Ontologi Demokrasi - Universitas Islam Indonesia

Zulfirman. Ontologi Demokrasi

Ontologi Demokrasi

Zuliirman

Abstrak

Conceptually, democratic ontology is universal, however in the implementation ofdemocraticontology ismostly affecfed by the values ofthe tnith and also the attitude ofhuman beingto the others in the society. Consequently, onthe opearational level, democracy under thedeclarative and oftative perspective is easily changes. It tends to follow the normativelanguage which relates to the meaning ofthe truth andattitude ofthe human being obeyedby a certain society.

Pendahuluan

Kata demokrasi adalah kata yangmenggoda dan telah menjadi subjek diskusiyang intensif di belahan dunia ini. Rasa puasdan kecewa terhadap demokrasi telahmenimbulkan perdebatan dan gugatan sengitdari waktu ke waktu. Klaim bahwa demokrasi

sebagai sistem pemerintahan yang balk danbenar yang dianut oleh negara maju danberkuasa membuat demokrasi itu menjadikata yang di puja sekaligus dicerca.

Realitas menunjukkan, suatu negaraatauseseorang meiaksanakan kekuasaannyasesuai -dengan pemahamannya atasdemokrasi sebagai sistem pemerintahan yangbaik, tidak sungkan-sungkan melakukantindakan kekerasan dan peianggarankedaulatan negara lainnya dengan aiasannegara tersebut telah melanggar niiai-nilaidemokrasi. Atau,penguasa suatu negara acapkali melakukan tindakan penindasan terhadapmasyarakat, rakyat yang dikuasainya, denganaiasan demi menegakkan demokrasi.

Pengaktualisasian niiai-niiai dasardemokrasi dalam praktik sejarah politik,ketatanegaraah, dan hukum di Indonesiatemyatamenimbulkan berbagai aiternatif penafsiranmeiahirkan berbagai konsep demokrasi, yaitu (a)demokrasi liberal atau demokrasi parlementerdari tahun 1950 - 1958 (b) demokrasi terplmpindari tahun 1959 - 1965, dan (c) demokrasiPancasiia dari tahun 1966 - 1998, dan (d)demokrasi sebagai reaksi terjadinya reformasidi Indonesia sejak 1998 hingga sekarang.

Dari sejarah praktik politik tersebut terlihat,bahwa makna demokrasi dan mekanisme

demokrasi di Indonesia tidakiah bermakna

baku. Beragamnya makna yang diberikan atasdemokrasi memunculkan dinamika daiam

ketatanegaraan Indonesia yang mempengaruhiketentuan yuridis formal sebagaimana terlihat didalam UUD yang pemah beriaku di Indonesia,yaitu (a) UUD 1945 (b) UUD RIS (c) UUDS1950,dan (c) UUD 1945 yang di amandeman. Disamping itu, penerapan demokrasi jugamenimbulkan dinamika politik yang ditandai

139

dengan berbagai peristiwa berskala nasional,antara lain dapat dllihat daii peristiwa Madiun,Pemberontakan Dlimi, Pemberontakan G30SPKI, dan terakhirgerakan reformasi yang terjadipada bulan Mai 1998.

Beragamnya penafsiran atas demokrasiyang melahirkan multitafsir tentang maknademokrasi, ha! in! akan menimbulkan dampakdalam penerapannya sehingga masing-masing pihak politisi, penguasa, maupunpembentuk dan penegak hukum mempunyalpengertian sendlri-sendiri tentang maknademokrasi, akibatnya dalam penerapannyatidak terdapat kepastian dan mancapai tujuansejati dari demokrasi Itu sendiri.

Pemujaan dan pengkuitusan terhadapkata demokrasi tanpa pemahaman yang samatelah memlcu pergolakan secara Internal darisuatu negara tertentu yang berkepanjangan,seperti dl Miyanmar, Thailand, peristiwa diPerancis baru-baru inl yang menimbulkankerusuhan secara nasional bahkan menjalarke negara-negara tetangga dl Eropa,demlklan juga yang terjadi dl Indonesiaditandai dengan lahlrnya reformasi.

Hakikat lahlrnya reformasi dl Indonesiadisebabkan rasa ketldakpuasan terhadapperilaku penguasa daiam mengaplikaslkanmakna demokrasi. Makna demokrasi yangditentukan danditafsirkan secarasepihak olehPenguasa berbeda dengan pengertian dan

kehendak rakyat, serta mengabalkankebenaran dan sikap terhadap manusia olehpenguasa pada masa Orde Baru. Secaramendasar reformasi ditafsirkan sebagal suatuupaya yang terorganlsir dan sistlmatis daribangsa Indonesia untuk mengaktuallsaslkannllal-nllai dasar demokrasi.^

Pemahaman tentang demokrasi secarabenar adalah penting dilakukan, karenaberdasarkan pemahaman tersebut orang akanmelakukan tindakan atau perbuatan sesualdengan pemahaman yang dimillkinya terhadapdemokrasi. Oleh karena itu, pencarlan danpembentukan format demokrasi secara objektifllmiah haruslah dilakukan. Pencarlan makna

demokrasi tersebut tidaklah semata-mata

menjadi bidang kerja politik tetapi juga sangatberkaitan dengan hukum.^

Di Indonesia, pencarian makna demokrasidan pembentukan formatnya dalam erareformasi dl Indonesia dapat dillhat dariamandeman terhadap DUD 1945^ yangditindak lanjuti dengan pembentukan undang-undang sebagal ketentuan organlknya.

Ada dua halyang substanslal darimaknademokrasi blla dillhat dari kaca mata hukum,yaitu berkaitan dengan norma (a) caramemperoleh kekuasaan dan (b) bagalmanamelaksanakan kekuasaan. Untuk memahamidan melihat demokrasi secara objektif llmiahperlu dipahami tentang dua hal penting, yaltu

MuladI, Demokratisasi, HakAsasiManusia, dan ReformasiHukum dilndonesia, (The Habibie Center,Jakarta,2002), him. 28.

Secara teoritis, Pengaruh politik terhadap hukum sangat terasa kuat sekali khususnya pada pemiklranyang menganut aliran leglsme yang menyatakan dl luar undang-undang tidak ada hukum. Berdasarkan ajaranTrias Polltlka, bahwa pembuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang pada dasamya berasaldari politik. Oleh karena itu, berdasarkan aliran leglsme ini wajar bila gejolak dan perkembangan di bidang politikmempengaruhi pula bidang hukum.

2Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November2001.

140 JURNAL HUKUM NO. 1 VOL 13JANUARI2006: 126-138


(a)teori tentangdemokrasi sebagai dasarpandangan dan (b) penguasaan praktisterhadap realitas dengan seluruh dimensinya.Oleh karena itu, pemahaman terhadapontologi demokrasi perlu dilakukan untukmemudahkan memformulaslkannya dalamundang-undang m'aupun implementasinyadalam praktik politik pada suatu negaratertentu termasuk Indonesia dengan tujuanagar tercipta tujuandan cita-cita suatu negara.Dari sudut pandang inilah, tulisan ini dinilaipenting untuk melakukan kajian secaraakademik.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahanyangmenarik untuk dikaji adalah apakahesensiyang ada dalam menentukan ontologidemokrasi, dan bagaimana pengaruh ontologiterhadap mekanlsme atau tataran operasionaldemokrasi di Indonesia.

Makna Demokrasi

Pengertian kata demokrasi sangatberkaitan dengan bahasa. Pada masa klni,masalah bahasa adalah masalah yang palingmenonjol dalam kefilsafatan di sampingmasalah etika soslal.^ Di bidang etika sosial,apakah yang hendak diperbuat olehmasyarakatdewasa Inl? Apakah harus dlterimasepenuhnya? Ataukah harus digullngkan dandigantlkan oleh masyarakat yang lain samasekali? Ataukah dimungklnkan suatu jalantengah?

Sementara itu, memahami demokrasisecara bahasa ada dua pokok, yaitu (a) arti

kata-kata dan (b) arti pernyataan-pernyataan.Istllah demokrasi sering dipakai tanpadipiklrkan secara mendalam, sampai-sampaimasing-masing peserta dalam suatupembicaraan mempunyai pengertlannyasendiri-sendiri. Yang demikian Ini juga berlakuterhadap analisis mengenai pernyataan-pernyataan. Daiam hal ini, yang bersifatmenentukan iaiah bahwa orang dapatmemilah-mllah antara pernyataan deklaratif(pemberitaan), pernyataan optatip (harapan)dan pernyataan normatif.® Oleh karena itu,untuk melihat ontologi demokrasi perlu jugadikaji dari sisi bahasa.

Dari sudut arti kata-kata, demokrasiberasal dari kata demos yang artinya rakyatdan krotos yang artinya kekuasaan. Jadidemokrasi adalah kekuasaan rakyat.

Salah satu gagasan demokrasi yang paling awal adalah kesepakatan, ataupunpersetujuan, yang dibuat oleh masyarakatYahudi kuno denganTuhan mereka. Perjanjianyang pertama kail diketahul antara yangmengatur dan yang diatur. Adalah sangatsederhana. Sebagai Imbalan atas janji Tuhanmemberikan kedamalan, tanah yang subur,umat berjanji untuk mematuhi perintah etikTuhanNya. Ikatan di antara keduanya adalahkeadilan.^ Dalam konteks ini, terlihatkedudukan manusia dengan Tuhan adalahsebagai penguasa dan yang dikuasai. Tuhandan manusia dalam konsep demokrasi kunoberada pada posisi yang bebas danseimbang. Pemlkiran yang demikian lama-kelamaan menghasilkan pemikiran dan

^Bemard Delfgaauw, FilsafatAbad20, (Tiara WacanaYogyakarta, 2001), him. 173-174.'Ibid.

' RobertA.Dahl, PeiihalDemokrasi Menjelajahi TeoridanPraktek DemokrasiSecaraSingkat, (YayasanObor Indonesia, Jakarta, 2001), him. 24.

141

diwujudkan dalam kenyataan kemasyarakatan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.bahwa kehidupan keduniaan dipisahkan dari Berabad-abad lamanya mereka memberikankehidupan keagamaan. Lebih jauh lagi, model pemaknaan kepadanya, menciptakanperkembangan dalam ha! menentukan kesaiahan fatal pada suatu saat, dikarenakankebenarah, pada awalnya adalah Tuhan kehendak masyarakat itu sendiri. Dankemudian berubah dan berkembang menjadi mencapal perkembangan yang luar blasamanuslalati sebagai penentu dan penetap pada saat yang lain juga atas kehendakkebenaran berdasarkan rationya. Pengaruh masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalahpemiklran yang demikian ini menyebabkan suatu, produk, dan nama itu sebelumnyadalam perkembangannya pemaknaan diartikan sebagai suatu sumber kekuasaandemokrasi sangat sarat dan terkait dengan daripada suatu cara memerintah."'kebudayaan suatu masyarakat tertenlu.' Untuk melihat ontologi demokrasi yang

Pemaknaan demokrasi terkait aspek sesungguhnya haruslah dianalisis melaluisosilogis, budaya dan nilai suatu masyarakat analisis bahasa yaitu berkaitan dengantertentu, oleh karenanya masyarakat mempunyai bahasa pemyataan. Karena dari segi bahasakedudukan dependen terhadap pemaknaan inilah akan didapati apa sesungguhnyademokrasi sesuai dengan watak, kepribadlan, demokrasi Itu, dan dari segi Ini pula dapatbudaya, keyakinan, dan nilai yang dianut _ dilihat konsep demokrasi secara utuh danmasyarakat itu sendiri. Demokrasi tampak pada menyeluruh sehingga dalam penerapannyamasyarakat yang menclptakannya dan diwamai dapat dipahami secara baik dan benar. Untukoleh prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang.® mencapai sasaran yang demikian itu, makaKarena demokrasi mempakan produk langsung analisis tentang demokrasi dari segi bahasadari seluruh warganya, tidak ada satu pun pemyataan menyangkut tiga hal, yaitu (a)masyarakat demokrasi yang mencapai bahasa pemyataan deklaratif (b) bahasasempurna tanpa mengubah cita-citanya pemyataan optatip dan (c) bahasa pemyataanmenjadi kenyataan.® normatif. Di bawah ini akan dibahas satu

Uraian di atas memberikan gambaran, persatu tentang ketiga bahasa pemyataanbahwa demokrasi merupakan hasil rekayasa tersebut.

' Bur Rasuanto, Keadilan Sos'ial, Pandangan Deontologis Rawls dan Hebermas Dua TeonFilsafat PolitikModem, (Gramedia Pustaka Utama, 2005), him. 211.

-®Konsekuensi bahwa demokrasi adalah produk masyarakat dan bagian kebudayaan maka dimungkinkanterdapat pert)edaan makna demokrasi pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pemaknaan iniakan dipengaruhi oleh pengertlan kebenaran, nilai, yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Keyakinanmasyarakat tertiadapsesuatu yang benarsangat pula dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat Itu sendiri, yaitukebenaran yang ditentukan oleh Tuhan, ada pula kebenaran yang di dasarican oleh kemampuan akal manusiasemata-mata teriepasdariTuhan.

^Richard M.Ketohum (ed), DemokrasiSebuah Pengantar, {Niagara, Yogyakarta, 2004), him. 9.Adam Kuper &Jessica Kuper, Ensikiofedillmu-llmu Sosial, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000)

him. 214.

^42 JURNAL HUKUM NO. 1VOL 13 JANUARf 2006; 139-155


a. Demokrasi dari sis! bahasa

pernyataan deklaratif

Dalam demokrasi terdapat due prlnsipyang paling utama yaitu (a) otcrltas politikmerupakan ekspresi .dari keadilan^^ (b) hanyaada satu sumber otoritas politik, yaitumasyarakat itu sendiri.^^

Teori-teori tradisional memandangpemerintahan yang demokratis sebagaikondisi yang diperlukan untuk kebebasanmanusia. Di sin! kebebasan dipahami dalamarti bebasnya setiap individu melakukanpilihannya tanpa gangguan dari piliak luar.Prinsip utamanya adalah kebebasan yangsama di dalam hukum, yang mencakupkebebasan sipil dan hak politik. Dengandemikian, demokrasi ditafsirkan sebagaitatanan politik yang memaksimalkankebebasan dan diciptakannya sendiri aturanyang diperlukan bag! tatanan sosial, yangsemua itu ditentukan melalul proseskesepakatan timbal ballk.' Kebebasan yang,dianut dalam teori demokrasi tradisional

menyangkut kebebasan dari halangan dangangguan dari luar, kebebasan yang demikianini disebut sebagai kebebasan negatif sebagaidasar teori demokrasi Individualis liberal. Goul

menulis kebebasan yang demikian itu tidaklahcukup dalam suatu demokrasi yang sesuaidengan zaman abad ke-20. Menurutnyakebebasan harus ditambah dengankebebasan positif yaitu kebebasan untukmengembangkan diri.^^

Demokrasi hanya dimungkinkan jikamasyarakat dapat mengakui kepentlngan-kepentlngan sebagian orang. maupunmasyarakat yang lain, dan mengorganlsir diriuntuk tindakan politis tertentu. JadI, demokrasiadalah goi^emmenf ofby and for the people.Pernyataan ini adalah berkenaan denganpernyataan yang bersifat deklaratif. Dari sisiini, inti demokrasi ini terdapat dua hal pokok,yaitu (a) asalkekuasaan dan(b) melaksanakankekuasaan dalam pemerintahan. Kedua haltersebut, kekuasaan haruslah dlramu dari danuntuk dlpersembahkan kepada rakyat. Dalampengertian rakyat terdapat pula beberapa halyang paling mendasar, yaitu nilai yang dianutrakyat yaitu kebenaran menurut rakyat, budayarakyat, kepentingan dan kebutuhan rakyat,kepemllikan rakyat, dan hak hidup, rakyat.Sebagai contoh kebudayaan manusia pantaibiasanya di mana-mana, di Barat, Timur,Utara, Selatan, cenderung demokratis, karenamereka menghayati dunia sehari-hari denganhorizon yang luas, berkontak dengan orang-orang seberang yang bercakrawalabermacam-macam. Sehingga mental merekasudah berabad-abad serba terbuka dalam

suatu penghayatan realitas yang pluriform.Demikian pun terhadap bangsa-bangsamaritim biasa bersifat terbuka. Berbeda

dengan manusia pegunungan ataupedalaman, biasa cenderung lebih tertutup,sempitterkurung dalam batas-batas hutan danladang yang relatif homogen dan uniform

Istilah keadilan dalam konteks ini lebih dlartikan sebatas padapersamaan. Lihat Jalaluddin Rahmat,islam danKekuasan:Aktoratau Instrumen? dalam M.lmam Aziz dkk, "Agama Demokrasi &Keadilan", Op.cit.,him. 63.

Richard M. Kitchum, Op.cit., him. 36-37."CarolC.Gould, Demokrasi Ditinjau Kembali, (Tiara WacanaYogyakarta, 1993), him. 31^*lbid.,h\m.5

143

dunia dan subjek-subjek pergaulannya.Mereka cenderung lebih feodal, apalagi kalaumata pencaharian mereka pertanian.^®

Contoh lain adalah demokrasi yang dianuldl Amerika Serikat. Banyak orang Amerika bisamemberikan alasan rasional mengenalmengapa demokrasi lebih baik dibandlng tirani,atau mengapa sektor swasta bisa melakukansegala ha! secara lebih baik ketimbangpemerintahan besar. Mereka mengatakan halini jelas berdasarkan pengalaman merekasendiri maupun keyakinan dari idiologHdioiogipolitik dan ekonomi yang lebih luas sebagaibagian dari pendidikan umum mereka. Di sisilain, tentunya jelas bahwa orang-orang Amerikamengadopsi sikap-sikap ini tanpa banyakmemikirkan untuk mewariskannya pada anak-anak mereka. Amerika dianggap memilikipendirian kesadaran diri dan rasional yangsangat tinggi, namun penerimaan generasi-generasiAmerika selanjutnya ferhadap prinsip-prinsip pendirian itu bukan karena prinsip-prinsip itu memberi pertimbangan yang samasadamya pada mereka seperti halnya Founding Father, tetapi karena prinsip-prinsip itusudah menjadi tradisi. Oleh karenanya, ketikamenggambarkan Amerika sebagai pemilikbudaya demokratis atau budayapasar bebas,yang mereka maksudkan adalah orang-orangAmerika yang menghargai individuaiisme,memiliki ketenangan dalam menjagapersamaan dan kecenderungan tidak percayapada pemerintah dan otoritas yang besar.^^

Dalam karya klasik Yunani yang berjudul

polls, demokrasi adalah nama suatu konstitusi(sistem pemerintahan) di mana masyarakatyang lebih miskin bisa menggunakankekuasaan untuk membela kepentinganmereka yang acapkali berbeda darikepentingan kaum kaya danpara bangsawan.'

Demokrasi dapat dikenali denganadanya unsur-unsur kedaulatan rakyat,pemerintahan mayoritas, perlindunganminoritas, menyenangkan, kemerdekaanyang dijamin undang-undang, partisipasidalam perumusan kebijakan di setiaptingkatan, persamaan hak dan sebagalnya.Prinsip demokrasi yang demikian ini selaluberubah untuk masyarakat yang juga seiaiuberubah dalam upaya menyempurnakankonstitusi. Demokrasi merupakan sebuahslogan yang sangat menggoda karenamenjanjikan suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintah dan yang .diperintahberdampingan dengan rakyat yang berkuasasecara harmonis sehingga hanya sedikitpemerintahan yang diperlukan. Karenanyademokrasi dikaitkan dengan cita-citakebebasan.^^

Demokrasi sebagai rekayasa masyarakatyang terkait dengan budaya juga telahdiungkapkan oleh Moh. Hatta. Menunrtnya, cita-cita demokrasi dl Indonesia adalah kolektivisme.

Karena kolektivisme menurutnya yangmendasari demokrasi asii Indonesia.

Kedaulatan rakyat ataudemokrasi itu bukan halasing bagi Indonesia, la ada di lapisan bawah,yaitu di lapisan masyarakat bawah. Demokrasi

YB Mangunwijaya, Kosmologi Baru, Agama dan Demokratisasl Bangsa, dalam M.lmam Aziz dkk,"Agama Demokrasi &Keadilan", (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1993), him. 10

Francis Fukuyama, Tnist, (Qalam Yogyakarta, 2002), him. 56-57."AdamKuper.Log.C/f.^8/6/d.,hlm.215.

144 JURNAL HUKUM NO. 1 VOL 13 JANUARI2006; 139-155

Zulflrman. Ontologi Demokrasi

Indonesia ditandai dengan tiga elemen yaitu(a) rapat, (b) masa protes, dan (c) tolongmenolong atau kolektivisme. Rapat adalahtempat rakyat atau urusan rakyatbermusyawarah dan mufakat tentang segalauaisan yang bersangkutan dengan persekutuanhidup dan keperiuan bersama. Hal ini dalamdemokrasi Barat sama artinya denganmenentukan kebenaran dan sikap terhadapmanusia. Dari segi bahasa ha! ini berkenaandengan pernyataan normatif.

Masa protes adalah hak untuk membantahdengan cara umum segala peraturan negeriyang dipandang tidak adil. Ini mencakup hakrakyat untuk bergerak dan berkumpul denganbebas. Bagi Hatta tidak ada demokrasi jika tidakada hak rakyat mengadakan protes bersama.Hal yang demikian ini sama maknanya dengankebebasan dalam demokrasi Barat. Dan hal iniberkenaan dengan bahasa pernyataannormatif.

Toiong menoiong artinya rakyat saiingtolong menolong dalam kerja, dalam kesulitan,dalam pergaulan hidup sehari-hari. Hai inidaiam demokrasi Barat sama denganmencapai kesenangan hidup atau persamaan.Pernyataan yang demikian itu, dari segi bahasadisebut dengan bahasa pernyataan optatip.

Pada tataran konsep, secara formal intidemokrasi daiam artian pernyataan deklaratifadalah berkenaan dengan asal kekuasaandan melaksanakan kekuasaan dari, oleh danuntuk kepentingan umum, rakyat. Dalam tataranoperasional, titik tekannya dapat diberikankepada satu orang, sebagian orang; atau kepadabanyak orang sepanjang kekuasaan itudiperuntukan untuk kepentingan umum. Penentutitik tekannya daiam operasional adaiah

didasarkan pada niiai dan budaya yang dianutoleh masyarakat tertentu.

Pada suatu masyarakat tertentu yangmenganut niiai bahwa manusia tercipta dengankemampuan dan yang berbeda, baik dari segikemampuan intelektual, atau kelebihan lainnyayang berbeda dari orang kebanyakan diberi hakuntuk mewakili orang banyak untukmenentukan dan menjalankan kepentinganorang banyak atau kepentingan umum. Darisegi operasionalnya kekuasaan diperoleh dankekuasaan dijalankan diberikan kepada satuorang atau beberapa orang tertentu. Dari siniakan melahirkan demokrasi perwakilan.

Padasuatu masyarakat tertentu adakalanyadianut bahwa perbedaan kelompok dalamsuatu masyarakat, maka dominasi kelompokmenentukan bagaimana kekuasaan diperolehdan bagaimana kekuasaan dijalankan. Padamasyarakat yang menganut niiai demikian iniakan melahirkan demokrasi piuraiisme. Darisegi operasionalnya titik tekannya diberikankepada sekelompok orang atau beberapa orangtertentu.

Sebaliknya pada suatu masyarakatiainnya, yang menganut niiai bahwa semuaorang dipandang sama satu sama iain, makasecara operasionai akan meiahirkandemokrasi iangsung yang titik tekannyadiberikan kepada semua orang tanpa kecuali.Dengan konsekuensi kekuasaan diperolehdan dijalankan untuk semuaorang, atau orangbanyak. Demokrasi yang demikian ini adaiahdemokrasi suatu bentuk pemerintahan yangmengikutsertakan seiuruh anggotamasyarakat dalam pengambiian keputusanyang menyangkut soal-soal kenegaraan dankepentingan bersama.^^

^®CiptaAdi Pustaka, EnsiklopediNasional Indonesia, Giiid4, Jakarta, 1989), him. 293.

145

Bentuk demokrasi modem berkembangsejak abad ke-17 dimulai pecahnya RevolusiIndustri yang mengakibatkan RevolusiPerancis dan Revolusi Amerika. Setelah

dicetuskannya konsep hakasasi manusia danhak polltik, teori dan bentuk demokrasisemakln berkembang kearah demokrasiperwakllan yang sebelumnya berkembangadalah demokrasi langsung.^^

Arif Budiman, membedakan demokrasimenjadi tiga.^i Pertama, demokrasi teijadi bilaferdapat suasana kebebasan. Semua wargabebas berpendapat, berorganisasi, mengkritikdan sebagainya. Hal Ini terwujud, apabilapemerintah telah kuat dan masyarakat siplllemah. Dalam keadaan seperti itu pemerintahakan berkata, "Balklah, demokrasi. Toh tidakakan membahayakan apa-apa". Dengandemikian demokrasi terjadi, namun sifatnyaberupa pinjaman penguasa. Suatusaat kalaukritiknya terlalu keras dan mengancampemerintah, demokrasi itubisa ditarik kembali.Ini namanya demokrasi pinjaman. Kedua,demokrasi akan terjadi kalau ada piuralismedi tingkat elite, misainya terjadi konflik diantaramereka. Kalau masyarakat mengkitik pihakyang satu, pasti akan dibela oleh pihak yanglain dan sebaliknya. Demokrasi jenis inipunsifatnya sementara. Kalau kelompok yang satusudah menang, atau kemudian berkoalisi, yakembali lagi tidak demokratis. Ini namanyademokrati terbatas. Oleh karenanya kedua-duanya adalah bentuk demokrasi yang semu,karena yang terjadi adalahpenguasayangkuatberhadapan dengan masyarakat yang lemah.

Ketiga, adalah demokrasi yang asii, dimanademokrasi terjadi masyarakat bersatu danmenjadi kuat untuk kemudian dapatmengimbangi kekuasaan. Jadi untukmemperjuangkan demokrasi, kita tidak perlumeminta-minta kepada penguasa. Jadidemokrasi yang asii adalah adakekuatan yangseimbang antara pemerintah dengan civilsociety.

Untuk memperoleh makna sejati demokrasidari segi bahasa pernyataan tidaklahmempertentangkan antara pemerintah denganyang diperintah, 'melainkan menetralisirkedudukan keduanya dalam bentuk bagaimanakekuasaan diperoleh dan bagaimanamempergunakan kekuasaan. Makna demokrasidari segi bahasa pemyataan deklaratif adalahbersifat universal namun dalam tataran

operasionainya adalah parsial. Makna demokrasidari segi bahasa pemyataan deklaratif ini dalamtataran konsep berlaku universal, namun dalamtataran operasionainya adalah bersifet parsial.

b. Demokrasi dari sisi bahasa

pernyataan optatip

Hakikat demokrasi adalah the ruled rulesthe ruler by the rule. Jadi hakikat demokrasiiaiah yang diperintah mempunyai supremasikekuasan untuk menentukan atau sekalipunmengganti yang memerintah (Pemerintah)yang tidak dapat mewujudkan kehendaknyaatau tujuannya dan cita-citanya. Sedangkantujuan akhir demokrasi adalah kebahagiaanhidup.^ Kebahagiaan hidup inilah yang dari

20 ibid.

21 ArifBudiman, Agama, Demokrasidan Keadilan, dalam ImanAzizdkk, "Agama, Demokrasi dan keadlian",(Gramedia Pustaka Jaya,Jakarta, 1993), him. 26

22 Sukama, Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi, (Alumni Bandung, 1981), hlm.63.

146 JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 13JANUARI2006; 139-155

Zulfirman. Ontofogi Demokrasi

segi bahasa sebagai bahasa pernyataanoptatip atas pengertian demokrasi.

Kebahagiaan hidup sebagai bahasapernyataan masih dalam tataran umum danafcfetrak yang merupakan pengertian bersifat universal. Terjadinya perbedaan tentang art!kebahagiaan hidup pada tataran operasionalnya.Dart segi cperasional adatlga reaFitas yang dapatdijadlkan dasar tercapalnya kebahagiaan hidup,yaitu (a) terpenuhinya kebutuhan materiil (b)terpenuhinya kebutuhan batin (c) terpenuhinyakebutuhan materiil dan spirituil. Penentuanprioritas pemenuhan kebutuhan ini berdampakpada pengertian operasional dari istilahdemokrasi. Dan untuk menentukan prioritasnya'digantungkan kepada nilai yang dianut olehsuatu masyarakat tertentu. Sehubungandengan hal Ini, maka demokrasi dari segipencapaian kebahagiaan hidup dalampenerapannya sangat beragam tergantungdari bentuk kesenangan hidup yang ingindicapai serta bagaimana mewujudkankesenangan hidup itu sendiri. Jelasnyapasangsurut operasional dari pengertian demokrasisangat ditentukan oleh rakyat atau suatumasyarakat berkaitan dengan kesenanganhidup yang ingin dlgapainya.

Dalam praktlknya bentuk demokrasidiwarnai oleh kebutuhan dan keadaan

masyakarat khususnya yang berkaitan dengantujuan kesenangan hidup yang ingindicapalnya. Masing-masing masyarakat duniamempunyal persepsi tersendiri tentangkesenangan hidup. Pada suatu masyarakattertentu menekankan pada kebutuhan materilsaja dan menyingkirkan kebutuhan spiritual,tetapi adapuia masyarakat yang mendahulukankebutuhan spiritual ketimbang kebutuhan

° Carol C.Gould, Op.cit., him. 92-93.

materiil, dan ada pula masyarakat yangmemenuhi kebutuhan keduanya secaraseimbang. Secarateoritis sebagaimana terbuktlada tiga buah model teoritis demokrasi, yakni(1) individualisme liberal, yang terwujud dalamdemokrasi ekonomi pasar bebas. (2)pluralisme, leori demokrasi politik yangmemandang konfllk kepentingan antarkelompok terwadahi melalui mekanismekepartaian dan pemilihan umum yang teraturhal lebih menekankan padahak-hak politik, dan(3) teori sosialis holistik, yang mengkonsepkandemokrasi sebagai sistem politik dan ekonomiyang tersentrallsasi, yang dengan sistem inimasyarakat sebagai keseluruhan menerapkankontrol sosial tidak hanya terhadap wilayahpolitik meiainkan juga terhadap produksl dandistribusi barang.^

Pada suatu masyarakat tertentu,kesenangan hidup ditentukan oleh terpenuhidan.tercukupinya kebutuhan materiil. Bila iniyang di anut, maka demokrasi disalurkandalam upaya memenuhi kebutuhan materiildan yang menjadi titik tekannya adalahekonomi. Konsekuensi dari paham yangdemikian itu, demokrasi bertujuan untukmenciptakan kebebasan setiap orang untukmemenuhi kebutuhan ekonomlnya. Dari sin!perwujudan demokrasi melahirkan demokrasiliberal dan ekonomi pasar bebas.

Pada demokrasi liberal ditemui beberapakelemahan. Hal ini teriihat dari maksud dari

persamaan adalah setiap manusia dipandang sama dalam hukum dan politik yangmengharuskan negara menjamin kebebasansipil dan hak-hak politik yang sama bag! setiapIndividu. Berdasarkan pandangan yangdemikian itu, konsepsi tentang manusia

147

sebagai individu yang asosial dan egois, yangmotivasi utamahya dalam bertindak adalahpemenuhan kepentingan sendlri. Pandanganyang demikian ini tidak memperhatikankoperasi sosial atau kepentingan umum darisemua individu, kecuali mungkin hanyamemandangnya sebagai agresi kepentinganpribadi tiap-tiap individu dan oieh karenanyasebagai aiat untuk memuaskan kepentinganpribadi-pribadi tersebut. Pengingkaranterhadap keberadaan sosiai sebagai perilakuantisosial dan keakuan adalah sesuatu yangtidak dapat diterima secara moral.^^ Disamping itu, demokrasi indlvidualls in!mendukung dan membenarkan terjadinyaketirripangan kehidupan sosial dan ekonomi,dengan melindungi hak untuk memupukkekayaan pribadi secara tak terbatas tanpamemperhatikan akibat sosialnya.^

Terhadap demokrasi plurallsme jugaditemukan kelernahannya. Kelemahanpertama, adalah berdasarkan pendekatan in!tidak saja tetap tidak menyentuh persoalanketimpangan di luar wilayah politik, tetapimemandang ketimpangan itu (yang diyakinirealistis) sebagai ciri sistimatik dari persaingankekuasaan politik di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Kedua, dalammemahami demokrasi sebagai saranakompetisi bagi eiit demi kekuasaan politik,pandangan ini menyingkirkan perwakilan danpartisipasi politik, yang dalam bentuknya yangbalk merupakan alat bagi pemilihan elit dandalam bentuk buruknya merupakan ancamanbagi stabilltas sosial.Ketiga, iagagalmemberi

"/M, him.4""Ibid.

^Ibid., him. 8-9.2^/b/d.hIm.6-7

jawaban yangmemuaskan terhadapsosialitasatau kooperasi, kerenakarakterisasi keiompokyang dibuatnya menjadikan pendekatan inimemandang keiompok tidak lebih sebagaiagregasi individu yang hanya diikat oi6hkepentingan pribadi para individu itu, yanguntuk mewujudkannya membutuhkamkelompok.2®

Terhadap demokrasi sosialis jugaditemukan beberapa kelemahan yaitu:Pertama, ia gagal bertindak sesuai dengannorma teoritisnya sendiri tentang persamaansosialdan ekonomi, dan sebaliknya mengarahkebentuk-bentuk hierarki dan stratifikasi sosial

dan ekonomi. Kedua, karakteristik ekonomikomando dan perencanaan terpusat dalammasyarakat sosialis terbukti tidak efisien, dalamsetiap kegiatan peningkatan produksinya untukmenyediakan kondisi bagi kemakmuran dandaiam mencapai tujuan distribusi yang merata.^

Pada suatu masyarakat tertentu mungkinkebutuhan materi bukan menjadi tujuan utamakebahagiaan, melainkan lebih bersifat rasaaman, tenteram, terlindunginya hak hakpribadinya, rasa aman dalam kehidupanbersama, terhindar dari penindasan dantindakan kekerasan dari pihak lain, ataukebebasan dalam melaksanakan keyakinandan kepercayaannya. Artinya titik tekan dalammencapai kebahagian hidup itu lebihdifokuskan pada hak-hak sipil dan politik danpengembangan pribadi secara utuh.>

Pada masyarakat lainnya ada yangmenganut, bahwa kebahagiaan itu apabilatercapai kebutuhan materiii dan spritualnya.



Hal ini sebagai realisasi dari hakikat manusiaitu sendiri -yang terdiri dan dua dimensi yaltumaterl dan ruh. Kebahagiaan hidup yangsempuma apabila kebutuhan materi dan ruhdipenuhi secara seimbang dan sempuma.Untuk masyarakat yang demikian akan lahirdemokrasi yang sejati yang menslmultankankebutuhan rtih dan materi.

Dari konsep operaslonal tentangkesenangan hidup itu, watak dankarakter sertakualitas rakyat sangatmenentukan pemaknaandemokrasi untuk pencapaian tujuan demokrasiitu sendiri. Dengan demikian bukan institusiyang primer harus menentukan sikap dan politikumum, melainkan manusia-manusianya,institusi adalah alat. Jadi demokrasi tidakiah

bersumber pada sumbermata airinstitusi, tetapiselalu mempakan iuapan kesadaran-kulturaisuatu bangsa.^^ Demokrasi tidak hanyaberhubungan dengan institusi formai, tetapijuga dengan eksistensi nliai-niiainya dalamkehidupan sosiai dan politik.^

Bagaimanapun juga kesenangan hidupharuslah dicapai sesuai dengan maknakebenaran yang dianut oleh suatu masyarakattertentu.Penyaiurannya dapat dilakukanmelaiui penyaluran di bidang politik, hak sipii,dan ekonomi. Penyaiuran terhadap bidang-bidang tersebut dapat dilakukan secaraserentak, atau lebih menekankan pada saiahsatu bidang. Pilihan terhadap penyaluran

®YB Mangunwijaya, Op.cit., him. 16^MasykuriAbdillah, DemokrasidiPersimpangan Makna, ResponslntelektualMuslim Indonesia terhadap

Konsep Demokrasi (1966-1993), (Tiara Wacana Yogya, 1999), him. 75^ Hal ini dipengaruhi dari perhatian dunia terhadap penekanan periindungan hak asasi manusia tidaksaja

diarahkan pada hak politik, haksipil tetapi juga kepada hak ekonomi, sosiai, dan budaya dalam upaya mencapaikesenangan hidup. Kesenangan hidup itu sendiri ada yang menonjolkan segi materi semata-mata, tetapi adajugayang menonjolkan segi materi segaiigus segi rohani. Penonjolan pencapaian kesenangan hidup Ini jugadipengaruhi dari padangan terhadap rhanusia, ada manusia yang dipandang dari segi materi semata-matatetapi adayang memandang manusia adalah terdiri dari materi dan roh.

demokrasi. ditentukan oieh-kebutuhan,keinginan, dan pandangan masyarakatterhadap kesenangan hidup yang dianut danakan dicapainya.

Dalam perkembangan terakhir abad keXXi, kelihatannya penyaiuran demokrasidiarahkan pada ketiga aspek, yaitu politik,ekonomi, dan hak-hak hidup yang sebagaiwujud mencapai kesenangan hidup.^° Dari sisibahasa pernyataan optatip terlihat, bahwademokrasi mempunyai makna yang universalsecarakonsep tetapi pada tatarari operaslonaldari kesenangan hidup terdapat perbedaanantara suatu masyarakat dengan masyarakatlainnya.

c. Demokrasi dari sisi bahasa

pernyataan normatif

Substansi esensial dari makna demokrasi

adalah berkenaan duahal pokok, yaitu (a) sikapterhadap manusia dan (b) pemahamanterhadap kebenaran. Pemahaman terhadapdua hal ini dari segi bahasa pernyataan hal iniberkenaan dengan bahasa pernyataannormatif. -

Dalam konsepsi kuno, demokrasi terkaitdengan konsep kebenaran dan etika disamping .kekuasaan. Konsepsi iniiah senjatapertahanan yang ampuh. Kebenaranlah yangmasih akan, dan akan senantiasa membuat

149

manusia bebas.^^ Oleh karena itu, pemahamantentang makna manusia dan pemahamantentang .penentu dan asal kebenaran adalahhal mutlak dalam member! warna makna

demokrasi. Karena demokrasi berkaltan dengansikap, maka demokrasi sangatberkartan denganbudaya masyarakat tertentu, sebagaimanadisebutkan pada uraian terdahulu. Karenademokrasi sebagai hasii budaya, makapertanyaan yang perfu dilakukan analisis adaiahsiapa pembentuk kebenaran Itu? Bagaimana

^kedudukan manusia di alam semesta ini?. Pertanyaan itu semua berkenaan dengan carapandang manusia mengenai dunia.

'Alija 'All Izetbegovic menyebutkan adatigacara pandang integral mengenai dunia: (a)agama (b) material, darr (c) Islam. Ketiganyamencerminkan tiga kemurigkinan dasariah,kesadaran,^^ alam, dan manusia. Masing-niasing ketiganya menemukan manifestasinyadalam agama Kristen, Materialisme. dan Islam. Segalajenis idiologi, filsafat, dan ajaran-ajaran, sejak ^man dahulu hingga sekarang,bisa direduksi ke dalam ketiga pandangandasar mengenai dunia tersebut. Yang pertamamengambll eksistensi ruh sebagai titiktoiakn'ya, yang kedua mengambil eksistensirriateri, dan yang ketiga eksistensi simultanantara ruh dan materi. Jika hanyamateri yangada, maka materialisme adaiah satu-satunyafilsafat yang muncul. Sebaliknya, jika hanyaruh yang ada, maka manusia akan ada, danhidup manusia tak akan bermakna tanpa

agama dan moraTrtas. Islam adaiahsebutan bagikesatuan antara ruh dan materi, bentuk tertinggidari manusia itu sendiri. Hidup manusia menjadilengkap hanya jika la meliputi keinginan-kelnginan fisik dan spiritual mereka. Semuakesalahan manusia, jika tidak dlsebabkan olehpenolakan religius teriiadap pelbagai kebutuhanbiologis manusia, maka pasti dlsebabkan olehpengingkaran materialistik terhadap keinginan-keinginan spiritual manusia."

Cara memandang dunia dan manusiasebagaimana disebutkan di atas sangatmempengaruhi pemberian makna demokrasidan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Daridasar titik tolak pemikiran yang berbeda, tidakdiragukan akan menghasilkan pemikirantentang.demokrasi yang berbeda puia, baikdari segi isi maupun mekanismenya.

Negara liberalisme menyingkirkan hakistimewa terhadap kebenaran. Keragamanpandangan bukan hanya perlu ditoleransi,melainkan juga harus didorong. Hanya dengankeragaman tersebut, pandangan yang benar,kalaupun ada, akan ditemukan. Upayamembatasi aneka dagangan intelektual yangdijajakan bakal berakibat pada pembatasanpillhan konsumen. Dan apabiia pillhan terbatas,kita takkan dapat berbelanja sesukahati. Padahal,pasar gagasan harusnya dibuat seperti pasarbebas. Pembatasan hanyaakan menghilangkanproduk terbaik yang kita periukan. Masyarakatharus bisa secara langsung merasakankeragaman.^ Pandangan yang demikian ini

Grayson Kirk, dalam Richard M.Ketchum (ed), DemokrasiSebuahPengantar, Op.cit., him. 6.^ Kesadaran adaiah berkenaan dengan eksistensi manusia sebagaimana terbukti dari pemyatan Rene

Decartes, yang menyebutkan cogitoergosum. Sayaberpikir, maka sayaada.^ 'Alija 'All Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah Islam antara Timurdan Barat, (MIzan, Bandung,

1992).hlm.21^ OliverLeaman, PengantarFilsafatIslam, Sebuah Pendekatan Tematis, (Mizan, Ban-dung, 2002), him. 149


Zuffman. Ontologi Demokrasi

dijabarkan dalam pemilihan langsung dalammemegang kekuasaan dalam pemerintahan.Jadisisimaterialisme yang lebih ditonjolkan, danmemandang politik adalah suatu gejala sosial(materialisme).

Paham liberal yang menjadi ideologikehldupam masyaral^t industri Barat saat inlsangat mempertehankan hak-hak Indivldu dancenderung melenyapkan argumen bahwatindakan privat dapat mempunyai konsekuensipublik. Agama cenderung didorong eksis kebidang privat dan seolah-olah tidak mempunyaikonsekuensi publlk. Dalam kasus inl adapemisahan yang tegas antara agama dannegara. Dengan demikian kalau liberalismemembutakan diri terhadap argumen bahwaakdvitas privat mempunyai konsekuensi publik,maka secara otomatis liberalisme bermusuhan

dengan klaim bahwa kelembagaan agamabarang kaii memliiki hak-hak dan fungsi-fungsipublik.^

Grayson Kirk mengatakan aril pentingnyasuatu kebenaran, beliau mengatakan kekuatansemata-mata, walaupun mutlak diperlukan,tidaklah cukup. Mereka yang nampaknyamembaktlkan diri untuk penakiukan, apakahuntuktujuan politik ataupunmlliter, tidakterhalangseruannya oleh konsepsi kuno tentang

kebenaran dan etika. Konsepsi inl dianggapsebagai gagasan boijuis yang usang. Namun,daiam petjaianan panjang, kecuali jika seluruhpelajaran sejarah itu salah, justru konsepsi inilahsenjata pertahanan kita yang paling ampuh.Ketenaranlah yang maslh akan, dansenantiasa,membuat manusia bebas.^

Bagaimana melihat makna darl sikapterhadap manusia adalah semua orangdiclptakan sama, bahwa mereka semuadikamniai oleh Sang Pendpta suatu hak yangtidak bisa dilanggar oleh orang lain, yangdengannya mereka hidup, bebas, dan mencarikebahagiaan. Untuk menjaga hak-hak ini,pemerintah dibentuk di antara sesamamanusia, di mana kekuasaan mereka yangsebenamya berasai darl persetujuan rakyatatau mereka yang diperintah. '

Sikap terhadap manusia bersumber dansangat dipengaruhl oieh pemahaman terhadapmakna manusia itu sendiri. Pemahaman

terhadap manusia itu sebagai penentu kebenaran dan pusatkebenaran akan melahirkan sikapdan perlakuian terhadap manusia itu pula. Darisitu akanteriahir makna demokrasi yang dari segisubstansinya adadua hal, yaitu (a) persamaan,^dan (b) gagasan bahwa pemerinteh memeriu-kan persetujuan rakyat^ Dua hal inilah yang

^ Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, (Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2001), him., 146.^ Dalam Richard M.Ketchum (ed), Op.c/f., him. 6"/b/d.,h!m.22.^ Dalam pemaknaan demokrasi persamaan yang dimiliki oieh setiap orang berakibat setiap orang

mempunyai kebebasan khususnya dalam bidang ekonomi. Artinya persamaan politik diwujudkan bentukkebebasan ekonomi. Sehirigga ada sebagian penulis menyebutkan bahwa isi dari demokrasi adalah (a)kebebasan dan(b) rakyat adalah sumber kekuasaan. Merupakan suatu argumen yang terkenal di AmerikaSerikat bahwa suatii kiaim bagi kebebasan ekonomi samasahihnya dengan klaim terhadap kebebasan politik,ataupersamaan ppiitik, Robert A.Dahl, Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar, (Yayasan Obor indonesia,Jakarta,1992), him. 38

®RobertA.Dahl, Perihal DemokrasiMenjelajahiTeoridanPraktekDemokrasiSecaraSingkat, (YayasanObor Indonesia, Jakarta, 2001), him. 30-31.

151

mencirikan makna demokrasi yang amatberkaitan eratdengan hakasasi manusia yangmenjadi teori yang dianut pada abad ke 18dan ke-19. Tetapi apabila manusia dipahamisebagai makhluk Tuhan yang tunduk padaaturan-aturan Tuhan, maka akan lahir sikapdemokrasi yang agamis, di mana pemilikkekuasaan adalah Tuhan. Semua manusia,balk pemimpin maupun yang dipimpin adaiahbertujuan untuk menjaiankan kebenaran yangditentukan oieh Tuhan. Daiam hai ini, hakistimewa kebenaran berada di tangan Tuhan.Jadi, pemimpin sebagai pemegangkekuasaan hubungan antar manusia dipiiihdari seluruh rakyat. Jadi justifikasi penguasaatau pemimpin adaiah sepanjang iamenjaiankan tugasnya sesuai dengankebenaran yang ditetapkan oieh Tuhan,apabila menyimpang rakyat berhak untukmenjatuhkannya. Daiam hai yang demikian,maka penguasa atau pemimpin harusmemiiiki kualitas manusia yang berdimensidua,yaitu kualitas intelektualnya yang tangguhdan penghayatan agamanyayang bersih, jujurdan andai.

Menurut teori medieval, sebagaimanadiungkapkan oieh Funkenstein yang dikutipoieh Leman, daiam bentuk terbaiknya negaraakan dipimpin oieh imam yang sekaiigusfilosof. Statusnya sebagai imam merefleksikankemampuannya memahami sifat agamisreaiitas. Tanpa kemampuan itu, ia tidak akanmampu mendirikan pemerintahan yang dapatmemeiihara segi ruhani masyarakat. Dia jugaharus merupakan fiiosof yang mampumemahami bentuk pemerintahan yangsempurna secara rasionai. Imam ber-kemampuan seperti seorang Nabi daiam

him. 148.

meiukiskan berbagai kebenaran agamis danrasionai secara imajinatif dan menarik kepadakhalayak luas.^ Negara yang demikian adaiahbersifat organic, la adaiah satuan yangdiarahkan untuk memenuhi aspek-aspekmateriil ataupun spritituai kehidupan manusia.Ruang iingkup individualistis karenanya, sangatdikekang. Karena hanya ada satu rute sejatimenuju kebenaran yangsudah dipatok, upayauntuk mengabaikan atau menoiaknya (daiambentuk oposisi) menjadi sia-sia belaka.Mengabaikan dan menolak bahkan dianggapsebagai perilaku menyimpang. Dan individuseperti ini tidak boieh merusak harmoni negaraataupun menghaiangi khalayak darikebenaran.

Hai yang demikian ituiah yang menjadicita-cita politik islam, Daiam islam boieh sajaada toieransi dan keragaman pendapat, tetapiharus dibatasi. Membiarkan oposisikebenaran berkembang sedemikian rupasehingga mengungguii negara (peran) negaratidaklah tepat. Negara sudah semestinyabertindak kebapakan [paternal] terhadapwarga dan mengarahkan mereka pada apayang sebaiknya diperbuat. Toh, agama tidakiagi diperiukan apabila semua orang sudahtahu apa yang sebaiknya diperbuat. Dan bim-bingan menjadi mubaziradanya.Justru karenablmbingan itu sedemikian pentingnya, mautakmau negara harus berada di bawah naunganagama.

Teori medieval di atas, kelihatannyadapat dijadikan dasar daiam membentukdemokrasi di Indonesia, karena diniiaibersesuaian dengan pandangan falsafahbangsa Indonesia yang menempatkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagai causa



pr/ma dari sila-sila Pancasila lainnya. Ratiolegis dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalahIdentik dengan agama. Jadi dalam kajianakademls, dalam pandangan falsafahPancasila negara dan agama adalah satu

.kesatuan yarig tidak terpisahkan/^Dari tiga bahasa pernyataan terlihat

bahwa ha! yang paling esensial dari maknademokrasi sebenarnya terletak pada bahasapernyataan normatif yakni tentang kebenaran.Keberanan inilah yang akan mempengaruhimaknademokrasi dari segi bahasa pernyataandeklaratif maupun pernyataan optatlf. Artinyakebenaran yang dianut oleh suatu masyarakatakan menentukan makna demokrasi dari segibahasa pernyataan deklaratif dan bahasapernyataan optatlf. Oleh karena itu mekanismedemokrasi tIdak dapat ditunggalkan dalamsatu pengertian yang uniform, tetapi amatberbedapadasatu masyarakat tertentu denganmasyarakat lainnya.

Simpulan

Isi ontologi demokrasi mengandung tigahal prinsip yaitu (a) kebenaran dan sikapterhadap manusia (b) mencapai kesenanganhidup dan (c) kebebasan manusia. Jadi,ontologi demokrasi adalah memperoleh danmenggunakan kekuasaan berkenaan sIkapterhadap manusia dalam suatu kehidupan

Secara empirik jugaterlihat bahwa adanyaketerkaitan antaraagamadengan negaradi Indonesia,ditandai banyaknya partai politik berbasis agama dan keberadaannya diakui oleh undang-undang yang berlakudi Indonesia.

Sebagamana yang gencar dilakukan oleh Amerika Serikat dalam globalisasi saat ini, yang mencobamenunggalkan pemaknaan dan pelaksanaan demokrasi di seluruh belahan dunia melalui jalur budaya, ekonomi,hukum dan pendidikan. Menunit pakarpendidikanAmerika Serikat DamonAnderson, padaSeminar IntemasionalBahasa danPendidikan Kunci Kerhasilan Pencerdasan Bangsa Dalam Globalisasi yang diselenggarakan padatanggal 12-13Juli 2005 Unimed Medan, yang menyatakan bahwaAmerika Serikatyang mempengaruhi globalisasidunia dengan kekuatan ekonomi, hukum, budaya, danpendidikannya.

bersama demi mencapai kesenangan hidupyang didasarkan pada nllal kebenaran.

Ontologi demokrasi dalam tataran konsepberlaku universal, namun dalam. tataranoperasional ontologi demokrasi amat parsia!yang sangat dipengaruhi' oleh maknakebenaran dan makna manusia serta sikapterhadap manusia yang dianut olehmasyarakat tertentu. Oleh karena itu, daritataran operasional demokrasi dari segipernyataan deklaratif dan optatif dapatberubah-ubah mengikuti bahasa pernyataannormatif yaitu yang berkaitan dengan maknakebenaran dan makna sikap terhadapmanusia yangdianut olehmasyarakat tertentu.

Berdasarkan kajian akademis, adalahtidak bijaksana bila dalam tataran operasional,demokrasi diberlakukan secara universal.

Misalnya menunggalkan konsep pemaknaandemokrasi secara operasinal berdasarkandemokrasi liberal saja atau sosialissaja ataubahkan pluralis saja. Situasi, kondisi, dan nilaikebenaran yang dianut suatu masyarakatadalah tolok ukur yang paling menentukanoperasional demokrasi. Menghargaipemaknaan dan pelaksanaan demokrasi darioperasionalnya yang beraneka ragam ituadalah salah satu bentuk dari tindakan

demokrasi yang sejati. Sebab demokrasidalam tataran realitasnya sesungguhnyaadalah menghargai keanekaragaman yang

153

ada. Bukankah keanekaragaman itulahsebenamya wujud kehidupan dunia yang objektifdanhalyang demikian itu adalah kebenaran yangesensial yang tak dapat dipungkiri.

Dengan demikian, tidakiah tepat bilademokrasi harus diformuiasikan dalam suatu

bentuk dan mekanisme yang seragam diseiumh dunia.Adalah tidak demokratis apabiiamenunggalkan pemaknaan dan penerapandemokrasi di seiuruh dunia. Hal in! sangatbertentangan dengan ontoiogi dari demokrasiitu sendiri.

Daftar Pustaka

Adam Kuper & Jessica Kuper, 2000,Ensiklopedi llmu-llmu Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Arif Budiman, 1993, Agama, Demokrasi danKeadilan, daiam ImanAzizdkk, "Agama,Demokrasi dan keadilan", GramediaPustaka Jaya, Jakarta.

'Aiija 'Aii izetbegovic, 1992,Membangun JalanTengah Islam antar Timur dan Barat,Mizan, Bandung.

Bemard Deifgaauw, 2001, FilsafatAbad 20,Tiara Wacana Yogyakarta.

Bur Rasuanto, 2005, Keadilan Sosial,Pandangan Deontologis Rawls danHebermas Dua Teori Filsafat Polltik

Modem, Gramedia Pustaka Utama.Budiono Kusumohamidjojo, 2004, Filsafat

Hukum Problematik Ketertlban yangAdi, Grasindo, Jakarta.

Caroi C.Gould, 1989, Demokrasi DItlnjauKemball, Tiara Wacana Yogyakarta.

CiptaAdi Pustaka, 1993,Ensiklopedi NaslonalIndonesia, jiiid 4, Jakarta.

Francis Fukuyama, 2002, Trust, Qaiam,Yogyakarta.

Heru Nugroho,2001, Negara, Pasar, danKeadilan Sosial, Pustaka Pelajar,Yogjakarta.

Jalaluddin Rahmat, 1993, Islam dan Kekuasan:Aktorataulnstrumen, daiam M.imamAzizdkk, "Agama Demokrasi & Keadiian".Gramedia Pustaka Jaya, Jakarta.

JerryD.Gray, 2004, FaktaSebenamya Tragedl11 September, Sinergi Publishing,Jakarta.

Jimiy Asshiddiqie, 2004, Konstltusi &Konstitualisme Indonesia, MahkamahAgung Ri kerjasama dengan PusatStudi Hukum Tata Negara FakuitasHukum Universitas indonesia, Jakarta.

John L.Esposito,1990, - Islam danPembangunan, Rineka Cipta, Jakarta.

Richard M.Ketchum (ed), 2004, DemokrasiSebuah Pengantar, Niagara,Yogyakarta.

Robert A.Dahi, 1992, Demokrasi EkonomISebuah Pengantar, Yayasan Obor indonesia, Jakarta.

Robert A.Dahi, 2001, Perlhal DemokrasiMenjelajahi Teorl dan PraktekDemokrasi Secara SIngkat, YayasanObor indonesia, Jakarta.

Masykuri Abdillah,1999, Demokrasi dlPerslmpangan Makna, ResponsIntelektual Muslim Indonesia terhadapkonsep Demokrasi (1966-1993), TiaraWacana Yogya.

Muchsin, Fadiilah Putra, 2002, Hukum danKebljakan Publik, Anallsis atas PraktekHukum dan Kebljakan Publlk dalamPembangunanSektorPerekonomiandiIndonesia, Averros Press, Maiang.

Muiadi, 2002, DemokratlsasI, HakAsaslManusIa,dan ReformasIHukumdl Indonesia, TheHabibie Center, Jakarta.



Sukama, 1981, Kekuasan Kediktatoran danDemokrasi, Alumni Bandung.

Sunyoto Usman, 2003, Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat, PustakaPelajar, Jogjakarta.

Oliver Leaman, 2002, Pengantar Filsafat Islam, Sebuab Pendekatan Tematis,

MIzan,'Bandung.YB Mangunwijaya,1993, Kosmologi Baru,

Agama dan Demokratisasi Bangsa,dalam M.lmam Aziz dkk, "AgamaDemokrasi •& Keadilan", GramediaPustaka Utania, Jakarta.

155

Ontologi Demokrasi - Universitas Islam Indonesia

Documents

Transcript of Ontologi Demokrasi - Universitas Islam Indonesia