PENDEKATAN LAW AND ECONOMICSDALAM PERSAINGAN USAHA

0

Jakarta, 24 Juli 2020

DR. Maria G. S. Soetopo B.Sc., M.B.A

0

TOPIK PEMBAHASAN

LAW AND ECONOMICS (ECONOMIC ANALYSIS OF LAW)1

LAW AND ECONOMICS DALAM TACIT AGREEMENT2

LAW AND ECONOMICS DALAM MITIGASI RESIKO PERSAINGAN USAHA3

1

LAW AND ECONOMICS (ECONOMIC ANALYSIS OF LAW)1

2

LAW AND ECONOMICS = ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (EAL)

Jeremy BenthamOliver Wendall

Holmes

Billings Learned Hand

Guido Calabresi

Frank Esterbrook

Richard Posner

Adam Smith John R. Commons

Ronald Coase Gary Becker Robert Cooter

Thomas Ulen

Nicholas Mercuro

Omri Ben Shahar

Economic Law

Esensi = Dampak

Pasal 33UUD 1945

3

Law and Economics=

Economic Analysis of Law=

Metodologi

Cost < Benefit = Efisiensi

Keadilan

MemaksimalkanKesejahteraan Sosial

Theory

TIMELINE DASAR HUKUM PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DI INDONESIA

2017 2018 2019 2020

PeraturanPresiden

No. 18/2020 tentangRencana

Pembangunan Jangka

MenengahNasional Tahun

2020-2024

PeraturanPresiden

No. 61/2019 tentang

Rencana KerjaPemerintahTahun 2020

PeraturanBappenas

No. 1/2017Tentang

PedomanEvaluasi

Pembangunan Nasional

PP No. 17/2017Tentang

SinkronisasiProses

Perencanaandan

PenganggaranPembangunan

Nasional

InpresNo. 7/2017

TentangPengambilan,

Pengawasan danPengendalianPelaksanaanKebijakan di

Tingkat KementerianNegara dan

LembagaPemerintah

PerseskabNo. 1/2018

tentang PedomanPersiapan,

Pelaksanaan danTindak LanjutHasil Sidang

Kabinet

UU No. 15/2019

tentangPerubahan

UU No. 12/2011

4

ALUR KEBIJAKAN BERDASARKAN INPRES 7/2017 DAN PERSESKAB 1/2018

INPRES 7/2017

Diktum ketujuh: sebelumpenyusunan dan penetapankebijakan sebagai dimaksud dalamdiktum pertama Menteri dan KepalaLembaga agar melakukan:a. Analisa dampak kebijakan

termasuk analisa resiko; danb. Konsultasi publik sesuai

peraturan perundang-undangan.

Diktum Pertama huruf (c): Kebijakanyang berskala nasional, penting,strategis/berdampak luas kepadamasyarakat.

5

6

LAW AND ECONOMICS DALAM TACIT AGREEMENT2

Total Welfare

TEORI : KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN EFISIENSI BERKEADILAN

Kesejahteraan Konsumen Efisiensi Berkeadilan

“The most common meaning

of Justice is efficiency” –

Richard Posner

UUD 1945

C < B = Efisiensi

DemokrasiEkonomi

7

TACIT AGREEMENT, FACTOR PLUS, CONCERTED ACTION = ILLEGALITY

TACIT AGREEMENT PLUS FACTORS CONCERTED ACTION ILLEGALITY

Sifat dari “Perjanjian” diantara pelaku:• Kenaikan harga tidak wajar.• Kenaikan harga atas barang dan/atau jasa oleh beberapa perusahaan

pada pasar yang bersangkutan.• Tidak ada perubahan dalam pasar dari perusahaan pelaku.• Berkurangnya kompetitor dalam jangka waktu tertentu

Suatu tindakan bersamayang terpola tersruktur

Kesepakatan secaradiam-diam

8

ALUR PIKIR PEMBUKTIAN (ILLEGALITY TACIT AGREEMENT)

Tacit Agreement

Plus Factors

Concerted action

Inefisiensiekonomi

UU 5/1999UU 48/2009

Pasal 5 ayat (1)

KEYAKINAN HAKIM• Yurisprudensi• Doktrin• Latar belakang

perbuatan• Akibat perbuatan• Kondisi dari

terdakwa• Norma masyarakat

CBAProbability Recidivism

Economic evidence

(hard evidence)

9

Economic Analysis(Law and

Economics)

Tidak adaconsumer welfare

Tidaksesuai

Pasal 33UUD 1945

EFISIENSI DAN PENJATUHAN PUTUSAN

NON-YURIDIS YURIDIS

EFISIENSI KEADILAN KESEJAHTERAAN

Pasal 33 UUD

Pasal 5 UU 12/2011, Pasal 2 ayat (4), Pasal 4

ayat (2) UU 48/2009

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 48/20019

• Yurisprudensi• Doktrin• Latar belakang

perbuatan• Akibat perbuatan• Kondisi dari

terdakwa• Norma masyarakat

KEYAKINAN HAKIM

Alat Bukti Sah(Pasal 184 Ayat(1) KUHAP)

C = Nilai Perbuatan(Perbuatan Terbukti + Dampak)

B = manfaat hukuman

CBA(Cost Benefit Analysis)

EFISIENSI DAN PENJATUHAN PUTUSAN

Probability Recidivism

PERBUATAN PROBABILITY RECIDIVISM

Y = probability recidivism 0α = bobot nilai perbuatanX = nilai perbuatan

10

Parameter “Akibat Perbuatan” dalam Keyakinan Hakim

>

>

Probability Recidivism

11

2 FORMULA PARAMETER KEYAKINAN HAKIM

probability recidivism

= 0Manfaathukuman

12

LAW AND ECONOMICS DALAM MITIGASI RESIKO PERSAINGAN USAHA3

TEORI KONTRAK DAN “ECONOMIC POWER FIRMS”

KONTRAK

Hukum positif Law & Economics

Pasal 1320 KUH Perdata

Adanyakesepakatan

Kecakapanpara pihak

Suatu haltertentu

Suatu sebabyang halal

CompletePareto

Efficient

Efisien atausaling

menguntung-kan

Tidak terdapatkemungkinan

lagi untukmeningkatkankemanfaatan

bagi setiappihak

Ragamkondisiterpen

uhi

Segalakondisi/

kemungkinantertuangsecara

eksplisit

(* L. Kaplow & S. Shavell)

13

Perusahaan-perusahaandengan ‘Economic Power’

perusahaan yang memilikikekuatan ekonomi dankemampuan untukmengontrol/mempengaruhipasar, tapi juga berpotensirisiko sistemik (berdampakluas kepada masyarakat danperekonomian nasional)

Source:Adi Ayal, “The Market for Bigness: Economic Power and Competition Agencies’ Duty to Curtail It,” Journal of Antitrust Enforcement (2013)

ENTITAS EKONOMI TERBESAR (2015) – “Economic Power” Firms

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UNITED STATES

CHINA

GERMANY

JAPAN

FRANCE

UNITED KINGDOM

ITALY

BRAZIL

CANADA

WALMART ($485.7 bio)

*Sumber:• 2015 Global Justice Now• Data from Fortune 500 and CIA World Factbook

14

INDUSTRI TERBESAR DALAM PERKARA 2019

KONSTRUKSI

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKANA MINUMAN

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

JASA PERUSAHAAN

1

2

3

4

5

6

7

15

PERUSAHAAN “ECONOMIC POWER” DAN THRESHOLD: DASAR KERJA SAMA

Konstruksi

Pertambangandan Penggalian

Pertanian,

Kehutanan dan

Perikanan

5,78%

1,22%

3,64%

X jumlah Uang(Rupiah) dan

Penduduk

Koordinasi/konsultasi

Notaris(Pembuatan

Kontrak)

KPPU(Penegakan/Penindakan)

1

2

3

Inpres 7/2017 Diktum Pertamahuruf (c): Kebijakan yang berskalanasional, penting, strategis/ berdampak luaskepadamasyarakat.

16

Industri Ranking berdasarkan Perkara

2019

Kontribusiterhadap

PDB

Perusahaan Threshold untuk Perjanjian

Kerjasama

Rp 2.233 T

PendapatanNegara

(APBN 2020)

LAW AND ECONOMICS DAN THRESHOLD

Dampak nasionalInpres 7/2017

Perseskab 1/2018

Contoh:Amerika = 100jt USD/ 100jt penduduk

Korea Selatan = 10jt USD / 4jt penduduk

NotarisKPPU

UU 5/1999:• Pasal 3• Pasal 30• Pasal 35

UU 2/2014:• Pasal 16

huruf e danpenjelasan

AnalisaDampak

Kebijakan(RIA)

Kontrak-kontrak antarapihak-pihak dengan

“Economic Power” yang berdampak ≥ Threshold

17

LAW & ECONOMICS: MITIGASI RISIKO DALAM PERSAINGAN USAHA

Perusahaan “Economic

Power” Threshold

Koordinasi/ Konsultasi

Pembuat kontrak(notaris)

Penindakan/ penegakan Hukum

(KPPU)

Perjanjian

Langkah-langkah RIA (analisadampak kebijakan)1. Menentukan permasalahan2. Menentukan tujuan3. Memberikan opsi-opsi dan

melakukan Public Consultation4. Melakukan analisa terhadap

opsi-opsi5. Membandingkan dan memilih

opsi6. Penerapan dan Evaluasi

o Inpres 7/2017o Perseskab 1/2018o UU 15/2019o Perpres 61/2019o Perpres 18/2020

CompletePareto

Efficient

Kesejahteraan konsumendan efisiensi berkeadilan

18

Economic Analysis

DASAR HUKUM KPPU DAN NOTARIS UNTUK PERJANJIAN KERJA SAMA BERDASARKAN THRESHOLD DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KEKUATAN EKONOMI BESAR

Pasal 3 huruf c : mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha;

Pasal 30 ayat (1) : Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi PengawasPersaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

Pasal 35 huruf e : memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitandengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Pasal 16 huruf e : memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecualiada alasan untuk menolaknya;

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yangmengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atausemenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidakmempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yangtidak dibolehkan oleh undang-undang.

Penjelasan :

19