_Pemberantasan Korupsi di Jepang_.pptx

PEMBERANTASAN KORUPSI DI

JEPANG

Oleh:1. Ayi Awaluddin

2. Krisvio3. Patmajati

4.Randi Firdian

5.Theresia Ratri Widyastuti

Population : 127.1 million (May, 2014)

Capital : Tokyo Area : 377.864 km2

Major language: Japanese Monetary unit : Yen Income Level : High Income Unemployment Rate : 3,6%

(April, 2014)Jepang merupakan negara kepulauan(+/-6.852 pulau),

Pulau terbesar di Jepang adalah Pulau Honshu.

Wilayah Jepang terbagi menjadi 47 prefektur (provinsi). Prefektur terbagi lagi

menjadi beberapa subprefektur.Jepang menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional, dengan Kaisar

sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala

Pemerintahan.Perdana Menteri dipilih oleh Anggota

Parlemen.Pada prakteknya, Perdana Menteri sering berasal dari partai mayoritas di parlemen.

Perdana Menteri Jepang

Shinzo Abe

KaisarJepang

Akihito

INDEKS

KORUPSI

1. Profil Negara Jepang2. Praktik Korupsi di Jepang3. Upaya Pemberantasan

Korupsi di Jepang4. Kesimpulan

OVERVIEW

1. PROFIL NEGARA JEPANG

PERJALANAN POLITIK

• Eksistensi Partai Politik di Jepang sudah dimulai sejak era Restorasi Meiji yang dimulai pada tahun 1868.

• Sejak diberlakukannya konstitusi baru pada tahun 1947, terdapat tiga partai besar yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum, yaitu Partai Liberal (Jiyuto), Partai Sosialis (Shakaito) dan Partai Demokrat (Minshuto).

• Pada tahun 1955, dua partai berhaluan konservatif kanan, Jiyuto dan Minshuto, melebur menjadi satu partai yang dominatif, Partai Demokrat Liberal/Liberal Democratic Party (LDP)

• LDP berkuasa selama 38 tahun sebelum akhirnya dikalahkan oleh koalisi partai-partai lawan. Pada kurun waktu tersebut, terjadi banyak kasus yang melibatkan elite politik LDP, sehingga elektabilitas LDP semakin menurun.

• Pada tahun 1993 untuk pertama kalinya LDP tidak mampu meraih kursi lebih dari 40%.

• Pasca Pemilu 1993, LDP mengalami keretakan. Beberapa anggota LDP membentuk partai baru yaitu Shinshinto (New Frontier Party atau NFP, yang pada tahun 1998 menjadi Minshuto atau DPJ), Shinseito dan Shinto Sakigake.

• Pada tahun 2009, DPJ akhirnya mampu memenangkan Pemilu dan menjadi partai berkuasa.

• Pada tahun 2012, LDP berhasil berjaya kembali dalam Pemilu dan Shinzo Abe, pemimpin LDP terpilih menjadi Perdana Menteri hingga sekarang.

PROFIL JEPANG

Menurut survei transparansi internasional, masyarakat Jepang menilai partai politik menempati posisi pertama sebagai lembaga paling korup, diikuti oleh parlemen (semacam DPR) di posisi kedua.Korupsi politik di Jepang dapat dicirikan oleh hubungan yang erat antara politisi, perusahaan-perusahaan Jepang, dan organisasi pemerintah, membentuk korupsi yang ‘terstruktur’ (institutionalised corruption), yang dikenal sebagai sistem 'segitiga besi' (the iron triangle).

IRON

TRIANGLE

CURRENT

ISSUES

Kansei Dango

• Pejabat Publik menjadi penentu pemenang tender-tender proyek pemerintah dengan imbalan berupa pendanaan politik dan lapangan kerja apabila mereka sudah tidak lagi menjabat

Amakudari• Para pejabat dan pegawai yang telah pensiun,

terjun ke lapangan pekerjaan di sektor swasta dimana mereka akan menjalin hubungan erat dengan kolega mereka semasa kerja agar dapat melakukan negosiasi yang menguntungkan perusahaan mereka. Rekan dalam lingkungan pemerintahan memberikan bantuan dan ikut memperoleh keuntungan.

Giri adalah konsep kewajiban sosial di Jepang, terkait dengan tradisi memberi hadiah yang bersifat resiprokal. Oleh karena itu, penerima sebuah hadiah secara alami dituntut untuk memberikan hadiah balasan.Korupsi skala kecil yang umum terjadi di Jepang berhubungan dengan budaya Giri. Banyak orang memberikan hadiah mahal setiap tahun kepada dokter, guru, dosen, birokrat, bos dan orang lain, sebagai wujud asuransi untuk pengobatan yang baik, promosi atau rekomendasi pekerjaan. Pengusaha asing yang melakukan bisnis di Jepang menyatakan bahwa perlu sedikit "pelicin" untuk mempercepat manuver birokrasi.

Giri vs GratifikasiCURRENT

ISSUES

2. PRAKTIK KORUPSI DI JEPANG

Pra Restorasi Meiji (1603-1867)

Dalam sejarah Jepang, babak pertama pemerintahan diktator militer feodalisme korup dimulai dengan kudeta Tokugawa Leyasu terhadap Kaisar. Tokugawa Leyasu memalsukan silsilah keturunan menjadi klan Minamoto agar bisa ‘absah’ menjadi Shogun (Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata). Sebab, Shogun, hanya berhak dijabat oleh keturunan klan Minamoto.

Rakyat Jepang dibagi menurut sistem kelas, dengan urutan kelas samurai berada di hierarki paling atas, diikuti petani, pengrajin dan pedagang.

Pemberontakan sering terjadi akibat kekuasaan yang korup,, sistem kelas dan pajak yang semena-mena.

Pada 9 November 1867 Tokugawa Yoshinibu menyerahkan kekuasaan ke tangan Kaisar Komei. Pada 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta menggantikan ayahnya (titik awal Restorasi Meiji).

PRAKTI JK E P AK NO GRUPSI

Pasca Restorasi Meiji

• The Siemens Scandal (1915)• The Teijin Scandal (1934)• The Shipbuilding Scandal (1954)• The Lockheed Scandal (1976)• The Recruit Scandal (1988-1989)• The Kyowa Affair (1991)• The Sagawa Kyûbin Scandal (1991-1993)• The Tax Evasion Scandal (1993)• The Genecon Corruption Scandal (1993)• The Sôkaiya Scandals (1997)• The Foreign Ministry Officials Scandal

(2001)• The Agriculture Minister Financial Scandal

– 2007• Democratic Party Funding Scandal – 2010

PRAKTI JK E P AK NO GRUPSI

The Siemens Scandal (1915)

Skandal politik di akhir periode Meiji dan Taisho, yang melibatkan suap dari perusahaan Jerman (Siemens AG) kepada pihak berwenang angkatan laut Jepang terkait impor persenjataan canggih. Ketika skandal itu terungkap, masyarakat Jepang marah karena rencana peningkatan pajak oleh pemerintah digunakan dalam skala besar untuk ekspansi angkatan laut, dengan hanya menyisakan sedikit anggaran bagi sektor lain.

The Teijin Scandal (1934)Suap berupa uang tunai dan saham oleh Banchokai (badan pengusaha muda) kepada pejabat di Kementerian Keuangan dan anggota kabinet PM Saito Makoto, agar dapat membeli saham perusahaan tekstil Teijin dari Bank Taiwan dengan harga rendah dan memanipulasi pasar saham sehingga harga saham tersebut berlipat di akhir tahun 1933. PM Saito ditangkap dan membubarkan pemerintahan pada 3 Juli 1934.

The Shipbuilding Scandal (1954)

The Lockheed Scandal (1976)

Suap diberikan kepada sejumlah politisi dan pejabat agar disusun kebijakan yang memperbolehkan perusahaan galangan kapal meminjam dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar. Skandal ini memberikan kontribusi terhadap runtuhnya kabinet Yoshida, tetapi hanya satu orang yang dipidana, dari 71 orang yang ditangkap.

Petinggi perusahaan pesawat tempur Lockheed (AS) terbukti memberikan sejumlah uang sebagai success payment kepada PM Kakuei Tanaka dan pejabat lainnya atas kebijakan pembelian pesawat buatan Lockheed dalam jumlah besar.

Perusahaan Jepang, Recruit Group menjual saham kepada para politisi dan pejabat publik sebelum saham tersebut diperdagangkan di bursa (insider trading) sehingga ketika saham tersebut resmi diperdagangkan, bisa dijual kembali dengan harga tinggi, sebagai imbalannya Recruits Group menerima sejumlah bantuan dan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Akibat peristiwa ini PM Noboru Takeshita mengundurkan diri.

The Recruit Scandal (1988-1989)

The Kyowa Affair (1991)

The Sagawa Kyûbin Scandal (1991-1993)

Suap kepada Abe Fumio yang juga merupakan politisi dari LDP oleh Perusahaan Konstruksi Baja Kyowa terkait proyek pembangunan lapangan golf.

Sagawa Kyubin, perusahaan jasa pemaketan di Jepang memberikan sejumlah hadiah uang kepada para politisi LDP dan politisi lain yang berpengaruh di bidang transportasi dengan tujuan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya. Yang menarik, hadian uang tidak hanya diberikan kepada politisi tetapi juga kepada Yakuza.

Shin Kanemaru, politisi LDP yang dikenal sangat berpengaruh bahkan kabarnya dapat menentukan siapa yang harus ditunjuk menjadi PM terlibat skandal suap dan penghindaran pajak jutaan dolar. Skandal ini menjadi salah satu penyebab keruntuhan LDP.

The Tax Evasion Scandal (1993)

The Genecon Corruption Scandal (1993)

Skandal Genecon (General Construction) berhubungan dengan aksi penyuapan dari perusahaan-perusahaan besar di sektor konstruksi. Berdasarkan temuan itu, Walikota Sendai ditangkap pada tahun 1993. Skandal ini melebar dan ikut menyeret para gubernur Prefektur Ibaraki dan Miyagi. Pada Oktober 1997, Nakamura Kishiro, mantan Menteri Konstruksi, dihukum karena korupsi.

The Sôkaiya Scandals (1997) Skandal ini terjadi di sektor swasta dan melibatkan empat perusahaan pialang besar (Nomura shoken, Yamaichi shoken, Nikko shoken dan Daiwa shoken) dan Daiichi Kangyo Bank. Mereka terlibat tuduhan atas pembayaran uang kepada orang-orang untuk memeras manajemen sehubungan dengan rapat umum pemegang saham.

The Kyowa Affair (1991)

The Sagawa Kyûbin Scandal (1991-1993)

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri menggelapkan sekitar $ 4 juta dan menggunakan uang tersebut untuk membeli kuda ras dan keanggotaan klub golf. Pejabat yang lain membeli sebuah limusin mahal selama KTT G8 di Okinawa pada tahun 2000. Dan seorang pejabat yang ditempatkan di Colorado, Amerika Serikat, dipecat karena menyalahgunakan dana pelayanan.Menteri Pertanian Toshikatsu Matsuoka bunuh diri setelah terlibat dalam skandal politik di mana ia dituduh memanipulasi biaya utilitas kantor parlemennya. Matsuoka diduga telah mengklaim $ 236.600 dalam biaya utilitas meskipun kantor parlemen sewaannya menawarkan utilitas bebas biaya. Dia juga dituduh tidak melaporkan sumber dari $ 8.500 untuk sumbangan politiknya.

Ichiro Ozawa, petinggi Partai Demokrat, terlibat dalam skandal penggalangan dana politik dan mengakui bahwa ia menerima suap dari perusahaan konstruksi yang pada saat itu sedang mencari kontrak publik.

The Tax Evasion Scandal (1993)

3. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI JEPANG

Korupsi termasuk dalam tindak pidana umum di Jepang sehingga tidak ada badan yang didirikan khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, dengan hukuman maksimal 7 tahun

penjara.

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI JEPANG

Pendidikan Karak

ter

Reformasi Siste

m Pemil

u

Pembentuk

an Lembaga Pengawas

an

Kontrol

Media

Inovasi

Teknologi

Kebijakan Lainn

ya

1. The Unfair Competition Prevention Act (Act no 47 of 1993) mengenai tindakan kriminal penyuapan pegawai negeri asing,

2. The Penal Code (Act no 45 of 1907) mengenai tindakan kriminal penyuapan pegawai negeri daerah.

3. National Public Service Ethics Act (Act No 129 of 1999) (Ethics Act) merupakan peraturan dasar pelayanan pegawai negeri Jepang. Salah satu isinya adalah kewajiban pegawai negeri untuk melaporkan setiap hadiah / kompensasi yang diterimanya, salah satu larangannya adalah pegawai pemerintah dilarang menerima suap dari petugas yang berada di wilayahnya.

Jepang tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi. Namun, terdapat beberapa Undang-undang dan peraturan di negara Jepang yang didalamnya mengatur delik tindakan kriminal terkait korupsi antara lain:

4. National Public Service Ethics Code (Gov. Ordinance No 101 of 2000) merupakan peraturan turunan dari Ethics Act, peraturan ini mengatur pelarangan menerima hadiah atau hiburan dari partai yang berkaitan dengan tugas dari pegawai negeri.

5. The Act Prohibiting Acceptance of Profits for Intermediation by those Engaged in Public Service (Act No 130 of 2000) (Profits for Intermediation Act), mengatur penawaran yang dilakukan oleh Diet atau Kokkai atau Parlemen Jepang.

6. The Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (Act no 22 of 2007) mengenai tindak kriminal pencucian uang.

7. The Whistleblowing Legislation Act(Act no 122 of 2004) perlindungan kepada seseorang yang menjadi whistleblower. Perlindungan yang diberikan mencakup:• Perlindungan atas pemecatan• Perlindungan atas pembatalan kontrak kerja• Perlindungan dari perlakuan tidak

menyenangkan, misalnya penurunan jabatan, pemotongan gaji, dsb.


• Pendidikan karakter diajarkan dalam pelajaran “seikatsuka” atau pendidikan tentang kehidupan sehari-hari, misalnya siswa SD diajari tatacara menyeberang jalan, etika di dalam kendaraan umum, yang tidak saja berupa teori, tetapi guru juga mengajak mereka untuk bersama mempraktikkannya.

• Anak-anak juga diajarkan untuk pentingnya bekerjasama dan melayani orang lain, misalnya melalui piket membersihkan kelas dan toilet maupun menyiapkan makan siang bersama di kelas secara bergiliran.

• Sejak masa lampau, tiga agama utama di Jepang, Shinto, Buddha, dan Confusianisme, serta spirit samurai dan bushido, memberi landasan bagi pembentukan moral bangsa Jepang. Filosofi yang diajarkan adalah bagaimana menaklukan diri sendiri demi kepentingan yang lebih luas.

PENDIDIKAN

KARAKTER


• Anak-anak diajarkan untuk bekerja keras, memiliki harga diri, rasa malu, dan jujur.

• Secara garis besar, sistem nilai moral mencakup empat aspek, yaitu:1.Menghargai Diri Sendiri (Regarding Self)

2.Menghargai Orang Lain (Relation to Others)

3.Menghargai Lingkungan dan Keindahan (Relation to Nature & the Sublime)

4.Menghargai Kelompok dan Komunitas (Relation to Group & Society)

PENDIDIKAN

KARAKTER


• Pada tahun 1993, terjadi reformasi sistem pemilihan umum di Jepang yang disinyalir sebagai bentuk kejenuhan rakyat dan partai politik di Jepang dengan dinamika politik yang sangat statis dengan hanya satu partai dominan yaitu LDP.

• Kejenuhan ini juga disebabkan oleh banyaknya tindak korupsi yang dilakukan oleh para elit pemerintahan yang dipimpin oleh LDP.

• Sistem Pemilu yang awalnya bersifat individu-sentris diubah menjadi party-sentris. Dalam Pemilu, para pemilih tidak hanya memilih individu tetapi juga partai.

REFORMASI

SISTEM

PEMILU

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWASAN

Yasuhiro Nakasone dikenal sebagai pelopor reformasi birokrasi Jepang, menjabat sebagai

PM Jepang dari tahun 1982-1987. Pada tahun

1984, PM Nakasone mendirikan Badan

Koordinasi dan Manajemen untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang

bersih. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada Perdana Menteri. Tugas dari badan ini adalah memperbaiki

organisasi dan manajemen di lingkungan PM, agar PM

bisa berfungsi sebaik-baiknya.

Sejak PM Yukio Hatoyama memerintah (2009-

2010), ada sebuah tim yang ditunjuk untuk memeriksa

semua lembaga atau institusi pemerintah yang memanfaatkan pajak dari

rakyat Jepang, apakah uang rakyat telah benar-benar dipakai dengan adil. Tim

tersebut adalah Gyouseisasshinkaigi atau Goverment Revitalisation

Unit yang tugas utamanya adalah Jigyoushiwake yang

berarti melakukan pemeriksaan keuangan atas

proyek yang didanai oleh pajak rakyat.



KONTROL

MEDIA

• Pada tahun 2001, disahkan UU Kebebasan Informasi. Pelaksanaan Undang-Undang ini mengakibatkan makin ketatnya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat Jepang.

• Budaya malu yang sudah merupakan warisan turun temurun sedikit banyak menjadi senjata ampuh melawan korupsi.

• Banyak pejabat di Jepang akan segera mengundurkan jika kasus korupsinya telah muncul di media, bahkan banyak juga yang melakukan bunuh diri.

• Media Jepang benar-benar memberikan tekanan yang besar terhadap skandal yang terjadi pada institusi pemerintahan termasuk peliputan yang utuh terhadap pelaksanaan investigasi skandal.


INOVASI

TEKNOLOGI

PELAYANAN

PUBLIK

Pembayaran biaya administrasi dalam pelayanan publik dilakukan melalui mesin yang mirip seperti Vending Machine, sehingga tingkat korupsi dapat diminimalisasi dan dari segi waktu, dapat lebih cepat dan praktis.

KEBIJAKAN

LAINNYA

1.Mewajibkan para pejabat & politisi untuk mengungkapkan harta kekayaannya.

2.Perusahaan-perusahaan Jepang menyusun kode etik yang melarang untuk memberi dan atau menerima uang atau hadiah dalam bentuk apapun ke dan atau dari pejabat publik.

3.Pemerintah Jepang menambahkan pasal mengenai suap menyuap kepada pejabat asing dalam undang undang khusus mengenai pencegahan persaingan tidak sehat (Unfair Competition Prevention Law).


4. KESIMPULAN

KESIMPULAN

1.Dalam upaya pemberantasan korupsi, Jepang lebih mengedepankan soft approach.

2.Karakter masyarakat Jepang yang cenderung pekerja keras, memiliki harga diri yang tinggi, serta adanya budaya malu menjadi salah satu alasan rendahnya angka korupsi di Jepang. Karakter-karakter seperti itu diajarkan dan ditanamkan dalam diri anak-anak Jepang sejak usia dini.

KESIMPULAN

3. Selain upaya-upaya soft approach, Pemerintah Jepang juga menyusun berbagai kebijakan serta penyempurnaan aturan dalam rangka menekan angka korupsi.

4.Saat ini, Jepang adalah negara ketiga di dunia dengan GDP terbesar. Minimnya tingkat korupsi di Jepang (berdasarkan Corruption Perception Index 2013, menempati rangking 18 dunia dengan score 74 dari 100) menjadi salah satu penyebab kemajuan perekonomian Jepang.

_Pemberantasan Korupsi di Jepang_.pptx

Documents

Transcript of _Pemberantasan Korupsi di Jepang_.pptx