Pertambangan Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo(Kec. Galur, Panjatan dan Wates)

Seminar on Contemporary International Development & Business DiplomacyDosen Pengampu: Dra. Siti Daulah K, MA

Drs. Riza Noer Arfani, MA

Oleh:Kelompok 3Aprilia Restuning Tunggal (11322189/PSP/04129)Arif Rahman Hakim (11/321637/PSP/04072)Posmanto Marbun (11/322185/PSP/04128)Tanti Nurgiyanti (11/322976/PSP/04178)

Program Magister Ilmu Hubungan InternasionalFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi geografis dan geopolitik yang

sangat strategis disertai dengan karunia berupa sumber daya alam yang melimpah dan

jumlah penduduk yang sangat besar. Posisi yang strategis, sumber daya alam yang

melimpah dan jumlah penduduk yang tidak sedikit membuat negara Indonesia

diuntungkan dalam bidang ekonomi, baik itu untuk; investasi dalam sumber daya alam,

tenaga kerja yang melimpah maupun sebagai pasar untuk produk-produk tertentu yang

di hasilkan dari negara-negara luar Indonesia. Kondisi sumber daya alam Indonesia saat

ini, sangat menguntungkan posisi Indonesia di mata dunia, yang dikenal sebagai negara

yang paling banyak mengandung berbagai bahan tambang termasuk di dalamnya

minyak bumi, gas, batubara bahkan pasir besi.

Pasir besi, bukanlah fenomena baru di masyarakat pesisir pulau Jawa. Karena

besarnya potensi yang terkandung di pesisir Pantai Selatan Jawa, membuat pemerintah

dan swasta tertarik untuk melakukan eksplorasi. Sebut saja daerah Cilacap, Jawa

Tengah. Di Cilacap, terdapat kandungan pasir besi yang melimpah, dan akhirnya

pemerintah sepakat untuk melakukan eksplorasi tambang pasir besi bersama PT. Aneka

Tambang (Antam) yang diresmikan pada tahun 1970 oleh Presiden Soeharto.1Produksi

ini pada awalnya di ekspor ke Jepang sebesar 300.000 ton namun, pada

perjalanannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu

sebagai bahan baku/pembantu bagi pabrik-pabrik semen dan sebagai campuran

bahan-bahan bangunan lainnya.2

Selain pertambangan pasir besi di Cilacap, pertambangan pasir besi telah

dibuka tambang baru di Kutoardjo sebagai penambah atau pengganti produksi

tambang pasir besi di Cilacap yang mulai menipis. Namun pertambangan pasir besi

di Kutoardjo, juga mengalami nasib yang sama dengan pertambangan pasir besi di

Cilacap. PT Antam pada tahun 2004 menutup total kegiatan pertambangan pasir besi

1Taufiequrrohman.Aneka Tambang Pamit dariCilacap,dalam http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=13&newsnr=3366, diaksespadatanggal 8 Maret 2012

2Ibid

di Kutoardjo karena PT Antam terus didera kerugian oleh menipisnya bahan baku

yang akan ditambang.3

Karena kebutuhan akan logam jenis besi terus meningkat secara nasional, maka

akhirnya pemerintah mulai melirik ke daerah pesisir Kulon Progo yang terbukti juga

mengandung pasir besi seperti daerah Cilacap dan Kutoardjo. Permasalahan

penambangan ini sudah dimulai pada tahun 1964, di mana pada saat itu telah dilakukan

penelitian mengenai kadungan pasir besi di kawasan pasir di kawasan pesisir Kulon

Progo oleh ITB. Dan hasilnya pada kedalaman 4-5 meter ditemukankandungan air

tawar dan besi.4

Menyikapi temuan tersebut, selanjutnya pada tahun 2006 diadakan perencanaan

untuk melakukan penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. JMM (Jogja

Magasa Mining) yang kemudian berubah nama menjadi PT. JMI (Jogja Magasa Iron)

bersama Indomines Ltd., dari Australia yang sampai saat ini mengundang pro dan

kontra dari masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo. Bagi yang pro

menganggap bahwa pertambangan pasir besi di kawasan ini tentunya akan membuat

efek limpahan (spill over efek) di mana selain akan menciptakan pertumbuhan ekonomi

di sana namun juga akan mampu mengundang investasi asing dan peningkatan

infrastruktur yang semakin baik. Sedangkan bagi yang kontra khususnya petani pesisir

mengganggap bahwa pertambangan ini tentunya akan membuat hilangnya hak warga

atas tanah, mata pencaharian5serta kerusakanlingkungan6.Sedangkan dari sudut

pandang hukum, perijianan pertambangan ini dinilai bermasalah. Sehingga dengan

demikian isu ini kemudian menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji lebih

mendalam lagi dalam penelitian saat ini.

3Pertambangan Ditutup Ratusan Pekerja Demo.Dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0309/09/dar33.htm, diakses 8 Maret 2012.

4Afandi, Muhammad. Kaum TaniPesisirPantai Selatan Jawa DibawahBayang-BayangKapitalisme Pertambangan.dalamhttp://www.persma.com, diakses2 April 2012.

5Matapencaharianutamawargapesisir sebagai petanilahanpesisir6Sebagaimana yang telah terjadi di Cilacap paska tambang pasir besi, di mana permukaan pantai

mengalami penurunan hingga 90 cm, muara sungai berpindah, abrasi dan rusaknya tanaman mangrove.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Batasan penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini membahas

dampak pertambangan pasir besi terhadap pertanian di pesisir Kulon Progo dan

kondisi kelegalan perijinan pertambangan pasir besi tersebut bila ditinjau dari

hukum nasional.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, bahwa penambangan pasir besi didaerah pesisir

Kabupaten Kulon progo menimbulkan sejumlah permasalahan baik

permasalahan sosial, lingkungan dan hukum. Maka dari itu, peneliti tertarik

untuk menghadirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.2.1. Bagaimana Pertambangan Pasir Besi berdampak terhadap pertanian di

Pesisir Kulon Progo?

1.2.2.2. Bagaimana perijinan Pertambangan Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo

menurut perundang-undangan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai latar

belakang munculnya permasalahan dalam pertambangan pasir besi yang ditinjau

dari berbagai aspek seperti aspek HAM, lingkungan dan hukum nasional.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo

memiliki berbagai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun

kegunaan secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang

diperoleh dalam perkuliahan mahasiswa dalam melakukan analisa terhadap

fenomena-fenomena sosial dan juga sebagai litelatur yang nantinya akan

berguna bagi para mahasiswa yang akan membahas kasus yang serupa.

Sedangkan kegunaan praktisnya adalah sebagai sarana untuk meatih

kemampuan mahasiswa dalam menuangkan buah pikirannya dalam bentuk

penulisan ilmiah, untuk menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa

ke dalam prakteknya di lapangan, dan untuk menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan terhadap permasalah pertambangan nasional serta sebagai bahan

pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pertambangan nasional.

1.4. Literatur Review

Penelitian kasus penambangan pasir besi di kulon progo ditinjau dari sudut

pandang etika pembangunan dan sudut hukum sejauh ini memang belum ada, namun

penelitian sebelumnya yang terkait dengan pasir besi sudah banyak dilakukan oleh

beberapa LSM dan beberapa dari universitas-universitas yang ada di Yogyakarta.

Adapun beberapa penelitian yang yang terkait dengan pasir besi yaitu:

1. Rahmat Pasha Listyanto dengan judul “Analisis kasus penambangan pasir besi di

kawasan pertanian lahan pasir kulon progo ditinjau dari aspek ekologi, etnologi,

ekonomi dan teknologi”.

2.Julian Safri dengan judul “Pasir besi kulon progo: kondisi dan situasi

penambangan lahan pasir besi kabupaten kulon progo”.

Dengan melihat kasus pertambangan yang terjadi di pesisir pantai yang menuai

banyak pro dan kontra, adanya pertambangan pasir besi di pesisir pantai ini akan

menguntungkan suatu daerah, kemudian disisi lain bahwa pertambangan pasir besi

tersebut juga mengancam hilangnya lahan pertanian warga setempat, dengan demikian

maka penulis tertarik untuk meneliti pertambangan pasir besi di pesisir pantai

kabupaten Kulon Progo di tinjau dari sudut pandang etika pembangunan, sehingga

harapan kami akan ada solusi yang kami tawarkan bagaimana sebuah pembangunan

dijalankan tanpa ada yang dirugikan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Kerangka Teoritis

Untuk menunjang penelitian, maka peneliti memasukan beberapa teori untuk

mempermudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan pemecahan

permasalahan yang terjadi.

1.5.1. Etika Pembangunan

Pertambangan pasir besi dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian

dan dapat mensejahterahkan penduduk dengan menyerap tenaga lokal sebagai

tenaga kerja pada hakekat sebenarnya mengancam hak-hak dasar masyarakat

seperti penggusuran tempat tinggal dan hilangnya mata pencaharian penduduk

yang telah bergantung dari lahan pertanian. Alasan maupun pandangan dengan

dalih mengorbankan hak-hak dasar masyarakat merupakan pandangan sempit

dari pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi,

peningkatan pendapatan, industrialisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi

sosial.7 Pada akhirnya pembangunan yang tidak melibatkan etika kini tidak lagi

dilihat sebagai perluasan kemerdekaan nyata yang seharusnya dinikmati

masyarakat, akan tetapi pada hakekatnya mengancam manusia itu sendiri.8

Etika pembangunan merupakan sebuah paradigma baru dalam

pembangunan. Bagaimana pembangunan tercipta tanpa harus merusak

lingkungan dan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Berbagai

persoalan yang membelit negara-negara berkembang dari sejak mereka

memperoleh kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu tidak kunjung bisa

dituntaskan dalam proses pembangunan. Persoalan-persoalan itu adalah

kelaparan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, perumahan dan

penggusuran, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Atau singkatnya

kebutuhan primier masih menjadi persoalan besar bagi sebagian negara-negara

berkembang, yang tidak bisa dipecahkan melalui apa yang disebut dengan

pembangunan atau development.

Pengertian pembangunan atau development mempunyai makna changes

atau perubahan-perubahan dalam semua dimensi kehidupan manusia. Sejak The

First and The Second Development yang diprakarsai oleh Bank Dunia pada

dekade 1960-an dan 1970-an sampai saat ini, pemenuhan kebutuhan primer

untuk sebagian terbesar penduduk negara-negara dunia ketiga masih sangat jauh

dari apa yang diharapkan. Bahkan ketika memasuki era globalisasi dan

paradigma pembangunan yang terjadi di dunia ketiga dikendalikan oleh negara

maju (state-led development) dan mengalami pergeseran menuju ke paradigma

pembangunan yang dikontrol oleh pasar (market-driven development).

Dalam konteks ini persoalan etika muncul dan mempertanyakan legitimasi

pembangunan sebagai sebuah bentuk intervensi sosial. Etika pembangunan

(Development Ethics) berusaha merefleksi tujuan pembangunan dan nilai-nilai

dalam wacana pembangunan serta mengkajinya dalam kaitan dengan nilai-nilai

atau norma lain dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.9 Melihat fakta

7 Budi Winarno. 2011.Isu-isu Global Kontemporer.Center For Academic Publishing Services (CAPS). Yogyakarta. Hal 85

8 Amartya Sen.1999. Development as Freedom. New York. Anchor Books, hal 3.9 Prof Budi Winarno. Etika Pembangunan. Silabus pengantar mata kuliah Etika Pembangunan semester

dua Program Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan yang terjadi khususnya di negara-

negara berkembang sering kali menciptakan kesenjangan dan kemiskinan, maka

sangatlah penting kiranya untuk mencari solusi agar pembangunan yang

dilaksanakan benar-benar menciptakan kesejahteraan manusia. Maka etika

pembangunan dianggap sebagai suatu solusi.

Menurut Hans Kung, etika bukanlah sebuah ajaran agama baru di dunia

atau juga bukan sebuah ideologi atau spectrum baru. Namun arti atau makna

dari etika disini adalah sebuah kebutuhan akan nilai, kriteria, dan sikap dasar

manusia yang sama. Atau lebih tepatnya etika disini adalah sebuah konsensus

dasar tentang nilai-nilai pengikat, kriteria yang tak terbatahkan, dan sikap dasar

yang dikokohkan oleh semua agama meskipun terdapat perbedaan dogmatis

yang sesungguhnya juga dapat disumbangkan oleh kaum non beriman.10 Maka

dengan adanya etika maka sebuah pembangunan seharusnya tidak lagi

memunculkan kesenjangan dan kemiskinan atau lebih-lebih menciptakan

kesengsaraan bagi umat manusia. Pembangunan yang bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian sebuah negara jika dalam pembangunan tersebut

tidak ada nilai sebuah etika maka seringkali pembangunan itu hanya

menciptakan kekayaan bagi segelintir orang saja, selain itu juga sudah tentu

pembangunan itu akan merusak lingkungan dan alam dengan menghabiskan

sumber-sumber daya alam yang ada, maka dengan demikian sangatlah penting

sebuah etika untuk dijadikan sebuah paradigma dalam pembangunan. Selain

Hans Kung, Amartya Sen mengatakan bahwa sebuah pembangunan hendaknya

bertujuan untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan,

kesenjangan, kelaparan dan membebaskan manusia dari rasa yang kurang aman

terhadap ancaman. Sehingga manusia akan menikmati hidup sejahtera, dengan

adanya kebebasan politik, pemenuhan ekonomi, pemenuhan kesehatan, dan

keamanan sosial bagi kehidupannya. Inilah tujuan pembangunan yang

semestinya dicapai oleh manusia dalam hidupnya.

Pandangan yang dikemukan oleh Hans Kung dan Amartya Sen cukup

beralasan mengingat investasi pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon

Progo yang bekedok untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan

daerah sebenarnya hanya dinikmati oleh pemilik modal dan segelintir elit karena

hasil dari investasi tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

10 Hans Kung.2002. Etika Ekonomi Politik Global. CV Qalam.Yogyakarta. hal. 159.

Hal ini terlihat dalam Kontrak Karya antara Indo Mines Limited yang berlokasi

di Australia mendapatkan bagi hasil sebesar 70 % dan PT. Jogja Magasa Mining

yang berubah nama menjadi PT. Jogja Magasa Iron (PT.JMI) yang hanya

mendapatkan 30%.11 Sedangkan Pemerintah Indonesia hanya dijanjikan

pemasukan pajak 2 triliun rupiah per tahun ditambah dengan royalti. Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo hanya mendapatkan 1 trilyun rupiah per tahun dari

royalti 1,5% dari keuntungan perusahaan.12 Padahal lahan pertanian yang sudah

menjadi penyangga hidup penduduk sekitar 50 ribu jiwa, dapat

menyumbangkan pendapatan rata-rata Rp. 70 juta dalam waktu enam bulan

bagi mereka memiliki lahan garapan seluas 1.200 meter persegi dan seharusnya

dapat menjadi dasar pijakan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan

karena maanfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hanya dianggap

sebelah mata.13

1.5.2. Konsep Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap

negara hukum. Yang kemudian asas legalitas ini juga dikenal juga dengan nama

kekuasaan Undang-Undang (de heerschappij van de wet).14Konstitusi atau

Undang-Undang Dasar merupakan seperangkat aturan dasarsuatu negara

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara.Penyelenggaraan

pemerintahan negara harus didasarkan pada konstitusi. Sebagai aturan dasar dalam

negara, maka Undang-Undang Dasar mempunyaikedudukan tertinggi dalam peraturan

perundang-undangan di setiap negara.

Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana yaitu: “nullum de

delictum sine praevia lege poenali” (tidak ada hukuman tanpa undang-undang).

Dan asas legalitas ini juga digunakan dalam bidang hukum administrasi negara

dengan makna “da het bestuur aan de wet is onderworpen” (bahwa pemerintah

tunduk pada undang-undang) atau “het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle

(algemene) de burgers bin dende bepalingen op de wet moeten berusten” (asas 11 Lihat Kontrak Karya dari Pemerintah Republik Indonesia Oleh PT. JMM dan Indo Mines Limited12Terancam Pasir Hitam Kulon Progo, dalam http://www.greenradio.fm/index.php?

option=com_content&view=article&id=4637:terancam-pasir-hitam-kulon-progo-&catid=1:latest-news&Itemid=336, diakses 11 April 2012

13Masduki Attamami dan Heru Jarot Cahyono, Op. Cit.14Rocky Marciano Ambar.2011 Legalitas Pengangkatan Pejabat Walikota Manado dan Dampaknya

Bagi Penyelenggaraan Fungsi P emerintahan Daerah, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.hal. 49

legalitas menentukan bahwa semua kekuatan yang mengikat warga negara harus

didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara

hukum yang sering dirumuskan secara khas dalam ungkapan “het beginsel van

wetmagticheit van bestuur.”15

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan

negara hukum (het democratish ideal en het rectsstaatsideaal). Di mana setiap

kebiajakan yang ditempuh harus memperhatikan kepentingan rakyat, sesuai

dengan Undang-Undang dan memberikan jaminan perlindungan terhadapa hak-

hak rakyat.16 Berangkat dari penyataan di atas , maka dapat disimpulkan bahwa

legalitas itu bermakna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan tersebut memiliki suatu

kekuatan hukum atau memiliki keabsahan yang juga mempunyai akibat hukum.

Dan di Indonesia sendiri Pancasila merupakan landasan idiil, dan UUD

1945 merupakan landasan konstitusional yang merupakan hukum yang tertinggi

dan selanjutnya diikuti oleh perturan-peraturan lainnya. Berdasarkan UU No. 10

Tahun 2004 (yang menggantikan TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP

MPR No. III Tahun 2000), hierarki Tata Peraturan Perundang-Undangan adalah

sebagai berikut:

1. UUD RI 1945

2. UU/Perpu

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah, seperti:

a. Perda Provinsi

b. Perda Kabupaten/Kota

c. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama

lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Dalam kasus yang dihadapkan dalam penelitian ini adalah keabsahan/kelegalan

terhadap perijianan pertambangan pasir besi, baik itu mengenai kepemilikan

15Ibid

16Ridwan.2006. HukumAdministrasi Negara, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta, hal. 94

lahan tanah, kontrak karya serta Perda RTRWD Prov. DIY Tahun 2009-2029,

yang akan dianalisa berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia.

1.6. Hipotesis

Adanya pertambangan pasir besi dipastikan akan menimbulkan dampak negatif,

di mana pertambangan pasir besi ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti

abrasi pantai yang makin parah, karena rencana proyek penambangan berkedalaman

14,5 m dengan lebar 1,8 km dan panjang 22 km dari garis pantai sepanjang Kulon

Progo.

Selanjutnya rencana pasir besi juga akan menghilangkan bentuk dan fungsi dari

gumuk-gumuk pasir dikawasan pesisir yang berfungsi sebagai penyangga masyarakat.

Sebagai penyangga alam maupun penyangga ekonomi. Penyangga alam dari ancaman

tsunami dan sebagai filter air laut. Kemudian maksud dari penyangga ekonomi

dikarenakan gumuk pasir yang ada di pesisir selama ini adalah sebagai lahan pertanian

masyarakat yang potensial. Berbeda didaerah lain yang rentan akan banjir dan

kekeringan, kalau dilahan pantai tetap bisa berproduksi sepanjang tahun. Pertambangan

akan merusak ekosistem keseimbangan ekonomi yang ada dan akan berdampak buruk

terhadap lingkungan dan masyarakat secara umum.

Dampak negatif lainnya dari rencana penambangan akan mengakibatkan

penggusuran dan alih fungsi lahan berskala besar yang sangat merugikan masyarakat,

karena kawasan penambangan adalah sepanjang 22 km dan lebar 1,8 km dari garis

pantai terdapat: lahan pertanian semangk milik warga, cabai, melon, lahan perkebunan,

lahan persawahan, peternakan sapi, domba, unggas dan pemukiman penduduk 4

kecamatan 10 desa, infrastruktur yang sudah ada seperti jalan, masjid sekolah dan lain-

lain.

Selanjutnya dari sudut hukum nasional, perijinan pertambangan pasir besi

bermasalah, baik itu dari segi kepemilikan lahan pertambangan, kontrak karya dan

sejumlah perturan daerah. Hal ini dikarenakan perijinan yang diperoleh oleh PT. JMI

banyak bertentangan dengan hukum-hukum nasional baik itu perundang-undangan

ataupun peraturan pemerintah.

1.7. Metode Penelitian dan Tekhnik Pengumpulan Data

1.7.1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif eksplanatif yang menjelaskan bagaimana

dampak pertambangan terhadap pertanian serta kelegaan perijinan

pertambangan. Adapun jenis data yang dipergunakan adalah data primer melalui

wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari data resmi PPLP-KP,

Pemerintahan, Walhi dan data pendukung lainnya.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara

terhadap narasumber yang terkait serta melakukan studi literatur yang

bersumberkan baik dari buku-buku, media massa, media internet dan sumber-

sumber tertulis lainnya.

Tekhnik analisa data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu

penelitian yang menganalisa sumber-sumber pustaka yang telah diperoleh dari

pernyataan seseorang yang berkompeten, sumber-sumber tertulis dan data yang

terkumpul akan dihubungkan demi mendukung masalah yang diteliti, tentunya

data tersebut saling berhubunganterkait dengan judul yang diambil peneliti,

tanpa menggunakan perhitungan dengan sistem statistik (hanya menjelaskan

dari angka statistik yang tersedia).

1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan kali ini yaitu dengan melakukan penelitian

lapangan secara langsung di kawasan Kec. Temon, Galur, Wates dan Panjatan.

1.8.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terhitung pada

tanggal 20 Maret- 17 April 2012.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan proposal penelitian atau bab pendahuluan.

Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, kerangka teori dan konsep,

metodologi penelitian (jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber

data, dan teknik analisa), serta sistematika penulisan.

BAB II Merupakan gambaran umum

Bab ini berisi tentang gambaran umum sejarah pertambangan pasir besi di Pesisir

Kulon Progo.

BAB III Merupakan bab Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai dampak pertambangan pasir besi terhadap pertanian di Pesisir

Kulon Progo dan kelegalan perijinan pertambangan tersebut. Bab ini juga merupakan

hasil analisis dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah.

BAB IV Penutup

Merupakan bagian kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

Gambaran Umum

Bumi, air, tanah dan udara merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita

untuk kita nikmati bersama dan merupakan milik bersama yang tidak boleh kita rusak

melainkan harus kita jaga dan lestarikan. Hal ini juga termuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat

1 yang telah tegas mengatur bahwa bumi, air, tanah dan udara dikelola oleh negara dan

hasilnya akan dinikmati oleh seluruh warga negara.

Penambangan pasir besi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk

pembangunan namun dalam pelaksanaannya sangat dilematis. Ini tergambar bagaimana

pelaksanaan dalam proyek rencana penambangan pasir besi sangat sulit dilaksanakan karena

satu pihak menginginkan penambangan tersebut ingin dilaksanakan, sedangkan disisi lain

warga/masyarakat sekitar tidak ingin wilayah mereka dijadikan daerah penambangan karena

bagi mereka proyek penambangan justru akan mengakibatkan kerusakan tanah-tanah yang

mereka miliki, lingkungan, dan hanya menguntungkan oknum tertentu dan dapat menggusur

keberadaan mereka.

2.1. Sejarah Pertambangan Pasir Besi di Pesisir Kulon Progo17

Pesisir Kulon Progo memiliki banyak sejarah baik masa kolonialisme mapun paska

kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonialisme, menurut catatan warga setempat yang

disampaikan oleh Bapak Arjo Dimejo warga desa karang sewu, sebelum tahun 1942 sebagian

warga karang sewu mampu bertahan hidup dengan menanam padi, ubi jalar, kentang dan

kacang tanah di tanah pasir pesisir. Namun pada masa penjajahan Jepang, warga dilarang

melakukan kegiatan pertanian di pesisir karena dicurigasi untuk keperluan pembuatan garam.

Paska kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1948 Presiden Soekarno mengijinkan warga

untuk menggarap lahan pesisir untuk pertanian. Dan pada akhirnya mengakibatkan warga

berbondong-bondong menggarap lahan pertanian pesisir tersebut. Namun hasil dari pertanian

tersebut tidak banyak membantu warga dalam meningkatkan perekonomian mereka, sehingga

mereka kerap di sebut oleh warga sekitar sebagai “orang cubung.18”

Lahan pesisir tersebut hingga tahun 1980-an dapat dikatakan sebagai lahan kritis atau

lahan kering berdasarkan RTRWD Kulon Progo Tahun 2003. Hal ini dikarenakan lahan ini

hanya mendapatkan pengairan dari proses alamiah yaitu dari air hujan pada saat musim

penghujan. Dan pada musim penghujan inilah para petani memanfaatkan kondisi ini untuk

bercocok tanam.

17Afandi, Muhammad. Op.Cit18 Orang cubung merupakan sterotype bernada ejekan yang ditujukan ke warga yang hidup di pesisir oleh

warga lain. Orang cubung bermakna orang kampung yang tertinggal atau inferior dan kondisinya penyakitan.Puluhan tahun lalu pasir pantai yang dibarengi panasnya matahari dan kencangnya tiupan angin laut lebih banyak membuat warga mengalami penyakit kulit, pernafasan, perut dan mata.

Namun kondisi ini berbeda bila kondisi kemarau tiba, di mana tanah menjadi kering

dan tandus sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan cocok tanam. Sehingga untuk

menyambung hidup, para petani beralih mata pencaharian menjadi buruh lepas ke daerah lain

hingga musim penghujan kembali tiba yang biasanya terjadi pada 6-8 bulan kemudian.

Dengan melakukan berbagai musyawarah antar warga dan berbagi pengetahuan serta

pengalaman secara kolektif dalam memecahkan permasalahan lahan kritis tersebut, warga

akhirnya berhasil menemukan metode untuk menyiasati lahan kritis agar dapat bertahan

hidup. Langkah yang mereka lakukan adalah membuat sumur ladang sederhana dengan

menggunakan kerekan bambu secara gotong royong pada tahun 1984. Selanjutnya juga,

warga terus melakukan uji coba penggunaan pupuk kandang, metode pengolahan lahan serta

membuat bendengan. Dan metode ini terus disempurnakan seiring berjalannya waktu dan

kebutuhan warga yang dirasa perlu.

Dan akhirnya jerih payah warga tersebut membuahkan hasil dengan berhasilnya warga

melakukan penanaman berbagai jenis tanaman holtikultura mulai dari cabe, terong, pari,

jarak, kacang panjang, padi, jagung, semangka, dan banyak lagi sayuran yang terdapat di atas

lahan pesisir sepanjang 25 Km tersebut, tidak perduli musim kemarau ataupun musim

penghujan. Dengan kemandiriannya kemudian masyarakat mengelola lingkungan tersebut

menjadi lahan pertanian yang potensial yang berhasil meningkatkan taraf kehidupan

mereka.19

Di lain pihak, pada tahun Tahun 1964 pernah dilakukan penelitian penyelidikan

kandungan pasir dari jurusan Geologi Universitas ITB di pesisir Kulon Progo. Penelitian

yang dipimpin oleh Ir. Junus ini menyelidiki kandungan pasir besi dan air tanah di dalamnya.

Dan alhasil dalam kedalaman sekitar 4-7 meter terbukti bahwa di dalam tanah pasir tersebut

mengandung air dan besi.

Karena terbukti bahwa lahan pesisir tersebut mengandung pasir besi, maka rencana

pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo muncul dari desakan perusahaan

keluarga Kasultanan/Paku Alaman (Akta Notaris PT Jogja Magasa Mining) kepada

pemerintah daerah. Berdasarkan surat Australia Kimberly Diamond (AKD) kepada The

Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney,

Subject : Ironsands-Pig Iron Project-Yogyakarta, Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2005,

menjadi bukti terjalinnya kesepakatan bisnis antara AKD (berubah nama menjadi Indomines

Ltd pada 2006), Krakatau Steel, dan PT. Jogja Magasa Mining/ PT. JMM (perusahaan

19Hasil Riset yang dilakukan oleh Bapak DR. Jafar Sidiq, Fakultas Pertanian UGM.Dalam data Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo.

pertambangan milik keluarga Sultan HB X dan Paku Alam IX) untuk menambang pasir besi

di pesisir Kulon Progo seluas 22 x 1,8 km, yang meliputi kecamatanGalur, Panjatan, Temon

dan Wates, yang terdiri dari sepuluh desa yakni Banaran, Karangasem, Garongan, Pleret,

Bugel, Glagah, Palian, Sindutan, Jangkaran, dan Karangwuni, yang akan direncanakan untuk

menjadi kawasan pertambangan tersebut hidup tidak kurang dari 30.000 petani.

Akibat adanya rencana pertambangan tersebut, membuat kondisi sosial-ekonomi

masyarakat terganggu. Hal ini dikarenakan bahwa dari lahan pertanian, warga mampu hidup

dan mampu menghasilkan berbagai bahan pokok seperti cabai sebanyak 17,548 ton/bulan

pada tahun 2008. Dan hasil pertanian ini disuplai ke luar DIY seperti di Jakarta dan

Sumatera. Namun jika lahan yang produktif ini dialih fungsikan menjadi lahan pertambangan

pasir besi maka akan mengganggu stabilitas perekonomian disektor pangan.20

Proyek pertambangan pasir besi juga akan merubah arah kemajuan masyarakat yang telah

dicapai kurang lebih 30 tahunan. Selama itu mereka hidup makmur dan sejahtera dengan cara

bertani tanpa merusak fungsi utama lingkungan dikawasan pesisir pantai tersebut dan

menikmati hasil dari apa yang mereka tanam bahkan mereka telah menciptakan arus

urbanisasi, dan kesejahteraan seperti ini nampaknya tidak bisa tergantikan dengan adanya

proyek pertambangan pasir besi yang mana akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga

setempat, karena bagaimanapun jika dintanya, lebih baik mana bertani atau bekerja sebagai

keryawan di perusahaan pertambangan, warga akan tetap memilih untuk bertani sebagai

pekerjaan utama yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan warga di kawasan tersebut

juga tidak menginginkan lahan yang bertahun-tahun mereka geluti dalam bidang pertanian

dijadikan proyek pertambangan, sehingga sampai kapanpun warga di kawasan tersebut tetap

menolak adanya proyek pertambangan pasir besi.

2.2. Usaha-Usaha Masyarakat Pesisir Dalam Mempertahankan Lahan Pertanian

Adanya rencana pertambangan pasir besi, masyarakat yang tergabung dalam empat

wilayah kecamatan yaitu Galur, Panjatan, Temon dan Wates merapatkan barisan dengan

membentuk Paguyuban Petani Lahan Pantai (PLPP) Kulon Progo. Aksi yang dilakukan oleh

PPLP untuk menolak pertambangan pasir besi dengan melakukan unjuk rasa sebagai bentuk

protes kehadiran akan pertambangan pasir besi.21

20 Hasil peninjauan tim peneliti pada bulan Maret 2012 dan wawancara bersama warga pesisir Kulon Progo serta data kelompok tani setempat.

21Aksi Unjuk Rasa Oleh Penambang Pasir, dalam http://www.sipbulletin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=526:aksi-unjuk-rasa-oleh-penambang-pasir&catid=61:tanah-air&Itemid=100, diakses 11 April 2012.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban

Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) untuk mencegah proyek penambangan pasir

besi ini berjalan. Upaya-upaya tersebut antara lain mendesak Bupati (Toyo S. Dipo) dan

DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk membatalkan proyek pertambangan pasir besi dan

mengusut skandal pembuatan RTRWD Tahun 2009-2029.22

Selain itu pada 21 Juli 2008 mendesak Fakultas Kehutan UGM untuk membatalkan

rencana kerjasama reklamasi lahan pasca penambangan oleh Fakultas Kehutanan UGM

dengan PT. JMI.23 Selanjutnya, masyarakat yang tergabung dalam PPLP-KP juga

mengirimkan surat kepada Presiden RI SBYdengan No Surat : 079/PPLP-KP/III/2009, dan

Kementerian Dalam Negeri dan DPR-RI untuk memohon pemerintah pusat untuk melakukan

pembatalan kerjasama penambangan di wilayah mereka.24PPLP juga telah menyurati Menteri

Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar untuk membatalkan kontrak karya PT Jogja

Magasa Iron terkait rencana penambangan pasir besi dengan memaparkan bukti-bukti bahwa

usaha yang mereka lakukan jauh lebih ramah lingkungan daripada kegiatan

tambang.25Bahkan warga bersama Lembaga Bantuan Hukum membawa permasalahan ini ke

MA dengan agenda menggugat Perda RTRWD 2009-2029.26

2.3. Hasil Dari Perjuangan Masyarakat Pesisir Dalam Mempertahankan Pertanian

Dari sejumlah usaha yang telah dilakukan oleh warga hanya beberapa saja yang

menuaikan hasil salah satunya pihak UGM yang diwakili oleh Rektor UGM Prof.

Soedjarwadi dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. M.Na’iem sepakat menghentikan

proyek kerjasama reklamasi paska pertambangan dengan penandatangan surat pernyataan

bersama warga.27

Sedangkan upaya warga yang lain gagal dicapai seperti mendesak mendesak Bupati

22Afandi, Muhammad. Ibid.

23PPLP-KP, Rekam Jejak Perjuangan Masyarakat Pesisir Kulon Progo (Versi Sangat Singkat) , 10 Febuari 2011.Tersedia di http://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com/2011/02/10/rekam-jejak-perjuangan-masyarakat-pesisir-kulon-progo-versi-singkat/.diakes30 Maret 2012.

24Afandi, Muhammad. Ibid.

25Soal Tambang Pasir Besi, Petani Kulon Progo Surati Menneg LH, dalam http://regional.kompas.com/read/2009/02/22/14511278/Soal.Tambang.Pasir.Besi..Petani.Kulon.Progo.Surati.Menneg.LH, diakses 11 April 2012.

26 LBH Yogyakarta, Gugatan PPLP Soal Perda RTRW Ditolak MA, 4 Agustus 2011. Tersedia di http://www.lbhyogyakarta.org/lbhyogya/2011/08/gugatan-pplp-soal-perda-rtrw-ditolak-ma/ diakses 2 April 2012

27Afandi, Muhammad. Ibid.

(Toyo S. Dipo) dan DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk membatalkan proyek

pertambangan pasir besi. Walaupun awalnya Bupati (Toyo S. Dipo) dan Ketua DPRD Kulon

Progo (Kasdiyono) menyetujui tuntutan masyarakat secara tertulis, dengan konsekuensi

pengunduran diri. Namun pada akhirnya Bupati dan DPRD Kabupaten Kulon Progo

mengingkari kesepakatan dengan masyarakat yang ditandatangani di depan ribuan warga

Kulon Progopada 27 Agustus 2007 dan akhirnya berwujud pada pemblokiran jalan menuju

kawasan pesisir untuk kepentingan pengangkutan material bahan Pilot Project PT JMI.28

Selanjutnya, warga juga telah menyurati Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri

terkait penolakan rencana pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal

29 Juli 2010, namun tetap tidak membuahkan hasil. Sebelumnya pada 4 Februari 2008,

sejumlah perwakilan warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan

Kedutaan Besar Australia, namun tidak menghasilkan sesuatu yang berarti.29. Dan langkah

yang terakhir mengajukan surat gugatan yang diajukan oleh warga bersama LBH ke

Mahkamah Agung, namun ditolak karena alasan gugatan tersebut telah melampau batas

pengajuan gugatan dan keputusan MA ini bersifat final dan mengikat.30

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat pesisir yang tidak kenal lelah

walaupun tidak mendapatkan respon oleh pemerintah untuk menghentingkan pertambangan

pasir besi tidak membuat surut perjuangan dari masyarakat pesisir untuk mempertahankan

lahan pertaniaan yang telah mereka garap selama berpuluh tahun.Sampai saat ini warga tetap

melakukan kegiatan bertani untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa dengan bertani

mereka tetap dapat sejahtera dan kualitas hidup serta kesejahteraan mereka semakin

meningkat.

28PPLP-KP, Ibid.

29PPLP-KP, Ibid.

30Dimana RTRWD DIY Tahun 2009-2029 resmi diberlakukan pada tanggal 4 Maret 2010, sedangkan warga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2010. Dan menurut Pasal 2 Ayat 4 Peraturan MA No. 1 Tahun 2004, batas pengajuan gugatan selambat-lambatnya adalah 180 hari sejak diberlakukan peruran yang akan digugat. Maka menurut MA gugatan warga ditolak karena melampaui batas waktu pengajuan gugatan.LBH Yogyakarta, Ibid.

BAB III

Analisis

3.1. Dampak Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo

Suatu aktivitas pertambangan yang mengambil kekayaan alam yang bersifat raw

material sudah pasti menimbulkan dampak-dampak positif maupun negatif dan dapat

mengubah stuktur maupun kondisi lingkungan sekitar pertambangan.Dampak-dampak

negatif dengan adanya aktivitas pertambangan pasir besi di Pesisir Kabupten Kulon

Progodapat mengubah struktur serta kondisi lingkungan yang pada akhirnya

masyarakat pesisir juga merasakan dampak negatif dengan adanya

pertambangan.Sedangkan dampak positif yang di rasakan yaitu bertambahnya

pendapatan daerah dan negara serta adanya pembangunan infrastruktur.Berikut ini

dampak- dampak yang diakibatkan dengan adanya pertambangan pasir besi dapat di

jelaskan lebih mendalam melalui analisa peneliti.

3.1.1. Dampak Terhadap Lahan Pertanian

Lahan pasir di pesisir Kabupaten Kulon Progo yang dulunya merupakan

lahan kritis dikarenakan sebagian besar lahan tersebut hanya lahan

berpasir.Dahulu, warga pesisir ini bertani dengan caramengharapkan air hujan

yang turun, dan tanaman yang mampu tumbuh di musim penghujan hanya

berupa tanaman gulungan yang hanya tumbuh.Dan bila musim kemarau tiba,

maka lahan pertanian ini akan menjadi tandus sama sekali, sehingga warga

beralih profesi menjadi buruh lepas.Sadar dengan kondisi mereka, warga pesisir

memanfaatkan sistem sosial berupa adat kebiasaan yang masih melekat

dilingkungan mereka yang dikenal dengan “Endong-Endongan”untuk saling

bertukar informasi agar dapat menemukan penyelesaian secara bersama-sama.

Dari berbagai pengalaman mereka menjadi buruh tani dan buruh lepas serta

lahirnya inovasi maupun gagasan seorang pemuda bernama Sukarman, warga

pesisir secara bergotong-royong membuat lubang yang besar berdiameter 5

dengan kedalaman 5-8 meter dan kemudian diberi srumbung yang dibuat dari

bambu. Warga memanfaatkan air dari lubang yang mereka gali untuk mengairi

lahan pertaniaan yang akan mereka garap, karena berkat pasir besi yang ada di

pesisir pantai dapat mengubah air laut menjadi air tawar. Berkat pengalaman

dan pengetahuan yang dilakukan secara kolektif berpuluh-puluh tahun, maka

warga berhasil memanfaatkan lahan tandus tersebut menjadi lahan yang

produktif.Lahan tersebut setelah di ubah oleh warga pesisir dapat menghasilkan

tanaman yang berupa : cabai, semangka, melon, padi, kentang, pepaya, dan lain-

lain dengan sistem tanam secara berkala dan hasilnya dikenal berbagai daerah di

luar Kabupaten Kulon Progo karena kualitasnya yang bagus.Tidak

mengherankan sampai saat inidapat di jumpai aneka tanaman dan buah-buahan

dari hasil pertanian yang diusahakan oleh masyarakat sekitar tanpa adanya

bantuan dari pemerintah.31

31Afandi, Muhammad. Kaum Tani Pesisir Pantai Selatan Jawa Dibawah Bayang-Bayang Kapitalisme

Terkait dengan rencana penambangan pasir besi tersebut, tentu saja akan

mengancam eksistensi pertanian pesisir yang telah diusahakan oleh warga

selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan rencana penambangan tersebut

mencakup luas wilayah3.000 Ha denganrincian 22 x 1,8 Km dengan kedalaman

14,5 meter yang notabenenya akan meliputi wilayah pertanian warga di

kawasankecamatanGalur, Panjatan, Temon dan Wates.32Walaupun, pihak

perusahaan akan berjanji akan melakukan reklamasi pasca tambang, namun

diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kondisi pasir menjadi

normal kembali dan membutuhkan perjuangan berpuluh-puluh tahun.

3.1.2. Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kulon Progo

Orang-orang pesisir di kenal sebagai orang Cubung yang di anggap sebagai

orang yang tidak berpendidikan, miskin, penyakitan dan terbelakang.33 Sebelum

adanya lahan pertanian mereka bekerja sebagai buruh tani dengan sistem tadah

hujan dengan tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi dan selain itu

mereka menjadi buruh kasar di kota.34Hasil dari kegiatan mereka menjadi buruh

tani dan buruh kasar kehidupan dan kualitas hidup mereka dikatakan masih di

bawah standar kemiskinan dan jauh dari kesejahteraan.

Inovasi yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat pesisir yang bernama

pak Sukarman35 yang mengubah gumuk pasir menjadi ladang yang dapat di

tanami beraneka tanaman seperti : padi, semangka, melon, cabai, terong dan

lain-lainnya, mengubah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir

pantai berbuah secara drastis. Contoh : Pak Sukarman mulai menanam cabai

sejak 1985 kini sudah bisa mengubah rumahnya, memiliki sebuah mobil, sepeda

motor dan bahkan mengkuliahkan anaknya ke bangku kuliah dari hasil bertani.

Hasil dari kerja keras yang dibuktikan oleh pak Sukarman dari hasil bertani

dengan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup beliau dan keluarganya,

di tiru oleh masyarakat sekitar yang ingin mengubah hidupnya dengan cara

Pertambangan.29 Juni 2011. Tersedia di http://www.persma.com. diakses pada 2 April 201232Ibid.

33Hasil wawancara dengan salah satu pengurus PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai).

34Ibid

35Tokoh masyarakat pesisir yang mengembangkan pertaniaan lahan pantai, sering di undang untuk memberikan mata kuliah di Fakultas Pertanian UGM untuk matakuliah konservasi lahan marjinal dan kearifan lokal, sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan pernah mendapatkan penghargaan dari Jepang.Sampai saat ini masih berprofesi menjadi petani.

bertani. Pada akhirnya terdapat berbagai kelompok-kelompok tani yang tersebar

di pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo dengan menggarap lahan telantar

dengan status kepemilikan yang terbagi tiga, yakni tanah milik bersertifikat,

tanah desa, dan tanah milik Pakualam (Pakualam Ground).Dengan di tunjang

inovasi dalam bertani dan sistem lelang di dalam pasar lelang Asosiasi Pasar

Tani (Aspartan) di desa masing-masing membuat harga tanam setelah panen

tidak anjlok di tingkat petani dan merugikan petani. Di pasar lelang ini, para

petani tidak perlu repot untuk menjual hasil panennya karena para pedagang dari

berbagai daerah berdatangan seperti: Semarang, Jakarta, Batam, Riau, dan lain

sebagainya untuk membeli hasil panen mereka.36

Dari hasil kerja keras para petani lahan pesisir dalam melakukan inovasi

dalam bertani dan memasarkan hasil panen mereka, sampai saat ini mereka

dapat membuat rumah dan membeli motor sendiri dari uang hasil panen

mereka.37Dari hasil bertani, kini kehidupan mereka berbalik yang dahulunya

sebagai buruh tani dan buruh pabrik kini menjadi petani dengan pesisir yang

memiliki penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup

dengan jerih payah mereka sendiri tanpa perlu meminta bantuan siapapun dan

membebani negara.Adanya perubahan kesejahteraan dan kulitas hidup

masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo juga membawa dampak positif bagi

anak-anak mereka. Anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan sampai

bangku kuliah yang jarang sekali dapat di temui di Indonesia, anak-anak yang

berasal dari keluarga petani dapat bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Selain

itu, anak-anak mereka juga bisa terjamin untuk pembiayaan kesehatannya

apabila sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak membutuhkan pertolongan

rumah sakit yang di dapat dari hasil yang mereka sisihkan dari kegiatan bertani.

Apabila pertambangan pasir besi berjalan maka dipastikan dapat membawa

kehidupan mereka kembali ke jurang kemiskinan yang pada akhirnya

kesejahteraan dan kualitas hidup mereka menurun di karenakan pertambangan

pasir besi yang hanya beroperasi tiga puluh tahun dan setelah itu pertambangan

36Kiat Menggandakan Untung Bertani Cabai, dalam http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2169777-kiat-menggandakan-untung-bertani-cabai/, diakses 27 Maret 2012.

37Dari Penemuan Sukarman Anak Muda Desa Bugel Bisa Punya Rumah, dalam http://jogja.tribunnews.com/2011/01/20/dari-penemuan-sukarman-anak-muda-desa-bugel-bisa-punya-rumah, di akses 27 Maret 2012.

tersebut tidak ada lagi dan dapat menyebabkan dampak sosial yang

berkepanjangan baik dalam masa berlangsungnya proyek pertambangan dan

sesudah pertambangan. Dampak-dampak sosial tersebut seperti : adanya

perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Kulon Progo yang ingin

mendapatkan pekerjaan di lokasi pertambangan yang dapat menyebabkan

konflik sosial seperti : persaingan dalam mencari pekerjaan dan pengupahan

yang mana dapat menambah beban pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dengan berubahnya mata pencaharian dan hilangnya mata pencaharian pasca

selesainya pertambangan, maka otomatis biaya-biaya pendidikan dan kesehatan

untuk generasi mendatang tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat

pesisir.Hal ini dikarenakan, warisan yang berupa lahan pertanian yang dapat

menghasilkan keuntungan secara berkala dan berkelanjutan (sustaine) yang

dirasakan langsung oleh masyarakat sudah tidak ada lagi dan membutuhkan

perjuangan berpuluh-puluh tahun untuk mengusahakan lahan pertanian lagi

seperti sedia kalan dan hal itu tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3.1.3. Dampak Terhadap Lingkungan

Pasir yang berfungsi sebagai filter alam berupa penyaring air laut dan

mencegah abrasi dapat berubah fungsinya atau bahkan sama sekali hilang akibat

adanya pertambangan pasir besi. Di masa kolonial belanda, penambangan pasir

besi di wilayah tersebut tidak dilakukan karena dampaknya dianggap berbahaya

bagi keseimbangan ekologi di wilayah tersebut.38 Hal ini di karenakan, pasir di

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu tiga gumuk pasir yang bergerak

yang ada di dunia, yang apabila pasir tersebut diambil maka fungsinya sebagai

peredam alami dari gempa akan hilang.39

Pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo merupakan sistem

tambang terbuka dan selanjutnya diolah menjadi besi kasar dengan

menggunakan sistem ekstrasi untuk mengambil konsentrat besi yang terkandung

dalam pasir.40 Dalam proses ini tentu membutuhkan bahan-bahan mentah lain

38 Bambang Yunianto. 2009. Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan Dan Pengolahan Pasir Besi Di Pantai Selatan Kulon Progo, Yogyakarta.Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara.Bandung, hal 10.

39Ibid

40Sesepuh PPLP Sesalkan Kontrak Penambangan Pasir Besi, dalam http://www1.kompas.com/lipsus082009/rendraread/2008/11/04/15173760/sesepuh.pplp.sesalkan.kontrak.penambangan.pasir.besi, diakses 27 Maret 2012.

seperti air, batu kapur, batu bara, mangan, andesit, batu gamping, tanah liat yang

beberapa bahan tersebut berada di Kabupaten Kulon Progo diperoleh dengan

cara digali atau ditambang secara besar-besaran yang tentu saja dapat merusak

lingkungan,mengubah bentang alam dan mengubah aktifitas yang sudah ada di

Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan dan proses penambangan biasanya

memerlukan air dalam melakukan kegiatannya. Tentu saja dalam melakukan

kegiatan pertambangan akan mengurangi kualitas air pasir dan kualitas air yang

diambil baik dari laut maupun dari muara yang terdapat di kabupaten Kulon

Progo. Selain itu aktivitas pertambangan pasti membutuhkan alat-alat berat dan

memerlukan perawatan selama kegiatan pertambangan yang biasanya

menghasilkan pelumas bekas selama perawatan. Sisa pelumas bekas ini jika

tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari air laut, karena kondisi seperti

ini sering terjadi dibanyak kawasan pertambangan yang membuang begitu saja

pelumas bekas mereka ke laut atau berceceran di sekitar area

pertambangan.Menurut Walhi Yogyakarta melalui tanggapan KA-ANDAL

PertambanganBiji BesiPT JMI Kulon Progo yang berjudul ”Satu Bumi

MilikBersama Tanpa Batas”, pertambangan besi dapat merubah bentang alam

pesisir dan adanya resiko bencana dimana “kekuatan buffer zone pesisir pasca

biji besi diambil” belum di analisa dan dikaji apakah mengalami perubahan atau

tidak sama sekali hal ini di karenakan wilayah pesisir pantai Kabupaten Kulon

merupakan wilayah yang juga dapat terkena imbas dari gempa yang muncul dari

Laut Selatan (Samudera Hindia).41 Mengacu pada Perda KKP No.1 Tahun 2003

Tentang RTRWD Tahun 2003-2013 dimana wilayah pesisir pantai Galur, Wates

dan Panjatan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana khususnya banjir dan

tsunami. Hal ini diperkuat dari pernyataan bapak Sukarman yang menyatakan

dikala musim penghujan lahan pesisir sering tergenang oleh air yang berarti

penyerapan air oleh pasir di musim penghujan tidak maksimal karena batas

permukaan pasir dan air laut tidak begitu dalam.42 Apabila pertambangan pasir

besi dilakukan dengan menggali di kedalaman 14,5 meter atau 6-9 meter, maka

dapat di pastikan kawasan pesisir yang ditambang akan tergenang oleh air,

41 Berkaca dari gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 dimana infrastruktur /bangunan di wilayah selatan Yogyakarta khususnya propinsi Bantul mengalami kerusakan yang cukup parah. Akan tetapi, infrastrukutur/ bangunan di pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo tidak mengalami kerusakan yang parah.

42 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarman

permukaan pantai akan sejajar dengan permukaan air laut dan dapat

menurunkan permukaan pasir melebihi hasil analisa yang dikeluarkan oleh PT.

JMI sekitar 60 hingga 90 cm. Apabila di musim kemarau disertai tiupan angin

laut yang kencang, pertambangan di lakukan dan berkurangnya tanaman yang

tumbuh di pesisir pantai maka dapat dipastikan kesahatan warga pesisir akan

terancam dan mengalami penyakit seperti : penyakit kulit dan pernafasan, perut

dan mata.43 Selain itu pertambangan pasir besi juga dapat mengancam Cagar

budaya, Konservasi Penyu, Obyek Wisata Bahari, TPI (Tempat Pelelangan

Ikan), Pemukiman Warga, Fasilitas Umum seperti jalan, sekolah, dan mesjid

yang terkena imbas dari pertambang pasir besi.44

3.1.3. Dampak Terhadap Pendapatan Daerah dan Pembangunan Infrastruktur

Pertambangan pasir besi yang akan di jalankan di kabupaten Kulon Progo

yang dapat memberi tambahan sebesar Rp1 triliun setiap tahun bagi pendapatan

asli daerah dan nantinya merupakan pertambangan terbesar di Asia Tenggara,

pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.45 Menurut Ketua Panitia

Khusus (Pansus) Raperda RPJMD, Drs. Suharto kontribusi PAD Kulonprogo

sebesar Rp 845 miliar per tahun bagi Kabupten Kulon Progo belum bisa

terpenuhi sebagaimana yang telah di janjikan oleh PT. JMI karena PT. JMI

beralasan produksi belum bisa maksimal sesuai harapan.46Estimasi pada tahun

2013, kontribusi dari PT JMI ke PAD hanya sebesar Rp 1,7 miliardan akan

meningkat menjadi Rp 36,7 miliar pada tahun 2014, sedangkan di tahun 2015

menjadi Rp 211 miliar dan pada 2016 baru bisa mencapai Rp 211,17

miliar.47Padahal sebelumnya PT. JMI menjanjikan Rp 845 miliar per tahun, dan

43 Kondisi tersebut pernah dialami oleh masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo sebelum mereka bertani sehingga melekatnya julukan (Streotype) terhadap mereka sebagai orang “Cubung”

44Tanggapan KA-ANDAL Pertambangan Biji Besi PT JMI Kulon Progo yang berjudul “Satu Bumi Milik Bersama Tanpa Batas.”

45Pasir Besi Sumbang PAD Rp1 Triliun per Tahun, dalam http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/ekonomi/2010/08/09/25551/Pasir-Besi-Sumbang-PAD-Rp1-Triliun, diakses 28 Maret 2012.

46Dewan Kritisi Setoran Tambang Besi Hanya Selisih Rp 11 Miliar dari Hasil Pertanian, dalam http://www.radarjogja.co.id/kulon-progo-dan-gunung-kidul/24214-dewan-kritisi-setoran-tambang-besi-hanya-selisih-rp-11-miliar-dari-hasil-pertanian.html, diakses 28 Maret 2011.

47Kontribusi PAD dari PT JMI Dinilai Minim, dalamhttp://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/24/110534/Kontribusi-PAD-dari-PT-JMI-Dinilai-Minim, diakses 28 Maret 2012.

apabila di bandingkan dengan hasil pertanianpesisir yang mencapai Rp 200

miliar per tahun, maka hanya terdapat selisih 11 miliar.48 Jika dilihat selisih

yang sangat kecil dari hasil pertambangan dan hasil pertanian pesisir yang

menghasilkan Rp 200 milyar per tahun, sudah selayaknya pertambangan pasir

besi di Kabupten Kulon Progo perlu di kaji ulang dan apabila tidak layak maka

selayaknya pertambangan pasir besi segera dihentikan.

Terkait dengan adanya infrastruktur seperti Pelabuhan Laut yang diduga

oleh kalangan umum merupakan imbas adanya proyek pertambangan pasir besi

perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam.Pelabuhan Tanjung Adikarta di

Karangwuni Kulonprogo dijadwalkan tahun 2010 hingga kini tidak

berjalan.49Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X

memastikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta tidak akan terhambat

kontrak karya tambang pasir besi dan akan dilanjutkan dengan total luas lahan

sebesar 10 hektar, 7,9 hektar di antaranya berada di dalam areal kontrak karya

penambangan pasir besi PT Jogja Magasa Iron (PT JMI), dan 2,1 hektar berada

di luar daerah kontrak karya.50Menurut pandangan peneliti, pembangunan

fasilitas pelabuhan ini hanya bertujuan untuk mendukung dan memfaslitasi

kegiatan operasional dari pertambangan besi. Pandangan peneliti ini diperkuat

dari tanggapan KA-ANDAL PertambanganBiji BesiPT JMI Kulon Progo yang

berjudul ”Satu Bumi MilikBersama Tanpa Batas” yang dikeluarkan oleh Walhi

bahwa dalam pemrosesan pasir besi sebesar 9-15 juta pasir besi per

tahundengan pig iron 1 juta ton per tahun membutuhkan batu bara 1,2 juta ton

per tahun dan batu kapur 300.000 tonper tahun. Untuk mendukung kelancaran

proses produksi ini tentu saja membutuhkan sarana penunjang seperti laut atau

darat. Dengan kata lain “No free For Lunch”

3.2. Status Penerbitan Ijin Pertambangan Pasir Besi

48Ibid

49Investasi - Kawasan Pelabuhan, dalam http://www.kulonprogokab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=26, diakses pada tanggal 28 Maret 2012.

50Sultan: Pelabuhan Kulon Progo Jalan Terus, dalam http://regional.kompas.com/read/2012/01/09/1143461/Sultan.Pelabuhan.Kulon.Progo.Jalan.Terus, diakses 28 AMret 2012.

Permasalahan di pesisr Kabupaten Kulon Progo bermula dari pemerintah pusat

dan daerah yang memberikan ijin kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasi pasir

besi di daerah tersebut.Ijin tersebut diwujudkan dalam sebuah Kontrak Karya yang

telah dilakukan pada tanggal 4 November 2008 antar pemerintah pusat dan PT. Jogja

Magasa Iron (PT. JMI) selaku wakil dan rekanan dari perusahaan Indo Mines Limited

yang berlokasi di Australia.Naskah Kontrak Karya tersebut telah mendapat

rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dikonsultasikan

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.51Kontrak Karya (Contract of

Work) telah disetujui antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri

ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan pihak perusahaan pertambangan Australia

Indomines Ltd pada tanggal 22 Januari 2007 di Jakarta.52Untuk mendukung rencana

penambangan dengan Bupati Kulon Progo mengeluarkan SK Bupati No. 140 tanggal

11 Mei 2010 dan menegaskan bahwa "Investasi merupakan jembatan emas untuk

menuju Kulonprogo yang sejahtera”.53 DPRD Kabupaten Kulon Progo juga mendukung

rencana penambangan dengan mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon

Progo Nomor 1/kep/DPRD/2010, tentang Persetujuan Izin Pemanfaatan Kawasan

Pesisir Kulon Progo.54Dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan oleh

pemerintah untuk medukung jalannya pertambangan, akhirnya menimbulkan berbagai

permasalahan yang hingga saat ini tidak dapat terselesaikan, antara lain mengenai hak

kepemilikan atas lahan yang menjadi lokasi pertambangan, permasalahan dalam

kontrak karya itu sendiri serta penerbitan ijin pertambangan seperti RTRWD Prov. DIY

Tahun 2009-2029. Berikut ini akan diijelaskan lebih mendalam melalui analisa peneliti.

3.2.1. Hak Kepemilikan Tanah di Lokasi Pertambangan Pasir Besi Kulon Progo

Lokasi Pilot Project yang rencananya terletak pada Pilot Project terletak

pada kordinat 7"58 00.02"S/ 110'11 14,65"E (batas utara-barat), 7'5803"

S/110'11''20,17" E (batas utara-timur), 7'58'07.06" S/110'11'54" E (batas

selatan-barat), dan 7'58'11.01" S/110'11'16.38"E (batas selatan-timur), dengan

luas wilayah sebesar 3.000 Ha dengan rincian 22 Km x 1,2 Km yang meliputi

51Koran Tempo 27 Mei 2008.

52Lihat Kontrak Karya Penambangan Pasir Besi PT. JMM / JMI.

53Toyo Terharu Poyek Pasir Besi Bisa Dimulai, dalam http://jogja.tribunnews.com/2011/08/15/toyo-terharu-poyek-pasir-besi-bisa-dimulai, diakses28 Maret 2012.

54Walhi akan Tuntut Bupati dan DPRD Kulon Progo, dalam http://www.antaranews.com/print/1292407325. diakses pada tanggal 28 MAret 2012.

kawasan kecamatan Galur, Panjatan dan Wates,55 pada akhirnya menimbulkan

permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya ijin pertambangan dan hak guna

pakai atas lahan tersebut oleh Paku Alaman. Dikarenakan Paku Alaman

mengklaim bahwa pertambangan tersebut sah dikarenakan beroperasi di tanah

swapraja Paku Alaman (Paku Alaman Ground).

Berbeda dengan sudut pandang warga yang mengklaim bahwa

pertambangan tersebut ilegal dikarenakan beroperasi di permukiman warga, di

mana warga yang bermukim dilokasi tersebut merasa tidak pernah memberikan

ijin pertambangan atas tanah mereka. Dan permasalahan yang muncul adalah

saling klaim tanah antara Paku Alaman dengan para warga yang bermukim di

sana.Sebagai daerah istimewa, di Yogyakarta masih berdiri sebuah kesultanan

dengan status keistimewaannya di dalam negara Republik Indonesia. Salah satu

keistimewaannya adalah terdapatnya kepemilikan tanah swapraja oleh

Kesultanan dan Paku Alaman. Hal ini dengan jelas di sebutkan bahwa DIY

memiliki beberapa tanah swapraja di mana tanah swapraja ini merupakan

produk hukum adat dari Kesultanan Yogyakarta dan hukum Hindia Belanda.56

Landasan hukumnya antara lain Koninlijk Besluit yang diundang-undangkan

dalam Staatsblad No. 474 Tahun 1915 yang intinya memberikan wewenang

pada penguasa swapraja untuk memberikan tanahnya dengan hak-hak barat serta

Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Kasultanan No. 23

Tahun 1925 serta Rijksblad Paku Alaman No. 18 Tahun 1918 dan Rijksblad

Paku Alaman No. 25 Tahun 1925 di mana hak ini tidak diberikan kepada warga

negara Indonesia non pribumi.57

Dalam Konsiderans Staatsblad No. 474 Tahun 1915 ditegaskan bahwa di

atas tanah-tanah yang terletak di atas wilayah hukum swapraja, dapat didirikan

hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) seperti hak

angganggo, andarbe, eigendom, erfpacth, opstal, serta Sultan Ground dan Paku

Alaman Ground. Yogyakarta yang paska kemerdekaan Republik Indonesia

hingga sekarang masih memiliki beberapa tanah bekas swapraja yang tersebar di

seluruh wilayah DIY. Dengan landasan tersebutlah tanah di Yogyakarta dapat

55Ibid.

56 Ni’matul Huda.2000. Beberapa Kendala dalam penyelesaian Status Tanah Bekas Swapraja di DIY, Jurnal Hukum, No.13 Vol 7, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

57 Umar Kusumoharyono. 2006. Eksistensi Tanah Kasultanan Yogyakarta Setelah BerlakunyaUndang- undang Nomor. 5 Tahun 1960, dalam http//www.pustaka_agraria.org di akses 27 Maret 2012

dikatakan istimewa.58Selanjutnya pasca kemerdekan Republik Indonesia,

landasan itu diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1950

sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950 dan UU No. 9 Tahun 1955

tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta di mana DIY sendiri

mengalami perubahan dari sebuah daerah swapraja menjadi sebuah daerah yang

bersifat istimewa di wilayah NKRI terutama dalam hal pertanahannya.59

Setelah diterbitkannya UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mulai diberlakukan

secara penuh pada DIY sejak tanggal 24 Desember 1983,60 maka secara

otomatis status pertanahan di DIY tunduk pada hukum nasional baik itu UUD

1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan segala sesuatu di wilayah Indonesia di

miliki oleh negara Indonesia.61 Serta UUPA No. 5 Tahun 1960 yang

menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya di miliki oleh negara62 dan kewenangan atas tanah

swapraja dinyatakan beralih kepada negara sebagai hukum tertinggi.63

Dapat disimpulkan bahwa warga yang memiliki sertifikasi tanah sejumlah

bukti berupa peta desa dan sertifikasi pertanahan berupa sertifikat, letter D, atau

letter C,64 sah secara hukum mengelola tanah di Kecamatan Galur, Wates dan

Panjatan, sedangkan Paku Alaman tidak sah secara hukum dalam melakukan

izin pertambangan dengan klaim atas kepemilikan pertanahan di wilayah

tersebut. Karena sejak berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mulai berlaku

penuh di atas wilayah DIY sejak tanggal 24 Desember 1983 sebagai bentuk

bagian dari wilayah NKRI.

3.1.2. Kontrak Karya

Penetapan UU No 4 Tahun 2009 mengakhiri pemberlakuan UU No 11

Tahun 1967 beserta peraturan pelaksanaannya (seperti memberikan hak

58 Sugito, Tanah Magersari Menjadi Salah Satu Keistimewaan DIY, dalam http://www.kompas.com diakses 26 Maret 2012

59 Umar Kusumoharyono,Op.Cit.60Ibid.61 Lihat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

62Lihat UUPA No. 5 Tahun 1960, Bab I Dasar-Dasar Ketentuan Pokok, Pasal 1 Ayat 2.Tersedia Online.

63Lihat UUPA No. 5 Tahun 1960, Bab IV, A dan B. Tersedia Online.

64Afandi, Muhammad. Ibid.

perijinan pertambangan kepada daerah)65, salah satunya adalah penghapusan

mekanisme kontrak karya pertambangan, yang diganti dengan IUP (izin usaha

pertambangan) yang mensyaratkan adanya perselisihan dan Amdal66 dan

penyelesaian masalah pertanahan (seperti kalim tanah anara Paku Alaman

dengan warga pesisir).67 Dengan demikian, kontrak karya tidak dapat menjadi

dasar bagi pelaksanaan Amdal. Karena menurut pendapat Walhi, Amdal

tersebut tidak memperhatikan aspek kebencanaan, ekonomi lingkungan dan peta

detail rencana pertambangan. Bahkan sejumlah UU penting tidak dimasukkan

ke dalam isi Amdal seperti UU No 24 tahun 2007tentang

PenanggulanganBencana, UU HAM No 39 Tahun 1999, UU Ekosob No 11

Tahun2005 dan UU Keterbukaan InformasiPublik No 14 Tahun 2008.68

Kontrak karya Pertambangan Pasir Besi yang disetujui presiden melalui

Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro) pada 4 November 2008, menurut Walhi

Kontrak karya Pertambangan Pasir Besi tersebut juga memiliki beberapa

permasalahan seperti pencantuman nama Presiden Direktur PhilWelten berbeda

dengan namayang ada di akta pendirian PT.JMI, Philip John Welten danberbeda

dengan dokumen AndalDonald J.E.Hunter69dan didasarkan pada UU No 11

tahun 1967 menjadi batal demi hukum70 karena keberadaannya tidak dilindungi

oleh perundang-undangan, baik UU No 4 tahun 200971maupun UU No 27

Tahun 200772 dan Perda Kabupaten Kulon progo No 1 Tahun 2003 sebagai

peraturan pelaksanaan UU Penataan Ruang yang berlaku pada saat kontrak

65 UU No 4 Tahun 2009

66 Pasal 39 (1) huruf 1 dan n UU No. 4 Tahun 2009

67 Pasal 39 (2) huruf I dan q UU No. 4 Tahun 2009

68 Suparlan, Tanggapan KA-ANDAL dan ANDAL Pertambangan Pasir Besi PT. JMI, Walhi Yogyakarta

69Suparlan, Ibid.

70 Pasal 169 huruf a UU No 4 Tahun 2009Tentang Pertambanga Mineral dan Batubara

71 Pasal 134 UU No 4 Tahun 2009

72 Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 35 huruf I UU no 27 Tahun 2009, beserta penjelasan bagian c. Pengawasan dan Pengendalian nomor 4 huruf d, e, h, dan i.

karya dibuat.73 Artinya, meskipun secara De Facto kontrak karya ada (eksis),

namun secara De Jure kontrak karya tidak dapat dilaksanakan.

3.1.3. Penerbitan RTRWD Prov. DIY Tahun 2009-2029

Dalam pembuatan RTRWD Prov. DIY Tahun 2009-2029, peneliti melihat

banyak kejanggalan dalam peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya.

Sebagai contoh, pada Perda RTRWD Prov. DIY Tahun 2009-2029, menyatakan

bahwa pertambangan Pasir Besi di Kulon Progo akan dilakukan di wilayah

meliputi kec. Wates, Panjatan dan Galur.74 Namun sebagaimana kita ketahui

bahwa Kulon Progo merupakan masuk dalam kategori kawasan rawan bencana

seperti longsor, erosi dan tsunami (khususnya di Galur, Wates, dan Panjatan).75

Walaupun pertambangan dapat diperijinkan di kawasan rawan bencana76, namun

pertambangan harus bersifat mensejahterakan masyarakat dan tidak boleh

merusak lingkungan.77

Seperti yang di bahas sebelumnya, di kawasan perencanaan pertambangan

Pasir Besi di wilayah Galur, Wates dan Panjatan hidup 30.000 jiwa petani lahan

pantai. Di mana mereka menggantungkan mata pencaharian dengan bercocok

tanam di wilayah ini. Dengan terjadinya tambang dengan luas wilayah 22 x 1,8

Km dengan kedalaman 14 meter, maka secara otomatis akan menghilangkan

mata pencaharian mereka dan merusak ekosistem pantai dengan terjadinya

penurunan ketinggian volume tanah paska penambangan. Dan tentu saja hal ini

akan mengganggu cadangan air tawar yang terdapat di kawasan tersebut dan

wilayah tersebut beresiko akan terkena dampaktsunami karena penurunan

volume tanah tersebut. Selain itu hal ini juga akan merugikan pemerintahan

Indonesia, di mana dengan terjadinya penambangan in, maka akan mengurangi

wilayah Indonesia yang di ukur dari garis pantai.

Selain itu, isi dari Perda RTRWD DIY 2009-2029, memiliki banyak

perbedaan dengan RTRWD Tahun 2003. Di mana dalam RTRWD 2003

73Di mana pada saat penandatangan kontrak karya tersebut, RTRWD Prov. DIY Tahun 2009-2029 belum berlaku.

74 Lihat Perda Prov. DIY Tentang RTRW Prov. DIY Tahun 2009-2029, Bagian Ketiga Pola Ruang Kawasan Budidaya, Kawasan Pertambangan , Pasal 60 Ayat 2. Tersedia Online.

75 Lihat Perda Prov. DIY Tentang RTRW Prov. DIY Tahun 2009-2029, Bagian Kedua Pola Ruang Kawasan Lindung, Kawasan Rawan Bencana Alam, Pasal 51. Tersedia Online.

76 Lihat Perda Prov. DIY Tentang RTRW Prov. DIY Tahun 2009-2029, Bagian Ketiga Pola Ruang Kawasan Budidaya, Kawasan Pertambangan, Pasal 60 Ayat 1. Tersedia Online.

77Lihat Perda Prov. DIY Tentang RTRW Prov. DIY Tahun 2009-2029, Bagian Ketiga Pola Ruang Kawasan Budidaya, Kawasan Pertambangan, Pasal 58.Tersedia Online.

menyebutkan bahwa segala aktifitas yang akan merusak kawasan pantai dengan

jarak 150 meter dari air laut pasang tertinggi dilarang.78 Dan berdasarkan UU

No 27 Tahun 2007, jarak minimum untuk kawasan sempadan pantai adalah 100

meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan, dengan artian kawasan tersebut

harus dilindungi.79Bahkan wilayah pesisir pantai Galur, Wates dan Panjatan juga

ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana khususnya banjir dan tsunami.80

Bahkan dalam RTRWD 2003, Pemerintah Daerah menetapkan bahwa kawasan

Galur, Wates, dan Panjatan masuk dalam kategori perlindungan pertanian lahan

kering81 dan kawasan agro-wisata.82

Bahkan pendapat yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup

(Walhi) DIY menyatakan bahwa Walhi secara konsisten menolak rencana

penambangan Pasir Besi di Kulon Progo.83 Menurut Walhi kawasan pesisir

Kulon Progo telah ditetapkan menjadi kawasan pertanian lahan kering

berdasarkan RTRWD 2003-2013 dan hal ini diperkuat oleh surat Paku Alaman

IX No.X/PA/2003 Point 1A yang menyatakan bahwa Paku Alaman Ground

ditetapkan sebagai pertanian lahan pasir dan wisata. Bahkan pertambangan Pasir

Besi menyalahi aturan dari UU No. 26 Tahun 2007, UU Penanggulangan

Bencana No. 24 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perda Tata Ruang DIY No. 5 Tahun

1992, Perda RTRWD Kulon Progo No. 1 Tahun 2003, dan Rencana Tata Ruang

Nasional PP No. 26 Tahun 2008. Bahkan saat penyusunan RTRWD Tahun

2009-2029, tidak adanya partisipasi aktif masyarakat yang terkena dampak

langsung.84 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan RTRWD

2009-2029 bermasalah, sehingga acuan terhadap perijinan pertambangan PT.

78 Lihat Perda KKP No.1 Tahun 2003 Tentang RTRWD Tahun 2003-2013,Bagian Kedua Kawasan Lindung, Pasal 16. Tersedia Online.

79UU No. 27 Tahun 2007Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat 18, 19, 20, 21, dan 22. Tersedia Online.

80 Lihat Perda KKP No.1 Tahun 2003 Tentang RTRWD Tahun 2003-2013, Bagian Kedua Kawasan Lindung, Pasal 21. Tersedia Online.

81 Lihat Perda KKP No.1 Tahun 2003 Tentang RTRWD Tahun 2003-2013, Bagian Ketiga Kawasan Budidaya, Pasal 25. Tersedia Online.

82 Lihat Perda KKP No.1 Tahun 2003 Tentang RTRWD Tahun 2003-2013, Bagian Ketiga Kawasan Budidaya, Pasal 30. Tersedia Online.

83Walhi, Walhi Konsisten Tolak Pasir Besi, 11 November 2011. Tersedia di http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-a-energi/1629-walhi-konsisten-tolak-pasir-besi.html, diakses 27 Maret 2012.

84Suparlan, Ibid.

JMI di pesisir Kulon Progo dinyatakan dapat dibatalkan secara hukum karena

banyak melanggar ketentuan nasional baik itu pertanahan nasional dan peraturan

Perundang-Undangan Nasional Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pembangunan yang diidentikkan dengan peningkatan ekonomi dan untuk

kesejahteraan masyarakat, sering menimbulkan persepsi yang berbeda dan disalah

artikan oleh berbagai pihak maupun pemerintah.Rakyat yang merupakan salah satu

elemen dari terbentuknya suatu negara, sangat penting untuk dilibatkan dan didengar

aspirasinya dalam menjalakan pembangunan dan dalam mengeluarkan suatu

kebijakan.Hal ini sangat penting, mengingat inti dari tujuan pembangunan terletak

bagaimana pembangunan itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga kualitas

hidup dan tingkat kesejahteraan mereka meningkat dan tidak kembali menjadi

masyarakat terbelakang serta tidak lagi tergantung dengan pemerintah.Inti dari tujuan

dari pembangunan sebenarnya telah selaras dan telah terwujud dari harapan dan

keinginan masyarakat pesisir Kulon Progo yang hanya ingin bertani dan tidak merasa

terancam keberadaanya supaya mereka tidak lagi kembali kekehidupan mereka seperti

dulu sebagai orang Cubung dan mereka tetap bisa tinggal di tempat kelahiran mereka.

Sedangkan dari segi kajian ilmu kerangka legal kerjasama internasional, maka

perijinan pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. JMI di kawasan pesisir Kulon

Progo bermasalah, baik mengenai kepemilikan lahan pertambangan, perijinan

pertambangan serta berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia. Sehingga disimpulkan bahwa perijinan PT. JMI dikatakan

tidak layak dan sudah sewajarnya perijinan PT. JMI dapat dicabut secara sepihak oleh

pemerintah.

4.2. Solusi

4.2.1. Dari Etika Pembangunan

Sebagaimana yang telah dipaparkan melalui analisa dan kesimpulan

mengenai pertambangan pasir besi, peneliti mencoba untuk memberikan saran

dan solusi yang terbaik untuk masyarakat khususnya masyarakat pesisir

Kabupaten Kulon Progo dan kepada pemerintah.Sebagai peneliti dan akademisi

kami memberikan saran kepada pemerintah daerah Kulon Progo untuk

mengambil kebijakan secara otonomi (khusus) mengenai permasalahan

pertambangan besi. Apabila pemerintah Kabupaten Kulon Progo selaku

penyelenggara pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah

Kabupaten Kulon Progo di danai dari hasil kerja keras masyarakat Kabupaten

Kulon Progo termasuk masyarakat pesisir, selayaknya lebih memihak kepada

rakyat dan hendaknya mengambil kebijakan yang lebih mementingkan rakyat dan

harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Respon ataupun tindakan

dari pemerintah hendaknya kooperatif didalam segala forum yang membahas

permasalahan pertambangan pasir besi. Karena sejauh pengamatan peneliti, baik

dari hasil wawancara dari salah satu nara sumber dan data sekunder, pemerintah

tidak pernah menghadiri forum-forum baik yang bersifat formal maupun informal

yang membahas permasalahan pasir besi. Padahal, aspirasi atau suara dari rakyat

yang menolak pertambangan pasir besi sangat murni dan jauh dari kepentingan

politik manapun.

Masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo hendaknya membangun dan

memperkuat jaringan baik lokal, maupun internasional. Jaringan lokal yang

dimaksud adalah menguatkan hubungan dengan kelompok cendekiawan, lembaga

swadaya masyarakat, pers nasional dan sebagainya. Jaringan internasional yang

dimaksud adalah menguatkan hubungan dengan kelompok-kelompok IGOs. Hal

ini penting dilakukandengan mengangkat isu HAM dan lingkungan, sehingga

mampu membuat pergerakan yang lebih besar, baik didalam maupun diluar

negeri. Sehingga pada akhirnya akan menarik perhatian elit penguasa dan

pengambil kebijakan. Kampanye-kampanye juga tetap harus dilakukan melalui

media massa dan media elektronik seperti internet dan jaringan sosial, agar tidak

terjadi kesimpang siuran atau kesalahpahaman akan inti dari permasalahan

pertambangan pasir besi. Kampanye-kampanye ini juga penting bagi masyarakat

pesisir, masyarakat diluar Kabupaten Kulon Progo, bahkan pemerintah agar

segera tersadar akan permasalahan dan dampak-dampak yang akan terjadi apabila

pertambangan tetap dilakukan.

Selain itu masyarakat pesisir tetap bertani dan melakukan usaha-usaha

konservasi maupun penghijauan di lahan pesisir dengan berbagai kelompok

swadaya masyarakat, pers bahkan pemerintah seperti badan lingkungan hidup

provinsi maupun daerah, agar dapat menjadi pembuktian bahwa petani juga

peduli mengenai lingkungan dimana mereka tinggal dan tidak dapat lagi

dikatakan sebagai masyarakat yang terbelakang. Apabila memungkinkan,

masyarakat pesisir sebaiknya membuat kelompok-kelompok seperti : usaha

pembibitan, usaha home industry dengan mengolah makanan maupun minuman

dari hasil pertanian agar tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir semakin

meningkat dan sebagai pembuktian juga bahwa kawasan pesisir Kabupaten Kulon

Progo dapat dijadikan sebagai kawasan ekonomi dan percontohan untuk home

industry yang berbasiskan pertanian. Jika ini terjadi, maka dapat di pastikan akan

mengakibatkan nilai tambah (added value) dari hasil pertanian masyarakat pesisir

serta mengakibatkan efek bola salju di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa agar

masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa mengubah lahan

pesisir yang masih ada menjadi lahan yang subur bagi pertanian.

4.2.2. Dari Kerangka Legal Kerjasama Internasional

Melalui aspek kerangka legal Kerjasama Internasional, peneliti

menyarankan agar mencoba membawa permasalahan perijinan pertambangan ini

ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang kontrak karya

yang telah disepakati dengan PT. JMI dan Australia Indomines Ltd dan sebaiknya

pemerintah memiliki kebesaran hati dan memihak rakyat untuk membatalkan

kontrak karya antara PT. JMI dan Australia Indomines Ltd karena telah

melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amartya Sen.1999. Development as Freedom. New York. Anchor BooksBambang Yunianto. 2009. Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Rencana

Penambangan Dan Pengolahan Pasir Besi Di Pantai Selatan Kulon Progo, Yogyakarta.Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. Bandung

Budi Winarno. Etika Pembangunan. Silabus pengantar mata kuliah Etika Pembangunan semester dua Program Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

.2011.Isu-isu Global Kontemporer. Center For Academic Publishing Services (CAPS). Yogyakarta

Hans Kung.2002. Etika Ekonomi Politik Global. CV Qalam.YogyakartaKontrak Karya Penambangan Pasir Besi PT. JMM / JMI.Ni’matul Huda.2000. Beberapa Kendala dalam penyelesaian Status Tanah Bekas Swapraja

di DIY, Jurnal Hukum, No.13 Vol 7, Fakultas Hukum UII, YogyakartaRocky Marciano Ambar.2011 Legalitas Pengangkatan Pejabat Walikota Manado dan

Dampaknya Bagi Penyelenggaraan Fungsi P emerintahan Daerah, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Suparlan, Tanggapan KA-ANDAL dan ANDAL Pertambangan Pasir Besi PT. JMI, Walhi Yogyakarta

Internet

Afandi, Muhammad. Kaum Tani Pesisir Pantai Selatan Jawa Dibawah Bayang-Bayang Kapitalisme Pertambangan. dalamhttp://www.persma.com.

Aksi Unjuk Rasa Oleh Penambang Pasir, dalam http://www.sipbulletin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=526:aksi-unjuk-rasa-oleh-penambang-pasir&catid=61:tanah-air&Itemid=100

Dari Penemuan Sukarman Anak Muda Desa Bugel Bisa Punya Rumah, dalam http://jogja.tribunnews.com/2011/01/20/dari-penemuan-sukarman-anak-muda-desa-bugel-bisa-punya-rumah

Dewan Kritisi Setoran Tambang Besi Hanya Selisih Rp 11 Miliar dari Hasil Pertanian , dalam http://www.radarjogja.co.id/kulon-progo-dan-gunung-kidul/24214-dewan-kritisi-setoran-tambang-besi-hanya-selisih-rp-11-miliar-dari-hasil-pertanian.html

Investasi - Kawasan Pelabuhan, dalam http://www.kulonprogokab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=26

Kiat Menggandakan Untung Bertani Cabai, dalam http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2169777-kiat-menggandakan-untung-bertani-cabai/

Kontribusi PAD dari PT JMI Dinilai Minim, dalam http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/24/110534/Kontribusi-PAD-dari-PT-JMI-Dinilai-Minim

LBH Yogyakarta, Gugatan PPLP Soal Perda RTRW Ditolak MA, 4 Agustus 2011. Tersedia di http://www.lbhyogyakarta.org/lbhyogya/2011/08/gugatan-pplp-soal-perda-rtrw-ditolak-ma/

Pasir Besi Sumbang PAD Rp1 Triliun per Tahun, dalam http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/ekonomi/2010/08/09/25551/Pasir-Besi-Sumbang-PAD-Rp1-Triliun

Pertambangan Ditutup Ratusan Pekerja Demo. Dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0309/09/dar33.htm.

PPLP-KP, Rekam Jejak Perjuangan Masyarakat Pesisir Kulon Progo (Versi Sangat Singkat), 10 Febuari 2011. Tersedia di http://kulonprogotolaktambangbesi.wordpress.com/2011/02/10/rekam-jejak-perjuangan-masyarakat-pesisir-kulon-progo-versi-singkat/.

Sesepuh PPLP Sesalkan Kontrak Penambangan Pasir Besi, dalam http://www1.kompas.com/lipsus082009/rendraread/2008/11/04/15173760/sesepuh.pplp.sesalkan.kontrak.penambangan.pasir.besi

Soal Tambang Pasir Besi, Petani Kulon Progo Surati Menneg LH, dalam http://regional.kompas.com/read/2009/02/22/14511278/Soal.Tambang.Pasir.Besi..Petani.Kulon.Progo.Surati.Menneg.LH

Sugito, Tanah Magersari Menjadi Salah Satu Keistimewaan DIY, dalam http://www.kompas.com

Sultan: Pelabuhan Kulon Progo Jalan Terus, dalam http://regional.kompas.com/read/2012/01/09/1143461/Sultan.Pelabuhan.Kulon.Progo.Jalan.Terus

Taufiequrrohman.Aneka Tambang Pamit dariCilacap, dalam http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=13&newsnr=3366.

Terancam Pasir Hitam Kulon Progo, dalam http://www.greenradio.fm/index.php?option=com_content&view=article&id=4637:terancam-pasir-hitam-kulon-progo-&catid=1:latest-news&Itemid=336

Toyo Terharu Poyek Pasir Besi Bisa Dimulai, dalam http://jogja.tribunnews.com/2011/08/15/toyo-terharu-poyek-pasir-besi-bisa-dimulai

Umar Kusumoharyono. 2006. Eksistensi Tanah Kasultanan Yogyakarta Setelah BerlakunyaUndang- undang Nomor. 5 Tahun 1960, dalam http//www.pustaka_agraria.org

Walhi akan Tuntut Bupati dan DPRD Kulon Progo, dalam http://www.antaranews.com/print/1292407325

Walhi, Walhi Konsisten Tolak Pasir Besi, 11 November 2011. Tersedia di http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-a-energi/1629-walhi-konsisten-tolak-pasir-besi.html

Dokumen Lainnya

UUD 1945UUPokok Agraria No. 5 Tahun 1960UU No. 27 Tahun 2007Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilUU No 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan, Mineral dan BatubaraPerda Kab. Kulon Progo No.1 Tahun 2003 Tentang RTRWD Tahun 2003-2013Perda Prov. DIY Tentang RTRW Prov. DIY Tahun 2009-2029