Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di ...

22 © 2018 STIE Pembangunan Nasional

In the operationalization of the Village to realize the autonomy granted to the villages there are financing, where the

financing has a relationship with the Village Fund, so the Local Government District / City provide Village Fund to

every village residing in its territory.

This research is conducted with the purpose of knowing the application of accounting system in the

management of village funds covering activities planning, implementation, administration, reporting, and

accountability. The research method used is descriptive method with data collection technique using literature

research and interview.

This research on going in July 2017 by researching directly in Desa Onowaembo , Kecamatan

Gunungsitoli. The resource persons consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer,

Implementation Team, and all village units. The results of this study indicate that the Government of Desa

Onowaembo Gunungsitoli District in principle has applied the accounting system in the management of village

funds in accordance with accounting standards.

Keywords; application, accounting system, village funds

Abstrak

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat

pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa, sehingga

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di

wilayahnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan sistem akuntansi pada

pengelolaan dana desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik

pengumpulan data menggunakan riset pustaka dan wawancara.

Penelitian ini belangsung pada bulan Juli 2017 dengan meneliti langsung di Desa Onowaembo

Kecamatan Gunungsitoli. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim

Pelaksana Kegiatan, dan seluruh perangkat Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli pada prinsipnya telah menerapakan sistem akuntansi pada

pengelolaan dana desa sesuai dengan standard akuntansi.

JAM PEMBNAS JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN PEMBNAS

http://ejournal.stiepembnas.ac.id

ISSN XXX

Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa

Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli

Kurniawan Saro Totonafo Zai

Email : [email protected]

Abstract

Kata kunci; penerapan, sistem akuntansi, dana desa

http://ejurnalstiamataram.ac.id/

Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS, Vol. …, Nomor ..., bulan (tahun)


PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dalam sistem

Pemerintahan Nasional dan berada di

daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai

ujung tombak di dalam melaksanakan

pembangunan disegala bidang baik di

bidang Pemerintahan, pembangunan,

maupun kemasyarakatan maupun tugas-

tugas pembantuan yang merupakan

pembangunan integral yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya yang

meliputi kehidupan dan penghidupan

masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No.

72 tahun 2005, tentang Desa, disebut bahwa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sedangkan menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, ditentukan bahwa Desa

adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun lembaga pemerintah yang

mengelola wilayah tingkat desa adalah

Pemerintah Desa, lembaga ini diatur

melalui Peraturan Pemerintah No. 72

Tahun 2005 tentang pemerintahan desa

yang diterbitkan untuk melaksanakan

ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah. Pemimpin

pemerintah desa, seperti tertuang dalam

paragraph 2 pasal 14 ayat (1). adalah kepala

desa yang bertugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan.

Pemberian otonomi daerah seluas

luasnya berarti pemberian kewenangan

dan keleluasaa (diskreksi) kepada daerah

untuk mengelola dan memanfaatkan

sumberdaya daerah secara optimal. Agar

tidak terjadi penyimpangan dan

penyelewengan, pemberian wewenang dan

keleluasaan yang luas tersebut harus

diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Meskipun titik berat otonomi diletakkan

pada tingkat Kabupaten/Kota, namun

JAM PEMBNAS, Vol. 4 Nomor 1 Desember 2018


secara esensi sebenarnya kemandirian

tersebut harus dimulai dari level

pemerintahan di tingkat paling bawah,

yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa

masih banyak bergantung dari pendapatan

asli desa dan swadaya masyarakat yang

jumlah maupun sifatnya tidak dapat

diprediksi.

Desa berfungsi sebagai ujung

tombak di dalam melaksanakan

pembangunan disegala bidang baik di

bidang Pemerintahan, pembangunan,

maupun kemasyarakatan maupun tugas-

tugas pembantuan yang merupakan

pembangunan integral yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya yang

meliputi kehidupan dan penghidupan

masyarakat. Pada perjalanan

ketatanegaraan Republik Indonesia, desa

telah menjadi kuat, maju, mandiri, dan

demokratis sehingga dapat menciptakan

landasan yang kuat dalam melaksanakan

Pemerintahan dan membangun masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian

kewenangan otonomi daerah kepada

Kabupaten/Kota didasarkan atas

desentralisasi dalam wujud otonomi yang

luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah merupakan hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Diera otonomi daerah terutama

pasca reformasi, posisi desa mengalami

dinamika terutama dalam posisi dengan

Pemerintah di level atas. Pada konteks ini

relasi desa mengarah pada Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun

Pemerintah Pusat. Sejalan dengan era

otonomi daerah yang menitik beratkan

pada upaya pemberdayaan masyarakat,

maka peranan Pemerintah Desa sebagai

lembaga terdepan dalam sistem

Pemerintahan Republik Indonesia dan

berhadapan langsung dengan masyarakat

menjadi sangat penting. Sehingga sukses

atau tidaknya pencapaian sasaran

pelaksanaan otonomi daerah sangat

tergantung pada seberapa baik kinerja

Pemerintahan Desa di dalam

mengimplementasikan peranan, fungsi,

dan wewenang sebagai pelayan

masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk

mewujudkan otonomi yang diberikan

kepada desa terdapat pembiayaan-

pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut

memiliki hubungan dengan Dana Desa,

sehingga Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota memberikan Dana Desa

kepada setiap Desa yang berada di

wilayahnya. Hal ini tercantum pada



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang menyebutkan bahwa

keuangan desa adalah semua hak dan

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang

menimbulkan pendapatan, belanja,

pembiayaan dan pengelolaan keuangan

desa. Pengelolan dana desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah

diatas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan mengangkat judul :

“PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI

PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI

DESA ONOWAEMBO KECAMATAN

GUNUNGSITOI”

Adapun tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui penerapan sistem akuntansi

pada pengelolaan Dana Desa di Desa

Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli,

serta untuk mengetahui dan memperoleh

data tentang pengelolaan Dana Desa di

Desa Onowaembo Kecamatan

Gunungsitoli.

Dalam melaksanakan penelitian ini,

penulis menggunakan metode dekriptif

yaitu suatu metode penelitian yang

dilakukan dengan cara pengumpulan data

dan informasi dari suatu objek penelitian

yang kemudian mengklasifikasinya

sehingga memberikan suatu kesimpulan

dari kejadian atau fakta-fakta. Populasi

dalam penelitian ini adalah 19 orang yang

terdiri dari seluruh Perangkat desa,

Pendamping Desa, Pendamping Lokal

Desa dan TPK Dana Desa dengan sampel

penelitian adalah seluruh populasi

sebanyak 19 orang, bukti pembayaran kas,

bukti penerimaan kas, dokumen pencatatan

kas ,dan dokumen yang berhubungan

dengan sistem akuntansi.

STUDI PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi, (2001:6) :

“Sistem akuntansi adalah organisasi

formulir, catatan dan laporan yang

dikoordinasi sedemikian rupa untuk

menyediakan informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh manajemen guna

memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Pengertian lain menurut Baridwan (2000)

menyatakan bahwa : “Sistem akuntansi

adalah formulir-formulir, catatan-catatan,

dan prosedur-prosedur yang digunakan

untuk mengolah data mengenai usaha

suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan

untuk menghasilkan umpan balik dalam

bentuk laporan-laporan yang diperlukan



oleh manajemen untuk mengawasi

usahanya”.

Tujuan Sistem Akuntansi

Tujuan umum pengembangan

sistem akuntansi dalam bukunya Mulyadi

(2001:20) yang berjudul Sistem Akuntansi

mempunyai tujuan sistem akuntansi

sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan informasi bagi

pengelolaan kegiatan usaha baru.

2. Untuk meningkatkan informasi yang

dihasilkan oleh sistem yang sudah ada,

baik mengenai mutu, ketepatan

penyajian, maupun struktur

informasinya.

3. Untuk memperbaiki pengendalian

akuntansi dan pengecekkan intern,

yaitu untuk memperbaiki tingkat

keandalan (reability) informasi

akuntansi, dan untuk menyediakan

catatan lengkap mengenai

pertanggungjawaban dan perlindungan

kekayaan perusahaan.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam

penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dari uraian tujuan sistem

akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa

sistem akuntansi merupakan faktor utama

pendorong agar manajemen perusahaan

dapat menghasilkan informasi akuntansi

yang terstruktur dan mengandung arti.

Dalam suatu sistem akuntansi,

terdapat unsur-unsur pokok, seperti

dikemukakan oleh Mulyadi dalam

bukunya Sistem Akuntansi (2001:3),

terdapat 5 (lima) unsur sistem akuntansi.

Menurut Mulyadi tersebut unsur sistem

akuntansi pokok adalah sebagai berikut :

1. Formulir, merupakan dokumen yang

digunakan untuk merekam terjadinya

transaksi. Dengan formulir ini, data

yang bersangkutan dengan transaksi

yang direkam pertama kali dijadikan

dasar dalam pencatatan.

2. Jurnal, merupakan catatan akuntansi

pertama yang digunakan untuk

mencatat, mengklasifikasikan, dan

meringkas data keuangan dan data

lainnya. Dalam jurnal ini pula terdapat

kegiatan peringkasan data, yang hasil

peringkasannya kemudian di-posting

ke rekening yang bersangkutan dalam

buku besar.

3. Buku Besar (general ledger), terdiri dari

rekening-rekening yang digunakan

untuk meringkas data keuangan yang

telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

Rekening buku besar ini di satu pihak

dapat dipandang sebagai wadah

untuk menggolongkan data keuangan,

di pihak lain dapat dipandang pula

sebagai sumber informasi keuangan

untuk penyajian laporan keuangan.

4. Buku Pembantu (susbsidiary ledger),

terdiri dari rekening-rekening

pembantu yang merinci data



keuangan yang tercantum dalam

rekening tertentu dalam buku besar.

Buku besar dan buku pembantu

merupakan catatan akuntansi akhir,

yang berarti tidak ada catatan

akuntansi lain lagi sesudah data

akuntansi diringkas dan digolongkan

dalam rekening buku besar dan buku

pembantu.

5. Laporan, merupakan hasil akhir

proses akuntansi yang berupa neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan

laba ditahan, laporan harga pokok

produksi, laporan biaya pemasaran,

laporan harga pokok penjualan, daftar

umur piutang, daftar utang yang akan

dibayar, dan daftar saldo persediaan

yang lambat penjualannya.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No 113

Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa. Begitu pula dengan Pengelolaan

Keuangan Desa menurut Permendagri No

113 Tahun 2014 adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Permendagri No 113

Tahun 2014 Kepala Desa (Kades)

merupakan pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan

kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan Desa, mempunyai

kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang

pelaksanaan APBDesa.

b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan

Tenaga Kerja Desa).

c. Menetapkan petugas yang

melakukan pemungutan

penerimaan desa.

d. Menyetujui pengeluaran atas

kegiatan yangditetapkan dalam

APBDesa.

e. Melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas

beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan

keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang

berasal dari unsur perangkat desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan Desa.

Penyelenggaraan kewenangan

Desa berdasarkan hak asal usul dan



kewenangan lokal berskala Desa didanai

oleh APBDesa. Penyelenggaraan

kewenangan lokal berskala Desa selain

didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai

oleh anggaran pendapatan dan belanja

negara dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan

Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah

didanai oleh anggaran pendapatan dan

belanja negara. Dana anggaran pendapatan

dan belanja negara dialokasikan pada

bagian anggaran kementerian/lembaga dan

disalurkan melalui satuan kerja perangkat

daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan

kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

pemerintah daerah didanai oleh anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima

dan disalurkan melalui rekening kas Desa

dan penggunaannya ditetapkan dalam APB

Desa. Pencairan dana dalam rekening kas

Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan

Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan

Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan

pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa

menguasakan sebagian kekuasaannya

kepada perangkat Desa.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian

ini, penulis menggunakan metode dekriptif

yaitu suatu metode penelitian yang

dilakukan dengan cara pengumpulan data

dan informasi dari suatu objek penelitian

yang kemudian mengklasifikasinya

sehingga memberikan suatu kesimpulan

dari kejadian atau fakta-fakta. Populasi

dalam penelitian ini adalah 19 orang yang

terdiri dari seluruh Perangkat desa,

Pendamping Desa, Pendamping Lokal

Desa dan TPK Dana Desa dengan sampel

penelitian adalah seluruh populasi

sebanyak 19 orang, bukti pembayaran kas,

bukti penerimaan kas, dokumen pencatatan

kas ,dan dokumen yang berhubungan

dengan sistem akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Penelitian yang

telah dilakukan oleh penulis bahwa

Pemerintah Desa Onowaembo Kecamatan

Gunungsitoli telah menerapkan sistem

akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa Onowaembo yang

pengelolaanya pada tahun 2016 ialah

Rp.283.294.431 yang penyaluran dan



pengelolaannya tebagi dalam dua tahap,

yaitu :

a) Tahap pertama 60% senilai

Rp.169.976.658,60.

b) Tahap kedua 40% senilai

Rp.113.317.772.,40.

Unsur-unsur sistem akuntansi yang telah

diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam

pengelolaan dana desa adalah :

a. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa untuk jangka waktu

6 (enam) tahun.

b. Rencana Pembangunan Tahunan

Desa atau yang disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa, merupakan

penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

c. Peraturan Desa tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan rencana Kerja Pemerintah

Desa merupakan satu-satunya

dokumen perencanaan di Desa.

d. Rencana Anggaran Biaya.

e. Buku Pembantu Kas.

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

g. Pernyataan Tanggungjawab Belanja.

h. Bukti Transaksi.

i. Surat Setoran Pajak (SSP).

j. Format laporan

pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBD tahun anggaran

berkenaan.

k. Format laporan kekayaan milik desa

per 31 Desember tahun anggaran

berkenaan.

l. Format laporan program pemerintah

dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke desa.

2. Unsur akuntansi dalam laporan

keuangan Desa Onowaembo

a. Aset

Merupakan sumber daya ekonomi

yang dikuasai dan/atau dimiliki

sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial dimasa

depan dapat diperoleh serta dapat

diukur dengan satuan uang. Aset

dapat dikelompokkan dalam :

1. Aset Lancar, yaitu aset yang

dalam periode waktu tertentu

(tidak lebih dari satu tahun)

dapat dicairkan menjadi uang

kas atau menjadi bentuk aset

lainnya. Misalnya Kas,

Piutang, Persediaan.

2. Aset Tidak Lancar, yaitu aset

yang mempunyai nilai

ekonomis lebih dari satu

tahun. Misalnya Investasi

Permanen, Aset Tetap, Dana

Cadangan, Aset Tidak Lancar

Lainnya.



3. Kewajiban. Merupakan utang

yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang

penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi yang

dimiliki. Kewajiban ini bisa

berupa Kewajiban Jangka

Pendek dan Kewajiban Jangka

Panjang. Misalnya Utang

Kepada Pihak Ketiga, Utang

Pemotongan Pajak, Utang

Cicilan Pinjaman, Pinjaman

Jangka Panjang.

4. Kekayaan Bersih. Merupakan

selisih antara aset yang

dimiliki desa dengan

kewajiban.yangharus dipenuhi

desa sampai dengan tanggal

31 Desember suatu tahun.

5. Pendapatan. Merupakan

penerimaaan yang akan

menambah Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah

Desa, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah Desa.

6. Belanja. Merupakan semua

pengeluaran oleh Bendahara

yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah Desa.

7. Pembiayaan. Merupakan

setiap

penerimaan/pengeluaran yang

tidak berpengaruh pada

kekayaan bersih entitas yang

perlu dibayar kembali

dan/atau akan diterima

kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan

maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran terutama

dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan

surplus anggaran.

2. Pengendalian Internal

Tujuan dari adanya pengendalian

internal adalah untuk memperkecil

dan menghilangakan terjadinya

kesalahan hitung, pencatatan dan

pelaporan keuangan serta memastikan

bahwa tidak terjadinya praktek-

praktek yang tidak sehat.

Bentuk pengendalian yang

diberlakukan oleh Pemerintah Desa

Onowaembo ialah :

a. Organisasi.

Dari segi organisasi adanya

pembagian tugas pada tiap seksi



dimana setiap seksi melaksanakan

beban tugas masing-masing.

b. Pegawai yang berkualitas

Untuk memperoleh pegawai yang

berkualitas dalam bidangnya maka

diperlukannya perekrutan dengan

seleksi yang ketat dan dalam

beberapa tahapan.

c. Sistem wewenang (Otorisasi dan

Prosedur Pencatatan)

Setiap transaksi yang terjadi harus

mendapatkan persetujuan dari

yang berwenang.

d. Praktek-praktek yang sehat

Dalam setiap transaksi diharapkan

untuk selalu melakukan praktek

yang sehat.

Terpenuhinya unsur-unsur sistem

akuntansi yang diterapkan Desa

Onowaembo, hal ini dapat

mendukung pengendalian internal

atas pengelolaan dana desa yang

tercermin dari tujuan-tujuan sebagai

berikut:

1. Mendukung operasi sehari-hari

Sistem akuntansi digunakan

untuk mendukung operasi sehari-

hari dalam organisasi, sehingga

memudahkan kegiatan

operasional organisasi.

2. Mendukung pengambilan

keputusan.

Sistem akuntansi sangat berguna

bagi pemerintah desa dalam

pengambilan keputusan internal

desa.

3. Memenuhi kewajiban berkenaan

dengan pengamanan.

Penggunaan sistem akuntansi

dalam memenuhi kewiban dengan

pengamanan sangat membantu

untuk menjaga keamanan

informasi dalam organisasi.

Analisa Penerapan Sistem Akuntasi Pada

Pengelolaan Dana Desa Di Desa


Sesuai dengan deskripsi temuan

penelitian yang telah dikemukakan diatas,

penulis menganalisa bahwa penerapan

dan prosedur sistem akuntansi pada

Pengelolaan Dana Desa Di Desa


diantaranya penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPDesa), Rencana Anggaran Biaya

(RAB), penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), penerbitan Surat

Permintaan Membayar (SPM), penerbitan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

sudah dilaksanakan dengan baik dan

memadai serta sesuai dengan Peraturan

Menteri no 113 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.



Peranan Penerapan Sistem Akuntansi

Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa

Nonowaembo Kecamatan Gunungsitoli

Dari hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh oleh penulis, sistem

akuntansi yang diterapkan pengelolaan

Dana Desa di Desa Onowaembo

Kecamatan Gunungsitoli berperan penting

dalam dalam menghasilkan transparansi

pengelolaan sistem keuangan desa yang

memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya

pengendalian internal yang telah

dilaksanakan sesuai dengan standar yang

belaku diantaranya adanya pemisahan

tugas dan fungsi yang tepat dari pihak-

pihak terkait, adanya otorisasi dari pihak

yang berwenang dan adanya pencatatan

akuntansi yang didukung oleh adanya

bukti-bukti transaksi pengeluaran kas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan serta mengacu pada

identifikasi masalah maka penulis

menyimpulkan dan memberi saran guna

menunjang penerapan akuntansi pada

pengelolaan Dana Desa di Desa

Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli,

sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi pada

Pengelolaan Dana Desa di Desa


pada prinsipnya telah dilaksanakan

sesuai dengan standar akuntansi.

2. Dokumen yang digunakan untuk

menjadi alat perekam transaksi dan

menjadi dasar pencatatan akuntansi,

seperti Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes), Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes),

Rencana Anggaran Biaya (RAB), buku

pembantu kas, Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), pernyataan

tanggungjawab belanja, bukti

transaksi, Surat Setoran Pajak (SSP),

format laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBD, dan

format laporan kekayaan milik desa

sudah baik dalam memberikan

informasi akuntansi

3. Sistem wewenang dan prosedur-

prosedur pada pengelolaan dana desa

sudah sangat baik terlihat dari setiap

transaksi yang berhubungan dengan

keuangan harus mendapat persetujuan

dari dari pihak yang berwenang.

4. Catatan-catatan yang digunakan

dalam mencatat data keuangan dalam

proses pengelolaan sudah cukup baik

dan telah disimpan dalam bentuk

softcopy dan hardcopy.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan

profesionalisme perangkat desa dalam

menjalankan tugas dibidang masing-

masing sudah cukup baik.



Saran

Dari hasil penelitian penulis setelah

dibandingkan teori dengan kenyataan yang

di Desa Onowaembo, maka penulis

mencoba memberikan saran guna

meningkatkan penerapan sistem akuntansi

sebagai berikut :

1. Guna mendorong penerapan

akuntansi dalam pengelolaan Dana

Desa serta pelaksanaan yang tertib dan

disiplin anggaran maka diharapkan

Kepala Desa dapat meningkatkan

pengawasan terhadap para unsur

pelaksana pengelolaan Dana Desa

2. Dalam penerimaan dan perekrutan

aparat desa harus selektif sesuai

dengan bidang keahlian serta pelatihan

dan pembinaan lebih ditingkatkan agar

dapat meningkatkan Sumber Daya

Manusia (SDM) guna mendukung

kinerja yang baik dalam penerapan

sistem Akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian.

Jakarta: Erlangga.

Asyari. 2003. Sistem Informasi Akuntansi.

Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Baridwan, Zaki, 2000. Sistem Informasi

Akuntansi Edisi Kedua.

Cetakan Kelima, Yogyakarta :

Badan Penerbit Ekonomi

Universitas Gadjah Mada

Istijanto. 2005. Akuntansi Menengah.

Jakarta: Erlangga.

Harahap, Sofyan Syafri. (2004). Akuntansi

Aktiva Tetap. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Kuncoro. 2003. Teknik Analisa Keuangan.

Jakarta:Erlangga.

La Midjan dan Azhar Susanto, 2001. Sistem

Informasi Akuntansi I,

Bandung: Lingga Jaya.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi

Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.

24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

(c.72) Jakarta, Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun

2016 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No.

49/PMK.07/2016 tentang cara

Pengalokasian, Penyaluran,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana

Desa

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13

Tahun 2015 tentang Tata Cara



Pembagian Dan Penetapan Rincian

Dana Desa.

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37

Tahun 2014 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan

Dana Desa.

Raum Abu, Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) dalam

Pembangunan FisikDesa

Krayan Makmur. ejournal ilmu

pemerintahan 2015 : 3 (4) 1623

1636,di akses pada 1 mei

2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa

https://www.scribd.com/doc/311784120/arti

kel-dana-desa

http://www.keuangandesa.com/2017/06/ke

kuasaan-pengelolaan-keuangan-

desa-menurut-permendagri-no-

113-tahun-2014

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa

https://www.scribd.com/doc/311784120/arti

kel-dana-desa

http://www.keuangandesa.com/2017/

06/kekuasaan-pengelolaan-

keuangan-desa-menurut-

permendagri-no-113-tahun-

2014

https://www.scribd.com/doc/311784120/artikel-dana-desa

https://www.scribd.com/doc/311784120/artikel-dana-desa

Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di ...

Documents

Transcript of Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di ...