Presentasi Petrus

5/8/2018 Presentasi Petrus - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/presentasi-petrus 1/19

PENGEMBANGAPENGEMBANGANN DAN PEMBERDAYAANDAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADAMASYARAKAT PADA

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBAKEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA

Bukittinggi, 09 Juni 2011



DASAR DASAR HUKUM HUKUM

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara.

Pasal 108 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat.

(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat .

Pasal 109Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 106

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaanmasyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan denganPemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat seternpat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnengajukan usulan program

kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikotasetempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.




Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 106 (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsungakibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yangberada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batasan administrasi

wilayah kecamatan/kabupaten.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat padaanggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 107 Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerjadan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya untuk mendapat persetujuan.




Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 108 Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikanlaporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam)bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri ESDM Tentang Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat (masih dalam proses penyelesaian Draft Permen).



TUJUAN TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.3. Menciptakan lapangan pekerjaan.

4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat

5. Pembangunan masyarakat secara berkelanjutan

6. Menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakat.

PRINSI PRINSIP P

Prinsip CD Sektor pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutandimana aspek sosial diimplementasikan dalam bentuk Pengembangan danPemberdayaan Masyarakat



RKAB

ProgramCommunity Development (CD)

Disetujui olehMenteri, Gubernur, Bupati/Walikota

KEWAJIBAN DAN PENGESAHAN:

Pemegang IUP / UPK Wajib MenyusunProgram Pengembangan danPemberdayaan Masyarakat.

Program ditentukan dan disusun oleh pemegang IUP/IUPK berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan

kebutuhan masyarakat yang telahdikonsultasikan kepada Pemerintah,Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Rencana Program PengembanganMasyarakat merupakan kesatuan dari Dokumen RKAB pemegang IUP/IUPK

dan disampaikan kepada Menteri,Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan.

PENYUSUNAN PENYUSUNAN PROGRAM PROGRAM



Masyarakat IUP dan/atau IUPK Pemer intah Daerah

MENTERI, GUBERNUR,BUPATI/WALIKOT A

Persetujuan

Pogram CD


ALUR PENYUSUNAN :



KOMPONEN PEMERINTAH :

1. Menteri 2. Gubernur 3. Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)

KOMPONEN IUP/IUPK :

- Seluruh perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK baik Kontrak Karya (KK)maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

KOMPONEN MASYARAKAT :

1. Individu

2. Keluarga3. Orsos / LSM Lokal/ Paguyuban4. Komunitas




TEKNIK PENYUSUNAN : Dialog & konsultasi

Musyawarah

Analisis terhadap kondisi masyarakat

Pemetaan, pemahaman & pengembangan partisipatif Pemanfaatan sumber daya lokal

Perencanaan aksi

Penguatan lembaga pada masayarakat sekitar tambang

Penguatan jaringan kerja

Evaluasi dan mengakomodasi partisipatif masyarakat


PARTISIPASI MASYARAKAT:

1. Pihak yang paling mengetahui dan memahami masalah, kebutuhan, potensi dan situasi fisik/ sosial.

2. Aspirasi masyarakat untuk mengusulkan suatu program serta menolak ataumenerima kehadiran suatu program kegiatan pengembangan masyarakat.

3. Hak atas jaminan kepastian bahwa aspirasi, pendapat dan kepentingannyamendapat perhatian dalam pengambilan keputusan.

4. Peran masyarakat diakui dan dijamin.




CAKUPAN PROGRAM :

1. Hubungan Masyarakat Keagamaan Sosial Budaya dan Olahraga

2. Pemberdayaan masyarakat Kesehatan Pendidikan Ekonomi

3. Pelayanan Masyarakat Bencana Alam Donasi

4. Pengembangan Infrastruktur Pembangunan / perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah, sarana

kesehatan, dll.



PEMBINAAN PEMBINAAN DAN DAN PENGAWASAN PENGAWASAN

PEMBINAAN :

Pembinaan kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan oleh Menteri,

Gubernur, Bupati /Walikota sesuai kewenangannya. Pembinaan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan

pelaksanaan program.

PENGAWASAN :

Pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Menteri,Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN PENGAWASAN :

Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah disetujui

Menjamin pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien

Meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme

RUANG LINGKUP PENGAWASAN :

Administrasi / tata laksana

Pengawasan Operasional



PEMBINAAN PEMBINAAN DAN DAN PENGAWASAN PENGAWASAN

RUANG LINGKUP PENGAWASAN :a) Administrasi / tata laksana :

1. Evaluasi rencana kerja pengembangan masyarakat 2. Evaluasi laporan pelaksanaan program3. Evaluasi kinerja kegiatan pengembangan masyarakat, mencakup

aspek : Pengelolaan keuangan Koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan program

Penyusunan dan penetapan rencana kerja program Penyusunan laporan kerja program

b) Pengawasan Operasional 1. Teknis pengelolaan program

Penelitian sosial dan perencanaan program Linkup implementasi program Partisipasi masyarakat

2. Keuangan Realisasi anggaran pelaksanaan program Realisasi anggaran operasional program Audit laporan keuangan

3. Pengelolaan program yg melibatkan institusi/lembaga lain

4. Pencapaian program



PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN

Pendanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dibiayai dari alokasi anggaran pada masing-masing IUP/IUPK setiap tahun.

Biaya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelola oleh pemegang IUP/IUPK

Alokasi biaya CD tidak dapat dimasukan sebagai Anggaran Pembangunandan Belanja Daerah (APDB).

Sisa Anggaran program pengembangan masyarakat yang tidak terealisasi pada tahun berjalan dimasukkan/dibawa kedalam anggrana tahun berikutnya



PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM

METODE PELAKSANAAN Program yang dilaksanakan adalah program yang telah disetujui Pelaksanaan Program pengembangan Masyarakat dilakukan

berdasarkan skala prioritas Pelaksanaan Program semaksimal mungkin mengikutkan masyarakat

sekitar tambang Program Pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan kemitraan

dan bimbingan dengan memanfaatkan potensi dan sumber lokal

Program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan permukiman, penataan sanitasi lingkungan, peningkatan sarana prasarana pelayanansosial dasar dan pengembangan infrastruktur lainnya dilakukan secaraterpadu dengan Pemda dan Masyarakat

Prioritas utama program pengembangan masyarakat adalah yangberkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat

PRIORITAS WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAM Wilayah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diprioritaskan

pada masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangandengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan atau kabupaten.



P PELAPORAN ELAPORAN

Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan laporan triwulan perkembangan program

pengembangan masyarakat dan dilaporkan kepada Menteri, Gubernur,Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Laporan Triwulan: dibahas dalam pertemuan laporan triwulan RKAB

Laporan Tahunan: dibahas dalam pertemuan laporan tahunan RKAB

Cakupan Laporan, antara lain :

1. Realisasi Kegiatan

2. Permasalahan yang dihadapi

3. Rencana Program Tahun Berikutnya



MONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASI MONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala :

Pra - monitoring (pemantauan sebelum program dilaksanakan)

On going ± monitoring (pemantauan ketika program dilaksanakan)

Post ± monitoring (pemantauan setelah program dilaksanakan)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh :

Pemerintah

Pemegang IUP/IUPK

Masyarakat

Monitoring dan evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut :

Realisasi kemajuan program

Memantau proses pelaksanaan program

Mengidentifikasi dampak pelaksanaan program

Mengidentifikasi respon masyarakat terhadap pelaksanaan program

Monitoring terhadap waktu pelaksanaan program

Mengevaluasi pencapaian sasaran program



DANA COMDEV PERUSAHAAN DANA COMDEV PERUSAHAAN

D

¡

CD P ¢ ¡

j £

l

¡ D

¡

CD P ¢ ¡

j £

l

¡ D

¡

CD P ¢ ¡

j £

l

¡

(µ ¤ ¤ ¤

) (µ ¤ ¤ ¤

) (µ ¤ ¤ ¤

) (µ ¤ ¤ ¤

) (µ ¤ ¤ ¤

) (µ ¤ ¤ ¤

)

¥ P

¦ A

§

¨ © I

¡ § $

,

¥ $

¥ ,

,

¤

¤

.¥

,

,

¤

,

¥ ,

¥ ,

¤

.¥

,

,

¤ ¤

,

,

,

¤

.¥

P ¦ A £ t i ¡ I ¡ § $ ,¤

$ ¥ ,¤

, ¤

.

¤

$ , ¥ , ¥

¤

, ¥ ,

¤

.¤ ¤

, ¥

¤

, ¥ ¥ , ,

¤

,

¤

.

P

¦ B

¢

£ C

©

l $ ¥ ,

¤

$

¥ ,

¥ ¥

¤

.

$ ,

¤

$

,

¤

.

%¥

,

,¤ ¤ ¤

$ ,

¥ ¥ .

¤ ¤

P ¦ K

lti P i

C ©

l $ , , ¥ , .¤ ¤

¤

. ¥ $ ,¤ ¤ ¤

,

¤

,

¤

¤

.¤ ¤

$ , , ,¤

¤

.¤ ¤

P ¦ Ki § ¢ ©

!

A" £ ¡ " $ , $ ¥ ,¤

,

¤

¤

. ,¤ ¤ ¤

,¤ ¤ ¤

,¤ ¤ ¤

¤

,

¤

. ,

¤ ¤

,¤ ¤ ¤

,¤ ¤ ¤

¥ , ¥ , , .

F

¢ ¢

#

© t I

¡ § $

,

¥ ¥ $

,

¥ ¥ ,

¥ .

¥ $

,

¥ $

,

¥ ,

¥ ¥ .

¥ $

,

$

,

¤

¥

¤ ¤

.

¥

P

¦ I

¡ © $

,

$

¥ ,

,

¥

¤

.

$ ,

$

¥ ,

¤

.

$ ,

,

¥ $

,

¥

¤

.

R

t

- R

t

¤

.

¤

. .

%

¤

¥

¤

N ©

N

P ¢ ¨ £ $

%

¡

¤ ¤

%

R

t

- R

t

%

¤ ¤

Note : Data tersebut diatas ber dasar kan RKABDar i masing-masing per usahaan



18

y Program Pengembangan Masyarakat, meliputi manajemen dampak sosial, ekonomi dan

lingkungan, pola kemitraan tiga sektor, melakukan program-program pengembangan dan

pembangunan berkelanjutan, melakukan pendekatan program, budaya dan agama, pengintegrasian kebijakan dan program yang berkaitan dengan komitmen-komitmen

sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan HAM ke dalam sistem sistem operasional

perusahaan, melakukan evaluasi/audit guna mengukur kinerja perusahaan dan menjadi acuan perbaikan.

y Program pengembangan masyarakat dirancang bersama-sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Pemegang IUP untuk mencapai pembangunan masyarakat yang

berkelanjutan.

PENUTUP



TERIMA KASIH TERIMA KASIH

Presentasi Petrus

Documents

Transcript of Presentasi Petrus