PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA …
Transcript of PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA …
ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Vol 3 No. 3 – September 2019 E-ISSN 2580-9695
Since September 2017
93
PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT DOSEN KOPERTAIS WILAYAH XI
KALIMANTAN
Arbani
STIA Bina Banua Banjarmasin
Muhammad Akbar STIA Bina Banua Banjarmasin
Abstract: This study aims: (1) to find out and explore the management system of credit score
assessments for increasing lecturers' functional positions in the Kopertais Region XI Kalimantan
environment; (2) describe the factors that influence the management of the credit score for lecturers'
functional positions; (3) outline the solutions made to obstacles in the management process of
assessing functional position credit numbers for lecturers at Kopertais Region XI Kalimantan.
This study used a qualitative descriptive approach with the research locus of Kopertais Region XI
Kalimantan. The source of the data is the leadership and staff of Kopertais Region XI Kalimantan
who are responsible and in charge of the assessment of lecturer credit numbers, as well as the
assigned Assessment Team. Data collection is done by observation, in-depth interviews, and
documentary studies. The validity of the data is tested through a process of credibility,
dependability, and confirmation. Data analysis using the Miles & Huberman model carried out
during the process of data collection and research takes place through three stages, namely data
reduction, data presentation, and conclusion or verification.
The results of this study indicate that: (1) The process of managing the credit score assessment of
Kopertais lecturers in Region XI Kalimantan consists of three stages, namely the pre-assessment
stage (according to the Standard Operating Procedure), the assessment stage (by the Assessment
Team), and post-assessment stages (filing for Determination of Decree of Decision by
administrative staff); (2) Some factors or constraints that affect the assessment management
process: often late in the proposal, incomplete proposal file, lack of staff processing assessment,
lack of work facilities and infrastructure owned, lack of understanding of lecturers on functional
positions, etc.; (3) Efforts to overcome: increase staff administration of credit score assessment
processes (contract workers), strengthening procedures and division of labor (job description and
SOP), and conducting workshops or technical guidance for the proposed functional positions of
lecturers.
Conclusion: Management of lecturers' credit score assessment on Kopertais Region XI Kalimantan
area has been going well, the main obstacle is still the availability and competency of the human
resources involved in it.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
94
Suggestion: it is necessary to add and increase the competence of administrative and socialization
staff and on going technical guidance for the appointment of lecturer functional positions.
Keyword: Management System, Assessment of Credit Score, Lecturer Functional
Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan mengeksplorasi sistem pengelolaan
penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan Kopertais Wilayah
XI Kalimantan; (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen; (3) menguraikan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dalam
proses pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Kopertais Wilayah XI
Kalimantan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokus penelitian Kopertais
Wilayah XI Kalimantan. Sumber data adalah pimpinan dan staf Kopertais Wilayah XI Kalimantan
yang bertanggungjawab dan membidangi urusan penilaian angka kredit dosen, serta Tim Penilai
yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam,
dan studi dokumenter. Keabsahan data diuji melalui proses kredibilitas, dependabilitas, dan
konfirmabilitas. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang dilakukan selama
proses pengumpulan data dan penelitian berlangsung melalui tiga tahapan, yakni reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses pengelolaan penilaian angka kredit dosen
Kopertais Wilayah XI Kalimantan terdiri dari tiga tahapan, yakni tahapan pra penilaian (sesuai
Standar Operasional Prosedur), tahapan penilaian (oleh Tim Penilai), dan tahapan pasca penilaian
(pemberkasan untuk penetapan Surat Keputusan penilaian oleh staf administrasi); (2) Beberapa
faktor atau kendala yang mempengaruhi proses pengelolaan penilaian: sering terlambatnya usulan,
kurang lengkapnya berkas usulan, kurangnya jumlah staf yang memproses penilaian, kurangnya
sarana dan prasarana kerja yang dimiliki, kurangnya pemahaman dosen terhadap jabatan fungsional,
dan lain-lain; (3) Upaya mengatasi: menambah staf administasi pemeroses penilaian angka kredit
(tenaga kontrak), penguatan tatacara dan pembagian kerja (job description dan SOP), dan
pelaksanaan workshop atau bimbingan teknis untuk pengusulan jabatan fungsional dosen.
Kesimpulan: Pengelolaan penilaian angka kredit dosen pada Kopertais Wilyah XI Kalimantan sudah
berjalan dengan baik, kendala utama masih pada ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia
yang terkait di dalamnya.
Saran: perlu penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga adminsitrasi, sarana dan prasarana,
dan pelatihan penyusunan angka kredit serta sosialisasi yang berkelanjutan untuk pengusulan
jabatan fungsional dosen.
Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Penilaian Angka Kredit, Jabatan Fungsional Dosen.
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa dosen adalah
pendidik profesional, ilmuwan, dan peneliti dengan tugas utama
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
95
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 37
Tahun 2009 tentang Dosen). Karena itu dosen memiliki fungsi, tugas, dan
tanggungjawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, pasal 5, dan pasal 6 UU
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pada Pasal 3; dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada
jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pada Pasal 5; sebagai tenaga profesional dosen berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peranannya sebagai agen pembelajaran, pengembang
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat
berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal ini menyiratkan
bahwa dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem
pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian, pada pasal 6 ditegaskan bahwa peran,
tugas, dan tanggungjawab dosen sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat
Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Dalam rangka menjalankan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat
strategis tersebut, tentu saja diperlukan dosen yang profesional yang mampu
melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik (Dirjend Dikti, 2008:1). Wajar,
apabila sebagai tenaga pendidik dosen harus memenuhi berbagai persyaratan,
antara lain bidang keilmuan, syarat teknis keguruan dan mempunyai kepribadian
yang baik. Sebelum mengajar ada persiapan yang harus dilakukan serta menguasai
materi keilmuan yang diajarkan sesuai dengan kurikulum. Untuk itu dosen harus
memiliki pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan secara mendalam,
memiliki antusiasme, disiplin, dan menguasai metode pengajaran dengan baik
(Suhaemi, 2005:72). Sebab, di lingkungan perguruan tinggi, dosen diibaratkan
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
96
bagai mesin penggerak bagi segala hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan
akademis. Karena itu, tanpa dosen, tak mungkin sebuah lembaga pendidikan
disebut perguruan tinggi atau universitas (Ammar, 1996:103). Dosen merupakan
ujung tombak dari pelaksana strategi pengembangan sains dan moral dalam rangka
mengantisipasi problem pendidikan menghadapi tantangan tahun 2020 (Winarni,
2005:1). Tantangan dunia pendidikan dimaksud antara lain masalah ledakan
penduduk dan tuntutan percepatan perkembangan bioteknologi, demokratisasi
pendidikan dan dampaknya, percepatan perubahan teknologi kerja, mengakarnya
budaya dalam konteks global, pendidikan untuk unggul kompetitif, pendidikan
teknisi ahli dan teknisi terampil (Muhadjir, 1995). Sedangkan, di dalam negeri
sedang menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pluralitas, tantangan
perubahan kehidupan global yang begitu cepat, kerusuhan-kerusuhan yang dipicu
oleh isu sara (suku, agama, ras, dan antar golongan), pendidikan karakter,
multikultural, dan lain-lain.
Namun, gambaran ideal yang dikehendaki sebagaimana peraturan ataupun
yang ada dibeberapa perguruan tinggi ternama, belum tampak secara merata di
Indonesia, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Ditengarai masih banyak dosen
yang belum melaksanakan profesinya dengan baik, kompetensi yang rendah,
produktivitas penelitian dan karya tulis yang masih rendah, kualifikasi pendidikan
yang tidak memadai dan atau tidak relevan, jabatan fungsional dan pangkat yang
lama tidak naik, dan lain-lain. Menurut Dewanto (2002:1), pengelola suatu
perguruan tinggi swasta misalnya, sering mendapat keluhan dari mahasiswa
mengenai kualitas dari dosen yang mengajarnya sehingga pengelola perlu
melakukan kendali mutu dosen yang sudah ada maupun dosen baru yang akan
diterima. Boleh jadi, hal yang sama juga terjadi pada perguruan tinggi negeri,
walaupun program pengembangan mutu dosen juga telah dikenal sejak tahun 70-
an.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, pada tahun 2006 dilaporkan bahwa dari 56.176 dosen yang tersebar pada
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
97
82 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sudah memiliki kualifikasi akademik
S-3 sejumlah 13,6%, S-2 sejumlah 48,9%, sedangkan S-1 37%, dan berkualifikasi
diploma (S-0) sejumlah 0,37%. Sementara itu dari jumlah tersebut yang
mempunyai jabatan fungsional Guru Besar sejumlah 3,7%, Lektor Kepala 24,8%,
Lektor 31,0%, dan Asisten Ahli 22,9%. Secara keseluruhan, jumlah dosen yang
tersebar di 2.869 Perguruan Tinggi (termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta)
berjumlah 156.474 orang. Sebagian besar dosen-dosen PTS adalah dosen PTN juga,
sehingga kondisi dosen PTS tidak jauh berbeda, bahkan juga tidak lebih baik
(Dirjend Dikti, 2008:1).
Kemudian, data yang dimiliki Litbang Depdiknas menunjukkan bahwa dari
120.000 dosen tetap PTS dan PTN di Indonesia, pada tahun 2010, masih ada 50,65
persen atau sekitar 60.000 di antaranya belum berpendidikan S-2 atau baru S-1
(Suara Pembaharuan, 2008). Menurut data lain, jumlah seluruh dosen di PTN
sebanyak 240.000 orang, 50% di antaranya belum memiliki kualifikasi pendidikan
setara S-2. Di antara jumlah tersebut, baru 15% dosen yang bergelar doktor. Jika
dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang
jumlah doktornya sudah mencapai angka 60% lebih, maka tampak bahwa dosen di
perguruan tinggi Indonesia masih jauh ketinggalan (Nur Syam, 2010).
Permasalahan dan gambaran kualifikasi akademik dosen perguruan tinggi
di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan kompetensi dosen
secara terus-menerus dalam rangka mencapai mutu pendidikan tinggi dan dalam
upaya meningkatkan daya saing bangsa (Dirjend Dikti, 2008:1). Dengan kata lain,
untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan mutu dosen, diperlukan
perbaikan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah,
departemen pendidikan nasional, pimpinan, karyawan, dosen, dan tentu saja
perguruan tinggi di mana dosen bertugas. Sebab, perguruan tinggi dituntut
tanggungjawabnya atas jasa layanan yang telah diberikan kepada masyarakat.
Tuntutan akuntabilitas dan tanggungjawab mengharuskan perguruan tinggi untuk
memberi penjaminan mutu (quality assurance) kepada masyarakat (Ghafur,
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
98
2010:5), terutama terkait dengan mutu dosen yang dimilikinya. Di mana, perguruan
tinggi memiliki tanggungjawab, baik secara akademik maupun moral untuk
mendorong karier dan pencapaian jabatan puncak fungsional dosen melalui
berbagai instrumen yang telah ditentukan, misalnya kenaikan pangkatan dan
jabatan fungsional dosen.
Sebagai salah satu permasalahan utama terkait dengan mutu dosen, jabatan
fungsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan
kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas, dan tanggungjawab dalam
pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya.
Dalam melakukan penilaian kegiatan akademik dosen, termasuk dalam perhitungan
angka kreditnya, standar yang dipergunakan adalah standar penilaian angka kredit
jabatan fungsional dosen berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013.
Unsur-unsur penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen meliputi unsur utama
pendidikan, unsur utama tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta unsur
penunjang. Kenaikan jabatan fungsional dosen dapat dilakukan jika memenuhi
jumlah angka kumulatif minimal yang ditentukan.
Dosen dalam pengumpulan angka kredit masih sering mengalami
keterlambatan dan masih harus diingatkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Untuk
mengingatkan seorang dosen yang lama tidak naik jabatan, petugas kepegawaian
harus mencari berkas setiap dosen mana yang harus diberi peringatan tersebut, ini
akan memerlukan tenaga dan waktu. Aktivitas dosen juga tidak terarah dalam
pemenuhan unsur-unsur yang menjadi syarat kenaikan jabatan fungsional.
Pengumpulan, pencacatan, penghitungan, penyusunan dokumen pengajuan masih
dilakukan secara manual sehingga lambatnya pengajuan yang dilakukan dosen.
Monitoring aktivitas dan nilai yang diperoleh tidak bisa diketahui secara langsung.
Terkait dengan kenaikan jabatan fungsional banyak kendala yang berasal
dari sumberdaya manusianya baik dari karyawan maupun dosen sendiri.
Permasalahan-permasalahan tersebut biasanya terkait dengan sering terlambatnya
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
99
usulan dari fakultas; kurang lengkapnya berkas persyaratan angka kredit yang
diajukan; kurangnya kemampuan staf dalam memproses kenaikan pangkat dan
jabatan fungsional dosen; kurangnya pemahaman dosen terhadap persyaratan
kenaikan jabatan fungsional; kurangnya pemahaman terhadap peraturan penilaian
angka kredit dosen; rendahnya motivasi staf dalam mengurus kenaikan jabatan
fungsional; dan rendahnya motivasi dosen untuk mengurus kenaikan jabatannya.
Dengan demikian, diketahui bahwa salah satu faktor penghambat untuk kenaikan
jabatan fungsional dosen adalah karena sumberdaya manusianya, terutama pada
aspek kurangnya tenaga atau jumlah staf serta kemampuan mereka dalam
memproses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen. Sementara, pada
tingkat rektorat sendiri, pemrosesan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen
hanya ditangani oleh satu orang saja untuk masing-masing fakultas.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam tesis ini fokus utama
penelitian adalah pembahasan mengenai pengelolaan proses penilaian angka kredit
dosen di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais)
Wilayah XI Kalimantan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai
pelaksanaan penilaian angka kredit, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
penilaian angka kredit, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam
proses pengajuan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional
dosen yang lebih tinggi, seperti dari Asisten Ahli ke Lektor hingga ke Lektor
Kepala dan Guru Besar.
2. Permasalahan dan Tujuan
Permasalahan utama dalam penelitian ini berkenaan dengan proses dan
pengelolaan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen, kendala yang dihadapi, dan
solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pengelolaan
penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan
Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
100
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
mengeksplorasi sistem pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan
fungsional dosen; mendeskripsikan kendala yang mempengaruhi pengelolaan
penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen; dan menguraikan
solusi yang dilakukan terhadap hambatan atau permasalahan dalam proses
pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di
lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan implementasi
sistem penilaian angka kredit dosen ini. Misalnya, penelitian Putri dan Saputra
(2017) dalam Majalah Ilmiah yang berjudul “Aplikasi Perhitungan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen Berorientasi Objek di Lingkungan Kopertis Wilayah X”,
menyimpulkan bahwa adanya software aplikasi perhitungan angka kredit jabatan
fungsional dosen dapat mempermudah dosen dalam menghitung angka kreditnya;
kemudahan dalam menghitung angka kreditnya maka dosen dengan cepat dapat
naik jabatan fungsional dan pangkatnya; aplikasi perhitungan angka kredit juga
dapat mempermudah pihak Kopertis Wilayah X dalam merekap data usulan jabatan
fungsional dosen; dan adanya aplikasi tersebut juga memudahkan Tim Penilai
Angka Kredit dalam menilai usulan angka kredit jabatan fungsional dosen.
Penelitian ini menjelaskan bahwa prasarana berupa software perhitungan angka
kredit dapat mempermudah dan mempercepat proses kenaikan pangkat dosen.
Berikutnya, penelitian Sinambela (2017) “Profesionalisme Dosen dan
Kualitas Pendidikan Tinggi”. Disimpulkan bahwa profesionalisme dosen terkait
erat dengan kualitas pendidikan tinggi, mengingat bahwa dosen adalah motor
penggerak dari perkembangan intelektual dan akademik kampus; dosen yang
profesional adalah dosen yang melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik secara
berkualitas, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal; dosen
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
101
yang profesional berarti dosen yang menguasai pengetahuan secara mendalam
dalam bidang atau spesialisasinya; dan profesionalitas dosen sangat menentukan
keberhasilan proses pembelajaran
Berdasarkan penelitian Sinambela (2017), dosen yang profesional tersebut
adalah dosen yang memiliki kreativitas dalam membangun dan menghasilkan karya
pendidikan, terutama karya tulis dan penelitian yang dipublikasikan dalam berbagai
jurnal, sehingga karya tersebut kemudian dapat menunjang dan mempercepat
proses kenaikan pangkat dan fungsional dosen yang bersangkutan.
Penelitian Ariwijayanti (2017) berjudul “Pengaruh Implementasi Strategi
Pengembangan Dosen dan Dukungan Organisasi Terhadap Profesionalisme Dosen:
Studi pada Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Malang”, menjelaskan
bahwa variabel strategi pengembangan dosen berpengaruh secara signifikan
terhadap profesionalisme dosen. Karena itu, setiap perguruan tinggi mestinya
memiliki cara atau strategi yang mapan dalam pengembangan karier dan
profesionalisme dosen, misalnya dalam hal kenaikan pangkat dan jabatan
fungsional dosen. Perguruan tinggi harus memiliki prosedur kenaikan pangkat yang
jelas, aturan yang tegas dan memberikan kemudahan, serta secara
berkesinambungan memberikan dorongan kepada dosen untuk pengajuan berkas
kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Sebab, kenaikan pangkat dan jabatan
fungsional yang teratur menunjukan produktivitas karya tulis serta penelitian dosen.
Di samping itu pula, dosen yang mencukup syarat untuk kepangkatan atau jabatan
fungsional berarti telah menjaga produktivitas menulis dan menjaga dengan baik
profesionalitasnya.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, jelas apabila masalah jabatan
fungsional seorang dosen adalah masalah yang krusial dan disebabkan oleh banyak
faktor, baik faktor dari dalam tempat dia bekerja ataupun dari luar tempat dia
bekerja, tidak hanya faktor yang bersifat teknis, tetapi juga non teknis, tidak hanya
dari dalam diri pegawai atau dosen yang bersangkutan tetapi juga dari luar dirinya.
Karena itu, kenaikan jabatan fungsional dosen perlu untuk didorong dan didukung
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
102
oleh pimpinan, staf administrasi, dan rekan kerja, sehingga proses kenaikan jabatan
fungsional tersebut menjadi usaha bersama yang harus berhasil dilaksanakan.
2. Kerangka Dasar Teoritis
a. Manajemen
1). Pengertian Manajemen
Menurut Gomes (2002:1), manajemen berasal dari kata kerja to manage
dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan
mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:708), manajemen
diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya secara
efektif untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam
mencapai tujuan atau sasaran.
Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen adalah jenis usaha pemikiran
yang khusus dari kegiatan kepemimpinan di dalam usaha untuk mencapai tujuan
organisasi (Thoha, 2005:261). Menurut Siagian (1985:5), manajemen adalah
kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka
pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Stoner (2006),
manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan
pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya
yang ada pada oerganisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya. Pendapat Stoner ini tidak terlalu jauh beda dengan pendapat dari
Handoko (2003:8) yang memberikan pengertian manajemen sebagai kegiatan untuk
mencapai suatu tujuan, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta
penggunaan sumber daya secara efektif untuk mecapai tujuan yang telah
ditetapkan.
George R. Terry (1977) dalam bukunya Principles of Management
sebagaimana yang dikutip Moekijat (2000:1), bahwa: Management is a distinct
process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
103
to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other
resources. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk
menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia-
manusia dan sumber-sumber lainnya. Selain itu, menurut Follet (2006) manejemen
adalah suatu seni, karena manajemen melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan
orang lain dan sumber-sumber daya lainnya yang memerlukan keterampilan khusus
atau seni tertentu, sehingga kegiatan tersebut akan bervariasi, tidak monoton, dan
selalu meningkatkan proses kegiatan dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasikan,
mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam menentukan dan mencapai tujuan-
tujuan tertentu dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif
dan efisien.
2). Prinsip-prinsip Manajemen
Ada beberapa prinsip penting dari manajemen yang harus diperhatikan oleh
seorang manajer atau pimpinan agar program kerja atau kegiatan yang berada di
bawah tanggungjawabnya dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target
atau tujuan yang telah ditetapkan.
Suryosubroto (2004:6-8) menjelaskan beberapa prinsip manajemen yang
harus diperhatikan para pelaksana dan mereka yang terkait dalam suatu proses
kegiatan, antara lain berkaitan dengan kebijaksanaan yang mengandung tujuan dan
misi organisasi harus disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab
mencapainya; pekerjaan untuk mencapai tujuan harus dirinci, direncanakan dan
diatur secara sistematis; tugas, kewajiban, hak dan tanggungjawab yang mau
diserahkan pada petugas harus dirinci sejelas-jelasnya dan dipahami oleh petugas
yang bersangkutan; metode dan prosedur harus dikembangkan serta digunakan oleh
mereka yang bertanggungjawab mencapai guna tujuan organisasi; sumber daya
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
104
harus disediakan pada waktu diperlukan, ditempat yang diperlukan, dalam jumlah
dan mutu yang tepat; pemberian tugas dan kewajiban harus disertai wewenang yang
seimbang; struktur organisasi untuk menentukan pembagian tugas, wewenang, dan
tanggungjawab; kesatuan arah dan tujuan harus dipahami oleh semua anggota
organisasi; adanya pertanggungjawaban; dan koordinasi antar semua anggota
organisasi.
3) Fungsi-fungsi Manajemen
Banyak para ahli manajemen yang menyebutkan fungsi-fungsi manajemen
berdasarkan sudut pandang dan tinjauan mereka masing-masing. Menurut Handoko
(2003:46) fungsi-fungsi manajemen terbagi lima, yakni perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.
Perencanaan adalah kegiatan yang paling penting dalam manajemen, karena
perencanaan merupakan pedoman yang harus di pakai untuk mengarahkan semua
kegiatan dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Suryosubroto (2004:37),
perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur
pencapaian, serta sumber (manusia, materil, uang, dan waktu) yang dapat
disediakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan kegiatan organisasi
yang meliputi tahapan tertentu antara lain identifikasi masalah, perumusan masalah,
penetapan tujuan, identifikasi alternatif, pemilihan alternatif dan elaborasi.
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk menentukan, memilah, dan
memilih orang-orang atau staf untuk diberi tugas sesuai bidangnya masing-masing
dan mengalokasikan prasarana serta sarana untuk menunjang tugas mereka dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan.
Pengorganisasian adalah proses pengelompokan tugas, wewenang, tanggungjawab,
tenaga kerja dan alat-alat sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang
dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang bulat (Siagian, 1985:7).
Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur tugas, tanggungjawab, dan wewenang
setiap komponen organisasi sehingga terjadi kerjasama antar komponen dan
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
105
hubungan kerja secara teamwork dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan
efisien.
Penyusunan personalia merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh
manajer atau pemimipin organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ogranisasi
dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Penyusunan personalia disesuaikan
dengan keperluan organisasi yang telah dirancang dalam pengorganisasian
sehingga tidak terjadi kelebihan personalia atau tumpang tindih pekerjaan. Menurut
Handoko (2003:233), penyusunan personalia adalah kegiatan organisasi meliputi
penarikan, penempatan, pelatihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.
Pengarahan adalah kegiatan untuk membuat semua anggota kelompok mau
bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan
perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan sebagai upaya untuk
mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain untuk bekerja, berpikir, bersikap,
dan bertindak dalam mencapai tujuan. Menurut Arikunto (2001:27) agar
pelaksanaan pengarahan ini berjalan dengan baik maka perlu dilakukan dua hal,
yakni melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang harus dilakukan individu
maupun kelompok dan memberikan petunjuk umum dan petunjuk khusus baik lisan
maupun tertulis, baik langsung maupun tidak langsung.
Pengawasan berasal dari kata control dalam Bahasa Inggris yang berarti
mengawasi, mengendalikan, dan mengatur. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk
memberikan perbandingan antara pekerjaan yang seharusnya dengan yang
dilaksanakan apakah sudah tercapai atau perlu perbaikan-perbaikan dalam
mencapai tujuan. Pengawasan adalah menentukan hal-hal yang telah dicapai,
artinya menilai hasil pekerjaan, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan
pembetulan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan
(Moekijat, 2000:55).
b. Tenaga Fungsional Dosen
1). Dosen
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
106
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama yang harus dilakukan, mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 28 menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik
profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama adalah
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 39 dinyatakan pula bahwa sebagai pendidik,
dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Disimpulkan bahwa dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan
dan keahliannya diangkat oleh pemerintah atau penyelenggara perguruan tinggi
dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ia
mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar mahasiswa. Kualitas proses
dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen dan
mahasiswa. Ilmu mereka, baik yang empirik maupun yang rasional, serta berbagai
keterampilan yang dimilikinya akan dipergunakan sebagai alat pengembangan
sikap keilmuan mahasiswanya.
Terkait dengan pengembangan dan mutu dosen, setidaknya ada dua kata
kunci penting, yakni profesional dan kompetensi. Sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesional yang
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
107
dimaksudkan dalam konteks di atas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 ayat 4). Sedangkan
kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalannya (Pasal 1 ayat 10). Kompetensi tersebut
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat
1).
Diyakini bahwa tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam
kegiatan profesional dosen. Dosen yang berkompeten untuk melaksanakan
tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik,
profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktik pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2). Tugas Keprofesionalan Dosen
Dosen adalah suatu jabatan profesi, yakni suatu bidang pekerjaan yang
bersifat khusus dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas
yang sudah ditentukan. Jabatan profesi berarti jabatan yang mempunyai keahlian
dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Itulah kenapa hanya orang-orang
tertentu yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kualifikasi akademik yang
ditentukan saja yang dapat diangkat dan menjadi dosen.
Menurut Saud (2009:15) ada beberapa ciri dan syarat bidang pekerjaan yang
dianggap profesi dan bersifat profesional, antara lain bahwa pekerjaan tersebut
lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan
kepentingan pribadi; seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu
yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep dalam mendukung keahliannya;
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
108
memiliki kualifikasi tertentu dan mampu mengikuti perkembangan dalam
pertumbuhan jabatan; memiliki kode etik, membutuhkan suatu kegiatan intelektual
yang tinggi; adanya organisasi profesi; memberikan kesempatan untuk kemajuan,
spesialisasi, dan kemandirian; serta memandang profesi sebagai suatu karier hidup.
Pada hakikatnya tugas seorang dosen di samping menyampaikan ilmu
pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya, adalah membangun peradaban
masyarakatnya. Dalam konteks ini, salah satu dari fungsi dosen adalah
melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan
nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu,
cakap kreatif mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggungjawab.
Sementara, sesuai dengan keputusan dari Menteri Koordinator dan
Pengawasan Pembangunan (Menko Wasbang) Nomor
38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya, tugas utama dosen adalah melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan
Tinggi dengan beban kerja minimal sepadan dengan 12 SK dan maksimal 16 SK
setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya sebagai bentuk
tanggungjawab dan akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku
kepentingan. Untuk menjamin kesinambungan dan kesesuain tugas dosen tersebut,
maka pelaksanaan tugas dosen tersebut haruslah dievaluasi dan dilaporkan secara
periodik. Maksudnya, dosen sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama
mengajar tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan
pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setidaknya ada tiga bidang yang menjadi
tugas utama seorang dosen dan sekaligus pula sebagai perwujudan dari konsep
tridharma perguruan tinggi, yakni bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian
atau karya tulis ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
109
Menurut Oemar Hamalik (1991:15), tugas-tugas seorang dosen di
perguruan tinggi meliputi tugas dalam pendidikan dan pengajaran; penelitian;
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kepada lembaga perguruan tinggi
bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat
mahasiswa dalam proses pendidikan; tugas untuk membantu kelancaran
perkuliahan, ujian-ujian, dan tugas lainnya yang dibebankan oleh kampus.
Tentu saja, dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, dosen terikat dan
tidak dapat lepas dari nilai-nilai falsafah, moral, dan etika yang berlaku pada
masyarakat umumnya. Karena itu dosen semestinya senantiasa mengikuti
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan senantiasa selalu
mengaktualkan ilmunya, serta mengintegrasikan ilmunya tersebut dengan
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
3). Peningkatan Mutu Dosen
Pengembangan profesionalisme dosen merupakan program yang sangat
penting dan mendesak dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi di
Indonesia. Dalam konteks meningkatkan mutu perguruan tinggi dimaksud,
program-program pengembangan profesi dosen merupakan bagian tak terpisahkan
dari program pengembangan perguruan tinggi secara umum, sebab keberhasilan
dari program tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas perguruan tinggi itu
sendiri. Karena itu, program-program tersebut perlu diimplementasikan secara
teratur dan berkesinambungan agar betul-betul tercipta para dosen yang berkualitas
tinggi dan mampu mendorong kemajuan perguruan tinggi.
Beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan yang termasuk
dalam kategori pembinaan dosen, seperti penataran khusus untuk semua dosen
baru. Bahkan universitas-universitas tertentu mendirikan pusat pelatihan khusus
dosen dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan dosen dalam level
regional maupun nasional (Miarso, 2009).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
110
Ada beberapa kegiatan penting dan program pengembangan
profesionalisme dosen yang dapat dilakukan, misalnya: penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan yang bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan para dosen;
pendirian lembaga atau pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi
akademis, kerjasama ilmiah dengan perguruan tinggi lain, baik berupa pertukaran dosen,
riset bersama (join research), maupun program double degree (Romli, 2009:14).
Menurut Nur Syam (2010), pengembangan profesi dosen meliputi empat
kompetensi utama, yakni kompetensi yang berhubungan pedagogis atau
kemampuan dosen mengelola pembelajaran; kompetensi kepribadian atau standar
kewibawaan, kedewasaan, dan keteladanan; kompetensi profesionalitas atau
kemampuan dosen untuk menguasai content dan metodologi pembelajaran; dan
kompetensi sosial atau kemampuan dosen untuk melakukan komunikasi sosial, baik
dengan mahasiswa maupun masyarakat luas.
Romli (2009:5-7) merumuskan tujuh bidang program pengembangan mutu
dosen yang harus dilakukan, yakni pengembangan kompetensi pedagogis;
kompetensi teknik informasi; kompetensi manajemen; kompetensi kurikulum;
kompetensi ilmiah (riset dan publikasi); kompetensi evaluasi; dan pengembangan
kompetensi personal.
Sejatinya program pengembangan integritas personal dosen tidak harus
selalu mengacu pada program yang disiapkan oleh perguruan tinggi, tapi juga
membutuhkan inisiatif internal dan usaha keras dari dalam diri masing-masing
dosen untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya secara kreatif dan mandiri.
4). Jabatan Fungsional Dosen, Angka Kredit, dan Penilaiannya
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur
Sipin Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri. Jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
111
tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas
pokok dalam organisasi pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil
terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan
memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang
selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.
Adapun angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dipenuhi dan capai oleh jabatan
fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh
setiap jabatan fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas
penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas utama.
Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job
description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok
adalah kegiatan-kegiatan jabatan fungsional di luar tugas pokok yang pada
umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional
harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang
ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-
banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar
pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya
dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu
serta digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat
fungsional.
C. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Rancangan Penelitian
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
112
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif. Menurut Moleong (2013:11), penelitian deskriptif adalah penelitian
yang menghasilkan data-data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan data-data
yang berupa angka-angka. Data tersebut berasal dan diolah dari naskah wawancara,
catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan
dokumen resmi lainnya.
Menurut Creswell (1994:39), pendekatan kualitatif adalah pendekatan
untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif
(misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai
sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan
tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap
politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau gabungan dari keduanya konstruktif
partisipatori. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif
bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.
2. Lokasi Penelitian
Locus penelitian ini adalah sekretariat atau kantor Kopertais Wilayah XI
Kalimantan yang beralamat di Komplek UIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5
Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin (70235) yang menjadi koordinator dalam
mengelola dan memproses atau melakukan pemberkasan persyaratan dan usulan
penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen.
Dipilihnya Kopertais Wilayah XI Kalimantan sebagai tempat penelitian, karena
Kopertais adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam memfasilitasi proses
penyelenggaraan perguruan tinggi kegamaan Islam swasta di seluruh Indonesia dan
secara khusus memliki tugas dan fungsi dalam mengembangkan pengelolaan
lembaga; Kopertais memaksimalisasi fungsi Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan (Wasdalbin); dan Kopertais melakukan pengelolaan kelembagaan
PTAIS serta peningkatan SDM PTAIS. Pembinaan dan peningkatan SDM PTAIS
terkait dengan para dosen yang umumnya berstatus sebagai dosen kontrak atau
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
113
swasta. Sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap karir dan profesionalitas
mereka, maka dalam hal jabatan fungsional, status mereka dipersamakan dengan
dosen PNS melalui proses dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional.
Penelitian dilakukan terhadap sejumlah pimpinan dan staf Kopertais
Wilayah XI Kalimantan yang bertanggungjawab dan membidangi urusan penilaian
angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen serta Tim Penilai yang telah
ditetapkan. Karena, mereka mengetahui secara langsung proses pengelolaan usul
penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan
fungsional dosen solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam
pengelolaan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen
di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data-data yang
diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan sistem penilaian angka kredit dosen di
lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan, baik tentang proses pengelolaan
penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan
fungsional dosen, maupun solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang
ada dalam proses pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan
fungsional dosen dimaksud, terdiri dari tiga teknik utama, yakni observasi,
wawancara, dan studi dokumenter.
Penerapan ketiga teknik pengumpulan data dimaksud, antara teknik yang
satu dengan teknik yang lainnya tidak saling terpisah, tetapi saling berkaitan dan
saling mendukung untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan.
Sehingga, data yang diperoleh dari suatu teknik disalingsilangkan (tringulasi)
dengan data yang diperoleh melalui metode yang lain, sehingga menghasilkan data
yang dapat dipercaya (valid) dan sesuai dengan kenyataan (reliabel).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
114
D. HASIL PENELITIAN
1. Deskripsi Kopertais Wilayah XI Kalimantan
Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau disingkat
menjadi Kopertais adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam
memfasilitasi proses penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di
seluruh Indonesia. Secara khusus, Kopertais memiliki tugas dan fungsi dalam
mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik pengajaran di perguruan tinggi
keagamaan Islam swasta, yakni: memaksimalisasi fungsi Pengawasan,
Pengendalian dan Pembinaan (Wasdalbin); melakukan pengelolaan kelembagaan
Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); serta peningkatan sumber daya
manusia PTAIS. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia PTAIS terkait
dengan para dosen yang umumnya berstatus sebagai dosen kontrak atau swasta.
Sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap karir dan profesionalitas mereka,
maka dalam hal jabatan fungsional, status mereka pun dipersamakan dengan dosen
PNS melalui proses dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional.
Semula, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
Dj.I/494/2007, tentang Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Kopertais, telah
ditetapkan 13 Kopertais di seluruh wilayah di Indonesia, meliputi 34 provinsi,
dengan wilayah tugasnya masing-masing. Kopertais Wilayah XI Kalimantan
merupakan salah satu dari 13 Kopertais yang telah ditetapkan beradaannya di
Indonesia di mana dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kedudukannya tersebut
berada langsung di bawah Rektor UIN Antasari Banjarmasin selaku Ketua atau
Koordinator. Karenanya, Rektorlah yang menjadi Koordinator dari seluruh
Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta tersebut. Sekretariat Kopertais Wilayah XI
Kalimantan beralamat di Komplek UIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5 Kelurahan
Kebun Bunga Banjarmasin, Kode Pos 70235, Telepon/Faksimil: 0511-3258103
Website: http://kopertais.uin-antasari.ac.id/
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
115
Kopertais Wilayah XI Kalimantan membawahi seluruh PTAIS dan
perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Keagamaan yang ada di
Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Utara. Karena itu, ruang lingkup wewenang dan tugas
pembinaan dari Kopertais Wilayah XI Kalimantan meliputi pula perguruan tinggi
swasta yang bersifat umum, namun memiliki Fakultas Agama Islam atau
menyelenggarakan Program Studi Keagamaan Islam.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 155 Tahun
2004 tentang Koordinator PerguruanTinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) dan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007, tentang
Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Kopertais, Kopertais dirumuskan sebagai
suatu lembaga yang membantu Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
dalam melakukan fungsi dan teknis pengawasan pengendalian mutu serta
pembinaan dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)
dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, maupun
bidang-bidang terkait. Berikutnya, keberadaan, tugas, fungsi, mekanisme,
wewenang, dan kedudukan Kopertais, diperkuat lagi berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007 Tahun 2007.
2. Proses Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen
Masalah kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan masalah yang
sangat krusial bagi seluruh dosen, terlebih bagi dosen yang berstatus swasta dan
bertugas di PTAIS pula. Mengingat hal tersebut, maka bidang yang menangani
kepangkatan di Kopertais Wilayah XI Kalimantan berusaha semaksimal mungkin
dalam mengelola urusan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen
tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tenaga administrasi
Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang menangani masalah pengelolaan penilaian
angka kredit dosen PTAIS, didapatkan penjelasan bahwa dalam rangka pengelolaan
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
116
penilaian angka kredit dosen PTAIS untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, ada
beberapa hal penting yang telah diatur sebagai mekanisme kerja dalam mengelola
penilaian angka kredit dimaksud, misalnya: menetapkan aturan dan sejumlah
persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen yang hendak mengusulkan penilaian
angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsionalnya; menetapkan Tim Penilai
mencakup kelengkapan berkas dan karya tulis ilmiah yang dihasilkan dosen
sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan; pengaturan jadwal atau waktu
persidangan/rapat pembahasan berkas usulan yang masuk; proses dan pemberkasan
usulan pengajuan; dan dokumentasi serta pengarsipan berkas usulan yang telah
diproses.
Secara khusus, dalam rangka pengelolaan penilaian angka kredit bagi dosen
PTAIS dengan beberapa kegiatan utamanya, maka Kopertais Wilayah XI
Kalimantan telah menetapkan kebijakan penting yang terdiri tiga tahapan untuk
memproses usulan penilaian angka kredit yang telah diajukan, yakni tahapan pra
penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca penilaian.
a. Tahap Pra Penilaian Angka Kredit
Pada tahap pra penilaian Angka Kredit ini, setiap berkas pengusulan
penilaian angka kredit yang masuk diproses sesuai mekanisme yang diatur. Berkas
pengusulan masuk ke bagian sekretariat pemerosesan untuk didata dan dicatat pada
buku berkas usul dosen PTAIS. Selanjutnya, setelah berkas usul masuk dan dicatat,
oleh tenaga adminsitrasi yang bertugas, berkas tersebut kemudian diklasifikasikan
berdasarkan asal daerah atau provinsi PTAIS pengusul sebelum dicadangkan
tanggal penilaiannya oleh Tim Penilai.
Sebelum berkas usulan dinyatakan lengkap dan memenuhi semua
persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan dan kemudian
diajukan ke Tim Penilai, maka segala kelengkapan berkas pengusulan penilaian
angka kredit tersebut terlebih dahulu dicek oleh Tim Administrasi Kopertais
Wilayah XI Kalimantan. Bagian yang dicek oleh Tim Administrasi meliputi empat
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
117
hal, yakni surat pengantar dari PTAIS pengusul; daftar usul penetapan angka kredit
jabatan akademik dosen yang telah dibuat dan diajukan yang memuat sejumlah
aspek penilaian; lembar penilaian dari teman sejawat terhadap karya tulis yang
disertakan, dan lembar pengesahan atau validasi terhadap karya tulis yang diajukan.
Berkas usulan beserta dengan surat pengantar dari pimpinan PTAIS dosen
pengusul harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen administrasi, antara lain:
fotocopy SK pengangkatan pertama sebagai dosen (dari Pengurus Yayasan)
sekaligus Nomor Induk Dosen Yayasan, fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK)
terdahulu, fotocopy SK fungsional dosen terakhir, fotocopy NIDN, fotocopy ijazah
terakhir (bagi mereka yang baru selesai studi), dan daftar riwayat hidup. Dokumen
selanjutnya yang juga harus disertakan adalah daftar kegiatan pendidikan dan
pengajaran, penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan
daftar kegiatan penunjang tugas dosen atau penunjang Tridharma Perguruan
Tinggi.
Berkenaan dengan perhitungan angka kredit ini, setiap dosen PTAIS yang
mengajukan usul penilaian angka kredit ke Kopertais Wilayah XI Kalimantan harus
terlebih dahulu mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma
dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka
Kredit (DUPAK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam usul penetapan angka
kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen. Dalam hal ini, biasanya
para dosen telah membuat dan mengisi secara lengkap untuk penilaian angka kredit
yang diajukan. Lembar tersebut adalah daftar usul penetapan angka kredit jabatan
akademik dosen yang memuat sejumlah aspek penilaian sesuai dengan periode
penilaian yang daijukan. Aspek penilaian dimaksud terdiri dari sejumlah kegiatan
yang dilakukan oleh pengusul sebagai prestasi atau kinerja dalam melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup empat bidang utama, yakni Bidang A
Pendidikan dan Pengajaran, Bidang B Karya Tulis Ilmiah, Bidang C Pengabdian
Masyarakat, dan Bidang D Penunjang Tugas Dosen. Prestasi atau kinerja dalam
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ini dihargai dalam bentuk angka kredit,
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
118
karenanya akumulasi dari angka kredit tersebut harus memenuhi jumlah tertentu
sesuai batas minimal dari jabatan fungsional dosen.
Acuan yang dipakai dalam penyusunan dan perhitungan angka kredit ini,
dosen pengusul harus berpedoman pada buku petunjuk teknis Pedoman
Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan, setiap dosen pengusul penilaian
angka kredit diharuskan untuk memenuhi perhitungan komponen penilaian untuk
masing-masing jabatan fungsional dosen. Komponen penilaian dalam jabatan
akademik dosen terdiri dari unsur utama yang meliputi: pendidikan (meliputi
pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran)), penelitian (meliputi
pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra),
dan pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang yang merupakan kegiatan
pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Jumlah angka kredit kumulatif minimal
yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan
akademik paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% (sembilan puluh persen) dari
unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan. Dalam penilaian kegiatan yang
dilakukan untuk usul pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik dalam
hal-hal tertentu diberlakukan batas maksimal yang diakui pada komponen-
komponen tertentu. Batas maksimal diberlakukan dengan tujuan untuk
mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dosen pada setiap sub unsur-unsur
kegiatan dalam satu unsur kegiatan maupun pendistribusian untuk masing-masing
unsur dan pada strata pendidikan (diploma/sarjana, magister dan doktor). Untuk
dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan atau pangkat tertentu, dosen wajib
memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang
tertentu.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
119
Apabila semua persyaratan administrasi pengusul, komponen penilaian dan
pengisian lembar penilaian sudah dinyatakan lengkap oleh Tim Administrasi
Kopertaias Wiayah XI, berikutnya berkas usulan tersebut dimasukkan dalam daftar
penilaian dan diajukan kepada Tim Penilai. Tetapi apabila berkas usualan penilaian
angka kredit fungsional dosen yang diajukan belum lengkap, maka biasanya berkas
tersebut dikembalikan lagi kepada dosen yang bersangkutan melalui PTAIS
pengusul. Pemberitahuan kekurangan dokumen dari berkas pengusul oleh
Kopertais Wilayah XI Kalimantan dilakukan dengan pemberitahuan melalui
telepon dan surat resmi yang dikirmkan melalui pos atau faksimil. Estimasi atau
durasi waktu untuk melengkapi kembali berkas atau dokumen adalah 30 hari.
Setelah berkas dilengkapi dan dicek kembali oleh Tim Administrasi kemudian
dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut segera diajukan kepada Tim Penilai
Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk dinilai.
b. Tahap Penilaian Angka Kredit
Tahapan berikutnya dari pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan
fungsional dosen pada Kopertaias Wilayah XI Kalimantan adalah Tahap Penilaian
Angka Kredit dari berkas dan dokumen-dokumen kegiatan Tridharma Perguruan
Tinggi yang telah diajukan oleh dosen pengusul. Hal-hal penting yang dilakukan
dalam tahapan ini antara lain adalah pembentukan Tim Penilai, Pengaturan Jadwal
Penilaian, dan Prinsip Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
Sesuai ketentuan, bahwa proses Penilaian Jabatan Akademik Dosen adalah
penilaian terhadap prestasi kerja dosen yang digunakan untuk usul pengangkatan
pertama atau untuk kenaikan jabatan akademik yang diwujudkan dalam bentuk
angka kredit. Penilaian dilakukan setelah dosen yang bersangkutan dinyatakan
layak untuk dipromosikan naik pangkat/jabatan dan memenuhi jumlah angka kredit
kumulatif paling rendah yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.
Pada dasarnya penilaian prestasi dosen dilakukan oleh pejabat yang
berwenang dan dibedakan menjadi dua kelompok. Untuk jabatan akademik Asisten
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
120
Ahli dan Lektor, maka proses penilaian terhadap komponen pendidikan dan
pengajaran, komponen penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian kepada
masyarakat, dan unsur penunjang yang diusulkannya dilakukan secara otonom oleh
Kopertais. Adapun pejabat yang berwenang melakukan prestasi kerja dosen untuk
pengangkatan/kenaikan jabatan akademik jejang ini adalah Rektor UIN Antasari
Banjarmasin selaku Ketua Koordinator PTAIS Wilayah XI Kalimantan atau pejabat
yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah
atau masyarakat. Sedangkan untuk jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor,
maka semua unsur atau komponen yang meliputi bidang pendidikan dan
pengajaran, penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan
unsur penunjang, penilaian dilakukan oleh Kopertis dan Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk.
Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, pejabat yang berwenang,
yang dalam hal ini adalah Ketua Koordinator PTAIS Wilayah XI Kalimantan atau
Rektor UIN Antasari Banjarmasin dalam melakukan penilaian terhadap berkas atau
dokumen pengusulan angka kredit untuk jabatan fungsional dosen PTAIS tersebut,
dibantu oleh sebuah Tim Penilai. Tim Penilai dibentuk dan diangkat oleh Ketua
Kopertais untuk melakukan penilaian angka kredit dosen yang telah mengajukan.
Selanjutnya, tim ini disebut dengan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Jumlah Anggota Tim Penilai
sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan keperluan dan jumlah dosen yang
dinilai, biasanya terdiri dari 10 sampai 20 orang. Tim Penilai terdiri dari
penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.
Untuk memenuhi ketentuan tentang Tim Penilai ini, maka Kopertais
Wilayah XI Kalimantan telah menetapkan 17 orang personalia Tim Penilai
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Antasari Banjarmasin/Ketua
Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor 177 Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019
tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Evaluasi Karya Ilmiah Dosen Kopertais
Wilayah XI Kalimantan. Tugas Tim Penilai, sebagaimana yang dimaksudkan
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
121
dalam SK adalah: Melaksanakan persidangan dan penilaian terhadap usulan angka
kredit dosen di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan; Melaksanakan
penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit dosen di lingkungan
Kopertais Wilayah XI Kalimantan; serta menyusun dan menyampaikan laporan
secara tertulis kepada Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan (Rektor UIN
Antasari Banjarmasin) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agar proses penilaian dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai
dengan target dan estimasi waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum
dalam SOP Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, maka Tim Penilai
telah membuat kesepakatan dalam pengaturan jadwal tetap bersidang untuk
melaksanakan penilaian angka kredit, yakni setiap hari Senin dan Rabu dalam satu
minggu.
Penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Kopertais Wilayah XI
Kalimantan dilakukan secara prosedural dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian
yang objektif, akuntabel, terbuka, dan bertanggungjawab. Di mana dalam
melakukan penilaian, setiap anggota Tim Penilai mencermati secara detail berkas
pengusulan yang diajukan. Sehingga penilaian angka kredit jabatan fungsional
dosen dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
serta memenuhi rasa keadilan bagi setiap dosen PTAIS yang telah mengajukan usul
kenaikan jabatan fungsionalnya.
c. Tahap Pasca Penilaian Angka Kredit
Tahapan terakhir dari pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan
fungsional dosen pada Kopertais Wilayah XI Kalimantan adalah penetapan hasil
penilaian, sesuai dengan yang disepakati dan telah diproses oleh Tim Penilai.
Penetapan hasil penilaian angka kredit dari setiap usulan yang telah dinilai
dan memenuhi persyaratan, oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini
dilakukan oleh Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan merupakan langkah lanjut
dari proses penilaian. Karena itu, untuk berkas usul yang sudah dinilai segera
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
122
ditetapkan dan dibuatkan SK penetapan persetujuannya. Untuk dosen PTAIS yang
mengusul jabatan Asisten Ahli dan Lektor, maka penetapan penilaian angka kredit
ditetapkan oleh Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Sedangkan penetapan
hasil penilaian angka kredit untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang
ditunjuk bagi perguruan tinggi agama yang diselenggarakan masyarakat di
lingkungan Kopertais.
Persetujuan dan keputusan penetapan angka kredit yang sudah ditetapkan
oleh Tim Penilai adalah keputusan akhir, karena itu maka pada prinsipnya tidak
dapat diajukan keberatan, karena hasil dari penilaian dan ketetapan tersebut
digunakan untuk pertimbangan dalam pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan
dan/atau kenaikan pangkat dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Berkas usul penilaian angka kredit fungsional dosen yang yang sudah
selesai dilakukan, oleh salah seorang administrator dari Tim Penilai segera dicatat
dalam buku rekapitulasi hasil persidangan penilaian angka kredit dosen PTAIS.
Setelah itu, barulah nanti dilanjutkan dengan pembuatan SK penetapan hasil atau
persetujuan kenaikan jabatan fungsional dosen pengusul.
3. Kendala Proses Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, didapatkan banyak
hambatan, kendala, atau fakor-faktor mempengaruhi proses pengelolaan penilaian angka
kredit untuk jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI
Kalimantan. Kendala tersebut mengakibatkan pengelolaan penilaian angka kredit
jabatan fungsional dosen dirasakan belum optimal. Hal ini, tidak hanya dirasakan
secara langsung oleh dosen pengusul tetapi juga dirasakan oleh tenaga administrasi
Kopertais Wilayah XI Kalimantan, karena berdampak kepada keterlambatan proses
kenaikan jabatan fungsional dosen pengusul dan keterlambatan tidak lanjut tenaga
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
123
administrasi terhadap berkas atau dokumen penilaian angka kredit yang ada untuk
didata atau diarsipkan.
Di antara kendala tersebut adalah: sering terlambatnya usulan dari fakultas-
fakultas atau PTAIS asal dosen bersangkutan; kurang lengkapnya berkas
persyaratan dan dokumen angka kredit yang diajukan; kurangnya kemampuan dan
jumlah tenaga administrasi dalam memproses kenaikan pangkat dan jabatan
fungsional dosen pengusul; kurangnya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki
atau tersedia bagi tenaga administrasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang
bertugas di bidang penilaian angka kredit tersebut; kurangnya pemahaman dosen
sendiri terhadap persyaratan kenaikan jabatan fungsional ketika mengajukan usul
penilaian angka kredit; adanya peraturan dan petunjuk pelaksanaan (juklak)
kenaikan jabatan fungsional dosen yang bisa berubah; kurangnya pemahaman para
dosen terhadap peraturan penilaian angka kredit dosen; rendahnya motivasi tenaga
administrasi dalam mengurus kenaikan jabatan fungsional dosen; rendahnya
motivasi dosen untuk mengurus kenaikan jabatan fungsionalnya; tingkat
pendidikan tenaga administrasi yang masih rendah; dan persyaratan untuk kenaikan
jabatan fungsional dosen semakin diperketat terutama untuk jabatan fungsional
guru besar.
Berdasarkan data di atas, maka kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan
sistem pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang telah
dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni dari
aspek tenaga administrasi Kopertais yang menangani berkas, dokumen, dan usulan
penilaian angka kredit; Tim Penilai yang melakukan penilaian; dan dosen PTAIS yang
mengajukan usul penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya. Kemudian dilihat dari
adanya faktor-faktor tersebut, baik dari aspek tenaga administrasi Kopertais yang menjadi
pelaksana keadministrasian dalam proses penilaian, Tim Penilai yang melakukan
penilaian, maupun dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit, maka bisa
jadi merupakan penghambat atau kendala yang mempengaruhi proses pengelolaan
penilaian angka kredit dosen PTAIS yang mengajukan usulan.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
124
Dalam konteks pengelolaan penilaian angka kredit ketiga komponen tersebut
tentu saja memberikan pengaruh yang signifikan. Misalnya untuk tenaga struktural
Kopertais Wilayah XI Kalimantan, ketersediaan jumlah tenaga yang membidangi urusan
atau bagian penilaian dan kenaikan jabatan fungsional dosen PTAIS yang terbatas akan
menjadi permasalahan tersendiri, termasuk pula kemampuan dan kinerja mereka dalam
bekerja, volume kerja yang terlalu banyak, dan atau sarana serta prasarana yang tersedia
untuk menunjang pekerjaan mereka.
Tenaga struktural atau tenaga administrasi di Kopertais Wilayah XI Kalimantan
berjumlah 5 orang, 2 orang berstatus PNS dan 3 orang berstatus tenaga honor (kontrak).
Tenaga administrasi yang menangani urusan penilaian angka kredit dosen PTAIS hanya
ada 2 orang, 1 orang berstatus PNS dan 1 orang berstatus kontrak. Jumlah ini tentu saja
sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen PTAIS yang harus
dilayani. Karena, idealnya jumlah tenaga administrasi yang menangani bidang penilaian
angka kredit jabatan fungsional dosen ini berjumlah 5 orang untuk menangani masing-
masing provinsi asal PTAIS. Misalnya, Kalimantan Selatan, karena jumlah PTAIS banyak
perlu ditangani oleh 2 orang tenaga administrasi; Kalimantan Tengah ditangani oleh 1
orang tenaga administrasi; Kalimantan Barat ditangani oleh 1 orang tenaga administrasi;
dan gabungan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ditangani oleh 1 orang tenaga
administrasi.
Belum lagi aspek yang menyangkut pemahaman tenaga administrasi Kopertais
Wilayah XI Kalimantan terhadap proses, tatacara, atau prosedur dalam mengelola
penilaian angka kredit dosen, termasuk tatacara dan segala persyaratan pengusulan
kenaikan jabatan fungsional dosen atau penilaian angka kredit serta perlakuan
terhadap dokumentasi dan berkas pengusulan tersebut sesudah selesai dinilai. Hal
ini, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan tenaga administrasi, karena dari 2
orang tenaga administrasi yang ada, terutama tenaga administrasi yang berstatus PNS
yang menjadi penanggungjawab utama menyangkut penilaian angka kredit jabatan
fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI Kalimantan hanya berlatarbelakang pendidikan
tamatan SMA, sedangkan tenaga administrasi yang berstatus kontrak sudah sarjana (S1).
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
125
Volume kerja yang harus diselesaikan oleh 2 orang tenaga administrasi tersebut,
berkaitan dengan urusan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen di Kopertais
Wilayah XI Kalimantan cukup padat, sehingga dalam menyelesaikan berkas penilaian yang
masuk di Kopertais melewati batas atau estimasi waktu dari target yang ditentukan.
Sementara, sarana dan prasarana bekerja yang mereka perlukan juga kurang mendukung
optimalitas dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Secara khusus bidang yang menangani
masalah penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI
Kalimantan tidak memiliki unit komputer dan printer sebagai sarana pendukung. Mereka
juga tidak memiliki ruangan dan lemari penyimpanan berkas-berkas yang sudah selesai
diproses. Sebagai sarana pendukung, idealnya dalam bekerja tenaga administrasi
memiliki masing-masing komputer, ruang penyimpanan, dan lemari penyimpanan,
minimal 2 lemari.
Adapun untuk Tim Penilai, dalam rangka pengelolaan penilaian angka kredit
jabatan fungsional dosen, yang menjadi hambatan bagi mereka adalah berkaitan dengan
jumlah personalia yang tidak sebanding dengan jumlah dosen yang ditangani, volume
kerja yang cukup tinggi, dan ketersediaan waktu yang terbatas.
Kemudian, ditinjau dari aspek dosen PTAIS yang telah mengajukan usul kenaikan
jabatan akademik atau penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen, ada tiga
hambatan yang bisa diidentifikasi, yakni hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan
administrasi.
Hambatan struktural adalah hambatan yang terkait dengan peraturan dan
kewenangan kelembagaan dalam menangani penilaian angka kredit jabatan fungsional
dosen, yang dalam hal ini antara Kemenag dan Kemenristek Dikti. Bagi bagi dosen-dosen
PTAIS yang berada di bawah Kemenag harus melalui kedua lembaga dalam pemerosesan
usul mereka, sehingga memerlukan proses yang lebih panjang dan waktu yang lebih lama,
karena harus melewati dua kementerian yang berbeda. Hal ini terutama dialami oleh
dosen PTAIS yang mengajukan usul kenaikan jabatan fungsional dosen mereka ke Lektor
Kepala dan Guru Besar. Karena, jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar
sebagaimana peraturan harus dinilai dan ditetapkan di Jakarta oleh Kemenristik Dikti atau
Kemenag. Sehingga, dalam hal pengajuan berkas sering mengalami keterlambatan, baik
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
126
pengajuan yang ditujukan ke Kemenag maupun ke Kemenristek Dikti untuk fungsional
Lektor Kepala atau Guru Besar. Keterlambatan dalam proses penilaian angka kredit
fungsional dosen tersebut tersebut terkadang juga disebabkan oleh keterlambatan
pengiriman berkas usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dari
PTAIS asal sendiri ke Kopertais Wilayah XI Kalimantan, atau dari Kopertais
Wilayah XI Kalimantan ke Kemenag di Jakarta, dan dari Kemenag Jakarta ke
Kemenristek Dikti.
Hambatan kultural adalah hambatan yang berkaitan dengan kebiasaan dosen
pengusul dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang
penulisan karya ilmiah atau penelitian sebagai salah satu bagian penting yang
menjadi tugas utama mereka, di mana dalam bidang ini kebanyakan dosen dianggap
kurang produktif. Dengan kata lain ada beberapa masalah menyangkut bidang
karya tulis ini yang umumya dialami dosen, misalnya menjadi kebiasaan banyak
dosen untuk lebih banyak berbicara daripada menulis; dosen lebih suka mengajar
daripada meneliti; rendahnya kecenderungan dosen untuk menulis di jurnal-jurnal
ilmiah, majalah atau koran; rendahnya kecenderungan dosen untuk menulis buku
dan menerbitkan buku tersebut dalam kualifikasi nasional; serta rendahnya
keterlibatan dosen dalam forum seminar/konferensi ilmiah yang bersifat nasional
maupun internasional.
Hambatan Administratif adalah kelemahan para dosen dalam mengarsipkan
sendiri dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional mereka, seperti surat
keterangan, surat keputusan, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan
kegiatan mereka dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Termasuk pula
kelemahan para dosen dalam mengarsip makalah, atau tulisan-tulisan lain serta
dalam hal bukti-bukti untuk kenaikan jabatan fungsional. Atau pula hambatan
administrasi ini berkaitan dengan ketidaktepatan waktu pengajuan kenaikan jabatan
fungsioanl dosen pengusul. Untuk mengatasi hambatan ini, maka mau tidak mau,
setiap dosen pengusul harus melakukan pemenuhan tugas mengajar, tugas
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
127
bimbingan, dan tugas penelitian, serta pemenuhan tugas pengabdian dengan terus
meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi diberbagai sektor.
4. Upaya Mengatasi Kendala Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen
Berbagai kendala yang dihadapi oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan
dalam pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS
memerlukan penangan dan upaya yang serius untuk mengatasinya. Baik kendala
atau permasalahan yang terkait dengan tenaga struktural yang menangani berkas
pengusulan, Tim Penilai, maupun dosen PTAIS sebagai pengusul.
Berkenaan dengan tenaga struktural, Kopertais Wilayah XI Kalimantan
mengakui memang jumlahnya sangat terbatas, terlebih mereka yang menangani
bidang penilaian angka kredit dosen PTAIS. Berdasarkan struktur organisasi
Kopertais Wilayah XI Kalimantan (lampiran Struktur Organisasi) hingga sekarang
hanya memiliki 5 orang tenaga struktural atau administrasi, dan hanya 2 orang yang
bertugas untuk menangani penilaian angka kredit fungsional dosen, itupun hanya 1
orang yang berstatus PNS dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA,
sementara jumlah dosen PTAIS yang dilayani sangat banyak.
Untuk tenaga struktural, Kopertais Wilayah XI Kalimantan telah berencana
untuk mnambah kembali guna memperkuat pelaksanaan keadministrasian,
termasuk dalam hal menangani proses penilaian angka kredit dosen PTAIS yang
jumlah terus dan semakin bertambah. Kopertais juga telah menambah dan
mengintegrasikan personalia Tim Penilai jabatan fungsional dosen UIN Antasari
dengan dosen Kopertais. Semula, mereka yang menjadi personalia Tim Penilai
hanyalah terdiri dari 10 orang, sekarang Tim Penilai sudah berjumlah 17 orang.
Kopertais juga telah melaksanakan beberapa kali bimbingan teknis
penyusunan angka kredit bagi dosen PTAIS agar dalam menyusun usulan jabatan
fungsional dosennya, mereka tidak terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis atau
administrasi. Di samping untuk menambah pemahaman dan memotivasi para dosen
agar segera mengajukan usulan jabatan fungsional mereka. Kegiatan ini antara lain
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
128
pernah dilaksanakan pada tahun 2013 di Balikpapan dengan tema: “Workshop
Penetapan Angka Kerja (PAK) Dosen PTAIS se-Kalimantan” (lampiran berita 1).
Bahkan untuk memperkuat tatacara dan prosedur dalam menangani usulan
penilaian angka kredit dosen PTAIS, Kopertais telah mengikutkan tenaga
administrasinya dalam pelatihan prosedur penilaian dan penyusunan angka kredit
dosen. Sehingga dengan pelatihan tersebut pemahaman tenaga administrasi terhadap
pengelolaan dan penanganan usulan penilaian angka kredit akan semakin
bertambah. Kegiatan yang mengikutsertakan tenaga administrasi Kopertais Wilayah
XI Kalimantan dalam hal penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen ini antara
lain dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh UIN Antasari Banjarmasin pada tahun
2019 dengan tema: “Bimbingan Teknik Perhitungan Angka Kredit Dosen di
Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin” (lampiran berita 2).
Tentu saja, Kopertais telah pula menetapkan petunjuk teknis atau SOP
penanganan berkas usulan penilaian angka kredit yang telah diajukan oleh dosen
PTAIS. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan proses dan estimasi
penyelesaian terhadap usulan tersebut, usulan dapat diproses dengan cepat, usulan
tidak mengalami keterlambatan, dan data-data atau berkas usulan
terdokumentasikan secara baik.
E. PEMBAHASAN
Berkenaan dengan data-data penelitian yang telah dipaparkan, dapat
dipahami bahwa permasalahan pokok tentang pengelolaan penilaian angka kredit
dosen untuk jabatan fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI Kalimantan
berkembang secara dinamis. Di mulai dari sistem pengelolaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen, kendala atau hambatan yang mempengaruhi,
hingga upaya yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk
mengatasi berbagai kendala atau hambatan yang ada, agar proses pengelolaan
penilaian angka kredit dosen tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar, dan
optimal.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
129
Penerapan sistem pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan
fungsional dosen didasari oleh pemikiran bahwa dosen adalah pendidik profesional
dan ilmuwan dengan tugas utama mlaksanakan proses dan kegiatan mengajar,
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk
meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya
adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi
kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak untuk mendapatkan, antara
lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan untuk
kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak untuk mendapatkan promosi jabatan dan
penghargaan sesuai dengan tugas, kinerja, dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga
berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan dosen dapat
memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan
dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan,
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
130
Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen, diperlukan pembinaan dan
pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi
dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan
pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan
pangkat, jabatan fungsional, dan promosi jabatan struktural di kampus.
Sebagai pendidik profesional ada sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan
oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan
pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tridarma Perguruan Tinggi,
yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta
pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2)
dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Untuk menjamin
pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan itulah, maka perlu dibuat pedoman bagi semua
PTAIS. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan
tatacara penetapan kerja dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
Secara keilmuan, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang dosen
harus memiliki empat kompetensi utama, sebagai berikut:
1. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan
kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam
pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen secara baik menampilkan
dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap
profesinya;
4. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan,
aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team work;
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
131
Tugas utama dosen di mana pun mereka bertugas selalunya terdiri dari tugas
utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas penunjang adalah
tugas tambahan.
Bagi dosen yang mampu melaksanakan tugas Tridharma Perguruan
Tingginya dengan baik, menunjukkan kinerja yang maksimal, maka bagi mereka
patut diberikan apresiasi dan penghargaan. Kenaikan jabatan akademik dosen
merupakan salah satu bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi
kerja yang telah dicapai dosen. Karena itu, maka setiap dosen yang telah
mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak
mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Dasar dan mekanisme
pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik fungsional atau pangkat
dengan filosofi pemberian penghargaan perlu dirumuskan sehingga berkeadilan,
akuntabel, dan bertanggungjawab serta berdampak positif untuk peningkatan
kinerja dosen seterusnya.
Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan, kenaikan jabatan fungsional
dosen sendiri haruslah dicapai dengan sejumlah kinerja yang dihasilkan yang
kemudian dikonversi dalam bentuk angka kredit bagi setiap kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi yang telah dilakukan oleh dosen. Akumulasi angka kredit yang
diapat dan dikumpulkan, jangka waktu minimal, dan kelengkapan persyaratan yang
lain membolehkan dosen untuk mengajukan penilaian angka kredit untuk
mendapatkan atau kenaikan jabatan fungsional dosen. Dosen kemudian
mengajukan usul penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dimaksud kepada
Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Kopertais melakukan penilaian, mencek
persyaratan dan kelengkapan berkas yang dijukan melalui Tim Penilai yang telah
ditunjuk.
Ada tiga tahapan penting yang terkait dengan pelaksanaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen tersebut. Tahapan tersebut dimulai dari pengiriman
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
132
dan penerimaan berkas usulan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan, pendataan
dan pencatatan berkas yang masuk oleh tenaga adminsitrasi yang bertugas
menangani bidang penilaian angka kredit dosen, pengecekan kelengkapan
administrasi berkas, serta penjadwalan berkas usulan untuk diikutkan dalam rapat
sidang Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
Bisa saja kemudian berkas usulan tersebut ditunda atau dikembalikan kepada
pengusul, apabila dalam pemeriksaan tenaga administrasi Kopartais, dokumen dan
persyaratan yang dilampirkan dalam berkas usulan tersebut dianggap masih kurang.
Namun apabila dinyatakan sudah lengkap, biasanya berkas tersebut secepatnya
didaftarkan dalam jadwal sidang Tim Penilai.
Tahapan berikutnya adalah tahapan penilaian kelayakan dan kelengkapan
berkas usulan oleh Tim Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI
Kalimantan sesuai dengan yang dijadwalkan.
Tim Penilai yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja dosen melalui
pengumpulan angka kredit kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencek dan
menilai berkas usulan yang diajukan oleh dosen. Di mana, dalam pelaksanaan
penilaian angka kredit dosen diberlakukan lima prinsip penilaian, yaitu: adil,
objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik serta otonom dan terjaminan
mutunya.
Prinsip Adil; bahwa untuk setiap usulan yang masuk pada prinsipnya harus
diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama pula, sehingga
tidak ada perbedaan antara usulan dosen yang satu dengan usulan dosen yang
lainnya. Dalam hal ini tentu saja Tim Penilai harus berpijak pada pedoman penilaian
angka kredit dan peraturan yang sudah ditetapkan secara konsisten.
Prinsip Objektif; penilaian terhadap usulan angka kredit dilakukan terhadap
bukti-bukti yang dilampirkan dari sejumlah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai
dengan kriteria penilaian yang jelas.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
133
Prinsip Akuntabel; Hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai
dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasan-alasan atau
latar belakang dan pemikiran yang mendasarinya, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip Transparan dan Bersifat Mendidik; Proses penilaian dapat dimonitor
dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses
pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih
efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
Prinsip Otonom dan Jaminan Mutu; Proses penilaian juga dilakukan dengan
memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi
harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Oleh karena itu, dalam proses
penilaian terhadap dokumen usul, perguruan tinggi diberi kewenangan menilai
secara penuh untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan
akademik Asisten Ahli dan Lektor. Sedangkan usulan kenaikan jabatan akademik
ke Lektor Kepala dan Guru Besar dan kenaikan pangkat di jabatan akademik Lektor
Kepala dan Guru Besar, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menilai
komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan unsur
penunjang. Dalam rangka melaksanakan proses penjaminan mutu, khusus untuk
komponen penelitian dan karya ilmiah sains/teknologi/seni proses penilaian
kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di
jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam proses pengelolaan
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Karena itu, Tidak semua berkas
usulan penilaian angjka kredit jabatan fungsional dosen yang diajukan berjalan
secara lancar dan selesai tepat pada waktunya sebagaimana estimasi atau SOP yang
telah ditetapkan. Dikarenakan oleh berbagai sebab, boleh jadi usulan penilaian
angka kredit yang diajukan tersebut kemudian mengalami keterlambatan,
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
134
penundaan, atau bahkan penolakan karena dinilai tidak mencukupi syarat yang
telah ditentukan.
Sebab-sebab tersebut ketika diidentifikasi, sebenarnya tidak hanya
bersumber dari dosen bersangkutan yang mengajukan usulan penilaian angka kredit
untuk jabatan fungsional, tetapi bisa juga bersumber pada lembaga pemeroses atau
penilai yang menerima, memproses, dan melakukan penilaian, baik Kopertais
Wilayah XI Kalimantan, Kemenag, maupun Kemenristek Dikti.
Berkenaan dengan kendala atau faktor penghambat dalam pengelolaan
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen pada Kopertais wilayah XI
Kalimantan dari lembaga pemeroses, misalnya adalah keterbatasan jumlah tenaga
dan kemampuan tenaga administrasi Kopertais yang menangani penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh Kopertais.
Sebab lain adalah keterbatasan waktu dan tenaga personalia Tim Penilai
untuk melakukan persidangan penilaian terhadap berkas usulan penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen PTAIS yang terkadang jumlah sangat banyak,
karena waktunya yang bersamaan diajukan oleh pengusul.
Di samping itu, peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam penilaian angka
kredit jabatan fungsional dosen yang bisa berubah juga menjadi faktor dan kendala
dalam pengelolaan penilaian angka kredit.
Terhambatnya proses dan pengelolaan penilaian angka kredit juga bisa
bersumber dari pengusul sendiri, misalnya keterlambatan mereka dalam
mengirimkan berkas usulan, dokumen usulan yang tidak lengkap, tidak mencukupi
syarat yang ditentukan, dan lebih utama adalah ketidakpahaman dosen pengusul
terhadap sejumlah peraturan dan ketentuan berkenaan dengan persyaratan
pengajuan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
Berkenaan dengan ketidakkelengkapan dokumentasi dari berkas yang
diusulkan, permasalahan yang terkait dengan dosen, umumnya adalah rendahnya
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
135
tradisi mereka dalam mendokumentasikan bukti-bukti dari segala aktivitas yang
mereka laksanakan sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi oleh para
dosen, misalnya dalam bentuk tulisan ilmiah dan masih rendahnya turut ikut serta
dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, bedah buku, dan
menjadi nara sumber diberbagai kegiatan pendidikan, baik tingkat lokal, nasional,
dan internasional.
Dengan kata lain, kebdala atau hambatan yang mempengaruhi pengelolaan
terhadap penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan
oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni dari aspek tenaga
administrasi Kopertais yang menangani berkas, dokumen, dan usulan penilaian angka
kredit; Tim Penilai yang melakukan penilaian; dan dosen PTAIS yang mengajukan usul
penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya.
Untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS, maka Kopertais Wilayah
XI Kalimantan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai faktor
dan hambatan yang ada. Kopertais telah merencanakan untuk menambah tenaga
administrasi yang bertugas menangani bidang penilaian angka kredit jabatan
fungsional dosen PTAIS, walaupun tenaga kontrak. Direncanakan, tenaga
administrasi tersebut akan bertambah menjadi 5 orang, sehingga 1 provinsi daerah
PTAIS berasal akan ditangani oleh 1 orang tenaga administrasi. Kopertais juga
merencanakan untuk melengkap sarana dan prasana yang diperlukan untuk
menunjang semua aktivitas terkait dengan penilaian angka kredit dosen, terutama
komputer/laptop bagi tenaga administrasi dan lemari yang difungsikan untuk
mendata serta menyimpan berkas-berkas yang masuk.
Kemudian, berkenaan dengan sejumlah aturan yang berkaitan dengan
kenaikan jabatan fungsional dosen dan peningkatan pemahaman dosen pengusul,
Kopertais telah melakukan upaya sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis
perhitungan angka kredit serta hal-hal penting terkait lainnya untuk pengusulan
jabatan fungsional dosen.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
136
Terakhir, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta
untuk meningkatkan kinerja tenaga administrasi yang melaksanakan proses
pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen, Kopertais Wilayah XI
Kalimantan telah menetapkan standar kerja atau SOP dan pembagian tugas yang
jelas. Sehingga bagian tertentu dari tugas yang harus ditangani dan diselesaikan
sesuai dengan ketentuan menjadi jelas penanggungjawabnya.
F. PENUTUP
Pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen PTAIS
pada Kopertais Wilayah XI Kalimantan berjalan dengan segala dinamika yang
mengitarinya. Proses penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dosen
PTAIS dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan,
walaupun masih banyak kekurangan, kendalam dan permasalahan yang terjadi di
dalamnya.
Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka pada bagian terakhir ini
dikemukan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan pengelolaan penilaian
angka krdit jabatan fungsional dosen oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
1 Simpulan
a. Proses pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS
lingkup Kopertais Wilayah XI Kalimantan dimulai dengan penetapan
sejumlah peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen
pengusul; penetapan Tim Penilai yang melaksanakan penilaian; pengaturan
jadwal atau waktu persidangan/rapat pembahasan berkas usulan yang
masuk; proses dan pemberkasan usulan pengajuan; dan dokumentasi serta
pengarsipan berkas usulan yang telah diproses. Pemeroses usul penilaian
angka kredit yang telah diajukan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan,
yakni tahapan pra penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca penilaian.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
137
b. Kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan
oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa diidentifikasi bersumber dari
tiga aspek, yakni dari aspek tenaga administrasi yang menangani berkas,
dokumen, dan usulan penilaian angka kredit; Tim Penilai yang melakukan
penilaian; dan dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit
jabatan fungsionalnya.
c. Upaya yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk
mengatasi hambatan dalam pengelolaan penilaian angka kredit fungsional
dosen adalah dengan menambah tenaga atau staf yang menangani penilaian
angka kredit; mengikutsertakan staf dalam pelatihan dan prosedur
bimbingan teknis pengelolaan penilaian angka kredit; menyelenggarakan
pelatihan penyusunan angka kredit; dan menetapkan petunjuk teknis atau
SOP pelayanan penilaian angka kredit.
2. Saran
Pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen merupakan hal
yang sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya
manusia PTAIS yang pada gilirannya berdampak pula terhadap peningkatan
kualitas PTAIS itu sendiri. Karena itu, maka dalam hal penanganan penilaian angka
kredit dimaksud, Kopertais Wilayah XI Kalimantan perlu untuk melakukannya
secara lebih intensif dan maksimal. Berikut beberapa saran yang harus segera
dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan dalam rangka proses pelaksanaan
pengelolaan penilaian angkat kredit dosen:
a. Menambah tenaga administrasi yang secara langsung membidangi atau
bertugas dan bertanggungjawab menangani proses penilaian angka kredit
dosen, seperti mengecek kelengkapan setiap dokumen usulan yang masuk;
memvalidasi berkas usulan, mencatat dan menjadwalkan penilaian,
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
138
mengkomunikasikan segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan, data
yang masih kurang, dan sebagainya.
b. Melengkapi sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh tenaga
administrasi, seperti ruangan, meja, lemari kabinet, komputer atau laptop,
sehingga kinerja tenaga administrasi lebih meningkat.
c. Menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan pembagian tugas antar tenaga
administrasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan
terarah agar menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan
penilaian angka kredit.
d. Secara rutin melakukan sosialisasi serta pelatihan penyusunan angka kredit
yang berkesinambungan bagi dosen di lingkungan Kopertais Wilayah XI
Kalimantan.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
139
DAFTAR PUSTAKA
Aliansi Program Pascasarjana Antar Perguruan Tinggi, (2009), Pedoman
Penyelenggaraan Program Perccepatan Peningkatan Kualifikasi Dosen,
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional.
Ammar, Hamid. (1996), Al-Jami'ah Bayn al-Risalah wa al-Muassasah, Cairo: al-
Dar al-'Arabiyyah li al-Kitab.
Arikunto, Suharsimi. (2009), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ariwijayanti, Luky. (2017), “Pengaruh Implementasi Strategi Pengembangan
Dosen dan Dukungan Organisasi Terhadap Profesionalisme Dosen: Studi
pada Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Malang”, Warta
Ekonomi, Vol. 07 No. 17, Februari 2017, h.33-46, Malang: Program Studi
Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
Barakat, Mohammad 'Adil. (1998), Al-Tathwir al-Mahniy li A'dla'i Hay'at al-
Tadris, Tunis: al-Munazhzhamah al-'Arabiyah li al-Tarbiyah.
Basrowi dan Suwandi, (2008), Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
Bogdan, Robert C. & Biklen, S.K. (1982), Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon.
Creswell, John W. (1994), Research Design Quantitative and Qualitative
Approach, London: Sage Publication.
Departemen Pendidikan Nasional, (2003), Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Departemen Pendidikan Nasional, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka.
Dewanto, Satrio, (2002), Perbaikan Berkelanjutan Mutu Dosen di Perguruan
Tinggi Swasta, Bogor: Program Pascasarjana IPB.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2008), Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi
Dosen, Jakarta: Dirjend Dikti Depdiknas.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, (2016), Tantangan Pendidikan
Tinggi dan Potret Dosen Indonesia, Jakarta: Dirjend Sumber Daya Iptek
dan Dikti Kemenristik Dikti.
Faustino, C. Gomes. (2002), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:
Penerbit Andi.
Follet, Mary P. Definisi dari Manajemen. (http://organisasi.org diakses 7
Nopember 2018).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
140
Ghafur, A. Hanif Saha. (2010), Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di
Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
Hamalik, Oemar. (2001), Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara.
Hanafi, Hasan. (1983), Fi Fikrina al-Mu'ashir, Beirut: Dar al-Tanwir.
Handoko, T. Hani. (2003), Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
-------------. (2007), Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia,
Yogyakarta, BPFE.
Harsono, (2008), Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi; Perspektif
Sosiopolitik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasyim, Mohammad. (1983), Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat,
Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Kementerian Pendidikan Nasional, (2010), Sistem Penjaminan Mutu Perguruan
Tinggi (SPM-PT), Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Kartono, Kartini. (1997), Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: CV.
Mandar Maju.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994), Qualitative Data Analysis, CA: Sage
Publication.
Moekijat, (2000), Fungsi-fungsi Manajemen, Bandung: Mandar Maju.
Moleong, Lexy J. (2013), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Muhadjir, Noeng. (1995), Problem Pendidikan Menghadapi Tantangan Tahun
2020, Yogyakarta: Penerbit Hipiis, PPK-UGM.
Notoatmodjo, S. (2003), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
Nur Syam, "Standardisasi Dosen Perguruan Tinggi", (Akses, 11 September 2018),
http://www.nursyam.sunan-ampel.ac.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya.
Putri, N. Extise dan Saputra, Rusli. (2017), “Aplikasi Perhitungan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen Berorientasi Objek di Lingkungan Kopertis
Wilayah X”, Majalah Ilmiah, Vol. 24, No. 2, Oktober 2017, hal.239-250,
Padang: STMIK Indonesia.
Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …
141
Romli, Sy. Zain, “Strategi Pengembangan Profesionalisme Dosen Di Indonesia:
Sebuah Sumbang Saran”, (Publish, 6 Mei 2009; Akses, 11 Oktober 2018),
http://www.dikbudcairo.org/file/makalah_romli_sy_zain.doc
Saud, Syaefudin. (2009), Pengembangan Profesi Guru, Bandung: Alfabeta.
Siagian, Sondang P. (1985), Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.
Sinambela, Lijan Poltak, (2017), “Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan
Tinggi”, Jurnal Populis, Vol. 2, No. 4, Desember 2017, hal.579-596,
Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
Stoner, James A.F. (2006), Pengertian dari Manajemen. (http://organisasi.org
diakses 7 Nopember 2018)
Sugiono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:
Alfabeta.
Suryosubroto, B. (2004), Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka
Cipta.
Thoha, Miftah. (2005), Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Tohirin, (2013), Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan
Konseling, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Usman, Husaini dan Purnama S.A. (2000), Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:
Bumi Aksara.
Winarni, (2005), Peran Dosen sebagai Pengintegrasi Pengembangan Sains dan
Moral, Yogyakarta: FIS UNY.
Website-Situs Internet
“Jumlah Perguruan Tinggi Islam Indonesia Terbanyak di Dunia”, (Publikasi:
Ahad 08 Maret 2015 16:36 WIB, Unduh: Senin, 16 Mei 2019), Sumber
Data: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-
nusantara/15/03/08/nkw01l-jumlah-perguruan-tinggi-islam-indonesia-
terbanyak-di-dunia.
Kementerian Agama RI, “Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Analisis
Deskriptif–Statistik Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) Tahun
Akademik 2012”, Sumber Data:
http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/ptaianalisis.pdf (Unduh, 7
Oktober 2018)
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/08/Kesra/kes01.htm (Unduh, 18
September 2018).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
142