BLUEPRINT PENGELOLAAN

KAWASAN KONSERVASI: KONSEP MENUJU

PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LESTARI

If we understand social capital as the cumulative capacity to work together for common goals, and civil society as the space where these goals are

formed and debated, then there is no other framework we can use to pursue the visions we

hold in our hearts. (Edwards 2000).

PRESUMED CONDITION

HYPOTHETICAL CONSERVATION AREA GOVERNANCE

Chart1

Monday 21 June 20104

5:28

PUBLIC INSTITUTIONS AT NATIONAL LEVEL:

"COORDINATION"

INDEPENDENT INSTITUTIONS:

NGOs, UNIVERSITIES

FIELD PROBLEMS: Forest Resource Conflict, Over exploitation, Right,

Profit Sharing etc.

POLICY INSTRUMENTS AT NATIONAL/PROVINCE

LEVEL

POLICY INSTRUMENTS AT KABUPATEN LEVEL

SCIENCE & TECHNOLOGY "IRON LAW"

PUBLIC PROCESSES (ACCOUNTABILITY

MEASURE)

PUBLIC INSTITUTIONS AT

KABUPATEN LEVEL

NATIONAL PUBLIC INSTUTIONS AT

KABUPATEN

SFM AIMED PROGRAMS:

FEEDBACK MECHANISM

PRO-SFM PRIVATE INSTITUTIONS

GLOBAL COMMUNITYLEGALLY BINDING INTERNATIONAL

CONVENTIONS

PERMASALAHAN

OBSERVED PROBLEMS (RAPPAM 2005):

• Perambahan• Pembalakan

Haram• Kebakaran Hutan• Penambangan

Haram• Perburuan Haram• Pemukiman

Haram• Pemanfaatan

NTFP

• Rekreasi dan Pariwisata

• Invasi spesies• Klaim hak

masyarakat lokal• Penggunaan non

konservasi• Pencemaran• Penggunaan

“fishing gear”• Treasure Hunting

RAPPAM (2005)

• Management Effectiveness rendah, baik input, proses, output maupun perencanaan Kinerja Rendah

• Tekanan dan Ancaman terhadap sumberdaya di dalam TN masih tinggi, khususnya: pembalakan haram, perambahan dan perburuan haram

WORKSHOP 11-12 MEI 2005

• Banyaknya persoalan konservasi yang bersifat ”beyond the law” (kompleksitas aktor dan ketidakcukupan (insufficient) upaya penegakan hukum)

• Munculnya berbagai persoalan di lapangan berkaitan erat dengan masalah ”prakondisi” (enabling condition) (penataan hak, munculnya berbagai konflik, lemahnya kemantapan kawasan dan sosialisasi keberadaan dan manfaat sdahe, serta pengakuan berbagai pihak).

• Lemahnya sinergi antar lembaga konservasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional

• Keragaman persepsi pejabat di lingkungan Ditjen PHKA terhadap ksdahe

• Kebijakan dan peraturan perundang-undangan masih berorientasi pada perlindungan dan pengawetan (save it) dan kurang mengakomodasikan manfaat konservasi bagi pihak lain

• Perumusan kebijakan ksdahe belum berorientasi pada pemecahan masalah

• Belum tersedianya sistem insentif (ekonomi) yang memadai bagi pelaku konservasi dalam berbagai level

• Terbatasnya sarana dan prasarana serta inovasi teknologi dalam pengelolaan kawasan maupun konservasi jenis

MASALAH KEBIJAKAN: RESULTANTE DARI BERBAGAI

MASALAH

TA

MA

N N

AS

ION

AL

MASYARAKAT LOKAL

PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH PUSAT

KOMUNITAS INTERNASIONAL

MASALAH KONSEPTUAL

PERATURAN PERUNDANGAN

Ben

tura

n N

ilai

Pen

gorg

anis

asia

nC

omm

on P

ool

Res

orce

s

Tunt

utan

Man

faat

Lang

sung

Kin

erja

Org

anis

asi

Pen

gelo

la

Soa

l Ins

entif

Com

man

d an

d C

ontr

ol

Soa

l Koo

rdin

asi

Soa

l Pri

orita

s

PR

OG

RA

M D

AN

KA

PA

SIT

AS

TN Pengamanan

Kawasan

Pembinaan Ekosistem Hutan

Pengembangan Daerah Penyangga

Promosi dan Informasi Bina Wisata dan Cinta Alam

WEAK WEAK INCENTIVEINCENTIVE

POVERTYPOVERTY

WEAK WEAK COORDINATIONCOORDINATION

WEAK LAW WEAK LAW ENFORCEMENTENFORCEMENT

CONFLICTSCONFLICTS

UNCLEAR RIGHTUNCLEAR RIGHTARRANGEMENTARRANGEMENT

PROBLEMSITUATION

CAUSES

UNDERLYINGCAUSES

STRUKTUR MASALAH (NAT. POINT OF VIEW)

ENABLING CONDITION = SOLUTION FOR UNDERLYING CAUSES

HIGH DEMANDHIGH DEMANDON FORESTON FOREST

LANDLAND

HIGH HIGH EXPECT. ONEXPECT. ON

LOCAL INCOME LOCAL INCOME

HIGH INTENSITYHIGH INTENSITYOF ILLEGAL OF ILLEGAL

LOGGINGLOGGING

WEAK MANAGEMENT

CAPACITY

WEAK NAT.PARK

GOVERNANCE

WEAK DECENT.

POLICY IMPL.

KERANGKA PEMIKIRAN

KONTEKS PTNKEBIJAKAN MAKRO:

(ENABLING CONDITION)(KEMANTAPAN KAWASAN,PENATAAN

HAK)

TINGKAT UM:IMPLEMENTASI

MANAJEMEN

STANDAR:KI+NORMA

KINERJA(PERFORMANCE)

SISTEM PENILAIAN:PROSEDUR,

PERSYARATAN

SISTEM MANAJEMEN:KEBIJAKAN PTNProsedur Standar

Instruksi KerjaRekaman

KEBIJAKAN OPERASIONAL (PERATURAN,SISTEM INSENTIF)

FOCUS-3

FO

CU

S-2

FOCUS-1

MANAGER POINT OF VIEW VALUATION BODY

POINT OF VIEW

FOCUS-1• Identifikasi kharakteristik bio-fisik• Identifikasi kharakteristik sosial-budaya• Identifikasi kharakteristik ekonomi

wilayah• Identifikasi kharakteristik organisasi

pengelolaan TN saat ini• Sintesa mengenai pilihan pengembangan

produk TN (Goods and Services)• Sintesis mengenai TIPOLOGI TN• Sintesis mengenai model pengelolaan TN

FOCUS-2

• Melakukan “content analysis” kebijakan saat ini

• Melakukan analisis kesenjangan antara kebijakan saat ini dengan harapan

• Merumuskan kebijakan untuk menyediakan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam mengelola kawasan konservasi

• Merumuskan kebijakan untuk mendukung kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi

SINTESA AKHIR• Merumuskan “governance

model” TN• Perumusan kelembagaan• Perumusan struktur organisasi

pengelolaan TN• Perumusan agenda perubahan

(Plan of Change)

TIPOLOGI TNSEBAGAI FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN

RUANG EKOLOGI

EKOSISTEM ALAM (EA)

TN

EA

EA

EATN

EKOSISTEMBUATAN

TN

Penutupan/penggunaan Lahan Skor

> 60% Aman

20%-60% Sedang

< 20% Rawan

RUANG SOSIAL

COHERENTSOCIAL GROUPS

(CSG)

TNTN

CSG

CSG

CSGTN

CSG

CSG

CSG

CSG

Domisili Komunitas Koheren

Kepadatan Penduduk

Tinggi Rendah

Dalam Kawasan

SBT (Kepentingan budaya masyarakat terhadap taman nasional tinggi)

SBS

Sebagian Overlap

SBT SBR

Luar Kawasan SBS (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional sedang)

SBR (Kepentingan sosial budaya masyarakat terhadap taman nasional rendah)

RUANG EKONOMI

ZONA PENGEMBANGAN EKONOMI (ZPE)

TN

TN=ZPEZPE

TN

Barang

Jasa

TS SS RS

TSTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan tinggi (EMT)

EMS EMS

RS EMT EMS EMS

SKTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan sedang (EMS)

EMS EMR

TKTingkat peranan ekonomi masyarakat terhadap kawasan rendah (EMR)

EMR EMR

RUANG KEWENANGAN

PROPINSI

KABUPATEN

TN

PROPINSI

KAB.1

TN

PROP.1

KAB.1

TN

KAB.2

Jangkauan Wilayah Taman Nasional

Skor

Dalam Satu Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah rendah (KWR)

Lintas Kabupaten/Kota Kompleksitas kewenangan wilayah tinggi (KWT)

Lintas Propinsi KWT

TIPOLOGI AKHIR

Tipologi Ekologi

Tipologi Sosial Budaya

SBTSBS

SBR

EADorongan Aspek Ekologi dan Sosial Budaya berimbang (DESB)

DSB DSB

ESDorongan Aspek Sosial Lebih menonjol (DSB)

DESB

DSB

ERDorongan Aspek Ekologi Lebih menonjol (DE)

DEDES

B

Tipologi Ekonomi

Tipologi Kewenangan Wilayah

KWR KWT

EMTKompleksitas Persoalan Sederhana (KPS)

KPB

EMS Kompleksitas Persoalan Biasa (KPB) KPB

EMR Kompleksitas Persoalan Rumit (KPR) KPR

TIPOLOGI AKHIR

Tipe Ekonomi

dan Kewenanga

n

Tipologi Ekologi dan Sosial Budaya

DSB DESB DE

KPS A A/B B

KPB A/C A/B/C/D B/D

KPR C A/B/C/D D

TIPOLOGI AKHIR

+-Kompleksitas Kewenangan

Ecological Driven NP

Collaborative Man. Type 1 (TP1)BTN-Kab-Kab CollaborationCritical Issue:Economic Activities Based on ES

Collaborative Man Type 3 (TP3)BTN-KAB-KAB-LC-Pr Collaboration

Critical Issue: Economic Activities based on G&ES

Collaborative Man. notrelevant, or with spec. Purpose (TP4)

Critical Issue: Economic Activities Based on ES

Socially Driven NP

Collaborative Man Type 2(TP2)BTN-KAB-LC-Pr Collaboration

Critical Issue: Economic Activities based on G&ES

TIPOLOGI AKHIR

+-Kompleksitas Kewenangan

Ecological Driven NP

TP1:1. TN Gunung Halimun-Salak2. TN Gede Pangrango3. TN Meru Betiri4. TN Bromo Tengger5. TN Way Kambas

TP3:1. TN Gunung Rinjani2. TN Kerinci Seblat3. TN Lore Lindu4. TN Tanjung Puting

TP4:1. TN Ujung Kulon2. TN Alas Purwo3. TN Kepulauan Seribu

Socially Driven NP

TP2:1. TN Betung Kerihun2. TN Kayan Mentarang3. TN Bunaken

TIPOLOGI = BRIDGE• Menentukan aktor kunci• Menentukan struktur

kelembagaan pengelolaan TN• Menentukan “governance” TN• Menentukan tingkat ancaman &

peluang• Menentukan kebijakan nasional• Menentukan standar kinerja

KONSEP PENGELOLAAN TN

MASA DEPAN

ADOPTED PARADIGM:

TOPIKPERUBA

HAN

PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

LAMA BARU

Tujuan o Dibangun hanya untuk tujuan konservasi semata

o Dibangun khususnya untuk perlindungan hidupan liar dan pemandangan yang istimewa

o Dikelola khusus untuk pengunjung/wisatawan

o Nilai utamanya: sifat liaro All about protection

o Mencakup tujuan sosial-budaya (religi) dan ekonomi

o Umumnya dikembangkan juga untuk tujuan ilmiah, ekonomi dan budaya

o Dikelola agar manfaatnya dirasakan masyarakat

o Mencakup juga nilai budaya dari sifat liar yang dilindungi

o Also about restoration, rehabilitation and social-economic purposes

ADOPTED PARADIGM

TOPIKPERUBAHA

N

PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

LAMA BARU

Pengelolaan

Oleh pemerintah pusat (tidak

memberikan ruang bagi pihak

Lain yang ingin terlibat)

Dikelola dengan kemitraan dan melibatkan para pihakYang berkepentingan

MasyarakatSetempat

o Perencanaan dan pengelolaan cenderung “memusuhi” masya-rakat

o Pengelolaan tanpa memper-dulikan opini/pendapat ma-syarakat

o Dikelola bersama, untuk, dan bahkan oleh masyarakat setempat

o Dikelola dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat

BATASAN TN:

Hamparan ekosistem alamiah dengan batas-batas yang jelas, di dalam dimensi ruang ekologi, sosial,

ekonomi dan kewenangan tertentu, yang ditetapkan Pemerintah untuk mempertahankan

fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati, serta mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonominya

melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.

“PRINSIP” PENGELOLAAN TN:

• Kelestarian Fungsi Ekologi Kawasan TN• Keadilan lintas generasi (inter-generational

equity)• Optimasi manfaat sosial ekonomi Kawasan

TN• Kelembagaan yang “fit-in” dengan situasi

lokal• Precautionary Principles of all actions• Continual Improvement of Management

System

ARAH KEBIJAKAN: UNIK UNTUK SETIAP

TIPOLOGI TAMAN NASIONAL

TP1: COLL.MAN Type 1

– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan hukum

– Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam cost sharing

– Sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah dalam rangka memantapkan dan mengamankan kawasan

– Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya

– Mengembangkan prosedur pendanaan– Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

Collaborative Man. Type 1 (TP1): BTN-Kab-Kab CollaborationCritical Issue: Economic Activities Based on ES

TP2: COLL.MAN Type 2

– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan sosial-ekonomi

– Memantapkan penyediaan ruang sosial

– Perencanaan kolaboratif– Manajemen pemasaran– Introduksi teknologi– Penguatan kapasitas kelembagaan

PTN

Collaborative Man. Type 2: BTN-KAB-LC-Pr CollaborationCritical Issue: Economic Activities Based on G&ES

TP3: COLL.MAN Type 3

– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan pendekatan sosial-ekonomi

– Memantapkan penyediakan ruang sosial – Membangun koordinasi antar lembaga

pemerintah, khususnya dalam menentukan cost+benefit sharing

– Sinkronisasi rencana pembangunan antara daerah untuk pemantapan dan pengamanan kawasan

– Perencanaan kolaboratif– Management pemasaran– Introduksi teknologi– Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

Collaborative Man. Type 3 : BTN-Kab-Kab+LC+Pr CollaborationCritical Issue: Economic Activities Based on G&ES

TP4: Non COLL.MAN

– Pemantapan kawasan dengan mengutamakan penegakan hukum

– Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya

– Mengembangkan prosedur pendanaan

– Penguatan kapasitas kelembagaan PTN

Collaborative Man. hanya untuk Tujuan Khusus Critical Issue: Economic Activities Based on ES

GOAL PENGELOLAAN TN:

Mengukuhkan peran taman nasional sebagai pusat keanekaragaman hayati yang berfungsi optimal sebagai sistem

penyangga kehidupan dan penopang sistem sosial-ekonomi-budaya pada

tingkat komunitas dan wilayah secara lestari.

PROGRAM STRATEGIS

• Pengarus-utamaan konservasi sumberdaya hayati melalui kebijakan daerah dan sektor

• Menjamin kemantapan kawasan secara legal dan aktual

• Memelihara fungsi-fungsi ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan dan habitat flora-fauna

• Mengembangkan potensi ekonomi kawasan untuk mendorong kemandirian pengelolaan TN, komunitas masyarakat lokal dan pembangunan wilayah

PROGRAM STRATEGIS

• Pengembangan sistem insentif bagi pelaku konservasi kawasan TN

• Mendorong pemanfaatan plasma nutfah dari TN untuk kepentingan budidaya

• Memobilisasi modal sosial lokal untuk mendukung pengelolaan TN

• Mengembangkan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan berbagai pihak yang relevan

THANK YouFOR BELIEVING THE POSSIBILITY OF SFM IMPLEMENTATION IN

INDONESIA