PERTEMUAN/SESI 6: PENGHINDARAN PAJAK I

Direktorat Jenderal Pajak

PENGHINDARAN PAJAK 1POKOK-POKOK BAHASANPengertian Tax Avoidance dan Tax Evasion,Tax Planning,Anti Penghindaran Pajak dalam UU PPh dan aturan pelaksanaannya,Transfer Pricing,Thin Capitalization,Controlled Foreign Corporation,Treaty Abuse.2Tax Avoidance & Tax EvasionBlacks Laws Dictionary:the minimisation of ones tax liability by taking advantage of legally available tax planning opportunities.Pengecilan kewajiban pajak seseorang dengan mengambil keuntungan dari kesempatan perencanaan pajak yang tersedia secara legal Justice Reddy (Rohatgi, Basic International Taxation, 2007):the art of dodging tax without breaking the law Seni penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan hukum3Tax Avoidance & Tax EvasionSulit untuk menyediakan alat penguji yang objektif untuk menentukan adanya avoidance.Apabila tidak diatur, event/transaksi yang termasuk dalam pengertian tax avoidance dapat menimbulkan ketidakpastian.4Dimensi Tax Avoidance:Arbitrage: mengubah penghasilan menjadi bentuk penghasilan yang dikenakan pajak lebih rendah;Financing Transaction: menggunakan pengurang pajak untuk menurunkan cost of fund.Timing:Menunda saat pengakuan penghasilan,Membebankan biaya lebih awal,Menunda pembayaran pajak.Tax Avoidance & Tax Evasion5Bentuk-bentuk Tax Avoidance:Transfer pricingThin CapitalizationControlled Foreign Corporation (CFC)Improper use of Tax Treaty (treaty shopping)Tax Avoidance & Tax Evasion6Pengertian:Tax evasion consists of illegal means of reducing taxes and is a felony offense punishable by severe monetary fines and imprisonment. Penghindaran pajak terdiri dari kekayaan ilegal dengan pengurangan pajak dan pengelakan tindakan kejahatan yang dapat dihukum dengan denda moneter yang berat dan hukuman penjara.Contoh umum:Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,Tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya,Melaporkan biaya fiktif,Meminta pembebasan pajak yang tidak seharusnya,Tidak menyetorkan pajak yang seharusnya, Pergi meninggalkan negara dengan tunggakan pajak.

Tax Avoidance & Tax Evasion7Tax Avoidance & Tax EvasionSpectrum of compliance and non compliance:Pure Compliance: membayar pajak sesuai dengan maksud dari peraturan.Tax Mitigation: pengurangan pajak sesuai dengan maksud dari peraturan.Tax Avoidance: pengaturan (arrangement) yang menghasilkan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh peraturan/pembuat peraturan.Tax Evasion: fakta-fakta relevan tidak diungkapkan atau menyajikan informasi yang salah kepada otoritas pajak.8Tax PlanningTax Planning adalah bagian dari manajemen pajakManajemen pajak:Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dengan mengefisienkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba dan likuiditas yang diharapkan.Tujuan manajemen pajak:Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar (to comply), danMencapai efisiensi untuk mengoptimalkan laba dan likuiditas.

Full Compliance Minimizing TaxManajemen PajakTujuan: Optimasi Laba & Likuiditas,

Batasan:1. Peraturan yang berlaku2. Biaya untuk patuhTax PlanningBeban pajak lebih optimal, apabila:Penghasilan diperoleh entitas yang terkena pajak lebih rendah;Pembayaran pajak dapat ditunda ke masa yang akan datang (Tax Deferral);Penghasilan dihasilkan di negara yang mengenakan pajak lebih rendahPenghasilan dikenakan pajak dengan tarif preferensial.(Jones & Rhoades-Catanach, Principles of Taxation, 2008)

Tax Planning11Horizon Waktu Manajemen PajakTax PlanningTax ImplementationTax ControllingPersiapanTransaksiPelaksanaanTransaksiSPTTax AuditTax AvoidanceskpTax Objection

DisputeSettlementTax Appeal

Putusan:FINAL

Tax OfficeTax Planning12Aggressive Tax PlanningMenurut Australian Tax Office:Pengertian: tax planning that goes beyond the policy intent of the law and involves purposeful and deliberate approaches to avoid any type of tax. Perencanaan pajak yang melewati batas kebijakan hukum dan memiliki tujuan tertentu serta sengaja melakukan pendekatan untuk menghindari berbagai jenis pajakPersepsi dari otoritas pajak:It undermines the integrity of the revenue system and community confidence in the fairness and equity of that system. (Australian Taxation Office-ATO PS LA 2005/13)

13Aggressive Tax PlanningMenurut Canadian Revenue Agency:Pengertian: Aggressive tax planning arrangements often have some legal basis in a very technical sense, but they go beyond what Parliament intended when the law was passed. In general, aggressive tax planning arrangements are made for the primary purpose of avoiding the payment of the required taxes, and thus could be in violation of the law.

1415Melawan Penghindaran Pajak, Mengapa?Kontra:Tidak melanggar ketentuan yang berlaku,Sepanjang tidak diatur, itu sah-sah saja,Pajak adalah biaya, harus diminimalkan,Pendapat lainnya?

Pro:Tidak sesuai maksud pembuat Undang-Undang,Tidak adil,Mengurangi kepercayaan masyarakat kepada otoritas perpajakan,Mendistorsi alokasi sumber daya.

16Tidak sesuai maksud pembuat UUContoh:Pasal 18 ayat (1) UU PPh:Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Apa kiranya maksud pembuat UU?Untuk membatasi utang yang berlebihan? Berapa batasannya?Mencegah pembebanan biaya bunga dari utang yang tidak seharusnya/sewajarnya?Perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.17Tidak AdilPenghindaran pajak menggunakan skema yang rumit, memerlukan pengetahuan khusus, dan interdisipliner. Penghindaran pajak memerlukan biaya yang besar (fee for lawyer, trustee, consultant, and maintenance).Tidak semua WP sanggup membuat skema/transaksi yang rumit untuk melakukan penghindaran pajak. Contoh: pegawai, UKM, investor kecil.18Kepercayaan Masyarakat Jumlah pegawai (angkatan kerja di Indonesia): 102.049.857 (data tahun 2008) (sumber: www.nakertrans.go.id)

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (data tahun 2007):49.840.489 unit usaha (usaha besar: 4.527),tenaga kerja diserap: 91,8 juta (usaha besar: 2,52 juta),Sumber pertumbuhan ekonomi: 3,57% dari total 6,32%,Rata-rata kontribusi dalam PDB: 59,95% (2006-2007)(sumber: Berita Resmi Statistik No.28/05/Th XI, 30 Mei 2008)

19Penghindaran PajakPenghindaran pajak dalam segala bentuk harus dicegah oleh otoritas perpajakan melalui ketentuan domestik dan tax treaty.

Constraints:Honour among the thieves is stronger than the iron fist of the regulators20Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPhPasal 18 ayat (3b): WP yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang WP yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.2020IHTKetentuan Anti Stepping dalam UU PPhPenjelasan Pasal 18 ayat (3b):Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh WP yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan WP dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company).21ABCPQRSPC$Saham/AktivaDapat ditetapkan menjadiABCPQR$SPCSaham/Aktiva2121IHT22Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPhPasal 18 ayat (3c): Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia.222222IHT23Apabila Y Co. menjual kepemilikan (saham) di X Ltd. kepada PT Z (WPDN), secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh WPLN. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan WPDN oleh WPLN sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang PPh.Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPhPT ABCIndonesiaNegara A(Tax Haven)X Ltd (Intermediary)Pemegang 95% Saham PT ABCY Co.Pemilik 100% Saham X Ltd.Negara BPT Z$Legal FormalPT ABCIndonesiaNegara A(Tax Haven)X Ltd (Intermediary)Pemegang 95% Saham PT ABCY Co.Pemilik 100% Saham X Ltd.Negara BPT Z$Hasil Restrukturisasi berdasarkan Pasal 18 ayat (3c)2324TRANSFER PRICINGPengertian:Adalah wilayah dalam hukum pajak dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan istimewa atas pengalihan barang, jasa, dan harta tak berwujud telah sesuai dengan prinsip arms length. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)

Prinsip arms length:Prinsip yang mensyaratkan pihak-pihak yang berhubungan istimewa menentukan harga yang sama, royalti dan imbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transaction) dengan harga, royalti, atau imbalan lain dalam transaksi yang tidak terkendali (uncontrolled transaction) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable circumstances).(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)Pasal 18 ayat (3) UU PPh:Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaplus, atau metode lainnya.TRANSFER PRICINGBila A dan B berhubungan istimewa, maka transfer price antara A dan B akan menentukan dimana Global Profit ($10) akan diletakkan?Membeli Bahan BakuDari pihak ke-3: $5ATransfer Price?Penjualan kepadaPihak ke-3:$15Entitas di Negara XBEntitas di Negara YTRANSFER PRICING26TRANSFER PRICINGApakah harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berafiliasi wajar (arms length)?Analisis atas Fungsi, Aset, dan Resiko (FAR Analysis) dan Comparability AnalysisMetode untuk menentukan harga transfer yang wajar:Traditional Methods: Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price (RP), Cost Plus (CP)Transactional Net MarginProfit Split27Comparable Uncontrolled Price (CUP)

ControlledTransactionUncontrolledTransactionProducerProducerWholesalerWholesalerTRANSFER PRICING28TRANSFER PRICINGMetoda CUP

A corp (negara X) memproduksi barang dg harga 110 dan menjual ke B Corp (perusahaan independen) dg harga 160

A corp juga menjual produk yg sama ke perusahaan afiliasi C Corp (negara Y dg pajak yg rendah) seharga 150. C corp menjual ke konsumen akhir seharga 180

Laba pasar yg wajar A corp adalah 50 (160-110) dan C Corp senilai 20 (180-160)29TRANSFER PRICINGResale Price Method

SupplierResellerPihak KetigaTransferPriceArmsLengthPriceHarga jual kepada pihak ketiga: $ 100Resale Price Margin: 20%Arms Length Price: $ 100 ($100 x 20%): $ 80

Cek Resale Price Margin = ($ 100 - $ 80) / $ 100 = 20%Ditentukan dari perusahaan sejenis30TRANSFER PRICINGMetoda Resale Price

Asumsi (i) C Corp hanya melakukan penjualan kpd pembeli independen atas produk yg diperoleh dari A Corp, (ii) atas produk yg diperoleh dari A Corp tsb C Corp memperoleh laba kotor sebesar 10%Maka penentuan harga pasar yg wajar sbb penjualan yg dilakukan A Corp adalah 162 (180- (180x10%) sehingga laba A Corp adalah 52 (162-110) dan laba C Corp adalah 18 (180-162)31Cost Plus Method

ResellerResellerCost at Arms LengthTransferPriceManufacturing Cost: $ 100Cost Plus Mark-Up: 10%Arms Length Price: $ 100 + ($100 x 10%): $ 110

Cek Cost Plus Mark-Up = ($ 110 - $ 100) / $ 100 = 10%Ditentukan dari perusahaan sejenisTRANSFER PRICING32TRANSFER PRICINGMetoda Cost Plus

A corp menjual produk ke C Corp tanpa merek dan label dg kondisi semua produk dijual ke C Corp, tidak ada data harga pembanding dari perusahaan sejenis, margin laba perusahaaan sejenis yg tdk mempunyai hub istimewa 40%

Maka harga pasar yg wajar untuk penjualan produk A Corp adalah 154 (110 +40% x110) sehingga laba pasar yg wajar untuk A Corp adalah 44 (154-110) dan C Corp adalah 26 (180-154)33TRANSFER PRICINGTransactional Net MarginContoh: PT A, PT B, dan PT C tidak berhubungan istimewaOperating Profit PT C akan diuji dengan memakai profit margin PT A dan PT B.Misalnya: profit margin PT A: 20 %, PT B: 30% dan penjualan PT C adalah $ 100 jutaMaka:Apabila operating profit PT C antara $20 juta s.d. $30 juta, maka profit PT C dianggap wajar.34TRANSFER PRICINGProfit Split MethodContoh: A dan B perusahaan terintegrasi dalam industri farmasi. A bergerak di usaha manufaktur dan B menjual produk farmasi yang dihasilkan A dengan melakukan repackaging dan marketing.A tidak menjual produknya kepada pihak ketiga dan tidak ada harga pembanding untuk produk A dan B. Cost: A = 300 dan B = 100Hasil penjualan B kepada pihak ketiga = 600Laba kelompok usaha = 200 [ 600 (300 + 100)]Kontribusi laba A pada kelompok usaha = 75% dan kontribusi laba B = 25%Berdasarkan Profit Split Method:Profit A = 75% X 200 = 150Profit B = 25% X 200 = 503536THIN CAPITALIZATIONPengertian:Suatu perusahaan disebut thinly capitalized apabila terdapat perbandingan yang tinggi antara modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital). Kriteria yang umumnya diterapkan untuk menyebut suatu perusahaan sebagai thinly capitalized adalah rasio capital gear, leverage, atau DER.

(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)THIN CAPITALIZATIONPasal 18 ayat (1) UU PPh:Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undangundang ini.

Pasal 18 ayat (3) UU PPh:Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaplus, atau metode lainnya.

38THIN CAPITALIZATIONOpsi I: Investasi dalam bentuk ekuitas $1 juta

Opsi II: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu dan dalam bentuk pinjaman $900 ribuOpsi III: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu, menjamin pinjaman bank $900 ribu.

INVESTORPERUSAHAANBANKDepositPinjaman383839CONTROLLED FOREIGN COMPANYPengertian:CFC Rules adalah ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkendali yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak.(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)40Sebelum ada CFC Setelah ada CFCPT ABCIndonesiaLNIncome: $Income: RpPT ABCIndonesiaLow-taxjurisdictionIncome: $Income

RpCFCPenyertaanLNDividen?WPDN mendirikan CFC di low-tax jurisdiction,Income dari LN dialihkan ke CFC,WPDN tidak meminta haknya atas laba bersih CFC untuk menunda pajak.Income dari DN dan LN dikenakan pajak di Indonesia sekaligus melalui SPT yang disampaikan PT ABC.PT ABC bermaksud menunda pajak atas Income dari LN di Indonesia.123CONTROLLED FOREIGN COMPANYDirektorat Peraturan Perpajakan II, Subdit PKPI4040IHTCONTROLLED FOREIGN COMPANYPasal 18 ayat (2) UU PPh:Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atausecara bersamasama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Peraturan pelaksanaan: PMK No.256/PMK.03/200842PMK-256/PMK.03/2008APABILA:WPDN mempunyai perusahaan di LN yang tidak terdaftar pada bursa efek di LN, WPDN memiliki penyertaan modal minimal 50%, sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lain, dan Penghasilan dividen dari CFC < [laba bersih CFC X % penyertaan pada CFC],

MAKA:Saat pengakuan dividen ditetapkan pada bulan ke-4 setelah batas waktu penyampaian SPT perusahaan di LN berakhir atau pada bulan ke-7 setelah tahun pajak perusahan di LN berakhir.Besarnya dividen adalah laba bersih CFC dikalikan besarnya kepemilikan pada CFC.4242IHT43TREATY ABUSE (TREATY SHOPPING)Pengertian:Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang tidak tersedia secara langsung. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)44TREATY ABUSE (TREATY SHOPPING)

BELANDAINDONESIATn. Budiman

Investasi EkuitasPerusahaan Belanda

PT XYZ

Pinjaman

BungaPPh: 0%/10% menurutP3B RI-BelandaPinjaman, sebesarpenghasilan bunga

4445Pencegahan Penghindaran PajakUU PPh dan Peraturan Pelaksanaannya (Domestic Laws):Objek Pajak menerapkan pengertian penghasilan ekonomis yang luas dan penerapan worldwide income, sedangkan biaya sebagai pengurang terbatas untuk biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha (3M),Anti Thin Cap.: PMK tentang DER sedang disusun,Anti CFC Rules: Pasal 18 ayat (2) dan aturan pelaksanaannya PMK-256/PMK.03/2008,Anti Stepping Rules: Pasal 18 ayat (3b) dan (3c),Anti Treaty Abuse: Pasal 35 UU PPh jo. Pasal 24 (R)PP tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh Tahun Berjalan yang memuat Anti Treaty Abuse (didahului dng Per-62/PJ/2009).4546Pencegahan Penghindaran PajakKetentuan dalam P3B:Anti Treaty Abuse: frase beneficial owner (terdapat dalam semua P3B RI, kecuali dengan Saudi Arabia), frase purposive reason (P3B RI-UK), Pasal mengenai Limitation on Benefit (P3B RI-US),Exchange of Information (EOI): terdapat dalam semua P3B RI, kecuali P3B RI-Arab Saudi.46US ParentPT ABC di IndonesiaSkenario 1:Pembiayaan Ekuitas $ 5000Skenario 2:Pembiayaan Hutang $ 5000@ 10% interestInvestasi $ 5000Expected Return 5%Asumsi: Withholding tax-bunga: 10%Withholding tax-dividend: 5%Tarif PPh di Indonesia: 30%Laba sblm bunga & pajak: $ 500

Diminta:Hitung beban pajak dan Return on investment msg2 skenarioKASUS THIN CAP.47Debt FinancingEquity FinancingPenghasilan sebelum pembayaran bunga/dividen500500Biaya Bunga (10%x 5000)500

Penghasilan kena pajakPajakNihil500PPh (30 %)Laba BersihNihilNihil150350Beban Pajak: Bunga (10%) Dividen (5%))5017.5Total beban pajak50167.5KASUS THIN CAP.48S E L E S A I

49