PENGARUH REFORMA AGRARIA DUNIA TERHADAP …library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal...

26

PENGARUH REFORMA AGRARIA DUNIA

TERHADAP REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

Devi Kantini Rolaswati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta

Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165

Abstract

There are some problems in the kit is a defense that the development

paradigm of behavior that is not consistent with most of the people of Indonesia of

differences in behavior and interest in the land, is also a problem with conflict of

interest rules that are clear, concise, and contradictory. Therefore agrarian reform as

the only way for solving the problems of land

Key Words : Reforma, Agraria, World

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta

27

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di awal abad dua puluh satu

ini, perbincangan mengenai penataan

struktur agraria atau lebih dikenal dengan

istilah agrarian reform/reforma

agraria/pemba-ruan agraria, muncul

kembali ke permukaan.

Berbagai studi mengenainya,

bahkan sudah pula menjadi agenda dari

berbagai badan internasional, negara

maupun berbagai organisasi gerakan

sosial pedesaan di Asia, Afrika dan

Amerika Latin.Lantas bagaimana dengan

Indonesia? Sebagai negara yang pernah

melakukan “aborsi” agenda reforma

agraria pada pertengahan tahun 1960-an,

kali ini Indonesia tidak mau ketinggalan

kereta dalam membincangkan hal ini.

Pada masa rezim politik SBY-JK

sekarang, melalui Kepala Pusat Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia

(BPN-RI) menggulirkan Program

Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Suatu program resmi dari pemerintah

yang ingin menata ulang struktur

penguasaan sumber-sumber agraria demi

kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Kegiatan pembangunan secara

ideal dilaksanakan guna mencapai suatu

masyarakat adil, makmur, dan merata.

Bagi sebagian rakyat bukan soal siapa

yang berkuasa siapa yang memerintah

dan siapa yang diperintah, tetapi yang

penting adalah bagaimana proses atau

usaha untuk mencapai kemakmuran

dijalankan sesuai cinta rasa keadilan

rakyat dan jelmaan dari cita-cita dan

tujuan nasional.1

Untuk terwujudnya masyarakat yang adil

dan sejahtera di suatu negara haruslah

memperhatikan beberapa hal pokok yaitu

sumber daya manusia sebagai

anggota masyarakat yang akan

mengelola sumber daya alam (bumi,

air, ruang angkasa dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya yang

disebut agrarian dalam arti luas serta

hubungan manusia dengan sumber-

sumber daya alam termasuk

didalamnya mewujudkan keadilan

dalam mendapatkan kesempatan

memperoleh manfaat dari agrarian

tersebut.

Sumber daya manusia disuatu

negara umumnya sebanding dengan

kemajuan negara tersebut, apa[agi

ditunjang oleh sumber-sumber daya

alam yang dimiliki oleh negara itu yang

didistribusikan secara adil dan merata.

Sebaliknya ketiga factor

tersebut justru akan menimbulkan

masalah bila pemerataan pemilikan dan

penguasaannya tidak diperhatikan dan

tujukan untuk kesejahteraan rakyat.

2

1. Bonnei Setiawan, 1997, Reformasi Agraria, Perubahan Politik, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan lembaga Penerbit FEUI, Jakarta. Hal 3

2. A.P.Perlindungan, 1980, Komentar Atas

Undang-Undang Pokok Agraria, alumni Bandung. Hal 27


http://www.syarikat.org/article/reformasi-agraria-indonesia#_ftn3�




28

Dari berbagai zaman dan

penga-laman sejarah dunia ,ternyata

ketidakseimbangan pemilikan tanah

(agrarian) yang paling banyak menim-

bulkan masalah dan penyengsaraan

rakyat.

Sebaliknya indikasi sejahtera

tidaknya rakyat si suatu negara

ditentukan

oleh adanya pemerataan

pemilikan dan penguasaan agrarian

negara tersebut.

Istilah pembaruan agrarian

merupakan terjemahan dari agrarian

reform (reforma agrarian), yang dalam

pengertian terbatas dikenal sebagai

landreform, dimana salah satu

programnya yang banyak dikenal

adalah dalam hal redistribusi

(pembagian) tanah.3

Tanah memiliki hubungan yang

abadi dengan manusia. Pengaturan

tentang penguasaan pemilikan tanah

telah disadari dan sejak berabat-abat

lamanya oleh negara-negara didunia.

Perombakan dan pembaharuan struktur

keagrarian terutama

tanah dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat

terutama rakyat tani yang semula tidak

memiliki lahan olahan/garapan untuk

memiliki tanah. Oleh A.P Parlindungan

4 dikatakan bahwa negara yang ingin

maju harus mengadakan land reform.

Hampir semua negara di dunia

pernah melakukan reforma agraria.

Tong-gak pertama reform agraria

dimulai dari Yunani Kuno, Romawi

Kuno, Inggris, Preancis, hingga Rusia.

Pada masa itu kaum bangsawan dengan

fasilitas yang dimilikinya pada

umumnya menguasai lahan-lahan

pertanian yang luas. Untuk mencegah

pemberontakan rakyat terutama petani-

petani yang tidak mempunyai lahan

atau mempunyai lahan tetapi sempit

maka kaisar mengeluarkan titah tentang

pembagian

kembali lahan-lahan pertanian

kepada petani. Dalam

perkembangannya reforma agraria

mengalami perkem-bangan dan

perubahan dimana ada negara yang

berhasil dan membawa perubahan

dalam perkembangan pembangunan

dalam negaranya namun ada pula yang

gagal. Oleh Walinsky dikatakan

reforma agraria sebagai masalah yang

belum selesai.

5

3. Gunawan Wiradi, 2000, Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, LaperaPustaka Utama, Yogyakarta. Hal 36

4. Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta. Hal 123

5. Ibid

6. Ibid

7. ibid


29

Terhadap pendistribusian tanah

atau program landreform dalam seja-

rahnya pertama kali dipopulerkan oleh

Amerika Serikat di Jepang, Korea

Selatan dan Taiwan. Ini kemudian

berkembang ke negara lain di Asia,

Amerika Latin maupun Afrika terutama

dalam dekade 1950-an dan 1960-an.

Dilaksanakannya konferensi Dunia

mengenal Reformasi Agraria dan

pembangunan pedesaan (World

conference on Agrarian Reform and

Rural developent) yang

diselenggarakan oleh FAO (Food and

Agriculture Organisation) PBB di

Roma pada bulan Juli 1979 merupakan

tonggak yang penting dalam sejarah

perjuangan yang panjang untuk

melawan kemiskinan dan kelaparan.

Konferensi ini berhasil meru-

muskan deklarasi prinsip-prinsip dan

program kegiatan (decleration of

principles and Programme of Action)

yang dikenal dengan piagam petani (the

Peasants’ charter). Secara umum

deklarasi ini mengakui bahwa masalah

kemiskinan dan kelaparan merupakan

masalah dunia dan karenanya

ditekankan bahwa program reforma

agraria dan pembangunan pedesaan

haruslah dilaksanakan secara serentak

meliputi tiga bidang di tiga tingkat yang

saling berkaitan yaitu ditingkat desa,

mengikutsertakan lembaga pedesaan,

ditingkat nasional, mendorong

terlaksananya prinsip-prinsip tata

ekonomi Internasional baru.

Indonesia merupakan salah satu

peserta dari konfrensi dunia itu

melakukan pembaruan dibidang

keagrariaan pada periode 1960-an

sebagai perwujudan dari Pasal 33 ayat

(3) UUD 1945, dengan keluarnya

Undang-Undang No. 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (disingkat UUPA) pada tanggal

24 September 1960, yang selanjutnya

diikuti dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – undang (perpu) No. 1 tahun

1960 tentang Luas batas Maksimum

dan Minimum Pemilikan Tanah, pada

tanggal 24 Desember 1960. Perpu ini

kemudian disahkan menjadi Undang-

Undang Nomor. 1 tahun 1961 tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-undang ini lebih dikenal

dengan Undang-Undang Landreform.

Untuk aturan pelaksanaannya

dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)

No. 224 Tahun 1961 tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian Ganti Kerugian.

Bila di Jepang, Taiwan dan

Korea Selatan bila dikatak berhasil

dalam program pembaruan agraria yang

dilaksanakan terutama landreform dan

menjadi contoh bagi negara-negara lain

terutama di Asia, maka Indonesia

setelah 32 tahun berlakunya UUPA,


30

program landreform yang dilaksanakan

belum menampakkan hasil bahkan pada

pergantian pemerintahan dari Soekarno

(masa Orde Baru) program landreform

ini terpinggirkan posisinya dalam

kebijakan pembangunan nasional.

Pergantian dari Orde Baru ke reformasi

ternyata tidak mengubah wajah dari

pelaksanaan program landreform

walaupun pemerintah baru reformasi

mulai berupaya menggiatkan kembali

program landreform ini seperti dengan

dikeluarkannya Keputusan Presiden

(Keppres) No. 48 Tahun 1999 tentang

Tim

Pengkajian Kebijaksanaan dan

Peraturan Perundang-undangan Dalam

Rangka pelaksanaan landreform.

Namun sampai sekarang belum nampak

hasil dari tim yang dibentuk tersebut.

Hal ini menunjukkan kekurang seriusan

pemerintah untuk melaksanakan

program landreform, padahal program

landreform berhasil tidaknya

dilaksanakan sangat tergantung pada

kemauan politik pemerintah.

Kebijakan pembangunan yang

beriorientasi memacu pertumbuhan

ekonomi dalam negeri dengan

mengundang investor (dalam negeri

maupun asing) untuk menanamkan

modalnya merupakan salah satu

penyebab terhambatnya program

landreform sebab telah menempatkan

tanah sebagai asset yang bernilai

ekonomi sangat tinggi, akibat yang

dapat dilihat di masyarakat tani tak

bertanah semakin termarginalkan,

jumlah tani penggarap semakin banyak,

bahkan pemgambilalihan tanah rakyat

dengan alasan untuk pembangunan

tidak disertai dangtan pembagian ganti

kerugian yang layak.

Terlalu banyak kasus

pertanahan yang muncul, yang untuk

dapat disebutkan satu persatu. Sudah

terlalu banyak rakyat yang kehilangan

tanah untuk pembangunan negeri ini,

namun mereka tidak dapat ikut

menikmati hasil dari pembangunan ini.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar

belakang di atas,maka yang menjadi

pokok permasalahan dalam penulisan

ini adalah :

“Bagaimanakah pengaruh

reforma agrarian dunia terhadap

reforma agrarian yang terjadi di

Indonesia ?”

Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi tugas terstruktur

dari mata kuliah Hukum Agraria

semester 2 Magister Kenotariatan

Universitas Jayabaya.

2. Untuk mengetahui dampak

positive pengaruh reforma

agrarian dunia terhadap reforma

agrarian di Indonesia sehingga


31

menghasilkan suatu penyelesaian

masalah masalah agrarian yang

selama ini menjadi persoalan.

PEMBAHASAN

Pengertian Reforma Agraria

Secara etimologis, kata

agrarian berasal dari kata bahasa Latin

ager yang artinya sebidang tanah

(bahasa Inggris acre). Kata bahasa

Latin aggrarius meliputi arti : yang ada

hubungannya dengan tanah ;

pembagian atas tanah terutama tanah-

tanah umum; bersifat rural. Sedangkan

kata reform sudah jelas menunjuk

kepada “perombakan”, mengubah dan

menyusun/ membentuk kembali sesuatu

untuk menuju perbaikan.

Dengan demikian, hakikat

makna reforma agrarian adalah : “

penataan kembali (pembaruan) struktur

pemilikan, penguasaan dan

penggunaan tanah/wilayah, demi

kepentingan petani kecil,penyakap,

buruh tani tak bertuan.”

Ada yang mengatakan

”Reforma Agraria” berasal dari bahasa

Spanyol, yang berarti Pembaharuan

Agraria yaitu Upaya melakukan

perombakan struktur tanah agraria

dengan cara menghapuskan

kepemilikan monopoli atas tanah dan

sumber-sumber agraria serta

mendistribusikan tanah dan sumber-

sumber agraria lainya kepada petani

penggarap, baik laki-laki maupun

perempuan.

Sejarah perkembangan Reforma

Agraria

Tonggak sejarah reforma

agraria dunia dimulai dari :

1. Yunani Kuno

Pada masa pemerintahan Solon (sekitar

tahun 549 SM) berusaha dilakukan

reforma agraria dengan dikeluarkannya

undang-undang agraria (Seisachtheia).

UU ini dikeluarkan karena menghadapi

kemungkinan terjadinya

pemberontakan hektemor dimana tujuan

UU6 ini adalah membebaskan para

“hektemor” dari hutang, dan sekaligus

membebaskannya dari status mereka

sebagai budak dibidang pertanian.

Hektemor yaitu petani miskin yang

menjadi penyakap atau penggarap pada

tanah gadaian atau bekas tanahnya

sendiri yang telah digadaikan pada

orang kaya. Namun ternyata

pendapatan para hektemor ini tidak

mampu menebus kembali tanahnya

ataupun mengembalikan hutangnya

sehingga hektemor ini menjadi

semacam “budak” bagi sipemegang

gadai (petani kaya, pemilik uang).

Usaha Solon kemudian dilanjutkan oleh

Pisistratus yang melakukan reforma

agrarian melalui program redistribusi


32

land to the tiller dan land to the

landless. Petani kecilpun diberi fasilitas

perkreditan.

2. Romawi Kuno7

Reforma agrarianyang dilakukan di

Roma juga untuk mencegah terjadinya

pemberontakan namun tujuannya

adalah mengangkat rakyat kecil, dengan

cara melakukan redistribusi tanah-tanah

milik umum. Tiberius Gracchus

(anggota DPR

tahun 134 SM) berhasil menggolkan

UU Agraria (Iex agrarian) yang intinya

berupa penetapan batas maksimum

penguasaan tanah. Tanah kelebihan

(yaitu kelebihan dari batas maksimum)

harus diserahkan kepada negara

(dengan ganti rugi) dan kemudian

dibagikan kembali kepada petani kecil

ataupun tunakisma.

3. “Enclosure Movement” di Inggris8

Enclosure movement adalah suatu

proses pengkaplingan tanah-tanah

pertanian dan padang pengembalaan

yang semula merupakan tanah yang

dapat disewakan oleh umum, menjadi

tanah-tanah individu. Hal ini dilakukan

terutama oleh para tuan tanah yang

karena tekanan pasar mengalihkan

usahanya dari pertanian kepeternakan

sehingga memerlukan tanah-tanah

peternakan sendiri-sendiri.

4. Revolusi Perancis

Ini merupakan gerakan reforma agraria

besar-besaran yang terjadi pertama kali

pada jaman modern yang bersamaan

dengan terjadinya Revolusi Perancis

(1789). Sistem penguasaan tanah feodal

dihancurkan. Tanahnya dibagikan

kepada petani dan petani budak

dibebaskan. Kesan abadi yang

ditinggalkan oleh Revolusi Perancis

dalam hal reforma agraria adalah dua

hal yang menjadi tujuan pembaharuan,

yaitu :

a. membebaskan petani dari ikatan

“tuan-budak” (serfdom) dari system

feodal,

b. melembagakan usaha tani keluarga

yang kecil-kecil sebagai satuan

pertanian yang dianggap ideal.

9

Gagasan ideal reforma agraria

di Perancis ini membawa pengaruh luas

keseluruhan Eropa terutama Eropa

Barat dan Utara. Tahun 1870 Jhon

Stuart Mill membentuk Land Terune

Reform Association yang banyak

mendorong dilakukannya pembaharuan

di Inggris dimana feodalisme

digantikan dengan sistem penyakapan

(tenancy). Bulgaria merupakan contoh

negara yang telah lebih dahulu

melakukan pembaharuan agraria sekitar

seratus tahun yang lalu (1880-an) yaitu

pembaruan yang komprehensif, bukan

saja redistributive landreform, tetapi

mencakup pula secara terpadu program-

program penunjangnya seperti koperasi

kredit, tabungan terpusat untuk

kepentingan pengolahan, pabrik


33

kalengan dan juga pembinaan usaha

tani intensif.

5. Rusia

Sekitar tahun 1906- 1911 lahir

pembaharuan yang dikenal dengan

Stollpin Reforms, intinya petani

dibebaskan dari komune-komune dan

menjadi pemilik tanah secara bebas,

sehingga terjadi kesenjangan yang

tajam antara petani kaya (kulak) dan

para tunakisma. Berhasilnya kaum

komunis merebut kekuasaan di Rusia

melalui Revolusi tahun 1917 telah

memberikan ciri radikal pada reforma

agraria Uni Soviet, yaitu :

a. hak

pemilikan tanah pribadi

dihapuskan;

b. penyak

apan atau “tenacy” (sewa, bagi

hasil, gadai dan sebagainya)

dilarang;

c. pengua

saan tanah absentee dilarang;

d. hak

garap dan luas hak garapan

ditentukan atas dasar kriterium

seluas tanah seorang petani telah

benar-benar menggarap tanah itu;

e. mengg

unakan buruh upahan dilarang.

6. The Peasants’ Charter (Piagam

Petani)

Pasca Perang Dunia II dibawah

pengawasan tentara sekutu reforma

agrarian dilancarkan di Jepang, Korea

Selatan dan Taiwan. Kemudian

berkembang keberbagai negara baik di

Asia, Afrika, Amerika Latin terutama

dalam decade 1950-an dan 1960-an.

Setiap negara memiliki ciri khas sendiri

dalam melakukan reforma agraria. Pada

bulan juli di Roma oleh FAO PBB

diselenggarakan konverensi sedunia

mengenai reforma agraria dan

pembangunan pedesaan (World

Conference on Agrarian Reform and

Rural Development). Konverensi ini

berhasil merumuskan Deklarasi prinsip-

prinsip dan program kegiatan

(declaration of principles and

programe of action).

Yang disebut piagam petani (the

peasents’ charter). Dalam piagam itu

dinyatakan bahwa tujuan reforma

agraria dan pembangunan pedesaan

adalah transformasi kehidupan dan

kegiatan pedesaan dalam semua

aspeknya yaitu aspek ekonomi, aspek

sosial budaya, kelembagaan,

lingkungan dan kemanusiaan. Sasaran

dan strategi untuk mencapai itu

haruslah dipusatkan pada penghapusan

kemiskinan dan haruslah dikendalikan

oleh kebijaksanaan yang berusaha

mencapai pertumbuhan dan

pemerataan, redistribusi kuasakuasa

ekonomi daqn politik, serta partisipasi

rakyat. Inti dari piagam itu bahwa

program reforma agraria dan


34

pembangunan pedesaan haruslah

dilaksanakan secara serentak meliputi

tiga bidang dan tiga tingkat yang saling

berkaitan yaitu :

a. di tingkat desa, mengikutsertakan

lembaga pedesaan ;

b. di tingkat nasional, rieoriantasi

kebijakan pembangunan ;

c. di tingkat internasional, men-dorong

terlaksananya prinsip-prinsip tata

ekonomi internasional baru;

Isi piagam ini nampaknya ber-orientasi

kepada lapisan masya-rakat pedesaan.

Dengan piagam petani maka telah ada

pengangkutan dunia mengenai perlunya

program reforma agraria sebagai dasar

pembangunan.

A. Reforma Agraria Indonesia.

Dari berbagai zaman dan

pengalaman sejarah dunia ternyata

ketidak seimbangan pemilikan tanah

(agraria) yang paling banyak

menimbulkan masalah dan

penyengsaraan rakyat. Sebaliknya

indikasi sejahtera tidaknya rakyat

disuatu negara sangat ditentukan oleh

adanya pemerataan pemilikan dan

penguasaan agrarian tersebut.

Secara spesifik lagi Iman

Soetijkno10 mengungkapkan bahwa

majunya suatu negara selalu

(umumnya) didahului atau disertai

dengan perombakan struktur agrarianya

yang berat sebelah , dalam arti adanya

segolongan manusia

menguasai/memiliki tanah disatu pihak,

dan adanya segolongan besar manusia

yang hidup dari bercocok tanam, tetapi

tidak mempunyai tanah atau hanya

mempunyai tanah sempit. Sebagai

contoh :

1. domexico pada tahun 1859 oleh

juarez, semua tanah gereja disita

kemudian dibagi-bagi pada petani.

Tapi baru berhasil pada tahun 1910

yaitu adanya “Agraria Revolution

“, yang berakibat adanya perubahan

besar-besaran mengenai struktur

agraria.

2. Sebelas negara dieropa, 60 juta are

tanah yaitu 11% dari luas seluruh

wilayah negara-negara itu disita

atau dibeli oleh pemerintah masing-

masing dari tangan tuan-tuan tanah,

bangsawan, raja maupun gereja dan

kemudian dibagi-bagikan kepada

petani yang tidak mempunyai

tanah.

3. Di Chekoslovakia, 10 juta area tanah

disita, seperdua dibagi-bagikan

kembali kepada petani kecil atau

petani yang tidak mempunyai tanah

selebihnya tetap dikuasai negara

untuk kepentingan umum.

Melihat program pembaruan

agraria yang dilakukan oleh berbagai

negara didunia tersebut, Indonesia

nampaknya kurang belajar dari sejarah

agraria tersebut.

_______


35

1. Anonim, 13 Mei 2002, Pengalaman dan Hikmah Sejarah UUPA, kompas Cyber

Banyak dokumen baik sebelum maupun

semasa penjajahan menunjukan bahwa

ternyata penumpukan pemilikan dan

penguasaan tanah pada segolongan

kecil selalu berulang dan baru disadari

setelah terjadi tuntutan-tuntutan,

bahkan pemborontakan rakyat.

Pada saat Indonesia masih

terdiri dari kerajaan kecil maupun

besar, umumnya yang paling banyak

menikmati hasil agraria adalah raja,

keluarga raja dan kronikroninya.

Kepentingan rakyat nampak

disepelekan dan kepentingan rajalah

yang diutamakan. Yang terjadi

kemudian kerajaan muda disusupi dan

diadu domba sehingga terjadi perang

antar kerajaan (perang saudara). Salah

satu penyebab utamanya dapat

dikatakan karena kerajaan tidak berakar

oada kepentingan rakyat.

Pada masa penjajahan, yang

paling banyak menikmati hasil agraria

pastilah penjajah dan orang-orang yang

dekat dengan pemerintahan penjajah

sebab politik agraria yang ditetapkan

memang politik yang tidak berpihak

pada kesejahteraan

rakyat jajahan.

Pada saat merdekapun ternyata

tidak serta merta politik agraria

nasional, memerlukan belasan tahun

untuk mewujudkan suatu UU sebagai

jelmaan politik agraria nasional yaitu

tanggal 24 September 1960 yang

dikenal dengan UU No.5 Tahun 1960

tentang peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Disingkat UUPA) , bahkan

lebih awal dari dilaksanakannya

konfrensi Dunia di Roma tahun 1979

yang menghasilkan piagam petani

dimana Indonesia merupakan salah satu

negara yang

mengirimkan delegasi besar ke

konfrensi tersebut.

Diundangkannya UUPA merupakan

tonggak penting dalam hukum Nasional

Indonesia terutama dalam pembaruan

agraria yaitu ketentuan-ketentuan

Landreform

seperti ketentuan-ketentuan mengenai

luas maksimun-minimum hak milik

atas tanah

(pasal 7 dan 17ayat (1) UUPA) dan

pembagian tanah kepada petani tak

bertanah

(Pasal 17 ayat (3) UUPA).

Pengaturannya terdapat dalam UU

No.56 Prp 1960 tentang Penetapan Luar

Tanah Pertanian (lebih dikenal dengan

UU landreform) dan PP no.224 tahun

1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian

Tanah dan Pemberioan Ganti Kerugian.

Tujuan dari dilaksanakannya

landreform oleh Boedi Harsono

dikatakan adalah untuk mempertinggi

penghasilan dan taraf hidup para

penggarap petani, sebagai landasan atau

prasyarat untuk menyelenggarakan


36

pembangunan ekonomi menuju

masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila .

Namun saat diundang oleh

Presiden soekarno untuk membantu

melakukan program serupa di

Indonesia, Ladeijensky berpendapat

program landreform ini akan gagal di

Indonesia, karena minimnya

pemerintah yang dapat digunakan

membeli tanah-tanah luas yang akan

dibagikan. Juga setelah kunjungannya

yang pertama (1961) beliau

mengatakan bahwa keadaan tanah

dijawa yang langkah dan penduduk

yang banyak maka ketentuan luas

maksimun tidak memungkinkan

tersedianya tanah yang cukup untuk

dibagikan.11

Ketika UUPA tercipta ternyata

dalam pelaksanaanya banyak juga

hambatan yang menghadangtermasuk

pro-kontra substansialnya dan

kecurigaan terhadap penyusupan paham

komunis di dalamnya, akibat kendala-

kendala itu, maka landreform yang

begitu krusial sempat tidak berjalan

begitu lama. Padahal dalam sejarahnya

landreform justru pertama kali

dipopulerkan oleh Amerika Serikat di

Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Ahli Tanah dari New York, Wlf

Ladeijensy, dikontrak untuk

melancarkan kebijakan pembagian

tanah guna menangkal pengaruh

komunisme.

12

Meski tanah memang langkah karena

tidak bisa diperbaharui (unrenewable

resources ), saling sengketa antara

Jika konsistensi pemantau batas

pemilikan tanah terus dijaga baik batas

maksimal maupun minimal tentu

persoalan keadilan dibidang pertanahan

tidak akan merebak.

Sejak awal pelaksanaan

landreform sekitar tahun 1961 sampai

dengan tahun 2002 setidak-tidaknya

sebanyak 840.227 hak tanah obyek

landreform sudah didistribusikan

kepada 1,328 juta lebih keluarga petani

yang tersebar diseluruh Indonesia

antara lain adanya administrasi

pertanahan yang tidak sempurna. Hal

ini mengakibatkan luas tanah obyek

landreform yang akan dibagikan

menjadi tidak tepat Kelemahan ini

sangat rawan dan membuka peluang

bagi penyimpangan dan

penyelewengan.

Hambatan utama pelaksanaan

landreform adalah lemahnya kemauan

politik pemerintah seperti pada masa

Orde Baru yang lebih mengejar

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kebijakan ini kurang memberikan

keberpihakkan pada masyarakat

golongan ekonomi lemah termasuk

petani yang memang membutuhkan

tanah.


37

rakyat dengan pemodal diuntungkan

dengan kebijakan ekonomi yang lebih

disebabkan oleh ekspansi modal secara

besar-besaran. Dalam hal, ini para

pemodaldiuntungkan para kebijakan

ekonomi yang lebih condong pada

pertumbuhan ketimbang pemerataan

ekonomi. Data sensus pertanian tahun

1983 dan 1993 misalnya menyebutkan

ternyata hampir 2 (dua) juta petani

dijawa digusur dan melorot statusnya

menjadi buruh tani karena lahan mereka

digunakan pembangunan prasarana

ekonomi, kawasan industri dan

perumahan tanpa konpensasi yang amat

memadai.

Oleh Maria W. Soemarjono13

1. Sudarga Gautama, 1990, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, PT.Citra Aditya. Hal 23

dikatakan tanah tidak pernah dijadikan

strategis

pembangunan sehingga pelaksanaan

UUPA sering terhambat secara politis –

psikologis Pergantian rezim peme-

rintahan tidak membawa banyak

perubahan pada wilayah pelaksanaan

landreform Indonesia. Walaupun

Pemerintah dimasa reformasi

ini berupaya untuk menggiatkan

kembali landreform dengan

mengeluarkan KepresNo.48 tahun 1999

tentang tim Pengkajian Kebijaksanaan

dan Peraturan Per

Undang-Undangan Dalam Rangka

Pelaksanaan landreform. Tim

Landreform ini mempunyai tugas (pasal

3) yaitu :

a) melakukan pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan

dibidang pertanahan ;

b) melakukan pengkajian dan

penelahan terhadap pelaksanaan

kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan

landreform;

c) menyusun dan merumuskan

kebijaksanaan dan rancangan

peraturan perundang-undangan

yang diperlukan untuk

terlaksananya landreform.

Namun belum kita lihatadanya

hasil dari pembentukan tim tersebut.

Semakin menumpuknya masaalah

pertanahan tidak bisa dilepas dari

macetnya pelaksanaan landreform di

Indonesia. Mencermati perkembangan

masyarakat sekarang dan tingkat

pertumbuhan ekonomi yang begitu

tinggi maka kiranya kebijakan

pertanahan dalam rangka landreform

perlu ditinjau ulang. Kebijakan ini perlu

untuk disesuaikan dengan konsep

pembaharuan agraria dan paeadigma

baru yang mendukung ekonomi

kerakyatan, demokratis dan partisipatif,

namun hal ini tidak bisa dilepaskan dari

keseriusan pemerintah. Sebab berhasil

tidaknya suatu program tergantung dari

kemauan politik pemerintah berkuasa.


38

D.Agenda Pembaruan Agraria Posta

Orde Baru: antara Harapan dan

Kenyataan

Setelah rezim Soeharto terbukti

mengesampingkan agenda pembaruan

agraria – penataan dan pengaturan

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan

dan penggunaan tanah secara adil -

sehingga kita harus terus berhadapan

dengan masalah ketimpangan dan

sengketa tanah yang berkepanjangan,

maka pertanyaannya sekarang adalah,

apakah setelah secara formal rezim ini

jatuh lantas dengan sendirinya

pembaruan agraria bisa dilaksanakan?

Jawabannya adalah bisa dan harus

diperjuangkan untuk bisa! Namun

demikian, jika kita kembali pada

landasan filosofis yang mendasari ide

dan cita-cita pembaruan agraria, sambil

melihat kecenderungan dan

mempehitungkan peluang serta

kemungkinan yang ada, upaya untuk

melempangkan jalannya tidaklah

semudah seperti kita membalik tangan,

sekalipun di tengah iklim kehidupan

sosial-politik yang “lebih demokratis”

seperti saat ini.

Mengapa demikian, sebab jika

jalan bagi pembaruan agraria cukup

mulus, mungkin tidak akan muncul

pertanyaan seperti yang pernah

dilontarkan Gunawan Wiradi dalam

bukunya yang berjudul Reforma

Agraria: Perjalanan yang belum

Berakhir (2000: 15), dan dalam

beberapa kesempatan diskusi yang

pernah digelar setelah kelahiran TAP

MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam, serta Keppres

Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Agraria:

“mengapa isu pembaruan agraria yang

kembali bergema posta “lengsernya”

Soeharto – setelah kurang lebih 32

tahun dipetieskan – hanya berlangsung

sesaat, kemudian lenyap lagi?”

Pertanyaan ini muncul, tentu saja bukan

karena masalah pertanahan di Indonesia

sudah menemukan muara

pemecahannya. Justru sebaliknya,

pertanyaan itu lahir sebagai respon

kritis paling tidak terhadap tiga hal.

Pertama, jatuhnya kekuasaan

Soeharto yang oleh banyak kalangan

dinilai sebagai pintu masuk bagi

terwujudnya tata kehidupan sosial,

ekonomi dan politik yang demokratis,

ternyata belum memberi jaminan apa-

apa bagi upaya pemecahan masalah

pertanahan. Seperti pada era Orde Baru,

hingga kini kita masih bisa

menyaksikan maraknya sengketa tanah

di berbagai daerah, yang beberapa

diantaranya bahkan harus merenggut

korban jiwa dan harta benda yang tidak

sedikit. Sekadar untuk menunjuk satu

contoh, kasus sengketa tanah di

Bulukumba yang belum lama ini


39

terjadi, adalah sebagian sisi gelap dari

sekian banyak kisah pahit persoalan

tanah di Indonesia yang hadir dan ada

di hadapan kita saat ini.

Kedua, pembaruan agraria

sebagai satu-satunya jalan bagi

pemecahan masalah pertanahan juga

masih belum menjadi agenda politik

utama pemerintah. Sebagai persoalan

yang sangat serius, hingga kini masalah

pertanahan masih belum memperoleh

perhatian yang semestinya. Itulah

sebabnya masalah krisis keadilan yang

kita hadapi sejak jaman penjajahan –

yang di era kekuasaan Soeharto

menemukan muara kesuburannya –

juga tidak kunjung reda. Di satu pihak

kita masih menyaksikan semakin

banyaknya rakyat yang menjadi

“pengungsi-pengungsi” pembangunan

(development refugees) akibat

hilangnya penguasaan mereka atas

tanah; sementara di lain pihak tanah

mereka (rakyat) diusahakan secara

eksklusif dan eksploitatif oleh

perusahaan-perusahaan raksasa yang

berlindung di balik kata pembangunan.

Muara dari semua itu adalah krisis

keadilan. Dalam soal tanah, krisis itu

mewujud dalam bentuk: (1)

ketidakadilan dalam akses dan kontrol

berbagai kelompok sosial terhadap

tanah; (2) ketidakadilan dalam

pemanfaatan dan pengelolaan tanah,

terutama berbagai usaha dan organisasi,

serta kehidupan yang ada di atas tanah;

dan (3) pemusatan pengambilan

keputusan berkenaan dengan akses dan

kontrol, serta pemanfaatan tanah.

Ketiga, meskipun saat ini sudah

lahir TAP MPR Nomor IX/MPR/2001

tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam,

kebijakan produk kompromi politik –

yang oleh beberapa kalangan dinilai

sebagai kemunduran dalam perjuangan

pembaruan agraria – tersebut juga

tampak belum mampu memberi

jaminan apa-apa bagi upaya pemecahan

masalah pertanahan. Selain kandungan

isinya yang masih memiliki banyak

kelemahan, pemerintah pun belum

menunjukkan komitmen politiknya

yang tegas dan bersungguh-sungguh

untuk mengimplementasikannya. Oleh

sebab itu, lahirnya Keppres Nomor 34

tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional

di Bidang Agraria – yang menurut

pemerintah merupakan tindak lanjut

dari amanat yang tertuang dalam TAP

MPR Nomor IX/MPR/2001 – kebijakan

itu pun tampaknya masih belum dapat

dijadikan sebagai indikator adanya

kehendak politik dari pemerintah untuk

sesegera mungkin melaksanakan

pembaruan agraria yang sejati.

2. Erman Rejagukguk, 1985, landreform : Suatu Tinjauan kebelakang dari pandangan kedepan, Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XV, FHUI, Jakarta. Hal 323


40

Dengan melihat kondisi dan

kecenderungan yang ada, sulitnya

pelaksanaan pembaruan agraria di

Indonesia paling tidak disebabkan oleh

lima hal. Pertama, pembaruan agraria

pada dasarnya adalah perubahan

struktur sosial, ekonomi dan politik

masyarakat. Itu artinya, pembaruan

agraria akan membawa konsekuensi

terjadinya perubahan struktur

kekuasaan di masyarakat di satu sisi;

dan akan selalu berhadapan dengan

kekuatan pro dan kontra di sisi lain.

Tidak terkecuali pembaruan agraria,

upaya apa pun yang secara hakiki

hendak melakukan perubahan

fundamental dan radikal – transformasi

sosial – pada dasarnya hanya bisa

diwujudkan bila seluruh kekuatan

pendukungnya masuk ke dalam arena

pertarungan politik dan kepentingan

yang berbeda-beda, bahkan bertolak

belakang. Diletakkan dalam konteks

inilah, maka perjuangan mewujudkan

pembaruan agraria akan senantiasa

berhadapan dengan kekuatan pro status

quo yang tidak menghendaki

perubahan.

Tantangan terbesar yang

signifikan menjadi perintang jalan

pembaruan agraria terutama datang dari

pihak-pihak yang merasa kepentingan

ekonomi-politiknya terancam bila

kehendak politik itu dilaksanakan.

Mereka yang menguasai dan memiliki

sumber agraria banyak (elite

ekonomi/kaum kapitalis); dan mereka

yang dapat meraup keuntungan besar

dari kondisi tersebut (kaum oportunis),

adalah pihak-pihak yang sama sekali

tidak menghendaki perubahan. Dilihat

dari kacamata kepentingan mereka,

perubahan untuk mewujudkan keadilan

dan kemakmuran bagi sebagian besar

rakyat yang hidup di lapisan bawah

merupakan kerugian besar yang harus –

tetapi tidak mau mereka terima.

Kedua, diletakkan dalam

konteks kekinian, faktor yang ikut

merintangi pembaruan agraria datang

dari kekutan kapitalis global yang

secara sistematis dan terencana –

melalui institusi WTO, World Bank,

IMF, bahkan Organisasi Non

Pemerintah (Ornop) – terus

menggulirkan dan mendesakkan

gagasan globalisasi dan pasar bebas

(neoliberalisme). Seperti telah banyak

dibahas oleh kalangan intelektual kritis,

faham pemikiran yang meyakini

persaingan bebas sebagai kunci

mewujudkan kemakmuran dan keadilan

ini pada dasarnya merupakan instrumen

perubahan sosial, ekonomi, politik dan

budaya yang diciptakan oleh kekuatan

kapitalis global untuk memperlancar

proses penghisapan terhadap sumber

daya – alam maupun manusia – yang

melimpah di negara-negara Dunia

Ketiga. Dengan demikian, maka tak


41

pelak lagi, tanah dan sumber agraria

lainnya menjadi sasaran pokok yang

hendak dikuasai dan dieksploitasi untuk

kepentingan akumulasi modal. Sumber-

sumber agraria yang secara hakiki

merupakan sumber pemenuhan

kebutuhan hidup orang banyak –

memiliki fungsi sosial – hendak diubah

menjadi barang modal yang penguasaan

dan pemilikannya terkonsentrasi hanya

dibeberapa tangan pemilik modal besar.

Dengan begitu, maka tidak saja rakyat

menjadi kehilangan akses dan kontrol

mereka atas sumber-sumber agraria

bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya,

juga kehilangan basis sumber daya bagi

diperolehnya kuasa ekonomi, sosial,

dan politik mereka.

Berkaca pada kecenderungan

seperti itu, ada dua hal yang harus

senantiasa dicermati dan terus dikritisi.

Pertama, kekuatan neoliberal yang

bercita-cita mewujudkan globalisasi

dan pasar bebas tidak hanya menyusupi

wilayah kekuasaan negara dengan cara

mendikte dan mengarahkan kebijakan-

kebijakan pemerintah agar selaras

dengan kepentingannya, melainkan

juga menyusupi wilayah perjuangan

ornop – yang selama ini diharapkan

menjadi salah satu kekuatan

transformasi sosial – dengan cara

mengarahkan agenda perjuangannya

sesuai dengan tuntutan globalisasi dan

pasar bebas. Paralel dengan itu, kedua,

didukung oleh pakar teori perubahan

sosial dan sokongan dana yang sangat

besar, para pengusung neoliberalisme

pun terus aktif mewacanakan konsep

dan teori perubahan yang tanpa disadari

oleh penerimanya – baik pemerintah,

kalangan akademisi, intelektual

maupun ornop – sebagai upaya

pembelokan arah perubahan sosial

sejati yang berpijak pada ide-ide

kerakyatan dan keadilan.

Faktor ketiga yang ikut

menambah daftar kesulitan pelaksanaan

pembaruan agraria di Indonesia datang

dari kekuatan pro pembaruan agraria

sendiri. Hingga kini ornop dan

organisasi rakyat (tani) masih belum

mampu menjadi kekuatan pendorong

perubahan yang cukup kuat dan solid.

Diakui atau tidak, baik ornop maupun

organisasi rakyat (tani) masih banyak

menghadapi kendala – baik pada tataran

ideologis maupun teknis-operasional –

yang potensial menjadi faktor

penghambat, bahkan kontra produktif

terhadap upaya-upaya pembaruan

agraria. Padahal, jika kita kembali pada

prasyarat pokok pembaruan agraria,

selain adanya political will dari

pemerintah, terpisahnya elite penguasa

dari pengusaha, dan tersedianya data

tentang masalah agraria yang lengkap,

prasyarat pokok lain yang tidak kalah

pentingnya adalah adanya organisasi


42

rakyat (tani) yang kuat, solid dan

memiliki komitmen yang tinggi.

Keempat, kita juga masih

menghadapi kenyataan di mana cita-

cita untuk mewujudkan pembaruan

agraria, terutama land reform masih

sering dituduh sebagai kehendak yang

berakar dari ideologi komunis yang

harus diperangi. Ironisnya, sikap phobi

dan paranoid semacam ini tidak hanya

melanda kalangan masyarakat awam

dan mereka yang merasa

sumberdayanya terancam, melainkan

juga melanda kalangan intelektual,

akademisi dan elit politik, bahkan

sebagian kaum tani di pedesaan. Petani

dan masyarakat pedesaan pada

umumnya cenderung menghindari

pembicaraan yang menyangkut masalah

pembaruan agraria dan land reform.

Alasannya, mereka takut dicap BTI

(Barisan Tani Indonesia) atau dituduh

PKI.

Kelima, faktor penting lain yang ikut

menghambat pelaksanaan pembaruan

agraria di Indonesia adalah langkanya

pakar agraria di dalam negeri yang mau

secara serius dan komprehensif

mendalami masalah agraria,

menyebarluaskan dan mewacanakan

pemikirannya ke hadapan publik luas.

Akibatnya, baik wacana teoretis,

historis maupun deskripsi-empiris

tentang masalah agraria menjadi barang

yang sangat langka. Dengan begitu,

maka proses sosialisasi dan penyadaran

– baik kepada masyarakat luas, ornop,

organisasi tani maupun pemerintah –

tentang hakikat dan arti pentingnya

pembaruan agraria menjadi terhambat.

Ini tentu saja bukan masalah kecil,

sebab jika kita bercermin pada

pengalaman Orde Lama, selain

disebabkan oleh adanya instabilitas

sosial, ekonomi, dan politik, kegagalan

untuk melaksanakan pembaruan agraria

juga disebabkan karena belum

meratanya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang

substansi pembaruan agraria.

Akhirnya, apa yang bisa kita simpulkan

dari kenyataan yang tergambar di atas

adalah, bahwa meskipun kehidupan

politik saat ini bisa dikatakan “lebih

demokratis”, tetapi hal itu belum bisa

memberi ruang yang cukup signifikan

bagi pemecahan masalah pertanahan

melalui pembaruan agraria. Padahal,

jika kita sadari, kehendak untuk

menyelesaikan masalah pertanahan

tanpa pembaruan agraria adalah MIMPI

YANG AKAN TETAP MENJADI

MIMPI.

3. Maria W. Soemarjono, 2001, tanah dari

rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk rakyat, MediaTransparansi Indonesia Cyber.


43

E.Masalah Pokok Pertanahan bukan

Masalah Teknis-administratif:

Upaya Meluruskan Cara Pandang

Seperti telah dikemukakan di

muka, masalah pokok yang akan

dibahas dalam makalah ini adalah

bagaimana menerjemahkan masalah

pertanahan; dan hal-hal apa saja yang

harus diperhatikan/dipertimbangkan

dalam upaya menangani/memecahan

masalah pertanahan diletakkan dalam

konteks persoalan pokok pertanahan,

pembangunan dan pembaruan agraria.

Sebelum tiba ke sana, terlebih dahulu

akan dibahas apa sesungguhnya yang

menjadi hakikat masalah pertanahan

diletakkan dalam konteks pembangunan

dan pembaruan agraria. Untuk itu,

pertama-tama perkenankanlah saya

untuk meluruskan dan mempetajam

cara pandang atau perspektif kita dalam

melihat hakikat pembangunan dan

kaitannya dengan masalah ketimpangan

dan sengketa/konflik tanah. Hal ini

penting agar pembahasan kita

senantiasa selaras dan berada dalam

koridor kepentingan pembaruan agraria

dan kepentingan sebagian besar rakyat

Indonesia.

Berkenaan dengan

pembangunan, pelaksanaan

pembangunan dalam arti sebagai upaya

untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran (dalam arti luas) seluruh

rakyat secara adil dan merata adalah

keniscayaan. Karena itu, jika akhir-

akhir ini banyak orang yang menggugat

pembangunan, menurut hemat saya,

yang menjadi poin pokok kritiknya

bukan terletak pada kata dan aktivitas

“pembangunan”, melainkan pada faham

pemikiran atau paradigma – termasuk

praktik-praktik yang menyertainya –

yang melandasi sebuah konsep

pembangunan. Karena itu,

pembangunan dikatakan gagal, dalam

arti tidak mampu mewujudkan

kesejahteraan dan kemakmuran, tetapi

justru malah menyengsarakan rakyat

banyak, hal itu bukan karena adanya

pelaksanaan atau aktivitas

pembangunan an sich. Kegagalannya

bisa disebabkan oleh tiga kemungkinan.

Pertama, karena praktik

pembangunannya yang menyimpang

dari kerangka dasar yang melandasinya.

Itu artinya, ada kekeliruan (dalam arti

luas) pada tataran implementasi

kebijakan dan program pembangunan.

Kedua, karena secara

paradigmatis/filosofis, konsep

pembangunan yang digunakan memang

tidak memiliki kehendak untuk

mensejahterakan rakyat secara adil dan

merata. Dengan kalimat lain,

kesejahteraan yang ditawarkan konsep

pembangunan semacam ini adalah

pseudo kesejahteraan. Ketiga, karena

baik secara paradigmatis/filosofis


44

maupun implementasinya sudah tidak

sejalan dengan kehendak untuk

mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Dengan demikian, menjadi

jelas kiranya, setiap kita hendak

mengkritik dan membaiki kondisi-

kondisi buruk akibat pembangunan,

maka harus cukup jernih untuk melihat,

apakah dampak buruk yang muncul itu

lahir sebagai akibat dari adanya (1)

kekeliruan pada tataran implementasi

pembangunan; (2) karena konsep

pembangunannya itu sendiri yang

secara paradigmatis/ filosofis sudah

sesat; atau (3) karena keduanya.

Kejernihan dalam melihat dan

mengkritisi pembangunan seperti itu

akan menghindarkan kita paling tidak

dari: (1) upaya-upaya perubahan dan

pembaikan yang sifatnya pragmatis,

parsial, dan semu; serta (2) kerancuan

teoretis dalam merumuskan konsep dan

mengimplementasikan program

pembangunan.

Jika kita bercermin pada

pengalaman buruk pembangunan yang

diprakarsai Orde Baru, maka

kelemahan utamanya terletak pada

paradigma yang mendasarinya, yakni

kapitalisme/ developmentalisme, bukan

semata-mata kekeliruan pada tataran

implementasi kebijakan pembangunan

sebagaimana menurut beberapa

kalangan. Gagasan tersebut secara

empiris telah gagal memenuhi janjinya,

karena terbukti telah menyengsarakan

sebagian besar rakyat Indonesia.

Sampai pada titik ini, maka ada dua hal

penting yang menyangkut masalah

pertanahan yang harus digarisbawahi.

Pertama, akar masalah pertanahan yang

sudah sedemikian parahnya pada

dasarnya bukan terletak pada tataran

masalah teknis administrasi pertanahan.

Bukan pula karena tidak adanya

kepastian hukum atas kepemilikan

tanah (sertifikat tanah). Kedua,

persoalan pertanahan muncul pertama-

tama dan terutama karena tidak adanya

kehendak politik dari pemerintah Orde

Baru untuk meletakkan agenda

pembaruan agraria sebagai basis utama

pembangunan. Ketiadaan kehendak itu

terutama disebabkan oleh ide dan

gagasan pembangunan Orde Baru yang

secara hakiki tidak sejalan dengan cita-

cita pembaruan agraria yang

berorientasi pada kepentingan sebagian

besar rakyat Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Membahas masalah

pengambilalihan tanah untuk

“kepentingan” pembangunan di saat

kita tengah dihadapkan pada masalah

pertanahan yang sangat berat dan belum


45

menemukan akhir penyelesaiannya,

jelas bukan perkara mudah. Jika tidak

jernih dalam melihat pokok

persoalannya, besar kemungkinan akan

terjebak pada upaya-upaya dan tawaran

solusi yang seolah-olah hendak

memecahkan masalah, padahal – tanpa

disadari – justru menambah, bahkan

memperparah beban permasalahan yang

sudah ada. Karena itu, agar terhindari

dari jebakan kerancuan teoretis

semacam itu, di akhir tulisan ini saya

hendak menggarisbawahi dua hal yang

mungkin berguna sebagai catatan dalam

menangani masalah pertanahan yang

ada saat ini.

Pertama, berkenaan dengan faktor

penyebab terjadinya sengketa tanah

sebagai “dampak buruk” pelaksanaan

pembangunan. Sebagai bagian penting

dari sumber agraria, tanah memiliki

fungsi dan kedudukan yang sangat

strategis, baik secara sosial, ekonomi

maupun politik. Karena nilai

strategisnya itu pulalah tanah menjadi

contested resources yang potensial

melahirkan konflik/sengketa, baik

antara rakyat dengan rakyat; rakyat

dengan perusahaan; rakyat dengan

pemerintah; maupun antarketiganya,

atau antarsiapa pun yang

berkepentingan terhadap sumber agraria

tanah. Oleh sebab itu, faktor penyebab

utama timbulnya konflik/sengketa tanah

dalam konteks pembangunan

sesungguhnya bukan semata-mata

terletak pada persoalan teknis-

administratif pertanahan, seperti adanya

kekacauan dalam pengelolaan dan

mekanisme pengaturan administrasi

pertanahan, ketidaklayakan dalam soal

ganti rugi dalam pengambilalihan tanah

dan sebagainya. Meskipun dalam

beberapa kasus masalah seperti itu

memang terjadi, tetapi bukanlah sumber

utama penyebab timbulnya

konflik/sengketa tanah yang sifatnya

mendasar dan signifikan mempengaruhi

baik buruknya kondisi kehidupan

rakyat.

Masalah tersebut hanyalah satu

dari sekian banyak turunan masalah

pertanahan yang berakar dari: (1)

pilihan paradigma pembangunan yang

tidak selaras dengan kepentingan

sebagian besar rakyat Indonesia. (2)

Adanya perbedaan

pemaknaan/perlakuan dan kepentingan

atas tanah yang secara diametral

bertolak belakang. Di satu pihak tanah

dimaknai sebagai aset ekonomi yang

memiliki fungsi sosial; sementara di

pihak lain dimaknai semata-mata

sebagai barang komoditi dan modal

untuk mencetak nilai lebih. (3) Adanya

benturan kepentingan semacam itu

semakin diperparah oleh absennya tata

aturan – yang jelas, tegas, tidak

kontradiktif, komprehensif, dan sesuai

dengan kepentingan sebagian besar


46

rakyat – tentang bagaimana benda yang

disebut tanah itu dikuasai, dimiliki,

digunakan, dikelola dan dimanfaatkan.

Ketiadaan tata aturan itu pulalah yang

telah memberi ruang kebebasan bagi

setiap prinsip “siapa kuat dia dapat”

untuk menguasai dan memperlakukan

tanah tanpa memperhatikan hajat hidup

orang banyak. Akibatnya, hanya

mereka yang memiliki kekuasaan

ekonomi-politik besarlah yang memiliki

akses dan kontrol atas tanah secara

leluasa. Sebaliknya, rakyat kecil yang

miskin kuasa ekonomi dan politik

menjadi tersingkirkan.

Kedua, berkenaan dengan

kebutuhan tanah untuk pembangunan,

penulis sepakat, bahwa pembangunan

menuntut ketersediaan tanah yang terus

bertambah. Pertambahan itu terjadi

seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk, serta meningkatnya

kebutuhan akan sarana dan prasarana

umum. Itu artinya, harus ada sekian

banyak tanah yang harus diambil dan

digunakan untuk memenuhi kebutuhan

itu. Namun, satu hal yang kiranya

penting untuk dicatat, bahwa upaya

untuk merespon perubahan tersebut

harus senantiasa disesuaikan dengan

kondisi obyektif – dilihat dari aspek

manusia maupun alam – yang ada.

Artinya, apakah penggunaan tanah itu

benar-benar untuk memenuhi

kepentingan sebagian besar rakyat atau

tidak; bagaimana dampaknya terhadap

lingkungan; dan seterusnya? Di atas itu,

agar pembangunan bisa dilaksanakan

tanpa merugikan rakyat banyak di satu

pihak; dan tidak mendapat rintangan

yang berarti di lain pihak, maka

sebelum pengambilalihan tanah untuk

pembangunan dijalankan, terlebih

dahulu harus ada upaya holistik dan

komprehensif untuk: (1) merumuskan

strategi pembangunan yang secara

paradigmatis/filosofis berpijak pada

kepentingan sebagian besar rakyat

rakyat Indonesia; dan (2) melakukan

pembaruan agraria – penataan atas

penguasan, pemilikan, penggunaan,

pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Jika kedua upaya tersebut tidak

dilaksanakan, maka persoalan

ketimpangan dan konflik/sengketa

tanah bisa dipastikan akan terus terjadi

dan tetap menjadi karib persoalan

bangsa dan rakyat kita.

Melihat perkembangan

program landreform di Indonesia yang

ternyata dapat

dikatakan sama sekali macet dalam

pelaksanaannya, Indonesia nampaknya

kurang

dapat belajar dari sejarah pembaharuan

agraria, terutama landreform yang

dilakukan

oleh negara-negara lain didunia guna

mendukung pelaksanaan landreform di


47

Indonesia, hal ini terutama disebabkan

oleh kurangnya kemauan politik

pemerintah

serta kebijakan pembangunan yang

lebih mengarah pada upaya mengejar

pertumbuhan tanpa memperhatikan

pemerataan ekonomi, akibatnya

dirasakan oleh

rakyat terutama yang tidak memiliki

tanah yang semakin terpuruk pada

kemiskinan.

B. Saran

Disini pemerintah harus bekerja

keras dengan memaksimalkan segala

perundang-undang yang mendukung

agrarian reform kejalan yang lebih baik

lagi denagn membangun politi

pertanahan yang mengangkat derajat

rakyat miskin dimana peruntukan tanah

ditujukan kepada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 13 Mei 2002, Pengalaman dan

Hikmah Sejarah UUPA,

kompas Cyber.

A.P.Perlindungan, 1980, Komentar

Atas Undang-Undang Pokok

Agraria, alumni Bandung,

Bonnei Setiawan, 1997, Reformasi

Agraria, Perubahan Politik,

dan Agenda Pembaharuan

Agraria di Indonesia,

Konsorsium Pembaruan

Agraria dan lembaga Penerbit

FEUI,Jakarta.

Erman Rejagukguk, 1985, landreform :

Suatu Tinjauan kebelakang

dari pandangan kedepan,

Majalah Hukum dan

Pembangunan No.4 Tahun

XV, FHUI, Jakarta.

Gunawan Wiradi, 2000, Reforma

Agraria Perjalanan Yang

Belum Berakhir, Lapera

Pustaka Utama, Yogyakarta.

Maria W. Soemarjono, 2001, tanah dari

rakyat, Oleh Rakyat dan

Untuk rakyat, Media

Transparansi Indonesia

Cyber.

Sudarga Gautama, 1990, Tafsiran

Undang-Undang Pokok

Agraria, PT.Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Aminuddin Salle,2007, Hukum

Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum, Kreasi

Total Media, Makassar.

Syaiful Azam, 2003, Eksistensi Hukum

Tanah Dalam Mewujudkan

Tertib Hukum Agraria,,

Universitas Sumatera Utara,

Medan.

Hasan Wargakususma, 1992, Hukum

Agraria I, PT Garamedia

Pustaka, Jakarta.


48

Maria, Sumardjono, 2001, Kebijakan

Pertanahan antara Regulasi

dan Implementasi, Jakarta.

Munir, 2002, Perebutan Kuasa Tanah,

Lappera Pustaka Utama,

Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

Gunawan Wiradi, 2002a. “Tantangan

Gerakan Pembaruan Agraria

‘Posta’ Tap MPR No.

IX/2001″, makalah dalam

Munas III KPA di Garut, 23

April 2002.

Gunawan Wiradi , 2002b, “Pembaruan

Agraria Anak Kandung Konflik

Agraria, Konflik Agraria Anak

Kandung Pembaruan Agraria”,

makalah yang disampaikan

dalam Seminar Nasional

Pembaruan Agraria,

diselenggarakan oleh Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional

(STPN), Badan Pertanahan

Nasional (BPN), di Yogyakarta,

tanggal 16 Juli 2002.

Wiradi, Gunawan, 2001. “Masalah

Pembaruan Agraria: Dampak

Land Reform tehadap

Perekonomian Negara”,

Makalah dalam diskusi

peringatan Satu Abad Bung

Karno di Bogor, tanggal 4 Mei

2001

Mochamad Tauchid, 1952. Masalah

Agraria: Sebagai Masalah

Penghidupan dan Kemakmuran

Rakyat Indonesia, Jakarta:

Tjakrawala.

M.P Sediono Tjondronegoro, M.P.,

1999. Sosiologi Agraria:

Kumpulan Tulisan Terpilih,

Bandung: Akatiga.

Lexy J. Moleong, 1990, Metode

Penelitian Kualitatif, Remaja

Rosdakarya,Bandung.

Maria, Sumardjono, 2001, Kebijakan

Pertanahan antara Regulasi

dan Implementasi, Jakarta.

Mertokusumo., Sudikno, 1985, Hukum

Acara Perdata Indonesia,

Liberty ,Yogayakarta

-------------, 2005, Mengenal Hukum

Sebagai Suatu

Pengantar,Liberty,Yogyakarta

Munir, 2002, Perebutan Kuasa Tanah,

Lappera Pustaka Utama,

Jakarta

Perangin., Effendi, 1991, Hukum

Agraria Indonesia (Suatu

Telaah dari Sudut Pandang

Praktisi Hukum, CV

Rajawali,Jakarta.

Prodojodikoro., Wirjono, 1961,

Rancangan Undang-Undang

Hukum Perjanjian Hukum

dan Masyarakat, Kongres I


49

-----------, Asas-Asas Hukum

Perjanjian, Sumber Bandung,

Jakarta

Rahardjo., Seotjipto, 1998, Penyusunan

Undang-Undang yang

Demokratis Suatu Kajian

Sosiologis, Undip, Semarang.

Salle., Aminuddin ,2007, Hukum

Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum, Kreasi

Total Media, Makassar.

Satrio, J, 1992, Hukum Perjanjian, PT.

Cipta Aditia, Bandung.

Soepomo, 1994, Bab-bab tentang

Hukum Adat, PT Pradya

Paramita, Jakarta.

Sihombing, 2005, Hukum Tanah

Indonesia, Gunung Agung,

Jakarta.

Subekti, 1965, Kumpulan Putusan

Mahkamah Agung mengenai

Hukum Adat, Gunung Agung,

Jakarta

-----------, 1999, Hukum Pembuktian,

Pradya Paramita, Jakarta

----------, 1995, Aneka Perjanjian, PT

Aditya Bakti, Bandung

----------, 2001, Hukum Perjanjian,

Intermasa, Jakarta.

Sumardjono., Maria, 1997, Pedoman

Pembuatan Usulan Penelitian

SebuahPanduan Dasar,

Gramedia Pustaka Umum,

Jakarta..

Sutanto.,Retnowulan, 2002, Hukum

Acara Perdata Dalam Teori

dan Praktek, Mandar Maju,

Bandung.

Supardi, 1993, Metodologi Penelitian

Bisnis, Seria 1, BPFE VII

UGM, Yogyakarta.

Soekamto., Soerjono, 1986, Pengantar

Penelitian Hukum, UI Press,

Cet Ketiga.

----------, 2002, Hukum Adat Indonesia,

PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Soegiyono, 2000, Metode Penelitian

Suatu Pendekatan, Ghalia

Indonesia,Jakarta.

Hanintijo, S., R., 1992, Metode

Penelitian Hukum, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

----------, 1990, Metode Penelitian

Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

Wahid., Muchtar, 2008, Memaknai

Kepastian Hukum Hak Milik

atas Tanah,

Republika, Jakarta.

Wignidjodipoero., Soerojo, 1993,

Pengantar dan Asas-asas

Hukum Adat, CV Haji

Masagung, Jakarta


50

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 1 tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, 2007,

Pustaka

Yuastisa, Yogyakarta.

Undang-undang No.4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan atas

Tanah beserta Benda-Benda yang

Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun

1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun

1997 tentang Peraturan Jabatan

Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah N0.24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah

C. Kamus dan Lain-lain

Echols, John., M dan Shadily Hasan,

1997, Kamus Inggris

Indonesia, An English

Dictonery, Penerbit Pt

Gramedia, Jakarta.

Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, PT

Rineka Cipta, Jakarta.

Keputusan Pengadilan Negeri

Semarang dengan Perkara

No.95/Pd.t/G/PNSMGcinta

rasa keadilan rakyat dan

jelmaan dari cit-cita dan

tujuan nasional.1


PENGARUH REFORMA AGRARIA DUNIA TERHADAP …library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal...

Documents

Transcript of PENGARUH REFORMA AGRARIA DUNIA TERHADAP …library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal...