Position Paper “Keberlanjutan

Reformasi Birokrasi di Indonesia:

Perkembangan Terkini dan Kelanjutan

Berikutnya”

I do not rule Russia: ten thousand clerks do. Czar Nicholas I (1796-1855)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IND

SGP

Inde

x of

Gov

nmt E

ffecti

vene

ss

HDIndex

Medium =0,61

High =0,73

Kondisi birokrasi dalam indikator (prA – GDRB)

• Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan.

• Birokrasi yang buruk akan menurunkan dayasaing melalui timbulnya ekonomi biaya tinggi:

1. Biaya korupsi;2. Biaya kepatuhan terhadap hukum dan

aturan yang membebani (business-unfriendly regulations);

3. Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan;

4. Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko bisnis.

AKIBATNYA….

MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PELAYANAN PUBLIK BELUM BERKUALITAS

KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT

SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN

MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL

INDEKS SUMBER THN SGP MYS THA PHL IND VNM

CPI TII 2010 9,3 4,4 3,5 2,4 2,8 2,7EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN* WB 2010 9,51 7,26 5,39 4,96 4,61 4,47

PENGENDALIAN KORUPSI* WB 2010 9,43 5,27 4,37 3,39 3,51 3,74

PENURUNAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK*

Fund for Peace

2010 8,3 5 4,6 3,7 3,3 3,6PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN

Bertelsmann Stiftung

2010 9,7 6,7 5 3,7 5,3 5

BIAYA BIROKRASI

MENGAPA RB MENJADI PENTING?(APA ITU RB)

AKIBATNYA….

MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PELAYANAN PUBLIK BELUM BERKUALITAS

KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT

SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN

MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL

ReformasiBirokrasi

Tujuan Akhir Birokrasi

1. Bersih dari KKN

2. Akuntabel dan berkinerja

3. Pelayanan Publik Prima

TRANSFORMASI

Sumber: KEMENPAN

Rule-based bureaucracy

Performance-based bureaucracy

Dynamics governance

2013

2018

2025

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

LUARAN & HASIL (OUTPUT & OUTCOMES)

14 786636163 5

Data diolah tim dari data KemenPAN

LUARAN (OUTPUT)

Data diolah tim dari data KemenPAN

LUARAN (OUTPUT)

10

Pengembangan Sistem Seleksi CPNSDan Promosi PNS Secara Terbuka

10

Pelaksanaan Seleksi CPNS 2012 secara transparan, objektif dan Bebas KKN

Pembangunan CAT (Computer Assisted Test) di 12 KanReg BKN

Promosi Terbuka di 32 K/L/Pemda

LUARAN (OUTPUT)

11

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

50000

100000

150000

200000

250000

Gaji Honorarium & Tunjangan

Dala

m T

rilli

un R

pTrend Belanja Pegawai Nasional

Sumber data: Kemenkeu (Analisis: EDLA)

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

5,167,057

3,825,134

3,634,708 3,363,414

4,927,563

Belanja Pegawai Terhadap Belanja Total Pemerintah Kota/Kabupaten TA 2012

Belanja Pegawai (dlm Milyar Rp.)

Tota

l Bel

anja

(d

lm M

ilya

r R

p.)

(dlm milyar rupiah)Alokasi Belanja Pegawai Pemerintahan Pusat

TA 2006-2012

2009 2010 2011 2012

a. Gaji 70.654 80.990 89.737 104.936

b. Honorarium & Vakasi 8.496 14.334 31.025 41.615

c. Kontribusi Sosial 48.520 52.754 62.113 69.175

Total Belanja Pegawai 127.670 148.078 182.875 215.725e. Trend kenaikan komponen “b” (%)

9 69 116 34

MiliarEfek TBP Terhadap PAD 2012

0,1 < R ≤ 0,3

0,5 < R < 0,3

0,7 < R ≤ 0,5

R ≥ 0,7 Total

Jumlah Kab/kota

33 161 285 12 491

Besaran TBP

9.555 61.727 146.808 7.745 37.674

PAD (dlm miliar rupiah)

1.193 16.251 19.435 796 37.674

Rasio PAD/TBP (%)

0,12 0,26 0,13 0,10 0,17

BIAYA REFORMASI

R= ratio perbandingan Belanja Pegawai/Total Belanja

Capaian PerkiraanCapaian

2014(Notifika

si)

StatusAwal

(2009)

Target2014Indikator Satuan 2010 2011 2012

PersentasePemda dengan Opini WTP atasLaporanKeuangan Pemda (Daerah) 1

% 2,68 60 3 9 16

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Skor Integritas Skor0-10

6,64 8,0 6,16 7,07 6,86PelayananPublik (Pusat) 2

Skor IntegritasPelayanan Publik (Daerah) 2

Skor0-10

6,46 8,0 5,26 6,00 6,32

122**)Peringkat Peringkat

0-18375 115 126 129

KemudahanBerusaha 3

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

IndeksEfektifitas Pemerintahan 4

Skor-2,5 s.d 2,5

-0,29 0,5 -0,19 -0,24 n.a

Persentase K/Lyang Akuntabel5

% 47,37 100 63,29 82,93 95,06

Persentase % 3,76 80 31,03 63,33 75,76Provinsi yangAkuntabel5

PersentaseKab/Kota yang Akuntabel 5

% 5,08 60 8,77 12,78 n.a

Keterangan : *) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100); **) DoingBussiness Report 2010Sumber:1) BPK, 2) KPK, 3) IFC/WB, 4) WB, dan 5) KemenPAN dan RB

Sudah tercapai/on track/on-trend Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

SURVEY KUALITAS BIROKRASI

13

Survey Kompas (2012)

menyimpulkan bahwa

kinerja aparat birokrasi

masih buruk sehingga

mengakibatkan pelayanan

publik tidak berjalan

maksimal

Kinerja Birokrasi Dianggap Buruk Respon Terhadap Isu Pelayanan & Remunerasi

Survey Tempo (2012)

menyatakan bahwa 62

persen responden menilai

birokrasi Indonesia masih

memiliki kinerja yang

buruk, meskipun

pemerintah Indonesia telah

melakukan reformasi

birokrasi

INDEKS SUMBER

SGP MYS THA PHL IND VNM

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012

EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN*

WGI/WB 9,51 9,3 7,26 7 5,39 5,4 4,96 5,2 4,61 4,4 4,47 4,4

PENGENDALIAN KORUPSI*

WGI/WB 9,43 9,3 5,27 5,6 4,37 4,3 3,39 3,8 3,51 3,7 3,74 3,9

PENURUNAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK*

Fund for Peace 8,3 7,8 5 5,2 4,6 3,9 3,7 3,7 3,3 3,8 3,6 5,3

PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN

Bertelsmann Stiftung 9,7 9,2 6,7 7 5 5 2,4 5 5,3 5 5 4,7

Beberapa Indikator Kualitas BirokrasiDi ASEAN saja, Indonesia tidak cukup kompetitif...

15

2000 2002 2004 2006 2008 2010 20122.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

IEP IPK

Trend Perubahan Persepsi Terhadap Efektivitas Pemerintah & Pengedalian Korupsi Indonesia 2000-2012

Tahun Efektivitas Pemerintah (IEP)

Laju PerubahanIEP

Pengendalian Korupsi (IPK)

Laju Perubahan IPK

2000 4,45 3,22

2009 4,45 3,37

2010 4,61 0,16 3,51 0,14

2011 4,50 -0,10 3,64 0,07

2012 4,42 -0,08 3.69 0,05

Rerata Perubahan Persepsi Kurun Waktu 2000-2012:

1. Keefektivitasan Pemerintah = - 0,00/tahun2. Pengendalian Korupsi = 0,04/tahun

Keterangan: IPK: Reflects perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests.

IEP: Reflects perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies.

Analisis Enda (RAPID – BR)

EVALUASI TERHADAP MUATAN KEBIJAKAN & PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1.Payung hukum reformasi birokrasi saat ini, membuat kebijakan rentan bergantung pada inisiatif presiden.

2.Cenderung inward-looking, minim perhatian pada yang menjadi kebutuhan masyarakat luas sebagai pihak yang paling terkena dampak kinerja birokrasi.

3.Ketidakjelasan hubungan kausal area perubahan dan sasaran RB.

4.Korelasi dan kausalitas antar-Area Perubahan dan antar-Langkah Percepatan belum jelas keterkaitan.

[Terkesan. Grand Design dan Roadmap seperti tersusun secara terpisah]5. Penyeragaman kebutuhan dan

kemampuan birokrasi

1. Menyulitkan sinkronisasi dengan tujuan esensial reformasi birokrasi yg ada dalam perundang-undangan lain (seperti: UU No. 7/2006, UU No. 25/2009, Inpres No. 9 & No. 17/2011, Perpres No. 55/2012, Sistem Integritas Nasional)

2. Dalam pelaksanaannya, tiga tujuan utama RB dilihat sebagai tiga tujuan yang terpisah.

3. Quick wins belum menjadi leverage, tapi sering menjadi program yang “ mudah dilakukan .

4. Distorsi pemaknaan“reformasi birokrasi”menjadi sekedar renumerasi

5. Formalitas tanpa kehadiran stakeholder, tidak adanya tekanan external terhadap proses berjalannya reformasi

6. Menjadi input oriented 7. Proses politik tanpa dukungan politik; tekanan

dari luar birokrasi kecil8. Lemahnya leadership dan komitmen (will)

pucuk pimpinan (nasional, K/L, dan Pemda), sehingga tekanan internal untuk terlaksananya RB menjadi kecil

9. Penyusunan roadmap sebagai dokumen reformasi belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah

10.Belum adanya mekanisme feedback dari Kemenpan & RB(terhadap roadmap PEMDA)

KEBIJAKAN implementasi

17

Tahun Merdeka

Indeks Pengendalian Korupsi 2012

Indeks Efektivitas

Pemerintah 2012

Laju Perubahan Tahunan

IPK

Laju Perubahan Tahunan

IEP

Lamanya mencapai level IPK Singapura

2012

Lamanya mencapai level IEP Singapura

2012

SINGAPURA 1965 9,31 9,30 0,20 0,20 N/A N/A

MALAYSIA 1957 5,60 7,02 0,10 0,13 36 18

THAILAND 1896 4,32 5,41 0,04 0,05 134 83

VIETNAM 1945 3,89 4,42 0,06 0,07 93 74

FILIPINA 1946 3,83 5,16 0,06 0,08 94 53

INDONESIA 1945 3,69 4,42 0,06 0,07 102 74

2013 2015 2017 2019 2021 2023 20252.00

4.00

6.00

8.00

10.00

R=0,36 Linear (R=0,36) R=0,15Business As Usual

3 Scenario Peningkatan Persepsi Publik Terhadap Kemampuan Negara Indonesia Mengendalikan Korupsi

2013-2025

Belgia

2012

Cekoslowakia

2012

Maroko

2012

Rekomendasi strategi

1. Peningkatan payung hukum setaraf UU sebagai landasan hukum bagi keberlanjutan reformasi birokrasi reformasi birokrasi saat ini.

2. Penajaman grand design dan inter-relasinya dengan roadmap

3. Penguatan mesin reformasi & implementasi:• Pengendali langsung oleh Presiden, melakukan

koneksitas antara kinerja reformasi birokrasi dan kinerja pembangunan

• Penempatan Kementerian PAN dan RB secara eksplisit sebagai kementerian koordinator

• Pendekatan reformasi kontekstual: spesifik, fokus dan berorientasi kepada output dan outcomes

4. Arah stratejik reformasi birokrasi perlu dikaitkan dengan anggaran (value for money)

5. Membangun ”framing” & retorika baru untuk RB yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi seluruh bangsa (dimensi ideologis)

Rekomendasi:0/6. REFOCUSING SASARAN UTAMA RB PADA

PEMBERANTASAN KORUPSI – MENINGKATKAN KUALITAS PEMENTIHAN

1. Mempersempit sasaran reformasi akan meningkatkan tingkat keberhasilan (Polidano, 2010).

2. Tingkat keberhasilan reformasi birokrasi tergantung pada tuntutan reformasi (demand side) dan seberapa jauh posisi politik birokrasi (supply side) (Painter,2004)

Tuntutan Tinggi Akan Reformasi

Tuntutan Rendah Akan Reformasi

Autonomous bureaucracy

Gridlock /Negotiated reform

Status quo/Incremental adaptation

Instrumental bureaucracy

Mandated reform Status quoIndonesia

Saat ini

Isu Pemberantasan Korupsi adalah isu telah menjadi konsensus” nasional, sehingga bisa jadi faktor penekan. Hal ini bisa mendorong bergesernya kuadran 4 menuju kuadran 3 (RB menjadi mandated reform)

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IND

SGPIn

dex

ofCo

ntro

l of C

orru

ption

HDIndex

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IND

SGPIn

dex

ofCo

rrup

tion

Index of Govnmt Effectiveness

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IND

SGP

Inde

x of

Gov

nmt E

ffecti

vene

ss

HDIndex

Medium =0,61

High =0,73

TERIMAKASIH

Birokrasi

Kepentingan N

asional

Pelayanan Prima

Efektif

Akuntabel

Efisien

Issue: How much - Rationale

Issue: How to prove - Evidence

Issue: To whom - Claim Holders

Fundamental

Pragmatis

Kesempatan (Opportunity)

• Ideologi• Filosofi

• Politik• Kebijakan• Program Pembangunan

• Pelayanan Dasar Masyarakat

• Peningkatan layanan bisnis• dll

26

Opini BPK atas LKKL dan LKPD

WTP WDP TW TMP

K/L 74% 24% 0% 2%

Provinsi 61% 35% 0% 4%

Kab/Kota 25% 66% 1% 8%

Sumber: BPK, IHPS Semester I 2013

Skor LAKIP Pusat dan Daerah

A B CC C D

K/L 7,14%

39,29% 47,62% 3,57% 2,38%

Provinsi - 27,27% 57,58% 15,15% -

Kab/Kota - O,45% 23,90% 58,16% 17,47%

Sumber: KemenPAN & RB, 2013

Bersih dan Akuntabel?

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja DaerahAgregat Provinsi, Kabupaten dan Kota

27

Efektifitas & Efisiensi?

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

28

Tingkat Kepatuhan K/L thd UU Pelayanan Publik

Rendah (27,8%)

Sedang (50%)

Tinggi (22,2%)

Sumber: Kajian Ombudsman RI, 2013

Jumlah Hari Memulai Usaha Negara ASEAN 2014

NO NEGARA JML HARI

1 Singapura 2,5

2 Malaysia 6

3 Thailand 27,5

4 Vietnam 34

5 Filipina 35

6 Indonesia 48

7 Laos 92

8 Cambodia 104

Pemerintahan terbuka

berbasis IT

Pemerintahan

partisipatif dan

melayani

SDM Aparatur

yang kompeten

dan kompetitif

Pemerintahan yang

efektif dan efisien

Tujuan Akhir Birokrasi:

1. Bersih dari KKN

2. Akuntabel dan berkinerja

3. Pelayanan Publik Prima

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sumber: KEMENPAN