAL HUTAN TETAP

KSA,KPA HL HPT HP Jumlah

A. Hutan

primer

927,2 106,9 735,3 1.008,2 2.777,5 4,5 2.781,7 - 2.781,7

B. Hutan

Sekunder

1.334,5 1.775,1 2.730,1 33.349,6 39.189,4 106.4 39.295,8 8.311,6 47.607,5

C. Hutan

lainnya

-

-

11.184,9

4,3

-

29.346,7

-

40.527,3

-

-

40.527,3

-

2.498,5

-

43.025,8

Total 2.261,7 -9.302,8 3.469,7 5.011,1 1.439,7 110,6 1.550,3 5.813,1 7.363,4

Berdasarkan tabel IV menjelaskan bahwa defroestasi atau kerusakan hutan

yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan tahun 2014 ialah, KSA dan KPA seluas

2.261,7, HL seluas -9.302,8, HPT seluas 3.469,7, dan HP seluas 5.011,1.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas HPT mengalami penurunan yang sangat

tinggi dibandingkan dengan luas wilayah hutan lainnya.

43 Statistik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 h. 90

35

2.2 Penyebab Kerusakan Hutan Indonesia

Kerusakan dan degradasi hutan yang terjadi di kawasan perhutanan

Indonesia terjadi dari tahun ke tahun, dimana hal tersebut terjadi karena aktifitas

manusia berupa kebakaran hutan, penebangan liar, perembahan kawasan, dan

konversi kawasan hutan menjadi pemukiman dan perkebunan.

Adapun aktifitas pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup segala aspek bidang

kehidupan termasuk pembangunan di bidang kehutanan. Dimana, penggunaan

lahan dalam rangka pembangunan di bidang kehutanan tidak hanya di lakukan

pada kawasan hutan yang telah di tetapkan tapi juga di luar kawasan hutan.

Sehingga, pemanfaatan, penggunaan dan perubahan hutan merupakan dinamika

yang terjadi di kawasan hutan. Selain itu, perubahan fungsi kawasan hutan dan

rehabilitasi lahan hutan merupakan salah satu dinamika pembangunan dibidang

kehutanan.

Sedangkan tata kelola hutan yang baik ditandai oleh adanya partisipasi

masyarakat yang subtansial dan signifikan dalam proses perencanaan sampai

pengawasan, akuntabilitas yang tinggidan bisa dipertanggungjawabkan, serta

koordinasi yang berjalan efektif dan efisien dalam setiap pengambilan

keputusan.44

44 Jaringan Tata Kelola Hutan Indoensia:Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan, Studi

Mendalam di ProvinsiKalimantan Tengah dan NTB, 2013; ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks

Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan

Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013

36

Namun pada faktanya tidaklah demikian, kebijakan pemanfaatan sumber

daya hutan dan lahan belum dilakukan secara transparansi dan partisif.

Akuntabilitas penyelenggaraan kehutanan masih rendah dan koordinasi juga

lemah

Tabel V. Perubahan Tutupan Hutan Pada Tiga Profinsi Selama Kurun

Waktu 2000-2013

Provinsi Total Lahan

Tutupan Hutan (X 1.000 ha)

Deforestasi

Peroide 2000 Periode 2009 Periode 2013

Sumatera Selatan 8.633 1.122 982 863 119

Kalimantan Timur 19.522 14.417 12.764 12.321 443

Kalimantan Barat 14.485 7.364 6.166 5.739 427

Total 987

Sumber: Potret Hutan Indonesia 2001; Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode

200-2003; Data olahan FWI berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit

ETM+7 peridode perekaman 2012-2013

Tata kelola hutan yang lemah menyebabkan penyediaan ruang yang

menghasilkan praktik korupsi. Dengan kata lain, ketiadaan transparansi dan

partisipasi, korupsi, dan cara pandang bahwa sumber daya alam khususnya

37

sumberdaya hutan hanyalah sumber pendapatan dan keuntungan semata sehinga

hal tersebut menjadi kontributor terbesar kerusakan hutan Indonesia.45

Salah satu perilaku masyarakat yang menjadikan luas hutan semakin sedikit

ialah, pengalihan fungsi hutan yang merupakan kondisi hutan yang dijadikan oleh

pemerintah sebagai perkebunan kelapa sawit. Salah satu pulau yang menjadi

sasaran utama ialah pulau Sumatera dan Kalimantan. Dimana, perluasan areal

tanaman ini dimulai sejak invasi asing dibuka kembali pada tahun 1967. Pada

tahun 2003, dari 5.25 juta ha lahan yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa

sawit, sekitar 19%nya berada di Kalimantan dan 72% di Sumatera.46

Gambar I. Luas Konsesi Sawit dan Rencana Perluasan Sampai 2012

Sumber: Forest Watch Indonesia, (2013) “Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola

Hutan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan

Timur”, The Asia Foundation.

45 FWI; Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 200-2003, 2011

46 Fadzilah Majid Cooke. Recent Development and Conservation Interventions in Borneo

38

Namun, pada tahun 2012, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai

angka 12.3 juta ha, termasuk didalamnya 1.5 juta ha di Sumatera Selatan, 880 ribu

ha di Kalimantan Barat dan sekitaar 700 ribu ha di Kalimantan Timur. Ekspasi

perkebunan kelapa sawit masih terus dilakukan dan yang rencana pembukaan

kebun baru yang paling luas adalah Kalimantan Barat, yaitu 5 juta ha.47

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang menyebabkan

terjadinya kerusakan di Indonesia ialah tata kelola hutan yang memang belum

cukup baik. Dimana, para pemegang kepentingan hanya mementingkan

kepentingan sendiri. Seperti, pemerintah dan juga beberapa perusahaan industri

kayu yang merauk keuntungan dari sumber daya hutan. Salah satunya ialah

dengan mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan

penebangan liar dengan langkah yang ilegal.

47 Forest Watch Indonesia, “Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan Sumatera

Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur”, (The Asia Foundation,

2013) h 4

39

BAB III

KERJASAMA NORWEGIA DALAM MENGATASI DEFORESTASI DI

INDONESIA

Pada bab ini memaparkan tenatang kebijakan Norwegia dalam mengatasi

deforestasi di Indonesia dari periode 2014-2016. Bab ini di bagi atas tiga bagian,

pada bagian pertama, menjelaskan kerjasama Norwegia di bidang lingkungan

hidup internasional. Kedua, keterlibatan Norwegia dalam REDD. Dan yang

terakhir, memaparkan kerjasama REDD+ Norwegia dan Indonesia.

3.1 Kebijakan Pemerintah Norwegia dalam Bidang Lingkungan

Norwegia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan kondisi

lingkungan internasional, beberapa dari kebijakan luar negeri Norwegia meliputi

isu perubahan iklim. Selain itu, Norwegia memiliki level kabinet yang bertugas

dan bertanggung jawab terhadap isu permasalahan perubahan iklim.

Sehingga, kebijakan dari pemerintah Norwegia khususnya pada

perekmbangan perekonomian dipengaruhi oleh isu lingkungan. Dengan kebijakan

ekonomi yang mengaitkan isu perubahan iklim menjadikan Norwegia sebagai

negara yang peduli terhadap isu perubahan lingkungan.48

Tahun 1996 merupakan masa pemerintahan perdana menteri T.Jagland

dengan latar belakang partai buruh.Di masa pemerinahan Jegland menegaskan

48Enviroment, (2014). Norwey, http://www.environment.no/Topics/Norway/ diakses pada 16

April 2018

http://www.environment.no/Topics/Norway/

40

bahwa prespektif mengenai ekolog harus diutamakan. Kebijakan tersebut diakui

setelah kabinet Jagland menerbitkan laporan resmi mengenai the National

enviromental Monitoring System (NEMS).

Tahun 1997, pemerintahan Norwegia di pimpim oleh Perdana Menteri K.M

Bondevik berasal dari partai Demokrat Kristen. Pada masa pemerintahannya

Bondevik mengajukan kebijakan terkait permasalahan lingkungan hidup. Dimana

Bondevik menegaskan bahwa disamping prekonomian dan kekuatan militer

negara Norwegia, isu perubahan iklim juga merupakan tantangan besar bagi

keamanan dan keberlangsungan hidup manusia. Sehingga dalam kebijakan di

masa Bondevik lebih menekankan pada kebijakan lingkungan dengan tujuan

emisi gas rumah kaca dapat dikurangi dan di reduksi.

Selanjutnya di tahun 2000, pemerintahanan Norwegia di pimpin oleh PM

Jens Stolenberg yang berasal dari partai buruh. Pada kebijakan Stolen tidak jauh

dari pemerintah-pemerintah sebeulumnya yang lebih menegaskan isu lingkungan

dibanding aspek lain. Hal ini terlihat pada langkah pemerintahannya yang

membangun prinsip peubahan iklim secara berkelanjutan baik bagi domestik

ataupun internasional.49

Berdasarkan kebijakan dari pemerintan Norwegia yang menegaskan

pentingnya menjaga lingkungan hidup, maka dapat dikatan Norweia merupaka

negara dengan kebijakan lingkungan terbaik di dunia. Hal tersebut di dapat

49Folk, The SusNordic Gateway: Governance for Sustanaible Development in the Nordic

Region http://folk.uio.no/kristori/prosus/susnordic/norway/policies/index.html diaskes pada 16

April 2018

http://folk.uio.no/kristori/prosus/susnordic/norway/policies/index.html

41

karena adanya perhatian yang bersifat sensitif bagi masyarakat pemerintah sendiri

ataupun masyarakat internasional.

Oleh karena, pemerintah Norwegia menjamin kualitas lingkungan yang baik

bagi negaranya, seperti udara dan air yang sangat dibutuhkan bagi

keberlangsungan hidup manusia. Demi tercapainnya hal tersebut maka pemerintah

dalam negeri harus memilih regulasi yang baik dan kepadatan penduduk yang

rendah serta penggunaan peralatan hydroelectronic yang kuat maka akan

tercapainyalingkungan dengan kualitas yang baik.50

Selain itu, Norwegia juga merupakan negara yang aktif dalam upaya

menangani masalah Combating Deforestations. Hal ini terlihat dari peraturan

hukum yang dianggap efisien mengenai hutan di Norwegia kemuadian diadopsi

oleh United Nations Conference on Enviroment and Development (UNCED).

Tidak hanya itu, Combating Deforestations juga menjadi bagian integral

dari strategi nasional Norwegia terhadap pembangunan berkelanjutan. Dimana

hasil dari program yng diberlakukan didalam negeri kemudian diadopsi dalam

Konferensi Tingkat Menteri terhadap perlindungan hutan di Eropa. Pada tingkat

hungan internasional, Norwegia juga mempromosikan pemahaman mengenai

segala hal terkait pentingnya menjaga hutan.51

50SGI, (2014), Norwey, http://www.sgi-network.org/2014/Norway/Environmental_Policies.

Diakses pada 16 April 2018 51

UN. (2002), Johannesburg Summit 2002: Norwey Country Profile, www.un.org diakses pada

17 April 2018

http://www.sgi-network.org/2014/Norway/Environmental_Policies

http://www.un.org/

42

3.2 Keterlibatan Norwegia Dalam Skema REDD+

Norwegia merupakan negara yang memiliki peran penting terhadap

dukungan untuk negara-negara yang memilikiwilayah hutan hujan tropis salah

satunya ialah Indonesia, dan Brazil. Norwegia juga merupakan negara yang

termasuk kedalam negara industri dengan komitmen yang paling nyata untuk

penurunan emisi 30% dari tahun 1990.

Komitmen pemerintah Norwegai berperan aktif dalam forum internasional

yang terkait perubahan iklim. Salah satu forum terkait perubahan iklim yang telah

diratifikasi pemerintah Norwegia ialah Protokol Kyoto yang merupakan rezim

lingkungan internasional yang berfokus pada isu penurunan emis gas dunia.

Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa komitmen Norwegia tidak hanya berfokus

pada penerapan di tingkat nasionalnnya saja tapi juga pada tingkat internasional.52

Pemerintah Norwegia juga menanmkan investasi dalam upaya

pengembangan langkah baru yang bertujuan untuk menjadikan negara bebas

karbon di tahun 2050.Selain upaya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca

yang di hasilkan oleh Negaranya, pemerintah Norwegia menerima penawaran

kerjasama REDD+ tahun 2010, berupaya untuk mengurangi tingkat emisi

global.53

52http://www.chem-is-try.org/kategori/artikel_kimia di akses pada 15 April 2018

53 Frances Seymour, Nancy Birdsall, dan William Savedoff. ”The Indonesia_Norwey REDD+

Agreement: A Glass Half-Full.” CGD Policy Paper 56. (Washington DC; Center for Global

Development 2015), h 1

http://www.chem-is-try.org/kategori/artikel_kimia

43

Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia

yakni Erik Solheim menegaskan bahwa wilayah hutan tropis di anggap aspek

terpenting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan adanya pernyataan

tersebut dapat dikatanbahwa pemerintahan Norwegia telah menerapkan identitas

negara hijau, dimana dalam setiap kebijakan pemerintahnya selalu menekankan

pada aspek perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dengan adanya kesadaran terhadap pentingnya hutan hujan tropis bagi

keberlangsungan makhluk hidup hinga generasi penerus, Norwgeia telah

menegaskan terhadap kebijakannya dalam memberikan pertolongan bagi negara

yang mengalami kerusakan lingkungan atau pengalingah fungsi hutan. Sehingga

dapat dikatakan bahwa Norwegia merupaka negara dengan tingkat pendonor

bantuan terbesar terhadap negara yang memiliki wilayah hutan tropis dunia salah

satunya ialah negara Indonesia54

Adapun alasan Norwegia memilih negara Indonesia untuk dijadikan mitra

kerjasama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dalam skema REDD terdapat

dua alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara pemilik hutan dengan terbesar

ketiga di dunia dengan didalamnya terdapat berbagai aneka kekayaan hayati dan

berperan sebagai paru-paru dunia yang dianggap mampu memberikan kebutuhan

strategis udara bersih dunia.

54 Doyle, Alister and Janet Lawrence. (2015). Norwey to Complete $1 billion payment for

protecting Amazon, http://www.reuters.com/article/us-climate-change-amazon-norway-

idUSKCN0RF1P520150915 diakses pada 18 April 2018

http://www.reuters.com/article/us-climate-change-amazon-norway-idUSKCN0RF1P520150915

http://www.reuters.com/article/us-climate-change-amazon-norway-idUSKCN0RF1P520150915

44

Kedua, kesejalanan pemerintah Norwegia dengan skema dan mekanisme

pembiayaan dalam REDD yang diajukan Indonesia. Dimana hal tersebut sesuai

dengan pemerintah Norwegia yang harus membayar hutang karbon terhadap

dunia. Sehingga, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia menjalin

hubungan kerjasama bilateral yang di tandai dengan pembuatan LOILetter of

IntentREDD+. Perjanjian tersebut disepkati pada tahun 2010.Adapun ujuan dari

kerjasama dari kedua negara ini ialah untuk mengurangi efek rumah kaca secara

bertahap.Dengan langkah mencegah terjadinya deforestasi, degradasi hutan, dan

konversi lahan gambut seperti yang terjadi di wilayah hutan Indonesia.55

Adapun kontribusi anatara pemeritah Norwegia dan Pemerinah Indonesia

dilakukan berdasarkan kolaborasi dalam mendukung penerapan dan

perkembangan strategi REDD di Indonesia, dimana hal terbut dilakukan melalui

dialog internasional terkait isu perubahan iklim.56

3.3 Perkembangan Kerjasama Bilateral Norwegia – Indonesia dalam

REDD+

Perkebangan pogram REDD+ berawal pada tahun 2010 dengan dibentuknya

Letter of Intent Norwegia-Indonesia. Dimana pada isi dari Letter of Intent ini

mencakup tentang kesiapan kedua negara membangun kesepakatan bilateral

55Norwey-Indonesia, (2012). REDD+ Partnership –Frequently asked questions

http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-

Partnership-/#.VYz2SFL5k2U diakses pada 15 April 2018 56

Norwey in Indonesia, “Delegation from the Norwegian Parliament visiting Indonesia”.

https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/delegation-from-the-

norwegian-parliament-visiting-indonesia/ diakses pada 15 April 2018

http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/#.VYz2SFL5k2U


https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/delegation-from-the-norwegian-parliament-visiting-indonesia/

https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/delegation-from-the-norwegian-parliament-visiting-indonesia/

45

dalam mengurangi emisi gas. Salah satu langkah yang paling nyata yang

dilakukan oleh Norwegia ialah meyediakan donasi 1 miliyar dolar AS.

Penandatanganan LOI (Letter of Intent) antara Norwegia dan Indonesia di

tahun 2010 merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia

terhadap perlaksanaan skema REDD+. Skema REDD+ yang diterapkan di

Indonesia tidak hanya terkait pada isu deforestasi dan degradasi hutan saja, namun

juga pada aspek lain yaitu sustainable forest management (SFM), carbon stock

enhancement, dan forest restoration, rehabiltitation. Berdasarkan lapran dari

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) terdapat tahapan kerjasama bilateral

antara Norwegia dan Indonesia, yaitu:

1. Fase Pertama: Tahap Persiapan

Pada fase pertama ini, langkah-langkah untuk implementasi strategi REDD+

Indonesia yaitu penyesuaian strategi REDD+ nasional termasuk menangani semua

pemicu utama emisi hutan dan lahan gambut, pembentukan lembaga khusus yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk mengkoordinasikan usaha-

usaha pengembangan dan implementasi REDD, merancang dan menetapkan

intrusmen pemberian dana hibah, serta memilih kegiatan uji coba REDD yang

bersekala provinsi.

a. Strategi Nasional REDD+ di Indonesia

Langkah pertama yang dilakukan dalam rangka LoI yakni

membentuk suatu rencana aksi nasional yang di dalamnya terapat strategi

nasional REDD+ di Indonesia. Penyusunan dokumen Strategi Nasional

46

REDD+ yang tekah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai

pemangku kepentingan.

Dalam krangka Strategi Nasional REDD di atas, beberapa poin dari

5 pilar yang dijabarkan telah atau sedang dilakukan di Indonesia.dalam

pilar kelembagaan dan proses telah sepenuhnya dilakukan. Pilar kedua

yakni Kerangka Hukum dan Peraturan, sebagian dalam poin yang ada

dalam pilar ini telah dilakukan meskipun hasilnya belum maksimal.

Pemerintah telah mengeluarkan penangguhan izin baru untuk hutan dan

lahan gambut (moratorium). Sementara pilar-pilar lainnya sedang atau

akan segera diberlakukan di Indonesia dalam upaya penyelamatan hutan

Indonesia.57

57Badan Pengelola REDD+, (2014). ”Strategi Nasional REDD+”. http://badan-

staging.reddplusid.org/program/strategi-nasional-redd diakese pada 8 Oktober 2018

http://badan-staging.reddplusid.org/program/strategi-nasional-redd


47

Gambar II. Lima pilar Strategi Nasional REDD di Indonesia.

Sumber: Badan Pengelola REDD Republik Indonesia58

b. Pembentukan Satuan Tugas REDD+

Dalam menangani pengelolaan dan pelaksanaan inisiatif dalam

strategi nasional REDD+ di Indonesia, maka pada tanggal 1 Juni 2010,

dilaksanakan rapat koordinasi di kantor Kementrian Koordinator Bidang

Prekonomian, untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan

dalam rangka implementasi LoI.

58 Badan Pengelola REDD+, (2014). ”Strategi Nasional REDD+”. http://badan-

staging.reddplusid.org/program/strategi-nasional-redd diakese pada 8 Oktober 2018



48

Dengan demikian, Presiden melalui keputusan presiden Nomor 19

tahun 2010 tanggal 20 September 2010 memutuskan pembentukan Satuan

Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD (satgas REDD+).

Dengan terbentuknya Satgas REDD+ maka pembagian tugas sesuai

keputusan Rapat Koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian,

selanjutnya dikoordinasikan oleh Satgas REDD+. Proses kerja sementara

yang pada saat itu masih berada di masing-masing kementerian/lembaga

terkait, kemudian diserahkan untuk dilanjutkan di bawah koordinasi

Satgas REDD+.

c. Provinsi Percontohan

Porvinsi percontohan meurupakan provinsi yang dipilih sebagai

lokasi untuk menguji coba dan memantau kemajuan menuju kesiapan

REDD+ nasional. Pembentukan provinsi percontohan ini tindak lanut dari

Konferensi Para Pihak ke-13 (COP 13) Konvensi Kerangka Kerja

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim yang

diselenggarakan di Bali pada tahun 2007.

Pada kegiatannya, aktivitas percontohan untuk REDD+ dibentuk di

berbagai wilayah dan provinsi sebagai fungsi pembelajaran selama fase

persiapan. Pada pembangunan DA juga sebagai pembelajaran untuk

membangun komitmen dan sinergitas antar pihak.

2. Fase kedua: Tahap Tranformasi

Fase kedua dimulai pada bulan Januari 2011 hingga akhir tahun 2013.

Tujuan utama dari fase ini adalah untuk menjadikan Indonesia siap untuk

49

fase selanjutnya (fase Ketiga). Pada fase transformasi ini, upaya Indonesia

dan dukungan Norwegia berfokus pada:

1. Pengembangan kapasitas nasional, pengembangan dan

implementasi kebijakanserta reformasi dan penegakan hukum.

2. Satu atau lebih kegiata uji coba REDD+ berskala penuh di tingkat

provinsi.

3. Fase Ketiga: Tahap Pengurangan Emisi berdasarkan Kontribusi yang

diverifikasi

Pada fase ketiga merupakan pelaksanaan dari mekanisme

pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. Jika berhasil

dijalankan, Norwegia akan memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar

800 juta USD. Sehingga total insentif yang diterima Indoensia mencapai 1

miliar USD dalam jangka waktu 7-8 tahun sejak tahun 2010.59

Dalam memperkuat keberadaan REDD+ di Indonesia, pemerintah

mengeluarkan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon

pada sektor kehutanan. Kebiajakan pemerintah ini menjadi faktor penting yang

dapat mendorong implementasi REDD+ yang di anggap dapat berjalan sesuai

rencana.60

59Letter of Intent (LoI) between the Government of the Kingdom of Norway and the

Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on Reducing Greenhouse Gas

Emissions from Deforestation and Forest Degradation.” http://www.redd-

monitor.org/wordpress/wrp-content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf . Diunduh pada 5

Oktober 2018 60

BP-REDD. “Strategi Nasional REDD+”http://badan-staging.reddplusid.org/program/strategi-

nasional-redd akses pada 7 Oktober 2018

http://www.redd-monitor.org/wordpress/wrp-content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf




50

Namun pada tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan pemerintahan

Indonesia. Presiden Joko Widodo membubarkan dua lembaga Negara Badan

Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+)

dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Sehingga tugas kedua Negara ini

diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meskipun pada tahun 2015 kinerja yang telah dilakukan oleh BP-REDD

terbilang cukup efektif, dimana BP-REDD telah melibatkan masyarakat kedalam

kegiatan terkait REDD+ dengan melakuklan berbagai komunikasi dan menjalin

hubungan masyarakat dengan BP-REDD yang baikyang mana hal-hal positif yang

dilakukan masyarakat harus diterima dan diapresiasi.Dengan begitu setiap

keputusan pemerintah yang didasarkan pada pemahaman masyarakat tentu akan

diterima baik oleh masyarakat.61

Menurut William Sabandar, mantan Deputi Operasional BP REDD+

mengakatan bahwa, sampai sejauh ini BP REDD telah melakukan berbagai

kegiatan berdasarkan tiga tahap, yaitu:

Pertama, kerja sama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun

kabupaten dengan menandatangani kesepakatan bersama untuk dilaksanakannya

program. Ini dipimpin langsung oleh kepala daerah masing-masing. Peran BP

REDD+ di sini adalah melakukan pendampingan teknis.

61 Rahmadi Rahmad, (2015). “Terkait Peleburan BP REDD+. Birokrasi, Jangan Sampai

Menghalangi Agenda Perubahan Lingkungan”.http://www.mongabay.co.id/2015/02/04/terkait-

peleburan-bp-redd-birokrasi-jangan-sampai-menghalangi-agenda-perubahan-lingkungan/ dikses

pada 12 Oktober 2018

http://www.mongabay.co.id/2015/02/04/terkait-peleburan-bp-redd-birokrasi-jangan-sampai-menghalangi-agenda-perubahan-lingkungan/

http://www.mongabay.co.id/2015/02/04/terkait-peleburan-bp-redd-birokrasi-jangan-sampai-menghalangi-agenda-perubahan-lingkungan/

51

Kedua, kerja sama dengan jejaring lembaga kemasyarakatan untuk

mendorong berbagai agenda perubahan.

Ketiga, bekerja sama dengan masyarakat melalui citizen journalism atau

jurnalisme warga yaitu mengajak peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam

berbagai inisiatif program serta memberikan masukan kepada pengambil

keputusan baik di daerah maupun pusat.

Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan

mengatakan bahwa setiap tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI kami sebar

dibeberapa dirjen terkait. Dengan demikian, isu ini semakin diperkuat untuk

menangani isu perubahan iklim di Indonesia.62

Adapun peluang yang akan didapat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

kehutanan jika tugas BP-REDD+ dan DNPI ialah, pembiayaan dan koordinasi

denganMenteri LHK dapat bekerjasama dengan meteri-meteri lain secara lebih

baik dan mudah, seperti Menteri Agraria dan Pertanian, dan Menteri Luas Negeri

untuk urusan hubungan luar negeri.63

62 Ichwan Suswanto, (2015). Presiden Jokowi Bubarkan BP-REDD dan DNPI.

https://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-

REDD.dan.DNPI. diakses pada 10 Oktober 2018 63

Indra Nugraha, (2015). “Berikut Peluang dan Tantangan Peleburan BP REDD+ dan

DNPI”. http://www.mongabay.co.id/2015/03/24/berikut-peluang-dan-tantangan-peleburan-bp-

redd-dan-dnpi/ Diakses pada 12 Oktober 2018

https://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-REDD.dan.DNPI

https://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-REDD.dan.DNPI

http://www.mongabay.co.id/2015/03/24/berikut-peluang-dan-tantangan-peleburan-bp-redd-dan-dnpi/

http://www.mongabay.co.id/2015/03/24/berikut-peluang-dan-tantangan-peleburan-bp-redd-dan-dnpi/

52

BAB IV

PERAN NORWEGIA DALAM SKEMA REDD+ DI INDONESIA

PERIODE 2014-2016

Pada Bab 4 ini menganalisis kerjasama yang dimainkan oleh Norwegia

dan Indonesia secara khusus untuk mengurangi laju deforestasi hutan yang ada di

Indonesia periode 2014-2016 dengan melalui program REDD+. Bab 4 ini

menjelaskan bagaimana pembentukan pejanjian internasional Indonesia dan

Norwegia terjadi, dan alasan Norwegia bergabung kedalam REDD+, serta peran

yang mainkan oleh Norwegia dalam upaya penanggulangan deforestasi yang

terjadi di hutan Indonesia.

4.1 Pembentukan Perjanjian REDD+ Antara Pemerintah Norwegia dan

Pemerintah Indonesia

Mengingat fenomena perubahan iklim menagancam keamanan manusia dan

lingkungan, maka mendorong upaya tingkat global melakukan kerjasama. Upaya

tersbut dimulai dengan negosiasi perubahan lingkungan hidup di Stocholm,

Swedia, yang disebut Stockholm Conferencetahun 1972.64

Dalam konferensi

menggambarkan semakin meningkatnya perhatian dunia akan dampak yang

ditimbulkan dari kerusakan lingkungan.

Kemudian, pada tahun 1992 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Bumi PBB di Rio Jeneiro, Brasil. Konferensi tersebut menghasilkan kerangka

64 Teguh Budi N. Harjanto, Memajukan Demokrasi Mencegah Disentegrasi, Sebuah Wacana

Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hal. 85.

53

kelembagaan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate

Change).65

UNFCCC merupakan konferensi yang disepakati negara-negara

anggota dalam mengatasi perubahan iklim. UNFCCC resmi berlaku sejak 21

Mare 1994. UNFCCC hingga saat ini memiliki 192 negara anggota dan satu

organisasi ekonomi regional yang menjadi anggota konvensi UNFCCC.66

Kemuidian UNFCCC menyepakati untuk membagi negara-negara yang

meratifikasi menjadi beberapa kelompok yakni Negara Annex I, Negara Annex II

dan Negara Non-Annex I. Negara Annex I adalah negara-negara Industri maju

yang telah lebih dulu mengkontribusi gas rumah kaca melalui kegiatan industrinya

sejak berlangsungnya revolusi industri tahun 1850-an.67

Sedangkan negara AnnexII adalah negara maju yang membantu kerentanan

negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Sementara negara-negara

Non-Annex I adalah negara berkembang yang mempunyai tingkat perekonomian

lebih rendah dan menghasilkan emisi gas rumah kaca jauh lebih sedikit

dibandingkan negara Annex I.68

Norwegia merupakan salah satu negara Annex 1. Dimana yang dimaksud

dengan negara Annex 1 ialah negara maju yang dianggap bertanggung jawab

terhadap emisi gas. Negara Annex 1 memiliki tugas untuk menurunkan emsis gas

65 Departemen Pertanian, United Nations Framework Convention on Climate Change

(UNFCCC) dari http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf diakses pada 8 july 2018 66

UNFCCC, ”Status of Ratification of the Convention”

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php diakses

pada 5 Oktober 2018 67

UNFCC. “Parties and Observers”, http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php

diakses pada 5 Oktober 2018 68

UNFCCC. “Parties and Observers”, http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php.

diakes pada 5 Oktober 2018

http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php

http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php


54

rumah kaca dan harus melaporkan emisi gasnya setiap tahun. Negara Annex 1 ini

terdiri dari 38 negara industri maju Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Jepang.

Sehingga pada tahun 1990, setiap negara yang termasuk kedalam Annex I

salah satunya ialah Norwegia memiliki tugas untuk mengurangi tingkat emisi.

Sedangkan total yang berasal dari faktor industri, penggunaan energi fosil, dan

transportasi negara Norwegia menacapai tingkat yang cukup tinggi di tahun 2003

sekitar 54.8 juta ton. Dengan kata lain kandungan emisi ini meningkat sebar 9%

pada periode 1990 sampai 2003.69

Dengan besarnya sumbangan emisi gas rumah

kaca dari Norwegia terhadap dunia maka pemeritah Norwegia memberikan donasi

terhadap negara berkembang yang salah satunya Indonesia sebesar I miliar USD.

Jika dilihat berdasarkan pendekatan enviromentalism yang dimana

pendekatan ini didasari oleh adanya kesadaran manusia terhadap perkembangan

peradabannya yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Dengan kata lain,

pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya krisis

lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan degradasi hutan. Selain itu,

para penganut pendekatan enviromentalism menolak adanya nilai-nilai

antropocentrism atau pemikiran manusia yang hanya berpusat pada kepentingan

manusia saja. Mereka ingin mengubah mainstream antropocentrims

menjadiecocentrims atau pemikiran yang menempatkan pentingnya menjaga

ekosistem dan semua makhluk hidup.70

69 The World Bank, CO2 emissions (kt),Carbon dioxide information analysis Center,

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?view=chart di akses pada 8 July 2018 70

Matthew Petterson, in Burchill 2001 et al, Theories of International Relations, Palgrav, h.

277-309

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?view=chart

55

Begitu juga dengan apa yang telah dilakukan negara Norwegia. Dimana

pada tahun 2008-2012 Norwegia berkomitmen untuk menjaga emisi Gas Rumah

Kacanya. Namun, pemerintah Norwegia merasa kesulitan untuk melakukan upaya

menurunkan emisi Gas Rumah Kaca. Dimana, pemerintah Norwegia diharuskan

untuk mengurangi emisi 6 jenis Gas Rumah Kaca, salah satunya CO yang berarti

mereka harus mengurangi aktivitas industrial di dalam negara mereka masing-

masing.

Dengan demikian, munculah Protokol Kyoto yang berencana untuk

membantu Annex 1 yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi. Protokol

Kyoto sendiri menetapkan berbagai mekanisme fleksibel (fleksble mechanisms)

serta perdagangan emisi (emission trading), mekanisme pembangunan bersih

(clean development mechanisms), dan implementasi bersama (joint

implementation). Dimana,Mekanisme tersebut meningkatkan negara idustri untuk

memperoleh kredit dengan langkah membiayai proyek pengurangann emisi di

negara di luar negara Annex 1.71

Namun, hingga masa berakhirnya Protokol Kyoto, masih tidak adanya

komitmen yang ditunjukan lewat konvensi legal oleh negara-negara maju untuk

menekan tingkat emisi, sehingga emisi karbon malah meningkat 2,6% di tahun

2012 atau sekitar 58% sehingga dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan emisi

71 Kemetrian Lingkungan Hidup RI, Antara lima ngera diusulkan masuk annex -1 protokol

kyoto, http://www.menlh.go.id/antara-lima-negara-diusulkan-masuk-annex-1-protokol-kyoto/ di

akses pada 8 July 2018

http://www.menlh.go.id/antara-lima-negara-diusulkan-masuk-annex-1-protokol-kyoto/

56

karbon dunia tahun 1990.72

Dengan demikian, pelaksanaan Protok Kyoto

kemudian dilanjutkan dengan skema penurunan emisi baru yang dikenal

denganReducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)

yang diharapkan dapat menjadi mekanisme penurunan emisi yang lebih baik

dibandingkan Protokol Kyoto.

REDD+ merupakan Instansi yang menyediakan kerangka kerja antar negara,

termasuk pelibatan negara bekembang untuk mendapatkan bayaran (lewat

sejumlah komitmen pembayaran berbasisi kinerja, yang tergantung pada

kesepakatan antar negara) bertujuan untuk mengurangi laju deforestasi.dan

pembayran ini berasal dari anggaran bantuan luar negeri dari negara-negara

seperti Norwegia.

Perjanjian bilateral REDD+ Norwegia dan Indonesia dimulai pada tahun

2010 dengan simbol penandatanganan. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia

berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan

dan pembatasan penggunaan lahan baru, serta penegakan ketat dari UU tentang

kehutanan.73

Permbentukan kerjasama REDD+ antara indonesia dan Norwegia yang di

mulai pada tahun 2010 pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

dengan dua tahap pelaksanaan dalam kurun waktu tiga setengah tahun. Tahapan

72

Pelita Online, Nergara nodai komitmen protokol kyoto,

http://politik.pelitaonline.com/news/2012/12/11/negara-nodai-komitmen-

protokolkyoto#.UgyvtkwdYY di akses pada tanggal 23 mei 2018 73

Letter of Intent between the Government of the kingdom of Norwey and the Government of

Republic of Indonesia on „Cooperation on Reducing Greenhaous Gas Emissions from Degradation

and Forest Degradation,” Government of Kingdonm of Norwey and Government of The Republic

of Indonesia, 26 May 2012.

http://politik.pelitaonline.com/news/2012/12/11/negara-nodai-komitmen-protokolkyoto#.UgyvtkwdYY


57

pertama yaitu tahap persiapan yang merupakan langkah awal yang harus

diselesaikan hingga akhir tahun 2010, lalu tahap kedua adalah transformasi yang

dilaksanakan selama 1 tahun mulai dari tahun 2011-2012. Selama tahapan

tersebut, Norwegia sebagai pihak pendukung atas berjalannya langkah-langkah

upaya pengurangan aktivitas deforestasi dan degradasi hutan secara bertahap

membantu dalam penyerahan insentif dan juga memberikan asistensi atas

pembuatan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan program REDD+ di

Indonesia.

Pada tahu 2015 tepatnya pada era kepemimpinan Joko Widodo dijalankan

kembali dengan melakukan langkah-langkah pembaharuan terhadap penerapan

program REDD+ di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa

pada era penerapan REDD+ tahap 1 jalan prosesnya berjalan lambat dan bahkan

pada tahun 2014 jumlah aktivitas dari deforestasi di Indonesia pun meningkat.

Melihat hal ini pemerintah Joko Widodo menegaskan kembali hubungan

kerjasama bilateral antara dua Negara Indonesia dengan Norwegia. Pertemuan

yang dilaksanakan di Istana Merdeka pada 14 April 2015 ini dari pihak Norwegia

yang di hadiri oleh Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, menghasilkan

kesepakatan yang salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Pada bidang ini

disepakati kembali jalannya program REDD+ yang telah dilaksanakan sejak tahun

2010.

Berdasarkan pengakuan dari presiden Joko Widodo yang menyatakan

bahwa Norwegia telah menghargai Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah

kaca sebesar 26%-41% pada tahun 2020, serta beberapa kebijakan affirmative

58

lainnya. Presiden RI menegaskan bahwa hubungan kedua Negara dilanjutkan

dengan melaksanakan beberapa perubahan dalam percepatan pelaksanaa REDD+

di Indonesia.

Langkah percepatan ini dilakukan pertama kali dengan adanya pembubaran

dua badan lembaga ad hoc Negara berdasarkan pada Perpes 16 tahun 2015,

bertepatan pada 21 Januari 2015 yang mana dua badan ini adalah Badan Pengelola

Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan

Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Kedua badan tersebut dibubarkan dan

dijadikan satu dengan tugas dan fungsi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

4.2 Interdepedensi Antara Pemerintah Norewegia dengan Indonesia

Tatanan dunia Internasional saat ini lebih didominas dengan adanya

hubungan yang saling ketergantungan antar satu negara satu sama lain. Negara

sebagai sebuah entitas tertinggi tidak lagi berdiri sendiri dalam menjalankan

kebijakan ataupun mencapai kepentingan negara, namun lebih kepada berjalannya

sebuah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral.74

Hal ini menjadi

faktor penyebab meningkatknya interdependensi diantara negara-negara.

Interdepedensi merupakan kondisi timbal balik atau hubungan saling

ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Dalam pendekatan

interdependensi dikemukakan bahwa Negara secara utuh tidak akan dapat

74 Keohane dan Joseph Nye, Power and Interdependence: world Politics in Transition,

(Boston: Little Brown 1977), h 22

59

memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dibutuhkan peranan negara lain untuk

mencapainya.75

Kondisi saling ketergantungan ini terjadi pada hubungan bilateral Norwegia

dan Indonesia. Dimana kedua negara ini merupakan negara yang telah melakukan

hubungan kerja sama sejak lama.Kedua kerasama yang berlangsung antara kedua

negara mencakup berbagai bidang diantaranya adalah bidang perdagangan,

perubahan iklim dan energi, demokrasi dan hak asasi manusia serta dibidang

politik.

Dalam bidang perdangan, Indonesia dan Norwegia mengeluarkan

kesepakatan dalam bidang energi, perikana dan kelautan. Hibingan dibidang ini

diwujudkan kedalam perjanjian forum konsultasi energi bilateral pada tahun 1995

dengan dana hibah yang diberikan mencapai 5,2 juta NOK.76

Selain itu, total

perdangan diantara kedua negara mengalami peningkatan sejak tahun ke tahun,

dimana pada tahun 2015 total perdangan Indonesia dan Norwegia mencapai 291,9

juta dollar Amerika. Tidak hanya itu, Norwegia juga menjadi negara pengimpor

produk-produk Indonesia baik migas dan non-migas dengan angka mencapai 65,6

juta dollar Amerika.77

Norwegia juga berkontribusi terhadap arus investasi asing

di Indonesia. Pada tahun 2015 total investasi minyak yang dimiliki oleh Norwegia

75 Robert O Keohane dan Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 3

rd Edition (New York:

Longman Pub. Grup,2000), h 5 76

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, “Indonesia-Norway,”

http://indonesiaoslo.no/indonesia-norway/ ( diaskes pada 8 Oktober 2018 ) 77

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Neraca Perdagangan Indonesia dan

Norwegia periode 2011-2016”, http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-

exportimport/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=522 (diaskses pada 8 Oktober

2018).

http://indonesiaoslo.no/indonesia-norway/

http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-exportimport/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=522

http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-exportimport/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=522

60

di Indonesia mencapai 3 miliar dollar Amerika, sementara total investasi non-

migas mencapai 300 ribu dollar Amerika.78

Hubungan kerjasama anatara Norwegia dan Indonesia juga terjalin dalam

lingkungan hidup. Kondisi ini dikarenakan pemerintah Norwegia mendukung

secara aktif berbagai kebijkan Indonesia di bidang energi dan lingkungan hidup.

Dukungan aktif yang diberikan oleh Norwegia dalam hal enegi dan lingkungan

hidup ditunjukan dengan ditandatanganinya Joint Declaration on Climate Change

and Energy Issues oleh kedua kepala negaa pada tahun 2007.79

Jika dilihat mengapa pemerintah Norwegia ingin melakukan kerjasama

dibidang lingkungan dengan Indonesia. Kondisi tersebut dikarenakan Norwegia

merupakan negara yang memiliki kepedulian penuh terhadap permasalahan

internasional dalam menangani perubahan iklim atau isu lingkungan. Dimana

Norwegia melibatkan negara dengan meratifikasi lembaga seperti REDD+

terhadap beberapa negara terkait. Walaupun pada dasarnya keterlibatannya itu

dijalankan melalui kepentingan negara yang ada.

Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Norwegia menjadikan

kepentingan sebagai dasar pertimbangan kebijakan dan langkah yang akan di

ambil untuk menyelesaikan permasalahan domestik ataupun internasional.

78 Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Perkembangan Realisasi Investasi Pma Berdasarkan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Lkpm) Menurut Negara, Q3 – 2015”,

Http://Www.Bkpm.Go.Id/Id/Investasi-Di-Indonesia/Statistik( diakses pada 8 Oktober 2018 ) 79

Utgitt av Utenriksdepartementet, “Norway and Indonesia: a strategic partnership” hal

19http://www.norway.or.id/PageFiles/444921/Norway_and_Indonesia._A_strategic_partnership.p

df(diakses pada 8 Oktober 2018)

http://www.bkpm.go.id/Id/Investasi-Di-Indonesia/Statistik

http://www.norway.or.id/PageFiles/444921/Norway_and_Indonesia._A_strategic_partnership.pdf

http://www.norway.or.id/PageFiles/444921/Norway_and_Indonesia._A_strategic_partnership.pdf

61

Norwegia merupakan negara industri yang banyak memberikan tingkat

emisi gas rumah kaca yang cukup banyak. Seperti pengeboran minyak yang

terjadi di negara Norwegia menyumbang tingkat emisi GRK paling besar yang

dihasilkan setiap tahunnya.

Gambar III. Jumlah gas emisi yang berasal dari gas bumi pertahun

Sumber: Emissios Air Norwegia Petroleum

80

Dapat dilihat pada perkembangan dari tingkat emisi pada tahun yang

disebabkan oleh pengeboran minyak setiap tahunnya meingkat dan hanya

mengalami penurunan sedikit. Dimana pada tahun 1997 emisi yang di keluarkan

oleh aktivitas pengeboran minyak hingga mencapai 14% di tahun 2007. Walaupun

80Norskpetroleum, Enviroment and technology emissions to air, dari

https://www.norskpetroleum.no/en/environment-and-technology/emissions-to-air/ di akses pada 7

July 2018

https://www.norskpetroleum.no/en/environment-and-technology/emissions-to-air/

62

terjadi penurunan di tahun 2009 hingga 12,5% di tahun 2012. Namun peningkatan

kembali terjadi di tahun 2015 sebesar 14%.

Namun demikian, meskipun aktivitas pengeboran yang terjadi di negra

Norwegia memberikan emisi yang sangat tinggi. Norwegia tetap menjalankan dan

mempertahankan aktivitasnya. Hal tersebut dikareanakan akitivitas pengeboran

minyak bagi Norwegia memiliki peranan yang sangat penting dalam

perkembangan dan pembangunan Norwegia sebagai negara yang sejahtera.

Dengan kata lain, perkembangan pesat dari adanya industri pengeboran

minyak yang terjadi di Norwegia secara langsung memberikan dampak

perkembangan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi

Norwegia.

Selain itu, dengan adanya kontribusi terhadap perekonomian Norwegia yang

merupakan dasar dari setiap bentuk pendapatan negara. Sehingga, kekayaan

minyak bumi yang dimiliki oleh negara Norwegia menjadi salah satu faktor

terpenting bagi perekonomian pemerintah Norwegia.Adapun upaya untuk

menangi permasalahan ini ialah, pemerintah Norwegia mengeluarkan kebijakan-

kebijakan mitigasi terhadap perubahan iklim yang di dasari pada pencapaian

kesepakatan dari para elit dan juga partai politik Norwegia tahun 2008 hingga

2012.

Berdasarkan kesepakatan tersebut mencipakan sebuah kesepahaman

bersama terhadap isu perubahan iklim. Dimana Norwegia di haruskan aktif dan

63

terlibat secara langsung dalam upaya pengurangan emsi gas rumah kaca dengan

tujuan pengurangan emisi hingga tahun 2020 dapat berkurang.81

Keterlibatan Norwegia kedalam salah satu kerjasama internasional

UNFCCC di tahun 2008merupaka rasa tanggugjawab dan juga merupakan

langkah awal bagi pemerintah Norwegia. Dengan melalui UNFCCC kemudian

protokol kyoto yang meliputi misi untuk mengurangi emisi di bumi dan mencegah

peningkatan suhu iklim global.82

Kerjasama di bidang lingkungan diperkuat degan ditandatanganinya

kerjasama pengurangan emisi GRK melalui deforestasi dan degradasi hutan pada

tahun 2010. Melalui kerja sama ini, pemerintah Norwegia memberikan komitmen

sebesara 1 miliar dollar Amerika kedapa Indonesia untuk usaha pelaksanaan

program REDD+. Perjanjian ini merupakan kesepakatan penting bagi hubungan

kerja sama diantara kedua negara.

Hali ini mengingat posisi kedua negara dalam upaya mengurangi emisi

GRK. Norwegia sebagai negara Annex-1 diwajibkan untukberperan aktif dalam

upaya mengurangi emisi GRK. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah

Norwegia adalah dengan melakukan kerja sama dengannegara lain yang memiliki

hutan yang luas. Sehingga Norwegia memerlukan Indonesia untuk mencapai

tujuannya dalam mengurangi emisi GRK.

81 Regjerigen, Climate and enviroment, dari https://www.regjeringen.no/en/topics/climate-and-

environment/id925/ di akses pada 8 July2018 82

Mentri Lingkungan Hidup, Lima negara Diusulkan masuk Annex -1 Protokol Kyoto, dari

http://www.menlh.go.id/antara-lima-negara-diusulkan-masuk-annex-1-protokol-kyoto/ diakses

pada 22 July 2018

https://www.regjeringen.no/en/topics/climate-and-environment/id925/



64

Sementara itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang tidak

mengharuskan Indonesia terlibat dalam upaya pengurangan emisi GRK.

Namunterdapat beberapa hal yang menjadikan Indonesia tetap melanjutkan

hubungandengan Norwegia. Pertama adalah untuk mencapai komitmen

pengurangan emisi

GRK yang dicanangkan oleh pemerintah yang mencapai 41% dengan

bantuanInternasional. Kedua, kerja sama yang dijalin dengan Norwegia akan

memberikankeuntungan berupa dana bagi Indonesia yang dapat digunakan untuk

proyekpembangunan. Alasan ketiga adalah posisi Norwegia yang sangat penting

bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki kerja sama yang baik dalam

berbagai bidang. Sehingga jika Indonesia tidak melanjutkan kerja sama REDD+

dengan Norwegia, maka akan mengganggu hubungan baik yang telah ada selama

ini. Mengingat mekanisme REDD+ merupakan hal yang penting bagi Norwegia

sebagai negara Annex-1.

Menurut keohane dalam pandangan neoliberalis konsep interdepedensinya

menyatakan bahwa kerjasama dapat mendorong negara untuk memperluas konsep

atas kepentingan nasional yang dimilikinya.83

Masuknya Norwegia kedalam lembaga seperti UNFCCC juga merupakan

bentuk dari perwujudan atas upaya pencapaian tujuan tersebut. Dimana, dalam

kasus Norwegia, kenaikan emisi yang semakin bertambah di atmosfer yang

disebabkan oleh tindakan manusia terhadap hutan dan juga penggunaan energi

83 Robert O Keohane, “After Hegemony Cooperation and Discord in the World Political

Economy”. (Princeton University Press: United Kingdom, 1984) h 51

65

yang besar dalam aktivitas pengeboran minyak lepas pantai milik pemerintah

Norwegia, menjadi bentuk kepentingan dari keterlibatan atas rezim lingkungan

intenasional.

4.3 Peran Norwegia dalam Mengatasi Kerusakan Hutan di Indonesia

James E. Hansen selaku ilmuan iklim terkenal mengatakan bahwa efek

utama dari pendaan yang diberikan oleh Norwegia bagi perlindungan hutan adalah

lahirnya hati nurani yang jernih bagi negara-negara berkembang produksi minyak.

Namun Erik Solheim selaku Menteri Lingkungan Hidup Norwegia menyatakan

bahwa Norwegia mendukung upaya mencegah deforestasi karena ini merupakan

langkah tercepat dan paling efisien dari segi biaya untuk mencapai pengurangan

emisi gas rumah kaca secara mendasar.84

Selain itu, berdasarkan pernyataan dari menteri lingkungan Hidup Norwegia

dapat terlihat bahwa Norwegia telah menunjukan kepemimpinan internasional

dengan inisiatifnya di bidang iklim dan kehutanan sehingga membuat negara-

negara lain untuk mendukung gerakan peting ini.

Negara Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca

terbesar di tingkat global, dimana Indonesia terbilang telah mengeluarkan sekitar

1 miliar ton karbondioksida ke udara. Hal tersebut terjadi karena tingginya

deforestasi dan degradasi yang terjadi di wilayah kawasan hutan Indonesia.85

84 Angelsen, A, Brockhaus, M,Sunderlin,W.D dan Verchot,LV.(ed.) “Menganalisis REDD+

Sejumlah tantangan dan Pilihan”.( CIFOR, Bogor, Indoneisa 2013) h 97 85

www.fwi.or.id di akses pada 8 July 2018

http://www.fwi.or.id/

66

Salah satu penyebab munculnya degradasi dan deforestasi hutan di

Indonesia ialah kebakaran lahan gambut yang terjadi pada wilayah yang memilik

hutan tropis seperti wilayah Sumatera dan Kalimantan yang telah melepaskan

CO2 yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Dengan demikan

peristiwa tersebut telah menjadi penyebab utama Indonesia menjadi salah satu

aktor negera yang mempengaruhi sistem iklim global.86

Dengan demikian pemerintah Indonesia berkomitemen untuk berkontribusi

dalam mencegah serta mengurangi perubahan iklim. Sejak di adakannya

UNFCCCCOP-13 yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007, pemerintah

Indonesia telah menprioritaskan rencana dan aksi terhadap isu lingkungan yakni

pemanasan global.87

Selain itu, menurut pemerintah Norwegia. Prilaku penting yang harus

dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan ialah dengan langkah mengahambat

laju deforestasi. Dikarenakan pentingnya fungsi hutan bagi kesejahteraan mahluk

hidup serta deforestasi dapat menyebabkan bencana bagi keberlangsungan hidup

manusia.88

Menurut Nita Irawati selaku Advisor bidang Climate Change and Forestry

kedutaan Besar Norwegia menyatakan, komitmen Indonesia untuk mengurangi

emisi sebesar 26% dengan bussines as usual dan 41% dengan bantuan

86 Deny Armandhanu, 2015, Indonesia akan jadi pnyumbang polusi terbesar ketiga dunia, dari

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151019115101-106-85766/indonesia-akan-jadi-

penyumbang-polusi-terbesar-ketiga-dunia/ di akses pada 8 July 2018 87

United Nations Climate Change https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-

conferences/bali-climate-change-conference-december-2007/cop-13 di akses pada 8 November

2018 88

www.regjeringen.no di akses pada 21 July 2018

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151019115101-106-85766/indonesia-akan-jadi-penyumbang-polusi-terbesar-ketiga-dunia/


https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/bali-climate-change-conference-december-2007/cop-13

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/bali-climate-change-conference-december-2007/cop-13

http://www.regjeringen.no/

67

internasional pada tahun 2020 membuat Norwegia berkeinginan untuk

mendukung Indonesia dalam komitennya dengan menjaga hutan melaluin

kerjasama REDD+.89

Dalam kegiatan dan kebijakan Pemerintah Norwegia selalu berusaha

mengedepandan isu perubahan iklim. Dimana pemerintah Norwgia melakukan

konservasi hutan, karena mengaggap hutan terutama hutan hutan tropis perlu

untuk dilestarikan mengingat hutan sangatlah penting untuk kehidupan di muka

bumi.

Kesadaran terhadap pentingnya hutan hujan tropis yang berguna untuk

keberlangsungan makshluk hidup dari masa ke mas. Norwegia telah

mengukuhkan diri untuk memberikna bantuan bagi negara yang mengalami

deforestasi dan degradasi hutan. Sehingga Norwegia dapat dikatakan sebgai

negara pendonor terbesar dalam perlingdungan hutan hujan tropis dunia. Dengan

tujuan menghambat laju kerusakan dan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca

dunia.90

Salah satu peran penting yang dilakukan Pemerintah Norwegia dalam upaya

pengurangan emisi gas rumah kaca ialah, pada tahun 2007 selama negosiasi iklim

internasional yang dilakukan di Bali, Norwegia menjanjikan 15 miliar NOK (AS

89 KBRI Oslo, Norwegia, RI-Norwegia terus perkuat kemitraan dalam perlidungan hutan (II),

http://indonesia-oslo.no/ri-norwegia-terus-perkuat-kemitraan-dalam-perlindungan-hutan-ii/ diakses

pada 22 July 2018 90

Doyle and Janet (2015), US Climate change amazon norway,dari

http://www.reuters.com/article/usclimatechange-amazon-norwayidUSKCN0RF1P520150915di

akses pada 21 July 2018

http://indonesia-oslo.no/ri-norwegia-terus-perkuat-kemitraan-dalam-perlindungan-hutan-ii/

http://www.reuters.com/article/usclimatechange-amazon-norwayidUSKCN0RF1P520150915

68

$2,6 miliar) untuk mendanai upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan

degradasi hutan di negara-negara berkembang.

Inisiatif Hutan dan Iklim Internasional Norwegia didirikan pada tahun 2008

untuk melaksanakan janji itu. Inisiatif itu mendatangkan dukungan politik yang

luas sehingga menurut para ilmuan iklim Norwegia dapat menjadi negara netral

karbon di tingkat Internaional.91

Dengan adanya inisiatif dana dari pemerintah

Norwegia terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai partener

kerjasama bilateralnya. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 dana yang

dialokasikan oleh pemerintah Norwegia tercatat sebesar US$ 1 milyar. Besar

kecilnya donasi yang diberikan tersebut tergantung pada tingkat keefektifan dari

target pengurangan emisi yang di capai oleh negara penerima yaitu Indonesia.92

Jika di pandang dengan menggunakan konsep Peran K.J Holsti yang

memandang bahwa Konsep Peran bisa dianggap sebagai definisi yang

dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum,

keputusan, aturan dan fungsi negara dalam beberapa masalah internasional.

Peranan juga mereflesikan kecendrungan pokok, kekhawatiran, serta sikap

terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi.93

Peranan Norwegia sebagai negara industri maju yang sangat konsisten

dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan langkah

91Angelsen, A Brockhaus, M Sunderlin W.D dan Verchot LV, (ed.) 2013 “Menganalisis

REDD+ Sejumlah tantangan dan Pilihan”. CIFOR, Bogor, Indoneisa, h.97 92

Norad, “Facts about Indonesia” https://norad.no/en/front/countries/asia-and-

oceania/indonesia/ di akses pada 21 july 2018 93

K.J. Holsti. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, International Studies

Quarterly vol. 14 no. 3 h,233

https://norad.no/en/front/countries/asia-and-oceania/indonesia/

https://norad.no/en/front/countries/asia-and-oceania/indonesia/

69

keputusan negara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Norwegia juga

memiliki banyak pengalaman dan langkah yang banyak untuk mengurangi emisi

GRK dengan melakukan kerjasama bersama Indonesia pada skema REDD+.

Sebagai sebuah bentuk operasional dari skema REDD+, Norwegia memliki

komitmen dalam membantu Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi GRK

melalui skema REDD+ selama periode tahun 2014-2016. Meskipun pada tahun

2015 pemerintah Norwegia sempat menyatakan atas ketidak puasan terhadap

pelaksanaan kerjasama dengan Indonesia terkait REDD+.94

Dimana 2015

Presiden JokoWidodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer 16 thaun 2015

terkait perubahan Badan Pengelola REDD+ (BP-REDD+) dan Dewan Nasional

Perubahan Iklim (DNPI) telah dibubarkan sehingga wewenang terhadapa REDD+

berada pada tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK).95

Menurut Damayanti Rafananda, Ditjen Penegak Hukum KLHK. BP-REDD

belum mempunyai aparat untuk medukung program-program yang ada dimana

BP-REDD terbilang hanya sebatas badan pengelola. Sehingga kerjasama dengan

kemitraan Norwegia akan terhambat dan sulit untuk koordinasinya. Selain itu,

pada masa BP-REDD tidak adanya bentukan penegakan hukum di daerah

94 Icha Rastika, “BP REDD Dibubarkan, Norwegia Pertanyakan Komitmen Kerja sama 1

Miliar Dollar AS”, Kompas (Jakarta), 6 Maret 2015,

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/06/14391051/Bp.REDD.Dibubarkan.Norwegia.Pertanya

kan.Komitmen.Kerjasama.1.Miliar.Dollar.AS. Diakses pada 8 Oktober 2018 95

Ichwan Susanto, “Presiden Joko Widodo Bubarkan BP-REDD dan DNPI”, Kompas (Jakarta),

,2015http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-






70

kawasan hutan dan struktur organisasi kemasyarakatan daerah. Dengan demikian

Badan Pengelola REDD tidak dapat dipercayai oleh pemerintah Indonesia.96

Namun upaya yang dilakukan kedua Negara ini kembali membaik setelah

pertemuan yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan PM Norwegia pada

tanggal 6 Maret 2015 terdapat perbedaan kebijakan yang diambil oleh Indonesia.

Kedua negara sepakat untuk melanjutkan komitmen kerjasama tekait REDD+

dengan berbagai penyeseuaian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang

dilakukan oleh kedua negara97

.

Pada tahun 2015 Indonesia ikut serta berkomitment dalam upaya penurunan

emisi GRK melalui Pengajuan Rencana kontribusi Penurunan Emisi/ Intented

nationally determined contribution (INDC) untuk Cop 21 di Paris, dalam

usahanya Norwegia menjadi pihak ketiga yang mendukung Indonesia melalui

penyaluran bantuan internasional sekaligus memberikan arahan umum untuk

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termasuk mendukung persiapan INDC dan

kementerian untuk isu-isu perubahan iklim

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu agenda

kunjungan Parlemen Norwegia ke Indonesia. Keberhasilan penanganan karhutla

selama kurun waktu dua tahun terakhir menjadi sebuah prestasi bagi Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 menjadi momentum

96 Hasil wawancara bersama Damayanti Rafananda, Ditjen Penegak Hukum KLHK,

(1November 2018) 97

Ichwan Susanto, “Presiden Joko Widodo Bubarkan BP-REDD dan DNPI,” Kompas

(Jakarta), 28January,

2015,http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-




71

penting untuk menyusun strategi dan regulasi dalam pengendalian karhutla di

Indonesia dengan mengedepankan pencegahan.

Salah satu upaya dukungan dalam kerjasama Norwegia-Indonesia pada

operasional REDD+ tahun 2016 adalah melalui kunjungan yang dilakukan oleh

Parlemen Norwegia ke Markas Manggala Agni Daerah Operasi (Daops)

Pontianak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dimana pada kunjungan tersebut

di utus 15orang anggota Parlemen Norwegia yang juga didampingi oleh Kedutaan

Besar Norwegia untuk melakukan observasi langsung kondisi dan aktivitas di

Daops Manggala Agni Pontianak. 98

Selain observasi lapangan, Norwegia-Indonesia juga melakukan koordinasi

dalam melakukan implementasi proyek hibah kerjasama kedalam kerangka

REDD+ yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem (KSDAE). Koordinasi ini bertujuan untuk melindungi kawasan

konservasi sehingga kedepanya dapat melakukan pencegahan Karhutla.

Koordinasi ini juga berupaya dalam memperkuat Early Warning System dengan

dibangun kerjasama bersama masyarakat; memperhatikan pertanggungjawaban

atas kerja sama hibah dan memperhatikan keberlangsungan sustainability kawasan

dari program ini.99

98KLHK, “Parlemen Norwegia Apresiasi Penanganan Karhutla di

Indonesia”,http://www.menlhk.go.id/berita-11275-parlemen-norwegia-apresiasi-penanganan-

karhutla-di-indonesia.html (diakses pada 11 Oktober 2018) 99

KLHK, “Ditjen KSDAE Gelar Rapat Koordinasi Implementasi Proyek Hibah Kerjasama

RI - Norwegia dalam Kerangka REDD+”, http://www.menlhk.go.id/berita-370-ditjen-ksdae-gelar-

rapat-koordinasi-implementasi-proyek-hibah-kerjasama-ri--norwegia-dalam-kerangka-

.html(diakses pada 1 Oktober 2018)

http://www.menlhk.go.id/berita-11275-parlemen-norwegia-apresiasi-penanganan-karhutla-di-indonesia.html


http://www.menlhk.go.id/berita-370-ditjen-ksdae-gelar-rapat-koordinasi-implementasi-proyek-hibah-kerjasama-ri--norwegia-dalam-kerangka-.html



72

Adapun upaya yang dilakukan dalam melakukan implementasi proyek hibah

ialah, selama priode 2011 hingga 2016 di kawasan Kawasan Taman Nasional

Tanjung Puting (TNTP) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. didominasi

oleh hutan rawa (rawa air tawar dan rawa gambut) yang rawan kebakaan di

musim kemarau. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 di kawasan TNTP rutin

terjadi kebakaran hutan, dimana kejadian kebakaran paling besar pada tahun 2015.

Kebakaran hutan merupakan ancaman terbesar kelestarian TNTP, hal ini harus

menjadi fokus perhatian karena status TNTP sebagai cagar biosfer, kemudian

sebagai salah satu habitat alami bagi Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus)

dan Bekantan (Nasalis larvatus), dan juga TNTP telah ditetapkan sebagai salah

satu Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN).

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan di kawasan TNTP, tahun 2016

hingga sekarang kemitraan Norwegia dan Indonesia melakukan tiga pencegahan

kebakaran hutan, yaitu: Sosialisasi dan Pembinaan masyarakat dan MPA di Desa

Sekonyer (15-17 Februari 2016) dan Desa Sungai Cabang (19-21 Februari 2016),

serta kegiatan Pemutaran Film dan dialog interaktif dengan masyarakat dalam

upaya pencegahan kebakaran hutan di Desa Sungai Perlu (19-21 Februari

2016).100

Pencegahan yang dilakukan oleh kemitraan Indonesia dan juga Norwegia

dipandang baik oleh masyarakat TNPT sehingga masyarakatpun terdorong untuk

100 KSDAE-KLHK. “Hibah Kerjasama RI-Norwegia Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan

di Taman Nasional Tanjung Putting”, http://ksdae.menlhk.go.id/berita/2908/hibah-kerjasama-ri-

norwegia-untuk-pencegahan-kebakaran-hutan--di-taman-nasional-tanjung-puting.html diakses


http://ksdae.menlhk.go.id/berita/2908/hibah-kerjasama-ri-norwegia-untuk-pencegahan-kebakaran-hutan--di-taman-nasional-tanjung-puting.html


73

mencegah terjadinya kekaran hutan di masa yang akan datang. Adapun respon

masyarakat dalam penecegahan kebarakan hutan ialah, masyarakat TNPT

melakukan simulasi simlasi penanganan bencana kebaran hutan dan lahan

(karhutla), dan melakukan penanaman bibit pohon. Kegiatan ini dilakukan oleh

sekumpulan masyarakat yang membentuk komunitas relawan care for Tanjung

Puting (CPT). Semenjak buklan Mei 2016 komunitas relawan ini sudah me

ngadakan persiapan. Selain itu komunitas ini juga terbilang sangat aktif saat

terjadi bencana karhutla tahun 2015, yang menimpa kawasan konservasi di

pinggiran hutan inti Taman Nasional Tanjung Putting (TNPT).101

Komitmen lain yang dilakukan oleh Norwegia sebagai sebuah bentuk

dukungan adalah usaha edukasi dan sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang

bekerjasama dengan Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum,

Kalimantan Barat tahun 2016. Dimana upaya ini juga selaras dengan Instruksi

Presiden No. 11 tahun 2015 tentang pengendalian kebakaran hutan. Sosialisasi ini

dilakukan mengingat bahwa kawasan TNDS sebagian besar adalah hamparan

gambut yang mudah terbakar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Seksi

Pengelolaan TN Wilayah 5 Selimbau bahwa kebakaran hutan seringkali melanda

kawasan tersebut pada musim kemarau dan pada saat penyusutan volume air

danau. Gejala ini juga memberikan dampak lanjut terhadap sektor produksi madu

101 Wahyu Krida, BorneoNews (2016). “Komunitas Care For Tanjung Puting Gelar Simulasi

penanganan Karhutla”. https://www.borneonews.co.id/berita/33392-komunitas-care-for-tanjung-

puting-gelar-simulasi-penanganan-karhutla diakses pada 27 Oktober 2018

https://www.borneonews.co.id/berita/33392-komunitas-care-for-tanjung-puting-gelar-simulasi-penanganan-karhutla

https://www.borneonews.co.id/berita/33392-komunitas-care-for-tanjung-puting-gelar-simulasi-penanganan-karhutla

74

hutan alami yang banyak dibudiyakan oleh masyarakat dan menjadi produk

unggulan Danau Sentarum.102

Adapun upaya dan respon masyarakat sekitar dalam usaha dan edukasi yang

dilakukan oleh Norwegia merupakan suatu hal yang paling penting. Sehingga

KLHK melaksanakan kegiatan patrol terpadu dengan membentuk 300 posko pada

provinsi-provinsi rawan keakaran hutan dan lahan. Selain itu, pembentukan dan

pembinaan Masyarakat Peduli Api(MPA) akan dibentuk untuk mencegah dan

mengurangi tejadinya bencana kebakran hutan.103

Norwegia juga melakukan kerjasama dengan Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup untuk

Pengendalian Karhutla di Desa Rantau Rasau sebagai sebuah bentuk upaya

mencegah kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Taman Nasional berbak

Sembilang (TNBS). Kerjasama ini diadakan dalam bentuk pembinaan dan

pemberitahuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat yang

berada di sekitar Taman Nasional berbak dan Sembilang. Pertemuan ini

meghasilkan sebuah komitmen bersama dalam bentuk berupa Berita Acara

Kegiatan Pembinaan dan Penyadartahuan Masyarakat tentang pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekitar Kawasan Taman Nasional Berbak dan

Sembilang di Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur. Secara umum kesepakatan ini menegaskan keberperanan setiap lapisan

102 KLHK, “Balai Besar TaNa Bentarum Ajak Masyarakat Vega Cegah Kebakaran

Hutan”,http://www.menlhk.go.id/berita-10073-balai-besar-tana-bentarum-ajak-masyarakat-vega-

cegah-kebakaran-hutan.html diakses pada 11 Oktober 2018 103

KLHK, “Tingkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Cegah Karhutla”,

http://www.menlhk.go.id/berita-262-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-untuk-cegah-karhutla.html

diakses pada 27 Oktober 2018

http://www.menlhk.go.id/berita-10073-balai-besar-tana-bentarum-ajak-masyarakat-vega-cegah-kebakaran-hutan.html


http://www.menlhk.go.id/berita-262-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-untuk-cegah-karhutla.html

75

masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan dampak lanjut yang akan

ditimbulkan seperti emisi GRK.104

Adapun hasil kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah

KLHK bersama dengan parlemen Norwegia dari tahun 2015 hingga sekarang

mendapatkan hampir 550 kasus kejahatan hutan dibawa kepengadilan baik

melalui penegakan hukum pidana atapun perdata. Selain itu terdapat 500

perusahaan yang berada di htan Kalimantan Barat dan Sumatera dikenakan sanksi

administrative terkait pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dicabut izin

perusahaan untuk mengelola hutan.105

Dalam pengamanan kawasan hutan dan sumberdaya kehutanan terdapat

lebih dari 713 operasi pengaman dilakukan oleh KLHK, kepolisian dan TNI

dengan tujuan untuk penyelamatan lingkungan dan sumberdaya alam. Dimana,

komitmen untuk penyelamatan hutan dan lingkungan itu sudah menjadi komitmen

bersama kementerian dan lembaga.

Tidak hanya KLHK, kepolisian dan TNI saja yang berperan katif dalam

melakukan pengamanan lingkungan dan hutan. Masyarakat juga mempunyai

peranan yang sangat penting. Dimana, pemerintah KLKH membentuk Tim Patroli

Terpadu yang dibentuk antar desa-desa yang memiliki kawasan perhutanan seperti

Kalimantan. Dalam membentu tim patrol ini, Norwegia berperan aktif dalam

104 KSDAE-KLHK, “Dukungan Norwegia Untuk Pengendalian Karhutla di Desa Rantau

Rasau”. http://ksdae.menlhk.go.id/berita/2846/dukungan-norwegia-untuk-pengendalian-karhutla-

di-desa-rantau-rasau.html diakses pada 11 Oktober 2018 105

Hasil wawancara bersama Damayanti Rafananda, Ditjen Penegak Hukum KLHK. (

1November 2018)

http://ksdae.menlhk.go.id/berita/2846/dukungan-norwegia-untuk-pengendalian-karhutla-di-desa-rantau-rasau.html


76

memberikan biaya, sosialiasi atau pelatihan untuk menjaga hutan dan menangani

kebaran hutan dan lahan.106

Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumberdayakehutanan lebih dari 713

operasi pengamanan dilakukandengan melibatkan KLHK, Kepolisian dan TNI.

Langkah bersama yang dilakukan menunjukkan bahwa komitmenpenyelamatan

lingkunan dan sumberdaya alam telah menjadikomitmen bersama kementerian

dan Lembaga.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Norwegia terhadap

Indonesia terbilang telah mengalami perkembangan yang sangat baik dengan

adanya koordinasi dari kementerian lain, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini

juga dipertegas oleh Duta Besar Norwegia, Vegard Kalee menegaskan bahwa

kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Kemitraan ini akan menyediakan

dukungan penuh demi tercapainya program-program penting seperti memperkuat

penegakkan hukum, meningkatkan pengawasan izin konsesi hutan, dan juga

pengembangan mekanisme pengukuran emisi dari lahan gambut dan resorasi

gambut.107

Namun demikian, penegkan hukum yang diterapkan oleh pemerintah

Indonesia masih belum dapat dipatuhi oleh seluruh masyakat ataupun peruhaaan

perhutanan. Menurut Nur Hidayani selaku Direktur Ekskutif Nasional Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, bahwa kemitraan antara

106 Hasil wawancara bersama Damayanti Rafananda, Ditjen Penegak Hukum KLHK. (

1November 2018) 107

PPID, KLHK, “Indonesia-Norwegia Perkuat Kerjasama Program

REDD+”.http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/854 diakses pada 10 Oktober 2018

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/854

77

Pemerintah Indonesia dengan Norwegia tidak tegas dalam aspek penegakan

hukum sehingga dapat dikatakan masih lemah.108

Hal demikian terlihat dari upaya pemerintah Indonesia yang masih

minimnya kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan dan pencegahan deforestasi

dan degradasi hutan yang berada di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia

masih tidak tegas dalam mengatur kebijakan terkait pengalih fungsian hutan

menjadi perkebunan kelapa sawit, atau pemanfaatan sumber daya hutan untuk

kebutuhan pangan manusia.

Salah satu contoh ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan hukum

terjadi pada Provinsi Jambi, dimana terdapat 46 perusahaan yang lahannya

terbakar di tahun 2015, dan 16 perusahaan di antaranya berada di kawasan

gambut. Namun hanya lima perusahaan yang diproses secara hukum.109

Penegakan hukum sebagian besar justru diarahkan kepada masyarakat adat,

masyarakat lokal dan petani yang selama puluhan tahun di stigma sebagai

pembakar hutan dan lahan. Dimana, mereka lebih mampu untuk mengelola hutan

secara adil dan lestari dengan kearifan dari masyarakat adat maupun masyarakat

lokal.110

108 Bangun Santoso, WALHI, “Walhi: Penegakan Hukum Restorasi Gambut Masih Lemah”.

https://www.suara.com/news/2018/08/15/160535/walhi-penegakan-hukum-restorasi-gambut-

masih-lemah diaskes pada 10 Oktober 2018 109

Jerome Wirawan. BBC, 2016. ” Sepanjang 2016, tiada perusahaan jadi tersangka

pembakar hutan dan lahan di Riau”,

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160703_indonesia_riau_karhutla_huku

m di akses pada 26 Oktober 2018 110

Bangun Santoso. WALHI. “Walhi: Penegakan Hukum Restorasi Gambut Masih Lemah”.

https://www.suara.com/news/2018/08/15/160535/walhi-penegakan-hukum-restorasi-gambut-

masih-lemah diaskes pada 10 Oktober 2018

https://www.suara.com/news/2018/08/15/160535/walhi-penegakan-hukum-restorasi-gambut-masih-lemah


https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160703_indonesia_riau_karhutla_hukum

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160703_indonesia_riau_karhutla_hukum



78

Sehingga dapat dikatakan, meskipun kerjasama teknis antara pemerintah

Norwegia dan pemerintah Indonesia dibawah kendali kementrian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan terkait penurunan emisi karbon hutan Indonesia terbilang

cukup sukses dan efektif. Namun dalam penegakan hukum untuk mencegah

terjadinya deforestasi masih belum dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia

dan kemitraan secara maksimal.

79

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perubahan iklim yang sudah menjadi anacama kehidupan makhuk hidup di

dunia mendorong negara-negara untuk mencegah dan memeranginya. Dampak

yang ditimbulkan dari perubahan iklim dapat merugikanbagi semua pihak dan

diperlukan soluso untuk menghadapina. UNFCCC merupakan kerangka kerja

PBB yang konsentarasi terhadap isu perubahan iklim. Pembentukan kerangka

kerja PBB ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaksanaan dan penanganan

perubahan iklim.

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional di bawah kerangka

UNFCCC yang mengikat negara yang telah meratifikasinya. Norwegia sebagai

negara maju yang telah meratifikasi perjanjian protokol kyoto telah menjalankan

kewajibannya dalam mengurangi perubahan iklim dunia. Hal initerlihat dari

kebijkan dalam negeri Norwegia dan juga kebijakan luar negerinya. Sebagai

negara maju yang memiliki konsistensi yang tinggi terhadap isu lingkungan,

khususnya dalam penelitian ini masalah perubahan iklim.

Norwegia tidak hanya aktif dalam mengimplementasikan kebijakan dalam

negeri dengan ramah lingkungan, tetapi juga aktif di dalam membantu negara

berkembang dalam mengatasi perubahan iklim yang salah satunya ialah negara

Indonesia. Kedua negara ini terlibat dalam mekanisme REDD+, negara Norwegia

sebagai negara maju membantu Indonesia dalam rangka reduksi emisi GRK dari

deforestasi dan degradasi hutan.

80

Norwegia menerima proposal Indonesia melalui krangka REDD yang di

anggap paling sesuai bagi Norwegia. Kerjasama ini disepakati dalam bentuk

Letter of Intent yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 yang terdiri dari tiga fase

dengan waktu pelaksanaan 7-8 tahun setelah ratifikasi.

Hingga saat ini kerjasama tersebut telah memasuki fase kedua dan ketiga.

Sampai sejauh ini, kerjsama yang dilakukan Indonesia-Norwegia terbilang cukup

sukses, skema REDD cukup berperan dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia

terbukti dari hasil moratorium pertama yang telah menyumbang 16,57 atau setara

dengan terlestarikannya hutan Indonesia hingga 489.000 juta ton CO2.

Peran Norwegia dalam membantu Indonesia menghadapi perubahan iklim

ini, membantu Indonesia terlibat dalam REDD+ yang dimana hal ini merupakan

sebuah aksi upaya pengurangan emisi GRK Indonesia dari deforestasi dan

degradasi hutan. Selain itu, membantu Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari,

mendukung konvensi keanekaragaman hayati di kawasan hutan Sumatera dan

Kalimantan, dan membantu masyarakat sekitar hutan meningkatkan mata

pencahariannya tanpa merusak hutan.

Sehingga kerjasama bilateral dalam upaya pengurangan ini akan berhasil

dalam skema REDD+ dengan bertambahnya stok karbon yang terkadung di hutan

Indonesia, untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan.

Serta penerapan kebijakan yang di ambil dari kedua negara ini terhadap skema

REDD+ dapat dijadikan contoh untuk pengimplementasian penuh REDD+ di

Indonesia, atau di negara lain yang memiliki hutan.

81

Meskipun pada implementasinya, kemitraan antara pemerintah Indonesia

dengan Norwegia tidak dapat dikatakan berjalan lancar, dimana dalam

penerapannya masih terdapat hambatan yang terjadi seperti pergantian

pemeritahan yang lama dengan yang baru yang tentu dapat mempengaruhi

kebijakan luar negeri termasuk kebijakan perubahan iklim selain itu tidak

tegasnya pemerintah dalam menegakan hukum terhadap para pemangku

kepentingan

Namun demikian, kerjasama Teknis dan kerjasama Finansial masih

berjalan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Norwegia terhadap

wilayah hutan Indonesia. Kedua kerjasama tersebut berjalan bersamaan dengan

jangka waktu dan modul yang berbeda dan saling melengkapi. Tujuan utamanya

ialah untuk tetap menjaga dan melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi.

Program ini sepenuhnya sejalan dan telah sukses mendukung strategi kehutanan

nasional dan kebijakan terkait REDD+.

Adapun peran Norwegia yang telah dilakukan selama periode 2014-2016

ialah. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu

agenda kunjungan Parlemen Norwegia ke Indonesia,dalam kerjasama Norwegia-

Indonesia pada operasional REDD+ adalah melalui kunjungan yang dilakukan

oleh Parlemen Norwegia ke Markas Manggala Agni Daerah Operasi (Daops)

Pontianak di Kota Pontianak.

Norwegia-Indonesia juga melakukan koordinasi dalam melakukan

implementasi proyek hibah kerjasama kedalam kerangka REDD+ yang dibawahi

oleh Direktorat Jenderal KSDAE. Norwegia juga melakukan usaha edukasi dan

82

sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang bekerjasama dengan Balai Besar TN

Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TN Bentarum).

Kemudian Norwegia melakukan kerjasama dengan KSDAE Kementerian

Lingkungan Hidup untuk Pengendalian Karhutla di Desa Rantau Rasau sebagai

sebuah bentuk upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan

Taman Nasional berbak dan Sembilang (TNBS).

Namun demikian, meskipun kerjasama teknis antara pemerintah Norwegia

dan pemerintah Indonesia dibawah kendali kementrian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan terkait penurunan emisi karbon hutan Indonesia terbilang cukup sukses

dan efektif. Namun dalam penegakan hukum untuk mencegah terjadinya

deforestasi masih belum dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan

kemitraan secara maksimal.

xiii

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Angelsen, A, Brockhaus, M,Sunderlin,W.D dan Verchot,LV.(ed.) 2013

“Menganalisis REDD+ Sejumlah tantangan dan Pilihan”. CIFOR,

Bogor, Indoneisa.

Baylis, Jhon dan Steve Smith. 2011. The Globalization of World Politics: An

Introduction to International Relations fifth edition. UK: Oxford

University.

Burchill, Scott. 2005. The National Interest in International Relations Theory.

United States: PALGRAVE MACMILLAN.

Creswell, JW (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches,

SAGE Publications Inc, Thousand Oaks

Kaarbo, Juliet. Jeffrey S. Lantis, Ryan K. Beasley,(2012). “The Analysis Foreign

Policy in Comparative Prespective”, SAGE Publications, London,

United Kingdom.

Keohane, Nye, J.S, 1977, Power and Interdependence: world Politics in

Transition, Boston: L ittle Brown.

Keohane, Robert O, 1984. After Hegemony Cooperation and Discord in the

World Political Economy. Princeton University Press: United

Kingdom.

Neuman, LV (2012). Basic of Social Research: Quantitative and Qualitative

Approaches, Pearson: University of Wisconsin-White Water.

Sukmadinata, (2006). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya,

Bandung.

Teguh Budi N. Harjanto.1988. Memajukan Demokrasi Mencegah Disentegrasi,

Sebuah Wacana Pembangunan Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jurnal:

Badan litbang pertanian, (2012), Ameliorasi Tanah Gambut, edisi 6-12 No.3400

Mahardy, Aiman Azhar. et.al Kerjasama Norwegia dan Indonesia Mengurangi

Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Skema REDD. 2014. Vol. XII, No.

1, 2-3.

Nurtjahjawilasa, at, al (2013), Modul: Kosep REDD+ dan Implementasinya, The

Nature Conservancy and Program Responsible Asia Forestry & Trade

(RAFT),No.6-7.

xiv

Pemprov Kalimantan Barat Dinas Kehutanan (2013), “Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2013-2018, Pontianak.

Sani, Iqbal. 2016. Kepenttingan Indonesia Bekerjasama Dengan Norwegia Dalam

Kerangka Reducting Emission From Deforestation And Degrada-Tion

(Redd) Tahun 2010. Vol 3. No. 1. 2-3.

Holsti K.J. 1970 “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,

International Studies Quarterly vol. 14 no. 3

Wicakson, Dian Agung & Ananda Prima Yurista, 2013. Konservasi Hutan

Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah

Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). Vol. 1, No. 2: 190.

Skripsi:

Aryani, Riza (2012).”Analisa Kegagalan Implementasi Reducing Emission from

Deforestation and Degradation Plus (REDD+) Dalam Proyek Rimba

Raya di Kalimantan Tengah (2008-2010). Program Studi Hubungan

Internasional, FISIP Universitas Indonesia.

Haeda, Nur. (2017). “Kerjasama Indonesia-Norwegia Dalam Konservasi Hutan

Indonesia Melalui Kerangka Reducing Emission From Deforestation

and Degradation (REDD+)”. Program Studi Hubungan Internasional,

FISIP Universitas Hasanudin

Paper:

Frances Seymour, Nancy Birdsall, dan William Savedoff. 2015.” The

Indonesia_Norwey REDD+ Agreement: A Glass Half-Full.” CGD

Policy Paper 56. Washington DC; Center for Global Development.

Masoed, Mochtar Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,

(Jakarta:LP3ES,1990),

Matthew Petterson, in Burchill 2001 et al, Theories of International Relations,

Palgrav.

Bellfield, Helen dan Matt Leggett, et al. Pembelajaran dari REDD+ Untuk

Mencapai Ketahanan Air, Energi Dan Pangan DI Indonesia" 2016.

Forest Watch Indonesia, (2013) “Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan

Kalimantan Timur”, The Asia Foundation,

xv

Proceding:

Jaringan Tata Kelola Hutan Indoensia:Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan,

Studi Mendalam di ProvinsiKalimantan Tengah dan NTB, 2013;

ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah,

Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di

Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013

Letter of Intent between the Government of the kingdom of Norwey and the

Government of Republic of Indonesia on „Cooperation on Reducing

Greenhaous Gas Emissions from Degradation and Forest

Degradation,” Government of Kingdonm of Norwey and Government

of The Republic of Indonesia, 26 May 2012.

Dokumen Elektronik:

BBC News. “Hutan Sumatera dan Kalimantan Sumbang deforestasi global”, dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sain

s_hutan di akses pada 28 February 2018

Berita satu, prospek Indusri Kelapa Sawit 2014 Makin Cerah, dari

http://www.beritasatu.com/ekonomi/168340-prospek-industri-kelapa-

sawit-2014-makin-cerah.html , diakses pada 14 febuari 2018

Badan Pengelola REDD+ ,2014. ”Strategi Nasional REDD+”. http://badan-

staging.reddplusid.org/program/strategi-nasional-redd diakese pada 8

Oktober 2018

Bangun Santoso. WALHI. “Walhi: Penegakan Hukum Restorasi Gambut Masih

Lemah”. https://www.suara.com/news/2018/08/15/160535/walhi-

penegakan-hukum-restorasi-gambut-masih-lemah diaskes pada 10

Oktober 2018

Deny Armandhanu, 2015, Indonesia akan jadi pnyumbang polusi terbesar ketiga

dunia, dari

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151019115101-106-

85766/indonesia-akan-jadi-penyumbang-polusi-terbesar-ketiga-dunia/

di akses pada 8 July 2018

Departemen Pertanian, United Nations Framework Convention on Climate

Change (UNFCCC) dari http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf

diakses pada 8 juli 2018











http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf

xvi

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ,(2017). “ Tingkat Emisi Acuan

(Forest Reference Emission Level) Provinsi Sumatera Selatan”. Dari

http://assets.wwfid.panda.org/downloads/factsheet.sumatra.pdf

Doyle and Janet (2015), US Climate change amazon norway,dari

http://www.reuters.com/article/usclimatechange-amazon-

norwayidUSKCN0RF1P520150915di akses pada 21 July 2018

Enviroment. 2014, Norwey, http://www.environment.no/Topics/Norway/ diakses

pada 16 April 2018

Forest Watch Indonesia, 2014. “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-

2013” dari http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-

2013_update.pdf

WRI Indonesia. “Keadaan Hutan”. dari http://www.wri-

indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan.pdf akses pada 23

febuari 2018

Ichwan Susanto, “Presiden Joko Widodo Bubarkan BP-REDD dan DNPI,”

Kompas(Jakarta),January28,2015,http://sains.kompas.com/read/2015/

01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-

REDD.dan.DNP.Diakses pada 8 Oktober 2018

Kemetrian Lingkungan Hidup RI, Antara lima ngera diusulkan masuk annex -1

protokol kyoto, dari http://www.menlh.go.id/antara-lima-negara-

diusulkan-masuk-annex-1-protokol-kyoto/ di akses pada 8 July 2018

KLHK, “Parlemen Norwegia Apresiasi Penanganan Karhutla di Indonesia”,

http://www.menlhk.go.id/berita-11275-parlemen-norwegia-apresiasi-

penanganan-karhutla-di-indonesia.html diakses pada 11 Oktober 2018

KLHK, “Ditjen KSDAE Gelar Rapat Koordinasi Implementasi Proyek Hibah

Kerjasama RI - Norwegia dalam Kerangka REDD+”,

http://www.menlhk.go.id/berita-370-ditjen-ksdae-gelar-rapat-

koordinasi-implementasi-proyek-hibah-kerjasama-ri--norwegia-

dalam-kerangka-.html diakses pada 1 Oktober 2018

KLHK, “Balai Besar TaNa Bentarum Ajak Masyarakat Vega Cegah Kebakaran

Hutan”, http://www.menlhk.go.id/berita-10073-balai-besar-tana-

bentarum-ajak-masyarakat-vega-cegah-kebakaran-hutan.html diakses


KSDAE-KLHK. ”Hibah Kerjasama RI-Norwegia Untuk Pencegahan Kebakaran

Hutan di Taman Nasional Tanjung Putting”

http://ksdae.menlhk.go.id/berita/2908/hibah-kerjasama-ri-norwegia-

http://assets.wwfid.panda.org/downloads/factsheet.sumatra.pdf



http://www.environment.no/Topics/Norway/

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013_update.pdf

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/PKHI-2009-2013_update.pdf



http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.JokoWidodo.Bubarkan.BP-REDD.dan.DNP













xvii

untuk-pencegahan-kebakaran-hutan--di-taman-nasional-tanjung-

puting.html diakses pada 12 Oktober 2018

KSDAE-KLHK, “Dukungan Norwegia Untuk Pengendalian Karhutla di Desa

Rantau Rasau”. http://ksdae.menlhk.go.id/berita/2846/dukungan-

norwegia-untuk-pengendalian-karhutla-di-desa-rantau-rasau.html

diakses pada 11 Oktober 2018

KBRI Oslo, Norwegia, RI-Norwegia terus perkuat kemitraan dalam perlidungan

hutan (II), dari http://indonesia-oslo.no/ri-norwegia-terus-perkuat-

kemitraan-dalam-perlindungan-hutan-ii/ diakses pada 22 July 2018

Letter of Intent (LoI) between the Government of the Kingdom of Norway and the

Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on

Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest

Degradation.” http://www.redd-monitor.org/wordpress/wrp-

content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf . Diunduh pada 5

Oktober 2018

Menteri Lingkungan Hidup. Koordinasi kelembagaan pengelola lahan gambut di

Indonesia. Darihttp://www.menlh.go.id/koordinasi-kelembagaan-

pengelolaan-lahan-gambut-di-indonesia/ diakses pada 25 September

2017

Menteri Lingkungan Hidup, Lima negara Diusulkan masuk Annex -1 Protokol

Kyoto, dari http://www.menlh.go.id/antara-lima-negara-diusulkan-

masuk-annex-1-protokol-kyoto/ diakses pada 22 July 2018

National Kompas 2012,.”Norwegia sediakan Tenaga Ahli bagi Indonesia”

http://natioanal.kompas.com/read/2012/03/14/0402271/norwegia.sedia

kan.tenaga.ahli.bagi.indonesia di akses pada 12 agustus 2018

Norskpetroleum, Enviroment and technology emissions to air, dari

https://www.norskpetroleum.no/en/environment-and-

technology/emissions-to-air/ di akses pada 7 July 2018

Norwey. Values Priorities deforestation and climate change dari

,https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-

and-climate-change/ diakses pada 14 febuari 2018

Norwey-Indonesia.2012. REDD+ Partnership –Frequently asked questions

http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-

Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/#.VYz2SFL5k2U diakses

pada 15 April 2018

Pelita Online, Nergara nodai komitmen protokol kyoto, dari

http://politik.pelitaonline.com/news/2012/12/11/negara-nodai-













http://natioanal.kompas.com/read/2012/03/14/0402271/norwegia.sediakan.tenaga.ahli.bagi.indonesia

http://natioanal.kompas.com/read/2012/03/14/0402271/norwegia.sediakan.tenaga.ahli.bagi.indonesia








xviii

komitmen-protokolkyoto#.UgyvtkwdYY di akses pada tanggal 23

mei 2018

PPID. KLHK. “Indonesia-Norwegia Perkuat Kerjasama Program REDD+”.

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/854 diakses pada 10

Oktober 2018

Royal Norwegian Embassy in Jakarta.” Norwey in Indonesia “, dari

http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/-FAQ-

Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/#.VYz2SFL5k2U diakses

pada 15 April 2018

Regjerigen, Climate and enviroment, dari


di akses pada 8 July2018

Redaksi Ensiklopedi Indonesia. Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi

“Indonesia”. 1990,

REDD monitor. Norwey and Indonesia sign US 1 billion forest deal. Dari

http://www.redd-monitor.org/2010/05/27/norway-and-indonesia-sign-

us1-billion-forest-deal/ diaksaes pada 26 September 2017.

SGI, (2014). Norwey,http://www.sgi-

network.org/2014/Norway/Environmental_Policies. Diakses pada 16

April 2018

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, dari

http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=Statistik_KLHK_2016.pd

f

Statistik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 dari

http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=STATISTIK_2014.pdf

The World Bank, CO2 emissions (kt),Carbon dioxide information analysis Center,

dari


di akses pada 8 July 2018

The Nordic Region


diaskes pada 16 April 2018

UN. (2002), Johannesburg Summit 2002: Norwey Country Profile. Dari

www.un.org diakses pada 17 April 2018


http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/854









http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=Statistik_KLHK_2016.pdf

http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=Statistik_KLHK_2016.pdf

http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=STATISTIK_2014.pdf



http://www.un.org/

xix

UNFCCC.n.d.3, Status of Ratification of the Convention lihat:

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratificatio

n/items/2631.php

UNFCCC.n.d.15, Parties and Observers, dari:


UNDP, 2013. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia.

Visi misi Joko Widodo-JK, Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan

Berkepribadian, 2014, 6-12,

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_JokoWidodo-JK.pdf.

Diakses pada 8 Oktober 2018

Worlddometers. “World population Indonesia”, dari

“http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-

population/ di akses pada 1 March 2018

Worlddometers. “World population Indonesia”, dari

“http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-

population/ di akses pada 1 March 2018

WWF.”Kalimatan bakal kehilangan 75% hutan pada tahun 2020”, dari

http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-

hutan-pada-2020/a-39124270 di akses pada 28 February 2018

WWF Indonesia. Fakta Singkat Tentang

Sumatera,http://assets.wwfid.panda.org/downloads/factsheet_sumatra.

pdf diakses pada 19 Maret 2018




http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_JokoWidodo-JK.pdf









Hasil wawancara 1 November 2018 pukul 10:53

Ibu Damayanti Rafananda,

Kabag program, Evaluasi, Data Informasi

Ditjen Penegak Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Roby: peran Norwegia terhadap isu kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia merupakan isu

yang menarik untuk di bahas, dimana sejauh ini Norwegia teleh melakukan berbagai bantuan

terkait perubahan iklim. Adapun asalan saya mengambil Negara Norwegia karena Nowegia

merupakan Negara yang menyalurkan dana yang cukup besar terhadap Negara-negara Tropis

salah satunya Indonesia?

Berdasarkan data yang saya dapat menyatakan bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2015

kerjasama antara Norwegia dan Indonesia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca sempat

terganggu. Hal ini disebabkan oleh factor pergantian kepemimpinan yang terjadi di Indonesia,

dimana tahun 2014 Indonesia di pimpin oleh Presiden Jokowi Dodo yang mengesampingkan

permasalahan hutan dibanding isu kemaritiman.

Selain itu di 2015 Presiden Jokowi Dodo membubarkan BP-REDD dengan alasan badan tersebut

tidak dapat melanjukan kegiatannya karena etos kerja yang dilakukan BP-REDD masih kurang

jelas. Sehingga tugas dan visi misi untuk menangani kerusakan hutan Indonesia di alihkan

kepada KLHK

Damayanti Rafananda : Jadi sebenarnya ini bukan terkait penegakan hukum yang terjadi yah,

tapi ini lebih kepada kerjasama teknis yang dilakukan kedua negara

Roby : Betul bu data terkait kerjasama teknis antara Norwegia dan Indonesia saya sudah

mendapatkannya. karena itu saya mewancari ibu sebagai Ditjen Penegak Hukum Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutan karena ingin mengetahui sejauh mana hukum yang telah

diterpkan pemerintah Indonesia untuk isu kerusakan hutan ?

Damayanti Rafananda: Oh begitu, baik. Jadi Negara Norwegia itu sebenarnya memiliki tujuan

untuk melindungi hutan tropis di lima Negara, dan memang Norwegia juga memiliki tugas

tersebut dari penetapan UNFCCC yakni untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan

lingkungan. Sehingga dibentulah REDD+ dengan anggota 5 negara yaitu Brazil, Indonesia, Peru,

Afrika, dan Kongountuk menangani kerusakan yang terjadi. Kelima Negara ini sering melakukan

pertemuan setahun sekali untuk ngomongin hasil REDD ini.

Jika perhatikan, kelima Negara ini sudah menerima uang hibah untuk membiayai program

REDD yang terjadi di Negara masing-masing. Tapi apa yang terjadi, kelima Negara ini

deforestasinya naik, hanya Indonesia yang mengalami penurunan.

Sehingga dapat dikatakan Indonesia itu tidak terlalu meiliki rasa ketergantungan dengan

Norwegia. Indonesia bisa kok mengurangi tingkat emisinya sendiri tanpa bantuan Norwegia. Hal

ini tercatat dari data Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahwa pada tahun

2014 hingga sekarang tahun 2018 laju deforestasi Indonesia semakin dapat dikendalikan.

Dana hibah yang diberikan kepada Negara brazil, Peru, Kongo, dan Afrika sudah mencapai 95%.

hanya Indonesia saja yang saat ini masih dalam masa persiapan. Nah gtu, jadi ini yang menjadi

pertanyaan kita semua.

Hal tersebut dikarenakan karena Indoensia belum memiliki wadah atau lembaga resmi untuk

mengelola atau menampung dan menyalurkan kembali untuk programpengurangan deforestasi.

Baru tahun 2018 Badan layanan Umum (BLU), badan ini yang selama ini Norwegia tunggu-

tunggu. Sehingga dengan adanya badan ini maka penyaluran dana hibah akan sangat mudah.

Selain itu, ada juga permasalahan lain yang menghambat pendanaan untuk Indonesia yaitu MRV.

Roby : baik bu, balik lagi kepersoal awal tadi, dimana BP-REDD dialihfungsikan kepada KLHK,

bagaimana menurut ibu apakah pemerintah Norwegia memiliki rasa tidak percaya terhadap

konsistensi pemerintah Indonesia terkait penurunan emisi gas rumah kaca ?

Damayanti Rafananda: sejauh ini kerjasama Indonesia dan Norwegia baik-baik saja, jika ada

pertanyaan mengapa kok sampai sekrang ini pendanaan hibah Norwegia kepada Indonesia masih

belum keluar, ya itu karena tadi, Indonesia belum memiliki badan pengelola keuangan.

Betul, tugas-tugas BP-REDD itu sudah menajdi tugas KLHK semenjak tahun 2015, semua

sttuktur terkait REDD+ sudah menjadi tanggung jawab KLHK, salah satunya yaitu pengurusan

mitigasinya, ada yang mengurusi perhutanan social, dan juga penegakan hukum.

REDD juga sebenernya merupakan pemberdayaan masyarakat untuk hutan.

Roby : baik bu, barbicara mengenai penegakan hukum yang terjadi di kawasan hutan gambut

wilayah Indonesia ?

Damayanti Rafananda : BP-REDD belum memiliki aparat, itu hanya badan saja. Sehingga

kerjasama yang terjadi akan susah koordinasinya. Karena pada masa BP-REDD itu belum

terbentuk bagaimana penegakan hukumnya di daerah, bagaimana peran masyarakt sana. Hal

itukan belum ada. Jadi memang belum dipercaya oleh pemerintah Indonesia.

Tahun 2017 waktu parlemen Norwegia dating ke Indonesia berjumlah 19 orang. Mereka melihat

pada ketiga aspek yaitu mitigasi, penegakan hukum, dan perhutanan social.

Adapun hasil dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2018 yang

secara intensif telah dlakukan oleh pemerintah melalui KLHK, dimana dalam 4 tahun ini lebih

hamper 550 kasus dibawa kepengadilan baik melalui penegkan hukum pidana maupun perdata,

500 perusahaaan dikenakan sanksi administrative terkait pelanggarahn yang dilakukan, bahkan

ada yang dicabut izinnya.

Selain iu, hasil kerja penegakan hukum dalam memerangi kejahatan lingkungan hidup dan

kehutanan yang telah dilakukan KLHK. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa Negara hadir untuk

meningkatkan keamanan lingkungan dan kehutanan yang mengganggu rasa keadilan rakyat,

prekonomian Negara dan kesehatan masyarakat. Terdapat setidaknya 7 tipologi kejahatan

lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi prioritas pemerintah Jokowi, diantaranya:

1. kebakaran hutan dan lahan

2. penemaran lingkungan

3. Illegal loghing

4. Perembahan kawasan hutan untuk pertambangan dan perkebunan

5. Perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar

6. Perusakan lingkungan

7. Pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah berbahaya dan beracun

Roby : adakan pencapaian penegakan hukum di tahun 2015 hingga sekarang ini ?

Damayanti Rafananda: Tentu ada, karena pelaku kejahatan setiap tahunya pasti ada. Tergantung

pada tingkat seberapa parah mereka melakukan kerusakan hutan tersebut. Untuk saat ini kami

terbantu dengan kemajuan teknologi bernama sipong. Teknologi ini berfungsi sebagai pemantau

jarak jauh kita untuk melihat situasi perhutanan dan lahan gambut yang ada di kawasan

Indonesia.

Jika misalnya terjadi kebakran hutan, biasa terlihat dari sini dan kami langsung mengirim

pasukan untuk mengamankan lokasi tersebut.

Adapun capaian kejahatan di tahun 2015 sampai sekarang ini ialah pada kasus kebakaran hutan

dan lahan kaqmi telah melakukan 335 pengawasan izin dari 116 Perusahaan, 56 sanksi

Administrasi 115 teguran tertulis, dan 12 gugatan kejahatan kebaran hutan dan lahan.

Roby: apakah ada peran masyarakat dalam menangani kerusakan hutan Indonesia ?

Damayanti Rafananda: Masyarakat juga ikut aktif dalam mencegah dan menangani kebakaran

hutan di desa-desa tertentu seperti desa di wilayah Kalimantan, kami sebut masyarakat yang aktif

ini sebagai Tim Patroli Terpadu.

Tim patrol Terpadu ini kami kasih pelatihan bagaimana cara menangani kebaran hutan dan

mnguranginya, pelatihan seperti ini dilakukan dengan menarik anggaran dari skema REDD.

Meskipun hanya sebagian saja yah.

Jadi memang tingkat kebakaran hutan dari tahun-ketahun itu biasa kita katakan menurun

jumlahnya.

Roby: terkait penjegahan dengan melakukan patrol bu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Apa saja bentuk-bentuk penegakan hukum dilapangan ?

Damayanti Rafananda: jadi seperti ini, untuk kebakaran hutan. Yang menangani itu ada patrol

desa, didalamnya ada luran, TNI ,Polsek, dan maggala Aqni. Semua ini kami sebar dan dibentuk

di desa-desa. Termasuk diberikan beberapa dari jaringan masyarakatnya mengirimkan atau

melaporkan informasi.

Roby: bagaimana dengan masyarakat adat yang memang menurut mereka lebih tau dalam

mencegah dan menjaga hutan itu seperti apa salah satunya pada hutan kalimantan ?

Damayanti Rafananda: sebenarnya dari KLHK memiliki bagian kehutanan social yang berfungsi

untuk memberikan akses kemasyarakat untuk mengelola hutan di sekitar. Nah, dengan adanya

perhutana social ini, kita dapat memberikan bantuan dan mengakses hutan dan menjaga hutan

agar tidak menebang hutan.

Untuk penegakan hukum, kita perhatikan lahan yang sudah dimiliki. Misalnya ada lahan

perusahaan kita lihat apakah perusahan tersebut memiliki sarana untuk pemadaman hutan atau

tidak, terus harus memiliki SDM untuk memadamkan, dan harus ada SOP.

Roby: dari data yang KLHK miliki apakah karhutla sering terjadi karena pelanggaran swasta

atau secara tidak sengaja terbakar ?

Damayanti Rafananda: sejauh ini tidak ada kebaran hutan dengan istilah kecelakaan, kebanyakan

kebaran hutan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, selai itu jug ada masyarakat

yang melakukan pembakaran. Dalam UUD 32 tahun 2009 juga disebutkan bahwa masyarakat

diperbolehkan untuk membakar hutan. Hal ini juga sebenernya langkah unutk melindungi

masyarakat adat sekitar. Dimana masyarakat diperbolehkan untuk membuka lahan seluas dua

hektar dengan cara membakarnya.

Roby: jika dibandingkan terkait pemicu kebakaran hutan bu antara perusahaan dan masyarakat,

pihak mana yang lebih parah dalam hal ini ?

Damayanti Rafananda: sebenernya lebih ke perushaan.tapi di polda juga banyak, karena

masyarakat tidak bias mengatasi kebaran hutan yang mereka lakukan demi perluasan lahan

mereka.

Jadi sebetulnya pelaku kekahatan hutan itu ada tiga macam yaitu, Masyarakat, cukong, dan

perusahaan.

Untuk menangani hal ini kita lakukan edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana cara

memperlakukan hutan yang baik dan benar agar tidak terjadi kebakaran hutan,

Untuk cukong, dan perusahaan kita pertegas dengan memberikan hukuman agar tidak terjadi

lagi.

Roby: baik bu, terimakasih atas kesempatan waktunya untuk menjadi narasumber saya

Damayanti Rafananda: iya sama-sama, semoga sukses ya

Tabel Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan Berdasarkan

Penafsiran Cintra Satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2016.


Tabel Angka Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan per Provinsi Periode 2014.

Sumber: Diolah dari data Statistik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

PROVINSI

KALIMANTAN

TIMUR

KAWASAN HUTAN

HPK Jumlah APL

TOTAL

HUTAN TETAP Jumlah %

KSA-KPA HL HPT HP Jumlah

A. Hutan 1,411.6 2,769.6 4.681.7 2.596.2 11,459.1

102.0 11,561.1 1,561.8 13,122.9 67,3

Hutan Primer 1,198.4 2,143.7 2.157.3 364.5 5,863,9 5.2 5,869.1 273.1 6,142.2 31,5

Hutan Sekunder 211,8 625.5 2.521.0 1.811.6 5,169.9 94.2 5,264.1 1,225.4 6,489.5 33.3

Hutan tanaman 1,4 0.4 3.3 420.1 425.3 2.5 427.9 63.3 491.2 2.5

B. Non Hutan 293,1 78.7 364.2 1.481.1 2,217.1

77.7 2.294.7 4,087.2 6,381.9 32.7

TOTAL 1,704.7 2,848.2 5,045.9 4.077.3 13.676.1 179.7

13.855.8 5,009.0 19.504.8 100,

0

PPROVINSI

KALIMANTAN

TIMUR

KAWASAN HUTAN

HPK Jumlah APL TOTAL HUTAN TETAP

KSA-

KPA

HL HPT HP Jumlah

A. Hutan primer - - 77,2 546,3 623,5 - 623.5 1.862,2 2.485,8

B. Hutan Sekunder 466,0 259,2 2.048,9 13.642,1 16.398,2 1.517,2 17.915,4 77.228,9 95.144,3

C. Hutan lainnya - 103 0,0 -18.6533,0 -18.530,3 13,7 -18.516,6 4.276,2 -14.240,4

Total 466,0 361,9 2.126,1 -4.462,6 -1.508,6 1.530,9 22,3 83.367,4 83.389,7

Tabel Luas Kawasan Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur Luas (ha) Deforestasi

Tahun 2011 14.651.553 ha 96.935 ha

Tahun 2014-2015 13.855.833 ha 83.389 ha

Tahun 2016 13.722.444 ha -

Sumber: Diolah dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Tabel Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan Berdasarkan

Penafsiran Cintra Satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2016 .


PROVINSI

KALIMAN

TAN

BARAT

KAWASAN HUTAN

HPK Jumlah APL

TOTAL

HUTAN TETAP Jumlah % KSA-KPA HL HPT HP Jumlah

C. Hutan 1,148.5 1,786.0 1,360.1 752.3 5,046.9

59.3 5,106.2 476.9 5,583.1 38.3

Hutan

Primer 966.6 937.0 293.9 28.3 2,225.8

2.0 2,227.8 4.3 2,232.1 15.3

Hutan

Sekunder 182.0 848.9 1,066.1 665.8 2,762.8

57.3 2,820.1 468.5 3,288.6 22.6

Hutan

tanaman - - 0.1 58.2 58.3

- 58.3 4.0 62.4 0.4

D. Non

Hutan 281.6 524.9 772.3 1,375.1 2,953.8

138.6

3,092.5 5,897.3 8,989.7 61.7

TOTAL 1,430.1 2,310.9 2,132.4 2,127.4 8,000.7 197.9 8,198.7 6,374.1 14,572.8 100.0

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS...

Documents

Transcript of PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS...