PEMIKIRAN KRITIS SOUND GOVERNANCE TERHADAP …

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan

Vol 11 No 2 (2019): Agustus 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

139

PEMIKIRAN KRITIS SOUND GOVERNANCE TERHADAP GLOBALISASI: PANDANGAN

DARI ALI FARAZMAND

Burhanudin Mukhamad Faturahman

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

e-mail: [email protected]

Abstract

Globalization is an ideology that contributes directly to governance, especially in

developing and under developing countries. The governance system suggested by the global

elite, namely good governance that transcends the territorial boundaries of the state, is

allegedly causing uncertainty at local, national and regional governance levels. According to

Ali Farazmand the dimension in sound governance seeks to organize the structure, norms,

clear values of management and public administration amidst the diversity and rapid

changes in the international environment.

Keywords: Sound Governance, Globalization

mailto:[email protected]

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

140

PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini telah merubah

transformasi ekonomi, pasar, institusi

dan budaya negara-negara di seluruh

dunia. Tidak hanya itu, proses globalisasi

ini dipercepat oleh sejumlah faktor,

seperti inovasi teknologi; penurunan

ekonomi domestik negara-negara

industri kuat di Utara; tekanan militer

dan politik dari bangsa di negara dunia

ketiga; hancurnya Uni Soviet sebagai

kekuatan sistem dunia alternatif;

propaganda ideologi Barat; peran agensi

Persatuan Bangsa-Bangsa seperti

International Monetary Fund World

Bank dan World Trade Organization;

bertambahnya harapan rakyat akan

demokrasi manajemen dan organisasi;

dan ketersediaan tenaga kerja murah

antar gender dan kelompok nasional di

seluruh dunia berkembang.

Dengan fenomena tersebut,

muncul gerakan grasroot untuk

mengurangi kegagalan globalisasi seperti

degradasi lingkungan, dominasi ekonomi

pihak tertentu, kemiskinan, kerja paksa,

budak upahan. Menanggapi persoalan

semacam ini, diperlukan transformasi

pemerintah dan administratif seakan

justru menentang proses, struktur dan

nilai dari governance dan administrasi

publik. Sehingga, kebutuhan akan

pembentukan kapasitas, peningkatan

dan inovasi dalam kebijakan dan

manajemen terkesan lebih urgent

daripada sebelumnya jika pemerintah

ingin menghadapi dan menindaklanjuti

tantangan globalisasi. Konsep “sound

governance” dimaknai sebagai gerakan

pemikiran baru untuk menetang

governance yang sekarang yaitu “good

governance”. Diskusi konsep baru ini

menekankan pada sistem pemerintahan

yang jelas dalam tatanan global dengan

elemen penting yakni inovasi kebijakan

dan administrasi yang jelas ditinjau dari

dimensi dan arah governance yang jelas.

Tujuan dari penulisan ini untuk

memberikan cara pandang baru

terhadap governance terutama bagi

negara-negara yang sedang berkembang

untuk memperbaiki bahkan

memperbarui sistem pemerintahan yang

lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA

Governance: kerumitan dan

keberagaman

Sebelum melihat konsep

governance alangkah baiknya jika

melihat kompleksitas (keragaman dan

kerumitan) governance dan administrasi

itu sendiri dari dua aspek baik peluang

maupun tantangan. Peluang dan

tantangan dalam governance dan

administrasi merupakan konsep kunci



141

dilihat dari pertama, peluang munculnya

kreatifitas dan inovasi dalam subjek

penyelidikan tentang masalah kebijakan

publik dan organisasi. Sementara ide

revitalisasi dan peningkatan sistem

pemerintah dan administrasi turut

menyertai peluang tersebut. Peluang

lainnya juga terbentuk seiring

beragamnya governance dan

administrasi melalui eksperimen dan

praktek memverifikasi atau pengabaian

ide baru dengan menuju pada metode

pembelajaran historis sebagai salah satu

alat efektif dalam peningkatan secara

inkremental governance dan

administrasi.

Kedua, di sisi lain, keragaman

konsep memberikan konflik tentang

kesepakatan antara governance dan

administrasi; penggunaan prinsip dalam

governance menimbulkan dominasi

dalam teori dan praktik dengan

mengabaikan alternatif yang diajukan.

Contohnya, New Public Management dan

privatisasi di dunia ketiga oleh lembaga

moneter dunia (PBB, WTO, WB, IMF)

adalah intrumen institusi pokok ideologi

barat dan korporasi kekuasaan barat.

Penerapan ini menimbulkan dampak

pada pihak lain setelah eksperimen

dilakukan sehingga pembelajaran perlu

dilakukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Konsep Governance

Governance diartikan dalam

banyak makna seperti pemerintahan

entrepreneurial, governance sosial

dan politik, governance partisipasi

yang kebanyakan intinya menolak

pemerintahan yang otoriter sebagai

pembuat keputusan sepihak.

Filosofinya yakni memberikan

pendekatan yang lebih luas

keterlibatan rakyat dan memancing

partisipasi masyarakat sipil secara

demokratis (Faturahman, 2018) dan

organisasi non-pemerintah.

Governance model ini menekankan

pada kompetisi mirip-pasar antar

organisasi publik, hasil-output

berorientasi pada hasil, dan

sebagainya. Osborne dan Gaebler

(1992) menyarankan perubahan

peran dan karakter pemerintah di

semua level dua dekade terakhir,

reinventing government

menghabiskan banyak energi, waktu

dan uang pemerintah untuk bersaing

pada kompetisi global dengan

ideologi new public management .

Ideologi seperti ini menurut

Farazmand (2002) adalah senjata

intelektual dari kapitalisme korporat.

Dalih kunci dari “new public

management” berasal dari sumber

intelektual teori pilihan publik



142

(Buchanan dan Tollock, 1962; Downs,

1962; Niskanen, 1971; Williamson,

1985), yang menjelaskan birokrasi,

pengadaan layanan publik lewat

organisasi pemerintah, dan

pengeluaran kapital sosial, dukungan

pada privatisasi, konsumerisme,

individualisme, dan pengeluaran

pemerintah terkait keamanan-militer

untuk menghasilkan sistem

kapitalisme korporat.

Guy Peters (1966)

mengutarakan empat model

governance konseptual yaitu: model

pasar, model partisipasi, pemerintah

fleksibel, dan pemerintah deregulasi,

yang masing-masing memiliki

implikasi struktural, manajerial,

pembuatan kebijakan, dan public

interest yang berbeda satu sama lain,

atau yang beroverlap dalam banyak

fitur. Yang lebih menarik konsep

governance sosial dan politik

menekankan interaksi antar

pemerintah dan masyarakat dalam

keberagamanan, kompleksitas dan

dinamika (Koimaan, 1993). Model

governance dan pemerintah seperti

ini cenderung melahirkan prinsip

antar beragam aktor dalam

masyarakat, termasuk masyarakat

sipil yang merefleksikan kepentingan

beragam, dan menghasilkan

kompleksitas akibat lingkungan

nasional dan global yang berubah

cepat dan mempengaruhi governance

di semua level.

Kritik terhadap good

governance salah satunya dilontarkan

oleh mantan bekas presiden Tanzania

di konferensi governance UN di

Afrika tahun 1998, menurutnya

prinsip good governance sebuah

konsep yang dipaksakan pada negara

berkembang dan negara kurang maju

di Afrika oleh kekuasaan industri

barat dan korporasi global

transnasional. Korporasi dan

pemerintah donor ini menganggap

governance di Afrika buruk sehingga

perlu diganti agar nenjadi “baik”

dengan perampingan ukuran

administrasi negara dan masyarakat,

memperluas sektor bisnis privat

melalui privatisasi, dan membuat

jalan menuju korporasi kapitalis

global untuk mencari profit tinggi

dan menghasilkan sistem pasar

global (UNDESA, 1998).

METODE

Tulisan ini membahas ide-ide

baru tentang sound governance dilihat

dari pemikiran ali farazmand secara

deskriptif. Hasil deskripsi ini melalui

proses review literatur yang berkaitan

dengan konsep sound governance



143

kemudian dikaitkan dengan fenomena

pemikiran global untuk memperoleh cara

pendang baru tentang governance yang

lebih baik di negara berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sound governance: sebuah alternatif

baru

Terdapat beberapa klaim yang

mendorong konsep ini dianggap lebih

penting daripada good governance.

Pertama, sound governance lebih

komprehensi dari konsep sebelumnya

dan berisi elemen governance global

yang penting. Kedua, berisi fitur normatif

dan rasional dari good governance

dengan mempertimbangkan fitur murni

dari sistem governance pribumi yang

berkonflik dengan kekuatan neo-

kolonialis. Sehingga meski berkonflik

dengan kapitalis, sistem governance bisa

dikatakan “jelas”. Ketiga, konsep sound

governance memiliki ciri kualitas

governance yang lebih unggul

daripada good governance, dan

dianggap jelas secara teknis,

organisasional, profesional,

manajerial, politik, demokratik dan

ekonomi. Selain itu, jelas dalam

kapasitas dan perilaku antisipasinya;

berkarakter demokratik, respon dan

kompetensinya; dan nilai budaya

ditanamkan dalam nilai dan struktur

masyarakat (Faturahman, Kirana,

Putra, Irawan, & Kolne, 2019).

Keempat, sound geovernance

cocok dengan norma, aturan dan

rezim internasional. Ini berbalikan

dengan good governance yang

mengabaikan batas konstitusional

antar negara dan pemeritah yang

berdaulat. Kelima, sound governance

berawal dari kerajaan negara-negara

pertama persia yang memiliki sistem

administrasi yang efektif dan efisien.

Tidak ada kerajaan yang bertahan

tanpa adanya ekonomi dan sistem

pemerintahan serta administrasi

yang jelas. Kerjaan persia dituntut

menguatkan sistem pemerintahan

dan administrasi dengan kebijakan

ekonomi, manajerial dan organisasi

yang jelas, bukan hanya efisien dalam

urusan luas wilayah, tapi juga kritis

dalam kontrol politis dan respon

antisipasi pada krisis yang tidak

diharapkan. Manajemen dan struktur

governance begitu tertata baik dalam

mengurusi dan menangani kerajaan

yang besar. Ide baru ini bukan

meniadakan proses demokratik pada

standar kontemporer. Penggunannya,

ada pada reformasi sktruktural,

bidang keuangan, manajemen,

komunikasi, hukum dan pemerintah



144

lokal berdasarkan prinsip toleransi.

Dan ini adalah ide baru.

Governance di sini jauh lebih

komprehensif di pemerintah dan

administrasi daripada geverment dan

governing yang menekankan pada

proses partisipasi dan perubahan

perilaku masyarakat (Irawan, 2019)

dalam penanganan urusan sosial,

ekonomi dan politik pada negara atau

komunitas lewat struktur dan nilai.

Dan gevernance ini lebih luas dari

bentuk pemerintah tradisional,

unilateral dan otoriter. Konsep

“soundness” digambarkan sebagai

governance berkualitas secara

struktur, proses, nilai, dimensi yang

dibutuhkan dalam governing dan

administrasi. Governing berarti

fungsi dari governance oleh aktor,

sedangkan governance berisi proses,

struktur, nilai, manajemen, kebijakan

dan administrasi. Sound governance

merefleksikan fungsi governing dan

administratif dengan kinerja

organisasi dan manajerial yang jelas

yang bukan hanya kompeten dalam

perawatan, tetapi juga antisipatif,

responsif, akuntabel dan transparan,

dan korektif; dan berorientasi

strategis dan jangka panjang meski

operasinya dalam jangka pendek.

Dimensi sound governance

Dimensi atau komponen dalam

sound governance berinteraksi

secara dinamis satu sama lain,

membentuk suatu kesatuan yang

mempertimbangkan keragaman,

kompleksitas dan intensitas internal

dan menindaklanjuti tantangan,

batasan peluang eksternal.

Keragaman memberikan peluang bagi

sistem governance untuk menerima

feedback dalam mekanisme check

and balance serta membuka inovasi

dan kreatifitas. Keragaman merujuk

pada kompleksitas karena

bertambahnya interaksi dalam sistem

governance dan adanya batasan

lingkungan eksternal-lokal, nasional,

regional dan global. Semakin

eksternal (semakin

dibatasi/dijauhkan) peluang dan

elemen pendukungnya, semakin

lancar pelaksanaan sistem

internalnya. Sebaliknya, semakin

banyak tekanan, tantangan dan

batasan yang lebih eksternal (misal,

sangsi, propaganda, kekerasan,

konflik perbatasan, perang dan

tekanan finansial/ekonomi

internasional) semakin sulit untuk

pelaksanaan sistem governance

internal. Berikut disampaikan



145

dimensi sound governance

(Farazmand, 2004, h.12-18):

1. Proses. Sound governance

berisi sebuah proses dalam

mengatur segala interaksi

antar stakeholder yang terlibat

secara terstruktur. Ini sangat

berbeda dengan good

gevernance hanya dengan

proses secara intenal dan

eksternal tanpa sebuah

struktur.

2. Struktur. Merupakan sebuah

elemen konstitutif, aktor,

norma, regulasi, prosedur,

kerangka pembuatan

keputusan dan sumber

otoritatif dalam melegitimasi

proses governance. Proses

menjelaskan bagaimana

geovernance dijalankan,

sedangkan struktur

memberikan definisi dan

arahan bagi proses. Dalam

governance publik, contohnya,

pejabat, yang terpilih dan

diangkat, stakeholder,

organisasi non-pemerintah,

badan rakyat, media,

masyarakat sipil, sektor privat,

dan institusi atau kekuatan

domestik dan

internasional/global adalah

bagian – baik langsung atau

tidak langsung – dari struktur

governing, dan begitu juga

aturan dan cara aturan

tersebut didefinisikan.

3. Kognisi dan nilai. Elemen ini

berfungsi untuk memperkuat

secara internal secara sehat

dan dinamis dalam

memperbaiki menta korup.

Dapat tercermin ketika

perilaku korup didukung oleh

faktor eksternal maka nilai

internal tersebut hanya untuk

mempertahankan rezimnya

saja. Oleh karenanya, Nilai

normatif keadilan, ekuitas,

representasi integritas,

responsivitas, tanggungjawab,

toleransi dan kesetaraan di

hadapan hukum bagi semua

rakyat tanpa melihat warna,

ras, etnis, gender dan umur,

tombak sebuah sistem sound

governance. Dimensi kebijakan

bisa menegakkan atau

melemahkan sistem

governance, yang ditentukan

oleh niat dan hasil atau proses

ideasi, formulasi, legitimasi,

implementasi dan evaluasi

kebijakan. Kebijakan disini

sebagai wakil filosofi politik



146

dan ekonomi sebuah sistem

governance, karena ragam aksi

kebijakan atau ketiadaan aksi

bisa membawa akibat bagi

kelas/ kelompok sosial dan

ekonomi berbeda di dalam

masyarakat.

4. Konstitusi. Adalah elemen

paling penting pemerintahan

dan sistem governance. Jika

sistem pemerintahan yang

kurang jelas dan kurang

terorganisasi maka bisa

disebut hanya sistem saja

(konstitusi sekedar dokumen

formal). Sering digunakan

untuk melayani kepentingan

tertentu sering disebut

“formalisme atau dualisme”.

Formalisme terjadi ketika

aturan dan regulasi formal

diganti oleh norma dan

perilaku informal dan tidak

resmi dalam politik,

governance, dan administrasi

untuk melayani tujuan

spesifik/ tertentu , tapi ini

diterapkan secara kaku ketika

melawan penantang sistem

tersebut (Farazmand, 1989;

Riggs, 1996).

5. Organisasi dan institusi.

Kontitusi tanpa institusi maka

sebenarnya tidak ada sound

governance. Lebih rapuh jika

institusi tidak ada organisasi

yang jelas karena tidak bisa

mengerjakan dan melakukan

maksud pembentukannya.

Kegagalan ini menyebabkan

kegagalan kebijakan, struktur

dan proses sistem governance

(unsound governance). Di sisi

lain institusi yang bekerja

dengan baik mampu

menghasilkan sound

governance. Sejumlah

pertanyaan kunci yakni:

seberapa baik institusi

governance diorganisir?

eberapa baik organisasi sistem

governance dijalankan?

Seberapa baik hasil kinerja

organisasi memberikan

manfaat bagi konstituensi

governance, klien dan rakyat ?

6. Manajemen dan kinerja.

Kinerja bagus dan tinggi tak

cukup karena harus ditopang

dengan manajemen untuk bisa

diterjemahkan menjadi

legitimasi konstitusional dan

sistem. Dimensi manajemen

ibarat lem untuk tranmisi

sistem yang membuahka hasil

sehingga harus memiliki



147

pengetahuan, teknologi,

kapasitas, sumbedaya dan

keahlian terbaru. Dimensi

manajemen perlu diupdate

melalui penelitian dan

pengembangan, pelatihan dan

peningkatan dan pembetukan

kapasitas. Tanpa manajemen

yang jelas sound governance

seperti kehilangan kompetensi,

kinerja buruk, duplikasi, biro-

patologi, dan kekurangan

legitimasi.

7. Kebijakan. Ada dua tipe

pertama, kebijakan eksternal

yaitu kebijakan berasal dari

organisasi governance

(legislatif dan politik atau

yudisial) yang

merepresentasikan keinginan

rakyat sebagai acuan institusi

dan organisasi governance

mencapai tujuan. Tipe kedua,

kebijakan internal organisasi

dan institusi governance

dimana kebijakan organisasi

sebagai panduan dalam

mendefinisikan dan

menetapkan aturan, regulasi,

prosedur dan nilai. Kedua tipe

kebijakan ini menjadi

mekanisme kendali bagi

kinerja organisasi dalam sound

governance.

8. Sektoral. Sound governance

pada dimensi sektoral yang

spesifik (industri, pertanian,

desa, kota, ilmiah, penelitian,

kesehatan, transportasi dan

sektorlainnya) memerlukan

koordinasi dan kerjasama,

informasi antarsektor dan

antar organisasi lebih penting.

Sayangnya koordinasi

antarsektor di negara industri

dan negara berkembang sangat

kurang.

9. Kekuatan internasional

(globalisasi). Dimensi

globalisasi berupa lembaga-

lembaga internasional

(International Labor Office,

World Food Organization,

World Health Organization,

WB, IMF, WTO). Dimensi

governance internasional atau

global terkontaminasi oleh

motif neo-kolonialist dan oleh

struktur kekuatan global yang

kolonialis dan imperialistik

oleh korporasi transworld dan

pemerintah superpower Barat

(US), yang cenderung mendikte

preferensi kebijakan kepada

negara berkembang dan



148

kurang maju di dunia.

Hambatan tersebut tidak

menghentikan konsep sound

governance untuk

diimplementasikan di negara

berkembang, dengan beragam

kadar kesuksesan dan

efektivitas. Penentuan nasib

sendiri ini adalah hak

masyarakat demokratik

pribumi bisa diwujudkan lewat

partisipasi rakyat dalam

panggung politik dan

governance, dan hanya lewat

governance dan administrasi

yang partisipatiflah maka

sistem bisa menjadi jelas.

10. Etika, akuntabilitas dan

transparansi. Pondasi sound

governance terdapat disini

untuk menghindari

penyalahgunaan dan kuropsi

sistem atau menghindari

prinsip buta ekonomi

(meniadakan etika,

akuntabilitas, transparansi)

dan efisiensi murni dalam

proses manajemen dan

administrasi

Level governance

Terdapat ketidakjelasan bahwa

rezim internasional berhubungan

langsung dan tidak langsung dengan

level governance lokal, nasional dan

regional sehingga memberikan efek

trend-setting bagi negara-negara dan

pemerintahannya. Contoh: pertimbangan

global kemiskinan, kesehatan dan

imigrasi juga berdampak bagi

governance lokal dan nasional.

Sebaliknya, pertimbangan governance

lokal dan nasional masih dipengaruhi

oleh norma, nilai dan standar

internasional. Tentu keruntuhan Uni

Soviet sangat berdampak pada

mekanisme check and balance dengan

negara kapitalis Amerika. Negara

superpower ini lantas mempengaruhi

negara yang kurang kuat yang mengejar

kepentingan nasional, korporat dan

militer.

Governance lokal pada sound

governance bisa menghasilkan

partisipasi rakyat aktif lewat

keterlibatan langsung atau tidak

langsung, pengadaan jasa bersama,

produksi bersama, dan manajemen

bersama dalam transportasi,

perumahan dan urusan lainnya

dengan partnership yang kuat

sebagai fitur pokok dari reformasi

kontemporer dalam sistem

governance dan manajemen.

Governance nasional yang jelas,

dibutuhkan untuk mengikuti standar



149

global dan internasional dan juga

mematuhi norma atau rejim yang

dibentuk kolektif lewat institusi

supranasional. Kejelasan ini

membentuk kekuatan dialektik

kontra-globalisasi dan glokalisme,

tepatnya kekuatan yang harus

dipertimbangkan oleh desainer

globalisasi dan elit kekuatan global di

masa depan. Singkatnya governance

lokal, nasional, regional dan

internasional meningkatkan

penelitian ilmuwan sosial untuk

meningkatkan pengetahuan kinerja

governance.

Inovasi kebijakan dan

administratif

Kata inovasi menjadi kunci bagi

sound governance; dan inovasi dalam

kebijakan dan administratif adalah hal

sentral bagi sound governance untuk

dilakukan secara berkelanjutan dalam

proses kebijakan dan administrasi,

struktur dan sistem nilai. Inovasi

kebijakan dalam governance dianggap

penting agar mampu beradaptasi terkait

penyesuaian lingkungan (globalisasi)

yang cepat berubah. Peningkatan dan

pembentukan kapasitas pemerintahan

diperlukan bagi sound governance, jika

gagal berinovasi maka adaptasi,

membangun kapasitas, pemerintahan

yang efektif juga gagal.

Kebijakan inovatif memerlukan

organisasi dan kapasitas untuk

mengiplementasikannya, dan tanpa

implementasi/ administrasi yang jelas

tidak ada sound governance. Inovasi

kebijakan dan administratif berisi

beragam inovasi manajerial,

institusional, organisasi, budaya dan

teknologi agar adaptasi lebih mudah

dan sebagai ide kreatif dan baru yang

merubah proses dan struktur

governance. Selanjutnya

mempermudah pembentukan dan

peningkatan kapasitas manajerial,

administratif dan governance. Tidak

sebatas dalam menjaga kinerja tinggi

tapi juga proses antisipasi, guna

menghadapi tantangan jaman

globalisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sound governance merupakan

langkah baru dalam menghadapi

tantangan global yang serba tidak jelas

karena manajemen dan administrasi

masih dipengaruhi tekanan negara

superpower dan korporasi internasional.

Maka dari itu governance yang jelas di

negara berkembang membutuhkan

dimensi 1) proses 2) sruktur 3) kognisi

dan nilai 4) konstitusi 5) organisasi dan



150

institusi 6) manajemen dan kinerja 7)

kebijakan 8) sektoral 9) kekuatan

internasional 10) etika, akuntabilitas dan

transparansi.

Model governance di negara

berkembang tidak harus selalu

mengikuti governance internasional

terutama bagi kebijakan yang

menempatkan kepentingan lembaga

internasional pada urusan pembangunan

level lokal, nasional dan regional. Oleh

karena itu sound governance sangat

cocok sebagai kontra-globalisasi untuk

diterapkan di negara sedang berkemang

dan negara kurang maju.

Daftar Pustaka

Buchanan, J., & Tolluck, G,. (1962).

The Calculus of Consent. Ann

Arbor: University of Michigan

Press.

Downs, A. (1962). Inside

Bureaucracy. Boston: Little, Brown

Farazmand, A. (2004). Sound

governance: Policy and

Administrative Innovations. USA,

Praeger Publisher

Farazmand, A. (2002). Globalization,

Privatization, and the Future of

Governance: A Critical Assessment.

Public Finance and Management

2(1): 125-153.

Farazmand, A. (1989). The State,

Bureacracy, and Revolution in

Modern Iran: Agrarian Reform

and Regime Politics. Westport:

CT: Praeger.

Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi

Nilai Demokrasi dalam Perekrutan

dan Penjaringan Perangkat Desa.

SOSPOL, 4(1), 132–148.

Faturahman, B. M., Kirana, C. A. D., Putra,

D. D., Irawan, A., & Kolne, S. V.

(2019). Strengthening Village

Culture Literacy in the National

Development. Jurnal Sospol, 5(1),

61–81.

Irawan, A. (2019). Model Partisipasi

Masyarakat Dalam Program

Kampung Siaga Aktif di Kampung

Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten

Merauke. Jurnal Sospol, 5(1), 40–60.

Niskanen, W. (1971). Bureaucracy and

Representative Government.

Chicago: Aldine-Atherton.

Peters, G, & Savoie, D.,J. Eds.(1995).

Governance in a Changing

Environment. Montreal: McGill-

Queens University Press

Riggs, F. (1966). Thailand: The

Modernization of Bureaucratic

Polity.

UNDESA (United Nations Department of

Economic and Social Affairs).

(1998). Governance in Africa:



151

Consolidationg the International

Foundations. Report of the Joint

ECA/DESA Conference on

Governance in Africa, Addis Ababa,

Ethiopia, March 2-6.

Williamson, O. (1985). The Economic

Institutions of Capitalism: Firms,

Markets, Relational Contracting.

New York: Free Press.

PEMIKIRAN KRITIS SOUND GOVERNANCE TERHADAP …

Documents

Transcript of PEMIKIRAN KRITIS SOUND GOVERNANCE TERHADAP …