PENJELASAN TEKNIS PENAJAMAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT

ACTION PLAN)

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II

Tanggerang, 8 Agustus 2016

Disampaikan pada Acara :Pembekalan Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Neighborhod Upgrading and Shelter Project Phase II

Disampaikan Oleh :Bagus Ardian. ST. MT

CAKUPAN PRESENTASI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP

1. Penjelasan Umum Tentang Dokumen SIAP

2. Kebijakan Penajaman Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota

3. Menyandingkan Dokumen SIAP dan RP2KPKP

4. Strategi Penajaman Dokumen SIAP

PENJELASAN UMUM DOKUMEN SIAP

SUBSTANSI DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)

01

SIAP merupakan dokumen Perencanaan Terpadu di Tingkat Kota dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh yang berisikan Rumusan Strategis, Kebutuhan Program dan Investasi untuk mewujudkan Permukiman yang Bebas Kumuh.

Dokumen SIAP merupakan dokumen Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif), tidak hanya berisikan rencana kegiatan bersifat Fisik namun mencakup juga kegiatan Non Fisik Seperti Peningkatan Kapasitas/Pemberdayaan, Sosial dan Ekonomi (SEL).

DOKUMEN SIAP• Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan• Profil Permukiman Kumuh Perkotaan• Strategi Pencapaian Kota Bebas Kumuh• Program Peningkatan dan Pencegahan Kumuh Baru• Rencana Aksi Penanganan Kumuh Perkotaan

KEDUDUKAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)

02

ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)

03

CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) PADA WILAYAH

NUSP-2

04

Keterangan RMC West RMC Central RMC East

Proses 2 8 6

Uji Publik 4 - -

Pengesahan LCO - - -

352.85 Ha

224.05 Ha

92.46 Ha

63.55 Ha

381.98 Ha

58.87 Ha

41.43 Ha

200.74 Ha

1 Kt; 6 Kel

227.67 Ha

215.18 Ha

314.74 Ha

101.25 Ha

42.51 Ha

1 Kt; 15 Kel

1 Kt; 10 Kel

1 Kt; 9 Kel

146.12 Ha

530.05 Ha1 Kt; 20 Kel

1 Kt; 16 Kel

155.55 Ha

2 Kota; 24 Kel

1 Kt; 11 Kel

1 Kt; 9 Kel

2 Kab/Kt; 18 Kel

1 Kt; 11 Kel3 Kab/Kt; 25 Kel

1 Kt; 4 Kel

1 Kt; 5 Kel

PETA SEBARAN LOKASI KUMUH NUSP-2

TOTAL = 3,110.75 Ha

1 Kt; 12 Kel

1 Kt; 7 Kel

KEBIJAKAN PENAJAMAN PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA

KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN SIAP

(SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)

05

KOLABORASI merupakan Platform Program Penanganan Permukiman Kumuh, dimana sinergi antara stakeholder pembangunan (Pusat, Daerah, Swasta dan Masyarakat) dan sinergi pengganggaran menjadi penting dalam rangka pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh yang Optimal,

SIAP merupakan Dokumen Pedoman Rencana Penanganan (Peningkatan dan Pencegahan) Permukiman Kumuh Kota/Kab yang dilaksanakan secara Partisipatif, Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif),

Target Tahun 2016 Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kab Lokasi NUSP-2 sudah mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah (LCO), menjadi acuan Perencanaan yang mensinergikan semua potensi dalam rangka Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan,

Perlu memperkuat atau memberikan penajaman Dokumen SIAP sehingga memberikan pola perencanaan yang terarah, terintegrasi, efektif dan berkelanjutan,

Penajaman Dokumen SIAP diarahkan untuk memperdalam substansinya dengan tidak merubah kerangka dokumen SIAP, referensi penajaman kedalaman substansi dapat mengikuti dokumen RP2KPKP.

KERANGKA PIKIR STRATEGI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP

06

SIAP

ISUE STRATEGIS Permasalahan Permukiman

PROFIL PERMUKIMAN

KUMUH

SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN

KUMUH

KEBUTUHAN PROGRAM &

KEGIATAN

MEMORANDUM PROGRAM

CONSOLIDATION INVESTMEN PLAN

(NUSP)

DED KAWASAN PRIORITAS

Isue Strategis Pembangunan:- Visi, Misi dan Tujuan

Pembangunan- Sasaran Pembangunan- Infrastruktur, Sosial, Ekonomi

dan Kelembagaan- Strategi Pembangunan Kota- Produk Hukum (permukiman)

Permasalahan Permukiman:- Kelengkapan data Permukiman (peta)- Kelengkapan data Permasalahan

Permukiman (peta)- Produk Hukum (permukiman) sektoral

Profil Permukiman Kumuh:- Kelengkapan data

permukiman kumuh hasil SK Waklikota/Bupati

- Verifikasi dan Validasi data permukiman kumuh hasil NUAP, Baseline 100-0-100 dan pendataan sejenis

- Tipologi Permukiman dan Konstelasi Permukiman Kumuh

- Penetapan dan Identifikasi kelembagaan dalam proses penanganan permukiman kumuh

Skenario Penanganan Permukiman:- Konsep Strategi penanganan pemukiman

kumuh- Strategi dan Skenario Penanganan

permukiman kumuh- Roadmap Menuju Kota Bebas Kumuh- Program dan Kegiatan Komprehensif

Kebutuhan Program Peningkatan dan Pencegahan Kumuh Baru:- Inventarisasi Program Multi Sektor dan

Multi Kelembagaan

Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh- Rencana Program dan Investasi

penanganan Permukiman Kumuh

SANDINGAN DOKUMEN SIAP DAN RP2KPKP

07

KETERANGAN DOK SIAP DOK RP2KPKP

Pelaksana Konsultan Konsultan

Pengawalan LCO Pokja PKP

Durasi Penyusunan 6 Bulan 6 Bulan

Sumber data Base Line 100-0-100, SKS, Produk Hukum Permukiman

Base Line 100-0-100, SKS, Produk Hukum Permukiman

Tujuan Sebagai dokumen perencanaan penanganan kumuh

Sebagai dokumen perencanaan penanganan kumuh

Pola Penyusunan Partisipatif, teknokratik dan Buttom UP – Top Buttom

Partisipatif, teknokratik dan Buttom UP – Top Buttom

Isi Dokumen Pendahuluan, overview kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, profil kumuh, skenario penanganan, kebutuhan program peningkatan dan pencegahan kumuh baru, rencana aksi penanganan permukiman kumuh, DED Skala kawasan

Pendahuluan, Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, Gambaran Awal Profil Permukiman Kumuh Kota, Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Rencana Detail Konsep Design Kawasan Penanganan Prioritas.

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKP

08

HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP

09

“Secara pemenuhan kerangka sudah sebagian besar mengikuti pedoman, namun kedalaman

pembahasan dan rumusan belum tajam” Isu strategis dan permasalahan masih bersifat umum belum

memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan penyebab kumuh dan permasalahan dominan yang terjadi pada kawasan permukiman,

Belum ada rumusan kebijakan yang diusulkan berupa konsep dan pola penanganan permukiman kumuh,

Profil kumuh data belum lengkap dan valid Skenario penanganan dan road map dalam rangka Kota bebas Kumuh

belum ada, jika ada belum mengimplementasikan rumusan kebijakan secara makro kota,

Potensi kelembagaan dalam proses penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya terpetakan, sehingga dorongan percepatan penanganan kurang,

Program investasi masih sebatas pola memenuhi keiginan, belum terskenario dengan baik dengan pola segmenasi kawasan prioritas utama sebagai intervensi penanganan awal Program Penanganan Permukiman Kumuh

STRATEGI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

10

ISUE STRATEGIS PEMBANGUNAN

• INFRASTRUKTUR• SOSIAL• EKONOMI• KELEMBAGAAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

• OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

• MATRIX KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

• OVERVIEW KEBIJAKAN SEKTORAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

• MATRIX KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KUMUH

• RUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Infrastruktur:1. Masalah Utama Perkotaan (kumuh, kemiskinan, Kebencanaan)2. Kondisi Umum Perkotaan3. Pengembangan Wilayah4. Pemenuhan Kebutuhan DasarSosial:1. Masalah perkembangan penduduk berkaitan dengan hak dasar2. Kondisi sosial, pedidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan3. Pola hidup bersih dan sehat di permukimanEkonomi:1. Pendapatan daerah dan masyarakat2. Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah3. Pelayanan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi dan

penanggulangan kemiskinanKelembagaan:1. Kondisi kelembagaan dalam penanganan permukiman2. Pola hubungan atau kemitraan yang berkembang3. Potensi pengembangan kelembagaan

(produk hukum, visi misi, tujuan, strategi, rencana dan program kegiatan)

(produk hukum, visi misi, tujuan, strategi, rencana dan program kegiatan)

Rumusan Kebijakan:a. Rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi penanganan kumuh perkotaanb. Rekomendasi terhadap kebutuhan peraturan daerah penanganan permukiman kumuhc. Rekomendasi terhadap pemutakhiran atau penyusunan dokumen perencanaan teknis penanganan permukiman kumuh

CONTOH OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

11

CONTOH RUMUSAN HASIL OVERVIEWKEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

12

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

13

• Petetapan lokasi dan sebaran permukiman kumuh

• Verifikasi lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh

• Tipologi kawasan permukiman kumuh

• Korelasi antar permukiman kumuh

Sebaran Permukiman Kumuh

• Profil permukiman kumuh hasil verifikasi dan korelasi lokasi permukiman kumuh

• Profil permukiman kumuh sesuai format NUSP

Profil Permukiman Kumuh

• Identifikasi kelembagaan yang berperan dalam pembangunan dan penanganan permukiman kumuh

• Peran dan fungsi kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh

Profil Kelembagaan Dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh

PENETAPAN LOKASI DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

PROSES PENETAPAN LOKASIPermen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 15-24)

14

CONTOH KEGIATAN PENETAPAN LOKASI DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

15

1• Koordinasi melalui rembug warga di

masing-masing kelurahan, pembentukan tim yang terdiri atas tim pokjanis, tim konsultan, kelurahan, BKM & tokoh masyarakat

2• Verifikasi lokasi kumuh berdasarkan SK

dengan tim di masing-masing kelurahan, serta memetakan kembali lokasi kumuh

3• Survey Kampung Sendiri,

memverifikasi lokasi dan kondisi permukiman dan infrastruktur, sekaligus melakukan pemetaan kebutuhan penanganan pembangunan

4• Penyepakatan kawasan permukiman

kumuh hasil verifikasi yang diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara

5• Perumusan program penanganan

kawasan permukiman kumuh yang disepakati oleh masyarakat, kelurahan, bkm dan tim pokjanis

SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 :

Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha

Hasil Verifikasi: Luas Kawasan Kumuh adalah 359.53 Ha

CONTOH TEMATIK PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

16

CONTOH PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

KAWASAN LUAS (HA)

TINGKAT KUMUH TIPOLOGI PERMASALAHAN KAWASAN

A Kawasan Karangasem

13.24 SEDANG Kawasan kumuh padat perkotaan

Sosial : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku

hidup bersih dan sehat Ekonomi : Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah

dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan)

Fisik : Sanitasi resiko sedang Kepadatan bangunan tinggi Ketidakteraturan bangunan Tingginya jumlah RTLH Terdapat bangunan yang berada di atas saluran Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat

B Kawasan Sondakan

5.47 SEDANG Kawasan kumuh padat perkotaan

Kawasan kumuh bantaran sungai

Sosial : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku

hidup bersih dan sehat Ekonomi : Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah

dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan)

Fisik : Kawasan rawan genangan Sanitasi resiko tinggi RTLH Ketidakteraturan bangunan Tidak adanya pengelolaan limbah batik Kepadatan bangunan tinggi

C Kawasan Pajang

2.31 RINGAN Kumuh padat perkotaan

Sosial : Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku

hidup bersih dan sehat Ekonomi : Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah

dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan)

Fisik : Sanitasi resiko sedang RTLH Ketidakteraturan bangunan Kepadatan bangunan tinggi Tidak adanya pengelolaan persampahan dan air limbah

17

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAANTipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh Permen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 13-14)

18

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

19

Proses Verifikasi dan Validasi mengedepankan partisipasi (dari hasil NUAP dan Baseline 100-0-100) dan Peran Pemda sebagai Nahkoda

Kesamaan Tipologi Kawasan Kumuh

• Kesamaan Karakteristik• Permukiman yang diatur dalam

RTRW• Karakteristik Kumuh yang

disepakati dan ditetapkan pemda

Lokasi dengan jarak yang berdekatan

• Lokasi kumuh ditingkat lingkungan yang berdekatan

• Mempermudah penanganan masalah dengan sistem

Pembentuk Sistem atau Jaringan Infrastruktur

• Permasalahan infrastruktur yang membentuk suatu sistem jaringan

• Penanganan skala kawasan yang terpadu dan berkelanjutan

CONTOH PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

20

STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH

21

• Penilaian prioritas kawasan permukiman kumuh• Identifikasi faktor dominan penyebab kumuh• Potensi dan kendala dalam penanganan permukiman kumuh

Konsep strategi penanganan permukiman kumuh

• Skema penanganan pencapaian kota bebas kumuh2015-2019• Target penanganan pencapaian Kota bebas kumuh 2015-2019

Strategi penanganan dan skenario pencapaian Kota Bebas Kumuh

• Peta jalan yang menggambarkan Konsep dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh dalam Kerangka Pencapaian 100-0-100

Road Map Pencapaian Kota Bebas Kumuh

• Kebutuhan pogram dan kegiatan peningkatan kualitas penanganan permukiman kumuh

• Kebutuhan program dan kegiatan pencegahan penanganan permukiman kumuh

Program dan Kegiatan Komprehensif

CONTOH KONSEP DAN SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

22

KONSEP PENANGANAN:Pengurangan luasan kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas

FORMAT PENILAIAN KAWASAN PRIORITAS

23

SKEMA HASIL PENILAIAN KAWASAN PRIORITAS

24

CONTOH MATRIX STRATEGI DAN POLA PENANGANAN PERMUKIMAN

KUMUH

25

CONTOH SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

26

CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH

27

Kawasan Kumuh Legal (SLUM)

PEMUGARAN Perbaikan RTLH menjadi

layak huni Rehabilitasi

infrastruktur Preservasi &

pengendalian

Kawasan Kumuh Ilegal (SQUATTERS) PEREMAJAAN KAWASAN

Penataan kembali kawasan ex-relokasi sesuai dengan fungsinya

PERMUKIMAN KEMBALIRelokasi – Resettlement ke Rusunawa

PEREMAJAAN KAWASANPenataan kembali kawasanKonsolidasi Lahan

KAWASAN KUMUH KOTA SURAKARTA

PENCEGAHAN

PENANGANAN BANJIR KOTA

CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH

28

CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH

29

CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH

30

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU

31

• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program

eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan

PROGRAM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program

eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan

PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program

eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan

PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

• invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya)• menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program

eksisting• rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan

PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

CONTOH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU

32

CONTOH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU

STRATEGI PROGRAM PENANGANAN SUB PROGRAM LOKASI VOLUME

PERKIRAAN KEBUTUHAN

BIAYA (Rp)

SUMBER PENDANAAN PELAKSANA

RENCANA TAHUN PELAKSANAAN

2016 2017 2018 2019

1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Identifikasi sektor-sektor ekonomi strategis Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA - Stimulan peningkatan sektor ekonomi strategis Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD BAPPEDA/

DISPERINDAG/ DINAS KOPERASI

DAN UMKM

- Fasilitasi kredit mikro pembangunan ekonomi Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD - Fasilitasi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD

2 Penanganan banjir dan genangan dalam sistem kota dan lingkungan permukiman

Penanganan dan Pengendalian Banjir dan Genangan

- Penyusunan database drainase kota Kota Surakarta Ls 350.000.000,00 APBD DPU - Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase utama kota Kota Surakarta Ls 1.500.000.000.00 APBN BBWS - Mendorong pembangunan sumur resapan dan jaringan

biopori Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD DPU

3 Meningkatkan jumlah rumah layak huni

Peningkatan Rumah Layak Huni

- Penyusunan database RTLH Kota Surakarta Ls 350.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG/

BAPERMAS PB PA & KB

- Fasilitasi kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA

DINAS KOPERASI DAN UMKM /

LEMBAGA PERBANKAN

- Sosialisasi rumah sehat dan layak huni Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD DPU/ BAPERMAS PB PA & KB/

DINAS KESEHATAN

4 Meningkatkan akses terhadap infrastruktur

Program Pengembangan Infrastruktur

- Fasilitasi kredit mikro pembangunan infrastruktur kawasan Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA

DINAS KOPERASI DAN UMKM /

LEMBAGA PERBANKAN

5 Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal

Program Pengembangan Perumahan

- Pembangunan Rusunawa Kelurahan Semanggi 2 Unit Twin Block 8.000.000.000,00 APBN KEMENPUPR Kelurahan Kadipiro 1 Unit Twin Block 4.000.000.000,00

Kelurahan Mojosongo 1 Unit Twin Block 4.000.000.000,00 - Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian dan perlindungan

hukum Kota Surakarta Ls APBD BPN/ DINAS TATA

RUANG

- Pembentukan lembaga keuangan masyarakat non-bank dalam pembiayaan perumahan (koperasi, arisan)

Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD/ SWASTA

DINAS KOPERASI DAN UMKM /

LEMBAGA PERBANKAN

- Fasilitasi kredit pembiayaan rumah Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA

DINAS KOPERASI DAN UMKM /

LEMBAGA PERBANKAN

6 Peningkatan edukasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

- Penyusunan norma, standar dan kriteria pembangunan perumahan permukiman kota

Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA

- Penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG

- Pengawasan Pemanfaatan ruang Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG

33

RENCANA INVESTASI

34

• menjelaskan penyusunan memorandum program sudah berdasarkan kebutuhan penanganan, kolaborasi penanganan dan skenario program

• matrix memorandum pogram yang memuat kegiatan dan investasi untuk lingkungan, sosial, ekonomi dan peningkatan kapasitas

RENCANA PROGRAM / MEMORANDUM PROGRAM

• menjelaskan penyusunan rencana investasi yang akan dibiayai oleh NUSP berdasarkan memorandum program

• matrix rencana inventasi/rencana penganggaran program NUSP

RENCANA INVESTASI

RENCANA INVESTASI

35

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A.

1 Review rencana tata ruang kota Kota Tanjungbalai 155,889 60,529 Paket 1 NSPK 300 300 1 300

2 Penanganan Permukiman yang padat dan cenderung kumuh

a Program pemeliharaan lingkungan permukiman Kota Tanjungbalai Paket 6 Paket 500 3.000 6 3.000

b Program revitalisasi kawasan permukiman yang cenderung kumuh

Kota Tanjungbalai Paket 5 Kelurahan 1.000 5.000 2 2.000 3 3.000

c Program renovasi rumah yang tidak layak huni 7.842 Unit 20 156.840 7.842 156.840 1. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Datuk Bandar 97,45 2.078 unit 2. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Datuk Bandar Timur 109,62 576 unit 3. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Sei Tualang Raso 86,96 1.619 unit 4. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Teluk Nibung 98,33 2.026 unit 5. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Tanjung Balai Selatan 12,4 544 unit 6. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Tanjung Balai Utara 23,25 999 unit

3 Penataan terhadap permukiman padat di sempadan sungai

a Program pengendalian pembangunan permukiman di sempadan sungai

Kota Tanjungbalai Paket 1 Perda 300 300

b Program penataan permukiman di sempadan sungai 1.079 Unit 65 70.135 1.079 70.135

1. Pembangunan rumah deret tipe 45 Sirantau 30,56 370 Unit 2. Pembangunan rumah deret tipe 45 Beting Kuala Kapias 14,8 40 Unit 3. Pembangunan rumah deret tipe 45 Pantai Burung 8,97 492 Unit 4. Pembangunan rumah deret tipe 45 Kuala Silo Bestari 3,79 157 Unit 5. Pembangunan rumah deret tipe 45 Sejahtera 1,29 20 Unit

4 Pembangunan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

a Program pembangunan permukiman di kawasan yang belum terbangun

Selat Tanjung Medan, Sei Raja 2 Kawasan 5.000 10.000 2 10.000

c Program pembangunan twin block rumah susun Sei Raja 1.600 4 4 Unit 2.500 10.000 4 10.000 255.575 2.300 3.000 249.975 - - - - - -

2019 Vol. BiayaNO.

Vol. Biaya Total

TahunLuas

Wilayah terlayani

KOTA

Volume Total

3SUB-SEKTOR PERMUKIMAN

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Permukiman

KeteranganMASY. Instansi Pelak-sanaBiaya 2015Biay

a Vol.Biaya Vol. RUPIAH MURNI PINJAMAN

PROV. APBN SWASTA / KODE AKUN/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kws)

Estimasi OutcomeJml.

Penduduk terlayani

2016 2017 2018

Satuan

Output

Kebutuhan Penanganan Menyeluruh Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Jumlah Vol.

RENCANA INVESTASI

36

RENCANA INVESTASI

37

RENCANA INVESTASI

38

RENCANA INVESTASI

39

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA

40