menuju IndonesIa maju · Afrika Sub Sahara 3,1 1,4 3,0 3,2 3,3 Perkembangan yang kurang...

menuju IndonesIa majusInergI, TransformasI, dan InovasI

Laporan Tahunan

2019

2 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019

Pengantar Gubernur Manajemen Kelembagaan

Pelaksanaan TugasBank Indonesia

Tentang Bank Indonesia

Arah StrategisBank Indonesia

3Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019

Badan Supervisi Bank Indonesia

Rangkuman Kebijakan dan Kilas Balik Perjalanan Bank IndonesiaLaporan Keuangan Lampiran

Gambar pada halaman muka adalah gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang sejak 2012 berfungsi sebagai museum dan cyber library Bank Indonesia. Gedung yang terletak di

Jalan Panembahan Senopati, Yogyakarta pada mulanya berfungsi sebagai kantor Agentschap van De Javasche

Bank te Djokjakarta atau De Javasche Bank (DJB) Cabang Yogyakarta yang dibuka pada 1 April 1879. Sebagai

lembaga keuangan, DJB Cabang Yogyakarta memilih gaya arsitektur Neo Renaissance atau gaya Ekletisisme,

yang melambangkan kejayaan dengan gaya konservatif.

Perancangan gedung ini dilakukan oleh biro arsitek terkemuka pada zaman Hindia-Belanda, yakni N.V.

Architecten-Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam. Gedung

tersebut selesai dibangun pada 15 Februari 1915.

Setelah nasionalisasi pada 1951, Kantor DJB diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dijadikan

Bank Indonesia mulai 1 Juli 1953.






menuju IndonesIa maju

sInergI, TransformasI, dan InovasI




Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan dimana

perekonomian global sepanjang 2019 semakin tidak ramah. Pada

saat yang sama, digitalisasi ekonomi dan keuangan semakin

marak, dengan segala manfaat dan risikonya. Untuk memperkuat

ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju

Indonesia maju, di tengah memburuknya ekonomi global dan

meningkatnya digitalisasi, Bank Indonesia merespons dengan

tiga kata kunci, yaitu sinergi, transformasi, dan inovasi.

Tema ini menggambarkan sinergi bauran kebijakan yang makin

kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas lainnya

untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dan sistem

keuangan serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia terus melanjutkan Transformasi internal

secara menyeluruh dan senantiasa melakukan Inovasi dalam

pelaksanaan tugas untuk mencapai Visi dan Misi-nya di tengah

dinamisnya perubahan.

dafTar IsI

Pengantar gubernur 8

Tentang Bank Indonesia 12

Tentang Bank Indonesia 14Status, Tujuan, dan Tugas 14Visi dan Misi 15Dewan Gubernur 16Perjalanan Undang-Undang yang Membentuk Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia

25

Struktur Organisasi Bank Indonesia 28Peta Sebaran Kantor Perwakilan BankIndonesia

30

arah strategis Bank Indonesia

32

Visi dan Misi Bank Indonesia 35Program Strategis Bank Indonesia 37Destination Statement 2024 40

Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

44

Perekonomian Terkini Dan Prospek 47Sinergi Kebijakan Bank Indonesia BersamaPemerintah dan Otoritas Terkait

65

Bauran Kebijakan Bank Indonesia 66

manajemen Kelembagaan 88

Perencanaan Strategis dan ManajemenKinerja

91

Transformasi Organisasi MendukungStrategi Bank Indonesia

96

Transformasi SDM Bank Indonesia,Menjawab Tantangan Era 4.0

98

Pengelolaan Keuangan Dalam MenjagaAkuntabilitas dan Sustainabilitas KeuanganBank Indonesia

104

Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risikodan Internal Audit

106

Sistem Informasi Menuju Era Digital 115Efektivitas Fungsi Pengadaan danPengelolaan Logistik yang Optimal

118

Komunikasi yang Efektif dan TanggungJawab Sosial Bank Indonesia

121

Memperkuat Ekosistem Pembelajarandan Riset yang Mendukung EconomicLeadership

125

Laporan KeuanganTahunan Bank Indonesia

128

Ikhtisar Keuangan 131Surat Pernyataan Manajemen 132Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LaporanKeuangan

133

Laporan Posisi Keuangan 136Laporan Surplus Deposit 137Catatan Atas Laporan Keuangan 138


Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

rangkuman Kebijakan dan Kilas Balik Perjalanan Bank Indonesia

188

Rangkuman Kebijakan Bank Indonesia 191Kilas Balik Perjalanan Bank Indonesia 200

Badan supervisi BankIndonesia

210

Sambutan Ketua Badan Supervisi BankIndonesia

213

Organisasi Badan Supervisi Bank Indonesia 215Profil Anggota Badan Supervisi BankIndonesia

216


Daftar Pemimpin Satuan Kerja 220

Daftar Istilah 224Daftar Singkatan 230

Lampiran

daftar TabelTabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Global 49Tabel 2. PDB Sisi Pengeluaran 54

Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran

62

Tabel 4. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral 62Tabel 5. OTC Derivative Market Reforms 81Tabel 6. Telaahan BSBI 2019 215

daftar grafik

Grafik 1. Keyakinan Bisnis Global 49Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Volume

Perdagangan Dunia49

Grafik 3. Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) dan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Global

50

Grafik 4. Perkembangan Harga Minyak Dunia 50

Grafik 5. Ekspor dan Volume Perdagangan Dunia 52Grafik 6. Impor Nonmigas Riil 54Grafik 7. Impor Minyak dan Gas Nominal 54Grafik 8. Transaksi Modal dan Finansial 56

Grafik 9. Transaksi Berjalan 56

Grafik 10. Perubahan Nilai Tukar 57

Grafik 11. Volatilitas Nilai Tukar 57Grafik 12. Inflasi IHK 58Grafik 13. Inflasi IHK Spasial 58

Grafik 14. Suku Bunga Kebijakan dan PUAB O/N 68

Grafik 15. Suku Bunga Kredit Perbankan 68Grafik 16. Pengaduan Konsumen Tahun 2019 80

daftar Infografis

Infografis 1. Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia

66

Infografis 2. Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 71Infografis 3. Sistem Pembayaran Sebelum dan

Setelah QRIS75

Infografis 4. Layanan Penukaran Kas 78Infografis 5. Mekanisme Novasi Dalam CCP 81Infografis 6. Framework Sistem Perencanaan Anggaran dan

Manajemen Kinerja (SPAMK)91

Infografis 7. Proses Bisnis Terintegrasi Melalui Value Chain

92

Infografis 8. Alur Baku Value Chain Bank Indonesia 93

Infografis 9. Pola Kerja Flat 96Infografis 10. Implementasi Pola Kerja di Bank Indonesia 97Infografis 11. Komposisi SDM Berdasarkan Generasi

(Di Luar Pegawai MPP, Cuti Sakit, CLTB dan PTB)

98

Infografis 12. Inovasi Dalam Rekrutmen Pegawai (Pendidikan Calon Pemimpin Muda/PCPM)

99

Infografis 13. Kerangka Pengelolaan Program Pemberdayaan Khusus

101

Infografis 14. Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan Program Studi

102

Infografis 15. Kerangka Governance Bank Indonesia 107Infografis 16. Kerangka Kerja Integrated Risk Based Internal

Audit112

Infografis 17. Mekanisme Integrasi Pelaporan Melalui Portal Bersama

117

Infografis 18. Perkembangan Pemberitaan di Media Cetak dan Online Terkait Bank Indonesia Selama Tahun 2019

122

museum Bank Indonesia Padang






PenganTar guBernur

Perry Warjiyo gubernur

“sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju ke depan.”






uji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Bank Indonesia dapat selalu menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat

undang-undang dengan baik sepanjang 2019. Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) tahun 2019 mengambil tema “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi: Menuju Indonesia Maju”. Tema ini sangat tepat untuk menggambarkan strategi dalam menghadapi memburuknya ekonomi global untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2019, lima pergeseran perekonomian global terus berlanjut dan mempengaruhi dinamika ekonomi dunia. Pergeseran tersebut saling berkaitan dan memengaruhi perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 2019. Pergeseran tidak hanya berkaitan dengan perilaku struktur perekonomian, tetapi juga berhubungan dengan respons kebijakan. Pertama, kebijakan anti-globalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (inward looking policy) meluas di banyak negara. Kedua, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Ketiga, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada sektor riil dan sektor keuangan. Keempat, perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang meningkat pesat. Kelima, respons kebijakan yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada satu kebijakan, namun perlu terintegrasi dalam satu bauran kebijakan.

Kita bersyukur, di tengah ekonomi global yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi, kinerja ekonomi Indonesia pada 2019 cukup baik. Stabilitas ekonomi nasional terjaga, momentum pertumbuhan berlanjut. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2019 tetap baik, yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 5,17%. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menunjukkan tetap terjaganya ketahanan eksternal, tercermin pada kinerja NPI 2019 yang mencatat surplus 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari kondisi 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Cadangan devisa juga meningkat dari 120,7 miliar dolar AS menjadi 129,2 miliar dolar AS atau setara dengan pembayaran 7,3 bulan impor dan utang luar negeri (ULN) Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Defisit transaksi berjalan tetap terkendali yang tercatat 2,72% PDB pada 2019 juga mendorong surplus NPI 2019. Kinerja NPI 2019 yang membaik mendukung nilai tukar Rupiah menguat 3,58% secara point-to-point (ptp) pada akhir 2019. Selain itu, volatilitas nilai tukar Rupiah juga menurun dari 8,5% pada 2018 menjadi 7,0% pada 2019. Stabilitas nilai tukar Rupiah ini juga didukung oleh struktur pasar valas yang makin dalam dan efisien, yang didukung oleh meningkatnya transaksi Domestic

Non Deliverable Forward (DNDF). Inflasi pada 2019 tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,5+1%, dengan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 2,72%. Perkembangan ini menandai tercapainya sasaran inflasi selama lima tahun secara berturut-turut. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan terjaga, meski fungsi intermediasi perbankan perlu mendapat perhatian, akibat belum kuatnya permintaan kredit sejalan dengan korporasi yang sedang melakukan konsolidasi. Sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang terkendali, kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga baik. Pertumbuhan Uang Elektronik (UE) meningkat pesat, seiring dengan preferensi masyarakat yang tinggi atas penggunaan uang digital.

Peningkatan perekonomian Indonesia pada 2020 tertunda. Pada akhir 2019, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh optimisme pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang diprakirakan menopang perbaikan kinerja ekspor dan investasi. Pasca merebaknya COVID-19 di Tiongkok pada Februari 2020, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik sedikit menurun menjadi 4,2-4,6%, untuk kemudian diprakirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6% pada tahun 2021. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diprakirakan berada dalam kisaran 2,5%-3,0% PDB dengan surplus transaksi modal dan finansial yang tetap besar sehingga mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Sejalan dengan itu, inflasi diprakirakan terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan lebih rendah, yakni 3,0+1%. Stabilitas sistem keuangan juga akan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik. Pertumbuhan kredit dan DPK diprakirakan masing-masing pada kisaran 6-8%. Stabilitas ekonomi juga terjaga sehingga inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1%.

Kinerja ekonomi Indonesia yang baik merupakan buah sinergi bauran kebijakan kuat Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas jasa Keuangan (ojK). Respons kebijakan yang diambil diarahkan untuk mendorong perekonomian agar dapat kembali meningkat menuju kondisi lintasan optimumnya. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif agar dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga kebijakan moneter diturunkan 100bps menjadi 5,0%, likuiditas dikendorkan melalui ekspansi operasi moneter dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah 100bps menjadi 5,5%, serta stabilisasi Rupiah dilakukan. Pelonggaran kebijakan makroprudensial juga kembali ditempuh. Efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif ini diperkuat dengan akselerasi pendalaman pasar uang baik Rupiah maupun valas, termasuk mendorong pembiayaan infrastruktur. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung elektronifikasi dan efisiensi dalam berbagai




transaksi ekonomi serta mengembangkan inovasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital dengan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025).

secara internal, pada 2019 Bank Indonesia melanjutkan transformasi menyeluruh di berbagai bidang kebijakan, organisasi dan proses kerja, serta sumber daya manusia dan budaya kerja. Arah Strategis Bank Indonesia secara konsisten menjadi acuan bagi strategi kebijakan di 2019. Sesuai visi dan misinya, Bank Indonesia menempuh strategi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bauran kebijakan, bersinergi dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya. Berbagai kebijakan dijabarkan dalam program-program strategis untuk mewujudkan visi “berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional dan menjadi terbaik diantara emerging markets.” Penyempurnaan organisasi dan proses kerja terus dilakukan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam merespons dinamika lingkungan strategis, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia (SDM). Akselerasi program pengembangan SDM terus ditingkatkan yang didukung dengan implementasi budaya kerja. Secara menyeluruh, hal tersebut ditujukan untuk membangun Bank Indonesia yang lebih kuat dan kredibel.

Bauran kebijakan akomodatif akan dilanjutkan pada tahun 2020 mendatang. Di sisi moneter, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi domestik dan global dalam memanfaatkan ruang kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi makroprudensial, kebijakan yang akomodatif akan diperluas untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi antara lain melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor prioritas, termasuk ekspor dan pariwisata. Di sisi kebijakan sistem pembayaran, selain

perluasan elektronifikasi, kebijakan juga akan difokuskan untuk memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital, termasuk penguatan infrastruktur publik berbasis digital, penguatan ekosistem sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan, serta mendorong sinergi dan kolaborasi antara fintech, e-commerce, dan UMKM di berbagai daerah.

sinergi, transformasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju ke depan. Semangat ini yang Bank Indonesia perkuat dalam berkoordinasi dengan Pemerintah, OJK, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) khususnya Komisi XI, perbankan, dunia usaha, akademika, media, dan masyarakat. Sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional sekaligus untuk mendorong momentum pertumbuhan. Transformasi ekonomi ditingkatkan agar pertumbuhan lebih tinggi, sekaligus memperkuat struktur perekonomian melalui pengembangan sumber-sumber pertumbuhan dari dalam negeri, mempercepat perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur, serta mendorong ekspor dengan akselerasi hilirisasi dan membuka pasar-pasar baru. Inovasi digital diarahkan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional melalui impementasi BSPI 2025. Koordinasi kami dorong untuk mengembangkan start-up dan mengintegrasikan ekosistem dari merchant, e-commerce, fintech, dan open banking untuk menciptakan unicorn-unicorn nasional sebagai sumber pertumbuhan sekaligus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.

Akhir kata, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih, dan rasa bangga kami kepada seluruh mitra strategis Bank Indonesia, Bapak/Ibu Anggota Dewan Gubernur, Bapak/Ibu pimpinan satuan kerja, serta segenap pegawai Bank Indonesia atas kerja sama, dukungan, kerja keras, dan dedikasinya kepada Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo






TenTangBanK IndonesIa

Perry Warjiyo gubernur

“Kita bangun semangat sinergi, transformasi, dan inovasi, untuk pelaksanaan tugas di Bank Indonesia, serta dalam bermitra dengan stakeholders.”




Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon






TenTang BanK IndonesIa

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi bank.

Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih kepada OJK. Dalam kaitan itu, guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia mendapat mandat tambahan berupa tugas kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dapat memeriksa individual bank secara langsung untuk bank dalam kategori systemically important bank atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Keberadaan bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai sebuah bank sentral, Bank Indonesia menyadari peran pentingnya dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan Indonesia. Bank Indonesia pun melakukan penajaman arah strategis 2018-2024 untuk mencapai visi menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets. Bauran kebijakan menjadi kunci dimana diperlukan penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan empat hingga tujuh Deputi Gubernur. Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. ADG Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-RI melakukan proses seleksi untuk mendalami visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat.

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Desember 2019 terdiri atas: • Gubernur: Perry Warjiyo • Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti • Deputi Gubernur: Erwin Rijanto, Sugeng, Rosmaya Hadi,

dan Dody Budi Waluyo

sTaTus Tujuan Tugas




Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets.

vIsI dan mIsI

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

Pada 2018, Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis melalui penyempurnaan visi dan misi. Perubahan visi dan misi Bank Indonesia didorong oleh perubahan lingkungan strategis baik dari sisi eksternal maupun

vIsI mIsI

internal yang secara signifikan berdampak langsung terhadap pelaksanaan mandat Bank Indonesia. Visi dan misi Bank Indonesia menggambarkan dengan jelas bidang-bidang yang menjadi perhatian utama Bank Indonesia ke depan, dan menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan mitra strategis lainnya.




Duduk kiri-kanan:

Perry Warjiyo Gubernur

destry damayanti Deputi Gubernur Senior

Berdiri kiri-kanan:

sugeng Deputi Gubernur

erwin rijanto Deputi Gubernur

rosmaya Hadi Deputi Gubernur

dody Budi Waluyo Deputi Gubernur






Perry Warjiyo diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2018, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2018 untuk masa jabatan 2018-2023. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputi Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Perry Warjiyo memiliki karir yang cemerlang di Bank Indonesia. Sebelum menduduki jabatan Deputi Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia, jabatan yang diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. Perry Warjiyo mempunyai karir yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo juga menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di Indonesia. Perry Warjiyo juga telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada 1982. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.

deWan guBernur

18 Bank Indonesia Laporan Tahunan 2019

Perry WarjiyoGubernur




Destry Damayanti resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus untuk masa jabatan 2019-2024. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk masa jabatan 2015-2019.

Destry Damayanti mengawali karir sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003. Selanjutnya pada 2005, Destry menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Destry menduduki posisi sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas untuk periode 2005-2011. Karirnya berlanjut menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri sampai dengan 2015. Pada 2014, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Atas integritasnya yang dinilai tinggi, pada 2015, Destry Damayanti ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa jabatan 2015–2019.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master’s of Science dari Field of Regional Science, Cornell University, New York, AS pada 1992.

19

destry damayantiDeputi Gubernur Senior

Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019






Erwin Rijanto diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2015 dan secara resmi memulai jabatannya sejak 17 Juni 2015 untuk periode 2015-2020. Kemudian, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 19/M tanggal 16 Maret 2017, Erwin Rijanto diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Ex-Officio Bank Indonesia.

Erwin Rijanto adalah seorang central banker yang berpengalaman di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan. Selain itu, Erwin Rijanto juga pernah menangani urusan internasional dan regional ketika menjabat sebagai Deputi Kepala Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura.

Selanjutnya Erwin Rijanto dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan pada 2013, sebuah departemen yang dibentuk seiring dengan amanat Bank Indonesia di bidang regulasi dan pengawasan makroprudensial. Kepercayaan ini melengkapi kapasitas dan prestasi Erwin Rijanto. Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, pada 2015, Erwin Rijanto menjabat Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial.

Erwin Rijanto dilahirkan di Yogyakarta pada 1958, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1983 dan Master’s of Economics dari Illinois University, AS pada 1989.

erwin rijantoDeputi Gubernur





Sugeng menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 6 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.

Perjalanan karir Sugeng di Bank Indonesia diawali pada Urusan Ekonomi dan Statistik pada 1986. Sugeng pernah bertugas sebagai Staf Gubernur Bank Indonesia pada 1994-1998, selanjutnya mewakili Bank Indonesia sebagai Advisor Executive Director di International Monetary Fund hingga 2001. Pada 2013, Sugeng menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York.

Pada 2015-2016, Sugeng menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Indonesia Institute. Sebagai pemimpin Bank Indonesia Institute, Sugeng berhasil memimpin dan membangun serta mengembangkan lembaga pembelajaran, studi, dan riset terkemuka di tingkat dunia melalui empat pilar, yaitu (i) Learning, (ii) Research, (iii) Partnership, dan (iv) Public Exposure. Sugeng juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum akhirnya terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sugeng lahir di Purworejo pada 1958 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada pada 1984. Kemudian pada 1991, Sugeng melanjutkan pendidikan pascasarjana di William College, Massachusetts, AS dalam bidang Development Economics. Pada 2012, Sugeng berhasil mendapatkan gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

sugengDeputi Gubernur







Rosmaya Hadi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, dan diambil sumpahnya pada 6 Januari 2017 untuk periode masa jabatan 2017-2022.

Rosmaya Hadi memulai karirnya yang panjang di Bank Indonesia sejak 1985, dan telah ditugaskan di beberapa satuan kerja, antara lain Akunting dan Sistem Pembayaran serta Keuangan Intern. Pada 2013, Rosmaya Hadi dipercaya menjadi Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran. Selanjutnya Rosmaya Hadi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 2014-2016.

Rosmaya Hadi pernah beberapa kali memegang peran penting di berbagai fora internasional, antara lain Working Committee on Payment and Settlement Systems. Dalam fora internasional tersebut, Rosmaya Hadi menjabat sebagai Co-Chair. Rosmaya Hadi juga mendapatkan penghargaan sebagai Change Leader Terbaik Bank Indonesia selama dua tahun berturut-turut (2015 dan 2016) serta anugerah “Perhumas Excellence Award 2016” dengan kategori Narasumber Terbaik Pilihan Media dan Kategori Sosial dan Public Campaign yang mendukung program Pemerintah dalam Gerakan Nasional NonTunai.

Rosmaya Hadi lahir di Bandung pada 1959 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1984. Selanjutnya, pada 2004 mendapatkan gelar Magister Sosial Politik dari Universitas Indonesia. Pada 2011, Rosmaya Hadi mengikuti Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 46 Lemhanas. Untuk memperluas wawasan, Rosmaya Hadi juga mengikuti Leadership Program di Stanford University, AS dan Oxford University, Inggris.rosmaya Hadi

Deputi Gubernur





Dody Budi Waluyo ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 14 April 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018 untuk masa jabatan 2018-2023. Dody Budi Waluyo juga mendapat amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 82/P tanggal 3 September 2019.

Mengawali karir sejak 1988 sebagai Staf-Analis Ekonomi Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, pengalaman yang panjang dijalani melalui penugasan di berbagai satuan kerja Bank Indonesia. Khususnya, pada bidang moneter yang meliputi kegiatan analisis kebijakan ekonomi moneter, operasi moneter, pengelolaan devisa, statistik ekonomi dan moneter, serta hubungan internasional. Dody Budi Waluyo juga ikut mengawal proses transformasi lembaga melalui Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia. Hingga kemudian, dipercaya menjadi Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, serta Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputi Gubernur, Dody Budi Waluyo ditunjuk sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan ekonomi dan moneter.

Sejak berkarier di Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo telah menunjukkan prestasi yang gemilang, antara lain terlihat dari berbagai keanggotaan di forum domestik dan internasional yang pernah dijalaninya. Di kancah nasional, Dody Budi Waluyo diantaranya bertindak sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) 3 Paket Kebijakan Ekonomi Nasional dan Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat sejak 2017. Di level internasional, Dody Budi Waluyo menjadi Anggota Working Group G20 Bank of International Settlement, International Monetary Fund, dan World Bank, dalam Bidang Moneter dan Keuangan. Dody Budi Waluyo juga menjabat sebagai Anggota Working Group FDI Statistics di ASEAN, EMEAP, dan juga sebagai Advisor to Executive Directorate South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C, AS.

Dody Budi Waluyo lahir di Jakarta pada 1961 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1980 dari Universitas Indonesia dalam bidang Studi Pembangunan. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Colorado, AS dan meraih gelar Master’s of Business Administration and Finance pada 1994.

dody Budi WaluyoDeputi Gubernur







Mirza Adityaswara diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014-2019, melanjutkan jabatan sebelumnya sebagai Deputi Gubernur Senior periode 2013-2014.

Melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015, Mirza Adityaswara juga diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio dari Bank Indonesia.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Sejak 2002 hingga Oktober 2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Securities, kemudian pada November di tahun yang sama juga menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008–2010, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Mirza Adityaswara lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master’s of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia pada 1995.

mirza adityaswaraDeputi Gubernur SeniorPeriode 2014-2019





PerjaLanan undang-undang yang memBenTuK Tugas dan KeWenangan BanK IndonesIa

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

Pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan sejak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam undang-undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada 6 Desember 1951, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. disahkan dan diundangkan pada 15 Desember 1951. Dengan nasionalisasi tersebut, De Javasche Bank (DJB) bukan lagi bank sirkulasi milik Belanda, melainkan telah menjadi milik Pemerintah Indonesia. Dalam konsiderans undang-undang nasionalisasi DJB dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional.

Pada 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 84 tentang Perubahan Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 1958 terkait pengaturan mengenai perubahan kriteria pengukur besarnya uang yang dapat diedarkan dan pengaturan terkait fleksibilitas pemberian uang muka kepada Pemerintah untuk keadaan luar biasa.

1945Undang-Undang Dasar 1945 merupakan awal periode sejarah Bank Indonesia karena nama Bank Indonesia dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas akan ditetapkan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk m e n a t a u s a h a k a n dan mengurus dana devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi masyarakat, peningkatan taraf hidup rakyat serta pembangunan negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan diterbitkan dalam rangka membangun perekonomian nasional. Penyempurnaan dilakukan terhadap sistem perbankan yang menjamin adanya otoritas/lembaga yang mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter Pemerintah di bidang perbankan. Undang-undang tersebut memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan tugas di bidang moneter dan mengkoordinir, membina, serta mengawasi perbankan.


1828 1951 1953

1958 1964 1967 1968


Rangkuman Kebijakan dan Kilas Balik Perjalanan Bank Indonesia 2019Laporan Keuangan Lampiran






1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diterbitkan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Melalui Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, LPS, dan Lembaga Pengawas Perbankan menjadi anggota Komite Koordinasi. Komite ini bertugas untuk memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur tentang penyimpanan uang negara dalam rekening kas umum negara di bank sentral dan pemberian bunga dan/atau jasa giro atas dana Pemerintah Pusat yang disimpan di Bank Indonesia.

1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat keberadaan bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen. Pada Pasal 23D, disebutkan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Bank Indonesia berperan untuk membantu Pemerintah dalam mengelola utang luar negeri Pemerintah melalui kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi di Pasar Perdana, serta melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang ini diharapkan pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif. Penerbitan Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan peran perbankan nasional dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah serta pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

1. Undang-Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar Pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter serta mengatur koordinasi Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.


1992 1998 1999

2002 2003 2004








U n d a n g - U n d a n g Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka m e n g e m b a n g k a n peluang potensi penanaman modal di Indonesia untuk m e m p e r c e p a t p e m b a n g u n a n ekonomi nasional.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diterbitkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, diterbitkan dalam rangka menumbuhkembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tersebut mengatur peran Bank Indonesia dalam penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengatur peran dan wewenang Bank Indonesia dalam pengaturan, perizinan dan pengawasan bank syariah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur bahwa Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diterbitkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Indonesia memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara kegiatan usaha pedagang valuta asing.

U n d a n g - U n d a n g Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, mengatur koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, OJK dan LPS dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Melalui undang-undang ini, Bank Indonesia diberikan kewenangan sebagai otoritas pengawasan dan pengaturan makroprudensial sementara OJK sebagai otoritas pengawasan dan pengaturan mikroprudensial.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, mengatur peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan transfer dana, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melaksanakan tugas dalam pengelolaan uang Rupiah yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut juga ditetapkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah.

4. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.


2007 2008 2009

2010 2011 2016








sTruKTur organIsasI BanK IndonesIa31 DESEMBER 2019

deWan guBernur BanK IndonesIa

guBernur

dePuTI guBernur senIor

4 dePuTI guBernur

maKroPrudensIaL sIsTem PemBayaran dan PengeLoLaan

uang ruPIaH

1. Departemen Kebijakan Makroprudensial

2. Departemen Surveilans Sistem Keuangan

3. Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Perlindungan Konsumen

1. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

2. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

3. Departemen Pengelolaan Uang

4. Departemen Elektronikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional**)

5. Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Sentra Pengelolaan Uang, Data Center dan Business Resumption Site***)

Keterangan:*) Komite adalah organ pendukung tata kelola kebijakan Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam memutuskan kebijakan prinsipil dan strategis, terdiri atas: (i) Komite Kebijakan Moneter; (ii) Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; (iii) Komite Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah; (iv) Komite Pengelolaan Cadangan Devisa; dan (v) Komite Sumber Daya Manusia.**) Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara (akan dievaluasi setelah tiga tahun).***) Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara sampai dengan jadwal proyek diselesaikan.

1. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

2. Departemen Pengelolaan Moneter

3. Departemen Pengelolaan Devisa

4. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

5. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

moneTer









PenduKung KeBIjaKan PenduKung organIsasI jarIngan KanTor

1. Departemen Internasional2. Departemen Statistik3. Departemen Jasa Perbankan,

Perizinan dan Operasional Treasuri

4. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

5. Departemen Manajemen Risiko

6. Departemen Komunikasi

1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola

2. Departemen Hukum3. Departemen Sumber Daya

Manusia4. Departemen Pengelolaan

Sistem Informasi5. Departemen Keuangan6. Departemen Pengadaan

Strategis7. Departemen Audit Intern8. Departemen Pengelolaan

Logistik dan Fasilitas9. Institut Bank Indonesia10. Unit Khusus Transformasi

Sistem Informasi***)

dalam negeri1. Departemen Regional

(berkedudukan di Kantor Pusat)2. Kantor Koordinator dan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sebanyak 5

3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebanyak 294. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten

sebanyak 12

Luar negeri1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia London3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing

Komite*









Provinsi Aceh

Lhokseumawe

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBanten

ProvinsiJawa Barat

Daerah IstimewaYogyakarta

ProvinsiSulawesi Selatan

ProvinsiSulawesi Barat

ProvinsiSulawesi Utara

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua

ProvinsiNusa Tenggara

Barat

Provinsi Gorontalo

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Timur

Balikpapan

ProvinsiKalimantan Tengah

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiSulawesi Tenggara

ProvinsiSulawesi Tengah

Provinsi Lampung

Provinsi Jawa TengahProvinsiJawa Timur

Provinsi Riau

Pematang Siantar

ProvinsiKepulauan Riau

Provinsi KepulauanBangka Belitung

Daerah KhususIbukota Jakarta

CirebonTegal

PurwokertoKediri

MalangJember

Solo

Provinsi BaliTasikmalaya

Prov. Sumatera Utara (koordinator)

Prov. Jawa Timur (koordinator)

Prov. Kalimantan Selatan (koordinator)

• Provinsi Aceh• Provinsi Sumatera Barat• Provinsi Kepulauan Riau• Provinsi Riau• Provinsi Sumatera Selatan• Provinsi Bengkulu• Provinsi Lampung• Provinsi Jambi• Provinsi Bangka Belitung• Lhokseumawe• Pematang Siantar• Sibolga

• Provinsi Jawa Barat• Provinsi Banten• Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta• Provinsi Jawa Tengah• Provinsi DKI Jakarta• Tasikmalaya• Cirebon• Tegal• Purwokerto• Solo• Malang• Kediri• Jember

• Provinsi Kalimantan Barat• Provinsi Kalimantan Timur• Provinsi Kalimantan Tengah• Provinsi Kalimantan Utara• Balikpapan

• Provinsi Bali• Provinsi Nusa Tenggara Barat• Provinsi Nusa Tenggara Timur

• Provinsi Sulawesi Utara• Provinsi Sulawesi Tenggara• Provinsi Papua• Provinsi Maluku• Provinsi Sulawesi Tenggara• Provinsi Gorontalo• Provinsi Sulawesi Barat• Provinsi Maluku Utara• Provinsi Papua Barat

Sibolga

Prov. Bali (koordinator)

Prov. Sulawesi Selatan (koordinator)

Provinsi Nusa Tenggara Timur

WILAYAH KOORDINASI SUMATERA

WILAYAH KOORDINASI JAWA

WILAYAH SULAMPUAWILAYAH KOORDINASI

KALIMANTAN

WILAYAH BALI NUSTRA

Kantor Perwakilan Luar Negeri

• London• New York• Singapura• Tokyo• Beijing

PeTa seBaran KanTor PerWaKILan BanK IndonesIa




Provinsi Aceh

Lhokseumawe

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBanten

ProvinsiJawa Barat

Daerah IstimewaYogyakarta

ProvinsiSulawesi Selatan

ProvinsiSulawesi Barat

ProvinsiSulawesi Utara

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua

ProvinsiNusa Tenggara

Barat

Provinsi Gorontalo

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Timur

Balikpapan

ProvinsiKalimantan Tengah

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiSulawesi Tenggara

ProvinsiSulawesi Tengah

Provinsi Lampung

Provinsi Jawa TengahProvinsiJawa Timur

Provinsi Riau

Pematang Siantar

ProvinsiKepulauan Riau

Provinsi KepulauanBangka Belitung

Daerah KhususIbukota Jakarta

CirebonTegal

PurwokertoKediri

MalangJember

Solo

Provinsi BaliTasikmalaya

Prov. Sumatera Utara (koordinator)

Prov. Jawa Timur (koordinator)

Prov. Kalimantan Selatan (koordinator)

• Provinsi Aceh• Provinsi Sumatera Barat• Provinsi Kepulauan Riau• Provinsi Riau• Provinsi Sumatera Selatan• Provinsi Bengkulu• Provinsi Lampung• Provinsi Jambi• Provinsi Bangka Belitung• Lhokseumawe• Pematang Siantar• Sibolga

• Provinsi Jawa Barat• Provinsi Banten• Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta• Provinsi Jawa Tengah• Provinsi DKI Jakarta• Tasikmalaya• Cirebon• Tegal• Purwokerto• Solo• Malang• Kediri• Jember

• Provinsi Kalimantan Barat• Provinsi Kalimantan Timur• Provinsi Kalimantan Tengah• Provinsi Kalimantan Utara• Balikpapan

• Provinsi Bali• Provinsi Nusa Tenggara Barat• Provinsi Nusa Tenggara Timur

• Provinsi Sulawesi Utara• Provinsi Sulawesi Tenggara• Provinsi Papua• Provinsi Maluku• Provinsi Sulawesi Tenggara• Provinsi Gorontalo• Provinsi Sulawesi Barat• Provinsi Maluku Utara• Provinsi Papua Barat

Sibolga

Prov. Bali (koordinator)

Prov. Sulawesi Selatan (koordinator)

Provinsi Nusa Tenggara Timur

WILAYAH KOORDINASI SUMATERA

WILAYAH KOORDINASI JAWA

WILAYAH SULAMPUAWILAYAH KOORDINASI

KALIMANTAN

WILAYAH BALI NUSTRA

Kantor Perwakilan Luar Negeri

• London• New York• Singapura• Tokyo• Beijing

araHsTraTegIsBanK IndonesIa

destry damayanti deputi gubernur senior

“Transformasi menyeluruh di bidang kebijakan, organisasi dan proses kerja serta sumber daya manusia terus ditingkatkan dan didukung dengan implementasi program budaya kerja guna membangun Bank Indonesia yang lebih kuat dan kredibel.”

Kantor Perwakilan Bank Indonesia solo






rah Strategis Bank Indonesia secara konsisten menjadi acuan bagi strategi

kebijakan di 2019. Sesuai visi dan misinya, Bank Indonesia menempuh

strategi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bauran

kebijakan, bersinergi dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya.

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, disusunlah strategi yang

diwujudkan dalam 12 program strategis. Dari 12 program strategis tersebut,

sembilan program strategis yang pertama merupakan strategi dari berbagai

kebijakan utama Bank Indonesia, selanjutnya tiga program strategis lainnya

merupakan strategi kelembagaan Bank Indonesia. Seluruh program strategis

tersebut disusun untuk mencapai visi Bank Indonesia 2024 yang berkontribusi

nyata dalam perekonomian nasional dan menjadi bank sentral terbaik di emerging

market.

Pencapaian Bank Indonesia tersebut diukur dengan terjaganya stabilitas moneter,

stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran. Tercapainya

stabilitas moneter ditandai dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang

stabil dan rendah serta volatilitas nilai tukar yang terjaga. Stabilitas sistem

keuangan ditunjukkan oleh Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada

pada tingkat aman, intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan efisiensi

perbankan. Sementara terjaganya stabilitas sistem pembayaran ditandai dengan

terciptanya sistem pembayaran yang aman, andal dan lancar.

araH sTraTegIsBanK IndonesIa




araH sTraTegIs BanK IndonesIa

Perumusan Arah Strategis Bank Indonesia

visi dan misi Bank IndonesiaPerubahan lingkungan strategis baik dari sisi eksternal maupun internal yang secara signifikan berdampak langsung terhadap pelaksanaan mandat Bank Indonesia menjadi pertimbangan utama dalam perumusan visi dan misi Bank Indonesia.

Menurunnya trend globalisasi dan meningkatnya digitalisasi menjadi tema utama perubahan lingkungan strategis eksternal dalam jangka menengah yang patut dicermati secara seksama. Melambatnya perekonomian dunia sebagai dampak perang dagang yang meluas dan diiringi dengan kebijakan anti-globalisasi, berbagai risiko geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan global, serta perkembangan pesat ekonomi digital lengkap dengan berbagai manfaat dan risikonya, menuntut Bank Indonesia untuk dapat dengan cepat merespons dengan berbagai kebijakan yang relevan. Bank Indonesia menyadari diperlukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk melaksanakan mandat yang diterima dari undang-undang. Semua pertimbangan tersebut mendasari perumusan visi dan misi Bank Indonesia 2024 serta strategi implementasinya.

Pelaksanaan arah strategis Bank Indonesia menuntut penyempurnaan pengelolaan institusi Bank Indonesia. Organisasi Bank Indonesia harus disesuaikan untuk

mendukung kecepatan Bank Indonesia dalam menjalankan misinya. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan transformasi menyeluruh dan saling mendukung yakni transformasi kebijakan, transformasi organisasi, serta transformasi SDM dan budaya kerja.

Visi Bank Indonesia mengandung dua frasa kunci yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Bank Indonesia. Frasa kunci yang pertama adalah “berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia”. Frasa ini mengandung makna mengenai komitmen bahwa seluruh kebijakan Bank Indonesia selain ditujukan untuk menjaga stabilitas, juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Frasa kunci yang kedua adalah “menjadi bank sentral yang terbaik di antara negara emerging markets”, yang menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk semakin meningkatkan kapabilitasnya agar tetap menjadi yang terbaik dan disegani oleh bank sentral dalam peer group-nya.

Sejalan dengan visi Bank Indonesia 2024, dirumuskan tujuh misi Bank Indonesia.

misi pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Misi ini disusun untuk menjawab tantangan dalam pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kondisi inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi






dari sisi pasokan seperti ketersediaan barang dan jasa serta kelancaran jalur distribusi. Untuk itu, salah satu kebijakan yang disinergikan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yakni dengan menjalankan program 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi. Dalam pengendalian nilai tukar, kebijakan jangka pendek untuk mengurangi volatilitas dilakukan melalui penguatan analisis dan strategi operasi moneter, memperdalam pasar valas, menjaga kecukupan cadangan devisa, serta melakukan pengawasan kepatuhan pelaku pasar terhadap kebijakan moneter. Di samping itu, Bank Indonesia bersama-sama Pemerintah juga memperkuat kerjasama internasional melalui Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan pengembangan pembayaran menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Dalam implementasinya, misi ini akan didukung oleh Program Strategis nomor 01.

misi kedua adalah turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial ojK. Penggunaan kata “turut” menunjukkan bahwa pelaksanaan mandat Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan salah satu aspek dari stabilitas sistem keuangan, dan tercapainya stabilitas sistem keuangan merupakan hasil sinergi antar otoritas khususnya sinergi antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Dalam melaksanakan misi ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan dan surveilance makroprudensial serta memperkuat sinergi kebijakan antar otoritas. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 03 dan 04.

misi ketiga adalah turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain. Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang sangat pesat, perlu mendapat respons kebijakan yang segera. Sinergi dari seluruh mitra strategis akan menghasilkan kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan perkembangan ekonomi dan keuangan digital untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang mencakup penguatan infrastruktur pasar keuangan dan sistem pembayaran, mempercepat elektronifikasi pembayaran, dan mendorong terbangunnya ekosistem yang mendukung bertumbuhnya ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Dalam

menjalankan tugas di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia juga terus menjalankan salah satu tugas pentingnya yaitu menjaga tersedianya Uang Layak Edar (ULE) di seluruh Republik Indonesia. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 05 dan 06.

misi keempat adalah turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Melalui misi ini, Bank Indonesia mendukung reformasi struktural Pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat membantu pengendalian current account deficit (CAD). Defisit transaksi berjalan selama ini menjadi sumber tantangan bagi stabilitas nilai tukar yang merupakan bagian dari tugas menjaga kestabilan nilai rupiah yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 02.

misi kelima adalah memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan. Akselerasi pendalaman pasar keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan di pasar keuangan domestik dan menyikapi peningkatan volatilitas pasar keuangan global. Misi terkait pendalaman pasar keuangan ini ditujukan tidak hanya untuk mendorong agar transmisi kebijakan moneter berjalan efektif, namun pendalaman pasar keuangan juga dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 07.

misi keenam adalah turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Misi ini menjawab peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini masih menjadi target pemasaran produk halal dari negara lain, menjadi negara pengekspor barang dan jasa halal. Dari sisi keterhubungan industri syariah Indonesia dan industri syariah dunia, misi ini mendorong Indonesia menjadi bagian dari Global Halal Value Chain (HVC) dan menjadi salah satu pelaku pasar industri syariah yang kuat. Hal ini ditandai dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menyusun berbagai core principle yang kemudian diadopsi oleh lembaga supranasional dan komunitas syariah internasional, sebagai contoh zakat core principle dan waqaf core principle. Dengan demikian diharapkan social finance (zakat dan waqaf) dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perekonomian. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 08.




misi ketujuh adalah memperkuat peran internasional, organisasi, sdm, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia. Misi ini berisi seluruh dukungan terhadap pencapaian misi pertama sampai keenam. Tantangan yang hadir tidak hanya dari sisi domestik, namun juga internal dan global. Selain sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan mitra strategis, Bank Indonesia menilai perlu memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan mendukung kepentingan Republik Indonesia pada fora internasional. Untuk mendukung pelaksanaan seluruh misi Bank Indonesia maka penguatan manajemen institusi perlu terus ditingkatkan. Mulai dari sisi penguatan tata kelola, organisasi, SDM, dan budaya kerja, teknologi informasi, keuangan, dan pengelolaan aset, sampai dengan penguatan komunikasi, hukum, manajemen risiko dan audit internal. Implementasi misi ini didukung oleh Program Strategis nomor 09, 10, 11, dan 12.

Program strategis (Ps) Bank Indonesia

Ketujuh misi Bank Indonesia dijalankan melalui 12 program strategis. Dari seluruh program strategis tersebut, sembilan program strategis yang pertama merupakan strategi dari kebijakan-kebijakan utama Bank Indonesia, selanjutnya tiga program strategis lainnya merupakan strategi kelembagaan Bank Indonesia.

1. Ps 01 adalah “memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai rupiah”. Program strategis ini merupakan bagian dari penerapan strategi kebijakan yang berhubungan langsung dengan mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan secara konsisten memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, yaitu strategi untuk memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental. Bauran kebijakan yang dilakukan tidak hanya bauran kebijakan internal Bank Indonesia namun juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra strategis. Mitra strategis utama pada program strategis ini adalah Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Sinergi kebijakan yang dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas nilai Rupiah berkaitan erat dengan keberhasilan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan (PS 02). Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program strategis ini bergantung dari upaya Bank Indonesia

dan mitra strategis dalam melakukan pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah (PS 07 dan PS 08). Dengan semakin dalamnya pasar keuangan, maka transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia akan semakin efektif dalam mengendalikan inflasi dan volatilitas nilai tukar. Selain itu, pasar keuangan yang dalam, dapat mengakselerasi pembiayaan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Ps 02 adalah “memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. Program strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah (kementerian dan lembaga terkait). Pada program strategis ini, Bank Indonesia mendorong perbaikan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan defisit transaksi berjalan, kecukupan sumber pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta sinergi kebijakan, sehingga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi. Upaya Bank Indonesia dalam mensinergikan kebijakannya akan berperan dalam menjaga inflasi dan volatilitas nilai tukar (PS 01), serta upaya melakukan pendalaman pasar keuangan (PS 07 dan PS 08).

3. Ps 03 adalah “memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan”. Program strategis ini merupakan bagian dari strategi kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguatan kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko likuiditas mengingat risiko likuiditas dapat memperbesar risiko lainnya menjadi risiko sistemik. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan turut memelihara stabilitas dan menjaga ketahanan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal melalui tiga tujuan yaitu memperkuat ketahanan terhadap risiko sistemik, intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program strategis ini berkaitan erat dengan koordinasi yang harmonis antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK dan mitra strategis dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana dimuat dalam PS 04. Selanjutnya pelaksanaan dari PS 03 ini juga bersinergi erat dengan






PS 05 terkait pengembangan ekonomi dan keuangan digital dan PS 07 terkait dengan pendalaman pasar keuangan. Program strategis ini juga meletakkan fokus khusus kepada financial inclusion dan perlindungan konsumen, yang keduanya merupakan bagian penting dari stabilitas sistem keuangan.

4. Ps 04 adalah “memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan dan pengawasan mikroprudensial ojK untuk memelihara stabilitas sistem keuangan”. Program Strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan mitra strategis terkait. Mitra strategis utama dari program strategis ini adalah lembaga yang tergabung dalam FKSSK yaitu Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan turut mengawal pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dengan memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan otoritas lain serta sinergi pengawasan makroprudensial dan pengawasan mikroprudensial untuk mencegah dan menangani krisis serta mendukung pembiayaan perekonomian yang berkesinambungan dan berkualitas.

Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan pada PS 04 sangat terkait dengan kualitas kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dalam implementasi PS 03 dan juga kebijakan-kebijakan yang dibangun dalam PS 05, PS 07, dan PS 08.

5. Ps 05 adalah “memperkuat kebijakan sistem pembayaran – Pengelolaan uang rupiah dan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan elektronifikasi, ekonomi dan keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di negara Kesatuan republik Indonesia”. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia berusaha menciptakan ekosistem sistem pembayaran untuk percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengelolaan uang Rupiah, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat framework Financial Market Infrastructure nasional sesuai dengan standar internasional. Infrastruktur pasar keuangan (FMI) merupakan salah satu pilar penting dari stabilitas sistem keuangan, sehingga kehandalannya harus terjamin, dan standar yang berlaku internasional merupakan benchmark yang perlu diacu. Selanjutnya, Bank Indonesia juga memperkuat framework Sistem Pembayaran ritel

nasional yang akan digunakan untuk menata sistem pembayaran ritel sehingga dapat menjawab seluruh kebutuhan pembayaran masyarakat umum dengan cepat, mudah, murah dan aman.

Dalam melaksanakan mandat Bank Indonesia terkait pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga memperkuat penyusunan framework pengelolaan uang untuk menjamin ketersediaan Uang Layak Edar di seluruh Republik Indonesia.

6. Ps 06 adalah “memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan otoritas jasa Keuangan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital”. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia memberikan respons kebijakan untuk menjawab tantangan era ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan otoritas lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung perwujudan digital banking, Bank Indonesia mendorong perbankan mengadopsi teknologi digital sehingga mengakselerasi kolaborasi antara perbankan dengan teknologi finansial. Bank Indonesia juga akan mendorong terwujudnya ekosistem digital yang mendukung pengembangan UMKM dengan mendorong digitalisasi UMKM. Diharapkan pada 2024, terdapat peningkatan share ekonomi dan keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dukungan ekonomi dan keuangan digital yang dilaksanakan dalam PS 05 secara sinergis dengan Pemerintah dan OJK akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan current account defisit yang akan dicapai melalui implementasi koordinasi kebijakan pada PS 02.

7. Ps 07 adalah “mengakselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dan sumber pembiayaan ekonomi, termasuk pembiayaan infrastruktur”. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia akan terus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik guna menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman untuk mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini merupakan prasayarat lancarnya transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan yang




mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasar keuangan juga diharapkan mampu mengisi gap pendanaan yang dibutuhkan dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sistem perbankan. Struktur pasar keuangan yang kuat dan kredibel, hanya dapat dicapai melalui volume transaksi yang tinggi disertai rambu-rambu pengelolaan risiko yang optimal, basis pelaku yang luas dan tidak terkonsentrasi, pilihan instrumen yang beragam, serta infrastruktur, dan sistem yang andal.

Pendalaman pasar keuangan konvensional perlu didukung dengan pendalaman pasar keuangan syariah (PS 08). Pasar keuangan yang dalam akan mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi inti dan nilai tukar (PS 01). Selain itu, pasar keuangan yang dalam, akan memberikan alternatif pembiayaan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (PS 02).

Pelaksanaan program strategis ini juga memerlukan sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan OJK. Terbentuknya Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan (SNPPK) yang merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan OJK mendorong akselerasi program-program pendalaman pasar keuangan yang yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman.

8. Ps 08 adalah “mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan Komite nasional Keuangan syariah (KnKs), dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah”. Program strategis yang merupakan pelaksanaan dari misi keenam ini menjabarkan komitmen Bank Indonesia yang sangat kuat untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan otoritas serta mitra strategis lain. Dukungan Bank Indonesia tersebut dititikberatkan kepada tiga pilar utama, yaitu: penguatan ekonomi syariah, penguatan sektor syariah untuk pembiayaan, dan penguatan riset, asesmen serta edukasi. Untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, ketiga aspek tersebut disinergikan dengan Pemerintah melalui KNKS dan dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri termasuk lembaga-lembaga internasional. Sinergi dengan KNKS dilakukan dengan menyusun bersama strategi jangka panjang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

nasional sebagai dukungan pilar pertama yakni penguatan ekonomi syariah khususnya dukungan penguatan halal supply chain dan pilar kedua terkait upaya penguatan dukungan penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung. Selanjutnya untuk pilar ketiga, Bank Indonesia melakukan sinergi dengan Islamic Development Bank (IDB) dalam pelaksanaan joint research tentang Zakat dan Waqaf Core Principle dengan International Financial Service Board (IFSB) terkait penyusunan standar keuangan syariah internasional.

Keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah akan berimbas kepada membaiknya pertumbuhan usaha dan pasar uang syariah Indonesia yang pada gilirannya juga akan mendukung pengendalian CAD (PS 02).

9. Ps 09 adalah “memperkuat efektivitas kerjasama internasional untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Indonesia”. Program strategis ini dalam rangka mengoptimalkan peran kerjasama internasional untuk mendukung terwujudnya ketahanan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta visi Bank Indonesia sebagai bank sentral terbaik di antara negara emerging markets. Program strategis ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan PS 01 sampai dengan PS 08. Seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh PS 01 sampai PS 08 dapat berdampak terhadap kepentingan dunia internasional. Sebaliknya, kebijakan internasional yang dikeluarkan oleh lembaga juga, dapat berimbas terhadap kepentingan Republik Indonesia khususnya Bank Indonesia. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia mempersiapkan framework kebijakan internasional dalam bentuk diplomasi dan kerja sama internasional untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan Republik Indonesia.

10. Ps 10 adalah “memperkuat organisasi, proses kerja, manajemen sdm, dan fasilitas kerja untuk mendukung strategi Bank Indonesia”. Program strategis ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh program strategis mulai PS 01 sampai dengan PS 12. Guna mencapai visi misinya, Bank Indonesia memerlukan organisasi yang streamline dan proses kerja yang efisien, yang didukung dengan kapabilitas SDM yang andal dan berakhlak mulia, serta didukung






ketersediaan fasilitas kerja yang sesuai dengan era digital serta mendukung pencapaian strategi Bank Indonesia. Untuk mencapai hal itu, Bank Indonesia akan melakukan penyempurnaan organisasi yang diperlukan serta melakukan pemenuhan dan pengembangan kompetensi SDM serta penguatan budaya kerja Bank Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, Bank Indonesia telah memiliki struktur organisasi yang efektif, SDM yang andal dengan kapasitas yang baik dan budaya kerja yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta kualitas fasilitas kerja yang mendukung digital workplace dengan mengimplementasi modern office. Sebagai bagian dari strategi kelembagaan, implementasi PS 10 terkait erat dengan PS 11 yang memberi dukungan dari sisi teknologi dan PS 12 yang merupakan implementasi prinsip tata kelola yang baik.

11. Ps 11 adalah “membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital”. Program strategis ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh program strategis, mulai PS 01 sampai dengan PS 12. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia meneruskan pembangunan sistem informasi yang berkualitas, aman dan andal, selaras dengan perkembangan dalam era digital dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi proses kerja serta pencapaian strategi Bank Indonesia.

12. Ps 12 adalah “memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kerangka hukum, serta akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia”. Program Strategis ini merupakan fondasi dalam melaksanakan keseluruhan program strategis. Melalui program strategis ini, Bank Indonesia memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan tata kelola yang terukur, berkelanjutan dan sesuai best practices guna menjaga kredibilitas dalam mendukung pencapaian visi Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia akan memperkuat landasan hukum, menjaga akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan, serta meningkatkan komunikasi kebijakan agar mudah dipahami sehingga meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia.

Destination Statement 2024

Destination Statement 2024 sebagai cerminan kondisi ideal pada tahun 2024 merupakan penerjemahan pencapaian visi Bank Indonesia 2024 dalam bentuk indikator keberhasilan. Selanjutnya Destination Statement tersebut diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang akan diukur setiap tahunnya melalui indikator kinerja utama Bank Indonesia untuk pedoman dalam pelaksanaan strategi tahunan. Indikator kinerja tersebut diturunkan ke setiap program strategis yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pada 2024. Destination Statement 2024 di review secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis terkini dan dilakukan disesuaikan dalam hal diperlukan. Destination Statement Bank Indonesia 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya inflasi IHK stabil dan rendah di kisaran 3%±1% (yoy) dan volatilitas nilai tukar yang terjaga. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai Rupiah melalui penguatan efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental (PS 01).

2. Tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan CAD yang terkendali dalam jangka waktu lima tahun. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan moneter dan fiskal bersinergi dengan Pemerintah dan mitra strategis untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, mengurangi defisit transaksi berjalan, mendorong ketersediaan sumber pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas, serta mendukung keberlanjutan reformasi struktural (PS 02).

3. Terjaganya Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang aman. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia turut memelihara stabilitas dan menjaga ketahanan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal melalui tiga tujuan yaitu (i) memperkuat asesmen, kebijakan dan surveilans makroprudensial, (ii) meningkatkan peran intermediasi lembaga keuangan yang seimbang dan berkualitas, serta (iii) mendorong peningkatan efisiensi perbankan.




4. Terjalinnya kolaborasi dan sinergi kebijakan yang harmonis antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, komunikasi kebijakan yang efektif serta penguatan protokol manajemen krisis guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan melalui koordinasi dan komunikasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) termasuk protokol manajemen krisis (PS 04).

5. Terciptanya Sistem Pembayaran Indonesia yang memenuhi kebutuhan pembayaran seluruh segmen perekonomian secara aman, lancar, dan efisien, baik untuk pembayaran dalam negeri maupun lintas batas (cross border) selaras dengan perkembangan teknologi dalam era digital. Infrastruktur pasar keuangan khususnya di sisi pembayaran dan setelmen tersedia secara lengkap dan andal, sesuai dengan perkembangan pasar keuangan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini tertuang melalui inisiatif blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 melalui pengembangan open banking, penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel, penguatan infrastruktur pasar keuangan, pengembangan infrastruktur publik untuk data, dan penguatan framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Selanjutnya, dalam mendukung terpenuhinya ULE di seluruh Republik Indonesia dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan tepat waktu, Bank Indonesia akan menjaga kualitas uang di masyarakat melalui distribusi uang yang menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi. Bank Indonesia juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah peredaran uang palsu di masyarakat (PS 05).

6. Terwujudnya dukungan integrasi ekonomi-keuangan digital nasional dan digitalisasi perbankan, termasuk terciptanya interlink antara teknologi finansial dengan perbankan, keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat dan kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia terus diarahkan untuk mendorong mendorong terwujudnya ekosistem digital melalui beberapa inisiatif

SPI 2025 antara lain melalui pembentukan working group dengan fokus yang mendukung tumbuhnya inovasi digital dalam memperkuat keterhubungan antar agen ekonomi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif (PS 06).

7. Terciptanya struktur pasar keuangan yang kuat dan kredibel yang tercermin pada volume transaksi yang tinggi dengan disertai rambu-rambu pengelolaan risiko yang optimal, basis pelaku yang luas dan tidak terkonsentrasi, pilihan instrumen yang beragam, serta infrastruktur dan sistem yang andal. Selain itu, pasar keuangan juga harus menjadi sumber pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk pendanaan infrastruktur. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan terus mendukung pendalaman pasar keuangan melalui penguatan koordinasi antar otoritas dan lembaga terkait salah satunya melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Forum tersebut memiliki mandat menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) untuk merealisasikan visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman (PS 07).

8. Tercapainya share PDB syariah yang optimal terhadap PDB Nasional dan share pembiayaan syariah yang optimal terhadap total pembiayaan. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan senantiasa mengembangkan model bisnis, instrumen, mekanisme dan rekomendasi kebijakan yang andal terkait ekonomi dan keuangan syariah bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan mitra strategis di dalam dan luar negeri (PS 08).

9. Tercapainya kepentingan internasional Bank Indonesia dan Republik Indonesia di fora internasional dan menjadi salah satu di antara lima bank sentral terbaik di antara 11 bank sentral negara emerging markets. Melalui representasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam diplomasi kebijakan internasional, dan memastikan representasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia di lembaga dan fora internasional. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia terus me-review, memperbaharui dan mengimplementasikan framework kebijakan internasional dalam diplomasi dan kerja sama internasional dan akan meningkatkan representasi di lembaga internasional serta reputasi pada berbagai fora internasional (PS 09).






10. Terwujudnya organisasi Bank Indonesia berkinerja unggul yang didukung dengan kepemimpinan yang kuat, strategi yang tepat, proses bisnis yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, serta fasilitas kerja yang sesuai dengan era digital. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia terus melakukan penguatan organisasi, memperbaiki proses kerja, mengembangkan SDM dan memperkuat budaya kerja Bank Indonesia dengan mengimplementasikan spirit keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (PS 10).

11. Terciptanya proses bisnis yang telah terdigitalisasi yang mencakup proses bisnis layanan keuangan eksternal, pengelolaan SDM, keuangan aset/logistik, pengumpulan dan pemrosesan informasi, kolaborasi dan pengambilan keputusan, analitikal, pengelolaan dan distribusi informasi, serta korespondensi internal dan eksternal. Upaya digitalisasi proses bisnis tersebut kesemuanya

ditujukan untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia terus membangun layanan sistem informasi yang semakin terintegrasi, terus meningkat ketahanannya terhadap berbagai gangguan, dan selaras dengan perkembangan teknologi (PS 11).

12. Terjaganya tata kelola (governance) lembaga baik governance commitment, governance structure, dan governance process termasuk proses manajemen strategis, pengendalian risiko dan audit internal, kuatnya fondasi hukum, komunikasi kebijakan yang efektif, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sustainable. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia terus menerus me-review dan meningkatkan seluruh aspek tata kelola lembaga sesuai dengan berbagai ketentuan dan best practices (PS12).

Evaluasi Tengah Tahun dan Rapat Kerja Tahunan 2019






PeLaKsanaan TugasBanK IndonesIa

erwin rijanto deputi gubernur

“Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif ditempuh Bank Indonesia guna meningkatkan intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi.“




Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sumatera utara






ertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tetap berdaya tahan di

tengah ekonomi global yang menurun. Keberhasilan ini merupakan hasil

dari sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas

terkait. Implementasi sinergi kebijakan ditujukan untuk mendorong momentum

pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas perekonomian dan stabilitas

sistem keuangan, serta memperkuat struktur perekonomian.

Selain itu, untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi, Bank

Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif. Tujuannya adalah agar

dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia melonggarkan

kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan

Giro Wajib Minimum (GWM). Kebijakan diperkuat dengan kebijakan nilai tukar yang

sesuai dengan fundamentalnya dan bergeraknya mekanisme pasar serta kebijakan

strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung

transmisi bauran kebijakan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh

untuk mendorong kredit sebagai sumber pembiayaan. Di samping itu, kebijakan

sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan

internasional, UMKM, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus

diperkuat untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

PeLaKsanaan TugasBanK IndonesIa




Lima Pergeseran di ekonomi global menguat

Beberapa pergeseran dalam perekonomian global berlanjut dan memengaruhi dinamika ekonomi dunia 2019. Pergeseran tersebut saling berkaitan dan memengaruhi perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada 2019. Pergeseran tidak hanya berkaitan dengan perilaku struktur perekonomian, tetapi juga berhubungan dengan respons kebijakan. Pergeseran dipicu empat hal utama, yakni dari kebijakan banyak negara yang berorientasi domestik (inward looking orientation) dan volatilitas arus modal dunia yang meningkat, hingga kepada dampak digitalisasi ekonomi yang naik pesat dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas perkembangan digital. Perkembangan ini kemudian menimbulkan komplikasi pengendalian makroekonomi, yang kemudian direspons dengan menguatnya peran strategis bauran kebijakan ekonomi dalam memitigasi risiko yang muncul.

Pertama, kebijakan anti-globalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (inward looking policy) meluas di banyak negara. Pergeseran ini identik dengan upaya melindungi kepentingan domestik melalui berbagai proteksi perdagangan internasional dan kebijakan politik lain. Ketegangan hubungan perdagangan antara AS dengan Tiongkok yang meluas ke sejumlah negara lain menjadi gambaran dari pergeseran ini. Perkembangan 2019 menunjukkan ketegangan yang meningkat saat masing-masing negara memberlakukan hambatan perdagangan dengan menaikkan tarif terhadap berbagai barang impor yang disertai dengan tindakan retaliasi. Selain itu, kebijakan geopolitik, seperti rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga cerminan dari kebijakan ekonomi berorientasi domestik.

Kedua, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Perkembangan ini tidak terlepas dari kondisi integrasi pasar keuangan dunia yang makin kuat. Dalam kondisi ini, perubahan kebijakan dan persepsi terhadap prospek perekonomian dunia akan dengan mudah memicu sentimen pelaku pasar keuangan global dan kemudian berdampak kepada perubahan arus modal dari dan ke negara berkembang. Arah kebijakan moneter negara maju berupa injeksi likuiditas dan penurunan suku bunga juga berdampak pada sentimen dan dinamika di pasar keuangan global. Secara keseluruhan, hubungan antara integrasi pasar keuangan dan aliran modal dunia terlihat kuat pada

2019. Perkembangan perundingan dagang AS-Tiongkok, risiko geopolitik, respons kebijakan di negara maju yang muncul silih berganti memengaruhi sentimen pelaku pasar keuangan dunia. Kondisi ini kemudian mendorong ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dan akhirnya memengaruhi volatilitas arus modal dan nilai tukar di banyak negara.

Ketiga, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada sektor riil dan sektor keuangan. Berbagai studi empiris menunjukkan digitalisasi perekonomian, pada satu sisi telah mendorong produktivitas perekonomian. Inovasi teknologi digital yang pesat di industri keuangan telah mendorong perkembangan financial technology (fintech) dalam sistem pembayaran dan jasa keuangan, termasuk melalui crowd-funding, peer-to-peer lending, asuransi, dan wealth management. Perkembangan ini pada gilirannya telah mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian. Pada sisi lain, perkembangan ini perlu mendapat perhatian, karena pola baru kolaborasi antarpelaku ekonomi melalui sharing economy dapat mengubah peran institusi keuangan konvensional sebagai lembaga intermediasi. Stabilitas sistem keuangan juga dapat terpengaruh sejalan dengan makin merebaknya aktivitas shadow banking, maraknya penerbitan uang digital, dan belum tercakupnya aktivitas pelaku inovasi digital dalam pengaturan yang ada saat ini. Perkembangan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi dan bahkan berisiko mengubah karakter transmisi kebijakan moneter.

Keempat, perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang meningkat pesat. Berbagai studi empiris menunjukkan pola konsumsi masyarakat mulai banyak bergeser ke belanja dalam platform digital dengan metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan aman. Hubungan industrial antarpelaku ekonomi pun beralih ke pola yang makin modular disertai tercatatnya data detail hingga level individu sebagai jejak data (digital footprint) hasil dari aktivitas ekonomi secara digital. Perkembangan ini pada satu sisi menunjukkan, inovasi pada era digital berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian melalui akses informasi yang lebih baik, serta berpotensi melahirkan model bisnis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada sisi lain, perkembangan era digital itu juga perlu direspons dengan tepat agar tetap dapat meminimalkan risiko terjadinya konsentrasi penguasaan usaha dan data detail yang dapat memengaruhi kesinambungan ketahanan ekonomi.

PereKonomIan TerKInI dan ProsPeK






Kelima, respons kebijakan yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada satu kebijakan, namun perlu terintegrasi dalam satu bauran kebijakan. Pergeseran dari sisi kebijakan ini merupakan dampak lanjutan dari empat pergeseran karakter ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya. Ketidakpastian yang meningkat, baik pada sektor riil akibat kebijakan yang inward looking maupun pada sektor keuangan, memberikan tantangan dan meningkatkan kompleksitas dalam pengendalian makroekonomi. Pengendalian makroekonomi makin kompleks, karena pada saat yang bersamaan peran digital dalam perekonomian semakin kuat, yang kemudian mengubah perilaku dan hubungan antar agen ekonomi. Perkembangan ini pada gilirannya terindikasi mulai mengubah jalur transmisi kebijakan dan memengaruhi efektivitas kebijakan yang ditempuh. Pergeseran kemudian mendorong banyak negara menempuh bauran kebijakan yang terintegrasi. Sinergi kebijakan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter diperkuat untuk memitigasi risiko perlambatan ekonomi. Kebijakan moneter juga diperkuat dengan mengoptimalkan kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan terkait likuiditas, dan kebijakan pengendalian aliran modal. Kebijakan bank sentral juga didukung kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran dan kebijakan pendukung lainnya. Selain itu, kebijakan reformasi struktural juga diperkuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah peran digital yang menguat.

Perekonomian global melambat, Ketidakpastian Tetap Tinggi

Kebijakan ekonomi berorientasi domestik yang berlanjut di banyak negara dominan memengaruhi dinamika perekonomian global 2019. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok 2019 menjadi pemicu kondisi ini. Ketegangan hubungan dagang juga meluas antara AS dengan Jepang, Perancis, Jerman, Meksiko, Australia, India, Brazil, dan Argentina, kemudian diikuti retaliasi dari masing-masing negara. Selain itu, risiko geopolitik juga silih berganti makin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang terjadi secara berlarut-larut, serta isu politik dan reformasi ekonomi di Meksiko, Brazil, Lebanon, dan Aljazair meningkatkan risiko geopolitik dan berpengaruh kepada kondisi ekonomi global. Aksi protes dan kerusuhan yang berkepanjangan di Hong Kong, Iran, Chili, dan Irak juga turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi 2019 di berbagai wilayah negara berkembang.

Kondisi global yang kurang kondusif itu menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara (Grafik 1). Kondisi ini kemudian mengakibatkan volume perdagangan dunia pada 2019 terkontraksi sebesar 0,2%, terendah sejak krisis finansial global (Grafik 2).

Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta




negara/Kelompok negara 2015 2016 2017 2018 20191

dunia 3,5 3,4 3,8 3,6 2,9

negara maju 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7

AS 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3

Eropa 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2

Jepang 1,2 0,6 1,9 0,3 0,7

negara Berkembang 4,3 4,6 4,8 4,5 3,7

Asia 6,8 6,7 6,6 6,4 5,6

Tiongkok 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1

India2 8,0 8,2 7,2 6,8 5,3

Amerika Latin 0,3 -0,6 1,2 1,1 0,1

Eropa Timur 0,8 1,8 3,9 3,1 1,8

Timur Tengah dan Asia Tengah

2,6 5,0 2,3 1,9 0,8

Afrika Sub Sahara 3,1 1,4 3,0 3,2 3,3

Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada 2019, ekonomi global hanya tumbuh 2,9%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018

Sumber : WEO IMF Oktober 2019, WEO IMF Update Januari 2020, Bloomberg1 Berdasarkan rilis negara sampai dengan Maret 20202 Menggunakan tahun fiskal

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi global

Sumber : Bloomberg, diolah

grafik 1. Keyakinan Bisnis global grafik 2. Pertumbuhan ekonomi dan volume Perdagangan dunia

sebesar 3,6%, terendah sejak krisis finansial global (Tabel 1). Ekonomi negara maju dan negara berkembang tumbuh 1,7% dan 3,7% pada 2019, melambat dibandingkan dengan kinerja 2018 masing-masing sebesar 2,2% dan 4,5%.

Sumber : IMF, Consensus Forecast, CPB, diolah

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3

Volume Perdagangan Dunia (Skala Kanan)

Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Persen, yoyPersen, yoy

0

2

4

4

5 6

2 -2

IndeksIndeks

80 -30

90 -10

100 10

110 30

120 50

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018 2019

Jerman Prancis Kawasan EropaAS Italia Jepang (Skala Kanan)

Persen, yoy






Perang dagang berdampak meluas bahkan ke sektor jasa dan tenaga kerja. Ketegangan perdagangan tidak hanya memicu pelemahan perdagangan barang dunia, namun juga sudah berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya, yakni sektor jasa dan pasar tenaga kerja. Kondisi ini semakin mengonfirmasi pelemahan ekonomi yang meluas ke negara yang tidak hanya ditopang oleh sektor industri, namun juga ke negara yang ditopang oleh sektor jasa. Selain itu, sentimen bisnis yang memburuk dan pelemahan ekonomi mulai berdampak ke pembukaan lapangan tenaga kerja dan upah yang menurun di beberapa negara.

akibat ketegangan perdagangan, kinerja ekonomi as dan Tiongkok memburuk sepanjang 2019 dan diikuti dengan tekanan inflasi yang lemah. Perkembangan ketegangan hubungan perdagangan menekan ekonomi AS dan Tiongkok sehingga berada pada lintasan melambat. Perlambatan ekonomi AS juga terjadi akibat dari mulai berkurangnya dampak stimulus fiskal pada 2018. Sementara itu, Tiongkok tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kondisi satu dekade lalu, sebagai konsekuensi dari kebijakan rebalancing ekonomi dan deleveraging sistem finansial. Ketegangan perdagangan pada akhirnya memukul aktivitas perdagangan serta investasi kedua negara.

volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak pada menurunnya harga komoditas global. Ketegangan perdagangan berpengaruh pada lesunya investasi sehingga menekan harga logam dunia. Stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur di Tiongkok yang baru digiatkan pada Semester II 2019 hanya berdampak terbatas pada harga logam dunia. Harga batu bara juga melemah, dipengaruhi oleh kampanye ekonomi hijau di beberapa negara, sehingga berisiko menurunkan permintaan batu bara dalam jangka panjang, termasuk dari Tiongkok dan Kawasan Eropa (Grafik 3). Selain itu, harga minyak dunia juga terkoreksi tajam akibat permintaan global yang melambat di tengah pemotongan suplai minyak oleh negara-negara anggota OPEC. Rerata harga minyak dunia pada 2019 tercatat sebesar 65 dolar AS per barel, menurun dibandingkan rerata harga pada 2018 sebesar 71 dolar AS per barel (Grafik 4).

Perekonomian global yang melambat telah mendorong ketidakpastian di pasar keuangan dunia tetap tinggi dan memengaruhi pola arus modal global. Ketidakpastian di pasar keuangan dunia meningkat sampai dengan Triwulan III 2019, tercermin pada beberapa indikator ketidakpastian dan

Sumber : IHS Markit

grafik 4. Perkembangan Harga minyak duniagrafik 3. Indeks Harga Komoditas ekspor Indonesia (IHKeI) dan Purchasing Manager Index (PmI)

manufaktur global

Sumber : Bloomberg

%YOY %YOY

50,1

92,9

11055

54

53

52100

105

51

5095

49

4890

47

4685

4580II III IV

2015

II II III IV

2016

I II III IV

2017

I II III IV

2018

I II III IV

2019

IHKEI PMI Manufaktur Global (Skala Kanan) 2015

20

30

40

50

Dolar AS per barel

Harga Brent

Rerata Triwulan

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019




risiko global, seperti Volatility Index (VIX)1 dan Economic Policy Uncertainty (EPU) Index yang meningkat sampai dengan 19 dan 1947. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini kemudian memicu melambatnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Perekonomian AS yang juga menguat dan imbal hasil AS yang menarik, turut menurunkan aliran modal ke negara berkembang karena permintaan terhadap surat utang Pemerintah AS meningkat. Bahkan, kondisi ini sempat memicu terjadinya fenomena inversi yield pada Triwulan III 2019. Secara keseluruhan, berbagai dinamika ini berdampak pada melambatnya arus modal asing ke negara berkembang dan memberikan tekanan kepada banyak mata uang negara berkembang.

Banyak negara merespons risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menempuh pelonggaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter global akomodatif ditempuh banyak bank sentral dengan menurunkan suku bunga kebijakan. Di negara maju, the Fed sejak Juli 2019 telah menurunkan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak tiga kali dengan total penurunan 75 basis points (bps) sehingga menjadi 1,50-1,75% pada akhir 2019. European Central Bank (ECB) menempuh kebijakan ekstra akomodatif dengan menurunkan Deposit Rate menjadi -0,5%. Pelonggaran kebijakan moneter juga dilakukan oleh banyak negara berkembang. Bank Sentral India (RBI) menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali atau sebesar 135 bps selama 2019. Bank sentral Tiongkok (PBoC) menurunkan pula berbagai instrumen suku bunga, antara lain Medium-term Lending Facility Rate, Loan Prime Rate (LPR) dan 7-day Reverse Repo Rate. Pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh sejumlah bank sentral turut disertai dengan kebijakan pelonggaran di sisi likuiditas, seperti melalui kebijakan Quantitative Easing (QE), lending facility, dan pelonggaran giro wajib minimum.2

Kebijakan fiskal ekspansif juga ditempuh banyak negara guna menopang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal di Tiongkok diperkuat, mencakup kebijakan penurunan pajak sebagai kelanjutan kebijakan sejak akhir 2018, dan pembangunan infrastruktur dengan meluncurkan surat utang Pemerintah Lokal. Stimulus fiskal di India mencakup

pemotongan pajak korporasi, pemberian subsidi industri, dan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kebijakan fiskal kali ini berbeda dari periode sebelumnya karena dibatasi oleh risiko finansial di Tiongkok dan reformasi fiskal jangka panjang di India. AS tetap mempertahankan kebijakan fiskal ekspansif setelah tercapai kesepakatan mengenai batasan pengeluaran diskresi (spending cap) dan tingkat utang (debt limit). Sementara itu, ruang fiskal di negara Uni Eropa, seperti di Italia dan beberapa negara periferal Eropa, lebih terbatas, dipengaruhi oleh beban utang yang masih tinggi. Hal yang sama juga ditemukan di Jepang guna mencapai target konsolidasi fiskal tahun 2025.

stimulus kebijakan fiskal dan moneter juga didukung oleh kebijakan reformasi struktural. Reformasi struktural di negara maju, seperti AS, Eropa dan Jepang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan output potensial, termasuk melalui perbaikan pada sektor tenaga kerja. Reformasi di negara berkembang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan reformasi finansial dan sistem perpajakan. Reformasi di Tiongkok diarahkan untuk melanjutkan kebijakan rebalancing ekonomi dan deleveraging sistem finansial.

Beberapa inisiatif juga ditempuh oleh lembaga multilateral. Financial Stability Board (FSB) memperkuat pemantauan shadow banking dan asesmen risiko sehingga dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan global. Inisiatif global guna memperkuat reformasi struktural juga dilakukan untuk menghadapi digitalisasi. Group of Twenty (G20) juga memperkuat kebijakan terkait digitalisasi, antara lain melalui pemanfaatan penggunaan data, fasilitasi aliran data bebas, dan penguatan trust antara konsumen dan bisnis. Selain itu, G20 bersama International Monetary Fund (IMF) juga mendukung kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dan menciptakan lingkungan agar setiap individu dapat memanfaatkan potensinya di tengah pergeseran demografi global. IMF juga turut mengedepankan investasi pada energi bersih seiring dengan tingginya beban ekonomi dunia akibat perubahan iklim terutama pada negara berpendapatan rendah.

1 Volatility Index (VIX) digunakan untuk mengukur ekspektasi volatilitas pelaku pasar saham S&P 500.2 DI Kawasan Eropa, ECB meluncurkan Targeted Longer-Term Refinancing Operation III (TLTRO) dan mengaktifkan kembali Quantitative Easing yang sempat dihentikan sejak akhir

2018. Sementara itu, the Fed menghentikan normalisasi neraca bank sentral lebih cepat dibandingkan dengan rencana semula dan melakukan pembelian surat utang Pemerintah jangka pendek. Di Tiongkok, PBoC memastikan likuiditas tetap cukup dengan melakukan penurunan reserve requirement ratio rate, injeksi likuiditas melalui MLF, peningkatan kuota Standing Lending Facility.






respons kebijakan yang ditempuh berdampak positif pada berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan dan meningkatkan arus modal global ke negara berkembang pada Triwulan Iv 2019. Penurunan suku bunga bank sentral negara maju, termasuk the Fed, mendorong investor global untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi, termasuk ke negara berkembang. Arus modal ke pasar finansial negara berkembang meningkat, didorong oleh peningkatan likuiditas sejalan dengan kebijakan moneter di negara maju. Kondisi tersebut mendorong apresiasi mata uang negara berkembang mulai Triwulan IV 2019. Secara keseluruhan 2019, mata uang Indonesia, Filipina, dan Thailand menguat dengan volatilitas yang menurun. Sementara itu, mata uang Turki, Brasil, dan Afrika Selatan tercatat mengalami depresiasi cukup besar dengan volatilitas tertinggi dibandingkan dengan mata uang negara lain.

ekspor menurun, Permintaan domestik menopang

Pertumbuhan ekonomi global yang menurun berdampak pada melemahnya kinerja ekspor Indonesia 2019. Ekspor 2019 terkontraksi 0,87%, berbalik arah dari kinerja pada 2018 yang tumbuh mencapai 6,55% (Grafik 5). Penurunan ekspor tercatat cukup dalam pada paruh pertama 2019 terutama disebabkan oleh melemahnya ekspor produk manufaktur ke negara maju. Pertumbuhan ekspor komoditas utama Indonesia, crude palm oil (CPO) dan batu bara, juga melemah sebagai dampak dari kebijakan beberapa negara mitra dagang, seperti kebijakan tarif impor CPO oleh India dan kebijakan pembatasan impor batu bara oleh Tiongkok. Untuk komoditas minyak mentah, kontraksi ekspor disebabkan kebijakan domestik untuk mengoptimalkan penggunaan minyak mentah bagi kepentingan domestik.

Tekanan terhadap ekspor sedikit berkurang pada semester II 2019 ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor. Perbaikan ekspor terutama bersumber dari komoditas sektor pertanian dan pertambangan. Pada sektor pertanian, ekspor komoditas crude palm oil (CPO) tumbuh membaik dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dari Tiongkok. Kenaikan permintaan ini tidak terlepas dari pengaruh implementasi penyamaan tarif masuk CPO ke India dari Indonesia dan Malaysia serta dampak penurunan permintaan kacang kedelai akibat ketegangan perdagangan AS-Tiongkok. Pada sektor pertambangan, perbaikan ekspor dipengaruhi permintaan batu bara dari Tiongkok yang masih tinggi akibat harga batu bara Indonesia yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga di domestik Tiongkok, meskipun pada saat bersamaan diberlakukan kebijakan pembatasan batu bara.

Perbaikan ekspor pada beberapa komoditas juga merupakan dampak dari diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta beberapa kebijakan domestik. Ekspor besi baja, otomotif, pulp and waste paper, emas, dan serat tekstil menunjukkan kinerja positif pada 2019, ditopang oleh daya saing yang baik, tercermin dari Trade Balance Index (TBI) 2019 atau Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) 2018 yang tinggi. Tujuan ekspor juga meluas untuk beberapa produk seperti besi baja, yang diekspor ke pasar ASEAN dan Arab Saudi. Selain diversifikasi produk dan tujuan ekspor, faktor kebijakan domestik juga memengaruhi tren perbaikan ekspor. Implementasi kebijakan pelarangan ekspor nikel pada 1 Januari 2020 berdampak terhadap kenaikan ekspor nikel pada 2019. Kebijakan domestik lainnya seperti peningkatan kuota ekspor bijih tembaga dan diversifikasi produk ekspor yang juga mendorong kenaikan ekspor jenis tersebut.

di tengah kinerja ekspor yang menurun, konsumsi swasta, khususnya konsumsi rumah tangga, tetap tumbuh baik. Konsumsi swasta 2019 tumbuh 5,16%, sedikit meningkat dibandingkan dengan kinerja 2018. Perkembangan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04%, tidak banyak berbeda dibandingkan dengan kinerja 2018. Kinerja yang tetap positif ini didukung oleh daya beli yang tetap baik, sejalan dengan pendapatan yang terjaga dan inflasi yang rendah, serta keyakinan konsumen yang terjaga. Beberapa indikator menunjukkan pendapatan pada kelas menengah bawah yang terjaga, bahkan terindikasi membaik, tercermin dari kenaikan upah riil buruh tani dan upah pekerja jasa informal. Dengan kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga dalam dinamika triwulan tetap tumbuh di

grafik 5. ekspor dan volume Perdagangan dunia

Sumber : BPS dan Bloomberg, diolah

-10

-5

0

5

10

15

20

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IV*I

2015 2016 2017 2018 2019

Ekspor Barang dan Jasa

Persen, yoy Persen, yoy

Volume Perdagangan Dunia(Skala kanan)




atas 5% sampai dengan Triwulan III 2019 dan menopang pertumbuhan ekonomi.

dalam rentang waktu lebih panjang, beberapa faktor mendukung konsumsi rumah tangga tetap berdaya tahan dalam delapan tahun terakhir. Faktor pertama berkaitan dengan peran sektor nontradable yang menguat pasca berakhirnya harga komoditas tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh mobilitas tenaga kerja yang beralih dari sektor tradable ke nontradable sehingga menyebabkan pendapatan rumah tangga tetap baik dan tidak terlalu bergantung kepada ekspor. Kedua, jumlah penduduk yang berada dalam kelompok berpendapatan menengah dalam kisaran 2,97- 8,44 dolar AS per hari, juga terus meningkat, terutama sejak 2010. Kelompok pendapatan tersebut umumnya memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Ketiga, daya beli tetap terjaga sejalan dengan inflasi yang tetap terkendali dalam kisaran target. Terakhir, perkembangan ekonomi digital yang pesat turut menopang stabilnya konsumsi rumah tangga. Beberapa kegiatan ekonomi digital, seperti e-commerce, dapat memberikan alternatif barang yang lebih bervariasi dengan harga yang lebih efisien sehingga pola konsumsi rumah tangga dapat terus dipertahankan.

Konsumsi swasta yang tetap baik juga didukung oleh dampak penyelenggaraan Pemilu 2019 yang mendorong kenaikan pertumbuhan konsumsi Lembaga nonprofit yang melayani rumah Tangga (LnPrT). Data menunjukkan pertumbuhan konsumsi LNPRT 2019 naik menjadi 10,62%. Dinamika triwulanan menunjukkan pertumbuhan LNPRT meningkat tinggi sampai dengan Triwulan III 2019 didukung oleh persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Peningkatan jumlah partai peserta, jumlah calon legislatif, dan masa kampanye Pemilu menyebabkan pertumbuhan LNPRT 2019 yang tinggi dan kemudian berdampak positif pada perkembangan konsumsi rumah tangga sampai dengan Triwulan III 2019.

Konsumsi Pemerintah turut menopang permintaan domestik 2019, meskipun melambat dibandingkan dengan kondisi 2018. Konsumsi Pemerintah yang melambat disebabkan oleh penurunan belanja Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja barang dan belanja lainnya yang terkontraksi masing-masing sebesar 3,9% dan 30,4% pada 2019. Namun demikian, penurunan tersebut disertai dengan peralihan sebagian pos kepada pos belanja lainnya, yakni belanja untuk kesejahteraan SDM, seperti belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). Pada 2019, porsi belanja pegawai meningkat dari 23% menjadi 25%, sementara

bansos meningkat dari 6% ke 8% terhadap total belanja Pemerintah Pusat.

Kinerja investasi bangunan juga tetap tinggi dan menopang permintaan domestik. Investasi bangunan 2019 tumbuh 5,37%, tidak banyak berbeda dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,41%. Perkembangan ini terutama didorong pembangunan infrastruktur terkait pembangunan proyek strategis nasional, serta kinerja konstruksi swasta yang meningkat. Pertumbuhan investasi bangunan juga diikuti dengan peningkatan pembangunan rumah tinggal dan prasarana lainnya sehingga menopang tetap positifnya penjualan pengembang besar pada 2019.

Perkembangan berbeda terlihat pada investasi nonbangunan yang tumbuh terbatas pada 2019. Pertumbuhan investasi nonbangunan pada 2019 tercatat 1,80%, jauh lebih rendah dari pertumbuhan 2018 yang mencapai 10,31%. Perkembangan ini tidak terlepas dari dampak kontraksi kinerja ekspor sektor pertambangan, termasuk dampak harga batu bara yang rendah, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan batu bara menahan investasi alat berat. Investasi nonbangunan yang tertahan juga dipengaruhi oleh keyakinan berusaha yang belum kuat sejalan dengan perkembangan ekonomi global. Perlambatan pertumbuhan investasi nonbangunan dapat tertahan akibat berlanjutnya proyek kelistrikan Pemerintah pada 2019, dengan target pembangunan pembangkit listrik sebesar 3.940 MW, transmisi 5.065 Kms, dan gardu 11.186 MVA. Target dan realisasi pembangunan pembangkit dan trasmisi tersebut tercatat lebih tinggi dari target pada 2018.

ekspor yang menurun, investasi nonbangunan yang terbatas, dan beberapa faktor kebijakan berdampak pada kinerja impor yang terkontraksi pada 2019. Kontraksi ekspor industri pengolahan berdampak pada penurunan impor bahan baku, terutama bahan baku industri yang terkontraksi 4,5%. Sementara itu, pertumbuhan investasi nonbangunan yang menurun tajam berpengaruh pada impor barang modal yang terkontraksi sebesar 8,28%. Pertumbuhan impor barang konsumsi juga terkontraksi sebesar 8,13% (Grafik 6). Selain faktor siklikal, kontraksi impor juga dipengaruhi dampak kebijakan substitusi impor dalam mendukung perbaikan neraca perdagangan migas. Kebijakan Pemerintah menggunakan produk minyak domestik untuk kebutuhan domestik serta kebijakan B20 berkontribusi pada kontraksi impor minyak mentah sebesar 37,73% (Grafik 7).






dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum tetap berdaya tahan, dengan capaian 5,02% pada 2019. Perkembangan ini didukung oleh penyesuaian ekonomi domestik yang berjalan baik dalam merespons gejolak eksternal. Impor yang menurun dapat menyerap gejolak global sehingga pertumbuhan secara triwulanan berada di atas 5,0% sampai dengan Triwulan III 2019, sebelum turun menjadi

4,97% pada Triwulan IV 2019 (Tabel 2). Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain di Asia, kecuali pertumbuhan ekonomi Tiongkok, India, dan Filipina.

Tabel 2. PdB sisi Pengeluaraan

Komponen PdB 2015 2016 2017 201820191)

I II III Iv Total

Permintaan domestik1) 4,94 4,39 5,13 5,62 5,18 5,34 4,44 4,16 4,76

Konsumsi Swasta 4,84 5,04 4,98 5,14 5,27 5,40 5,06 4,93 5,16

Konsumsi Rumah Tangga 4,96 5,01 4,94 5,05 5,02 5,18 5,01 4,97 5,04

Konsumsi LNPRT -0,62 6,64 6,93 9,10 16,96 15,29 7,41 3,53 10,62

Konsumsi Pemerintah 5,31 -0,14 2,12 4,80 5,22 8,23 0,98 0,48 3,25

Investasi 3,00 4,99 5,69 8,49 3,82 1,70 2,95 0,98 2,35

PMTB 5,01 4,47 6,15 6,64 5,03 4,55 4,21 4,06 4,45

Bangunan 6,11 5,18 6,24 5,41 5,48 5,46 5,03 5,53 5,37

Non Bangunan 1,93 2,43 5,90 10,31 3,69 1,96 1,95 -0,13 1,80

Perubahan Inventori* -0,59 0,23 -0,07 0,71 -0,29 -0,85 -0,37 -1,07 -0,65

net ekspor* 0,94 0,13 0,30 -0,94 1,21 1,01 1,77 1,69 1,43

Ekspor -2,12 -1,66 8,90 6,55 -1,58 -1,73 0,10 -0,39 -0,87

Impor -6,25 -2,41 8,07 11,88 -7,47 -6,84 -8,30 -8,05 -7,69

Produk domestik Bruto 4,88 5,03 5,07 5,17 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02

1) Permintaan Domestik adalah Pengeluaran (Swasta + Pemerintah) dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto *kontribusi terhadap PDB

Sumber : BPS Sumber : BPS

grafik 6. Impor nonmigas riil grafik 7. Impor minyak dan gas nominal

II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI

2015 2016 2017 2018 2019

Persen, yoy

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Barang Modal

Barang Komsumsi

Total Impor

Bahan Baku

Persen, yoy

Minyak Jadi Minyak Mentah Gas Impor Migas

-60

-40

20

0

20

40

60

80

II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IV I II III IVI

2015 2016 2017 2018 2019 2019

Persen

Sumber: BPS diolah




Perkembangan positif pada konsumsi dan investasi bangunan secara sektoral ditopang oleh beberapa sektor tersier dan sektor konstruksi. Konsumsi yang tetap kuat mendorong kinerja sektor transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi tumbuh 8,06%, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sekitar 7,04%. Selain itu, sektor konstruksi juga tetap kuat sejalan dengan investasi bangunan yang tetap tinggi, ditopang oleh proyek infrastruktur Pemerintah. Hal berbeda diperlihatkan pertumbuhan sektor sekunder yang tercatat lebih terbatas. Pertumbuhan industri pengolahan melambat menjadi 3,80% sejalan dengan kinerja ekspor dan investasi nonbangunan yang menurun. Selain itu, pertumbuhan sektor primer, terutama sektor pertambangan, juga hanya tumbuh 1,22% pada 2019, dipengaruhi oleh permintaan global yang melambat.

secara spasial, daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global ditopang oleh perdagangan antardaerah. Perdagangan antardaerah menopang konsumsi swasta domestik yang tetap kuat, termasuk melalui perdagangan produk minyak sawit terkait dengan implementasi program B20 dan kebijakan hillirisasi produk tambang. Perkembangan tersebut mendukung kenaikan pertumbuhan ekonomi di Sumatera dari 4,55% (yoy) pada 2018 menjadi 4,57% (yoy) pada 2019. Pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) juga meningkat, menjadi 5,07% (yoy), antara lain didukung oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan bijih nikel. Hal yang sama terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan, yang juga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas primer, antara lain ekspor batu bara ke Tiongkok. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) melambat, terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun, serta kendala produksi tembaga di Sulampua. Secara keseluruhan, pada 2019 terdapat 14 dari 34 provinsi yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap terjaga pada 2019 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tingkat kemiskinan sejak 2015 berlanjut dan tercatat 9,22% pada September 2019. Penurunan terjadi secara merata, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Ketimpangan juga menurun, tercermin dari penurunan Rasio Gini pada September 2019 yang mencapai 0,38, lebih rendah dibandingkan dengan kondisi September 2018. Penurunan ini didorong oleh perbaikan distribusi pengeluaran pada kelompok menengah bawah dan dampak penyaluran bansos, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sejalan dengan itu, pengangguran terbuka 2019 juga menurun dari 5,34% pada Agustus 2018 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga tumbuh 67,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada 2018. Penyerapan tenaga kerja formal juga meningkat, sedangkan penyerapan tenaga kerja informal menurun.

stabilitas makroekonomi Terjaga

Perekonomian domestik yang berdaya tahan ditopang oleh ketahanan eksternal sejalan dengan nPI 2019 yang mencatat surplus. NPI 2019 tercatat surplus 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari kondisi 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Cadangan devisa juga meningkat dari 120,7 miliar dolar AS menjadi 129,2 miliar dolar AS atau setara dengan pembayaran 7,3 bulan impor dan ULN Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Ketahanan eksternal yang membaik juga tercermin dari profil ULN yang aman dan terkendali, dengan rasio ULN terhadap PDB yang berada pada kisaran rata-rata negara peers. Komposisi ULN juga cukup sehat tercermin dari rasio ULN jangka panjang yang lebih dominan mencapai 84,4%.

surplus nPI bersumber dari surplus transaksi modal dan finansial (Tmf) yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang menyempit. Optimisme investor asing terhadap prospek perekonomian domestik dan daya tarik imbal hasil aset domestik mendorong tingginya aliran modal masuk, terutama dalam bentuk investasi portofolio dan investasi langsung (Grafik 8). Di samping itu, defisit transaksi berjalan yang menyempit merupakan dampak dari perbaikan ekspor nonmigas terutama pada paruh kedua (Grafik 9). Pada Triwulan III 2019, NPI mencatat defisit 46 juta dolar AS, jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 1,98 miliar dolar AS. Perbaikan NPI berlanjut pada Triwulan IV 2019 yang berbalik arah dari defisit menjadi surplus sebesar 4,28 miliar dolar.






Kenaikan surplus Tmf terus membaik dari waktu ke waktu. Pada paruh pertama 2019, surplus TMF tercatat 16,5 miliar dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kenaikan surplus TMF tersebut ditopang oleh aliran masuk investasi portofolio, baik dalam bentuk surat utang maupun saham. Surplus TMF terus berlanjut pada paruh kedua 2019, yang meningkat menjadi 19,8 miliar dolar AS. Peningkatan ini terutama didorong oleh investasi portofolio pada pasar keuangan Indonesia, khususnya pada Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai 11,27 miliar dolar AS pada 2019. Aliran masuk modal asing tersebut dipengaruhi oleh prospek perekonomian yang terjaga dan imbal hasil aset domestik yang masih menarik serta ketidakpastian global yang menurun dan kebijakan moneter akomodatif negara maju. Ketidakpastian global yang menurun terutama merespons munculnya kesepakatan dagang antara AS-Tiongkok dan kebijakan akomodatif The Fed sehingga mendorong penurunan VIX dari level 16,7 pada 2018 menjadi 15,3.

defisit transaksi berjalan yang terkendali juga mendorong surplus nPI 2019. Pada 2019, defisit transaksi berjalan tercatat 2,72% PDB, menurun dibandingkan dengan capaian pada 2018 sebesar 2,94% PDB. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perbaikan ekspor nonmigas, terutama pada paruh kedua 2019. Impor juga tercatat lebih rendah sejalan penyesuaian domestik merespons menurunnya kinerja ekspor dan tertahannya investasi nonbangunan, yang kemudian menurunkan permintaan impor bahan baku dan barang modal. Selain itu, penurunan impor juga merupakan dampak implementasi kebijakan optimalisasi penggunaan produksi minyak domestik dan perluasan kebijakan B20

pada sektor migas. Defisit transaksi berjalan yang terkendali turut dipengaruhi oleh perbaikan neraca pendapatan sekunder, terutama bersumber dari peningkatan jumlah dan pendapatan pekerja migran Indonesia.

nPI 2019 yang membaik mendukung nilai tukar rupiah yang menguat dengan volatilitas yang menurun. Secara rerata nilai tukar Rupiah menguat 0,76% ke level Rp14,139 per dolar AS, dari Rp14.246 per dolar AS pada 2018. Secara point-to-point (ptp), Rupiah juga menguat 3,58% dan ditutup di level Rp13.883 per dolar AS pada akhir 2019. Rupiah menguat bersama dengan Peso dan Baht di tengah pelemahan beberapa mata uang negara berkembang lainnya (Grafik 10). Selain itu, volatilitas nilai tukar Rupiah juga menurun dari 8,5% pada 2018 menjadi 7,0% pada 2019, dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata volatilitas kawasan terutama Lira, Real, dan Rupee (Grafik 11).

stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung oleh struktur pasar valas yang makin dalam dan efisien. Volume transaksi valas, baik di pasar spot maupun derivatif, tumbuh 4,4% per tahun secara rerata dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, volume rerata harian transaksi derivatif meningkat sebesar 5% dari 2018 sejalan kebutuhan lindung nilai pelaku pasar, termasuk untuk memenuhi ketentuan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK). Dari total pelapor KPPK ULN, pada Triwulan II 2019 sebanyak 89% sudah memenuhi hedging untuk 0-3 bulan ke depan dan 93% telah memenuhi hedging 3-6 bulan ke depan. Sementara itu, efisiensi pasar valas tergambar pada rerata bid-ask spread 2019 yang tidak banyak berubah sekitar Rp8,8 per dolar AS dibandingkan dengan rerata spread pada 2018 sebesar 7,6 Rupiah per dolar

Sumber : Bank IndonesiaSumber : Bank Indonesia

grafik 9. Transaksi Berjalangrafik 8. Transaksi modal dan finansial

*angka sementara **angka sangat sementara

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019**

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000

-30,000

-40,000

-50,000Transaksi Berjalan

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Neraca Perdagangan Barang TB/PD B

Persenjuta dolar AS

Neraca Jasa

Neraca Pendapatan PrimerNeraca Pendapatan Sekunder50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019**

-4

Investasi LangsungInvestasi LainnyaInvestasi PortofolioTransaksi Modal dan Finansial

juta dolar AS

*angka sementara **angka sangat sementara




AS. Selain itu, implied yield 3 juga menunjukkan penurunan sepanjang 2019 mencapai level 5,1% dari 6,5% pada 2018.

Domestic Non Deliverable Forward (dndf) berperan dalam meningkatkan efisiensi di pasar valas. Hal ini tercermin dari pergerakan antara DNDF dengan Non Deliverable Forward (NDF) yang makin konvergen didorong peningkatan likuiditas di pasar DNDF. Rerata harian transaksi DNDF secara konsisten meningkat sekitar 56 juta dolar AS per hari dengan posisi DNDF mencapai 700 juta dolar AS per Desember 2019. Kenaikan likuiditas juga sejalan dengan implementasi relaksasi kebijakan transaksi DNDF melalui penerbitan PBI No.21/7/PBI/2019 tentang Penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia No.20/10/PBI/2018 pada Mei 2019. Selain itu, jumlah pihak nonbank domestik yang melakukan transaksi jual DNDF juga meningkat dari dua institusi nonbank pada April 2019 menjadi 13 institusi nonbank pada Desember 2019. Volume transaksi jual DNDF oleh institusi nonbank juga meningkat dari 1,4 juta dolar AS pada April 2019 menjadi 34,5 juta dolar AS pada Desember 2019.

stabilitas makroekonomi juga didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran sasaran 3,5 ± 1%, melanjutkan pencapaian empat tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Berdasarkan komponennya, inflasi inti dan Administered Prices (AP) tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 3,02% dan 0,51%. Sementara itu, inflasi Volatile Food (VF) tercatat 4,30%, lebih tinggi dari

capaian 2018, akibat kendala impor dan gangguan cuaca (Grafik 12). Secara spasial, inflasi IHK 2019 terjaga di seluruh provinsi dengan sebagian besar wilayah mencatat inflasi IHK di bawah batas bawah 2,5%. Daerah dengan inflasi IHK berada di batas atas terjadi di Sulawesi Utara (3,52%) dan Kalimantan Selatan (4,01%), yang terjadi akibat kenaikan inflasi angkutan udara dan VF, seperti tomat sayur, aneka cabai, dan ikan segar (Grafik 13).

Inflasi IHK 2019 yang rendah dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi. Permintaan domestik yang terjaga mengarahkan inflasi inti nonmakanan (di luar emas) tetap rendah. Sementara itu, nilai tukar Rupiah yang terapresiasi mendorong inflasi inti traded nonmakanan melambat dari 3,00% menjadi 2,82%, yang kemudian dapat menahan dampak kenaikan harga pangan global terhadap inflasi inti. Perkembangan positif juga didukung oleh ekspektasi pelaku ekonomi terhadap inflasi yang tetap terkendali dalam kisaran target 3,5 1%. Sepanjang 2019, consensus forecast inflasi berada dalam tren yang terus menurun, dari 3,3% pada akhir 2018 menjadi 3,1% pada akhir 2019.

Inflasi IHK yang terkendali juga dipengaruhi oleh inflasi kelompok Administered Price (aP) yang rendah. Inflasi AP mencapai 0,51% pada 2019, lebih rendah dari kondisi 2018 yang mencapai 3,36%. Perkembangan ini dipengaruhi harga komoditas strategis, yakni energi, yang mengalami deflasi sejalan harga minyak global yang tumbuh rendah pada 2019. Selain itu, tren penurunan inflasi angkutan udara yang berlanjut turut menopang inflasi AP di level yang rendah. Kebijakan Pemerintah juga mampu menahan laju

3 Implied yield merupakan biaya yang diperlukan untuk melakukan hedging.

SGD

MYR

THB

INR

PHP

IDR

KRW

TRY

BRL

ZAR

0 2010 305 2515 35

5,0

4,5

5,4

6,1

6,2

7,0

8,7

16,1

17,0

18,1

20182019

Persen

grafik 11. volatilitas nilai Tukar grafik 10. Perubahan nilai Tukar

Sumber : Bank Indonesia Sumber : Bank Indonesia

TRY

ZAR

BRL

KRW

INR

MYR

SGD

IDR

PHP

THB

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Persen

4,18,7

1,83,7

0,83,6

-1,11,2

-2,51,0

-2,8-2,3

-5,6-3,9

-7,3-3,6

-8,12,6

-14,4-11,0

EOP Rerata






inflasi tarif angkutan udara, setelah meningkat sejak 2018 akibat biaya bahan bakar.4 Meskipun demikian, inflasi AP sempat mengalami tekanan yang bersumber dari komoditas rokok pasca pengumuman kenaikan cukai tembakau yang diimplementasikan pada 2020.5

Inflasi yang tetap rendah juga dipengaruhi oleh perbaikan struktural. Peran ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi makin besar dan terjangkar kepada sasaran inflasi, sejalan dengan konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga inflasi sesuai dengan target. Kondisi ini sejalan dengan hasil estimasi yang mengindikasikan peningkatan peran ekspektasi forward looking dalam pembentukan inflasi. Selain itu, dampak nilai tukar ke inflasi (exchange rate passthrough) juga menurun disebabkan respons produsen yang menahan dampak kenaikan harga impor bahan baku sehingga mengurangi risiko kenaikan harga produk akhir kepada konsumen. Penurunan dampak nilai tukar ke inflasi juga sebagai dampak kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamental. Kedua perkembangan ini mengakibatkan produsen tidak serta merta menyesuaikan harga produk akhir apabila terjadi perubahan nilai tukar.

faktor stuktural lain yang mendukung penurunan inflasi ialah dampak positif sinergi koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan. Perkembangan ini mendorong inflasi volatile food (VF) berada dalam tren yang menurun sejak 2015. Di tengah inflasi hortikultura yang tinggi, inflasi beberapa komoditas

nonhortikultura, seperti beras, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, tercatat cukup rendah pada 2019 sehingga menahan kenaikan inflasi VF lebih tinggi. Perkembangan ini tidak terlepas dari dampak kebijakan Pemerintah di tingkat pusat untuk mengendalikan inflasi pangan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui empat langkah. Pertama, penguatan regulasi melalui beberapa kebijakan. Kedua, penguatan koordinasi dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), terkait upaya pemenuhan stok, evaluasi harga pangan, dan kebijakan pengendalian harga. Ketiga, Pemerintah memantau dan mengawasi stabilisasi bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, upaya khusus dengan melakukan penetrasi pasar dalam bentuk pasar murah jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

stabilitas sistem Keuangan Terjaga, Kredit menjadi Perhatian

Pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan juga ditopang terjaganya stabilitas sistem keuangan Indonesia. Sepanjang 2019, ISSK berada dalam zona normal didukung oleh kinerja institusi keuangan dan pasar keuangan yang baik. Dari sisi permodalan perbankan, rasio kecukupan modal, CAR, terjaga di level 23,31% pada Desember 2019, jauh di atas persyaratan prudensial. Risiko kredit bermasalah, non performing loan (NPL), juga berada dalam batas aman, yakni 2,53% (NPL gross) dan 1,18% (NPL net). Sementara dari sisi likuiditas, perbankan mampu memelihara kecukupan

4 Keputusan Menteri Perhubungan No. 160/2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri. 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 pada Oktober 2019.

Sumber : BPS, diolah

grafik 12. Inflasi IHK grafik 13. Inflasi IHK spasial

Sumber : BPS

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018 2019

0 -6

1

-12

43

9

4

14

5

19

6

7

8CPI

Persen

KasaranSasaranInflasi

AP (Skala Kanan)

Persen

VF (Skala Kanan)

Inti

Kal

sel

Sulu

tLa

mpu

ngB

ante

nD

KI J

akar

taJa

bar

Ben

gkul

uG

oron

talo

Jate

ng DIY

Sultr

aB

abel

Kal

teng Bal

iK

alba

rRi

auSu

lsel

Sum

utSu

lteng

Jatim

Mal

uku

Sum

sel

Kep

riM

aluk

u U

tara

Papu

a B

arat

NTB

NA

DSu

mba

rK

altim

Kal

tara

Sulb

arJa

mbi

NTT

Papu

a

-8 -800

-7 -700

-6 -600

-5 -500

-4 -400

-3 -300

1 100

-2 -200

2 200

-1 -100

3 300

5 500

0 0

4 400

6 600

bpsPersen

Desember 2019 Selisih dengan Desember 2018 (skala kanan)




likuiditas dengan baik dengan rasio alat likuid bank terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 20,86%. Keberhasilan perbankan dalam mempertahankan kinerja positif di tengah ketidakpastian global, disertai dengan upaya menjaga tingkat efisiensi dan profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari indikator efisiensi, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan indikator profitabilitas, rasio return on assets (ROA), yang terjaga di level 79,58% dan 2,44%.

stabilitas sistem keuangan yang terjaga didukung oleh transmisi pelonggaran kebijakan moneter yang tetap berjalan baik. Likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai, tercermin pada rerata harian volume Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang tetap tinggi sebesar Rp19,0 triliun. Kondisi ini kemudian mendukung cukup baiknya transmisi suku bunga di pasar uang, tercermin pada penurunan suku bunga PUAB tenor satu minggu sebesar 115 bps menjadi 5,03% dan suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) tenor satu minggu sebesar 119 bps menjadi 5,05% sejak Juli 2019. Transmisi kepada suku bunga perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal. Rerata tertimbang suku bunga deposito pada Desember 2019 tercatat 6,31%, turun 52 bps sejak akhir Juni 2019 sebelum BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) mulai diturunkan pada Juli 2019. Suku bunga kredit modal kerja turun 18 bps sejak Juni 2019 menjadi 10,09% pada Desember 2019.

di tengah stabilitas sistem keuangan yang terjaga tersebut, fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Pertumbuhan kredit perbankan 2019 tercatat sebesar 6,08%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 11,75%. Beberapa faktor dari sisi permintaan dan penawaran memengaruhi perkembangan kredit yang kurang menggembirakan tersebut. Dari sisi permintaan, korporasi cenderung menahan permintaan kredit sejalan dengan kinerja ekspor dan kegiatan investasi nonbangunan yang menurun. Sementara dari sisi penawaran, perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi kinerja korporasi domestik. Penurunan kredit lebih dalam dapat ditahan oleh pembiayaan perbankan ke sektor UMKM yang tercatat 7,6%, terutama ke sektor pertanian dan industri pengolahan yang berorientasi domestik. Sejalan dengan perkembangan kredit perbankan tersebut, dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dana utama bank juga tumbuh melambat sebesar 6,54%.

Pertumbuhan kredit yang rendah berpengaruh pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (m2) yang belum meningkat kuat. Pertumbuhan M2 tercatat 6,5% pada 2019, tidak banyak berubah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 6,3%. Berdasarkan komponen, perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya pertumbuhan uang kuasi yang tercatat 6,1%, sejalan dengan proses intermediasi yang belum kuat. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) meningkat dari 4,8% pada 2018 menjadi 7,4%, terutama didorong oleh uang giral yang tumbuh 9,5% sedangkan Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) menurun 6,0% pada 2019, lebih rendah dari 7,8% pada tahun sebelumnya.

sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang terkendali, kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga baik. Pertumbuhan uang tunai tetap positif di tengah pesatnya inovasi dan pertumbuhan instrumen nontunai. Sementara itu, transaksi pembayaran nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan UE posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh instrumen kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%. Transaksi UE meningkat signifikan mencapai 188,31% (yoy) sehingga mengindikasikan preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital yang terus menguat.

CovId-19 menahan Pemulihan ekonomi global di 2020

Berbagai perkembangan serta indikator ekonomi global sampai akhir 2019 sempat mendorong optimisme prospek perbaikan perekonomian domestik pada 2020. Prospek perbaikan tersebut ditopang oleh efektivitas kebijakan makroekonomi yang telah ditempuh banyak negara pada 2019. Selain itu, kemajuan kesepakatan dagang tahap pertama AS-Tiongkok pada akhir tahun 2019 juga memberikan optimisme perbaikan kondisi ekonomi global pada 2020.6 Kondisi ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di negara maju dan negara berkembang dalam dua bulan terakhir pada 2019, bahkan berlanjut pada Januari 2020. Beberapa indikator dini global seperti indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan juga menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga berpotensi lebih tinggi, termasuk di Tiongkok, India, dan Brazil, meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan domestik di negara tersebut yang sedang diatasi otoritas negara yang bersangkutan. Dengan kondisi ini, Bank Indonesia pada akhir 2019 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan meningkat menjadi 3,1%.

6 Kesepakatan dagang tahap pertama mencakup isu-isu utama sebagai berikut: (i) properti intelektual; (ii) transfer teknologi; (iii) perdagangan produk pangan dan agrikultur; (iv) jasa keuangan; (v) kebijakan nilai tukar; (vi) perluasan perdagangan; serta (vii) penyelenggaraan hukum.






optimisme perbaikan ekonomi global pada akhir 2019 sempat menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran modal asing ke negara berkembang. Sampai dengan Januari 2020, aliran modal ke negara berkembang meningkat baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun penanaman modal langsung. Perkembangan positif ini selanjutnya mendorong apresiasi banyak mata uang negara berkembang. Optimisme ini sempat mengurangi beberapa risiko politik yang sempat mengemuka seperti konflik antara AS dan Iran terkait pasokan minyak, ketegangan di Semanjung Korea, dan negosiasi perjanjian antara Inggris dan Uni Eropa.7

dalam perkembangannya, proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah CovId-19 merebak di Tiongkok sejak akhir januari 2020. COVID-19 mulai tersebar di Wuhan, Tiongkok dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tingkat persebaran COVID-19 lebih cepat dengan masa inkubasi yang lebih panjang. Tingkat persebaran yang cepat disebabkan oleh munculnya virus tersebut jelang tahun baru Lunar, pada saat lalu lintas penumpang lebih tinggi di Tiongkok. Sementara itu, masa inkubasi COVID-19 yang lebih panjang dengan gejala yang asymptotic.8

Penyebaran CovId-19 yang cepat berdampak langsung terhadap perlambatan perekonomian Tiongkok. Data sampai Maret 2020 menunjukkan berbagai indikator dini pasar barang dan komoditas di Tiongkok pasca tahun baru Lunar menurun tajam. Perlambatan aktivitas ekonomi juga tercermin dari penurunan mobilitas di perkotaan, total penumpang angkutan, dan konsumsi harian batu bara oleh penghasil listrik. Akibat COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprakirakan turun tajam pada paruh pertama 2020, sebelum kemudian kembali membaik sejalan dengan berbagai respons kebijakan yang ditempuh Pemerintah Tiongkok. Dengan peran Tiongkok yang besar dalam perekonomian global yang mencapai 16% dari PDB dunia, dan proporsi sebesar 11% dari total perdagangan dunia, berbagai perkembangan ini diperkirakan akan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global. Bank Indonesia, pada Februari 2020, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 dari 3,1% menjadi 3,0%.

dalam perkembangan selanjutnya, CovId-19 meluas dengan cepat ke banyak negara di luar Tiongkok. Sampai dengan 18 Maret 2020, COVID-19 telah menyebar

ke 159 negara, dan merenggut lebih dari 4.000 korban jiwa. Penyebaran tidak hanya ke Asia seperti Korea Selatan, Singapura, dan Iran, tetapi juga sudah meluas ke Eropa, dengan penyebaran tertinggi di Italia, dan Amerika Serikat. Badan Kesehatan Dunia – PBB (World Health Organization – United Nation) pada 11 Maret 2020 bahkan sudah menyatakan COVID-19 menjadi pandemik dunia yang perlu penanganan serius. Angka penyebaran COVID-19 di luar Tiongkok yang mencapai 13 kali lipat dan jumlah negara terdampak yang menjadi tiga kali lipat dalam waktu dua minggu, menjadi pertimbangan WHO dalam penetapan COVID-19 menjadi pandemik. Pandemik terakhir yang ditetapkan oleh WHO sebelum COVID-19 ialah H1N1 influenza yang menyebar ke 214 negara dan merenggut lebih dari 18,000 korban jiwa pada 2009.

Penyebaran CovId-19 yang meluas berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019 melalui beberapa jalur. Dampak pandemik COVID-19 menghambat aktivitas ekonomi global tersebut terutama terjadi melalui beberapa sektor, yakni jalur pariwisata, perdagangan dan investasi. Perlambatan aktivitas ekonomi juga disebabkan oleh strategi penanganan COVID-19 di berbagai negara yang terdampak berupa penutupan akses beberapa kota atau bahkan seluruh negara (lockdown). Penyebaran COVID-19 yang makin meluas ke negara-negara di luar Tiongkok menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi global yang lebih besar dari prakiraan sebelumnya. Pembatasan kunjungan pekerja atau wisatawan yang berasal dari negara terdampak, mengakibatkan penurunan kinerja pariwisata secara global. Aktivitas ekonomi yang terbatas akibat COVID-19, terutama pada negara mitra dagang, juga menghambat permintaan atas produk domestik dan menurunkan kinerja ekspor. Pembatasan kunjungan pekerja yang berasal dari negara terdampak dapat menurunkan realisasi investasi akibat terhentinya pengembangan industri baru yang membutuhkan tenaga kerja asing. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia melalui permintaan, penawaran, dan juga keyakinan pelaku ekonomi. Dengan dinamika yang berubah cepat ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2020 dapat menjadi lebih rendah lagi menjadi 2,5% disertai dengan risiko ke bawah yang tetap besar.

7 Ketidakpastian Brexit sempat mereda pada akhir tahun 2019 setelah kemenangan Partai Konservatif di Inggris yang memutuskan terlaksananya Brexit pada 31 Januari 2020.8 Penderita tidak merasakan adanya gejala penyakit.




Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tersebut meningkatkan kembali ketidakpastian pasar keuangan global. Data sampai pertengahan Maret 2020 menunjukkan COVID-19 memicu penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman. Satu sisi, harga saham di berbagai negara turun tajam, termasuk di negara maju, sementara imbal hasil obligasi negara berkembang juga meningkat tajam. Namun di sisi lain, investor mengalihkan likuiditasnya ke safe haven assets seperti surat berharga AS yang mendorong imbal hasil obligasi surat berharga negara AS (US Treasury Bond) menurun tajam, harga emas meningkat pesat, dan indeks Dolar (DXY) terapresiasi. Berbagai perkembangan ini pada akhirnya menekan mata uang dunia dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Ke depan, dampak COVID-19 perlu terus dicermati mengingat sampai dengan laporan ini disusun, penyebaran COVID-19 terus berlangsung sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam, termasuk potensi dampaknya ke perekonomian Indonesia.

Peningkatan Perekonomian domestik 2020 Tertunda

Pada akhir 2019, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh optimisme pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang diprakirakan menopang perbaikan kinerja ekspor dan investasi, terutama investasi nonbangunan. Perbaikan kinerja ekspor memberikan dampak pada peningkatan konsumsi akibat meningkatnya pendapatan, yang mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi. Perbaikan ekspor juga turut mendorong pertumbuhan investasi nonbangunan akibat meningkatnya kebutuhan barang modal untuk meningkatkan output. Selain itu, porsi penduduk berpendapatan kelas menengah yang semakin besar dan dominan berdampak positif terhadap kinerja konsumsi rumah tangga yang resilien dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Pasca merebaknya CovId-19 di Tiongkok, pada februari 2020, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik sedikit menurun menjadi 5,0-5,5% pada 2020. Prospek ini dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung penurunan ekonomi Tiongkok. Peran ekonomi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia yang tidak kecil, khususnya melalui jalur pariwisata, ekspor, dan investasi, memengaruhi prakiraan ini. Pengaruh COVID-19 tidak hanya bersumber dari pengaruh langsung melalui perekonomian Tiongkok, tetapi juga pengaruh tidak langsung melalui jalur rambatan (spillover effect) ke negara lain dan perekonomian dunia yang secara keseluruhan juga

akan melambat. Penyebaran COVID-19 kemudian memicu ketidakpastian di pasar keuangan global, yang berdampak terhadap penyesuaian portofolio.

revisi proyeksi pada februari 2020 dilatarbelakangi oleh prakiraan dampak CovId-19 yang akan menurunkan kinerja pariwisata dan potensi tertahannya Penanaman modal asing (Pma) dari Tiongkok. Dari sektor pariwisata, penurunan kinerja pariwisata akan menurunkan penerimaan devisa akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari Tiongkok yang tercatat sebagai pernyumbang devisa pariwisata Indonesia tertinggi, berada di atas Australia, Singapura, Malaysia. Data 2019 menunjukkan pangsa kunjungan wisatawan Tiongkok mencapai hampir 13% dari total wisman ke Indonesia, dengan nilai devisa sekitar 14% dari total yang diperoleh. Berdasarkan pantauan pintu masuk utama, pada Februari 2020, kedatangan wisman turun sebesar 21,9% (yoy) dan diprakirakan terus berlanjut.

dari sisi Pma, investasi dengan Tenaga Kerja asing (TKa) Tiongkok diprakirakan juga tertahan akibat CovId-19. PMA Tiongkok meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama di Jawa dan Sulampua. Peningkatan investasi Tiongkok terutama pada sektor sekunder, yakni industri logam dasar. Peningkatan investasi, terutama di Sulampua, didasari pertimbangan untuk mendekati sumber bahan baku, terutama konsentrat nikel. Peningkatan PMA Tiongkok tersebut disertai dengan kenaikan TKA asal Tiongkok. Akibat merebaknya COVID-19, beberapa perusahaan PMA Tiongkok di Indonesia dan Pemda melakukan sejumlah langkah memitigasi risiko penyebaran virus, antara lain dengan menghentikan perekrutan TKA baru dari Tiongkok dan menunda kembalinya TKA Tiongkok pasca perayaan tahun baru Lunar ke Indonesia. Kondisi tersebut pada gilirannya berpotensi menghambat realisasi investasi korporasi Tiongkok di Indonesia.

CovId-19 yang terus meluas ke banyak negara, termasuk Indonesia, memberikan tekanan lebih besar pada prospek perekonomian domestik. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi di negara yang terdampak COVID-19, termasuk Indonesia, diakibatkan oleh terbatasnya pasokan barang antara dari negara lain untuk keperluan produksi, dan pembatasan aktivitas ekonomi untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini dapat menimbulkan efek rambatan pada berkurangnya permintaan tenaga kerja dan tertahannya pendapatan serta konsumsi, sehingga mengurangi permintaan domestik. Melemahnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan terjadinya penyesuaian perilaku konsumsi masyarakat berupa penundaan konsumsi,






terutama kunjungan ke tempat wisata dan ruang publik. Kondisi global yang belum membaik akan menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk domestik dan terbatasnya permintaan domestik. Meningkatnya ketidakpastian menyebabkan investor melakukan penyesuaian portofolio dan menyebabkan aliran dana keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan memberikan tekanan pada Rupiah. Bank Indonesia memprakirakan COVID-19 akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka pendek, untuk kemudian pulih dalam lintasan meningkat. Dengan risiko tersebut, Bank Indonesia merevisi kembali prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi 4,2-4,6% (Tabel 3 dan 4).

Berdasarkan komponennya, ekspor diprakirakan tertahan pada 2020 akibat pertumbuhan ekonomi global yang tidak setinggi prakiraan semula. Ekspor diprakirakan terkontraksi pada kisaran 5,2-5,6% pada 2020 akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi global, penurunan volume perdagangan, dan rendahnya harga komoditas. Terganggunya rantai suplai global (global supply chain) akibat COVID-19 juga diprakirakan dapat memengaruhi ekspor Indonesia akibat tidak tersedianya bahan antara yang diproduksi di negara lain. Kontraksi ekspor diprakirakan bersumber dari sektor pertambangan dan penggalian,

akibat permintaan komoditas ekspor utama, terutama dari Tiongkok, yang menurun. Selain ekspor barang, ekspor jasa juga diprakirakan tertahan akibat kunjungan wisata yang terkontraksi akibat COVID-19.

Kinerja investasi tertahan akibat penurunan kinerja ekspor. Pertumbuhan investasi tertahan dan diprakirakan tumbuh pada kisaran 3,1-3,5% pada 2020, lebih rendah dibandingkan 2019. Kontraksi ekspor menahan laju pertumbuhan investasi, terutama investasi nonbangunan. Di samping itu, penyebaran COVID-19 yang cepat menyebabkan Pemerintah melakukan tindakan pencegahan penyebaran berupa pembatasan pekerja yang berasal dari negara terdampak COVID-19. Tertahannya TKA dari Tiongkok masuk ke Indonesia turut menahan pertumbuhan investasi pada jangka pendek, terutama investasi dari Tiongkok yang umumnya diiringi oleh TKA dari negara tersebut. Meskipun demikian, masih berlanjutnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah diprakirakan mampu menjaga tingkat pertumbuhan investasi, terutama investasi bangunan. Rencana revisi pengurangan sektor pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dan pengubahan istilah menjadi Daftar Positif Investasi (DPI) diharapkan mendorong realisasi penanaman modal asing. Kebijakan moneter yang akomodatif oleh Bank Indonesia turut mendorong penurunan cost of investment dan memberikan insentif untuk peningkatan investasi oleh para pelaku usaha.

Komponen 2019 Proyeksi2020

Proyeksi2021

Produk Domestik Bruto 5,0 4,2-4,6 5,2-5,6

Konsumsi Swasta 5,2 4,6-5,0 5,0-5,4

Konsumsi Pemerintah 3,3 2,1-2,5 2,9-3,3

Pembentukan Modal Tetap Bruto

4,5 3,1-3,5 5,9-6,3

Ekspor Barang Jasa -0,9 -5,6--5,2 6,0-6,4

Impor Barang Jasa -7,7 -9,3--8,9 4,6-5,0

Komponen 2017 Proyeksi2020

Proyeksi2021

Produk Domestik Bruto 5,0 4,2-4,6 5,2-5,6Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

3,6 3,1-3,5 3,4-3,9

Pertambangan dan Penggalian 1,2 0,0-0,4 1,4-1,8Industri Pengolahan 3,8 3,3-3,7 4,1-4,5Listrik, Gas dan Air Bersih 4,3 4,0-4,4 5,1-5,5Konstruksi 5,8 4,4-4,8 6,3-6,7Perdagangan, Hotel dan Restoran

4,8 4,1-4,5 5,5-5,9

Pengangkutan dan Komunikasi 8,1 7,4-7,8 8,0-8,4

Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

7,1 5,6-6,0 6,2-6,6

Jasa-jasa 6,8 4,9-5,3 5,8-6,2

Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan PdB sisi Pengeluaran

Sumber : BPS dan Bank Indonesia

Tabel 4. Proyeksi Pertumbuhan PdB sisi sektoral

Persen Persen




Konsumsi swasta diprakirakan menurun pada 2020 dalam kisaran 4,6-5,0%. Kekhawatiran terhadap COVID-19, himbauan Pemerintah untuk mengurangi mobilitas, dan penurunan keyakinan pertumbuhan ekonomi ke depan memengaruhi pola perilaku konsumsi masyarakat. Masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok dan menunda konsumsi lainnya. Konsumsi seperti pakaian, transportasi, perlengkapan rumah tangga, dan leisure diprakirakan terdampak negatif. Sementara itu, konsumsi barang kebutuhan pokok, terutama sembako, diprakirakan tetap terjaga di tengah kekhawatiran merebaknya COVID-19. Meskipun pertumbuhan sedikit tertahan, pertumbuhan konsumsi cukup resilien. Porsi penduduk berpendapatan kelas menengah yang makin besar dan dominan berdampak positif terhadap kinerja konsumsi rumah tangga yang resilien. Penduduk kelas menengah pada umumnya bekerja pada sektor formal dan memiliki penghasilan tetap, sehingga COVID-19 berdampak minimal terhadap tingkat pendapatan kelompok tersebut.

Konsumsi Pemerintah diprakirakan tetap tumbuh positif dengan kualitas belanja yang lebih baik di tengah penerimaan Pemerintah yang diprakirakan melambat. Konsumsi Pemerintah pada 2020 diprakirakan tumbuh pada kisaran 2,1-2,5%, dengan kebijakan fiskal akan lebih diarahkan untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Terkait dengan COVID-19, program stimulus fiskal difokuskan pada tiga prioritas utama, yaitu meningkatkan daya tahan sektor-sektor yang terdampak COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memelihara keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan ini kemudian mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan akselerasi belanja terutama Triwulan I 2020 sebagai langkah untuk mengurangi tekanan pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19. Pemerintah juga akan melakukan realokasi anggaran yang dipusatkan ke sektor kesehatan dan bantuan sosial dari belanja barang dan belanja modal yang tidak mendesak.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan untuk meminimalkan dampak CovId-19 terhadap perekonomian. Pada pertengahan Maret 2020, Pemerintah telah mengumumkan stimulus yang secara keseluruhan diprakirakan mencapai Rp33,3 triliun atau sekitar 0,2% PDB, sebagai langkah memitigasi dampak COVID-19 pada perekonomian. Stimulus yang terdiri dari stimulus jilid I (sebesar Rp10,4 triliun atau 0,06% PDB) dan jilid II (sebesar Rp22,9 triliun atau sekitar 0,19% PDB) difokuskan pada bidang kesehatan, social safety net, serta perbaikan perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Stimulus jilid

I yang diumumkan pada saat awal merebaknya COVID-19 ditujukan untuk memberikan insentif bagi dunia usaha yang terdampak COVID-19 dengan tetap mendukung konsumsi. Seiring meluasnya dampak COVID-19, Pemerintah mengumumkan stimulus jilid II melalui relaksasi perpajakan untuk mendorong belanja dan daya beli, relaksasi nonfiskal untuk mendorong lalu lintas perdagangan, serta kebijakan pangan untuk memastikan pasokan. Bank Indonesia mengapresiasi langkah stimulus fiskal Pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19, yang diprakirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan impor tertahan akibat permintaan domestik dan kinerja ekspor yang lemah, yang diprakirakan terkontraksi pada kisaran 8,9-9,3% pada 2020. Investasi nonbangunan yang lemah menyebabkan impor barang modal juga tertahan. Kebijakan substitusi impor berupa percepatan program B30 serta penerapan kebijakan lainnya, seperti revisi batas bea masuk barang impor, turut menahan laju pertumbuhan impor. Selain itu, kebijakan optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), baik pada proyek kelistrikan maupun pada sektor lain, berpotensi menahan pertumbuhan impor lebih tinggi.

Prospek nPI 2020 diprakirakan terjaga ditopang oleh penurunan defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan diprakirakan berada pada kisaran 2,5-3,0% terhadap PDB tahun 2020. Prospek ini dipengaruhi oleh perbaikan net ekspor sejalan dengan perlambatan kinerja impor yang lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan kinerja ekspor. Diversifikasi ekspor ke pasar nontradisional mampu menahan kinerja ekspor di tengah perlambatan PDB dunia. Kebijakan substitusi impor, revisi batas bea masuk, dan TKDN turut mendorong terkendalinya defisit transaksi berjalan. Meskipun demikian, meningkatnya ketidakpastian akibat pandemik COVID-19 menurunkan minat investor untuk melakukan investasi langsung. Hal tersebut mengakibatkan turunnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia, sehingga surplus TMF tertahan.

Inflasi pada 2020 diprakirakan terkendali dalam sasaran 3,0±1%. Inflasi yang terkendali ditopang oleh inflasi inti yang terjaga di tengah peningkatan inflasi VF dan AP. Terjangkarnya ekspektasi inflasi dan belum kuatnya permintaan akan menciptakan inflasi inti yang stabil. Inflasi VF diprakirakan meningkat sejalan dengan adanya gangguan cuaca dan terbatasnya distribusi makanan akibat pembatasan mobilitas dalam rangka pencegahan COVID-19. Selain itu, pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang menggunakan metode rataan geometrik dan mulai berlaku pada Januari 2020 juga berkontribusi pada berkurangnya






fluktuasi inflasi. Secara spasial, prospek inflasi di sebagian besar wilayah diprakirakan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional dan ditopang oleh penguatan kerja sama antar daerah melalui TPID.

Intermediasi perbankan menghadapi tantangan akibat dampak CovId-19. Pertumbuhan kredit diprakirakan berada pada kisaran 6,0-8,0% pada 2020, sedangkan pertumbuhan DPK perbankan diprakirakan mencapai 6,0-8,0% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Proyeksi pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari prakiraan semula sejalan dengan tertahannya aktivitas perekonomian domestik dan kondisi pertumbuhan global yang tidak mendukung. Sementara itu, pembiayaan dari pasar keuangan diprakirakan tertahan akibat terjadinya penyesuaian portofolio oleh para investor dalam menghadapi kondisi ketidakpastian akibat COVID-19.

Prospek perekonomian global dan domestik pada 2020 sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi paska CovId-19. Risiko berlanjutnya penyebaran COVID-19 dalam jangka waktu lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih luas dapat menyebabkan pertumbuhan PDB dunia dan volume perdagangan dunia yang makin melambat, yang kemudian dapat menurunkan harga komoditas yang lebih dalam. Hal tersebut dapat menyebabkan koreksi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih rendah. Dengan semakin terhubungnya jalur perdagangan dan sistem keuangan antarnegara saat ini, maka dampak penurunan pertumbuhan global dapat makin cepat tertransmisikan ke negara-negara lainnya. Penanganan yang ditempuh oleh negara-negara terdampak yang tidak efektif dan efisien berisiko menyebabkan propek pertumbuhan ekonomi global dan domestik menjadi lebih lambat dari prakiraan.

Prospek Perekonomian domestik membaik di 2021

Pertumbuhan ekonomi global 2021 diprakirakan kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global pasca berakhirnya tekanan CovId-19. Kebijakan stimulus yang dilakukan Pemerintah Tiongkok dan otoritas di banyak negara lainnya terus diarahkan untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter global yang akomodatif pada 2020 akan mendorong pertumbuhan investasi dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di periode-periode setelahnya, termasuk 2021. Koordinasi antarnegara dan lembaga internasional yang terus diperkuat dalam

menangani dampak penyebaran COVID-19 yang meluas, juga berkontribusi. Dengan prakiraan ini, pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diprakirakan meningkat pada kisaran 3,7%, didorong perbaikan jalur perdagangan, pariwisata dan investasi. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dunia dan harga komoditas diprakirakan tumbuh membaik seiring dengan meningkatnya permintaan global.

Prospek perbaikan ekonomi dunia setelah berakhirnya CovId-19 mendorong pertumbuhan ekonomi 2021 yang diprakirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia global dan harga komoditas sejalan dengan kembali berjalannya aktivitas produksi dan investasi global pasca berakhirnya tekanan COVID-19, sehingga mendorong pemulihan perekonomian domestik. Kondisi global yang membaik akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia. Kebijakan domestik berupa berlanjutnya peningkatan kuota ekspor tembaga, hilirisasi, dan pembangunan kawasan industri, juga berdampak positif terhadap perbaikan kinerja ekspor. Diversifikasi produk dan tujuan ekspor juga akan terus berlanjut, terutama ke negara berkembang yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global ke depan. Perbaikan kinerja ekspor tersebut pada gilirannya akan mendorong kinerja investasi, terutama investasi nonbangunan. Perbaikan investasi juga dipengaruhi oleh upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui rancangan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Selain itu, kebijakan akomodatif oleh Bank Indonesia mendorong pembiayaan ekonomi sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa-masa selanjutnya. Resiliensi konsumsi swasta diprakirakan tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan pendapatan terutama yang bersumber dari perbaikan ekspor.

stabilitas ekonomi juga terjaga sehingga inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1%. Prospek ini dipengaruhi oleh terjangkarnya ekspektasi inflasi, terkelolanya permintaan, dan membaiknya kondisi eksternal, sehingga inflasi inti diprakirakan tetap terkendali. Prospek inflasi volatile food tetap terkendali, didukung oleh prospek inflasi pangan di sebagian besar wilayah yang diprakirakan tetap terjaga. Prospek ini ditopang oleh penguatan kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pangan melalui TPID yang turut mendukung pencapaian sasaran inflasi secara nasional.




sInergI KeBIjaKan BanK IndonesIa Bersama PemerInTaH dan oTorITas TerKaIT

Perekonomian Indonesia yang berdaya tahan di tengah ekonomi global yang menurun merupakan buah dari sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait. Respons kebijakan diarahkan untuk mendorong perekonomian agar dapat kembali meningkat menuju kondisi lintasan optimumnya. Dinamika ekonomi 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit Indonesia terindikasi perlu terus didorong menuju kapasitas optimumnya. Dorongan tidak hanya untuk meningkatkan level pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk memperpendek siklus perlambatan pertumbuhan sehingga dapat segera kembali menuju level optimum. Respons kebijakan ini memungkinkan untuk ditempuh mengingat saat bersamaan stabilitas perekonomian tetap terjaga sehingga memberi ruang bagi kebijakan yang akomodatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memberikan dampak yang mengganggu stabilitas.

dalam implementasinya, sinergi kebijakan ditujukan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat struktur perekonomian. Dalam kaitan ini, Pemerintah pada 2019 meningkatkan stimulus kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan fiskal diimplementasikan melalui tiga strategi utama, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap mendukung penguatan iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan (creative financing). Ketiga strategi mendukung tetap terjaganya prospek kesinambungan fiskal dengan realisasi defisit APBN 2019 terkendali di bawah 3% yakni 2,2% dari PDB. Perkembangan ini secara keseluruhan membuat utang Pemerintah pada 2019 tetap sehat yakni 30,2% dari PDB.

Kebijakan struktural juga ditempuh sebagai bagian dari sinergi kebijakan guna mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi sangat strategis bagi pencapaian visi Indonesia menjadi negara maju sebagai target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengingat menjadi tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025. Dalam kaitan ini, Pemerintah menetapkan lima strategi utama untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kelima strategi tersebut meliputi pembangunan SDM melalui peningkatan kompetensi keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur untuk menopang konektivitas industri dan pariwisata, penyederhanaan regulasi melalui

omnibus law yang difokuskan pada penerbitan UU Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, penyederhanaan birokrasi, dan kebijakan untuk menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Transformasi ekonomi didukung oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait yang secara konsisten melanjutkan reformasi struktural.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif agar dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ditempuh setelah mengkaji kondisi stabilitas perekonomian yang tetap terjaga di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang berada di bawah lintasan optimumnya. Kondisi ini memberikan ruang pelonggaran bagi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan gangguan bagi stabilitas perekonomian. Bank Indonesia meyakini bauran kebijakan yang ditempuh, dari kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, hingga kebijakan pendukung lain, memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

dalam perkembangannya, pilihan instrumen dan timing implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi pada paruh pertama 2019, menjadi pertimbangan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR. Di tengah kondisi global yang tidak menguntungkan ini, Bank Indonesia secara konsisten fokus kepada upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan agar stabilitas sistem keuangan terkendali. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat strategi operasi moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Respons kebijakan terlihat makin menjaga stabilitas perekonomian sehingga memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sampai Juni 2019 tersebut, Bank Indonesia memilih untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan GWM Rupiah pada Juni 2019. Ruang pelonggaran kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan BI7DRR baru diambil Bank Indonesia pada paruh kedua 2019 setelah ketidakpastian pasar keuangan global mereda pasca penurunan FFR pada Juli 2019. Selanjutnya, bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif juga ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lainnya.






Bauran KeBIjaKan BanK IndonesIaPerekonomian domestik 2019 sebagaimana disampaikan sebelumnya, terindikasi berada di bawah lintasan optimum siklus bisnis dan siklus keuangan. Pertumbuhan ekonomi belum meningkat sehingga tercatat 5,02% akibat menurunnya kinerja ekspor, yang kemudian berdampak kepada menurunnya investasi nonbangunan dan belum meningkatnya konsumsi rumah tangga. Kondisi ini membawa kegiatan ekonomi masih bergerak di bawah kapasitas potensial. Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit juga menurun dipengaruhi interaksi melemahnya permintaan dan berkurangnya penawaran. Pertumbuhan kredit 2019 tercatat 6,1%, jauh menurun dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 11,8%. Perkembangan ini juga mengindikasikan hal yang sama, yakni siklus finansial Indonesia masih bergerak di bawah level optimumnya.

Pada saat bersamaan, stabilitas perekonomian tetap terkendali, bahkan terindikasi membaik. Stabilitas harga tetap terjaga dengan tekanan inflasi yang menurun. Inflasi IHK 2019 tetap berada dalam kisaran target sehingga tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan kondisi 2018 sebesar 3,13%. Stabilitas eksternal juga terkendali didorong oleh kinerja NPI yang mencatat surplus sejalan dengan aliran masuk modal asing yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang menurun. Aliran masuk modal asing yang meningkat dipengaruhi oleh daya saing aset keuangan domestik yang tetap tinggi dan prospek ekonomi domestik yang tetap baik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun pada akhir paruh kedua 2019. Perkembangan ini kemudian mendorong penguatan nilai tukar Rupiah yang secara rata-rata mencapai 0,76%. Selain itu, stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara, baik didukung ketahanan permodalan yang tetap tinggi di mana CAR mencapai 23,31%, likuiditas yang mencukupi, maupun risiko kredit yang rendah dengan NPL gross mencapai 2,53%.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan sehingga dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan dilakukan untuk mencari keseimbangan antara mengelola stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Konsepsi bauran kebijakan Bank Indonesia didasari adanya hubungan erat antara stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang bersifat saling melengkapi dan saling memperkuat.9 Dalam kaitan ini maka satu sisi, kebijakan moneter diarahkan untuk mengoptimalkan upaya menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan aliran modal. Stabilitas harga dikelola agar konsisten

dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai tukar dijaga sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar, dengan aliran modal dikelola dengan baik sehingga ketahanan eksternal tetap terjaga. Sisi lain, kebijakan makroprudensial diarahkan agar stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara baik, fungsi intermediasi terjadi dengan seimbang dan sehat, serta efisiensi dan peran sektor keuangan yang inklusif dapat berkembang dengan cepat (Infografis 1). Untuk aspek terakhir ini, peran pendalaman pasar keuangan menjadi penting karena dapat mendorong pencapaian pasar keuangan menjadi lebih efisien dan inklusif.10

dengan mempertimbangkan dinamika dan prospek perekonomian serta konsisten dengan kerangka bauran kebijakan, Bank Indonesia menempuh kebijakan akomodatif pada 2019. Arah kebijakan ditempuh setelah mengkaji kondisi stabilitas perekonomian yang tetap terjaga di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang berada di bawah lintasan optimumnya. Kondisi ini memberikan ruang pelonggaran bagi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa mengganggu stabilitas perekonomian. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia memperlonggar kebijakan moneter dengan menurunkan BI7DRR dan GWM. Kebijakan diperkuat dengan kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya dan bergeraknya mekanisme pasar serta kebijakan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif juga ditempuh untuk mendorong kredit sebagai sumber pembiayaan. Di samping itu, kebijakan sistem

9 Warjiyo, Perry. (2016). Bauran Kebijakan Bank Sentral: Konsepsi Pokok dan Pengalaman Bank Indonesia. BI Institute Seri Kebanksentralan No. 25.10 Warjiyo, P., & Juhro, S.M. (2016). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. PT Raja Grafindo Persada.

Aliran Modal Asing

(KecukupanCadangan Devisa)

Intermediasi yangBerimbang

(Kredit Optimal)

Efisiensi danInklusi

(Pendalaman PasarKeuangan)

TrilemaKebijakan

Moneter

TrilemaKebijakan

Makroprudensial

Stabilitas Nilai Tukar

(Konsisten denganFundamental dan Sesuai

dengan Mekanisme Pasar)

Stabilitas Harga(Mempertimbangkan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan)

Stabilitas Sistem Keuangan

(Risiko Sistemik - Cross Section dan Time Stories)

Infografis 1. Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Sumber: Wajiyo dan Juhro (2016)10




pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan internasional, UMKM, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus diperkuat untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif pada tahun 2019 dengan mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kebijakan moneter akomodatif ini tetap konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia meyakini pelonggaran kebijakan moneter tidak akan memberikan tekanan kepada stabilitas perekonomian mengingat saat bersamaan prospek inflasi cukup rendah, potensi aliran masuk modal asing cukup besar, dan stabilitas sistem keuangan tetap kuat. Kondisi ini memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga stabilitas perekonomian.

Kebijakan moneter akomodatif dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan gWm dan suku bunga kebijakan. Pemanfaatan ruang pelonggaran kebijakan moneter ditempuh dengan mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter juga merupakan langkah pre-emptive Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

dalam perkembangannya, strategi pilihan instrumen untuk mendukung arah kebijakan yang akomodatif akan memperhatikan kondisi kecukupan likuiditas perbankan dan ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia pertama kali melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen kuantitas uang yakni GWM yang diturunkan 50bps menjadi 6,00% pada Juni 2019. Pilihan penurunan GWM saat itu karena mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga pelonggaran kebijakan moneter melalui GWM menjadi pilihan optimum. Penurunan GWM ini menambah likuiditas perbankan sebesar Rp25,3 triliun, sebagai tambahan likuiditas perbankan untuk pembiayaan ekonomi. Bank Indonesia baru memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan, pada Juli 2019 dengan menurunkan BI7DRR sebesar 25bps menjadi 5,75%, setelah mempertimbangkan mulai menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global pasca penurunan FFR. Seiring makin kondusifnya kondisi pasar keuangan global dan tetap menariknya daya saing aset keuangan domestik, Bank

Indonesia melanjutkan penurunan BI7DRR masing-masing 25bps di bulan Agustus, September, dan Oktober 2019 sehingga menjadi 5,00% pada akhir Desember 2019. Terakhir, Bank Indonesia kembali menggunakan instrumen GWM yang diturunkan 50bps pada November 2019 sehingga menjadi 5,5%.

Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan mempercepat transmisi kebijakan moneter. Pada paruh pertama 2019, kebijakan moneter difokuskan pada penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas. Bank Indonesia mengimplementasikan operasi moneter pada dua sisi, baik dari sisi absorbsi maupun injeksi, dengan meredistribusi likuiditas. Operasi moneter pada dua sisi tersebut dilakukan melalui lelang secara regular dan terjadual, dengan metode variable rate tender yang berbasis mekanisme pasar. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter dengan penyeragaman instrumen operasi moneter pasar terbuka melalui implementasi Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN) untuk semua tenor mulai tujuh hari sampai dengan 12 bulan. Dalam memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang, koordinasi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan perbankan terus diperkuat secara berkelanjutan baik di level teknis maupun high level.

Bank Indonesia konsisten menempuh kebijakan nilai tukar untuk menjaga rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan stabilisasi Rupiah ditempuh untuk menjaga volatilitas Rupiah agar tidak berlebihan sehingga dapat mendukung ekspektasi pelaku ekonomi dan memudahkan pengambilan keputusan pelaku ekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi Rupiah melalui strategi triple intervention, baik di pasar spot, pasar DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan operasi moneter guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas.

secara umum pelonggaran kebijakan moneter dapat tertransmisi dengan baik dan dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga pada 2019. Pelonggaran likuiditas dapat menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai, seperti tercermin pada rerata harian volume PUAB yang tetap tinggi sebesar Rp19,0 triliun serta rasio AL/DPK yang tetap besar yakni 20,9%. Transmisi suku bunga di pasar uang pun berjalan cukup baik, tercermin pada penurunan suku bunga PUAB tenor 1 minggu sebesar 115 bps menjadi 5,03% dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 119 bps menjadi 5,05% sejak Juli 2019 (Grafik 14). Transmisi suku bunga perbankan berlanjut, meskipun belum optimal. Rerata tertimbang suku bunga deposito pada Desember 2019 tercatat 6,31%, turun 52 bps sejak akhir Juni






2019 sebelum BI7DRR mulai diturunkan di bulan Juli 2019. Suku bunga kredit modal kerja turun 18 bps sejak Juni 2019 menjadi 10,09% pada Desember 2019 (Grafik 15). Penurunan suku bunga perbankan juga diikuti oleh penurunan obligasi korporasi dan SBN 1 tahun masing-masing sebesar 72 bps dan 126 bps sejak Juli 2019.

Kebijakan makroprudensial

di tengah terjaganya stabilitas, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Pada 2019, kebijakan makroprudensial difokuskan untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus keuangan yang masih menunjukkan adanya ruang bagi peningkatan kapasitas intermediasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) melalui perubahan kisaran target RIM dari sebelumnya 80-92% menjadi 84-94%. Sejalan dengan upaya memperkuat intermediasi, kapasitas perbankan juga diperkuat dengan memperluas komponen pendanaan yang diperhitungkan dalam formula RIM, yakni melalui perluasan komponen pinjaman yang diterima oleh bank.

Selain penyempurnaan RIM, pada 2019 Bank Indonesia kembali melonggarkan ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) bagi Properti dan Down Payment bagi Kendaraan Bermotor melalui relaksasi yang berkisar 5-10% dari ketentuan yang berlaku saat ini. Relaksasi ini sejalan dengan pertimbangan masih perlunya dorongan pada sektor properti dan otomotif, serta memerhatikan dampak kedua sektor tersebut pada sektor lain (backward & forward linkages). Penyempurnaan kebijakan LTV/FTV untuk Properti dan DP untuk Kendaraan Bermotor juga ditujukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penyesuaian dilakukan melalui tambahan kelonggaran sebesar 5% pada pembiayaan Properti dan Kendaraan Bermotor yang bersifat ramah lingkungan (green financing) guna mengurangi potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari kerusakan lingkungan.

Penyempurnaan kebijakan makroprudensial dilakukan dengan tetap menjaga prinsip prudensial. Bank Indonesia senantiasa menjaga agar upaya mendorong intermediasi perbankan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam penyempurnaan RIM, besarnya parameter disinsentif bagi bank dengan RIM di bawah target ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan ketahanan bank. Persyaratan ini diimplementasikan dengan memperhitungkan risiko kredit (NPL%) dan permodalan (CAR%) bank. Dengan demikian, bank dengan tingkat risiko rendah dan didukung ketahanan yang memadai, diharapkan dapat melakukan intermediasi yang lebih tinggi, sebaliknya bank dengan risiko kredit yang relatif tinggi dan/atau permodalan yang minim diberikan keleluasaan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Persyaratan prudensial juga diterapkan pada pinjaman bank yang akan diakui sebagai komponen RIM, antara lain melalui persyaratan jenis dan jangka waktu pinjaman. Sementara itu, dalam pelonggaran ketentuan rasio LTV/FTV untuk Properti dan DP untuk Kendaraan Bermotor, relaksasi hanya dapat diimplementasikan oleh bank dengan tingkat risiko kredit yang berada dibawah batasan tertentu.

Berbagai kebijakan makroprudensial yang akomodatif berdampak positif pada kinerja sistem keuangan. Dengan kapasitas perbankan (sumber dana) yang meningkat, upaya mendorong intermediasi melalui RIM menunjukkan hasil yang

Sumber : Bank Indonesia Sumber : Bank Indonesia

grafik 14. suku Bunga Kebijakan dan PuaB o/n grafik 15. suku Bunga Kredit Perbankan

2016 2017 2018 2019

8,25

7,75

7,25

6,75

6,25

5,75

5,25

4,75

4,25

3,75I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

LF Rate

5,75

5,00

4,25

BI7DRR(Setelah 19/08/16)

Suku Bunga PUAB O/NDF Rate

BI Rate

2016 2017 2018 2019

15

14

13

12

11

10

9

8 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Kredit Konsumsi

Rata-rata tertimbangsuku bunga kredit

Kredit Investasi

Kredit Modal Kerja




positif. Meski sepanjang 2019 intermediasi yang bersumber dari kredit perbankan cenderung termoderasi (sebesar 6,1%, yoy dibandingkan 2018: 11,7% yoy), pembiayaan perbankan melalui pembelian surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan prudensial RIM mampu tumbuh sebesar 15,4% (yoy). Hal ini turut berdampak pada peningkatan jumlah bank yang berada dalam kisaran target RIM. Peningkatan intermediasi yang bersumber dari pembelian surat berharga korporasi sejalan dengan salah satu tujuan awal dari implementasi RIM yakni meningkatkan peran bank dalam mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, dengan tetap menjaga kualitas intermediasi. Dari sisi relaksasi kebijakan LTV/FTV untuk properti serta DP untuk kendaraan bermotor, relaksasi kebijakan yang dilakukan pada akhir 2019 belum sepenuhnya tercermin pada pertumbuhan kredit kedua sektor tersebut, sehingga diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mengevaluasi dampak pelonggaran kebijakan. Namun tingkat risiko kredit sektor properti dan otomotif yang cukup terjaga dan cenderung membaik pada akhir 2019, diharapkan mampu menopang membaiknya kinerja kedua sektor tersebut ke depan.

Penguatan pengawasan melengkapi serangkaian kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia senantiasa memperkuat pengawasan untuk mengidentifikasi potensi instabilitas yang dapat menimbulkan risiko sistemik pada sistem keuangan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terus dilakukan melalui peningkatan surveilans terhadap perbankan dan sektor terkait, serta pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh baik makroprudensial, moneter, serta sistem pembayaran. Pengawasan didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang akurat.

Pengawasan makroprudensial terus diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis melalui Protokol manajemen Krisis (PmK). Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) yang bersifat termatik untuk pertama kali dilakukan pada akhir 2019, melengkapi skema simulasi yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang bersifat bilateral, maupun yang bersifat full dress dalam kerangka KSSK. Simulasi krisis menjadi salah satu kegiatan penting dalam penguatan PMK Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kesiapan penerapan pedoman, SOP, instrumen, dan perangkat organisasi lainnya dalam hal terjadi kondisi meningkatnya tekanan terhadap sistem keuangan.

Pelaksanaan simulasi krisis yang mengambil tema Bank Perantara dilakukan untuk menguji efektivitas koordinasi Bank Indonesia dan LPs dalam perizinan Bank Perantara sebagai salah satu instrumen resolusi. Pelaksanaan simulasi juga dirangkaikan dengan simulasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) untuk menguji

proses weekend resolution. Sebagai tindak lanjut simulasi krisis, tim observer sebagai tim independen yang melakukan pengamatan selama proses simulasi bank perantara telah menyusun laporan evaluasi yang komprehensif. Hasil observasi tersebut digunakan untuk penyempurnaan proses pendirian bank perantara di Bank Indonesia termasuk dalam hal terdapat kebutuhan penyempurnaan dan penguatan aspek legalitas dalam proses pendirian bank perantara.

Bauran kebijakan antar otoritas sektor keuangan turut berkontribusi dalam terjaganya stabilitas sistem keuangan domestik. Sepanjang 2019, koordinasi dan kerja sama dengan otoritas keuangan lain dalam mengawal stabilitas semakin diperkuat. Secara multilateral, koordinasi bersama Kementrian Keuangan, OJK, dan LPS dalam kerangka KSSK diperkuat sebagai upaya pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan. Secara bilateral, perlunya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik, di tengah ketidakpastian ekonomi global, menjadi fokus sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial pada 2019.

sepanjang 2019, koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial berjalan dengan harmonis. Sinergi kebijakan difokuskan pada perlunya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah berbagai dinamika perekonomian global. Mekanisme koordinasi baik pada level teknis maupun antar pimpinan lembaga menghasilkan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial yang mampu menjaga sistem keuangan, menyusul upaya Bank Indonesia dan OJK yang selalu berkoordinasi dalam setiap perumusan instrumen pengaturan. Upaya bersama dalam menjaga ketahanan sistem keuangan dilakukan antara lain melalui: koordinasi pemeriksaan bank, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pemeriksaan, koordinasi dalam pelaksanaan joint stress test perbankan, serta koordinasi dalam pemutakhiran bank sistemik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan (UU PPKSK).

sinergi antarotoritas sektor keuangan dilengkapi dengan penguatan infrastruktur data dan informasi melalui integrasi pelaporan bank. Pada akhir 2019, Bank Indonesia, OJK, dan LPS sepakat untuk melakukan pengintegrasian pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang diberi nama Pelaporan.id. Integrasi ini dibangun untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten serta meningkatkan efisiensi dalam operasional bank mengingat selama ini perbankan menyampaikan pelaporan kepada tiga otoritas tersebut melalui beberapa aplikasi terpisah. Di samping itu, integrasi pelaporan ini juga






bertujuan untuk menciptakan Satu Data Perbankan guna mewujudkan sarana pertukaran dan akses data perbankan yang dibutuhkan setiap saat oleh masing-masing otoritas, serta meningkatkan kualitas data pelaporan. Ke depan, melalui adanya integrasi pelaporan, kebutuhan otoritas di sektor keuangan untuk memperoleh data secara cepat dan komprehensif dapat terpenuhi, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

sepanjang 2019, Bank Indonesia telah aktif dalam mendukung inisiatif pembiayaan berkelanjutan. Selain kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pembiayaan berkelanjutan, dukungan juga dilakukan melalui keanggotaan pada berbagai fora internasional. Pada 6 November 2019, Bank Indonesia resmi menjadi anggota Network for Greening the Financial System (NGFS). NGFS merupakan kelompok bank sentral dan pengawas keuangan yang secara sukarela bertukar pengalaman, berbagi best practices, dan berkontribusi pada pengembangan manajemen risiko lingkungan/iklim di sektor keuangan, serta memobilisasi pendanaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Keterlibatan Bank Indonesia dalam NGFS dilakukan melalui kontribusi terhadap dua isu besar, yakni (i) pengembangan kerangka analisis untuk melakukan asesmen risiko yang terkait lingkungan dan dampak dan transmisinya pada makroekonomi dan sistem keuangan, dan (ii) strategi dalam mendorong peningkatan pangsa green finance dalam sistem keuangan, termasuk penguatan peran bank sentral dan pengawas sebagai institusi dalam mendukung green finance, seperti pengembangan instrumen keuangan green dan penempatan cadangan devisa pada instrumen keuangan green. Selain NGFS, partisipasi aktif dari Bank Indonesia dalam mendukung green financing juga dilakukan melalui keikutsertaan pada Interest Group on Sustainable Finance – EMEAP WGBS serta bersama-sama dengan bank sentral lain se-ASEAN menginisiasi pembentukan Task Force on the Role of Central Banks in Addresing Climate and Environment-related Risks, disamping sejumlah keikutsertaan pada fora internasional dengan tema serupa.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif sebagai countercyclical measures, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan makroprudensial 2020 akan diperluas guna mendukung pembiayaan pada sektor produktif dengan kinerja baik, termasuk untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas, khususnya ekspor dan pariwisata. Kebijakan makroprudensial ditempuh melalui penguatan koordinasi dengan otoritas terkait, sehingga tujuan mendorong fungsi intermediasi dapat tercapai dengan tetap menjaga stabilitas sistem

keuangan. Ke depan, keyakinan akan prospek ekonomi ke depan yang membaik, serta peningkatan kembali kepercayaan korporasi, diperkirakan mampu meningkatkan kinerja intermediasi perbankan.

Kebijakan sistem Pembayaran

Selama 2019, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian risiko secara berhati-hati. Penguatan dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, baik nilai besar maupun ritel, turut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran.

Di sisi nontunai, kebijakan sistem pembayaran (SP) pada 2019 diarahkan pada upaya untuk mendukung elektronifikasi dan efisiensi pembayaran berbagai transaksi ekonomi. Dalam kaitan tersebut, kebijakan SP nontunai juga diarahkan untuk mendukung efektivitas berbagai program Pemerintah, termasuk program penyaluran program bantuan sosial. Di sisi tunai, kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia secara merata, di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas. Arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia pada 2019 juga berorientasi untuk merespons perkembangan digitalisasi di Indonesia yang berlangsung kian pesat. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 sebagai sebuah upaya untuk membentuk ekosistem yang sehat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

a.Kebijakan sistem Pembayaran nontunai

menerbitkan Blueprint sistem Pembayaran Indonesia 2025

Menghadapi tantangan kebijakan di era digital yang kompleks, Bank Indonesia sebagai bank sentral dituntut untuk memahami berbagai pergeseran yang terjadi, peluang-peluang baru, dan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam menjaga kualitas layanan publiknya. Hal ini penting menimbang arus digitalisasi yang saat ini tengah berlangsung justru dapat membatasi kompetisi, membunuh inovasi, memicu inefisiensi ekonomi, dan meningkatkan risiko konsentrasi. Di area sistem pembayaran, digitalisasi juga mendorong risiko munculnya praktik monopoli alamiah akibat dari efek economic of scale dan positive network effect dari penyediaan infrastruktur sistem pembayaran oleh sektor swasta. Kondisi tersebut kemudian mendorong




Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

BSPI 2025 berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Melalui BSPI 2025, Bank Indonesia juga menawarkan konsep baru inklusi ekonomi-keuangan yang lebih luas melalui pemanfaatan solusi digital serta pemanfaatan data dan informasi granular yang terekam secara digital untuk mencapai inklusi ekonomi-keuangan tersebut. BSPI 2025 akan menjadi kontribusi Bank Indonesia dalam membentuk ekosistem digital yang sehat sekaligus mampu menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral. Lebih dari itu, BSPI 2025 juga akan merajut upaya besar reformasi struktural ekonomi Indonesia ke arah transformasi

digital yang diwujudkan melalui lima inisiatif. Kelima inisiatif BSPI 2025 akan diimplementasikan baik secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya maupun melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta industri melalui tiga pendekatan, yaitu industrial, regulatory, dan collaborative approaches. Lima inisiatif tersebut adalah (i) mengembangkan open banking, (ii) memperkuat sistem pembayaran ritel, (iii) memperkuat infrastruktur pasar keuangan, (iv) mengembangkan infrastruktur publik untuk data, serta (v) memperkuat pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Lima inisiatif itu akan diimplementasikan secara paralel oleh lima Working Group (WG). Cakupan kerja dan deliverables WG akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam rangka mewujudkan visi SPI 2025.

Infografis 2. visi sistem Pembayaran Indonesia 2025

digital yang mengintegrasikan peran serta seluruh pelaku ekonomi, besar dan kecil, di pusat dan di daerah, dalam sebuah ekosistem digital yang inklusif.

Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dirumuskan sekaligus menjadi target akhir dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia. Visi baru Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 tersebut (Infografis 2) akan merajut proses transformasi ekonomi Indonesia masa depan ke arah

memperkuat Infrastruktur sistem Pembayaran

Selama 2019, kinerja sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan performa yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya tingkat ketersediaan sistem sesuai dengan tingkat layanan yang ditetapkan serta tidak adanya kegagalan sistem, sehingga dapat menjamin layanan transaksi sistem pembayaran nasional yang terus mengalami peningkatan

SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan

1

SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digitalmelalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan 2

SPI 2025 menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemiikan perusahaan3

SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas seperti persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/infor-masi/bisnis publik, dan penerapan regtech dan suptech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan

4

SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosean semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

5

*) Aspek SPI meliputi instrumen, mekanisme, lembaga, infrastruktur, dan cross border, termasuk sinergi dan koordinasi kelembagaan






volume dan nilai transaksi. Performa yang baik tersebut ditunjukkan oleh seluruh infrastruktur SPBI yang mencakup Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Secara konsisten, Bank Indonesia terus melakukan penguatan infrastruktur, baik infrastruktur sistem pembayaran dan setelmen maupun infrastruktur pasar keuangan lainnya. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kehandalan BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, dan BI-Electronic Trading Platform (BI-ETP). Pengembangan keempat infrastruktur tersebut, tidak hanya mengacu pada kebutuhan stakeholder, namun juga disesuaikan dengan best practice dan standar internasional. Pengembangan infrastruktur juga mempertimbangkan tren perkembangan terkini yang terjadi secara global termasuk teknologi. Pengembangan juga ditujukan untuk terus memperkuat aspek manajemen risko dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pembayaran, khususnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Penyempurnaan Kebijakan operasional sistem Kliring nasional Bank Indonesia

Perkembangan digitalisasi yang begitu pesat mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan SPBI, khususnya untuk pembayaran ritel, menjadi lebih baik. Salah satu yang dilakukan pada 2019 ialah melakukan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan operasional SKNBI. Penyempurnaan kebijakan operasional SKNBI ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelesaian transaksi dengan nominal yang semakin besar, cepat, dan efisien serta meningkatkan layanan kepada nasabah dalam penggunaan SKNBI. Penyempurnaan tersebut berupa:

1. Penambahan periode setelmen SKNBI pada Layanan Transfer Dana dari lima kali per hari menjadi sembilan kali per hari dan Layanan Pembayaran Reguler dari dua kali per hari menjadi sembilan kali per hari;

2. Percepatan Service Level Agreement (SLA) pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dari masing-masing paling lambat dua jam menjadi masing-masing paling lambat satu jam;

3. Percepatan Service Level Agreement (SLA) penerusan dana kepada nasabah untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dari masing-masing paling lambat dua jam menjadi masing-masing paling lambat satu jam;

4. Perubahan capping transaksi Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar; dan

5. Perubahan biaya transaksi Layanan Transfer Dana yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank dari Rp1.000,- per DKE menjadi Rp600,- per DKE dan dari bank kepada nasabah dari maksimal Rp5.000,- per transaksi menjadi Rp3.500,- per transaksi.

Penerapan anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (aPu PPT)

Sejak 1 Juli 2018, Indonesia telah ditetapkan sebagai Observer Financial Action Task Force (FATF). Sebagai konsekuensi dari penetapan status Observer tersebut, Bank Indonesia akan menempuh tahapan selanjutnya pada proses keanggotaan FATF yaitu Mutual Evaluation (ME). ME adalah sebuah prosedur yang akan mengevaluasi tingkat pemenuhan sebuah negara terhadap 40 FATF Recommendations dan 11 Immediate Outcomes sebelum dapat ditingkatkan statusnya menjadi Member dalam FATF.

Pada tahun 2019, Bank Indonesia sebagai salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Anggota Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi kegiatan ME FATF. Pelaksanaan ME FATF sendiri dimulai pada September 2019. Dalam persiapan ME FATF, Bank Indonesia menerapkan tiga strategi yaitu (i) penguatan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) berbasis risiko; (ii) komunikasi dan koordinasi; dan (iii) menghadapi face to face meeting dengan Tim Assessor.

Salah satu upaya penguatan penerapan APU PPT diwujudkan dalam bentuk perluasan kerja sama internasional di bidang APU PPT. Pada April 2019, Bank Indonesia dan Bank of Thailand (BoT) bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) di Chiang Rai, Thailand. Kesepakatan tersebut menjadi wujud upaya positif Bank Indonesia dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota FATF on Money Laundering, sekaligus menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF. Nota Kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan juga dengan Banko Sentral Ng Pilipinas (2018) dan Bank Negara Malaysia (2013).

Terdapat tiga tujuan penandatangan Nota Kesepahaman ini, yaitu pertama, memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem




pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan andal. Kedua, mendorong inovasi keuangan, dan; ketiga, memperkuat implementasi kebijakan APU PPT. Nota Kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama Bank Indonesia - BOT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas.

memperkuat Program elektronifikasi

Perluasan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai

Sejak dimulainya implementasi bansos nontunai pada 2016, Bank Indonesia senantiasa mendukung Pemerintah dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT). Pada 2019, Bank Indonesia terus mendukung perluasan penyaluran BPNT yang diberikan kepada 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 514 Kabupaten/Kota serta penyaluran PKH dengan skema non-flat kepada 10 juta KPM yang tersebar di 511 Kabupaten/Kota. Penyaluran dana bantuan sosial PKH dan BPNT diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang kemudian digunakan sebagai media penyaluran dana PKH dan BPNT bagi KPM. Selanjutnya, KPM dapat menggunakan KKS untuk melakukan transaksi di e-warong.

Perluasan Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Perluasan elektronifikasi transaksi Pemda merupakan bagian dari Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) untuk meningkatkan keuangan inklusif melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi, serta mendorong transaksi keuangan elektronik di lingkungan Pemda. Program ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan lebih baik dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Program elektronifikasi transaksi Pemda pada tahun 2019 difokuskan pada fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerapan Surat Perintah Pencairan Dana secara online (SP2D Online) dan penerapan payroll pembayaran gaji, baik di lingkungan Pemda maupun NonPemda (Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah). Elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda utamanya diprioritaskan pada transaksi belanja (belanja modal, barang dan jasa, pegawai serta bantuan sosial). Sementara itu pada transaksi pendapatan, umumnya diinisiasi pada elektronifikasi pajak kendaraan bermotor dan retribusi pasar.

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mendorong implementasi program elektronifikasi transaksi

di lingkungan Pemda dengan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kemendagri, KPK, BPK dan OJK) untuk mengatasi kendala-kendala utama implementasi, termasuk keterbatasan infrastruktur dan keragaman kapabilitas bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah. Koordinasi juga dilakukan untuk menyepakati arah perluasan program elektronifikasi dimaksud yang mencakup peningkatan akses keuangan, pencegahan korupsi, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Bank Indonesia juga memfasilitasi seluruh Pemda dalam menyusun strategi dan roadmap elektronifikasi transaksi Pemda dengan melibatkan 46 KPwDN.

Selama 2019, implementasi transaksi keuangan secara elektronik telah dilakukan di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Seluruh Provinsi, 93 Kota dan 415 Kabupaten telah memiliki sistem informasi dan keuangan yang mendukung transaksi nontunai serta telah menontunaikan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam mendukung pelaksanaan elektronifikasi transaksi, mayoritas Pemda juga telah memiliki regulasi pendukung. Ke depannya, akan dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi dalam mendorong percepatan elektronifikasi serta penetapan target yang lebih terukur sehingga memudahkan dalam fasilitasi, pengembangan dan monitoring progress implementasi.

Perluasan Elektronifikasi Sektor Transportasi

Bank Indonesia terus mendorong pembayaran elektronik pada sektor transportasi, termasuk integrasi pembayaran moda transportasi, dalam rangka memperluas ekosistem nontunai sekaligus memperluas akses keuangan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi. Upaya dilakukan antara lain melalui fasilitasi pemenuhan aspek bisnis/kerja sama operator dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) sesuai ketentuan yang berlaku dan pemenuhan aspek teknis untuk memastikan interoperabilitas instrumen pembayaran.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia ialah mendukung elektronifikasi pembayaran moda transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek sesuai dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018 – 2029. Integrasi moda transportasi mencakup Kereta Commuter Indonesia (KCI), MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Selain itu, Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan sepakat bersinergi melakukan perluasan elektronifikasi moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut, termasuk integrasi antar moda.






Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan elektronifikasi pembayaran di jalan tol. Salah satunya dengan mendukung inisiatif pengembangan metode pembayaran alternatif yang mengadopsi teknologi baru, seperti teknologi nirsentuh, yang memungkinkan pembayaran jalan tol secara lebih cepat melalui penerapan Single Lane Free Flow (SLFF) dan/atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Dalam kaitan itu, Bank Indonesia bersama Kementerian PUPR melakukan monitoring dan koordinasi untuk memastikan uji coba SLFF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga dalam implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi lebih lanjut diselaraskan dengan butir kesepakatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda). Program sinergi tersebut secara spesifik akan mencakup: (i) penyusunan strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan MLFF, (ii) perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut, (iii) penyusunan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antarmoda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional, serta (iv) pembentukan Kelompok Kerja Nasional sebagai upaya percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.

Implementasi elektronifikasi di sembilan destinasi Wisata

Dalam rangka mendorong penerimaan devisa dan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, Bank Indonesia terus mendorong intensifikasi layanan sistem pembayaran di sembilan destinasi pariwisata prioritas.11 Intensifikasi layanan sistem pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan transaksi ritel wisatawan mancanegara di destinasi wisata Indonesia. Upaya intensifikasi layanan sistem pembayaran yang dilakukan antara lain: (i) menyediakan infrastruktur pembayaran untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan, (ii) memperluas ekosistem sistem pembayaran nontunai di daerah wisata melalui pengembangan model bisnis di daerah wisata dan sosialisasi akseptansi; serta (iii) digitalisasi transaksi pelaku

wisata untuk mendorong transaksi nontunai agar dilakukan secara online, tidak hanya di tempat wisata.

Selama 2019, Bank Indonesia telah menyusun tahapan program jangka pendek dan jangka menengah untuk intensifikasi layanan sistem pembayaran di destinasi wisata. Bank Indonesia juga terus melakukan sosialisasi program dan tahapan intensifikasi layanan sistem pembayaran, piloting instrumen pembayaran Quick Response Code (QR Code) di destinasi wisata, serta memfasilitasi kerja sama perbankan dan marketplace. Program tersebut didukung dengan penguatan aspek perlindungan konsumen melalui penyediaan informasi terkait larangan penerapan surcharge dan gesek tunai, serta himbauan untuk tidak mengenakan batasan minimum transaksi nontunai pada kartu kredit guna meningkatkan akseptasi pembayaran nontunai. Transaksi nontunai juga didorong melalui digitalisasi transaksi pelaku wisata agar dapat dilakukan secara online, seperti pengembangan website dan mobile apps untuk pembelian tiket masuk.

Sepanjang 2019, telah dilakukan implementasi elektronifikasi di sembilan destinasi wisata prioritas berupa penggunaan instrumen nontunai untuk pembayaran tiket di destinasi wisata, transaksi belanja di toko dan restoran, parkir dan integrasi moda transportasi. Selain itu juga dilakukan perluasan kanal pembayaran dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan pengembangan booking online. Contoh beberapa kegiatan implementasi yang telah dilakukan, antara lain: (i) E-Ticketing Borobudur (Yogyakarta) pada tiket masuk melalui Electronic Data Capture (EDC) dan pintu otomatis; (ii) E-Ticketing Grand Watu Dodol (Banyuwangi) melalui EDC dengan menggunakan APMK, UE, server based serta pemanfaatan QRIS, dan (iii) E-Payment Sentra Kuliner Kampung Ujung (Nusa Tenggara Timur) dengan menggunakan UE closed loops serta pemanfaatan QRIS. Upaya implementasi elektronifikasi di destinasi wisata juga didukung dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bekerja sama dengan pengelola destinasi wisata, perbankan, dan Pemda, ketersediaan infrastruktur listrik dan telekomunikasi serta kanal pembayaran yang beroperasi secara optimal, dan terpenuhinya kebutuhan ULE di seluruh destinasi wisata prioritas.

11 Destinasi pariwisata prioritas yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Banyuwangi di Jawa Timur, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Bali, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.




QuIck ReSPoNSe coDe INDoNeSIAN StANDARD (QrIs)

Sebagai salah satu upaya menuju pencapaian visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, khususnya terkait inisiatif kedua yaitu pengembangan sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia menggagas sebuah langkah untuk mendukung inovasi layanan pembayaran digital berbasis Quick Response Code (QR Code). Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan standar nasional untuk QR Code pembayaran atau QRIS (QR Code Indonesian Standard) untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan industri dengan tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju. Dengan adanya QRIS, konsumen semakin mudah untuk bertransaksi menggunakan QR Code karena QRIS telah mempu menciptakan interoprabilitas di antara seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (Infografis 3).

QRIS memiliki tagline UNGGUL yaitu: universal atau inklusif yang berarti untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di dalam dan luar negeri; gampang yang berarti transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman;

untung atau efisien yang berarti satu QR code untuk semua aplikasi; dan langsung yang berarti transaksi cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran. Implementasi QRIS diawali dengan model Merchant Presented Mode (MPM) baik static maupun dynamic yang dilakukan mulai 17 Agustus 2019 dan secara menyeluruh diimplementasikan mulai Januari 2020.

Dalam implementasi QRIS, sosialisasi memiliki peran penting agar masyarakat dapat memahami keunggulan QRIS dan cara penggunaannya untuk bertransaksi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan. Terhitung sejak grand launching QRIS 17 Agustus 2019 sampai dengan akhir Triwulan IV 2019, telah dilakukan sebanyak 406 kegiatan sosialisasi di seluruh KPwDN. Selain sosialisasi, proses perluasan implementasi QRIS juga terus dilakukan. Secara keseluruhan, QRIS telah diimplementasikan pada 34 provinsi per akhir Triwulan IV 2019. Bank Indonesia sendiri telah memfasilitasi diimplementasikannya QRIS di 26 pasar tradisional, sembilan universitas, 58 tempat ibadah, 14 tempat wisata, dan lima retribusi daerah melalui seluruh KPwDN. Upaya ini akan terus dilakukan untuk semakin meningkatkan pemahaman dan penggunaan QRIS oleh masyarakat.

Infografis 3. sistem Pembayaran sebelum dan setelah QrIs


MERCHANT

APJSP

Akun Pengguna 1

Akun Pengguna 2

BPJSP

Akun Pengguna 3

CPJSP

Akun Pengguna 4

DPJSP APJSP

Akun Pengguna 1

Akun Pengguna 2

BPJSP

Akun Pengguna 3

CPJSP

Akun Pengguna 4

DPJSP

SEBELUM

Merchant harus memiliki banyak QR dan membuka akun di berbagai PJSP

APJSP

BPJSP

CPJSP

DPJSP

SESUDAH

Pengguna dapat memindai QR dari semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

APJSP

BPJSP

CPJSP

DPJSP

MERCHANT

On Us --- Off Us Merchant hanya perlu bekerja sama dengan 1 PJSP

* Melalui switching

Pengguna hanya dapat memindai QR dari 1 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

Peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)








B. Kebijakan sistem Pembayaran Tunai

standar Kelayakan uang rupiah di seluruh Wilayah republik Indonesia Termasuk 3T: uang Pecahan Besar dan uang Pecahan Kecil

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan pencabutan dan penarikan uang Rupiah. Bank Indonesia mengupayakan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas antara lain dengan merencanakan kebutuhan, melakukan pengadaan/pencetakan, mencabut dan menarik uang tidak layak edar (UTLE). Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kegiatan survei terhadap kondisi kelayakan uang Rupiah yang beredar di masyarakat. Survei ini dilakukan secara reguler dua kali dalam setahun. Survei dilakukan di 82 kota/kabupaten dan lima wilayah layanan Kas Titipan Bank Indonesia yang termasuk kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil), yaitu di Gunung Sitoli, Natuna, Atambua, Tahuna, dan Biak. Responden terdiri dari kelompok rumah tangga dan pedagang/UMKM. Berdasarkan hasil survei, tingkat kelayakan survei Uang Pecahan Besar (UPB) berada pada tingkat kelayakan 11 dan uang Pecahan Kecil (UPK) berada pada tingkat kelayakan delapan. Hasil ini jauh di atas target yang ditentukan dalam kinerja Bank Indonesia, yaitu untuk UPB delapan dan untuk UPK enam.

jaringan distribusi uang rupiah

Kegiatan distribusi uang Rupiah ke seluruh Indonesia merupakan tugas Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan kualitas yang layak edar. Mekanisme distribusi uang Rupiah dilakukan dari Kantor Pusat Bank Indonesia kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan efisiensi jalur distribusi dan ketersediaan moda transportasi.

Untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi seperti PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pelayaran Nasional Indonesia dan PT. Silkargo Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia–Angkatan Laut (TNI-AL) dalam penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang dan layanan kas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Strategi yang ditempuh dalam melakukan kegiatan distribusi uang diantaranya adalah kebijakan front loading atau percepatan pengiriman uang, dengan tetap mempertimbangkan jadwal moda transportasi dan kapasitas khazanah. Selanjutnya, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya distribusi uang adalah melakukan pengiriman uang secara simultan dengan

menggunakan kapal penumpang dan pengiriman uang menggunakan moda transportasi truk Bank Indonesia.

ekspedisi Kas Keliling: Bank Indonesia di setiap makna Indonesia

Kas Keliling dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan uang di masyarakat melalui pendekatan ke pusat-pusat keramaian. Melalui Kas Keliling, masyarakat terbantu untuk memperoleh uang layak edar di tempat yang mudah dijangkau. Kas Keliling tidak hanya dilakukan pada pusat-pusat keramaian di kota, namun juga di daerah terpencil yang tidak memiliki layanan perbankan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyediaan uang Rupiah berkualitas baik dan menunjukkan bukti bahwa Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia dengan selalu hadir di tengah masyarakat.

Untuk itu, dalam upaya pendistribusian dan layanan kas di wilayah kepulauan khususnya kepulauan terdepan, terluar dan terpencil, Bank Indonesia memandang perlu melaksanakan kerja sama kegiatan pendistribusian dan pengamanan Rupiah dengan TNI AL yang memiliki akses pelayaran laut yang luas di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Framework Pengelolaan uang rupiah 2019-2025

Dalam rangka mewujudkan destination statement Bank Indonesia, maka Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) di Bank Indonesia memiliki arah kebijakan untuk menyediakan uang layak edar dengan denominasi sesuai, just in time, serta melalui central bank driven dengan memperhatikan efisiensi serta kepentingan nasional. Untuk itu, seluruh kebijakan PUR juga harus selaras dengan arah kebijakan terutama perkembangan instrumen Sistem Pembayaran NonTunai.

Arah kebijakan ini dituangkan dalam Framework PUR 2019-2025 yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu Pilar I: Menyediakan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya, Pilar II: Efisiensi Distribusi Uang dan Sistem Layanan Kas yang Prima, dan Pilar III: Infrastruktur Pengelolaan Uang Rupiah yang Memadai dan Berbasis Teknologi. Ketiga pilar ini ditopang oleh pilar enablers yang terdiri dari Arsitektur Ketentuan serta Penguatan SDM dan Governance.

Dalam konteks pelaksanaannya, framework PUR berlandaskan pada prinsip-prinsip:

1. Governance dan memiliki mitigasi risiko yang terukur.2. Kualitas, integritas uang serta pemrosesan uang menjadi

yang terbaik di antara emerging markets. 3. Kebijakan yang diambil harus berbasis data dan informasi

dan menggunakan teknologi yang bersifat less human intervention, serta

4. Efisiensi baik dari sisi waktu, proses maupun biaya.




Penerbitan Peraturan tentang Pengelolaan uang rupiah

Dalam rangka meningkatkan governance dan kualitas proses bisnis di Bank Indonesia dalam mengelola uang Rupiah serta sebagai tindak lanjut dari implentasi Framework PUR 2019-2025, maka Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan terkait dengan pengelolaan uang Rupiah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Ketentuan tersebut berlaku sejak 30 Agustus 2019, menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu PBI Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

PBI ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah.

Salah satu hal yang diatur adalah mengenai Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) atau yang disebut Cash in Transit (CIT). Bank dapat menggunakan jasa PJPUR dalam melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah yang terdiri atas: (i) Distribusi uang Rupiah; (ii) Penyimpanan uang Rupiah di khazanah; (iii) Pemrosesan uang Rupiah; dan/atau (iv) Pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang Rupiah pada Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Cash Recycling Machine (CRM), dan/atau mesin transaksi uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

Hal yang diatur dalam PBI ini adalah kategori kegiatan PJPUR, persyaratan modal minimum, persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, kewajiban menyampaikan laporan dan mekanisme pengawasan.

Penyiapan infrastruktur untuk pengelolaan uang rupiah yang tersentralisasi (command center Pur): “Pengendalian, Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan secara Cepat, Tepat, dan akurat”

Bank Indonesia mendirikan command center pengelolaan uang Rupiah dengan fungsi utama melakukan pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan distribusi uang, layanan kas dan pengolahan uang. Command center PUR memiliki fungsi strategis untuk menetapkan kebijakan dan aturan terkait pengelolaan uang Rupiah yang berlaku secara nasional, khususnya terkait kegiatan distribusi uang

dan layanan kas. Dalam peran taktis operasional, command center PUR berfungsi untuk melakukan pemantauan kecukupan kas, proses distribusi dan pengolahan uang, serta mengambil keputusan yang bersifat lintas wilayah kerja. Secara garis besar, fungsi command center PUR adalah sebagai berikut:

• Menyediakan data, informasi dan statistik kegiatan PUR secara terpusat mencakup regional dan nasional;

• Analytical tools dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang PUR secara cepat dan akurat;

• Mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan PUR secara menyeluruh;

• Policy feedback berdasarkan tracking pelaksanaan kebijakan PUR.

Peran command center sudah berjalan sejak 2015, namun pada Triwulan II 2019 infrastruktur yang terintegrasi, terwujud. Pada saat terjadi sejumlah bencana alam, command center memegang peranan untuk mengkoordinasikan layanan kas seperti bencana gempa besar di Palu, NTB, dan banjir di Pulau Jawa pada tanggal 1 Januari 2020. Menyadari kebutuhan uang tunai akan meningkat pasca bencana gempa, command center menjalankan prosedur Business Continuity Plan (BCP) melalui koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat dan Pemerintah Daerah jika diperlukan agar kebutuhan uang di masyarakat dapat dipenuhi.

Ruangan Command Center PUR






ruPIaH, saHaBaT KITa semua:sTraTegI PemenuHan KeBuTuHan uang

PerIode naTaL dan aKHIr 2019

Menjelang Hari Raya Natal dan akhir tahun, umumnya terjadi peningkatan kebutuhan uang tunai dan layanan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas perekonomian dan transaksi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan melakukan beberapa langkah antisipasi, antara lain melalui peningkatan distribusi dan persediaan uang tunai di 1.902 titik penukaran, peningkatan layanan kas kepada stakeholders melalui layanan penukaran di pusat kegiatan serta mengintensifkan kerjasama dengan penyedia jasa transportasi darat (kereta api), laut (kapal penumpang dan kapal barang), dan udara (pesawat).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan uang adalah sebagai berikut :

• Melakukan layanan penukaran secara aktif melalui seluruh jaringan kantor Bank Indonesia dan perbankan dengan tema “Rupiah, Sahabat Kita Semua”;

• Menjaga ketersediaan kas secara nasional;• Mengoptimalkan peran Kas Titipan untuk melakukan

distribusi uang;• Meminta perbankan untuk tetap mengoptimalkan

pengelolaan uang dan menjaga ketersediaan uang tunai di seluruh ATM; dan

• Melakukan pemantauan melalui Command Center terhadap kecukupan uang di seluruh satuan kerja kas.

Realisasi penarikan uang dari Bank Indonesia (outflow) selama periode Natal dan akhir tahun 2019 (Desember) mencapai Rp112,5 triliun atau meningkat 14,9% dari periode tahun sebelumnya yang tercatat Rp97,9 triliun. Kenaikan outflow tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: realisasi anggaran Pemerintah Pusat/Daerah, dan swasta, libur hari besar keagamaan dan tahun baru yang bersamaan dengan libur sekolah, serta penambahan titik dan frekuensi penukaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun kerjasama dengan perbankan. Bank Indonesia akan terus melanjutkan kerjasama dengan perbankan dan lembaga lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan uang pada periode hari besar keagamaan, baik dari sisi jumlah total maupun jumlah per pecahan.

Kegiatan Penukaran dalam rangka Natal & Akhir Tahun 2019

Infografis 4. Layanan Penukaran Kas

KPw Prov. AcehKPw Lhokseumawe

KPw Prov. Sumatera Utara

KPw Prov. Kalimantan Utara

KPw Prov. Kalimantan Barat

KPw Prov. Kalimantan Tengah

KPw Prov. Kalimantan Selatan

KPw Balikpapan

KPw Prov. Kalimantan Timur

KPw Pematang Siantar

KPw Prov. Riau

KPw Prov. Kep Riau

KPw Prov. Jambi

KPw Prov. Banten

KPw Prov. Sumatera Barat

kPw Sibolga

KPw Bengkulu

1 Titik

74 Titik

85 Titik

24 Titik

1 Titik

7 Titik

66 Titik

28 Titik

28 Titik

115 Titik

10 Titik

KPw Prov. Bangka Belitung

72 Titik

1 Titik

61 Titik

159 TitikKPw Prov. Jawa Barat

KPw Tasikmalaya KPw Purwokerto

KPw Cirebon

KPw Prov. DI Yogyakarta

KPw Solo

KPw Tegal

1 Titik1 Titik

35 Titik

20 Titik

53 Titik

138 Titik

KPw Prov. Sulawesi Utara

KPw Prov. Papua Barat

KPw Prov. Maluku Utara

KPw Prov. Maluku

KPw Pov. Papua

KPw Prov. Sulawesi Tengah

KPw Gorontalo

KPw Prov. Sulawesi Barat

KPw Prov. Sulawesi Selatan

KPw Prov. Sulawesi Tenggara

105 Titik28 Titik

1 Titik

9 Titik19 Titik

26 Titik

18 Titik

4 Titik

15 Titik

44 Titik

KPw Prov. Nusa Tenggara Timur

KPw Prov. Nusa Tenggara Barat

KPw Bali

KPw Jember

KPw Malang

KPw Prov. Jawa Timur

23 Titik

11 Titik90 Titik

37 Titik

68 Titik

81 Titik

134 Titik

Sebaran titik penukaran uang periode 19.31 Desember 2019

KPw

KPw Prov. Sumatera Selatan 1 Titik

KPw Prov. Lampung

30 Titik 27 Titik

KPw Prov. Jawa Tengah

24 TitikKPw Kediri

37 Titik 1 Titik

1 Titik

Sebaran titik penukaran uang periode 19-31 Desember 2019









Perlindungan Konsumen sistem Pembayaran

Perkembangan inovasi keuangan serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang pesat perlu diikuti dengan upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga dapat meminimalisir risiko dalam perlidungan konsumen, dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan. Bank Indonesia terus mendorong penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh lembaga jasa di bidang sistem pembayaran yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam penguatan fungsi perlindungan konsumen Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia telah menyetujui pokok-pokok perubahan ketentuan perlindungan konsumen. Keputusan RDG tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian proses legal review terhadap rancangan PBI tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Penyempurnaan PBI Perlindungan Konsumen tersebut akan menjadi acuan bagi penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Bank Indonesia juga secara aktif melakukan penanganan terhadap pengaduan konsumen Jasa Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia. Cakupan pengaduan konsumen yang ditangani meliputi instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana (Cek dan BG, transfer dana termasuk RTGS dan SKNBI), Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit, Uang Elektronik, dan Penyediaan dan/atau Penyetoran uang Rupiah.

Penanganan pengaduan konsumen Jasa Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia dilakukan melalui kegiatan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Edukasi berupa pemberian pemahaman pada konsumen mengenai produk sistem pembayaran melalui berbagai media. Konsultasi dilakukan dengan memberikan pemahaman pada konsumen dan penyelenggara apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan Jasa Sistem Pembayaran melalui tatap muka, telepon, email, surat atau media lain. Fasilitasi merupakan upaya penyelesaian pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa keperdataan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi

penyelenggara dengan konsumen. Selama 2019, jumlah pengaduan konsumen yang telah ditindaklanjuti Bank Indonesia berjumlah 3.200 pengaduan. Pengaduan didominasi permasalahan Kartu Kredit sebanyak 2.149 pengaduan (67% dari total pengaduan), diikuti permasalahan Kartu ATM/Debet sebanyak 458 pengaduan (14% dari total pengaduan). Pengaduan yang diterima seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia.

Penguatan fungsi edukasi untuk meningkatkan literasi konsumen terus dilakukan, antara lain melalui penyusunan Strategi Edukasi dan Perlindungan Konsumen oleh Bank Indonesia. Tujuan penyusunan strategi tersebut antara lain untuk meningkatkan keberdayaan konsumen dan sebagai referensi bagi stakeholders (internal dan eksternal) mengenai arah kebijakan edukasi perlindungan konsumen yang terencana, terukur, berkelanjutan dan berkolaborasi. Penguatan fungsi edukasi dan penanganan pengaduan konsumen di Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga dilakukan melalui penyempurnaan organisasi di Bank Indonesia dan penyusunan Pedoman penanganan pengaduan konsumen, agar terdapat keseragaman standar penanganan pengaduan.

Bank Indonesia juga melakukan penguatan terhadap fungsi pengawasan perlindungan konsumen dengan pendekatan market conduct. Hal ini diharapkan akan melengkapi pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang sudah dilakukan selama ini.

Dalam rangka mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen yang antisipatif terhadap tantangan dan inovasi produk/jasa cakupan kewenangan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia telah disetujui untuk menjadi anggota International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet). FinCoNet adalah organisasi internasional nirlaba yang beranggotakan beberapa bank sentral dan asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap perlindungan konsumen di sektor keuangan melalui aspek edukasi dan pengawasan yang efektif. Dengan keanggotaan dalam FinCoNet, diharapkan dapat diperoleh insight terkini mengenai berbagai aspek perlindungan konsumen di dunia, sehingga mendukung penguatan perlindungan konsumen di Indonesia.






Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif diperkuat dengan akselerasi pendalaman pasar keuangan. Langkah akselerasi pendalaman pasar keuangan tersebut difokuskan pada upaya pengembangan instrumen, infrastruktur, dan kredibilitas pasar keuangan, serta koordinasi dengan otoritas terkait dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan instrumen pasar keuangan untuk mendorong peningkatan volume transaksi dan pengunaan berbagai instrumen pasar uang dan valas, termasuk DNDF, Interest Rate Swap (IRS), Overnight Index Swap (OIS), dan Surat Berharga Komersial (SBK). Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan infrastruktur pasar keuangan dengan menerbitkan ketentuan tentang penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi (market operator), antara lain electronic trading platform (ETP). Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan tentang infrastruktur kliring, yaitu central counterparty (CCP) untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over the counter (OTC) yang akan dilengkapi dengan penguatan infrastruktur lainnya. Dalam upaya penguatan kredibilitas pasar keuangan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kode etik pasar (market conduct) untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pelaku pasar serta mendorong persaingan usaha yang sehat antar pelaku pasar di pasar uang dan pasar valas. Bank Indonesia juga melakukan pembentukan Indonesia

overnight index average (IndONIA) dan penguatan Jakarta interbank offered rate (JIBOR) yang berlaku efektif pada awal Januari 2019, sebagai bagian dari upaya pemantapan kredibilitas benchmark rate pasar uang.

Bank Indonesia, bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya melanjutkan upaya mendorong pengembangan instrumen keuangan untuk pembiayaan inovatif infrastruktur. Kebijakan mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur difokuskan pada upaya mendorong peran swasta dalam pembiayaan, memperkaya inovasi instrumen pembiayaan, serta mempercepat pembiayaan melalui program pendampingan dan fasilitasi. Dalam upaya mendorong peran swasta dalam pembiayaan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya telah mendorong penandatanganan pembiayaan swasta terhadap 21 proyek infrastruktur dengan nilai total 13,6 miliar dolar AS pada Oktober 2018. Berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur juga terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan yang beragam baik dari sisi penerbit maupun sisi investor. Pengembangan inovasi pembiayaan infrastruktur diarahkan pada pengembangan sembilan instrumen yang potensial mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya instrumen pembiayaan berbasis syariah.

Ke depan, Bank Indonesia secara konsisten akan melanjutkan upaya akselerasi pendalaman pasar keuangan. Kebijakan akselerasi pendalaman pasar keuangan tetap difokuskan pada upaya pengembangan instrumen, infrastruktur, dan kredibilitas pasar keuangan, serta koordinasi dengan otoritas terkait dalam FK-PPPK untuk mengoptimalkan peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan instrumen keuangan, termasuk berkaitan dengan transaksi valas terhadap rupiah untuk mendorong kegiatan terkait ekonomi digital. Bank Indonesia juga melanjutkan upaya penguatan struktur pasar valas yang tetap efisien, antara lain dengan penyempurnaan ketentuan Local Currency Settlement (LCS) untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan dengan negara mitra. Pengembangan infrastruktur pasar keuangan terus diperkuat, terutama terkait market operator, antara lain ETP dan CCP untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Kredibilitas pasar keuangan juga terus diperkuat dengan penyempurnaan ketentuan JISDOR untuk memperkuat kredibilitas referensi nilai tukar pasar.

grafik 16. Pengaduan Konsumen Tahun 2019

Transfer Dana

Kartu ATM / Debet

6%

1%Uang

1%OJK

1%Mobile Banking

UE 8%

14%Kartu Kredit

67%

Sumber : Bank Indonesia




memPerKuaT BenTeng sTaBILITas meLaLuI PemBenTuKan Central Counterparty

Kebutuhan pengembangan Central Counterparty (CCP) untuk transaksi OTC derivatif merupakan bagian dari reformasi pasar OTC derivatif global pascakrisis keuangan global pada 2008. Salah satu penyebab utama terjadinya krisis tersebut adalah tingginya volume transaksi OTC derivatif yang tidak dimonitor dan diatur oleh otoritas terkait, sehingga transaksi dilakukan secara tidak prudent. Berdasarkan hal tersebut, pada September 2009, para pemimpin negara G20 bertemu dan menyepakati untuk melakukan perubahan paradigma pengaturan dan pengawasan di pasar OTC derivatif yang dikenal sebagai OTC Derivative Market Reforms.

Tabel 5. otc Derivative Market Reforms

mandat

Seluruh transaksi OTC derivatif standar

1. Wajib ditransaksikan melalui bursa atau Electronic Trading Platforms (ETP).

2. Wajib dikliringkan melalui Central Counterparties (CCP).

Seluruh transaksi OTC derivatif

3. Wajib dilaporkan ke Trade Repository (TR)

Kontrak yang tidak dikliringkan melalui CCP

4. Dikenakan beban modal yang lebih tinggi.

5. Dikenakan biaya margin yang lebih tinggi.

Fokus OTC Derivative Market Reforms adalah untuk meningkatkan transparansi dan manajemen risiko atas transaksi OTC derivatif. Hal tersebut diwujudkan dengan kebijakan yang mewajibkan transaksi OTC derivatif standar untuk ditransaksikan melalui ETP atau bursa serta dikliringkan melalui lembaga CCP. Selanjutnya, keseluruhan transaksi OTC derivatif wajib dilaporkan ke lembaga TR. Sebagai insentif/disinsentif atas mandat terkait CCP, transaksi OTC derivatif standar yang tidak dikliringkan melalui CCP akan dikenakan beban modal dan margin yang lebih tinggi.

CCP adalah suatu lembaga yang menjalankan fungsi kliring dengan mengambil alih risiko counterparty dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi12 dan melakukan multilateral netting atas eksposur transaksi para pelaku pasar. Dengan menempatkan dirinya di antara pelaku transaksi yaitu pembeli dan penjual, kontrak bilateral awal antara pembeli dan penjual diganti dengan dua kontrak baru (novasi) yaitu: (i) kontrak antara pembeli dengan

CCP dan (ii) kontrak antara penjual dengan CCP. Dengan mekanisme tersebut, pembentukan CCP diharapkan dapat mengurangi interconnectedness, menurunkan credit risk, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Pengembangan CCP untuk OTC derivatif di Indonesia telah berada pada tahap pengaturan kelembagaan CCP yaitu dengan dikeluarkannya PBI No. 21/11/PBI/2019, tentang Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter. PBI tersebut mencakup: (i) persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bertindak sebagai CCP untuk transaksi OTC derivatif suku bunga dan nilai tukar yang sejalan dengan standar internasional (Principles for Financial Market Infrastructure - PFMI13); (ii) proses perijinan yang harus ditempuh oleh lembaga yang bertindak sebagai CCP OTC derivatif suku bunga dan nilai tukar; (iii) kerangka pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga CCP; serta (iv) acuan terkait aspek bisnis lembaga CCP yang krusial seperti novasi dan close-out netting.

Tahapan selanjutnya dari pengembangan CCP adalah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PBI penyelenggaraan CCP OTC derivatif suku bunga dan nilai tukar melalui penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang rencananya akan diterbitkan pada bulan Mei 2020. Disamping itu, pengembangan CCP ke depan juga mencakup pengaturan instrumen derivatif yang wajib dikliringkan melalui CCP dan mekanisme operasionalnya, serta framework pengawasan financial market infrastructure (FMI14), termasuk CCP di dalamnya. Pengaturan mengenai pembentukan CCP tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pasar keuangan domestik yang dalam, transparan, dan aman, guna mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

12 Novasi adalah proses pengakhiran kontrak awal antara pembeli dan penjual kemudian menggantikannya dengan dua kontrak baru yaitu antara CCP dan pembeli serta CCP dan penjual.

13 CPSS-IOSCO – Principles for Financial Market Infrastructures – April 2012.14 FMI merupakan suatu sistem multilateral yang mencakup berbagai institusi, termasuk operator dari sistem tersebut, yang digunakan untuk kliring, penyelesaian atau

penatausahaan pembayaran atas transaksi surat berharga, derivatif atau transaksi keuangan lainnya (sumber : IOSCO-CPMI).

Infografis 5. mekanisme novasi dalam CCP

A

$10

$6$8

$5 $7 $3+$1

-$3 -$2

BILATERAL TRADING

C B

NOVASI

MULTILATERAL NETTING

C B

CCP

A









Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional terus diperkuat untuk meningkatkan resiliensi perekonomian dan mendukung momentum pertumbuhan. Kebijakan Internasional Bank Indonesia difokuskan dalam bentuk penguatan kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), termasuk melakukan inovasi kebijakan dalam bentuk kerja sama keuangan dengan otoritas negara lain untuk keperluan manajemen likuiditas dalam mengelola cadangan devisa, serta kerja sama LCS, dan kerja sama di area sistem pembayaran. Pada 2019, Bank Indonesia memperluas kerja sama LCS dengan BNM dan BOT yang semula hanya transaksi perdagangan, menjadi juga mencakup investasi langsung dan remitansi. Kerja sama tersebut akan berkontribusi positif bagi upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS. Di area sistem pembayaran, Bank Indonesia menjalin kerja sama sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital dengan Bank Negara Malaysia (BNM), dan akan diperluas dengan sejumlah bank sentral mitra. Selain itu, Investor Relation Unit (IRU) linkage baik di pusat, daerah, dan luar negeri dalam mendukung investasi, pariwisata, dan perdagangan juga terus diperkuat. Kebijakan internasional juga diarahkan untuk meningkatkan reputasi dan membentuk persepsi positif terhadap Indonesia dengan cara turut berperan aktif dalam perumusan kebijakan dilembaga internasional

Kebijakan internasional akan diarahkan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional. Guna menjaga momentum semakin kuatnya persepsi dan minat dari berbagai negara untuk menjalin hubungan dagang, investasi, dan pariwisata dengan Indonesia, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan internasional, perluasan dan penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam setelmen transaksi perdagangan dan jaring pengaman keuangan internasional, peningkatan pembiayaan investasi khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Bank Indonesia akan terus meningkatkan perannya dalam berbagai lembaga dan kerjasama internasional (seperti IMF, Financial Supervisory Board/FSB, Bank for International Settlement/BIS, G20, Islamic Financial Supervisory Board/IFSB, International Islamic Liquidity Management/IILM), kerjasama regional (seperti ASEAN dan CMIM), maupun kerjasama antar bank sentral. Sejalan dengan hal ini, Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah, akan terus memberikan kontribusi nyata dalam bentuk peran aktif di berbagai program untuk

mendorong investasi dan pariwisata Indonesia melalui kegiatan IRU, serta keterlibatan Bank Indonesia dalam Free Trade Agrrement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Rating

Terjaganya stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah berbagai tantangan sektor eksternal mendapat pengakuan dari berbagai lembaga rating utama dunia (Moody’s, S&P, dan Fitch). Hal ini tercermin dari afirmasi dari lembaga rating utama dunia atas rating kredit Indonesia yang tetap bertahan pada level Investment Grade (IG). Bahkan pada Mei 2019 salah satu lembaga rating utama Standar & Poors (S&P) kembali meningkatkan rating Indonesia dari BBB- menjadi BBB. Selain ketiga lembaga rating utama tersebut, asesmen JCR menghasilkan perbaikan outlook rating menjadi positif pada level BBB/outlook positif dan asesmen R&I memberikan pengukuhan pada level BBB/outlook stabil.

Ke depan, kegiatan pengelolaan persepsi positif pada tahun 2020 akan diarahkan untuk menjaga status IG tersebut dan memastikan tetap terjaganya persepsi positif investor. Di tengah kondisi eksternal yang kurang kondusif, Indonesia harus memastikan stakeholders asing masih menilai Indonesia sebagai tempat yang menguntungkan untuk berinvestasi. Untuk itu, akan dilakukan penguatan engagement dengan investor dan lembaga rating baik dengan memanfaatkan kehadiran pimpinan Bank Indonesia pada forum atau event internasional di kota-kota yang merupakan basis investor dan lokasi lembaga rating maupun dengan meningkatkan intensitas komunikasi kebijakan dengan investor untuk memperkuat kegiatan diseminasi kondisi ekonomi dan kebijakan baru yang ditempuh otoritas.

Kebijakan umKm

Program pengembangan klaster umKm diperluas untuk mendukung stabilitas inflasi, penurunan defisit transaksi berlajan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bank Indonesia melanjutkan pengembangan klaster UMKM untuk pengendalian inflasi, dengan fokus komoditas pangan strategis di berbagai daerah, seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sapi. Untuk mendukung penurunan defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan UMKM siap ekspor, dengan fokus pada komoditas unggulan daerah berpotensi ekspor dan pendukung pariwisata antara lain kain, kerajinan, dan kopi. Klaster UMKM binaan Bank Indonesia terus diikutsertakan dalam berbagai pameran bertaraf nasional dan internasional. Pameran Karya Kreatif Indonesia yang




diselenggarakan tiap tahun menunjukkan bahwa UMKM unggulan binaan Bank Indonesia semakin sukses, dan bahkan banyak diantaranya telah go-export dan go-digital. Ke depan, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan UMKM sebagai bagian upaya mendukung stabilitas inflasi, penurunan CAD, dan pertumbuhan yang inklusif.

Koordinasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi dari sisi suplai melalui pengembangan umKm komoditas volatile food. Pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui perbaikan sisi suplai. Bank Indonesia memperluas pengembangan UMKM dengan pendekatan klaster yang difokuskan pada lima komoditas pangan strategis yang memengaruhi inflasi VF. Pengembangan UMKM dilaksanakan secara end to end untuk mencapai kemandirian klaster, didukung kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah maupun lembaga terkait.

Untuk mempertajam strategi pelaksanaan, dan memperkuat mekanisme koordinasi dalam pengembangan klaster pangan baik di internal maupun dengan pihak eksternal, pada 16 Oktober 2019 Bank Indonesia menerbitkan ketentuan intern mengenai pengembangan klaster pangan yang telah disempurnakan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan klaster pangan di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Pengembangan klaster pangan untuk menjaga kesinambungan produksi bahan pangan, khususnya bawang merah dan cabai, diperkuat dengan penyusunan model bisnis dan rumusan strategi pengembangan klaster. Bank Indonesia juga melakukan identifikasi praktik terbaik pengembangan klaster pangan agar dapat direplikasikan pada klaster lainnya. Pada 2019, Bank Indonesia telah berhasil melaksanakan program replikasi pada klaster komoditas bawang merah dan cabai. Mengingat pada 2018 replikasi juga telah berhasil diterapkan untuk komoditas beras dan bawang putih, maka Bank Indonesia telah berhasil mereplikasikan empat dari lima komoditas pangan strategis yang berpengaruh terhadap inflasi VF. Replikasi praktik terbaik klaster pangan dimaksud telah mendorong peningkatan produktivitas klaster melebihi target 10%.

Untuk mendorong inovasi maupun replikasi program klaster terbaik yang dikembangkan Bank Indonesia maupun Kementerian/Pemerintah Daerah/lembaga lainnya, Bank Indonesia melakukan penilaian kinerja klaster dalam rangka kejuaraan klaster. Kejuaraan ini juga dilaksanakan untuk memberikan motivasi dan penghargaan bagi klaster yang telah mendukung stabilitas suplai bahan pangan. Dari hasil penilaian, telah terpilih sembilan klaster terbaik,

masing-masing tiga klaster dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan/perikanan. Gubernur Bank Indonesia, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, telah menyerahkan penghargaan (Bank Indonesia Award) kepada perwakilan klaster terbaik pertama dari masing-masing subsektor, dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 tanggal 28 November 2019.

Secara keseluruhan hingga Triwulan III 2019, Bank Indonesia telah mengembangkan 226 klaster di seluruh Indonesia, terdiri dari 186 klaster pangan yang memproduksi komoditas volatile food dan 40 klaster pangan lainnya. Klaster pangan binaan Bank Indonesia memanfaatkan lahan seluas 10.983 hektar, melibatkan 18.533 petani, dan menyerap 31.165 tenaga kerja. Bank Indonesia secara rutin melakukan pemantauan terhadap klaster binaan di daerah, menggunakan indikator dan instrumen untuk pedoman pemetaan tahapan pengembangan klaster, menuju kemandirian klaster pangan binaan.

Koordinasi kebijakan dalam rangka meningkatkan ekspor dan mendukung pariwisata melalui pengembangan umKm digital dan umKm ekspor. Mempertimbangkan potensi UMKM pada berbagai sektor ekonomi dan sebagai sumber pertumbuhan baru, sekaligus sejalan dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia memfokuskan pengembangan UMKM di era digital melalui pengembangan UMKM digital dan UMKM ekspor. Bank Indonesia mengembangkan peta jalan upscaling UMKM dari kategori UMKM potensial (L1), UMKM sukses (L2), UMKM digital (L3) dan UMKM ekspor (L4). Penentuan kategori UMKM menggunakan kriteria kelembagaan dan SDM, keuangan, produksi dan pemasaran.

Pengembangan UMKM digital dilakukan dengan program onboarding UMKM pada platform e-commerce. Pola pembinaan menekankan pada digitalisasi back office, pemanfaatan e-commerce, market analytic, dan digital payment. Pengembangan UMKM ekspor menekankan pada strategi menjual value dan keunikan produk karena mengandung nilai budaya, dan unsur heritage, yang dibuat secara hand-made. Komoditas difokuskan pada produk unggulan daerah berpotensi ekspor dan pendukung pariwisata seperti kain, kerajinan, kopi dan makanan minuman olahan. Pola pembinaan menekankan pada peningkatan kualitas produk, pelaksanaan sertifikasi dan kurasi, fasilitasi dokumen ekspor, dan promosi perdagangan. Selain itu juga didukung dengan penyusunan model bisnis dan pedoman pengembangan UMKM ekspor.

Kegiatan promosi produk berkualitas hasil karya UMKM binaan dan mitra sekaligus edukasi kepada masyarakat luas terkait seluk beluk ekspor dan digitalisasi UMKM, dilakukan






melalui penyelenggaraan event strategis tingkat nasional Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019, pada 12-14 Juli 2019. KKI 2019 yang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui UMKM Go Export dan Go Digital” dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan KKI 2019 yang meliputi pameran, peragaan busana, talkshow, workshop, business matching, dan business coaching, telah berhasil menarik 18.911 pengunjung, meningkat 73,5% dibandingkan tahun sebelumnya. KKI 2019 juga telah menghasilkan penjualan langsung sebesar Rp22,09 miliar dan business matching sebesar Rp66,6 miliar. Business matching dihadiri 183 orang, terdiri dari UMKM binaan Bank Indonesia, perbankan, agregator/importir, Kementerian/Lembaga, dan asosiasi.

Melalui penyelenggaraan KKI 2019, Bank Indonesia telah mendorong UMKM binaan dan mitra di seluruh nusantara untuk secara kontinyu melakukan inovasi, memperbaiki kualitas produk sesuai selera pasar dan berorientasi ekspor, serta memanfaatkan platform digital, agar dapat menembus pasar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan KKI, tidak lepas dari sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan dukungan asosiasi, eksportir, importir atau aggregator, lembaga keuangan, perusahaan teknologi finansial, e-commerce dan sektor swasta lainnya. Produk dan program pengembangan UMKM binaan dan mitra didokumentasikan dalam Buku Kain Nusantara yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2019 sebagai salah satu sarana promosi kepada stakeholders yang lebih luas. Promosi perdagangan untuk mengakses pasar internasional juga dilakukan melalui kerjasama Bank Indonesia dengan KBRI/KJRI di negara mitra dagang.

Akselerasi ekspor UMKM memerlukan kemudahan akses terhadap informasi, dan capacity building, dengan didukung sinergi, serta koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait lainnya di pusat dan daerah. Melanjutkan koordinasi yang dilakukan pada 2018, pada 2019 Bank Indonesia bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menginisiasi pilot project focal point atau Kantor Bersama Ekspor di Provinsi Sumatera Selatan dengan kopi sebagai komoditas unggulan. Launching virtual office Kantor Bersama Ekspor di Provinsi Sumatera Selatan

telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan LPEI, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur, Pemerintah Daerah setempat, dan stakeholders lainnya.

Pilot project focal point ekspor telah berhasil memfasilitasi UMKM komoditas kopi dan produk kain dan kerajinan Sumatera Selatan dalam proses kurasi, dan keikutsertaan pada pameran internasional seperti Café Asia 2019 di Singapura dan New York Now 2019 di New York, AS. Akses pemasaran kepada wisatawan di pasar domestik juga diperluas antara lain melalui pembukaan Rumah Kopi Sumsel di Palembang.

Lebih lanjut, untuk memperkuat pengembangan UMKM pendukung pariwisata, Bank Indonesia menyusun model bisnis UMKM pendukung pariwisata. Model bisnis ini menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM pendukung pariwisata, sehingga menunjang meningkatnya daya tarik wisata Indonesia dan kunjungan wisatawan mancanegara.

Kebijakan ekonomi dan Keuangan syariah

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) dan pendalaman pasar keuangan syariah. Implementasi mata rantai nilai halal terus diperkuat melalui pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah sampai dengan industri khususnya makanan, fashion, kosmetika, pariwisata dan farmasi, serta kampanye industri halal. Pendalaman pasar keuangan syariah terus diakselerasi untuk memperkuat manajemen likuiditas dan pembiayaan keuangan syariah, serta pada gilirannya akan mendukung penguatan perbankan syariah nasional. Optimalisasi keuangan sosial syariah pada sektor zakat dan wakaf juga terus didorong untuk meningkatkan pembiayaan syariah yang inklusif. Selain itu, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi utama dalam ekonomi dan keuangan syariah global juga terus didorong. Rangkaian kegiatan internasional Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang didahului oleh Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia yang selama ini berlangsung sukses akan secara rutin diselenggarakan setiap tahunnya sebagai platform bersama dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.




Siapa yang menyangka sulaman Karawo yang dianggap terlalu formal dan dikenakan oleh orang tua asal Gorontalo, mampu menembus lantai catwalk kelas dunia. Sebagai kain identitas Gorontalo sejak zaman dahulu, Karawo belum dilirik menjadi komoditas utama sebelum 2011. Selain hanya dikerjakan oleh para perajin yang berusia senja, proses pembuatannya juga terbilang sangat rumit dan membutuhkan lima proses dimulai dari mengambar pola atau bentuk motifnya, memotong benang pada kain, mengeluarkan benang yang telah dipotong, mengikat benang dan terakhir proses penyulaman. Untuk menyelesaikan satu motif saja bisa membutuhkan lebih dari dua bulan pengerjaan.

Melihat Karawo berpotensi untuk dikembangkan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo melakukan fungsi pengembangan UMKM

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pembinaan klaster Karawo. Dimulai sejak 2011, Festival Karawo digagas sebagai ‘pesta’ para perajin, desainer hingga pelaku usaha di bidang itu.

Para perajin juga diberikan bantuan peralatan, pelatihan membuat pola atau motif serta kaca mata, karena saat itu banyak perajin yang berusia lanjut. Seiring waktu berjalan, berbagai inovasi mulai ditampilkan dengan menggunakan kain Karawo. Kain yang pernah mendapat citra “hanya digunakan oleh orang tua dan acara resmi” tersebut kini tidak berlaku lagi.

Beragam pola, warna dan kolaborasi bersama kain khas Indonesia mulai ditunjukan oleh para pelaku Karawo, bahkan kini sulaman ‘tua’ itu banyak digunakan oleh anak muda

suLam KaraWo yang mendunIa


Festival Karawo di Gorontalo








berkat sentuhan perajin serta desainer generasi milenial. Dampak yang sangat besar juga terasa dengan adanya kesadaran masyarakat Gorontalo serta daerah lainnya yang kini semakin memiliki ketertarikan terhadap kain Karawo.

“Di Gorontalo saat ini mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua semakin bangga menggunakan Karawo mereka. Dan yang menggembirakan lagi adalah mereka lebih memilih untuk menggunakan Karawo kualitas terbaik yang dibuat oleh para perajin,” ungkap Agus Lahinta pemilik Rumah Karawo binaan KPw BI Provinsi Gorontalo.

Pada 2017, Karawo mulai bergeliat di kancah nasional dan internasional. Jauh dari kata ragu sedikitpun, KPw BI Provinsi Gorontalo dengan percaya diri membawa UMKM unggulan binaannya, yaitu Rumah Karawo yang bekerjasama dengan Gallery of Indonesia, tampil di salah satu negara yang menjadi kiblat fashion dunia. Pagelaran Internasional ”Couture New York Fashion Week” di Amerika Serikat menjadi langkah awal di atas catwalk bagi busana bermotif sulam Karawo yang merupakan tindak lanjut keikutsertaan di Indonesia Fashion Week 2017.

Couture New York Fashion Week dipilih karena event tersebut dirasa tepat dengan berbagai persiapan yang baik, serta New York merupakan kota mode yang banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai penjuru dunia. Hal tersebut tentunya sejalan dengan visi Bank Indonesia dalam mengembangkan sulaman Karawo yaitu ”Karawo Mendunia”. Sebelum ’menjual’ Karawo di New York, Bank Indonesia mendatangkan seorang kurator dari Los Angeles, Amerika. Untuk melakukan kurasi pada puluhan UMKM dari seluruh Indonesia dengan hasil akhir terdapat 12 UMKM yang direkomendasikan.

Kota mode New York menjadi tempat bersejarah bagi perkenalan awal peragaan busana Karawo karena di tempat itulah mata dunia seakan terbuka bahwa ada kain khas Indonesia selain batik. Dukungan Bank Indonesia terhadap keinginan Karawo mendunia itu sangat besar dirasakan

oleh para pelaku UMKM. Komitmen Bank Indonesia dalam mengembangkan sulaman Karawo pun mendapatkan respons positif dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Gorontalo.

Hingga kini pengembangan kerajinan Karawo tidak pernah berkurang sedikitpun. Bank Indonesia senantiasa mengembangkan sulaman Karawo sehingga berhasil menorehkan catatan prestasi yang luar biasa di tahun 2019. Kerajinan sulaman Karawo kembali diundang untuk berpartisipasi dalam acara fashion terbesar di Indonesia yaitu Indonesia Fashion Week 2019, serta tampil dalam acara fashion show pada kunjungan Ketua Dekranas Ibu Mufidah Jusuf Kalla ke Gorontalo. Selain itu, Sulaman Karawo terpilih sebagai busana panitia dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2019 yang dihadiri oleh kepala negara, sejumlah menteri, duta besar negara sahabat, seluruh kepala daerah, akademisi, pimpinan BUMN, perbankan, media, serta pimpinan perusahaan multinasional. Dalam kegiatan Karya Kreatif Indonesia 2019 yang merupakan acara pameran kerajinan tahunan terbesar di Indonesia, penjualan kain sulaman Karawo naik hingga sebesar 80% (ytd).

Capaian dari berbagai program, promosi serta pertunjukan Karawo membuatnya semakin diminati, bukan hanya untuk kelas menengah ke atas, namun hingga konsumen menengah ke bawah. Hal itu dibuktikan dengan naiknya frekuensi penjualan dari UMKM Rumah Karawo yang mengalami kenaikan omset dari Rp40 juta per bulan menjadi lebih dari Rp200 juta serta peningkatan produksi dari 30 lembar pakaian bermotif Karawo per bulan menjadi 400 lembar.

Dengan berbagai prestasi yang luar biasa tersebut, Bank Indonesia terus mendorong kerajinan Sulaman Karawo secara konsisten menembus pasar ekspor. Diharapkan ekspor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo secara berkesinambungan yang pada akhirnya mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional.











manajemenKeLemBagaan

sugengdeputi gubernur

“guna mendukung ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia mengembangkan inovasi di bidang sistem pembayaran dengan meluncurkan Blueprint sistem Pembayaran Indonesia 2025.”




Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi aceh






encapaian visi dan misi Bank Indonesia 2024 tak terlepas dari dukungan

strategi pengelolaan lembaga. Strategi pengelolaan lembaga Bank

Indonesia disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholders,

dinamika lingkungan strategis, kesiapan organisasi, termasuk SDM dan teknologi,

dengan tetap mempertahankan aspek good governance sebagai fondasi dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pada 2019, strategi pengelolaan lembaga dilaksanakan dalam lingkup PS 10 sampai

dengan PS 12. Ketiga PS tersebut dilaksanakan terintegrasi dengan berbagai PS

lainnya dalam pencapaian setiap targetnya. Sejumlah penguatan dilakukan,

antara lain penyempurnaan proses perencanaan strategis dan manajemen kinerja,

organisasi dan pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi, pengelolaan sistem

informasi yang sesuai era digital, komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan logistik

yang lebih optimal, pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, serta penguatan

ekosistem pembelajaran dan riset yang mendukung economic leadership.

Berbagai pencapaian pun berhasil diraih. Pencapaian tersebut semakin

memperkuat posisi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang terbaik di

antara negara emerging market. Ke depan, strategi pengelolaan lembaga akan

terus dilakukan dengan tetap ditopang oleh fondasi tata kelola yang baik guna

mendukung kredibilitas Bank Indonesia.

manajemenKeLemBagaan




PerenCanaan sTraTegIs dan manajemen KInerjaUntuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menerapkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK). Sistem ini memastikan seluruh tahapan mulai dari perumusan strategi dan anggaran hingga evaluasi kinerja dilaksanakan melalui proses yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar, siklus SPAMK meliputi proses perumusan strategi jangka menengah, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja.

Sebagai bagian dari pelaksanaan arah strategis Bank Indonesia, perencanaan tahunan Bank Indonesia 2019 menerjemahkan Destination Statement 2024 ke dalam strategi, ukuran keberhasilan, target, dan program kerja tahunan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dalam kerangka 12 Program Strategis. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian dapat terpantau secara efektif dan terjaga kesinambungannya.

Sebagai bagian dari transformasi organisasi, pada 2019 pengelolaan perencanaan Bank Indonesia semakin diperkuat dengan penerapan pendekatan value chain. Melalui pendekatan ini, perencanaan di level organisasi dan satuan kerja semakin diperkuat sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh dan lengkap dalam mencapai outcome tertentu. Kejelasan kontribusi seluruh satuan kerja di Bank Indonesia baik di pusat, daerah, hingga kantor perwakilan di luar negeri juga dapat dipetakan sehingga memperjelas akuntabilitas. Keterkaitan ini didukung dengan sistem penganggaran yang semakin terintegrasi dengan

perencanaan melalui penerapan Chart of Accounts (CoA). Pencapaian Destination Statement melalui 12 Program Strategis yang bersifat end to end dan berbasis value chain juga diperkuat dengan pengendalian internal melalui manajemen risiko dan audit internal yang terintegrasi. Hal ini semakin memberikan nilai tambah dalam upaya memastikan keberhasilan pencapaian visi Bank Indonesia 2024.

Keseluruhan proses pengelolaan perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan dalam koridor yang dimandatkan oleh undang-undang yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Bank Indonesia menyampaikan rencana pelaksanaan tugas termasuk kebijakan yang akan ditempuh kepada DPR-RI dan Pemerintah serta dipublikasikan kepada masyarakat di awal tahun. Proses perencanaan ini dilakukan dengan mencermati kondisi lingkungan strategis terkini untuk menghasilkan respons kebijakan yang sesuai dengan tetap mendasarkan pada visi Bank Indonesia. Selanjutnya untuk menjaga governance dalam perencanaan strategis, maka indikator kinerja dan rincian program kerja dituangkan dalam Kontrak Kinerja Satuan Kerja (Satker) dan Kontrak Program Strategis.

Seluruh program kerja, indikator kinerja dan target di kedua kontrak tersebut dimonitor dan dievaluasi secara seksama. Dinamisnya kondisi eksternal yang dihadapi di 2019 sangat berimplikasi terhadap strategi yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, proses fine tuning perencanaan harus ditempuh ketika kondisi yang dihadapi berbeda dengan perkiraan sebelumnya sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Seiring dengan hal itu, debottlenecking untuk mencari solusi terhadap faktor yang menghambat pelaksanaan 12 Program Strategis juga dilakukan. Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan dan semesteran menjadi salah satu pilar penting dalam siklus perencanaan Bank Indonesia. Secara triwulanan, kebijakan dan hasil pelaksanaan tugas ini disampaikan dan dievaluasi oleh DPR-RI. Laporan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi bank sentral.

Transformasi organisasi melalui penerapan value chain

Pencanangan Visi, Misi, Destination Statement 2024, dan 12 Program Strategis Bank Indonesia menandai dimulainya transformasi yang menyeluruh di Bank Indonesia. Transformasi kebijakan melalui 12 Program Strategis menjadi penggerak bagi transformasi yang lain yakni transformasi organisasi serta transformasi SDM dan budaya kerja. Sebagai sebuah organisasi yang fokus pada strategi (strategy focused organization), hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis. Untuk melaksanakan strategi, diperlukan

Mengarahkan organisasi melalui peningkatan kinerja, efektivitas program kerja dan keuangan, serta

tata kelola yang baik

vIsI - mIsI

nilai-nilai strategis

Pelaksana sPamK: dewan gubernur, forum PamK, Pemimpin satker, Performance manager

Tuju

ansI

KLus

PrIn

sIP

PerumusanStrategi

PenilaianKinerja

PerencanaanTahunan

PelaksanaanRencana Tahunan

Monitoring dan Evaluasi

1. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi2. Mengutamakan tata kelola

(governance) yang baik

3. Keselarasan4. Efektivitas5. Obyektivitas6. Berkesinambungan

7. Otonom dalam kewenangan mengelola anggaran

akuntabilitas Publik

vIsI - mIsI

Infografis 6. Framework sistem Perencanaan anggaran dan manajemen Kinerja (sPamK)






dukungan fungsi, organisasi, proses kerja, dan infrastruktur yang selaras dengan strategi. Demikian pula dengan aspek SDM yang juga dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam mengartikulasikan dan menjalankan strategi, serta budaya kerja yang memotivasi pencapaian kinerja sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Di area organisasi, salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja. Proses kerja yang efektif dan efisien sangat penting bagi Bank Indonesia, dimana terdapat tiga alasan yang mendukung terhadap hal ini. Pertama, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan mampu mencapai kualitas hasil sesuai dengan Destination Statement 2024. Kedua, memastikan sumber daya dialokasikan secara tepat dan digunakan secara optimal. Ketiga, membantu Bank Indonesia sebagai lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan mandatnya secara akuntabel dan terukur.

Salah satu inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja di Bank Indonesia adalah dengan menerapkan pendekatan Value Chain. Sebagai sebuah rantai, value chain menggambarkan keterkaitan proses mulai dari penyiapan resources (input), kegiatan untuk menghasilkan output, hingga tercapainya outcome yang dikehendaki. Tidak hanya saling terkait, dalam rangkaian proses tersebut setiap kegiatannya juga harus menciptakan nilai tambah bagi kegiatan pada tahap berikutnya. Dengan value chain, organisasi dapat mengidentifikasi dan sekaligus memfokuskan perhatian pada kegiatan kritikal yakni kegiatan yang mampu menghasilkan dampak maksimal dalam setiap rangkaian proses menuju target yang diharapkan.

Pengelolaan proses kerja yang sistematis dan komprehensif sebagaimana diterapkan melalui pendekatan value chain tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan transformasi Bank Indonesia. Pertama, pendekatan value chain yang bersifat end-to-end dan berorientasi pada hasil memiliki kesamaan dengan filosofi 12 program strategis Bank Indonesia dimana setiap Program Strategis merupakan rumah bersama berbagai kegiatan lintas satuan kerja yang memiliki fokus area keberhasilan yang sama. Dalam konteks tersebut, maka sinergi yang efektif dan efisien menjadi kata kunci untuk memastikan semua kegiatan tersebut terkelola dengan baik menuju pada satu tujuan yang sama. Kedua, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengelola program strategis secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, hingga penilaian keberhasilan. Ketiga, selain pengelolaan Program Strategis, value chain dapat digunakan untuk mengintegrasikan empat pilar proses

tata kelola Bank Indonesia yakni strategic planning, strategic budgeting, strategic risk, dan strategic risk based internal audit, dalam mengawal dan mewujudkan pencapaian Destination Statement 2024. Integrasi empat pilar ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pencapaian strategi dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan alokasi anggaran yang tepat. Selanjutnya, proses strategic planning juga akan diintegrasikan dengan risk management dan audit sehingga risiko-risiko pada proses bisnis strategis yang dapat menghambat pencapaian strategi Bank Indonesia dapat dikelola, termasuk melalui pengendalian internal.

Strategic Planning

Strategic Risk BasedInternal Audit

Strategic Risk

DestinationStatement

Va

lue Chain 12 Ps

1

23

4

Strategic Budgeting

Infografis 7. Proses Bisnis Terintegrasi melalui Value chain

Implementasi value chain di Bank Indonesia dimulai dengan menetapkan alur baku rangkaian proses. Dalam hal ini, setiap program strategis di Bank Indonesia akan dibagi dalam empat layer kegiatan, mulai dari tahap pengelolaan/pengolahan data (input) hingga implementasi dalam mencapai outcome. Berdasarkan layering kegiatan ini maka dapat disusun berbagai hal, mulai dari rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja beserta anggarannya. Untuk mendukung hal ini, maka tugas pokok seluruh satuan kerja juga telah disesuaikan berdasarkan empat layer dalam value chain.

Sesuai PDG Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (SPAMK), siklus manajemen strategis Bank Indonesia dimulai dengan tahap Perumusan Strategi dan dilanjutkan dengan tahap Perencanaan Tahunan untuk merumuskan strategi Bank Indonesia di tahun 2019, yang prosesnya




ditandai dengan penandatangan kontrak Kinerja dan kontrak PS tahun 2019 oleh Dewan Gubernur. Mulai awal 2019, siklus SPAMK memasuki tahap Pelaksanaan Rencana Tahunan, paralel dengan tahap Monitoring dan Evaluasi yang secara rutin dilakukan setiap bulan melalui Evaluasi Kinerja Bulanan (EKB) untuk pemantauan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2019.

Kontrak Kinerja tahun 2019 berisi kegiatan satker dalam pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia, yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker, dengan target destination Bank Indonesia di tahun 2024, IKU Bank Indonesia 2019, serta IKU satker dan rincian kegiatan satker yang turut menunjang pencapaian IKU satker.

Proses manajemen Kinerja selama 2019

Selama 2019, proses Monitoring dan Evaluasi kinerja terus dilakukan secara regular setiap bulan. Selain itu, juga dilakukan proses Perumusan Strategi yaitu tahapan kegiatan dalam rangka menyusun dan merumuskan strategi Bank Indonesia tahun 2020. Kegiatan ini dikemas dalam suatu rangkaian kegiatan berupa Evaluasi Tengah Tahun (ETT) dan Rapat Kerja Tahunan (RKT) yang melibatkan Dewan Gubernur dengan seluruh Pemimpin Satuan Kerja di Kantor Pusat dan di Kantor Perwakilan baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam Forum ETT-RKT dilakukan paparan mengenai evaluasi kinerja Bank Indonesia selama Semester I 2019, juga dilakukan paparan perkembangan lingkungan strategis yang akan mempengaruhi strategi Bank Indonesia ke depan. Dalam forum tersebut juga dilakukan berbagai penyesuaian terhadap strategi 2019, sejalan dengan perubahan lingkungan dan kondisi terkini yang mungkin berbeda dengan situasi pada saat proses perencanaan di

Value Chain Program strategis

IKu BI

Ku P

endu

Kun

g(IN

TERN

AL)

LAyE

R 4

LAyE

R 2

LAyE

R 3

LAyE

R 1

Ku 1:Impementasi

Ku 2:respon Kebijakan

Ku 3:analisis/asesmen

Ku P

endu

Kun

g(E

KSTE

RNAL

)

Ku 4:data & Informasi

Value Chain Program strategis

visi satker

TP 2

TP 4

TP 1 rK-Ha 1

rK-Ha 3

rK-Ha 2

rK-Ha 4

anggaran

anggaran

anggaran

anggaran

TP 3

KU: Kegiatan Utama

tahun sebelumnya serta pembahasan kegiatan yang akan dilakukan pada 2020.

Pencapaian Kinerja Bank Indonesia selama 2019.

Pencapaian IKU Bank Indonesia selama 2019 adalah sebagai berikut :

a. Inflasi

Inflasi IHK 2019 tercatat sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian pada 2018 sebesar 3,13% (yoy). Dengan capaian ini, inflasi IHK 2019 tetap terkendali dan stabil dalam kisaran sasaran inflasi sebesar 3,5±1%. Pencapaian positif ini tidak terlepas dari konsistensi dan sinergi kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas harga sehingga ekspektasi inflasi terjangkar sesuai dengan sasaran, permintaan agregat terkelola dengan baik, nilai tukar bergerak sesuai dengan fundamentalnya, serta meminimalisir pengaruh positif kenaikan harga global.

b. volatilitas nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah menguat ditopang risk-on global seiring optimisme penandatanganan kesepakatan dagang AS – Tiongkok, dan FOMC Desember yang cenderung dovish dengan proyeksi FFR dalam Summary of Economic Projection (SEP) yang akan tetap hingga akhir 2020. Penguatan Rupiah lebih lanjut juga ditopang oleh sentimen positif domestik seiring terjaganya inflasi dan komunikasi dengan pelaku pasar terkait rilis deficit trade balance bulan November yang di luar ekspektasi pelaku pasar, serta inflows terutama ke bursa saham domestik. Bank Indonesia tetap berada di pasar dengan triple intervention secara terukur dengan tetap menjaga mekanisme pasar valas.

Infografis 8. alur Baku Value chain Bank Indonesia

TP: Tugas Pokok, RK: Rincian Kegiatan, KA: Hasil Akhir






c. deviasi suku Bunga PuaB o/n dengan BI7drrr

Rata-rata harian suku bunga PUAB O/N selama 2019 sebesar 4,83% dengan deviasi suku bunga PUAB O/N terhadap BI7DRR rate pada 2019 (ytd) sebesar 14 bps. Bank Indonesia menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui pelaksanaan 2-sided operasi moneter dengan tetap memperhatikan perkembangan pasar (Rrh volume PUAB sebesar Rp17,60 triliun). Capaian 2019 sebesar 14 bps lebih baik dibandingkan capaian 2018 sebesar 28 bps.

d. Indeks stabilitas sistem Keuangan (IssK)

Stabilitas Sistem Keuangan yang dicerminkan oleh ISSK terjaga di angka 0,37. Indeks ini berada jauh di bawah indeks threshold sebesar 2,00. Pencapaian ISSK 2019 relatif lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada 2018 yang sebesar 1,06.

e. Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial Harmonis

Bank Indonesia bersama OJK senantiasa berkoordinasi melakukan harmonisasi kebijakan. Pada 2019, setidaknya terdapat tujuh kebijakan Bank Indonesia yang telah melalui proses harmonisasi bersama OJK, yaitu terkait Overnight Index Swap, transaksi DNDF, pelonggaran RIM, transaksi valuta asing terhadap Rupiah, LTV, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan rancangan aturan Systematic Internalisers.

f. Ketersediaan Layanan jasa fmI dan sP yang diselenggarakan Bank Indonesia (rTgs, ssss, BI-eTP, sKnBI)

Bank Indonesia senantiasa menjaga keandalan layanan jasa sistem pembayaran, baik nilai besar, securities system, nilai ritel maupun layanan perbankan lainnya. Selama 2019, layanan tersebut dapat terjaga baik dengan tingkat layanan mencapai 99,99%, meskipun sempat terjadi satu kali gangguan, namun segera dapat diatasi.

g. standar Kelayakan uang rupiah di seluruh Wilayah republik Indonesia

Komitmen Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil), ditunjukkan melalui angka soil level. Di 2019, angka soil level uang pecahan besar mencapai angka 11, sementara soil level uang pecahan kecil mencapai angka 8. Bank Indonesia terus berupaya dan berkomitmen untuk menjaga standar kelayakan uang Rupiah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

h. rasio akseptansi nonTunai

Sejalan dengan program Bank Indonesia untuk mendorong transaksi pembayaran nontunai, rasio akseptansi nontunai posisi November 2019 mencapai 38,61x jumlah penduduk dewasa (100,55%). Pencapaian ini telah melebihi target Desember 2019 yang sebesar 38,4x jumlah penduduk dewasa.

i. outstanding Pasar uang rupiah terhadap PdB

Outstanding pasar uang Rupiah merupakan salah satu indikator untuk memonitor pertumbuhan pasar keuangan khususnya money market Rupiah. Pada 2019, outstanding instrumen collateralized (Repo dan Swap) dalam nominal mencapai Rp233 triliun, sementara outstanding instrumen non-Collateralized (PUAB, SBI, NCD, SPN) mencapai Rp412 triliun. Sehingga total outstanding pasar uang mencapai Rp644 triliun. Bila dibandingkan dengan PDB, persentasenya adalah sebagai berikut (i) instrumen collateralized terhadap PDB sebesar 1,44%; (ii) instrumen non collateralized terhadap PDB sebesar 2,55%; dan (iii) jumlah outstanding pasar uang terhadap PDB sebesar 3,99%.

j. rasio Komposisi Transaksi derivatif terhadap Total Transaksi valas domestik

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien, Bank Indonesia mendorong pengembangan pasar derivatif, seperti dengan menerbitkan instrumen lindung nilai atas pergerakan suku bunga pasar, sehingga terdapat opsi yang lebih beragam dan meningkatkan confidence pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar domestik.

Pada 2019, keberhasilan Bank Indonesia dalam mendorong transaksi derivatif tercermin dari rata-rata harian transaksi valas pada Desember 2019 mencapai 5,44 milyar dolar AS (ytd), sementara transaksi derivatif mencapai 2,14 milyar dolar AS per hari, sehingga rasio komposisi transaksi derivatif terhadap total transaksi valas domestik adalah sebesar 39,13% atau di atas target 2019 sebesar minimal 35%.

k. Pertumbuhan usaha syariah

Sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan sektor usaha syariah melalui sejumlah cara, diantaranya melalui pengembangan ekonomi pesantren, pengembangan halal value chain, fasilitasi sertifikasi




halal produk UMKM hingga mendorong pengembangan usaha dan tourism halal. Pada 2019, upaya ini berhasil dilakukan yang tercermin pada naiknya peringkat Indonesia pada Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019.

l. Pertumbuhan Pasar uang syariah

Bank Indonesia juga berupaya mengembangkan pasar uang syariah, melalui pemantauan terhadap pertumbuhan pasar uang syariah. Sepanjang 2019, pertumbuhan pasar uang syariah mencapai 16,98%. Capaian ini didukung dengan volume transaksi yang berasal dari berbagai instrumen pasar uang syariah seperti PUAS, SPNS serta semakin luasnya penggunaan SukBI dan finalisasi aspek teknis repo syariah di tahun 2019.

m. Pemenuhan sdm sesuai Perencanaan

Kecukupan SDM, baik dalam kuantitas maupun kualitas menjadi perhatian Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan melalui rekrutmen baru (antara lain perekrutan jalur PCPM dan jalur atlet), kegiatan pendidikan peningkatan mutu dan keterampilan (antara lain IHT dan program pembelajaran), serta Sekolah Kepemimpinan (SESMUBI, SESMABI, SESTABI, dan SESPIBI). Pemenuhan tersebut telah mencapai 84,21% dari perencanaan tahun 2019.

n. Kesesuaian Pemangku jabatan dengan Job Family

Kesesuaian pemangku jabatan dengan jenis pekerjaan (job family/JF) juga terus diupayakan pemenuhannya. Hal ini dilakukan untuk mencapai person to job fit sehingga SDM yang tepat dapat menempati posisi dan jenis pekerjaan yang tepat pula.

Selama 2019, sebanyak 1.227 pegawai telah menduduki jabatan yang sesuai dengan personal branding-nya. Sementara jumlah jabatan yang telah ditetapkan JF-nya adalah sebanyak 1.713 jabatan.

o. digitalisasi Proses Bisnis Layanan Keuangan eksternal

Sebagai bagian dari upaya menuju Bank Indonesia 4.0, dilakukan proses digitalisasi pada sejumlah proses bisnis. Salah satunya adalah pada proses bisnis layanan keuangan eksternal. Pada 2019, telah dilakukan 100% digitalisasi pada 38 proses bisnis keuangan eksternal eksisting. Beberapa proses bisnis yang terkait layanan keuangan eksternal antara lain, BI-GEB, BI-RTGS, BI-SSSS, DMFAS, SINAS, BI-ETP, BI-SAK, BI-SKN, SI-DHN, SI-SUN Valas, BI-CAC dan BI-SILK.

p. digitalisasi Proses Bisnis Pengelolaan sdm, Keuangan dan aset/Logistik

Upaya menuju Bank Indonesia 4.0, salah satunya dilakukan melalui digitalisasi pada sejumlah proses bisnis. Salah satunya adalah pada proses bisnis pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset/Logistik. Setelah implementasi FOMOBO pada 14 Oktober 2019, realisasi digitalisasi proses bisnis per akhir Oktober telah mencapai 56 dari total 57 proses bisnis (98% dari target 90%).

q. Good Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi organisasi yang tangguh dan sustainable. Setiap tahunnya, pelaksanaan governance di Bank Indonesia dinilai oleh external expert dan diberikan nilai berdasarkan tingkat kematangannya. Sejak 2016, governance Bank Indonesia telah masuk kategori enhanced/matang. Pada 2019, tingkat maturity governance Bank Indonesia mencapai 85,39 dari skala 100, lebih tinggi dibanding perolehan tahun sebelumnya sebesar 84,69.

r. opini audit atas LKTBI

LKTBI 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan No.2a/LHP/XV/04/2020 tanggal 28 April 2020. Keberhasilan WTP ini merupakan keberhasilan dalam 17 tahun berturut-turut.






Dalam rangka mewujudkan visi sebagai lembaga bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian dan menjadi yang terbaik di kawasan emerging market, sekaligus menjawab tantangan global di era 4.0, Bank Indonesia mencanangkan tiga program transformasi, yakni transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi SDM serta budaya kerja. Inisiatif ini diambil sebagai sebuah strategi untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan seluruh elemen organisasi dalam mencapai visi 2024. Terkait transformasi organisasi, sepanjang 2019 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan struktur, fungsi organisasi dan penyelarasan kewenangan antar satuan kerja serta perluasan pola kerja flat dan berbasis kelompok.

Penyempurnaan struktur, fungsi dan Penyelarasan Kewenangan satuan Kerja

Berbagai kebijakan Bank Indonesia seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Framework Pengelolaan Uang Rupiah 2019-2024, dan penguatan strategi pengelolaan cadangan devisa menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan struktur dan fungsi organisasi. Sepanjang 2019, setidaknya terdapat 11 satuan kerja kantor pusat yang telah di-revisit. Sejumlah penyempurnaan organisasi yang dilakukan antara lain adalah :

i. Peleburan Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional ke Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang fokus pada implementasi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI);

ii. Penyelarasan fungsi pengelolaan uang dengan Framework Pengelolaan Uang Rupiah 2019-2024 dengan melakukan penyesuaian struktur Departemen Pengelolaan Uang serta penyesuaian fungsi operasional kas di KPwDN terkait implementasi command centre, Sentra Pengelolaan Uang (SPU), dan Depot Kas Utama (DKU) secara bertahap;

iii. Penambahan fungsi dan unit kerja pengelolaan cadangan devisa di Departemen Pengelolaan Devisa untuk meningkatkan alokasi dan pengelolaan spread product khususnya Mortgage Backed Security (MBS) dan Corporate Bonds serta pengelolaan Sukuk;

iv. Integrasi empat fungsi pendukung strategis (strategic planning, budgeting, risk management dan audit). Penerjemahan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam suatu siklus manajemen strategis yang efektif perlu dilakukan secara terintegrasi dengan tiga proses strategis lainnya yang sangat terkait, yaitu budgeting, risk management, dan audit. Oleh karena itu, dilakukan penguatan organisasi untuk empat satker strategis yaitu Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Keuangan, Departemen Manajemen Risiko, dan Departemen Audit Intern selaku pengampu masing-masing fungsi.

TransformasI organIsasI menduKung sTraTegI BanK IndonesIa

Perluasan Pola Kerja Flat dan Kelompok

Menghadapi berbagai dinamika dan tantangan saat ini, Bank Indonesia memahami perlunya penyesuaian pola kerja agar lebih agile dan responsif. Pola kerja hirarkis/struktural dirasa menjadi kurang sesuai dalam pelaksanaan tugas di sejumlah unit kerja. Oleh karena itu, pada 2019 telah dilakukan perluasan pola kerja flat maupun flat-kelompok, dimana pejabat struktural dan sekat antar divisi dihilangkan sehingga alokasi SDM dan pekerjaan menjadi lebih efektif. Selain itu, melalui pola kerja ini, setiap pegawai dapat lebih meningkatkan keahlian (expertise)-nya dan kinerjanya pun dapat lebih terukur jelas. Tidak hanya itu, strategi penyempurnaan organisasi tersebut juga ikut memperhatikan area-area yang menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia termasuk tentang pengelolaan big data, keuangan digital, blueprint sistem pembayaran, FOMOBO, perlindungan konsumen serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Implementasi penyesuaian struktur organisasi satuan kerja akan dilaksanakan dalam dua waves, dimana selama tahun 2019 telah dilakukan reorganisasi Wave 1 yang terdiri dari 18 satuan kerja.

Digital Workplace

Era digital menuntut organisasi untuk mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk keberhasilannya, tidak terkecuali Bank Indonesia. Untuk itu, pada 2019, Bank Indonesia telah menyelesaikan strategi berikut tahapan implementasi untuk mewujudkan digital workplace yang diharapkan mampu mendorong produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas tanpa terkendala batasan ruang. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan change management yang akan dilakukan secara menyeluruh di Bank Indonesia.

Aspek yang tercakup dalam pengembangan digital workplace, antara lain infrastruktur sistem dan teknologi informasi (TI), infrastruktur non-TI (ruang kerja, perangkat pendukung), penyelarasan ketentuan, dan penciptaan budaya dan pola pikir digital di segenap jajaran.

Sejumlah langkah telah dimulai untuk mulai menciptakan budaya digital, seperti materi rapat yang paperless, rapat jarak jauh dengan bantuan teknologi, perluasan penggunaan laptop/ipad/tablet, serta penguatan connectivity. Selanjutnya, pengimplementasian digital workplace ini akan diselaraskan dengan perancangan program budaya kerja BI Digital yang diimplementasikan pada 2020.

Infografis 9. Pola Kerja Flat

AnalisEksekutif

Analis

Jabatan Struktural Pola Hirarki

Pola Flat Jabatan Fungsional

Jabatan Spesialis

Pola Kerja

Karakteristik pola kerja flat:

Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional

Jenis Jabatan

Proses kerja tidak berjenjang. Pegawai bertanggung jawab langsung kepada Jabatan Struktural yang membawahkan (Kepala Divisi/ Kepala Grup).

Pekerjaan dapat dilakukan secara individu (individual contributor) atau secara kolaboratif dalam proyek.

Pegawai memiliki otonomi dalam penyelesaian tugasnya dan berkontribusi sesuai keahliannya.

Pemimpin lebih berperan sebagai fasilitator, mengembangkan potensi dan spesialis bawahannya.

AnalisSenior

AsistenAnalis

KepalaDivisi




97

organIsasI masa dePan: TransformasI PoLa Kerja menuju PoLa Kerja FLAt – KeLomPoK

Organisasi yang agile diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika lingkungan strategis. Pergeseran pola kerja dari hirarkis ke pola kerja flat-kelompok menjadi salah satu cara Bank Indonesia untuk dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Speed, agility dan adaptability menjadi kata kunci dari pola kerja ini.

Sebelumnya, terdapat dua jenis pola kerja di Bank Indonesia, yaitu pola kerja hirarki dan pola kerja flat dalam bentuk divisi dan kelompok jabatan spesialis. Pola kerja hirarki diterapkan untuk pekerjaan yang memerlukan prosedur check and balance yang detil. Sedangkan pola kerja flat dalam bentuk divisi dilakukan di unit kerja yang pelaksanaan kerjanya fokus pada expertise pegawai dengan tipe pekerjaan yang cenderung end-to-end.

Pada 2019, transformasi organisasi dilakukan dengan mengubah pola kerja flat dalam bentuk divisi menjadi bentuk kelompok. Transformasi ini dilakukan dengan menghilangkan sekat-sekat divisi sehingga peran dari masing-masing jabatan fungsional menjadi lebih optimal. Sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan pengelolaan risiko yang lebih kuat tetap dilakukan melalui pola kerja hirarki.

Berbeda dengan pola kerja flat yang pernah dilakukan sebelumnya, pola kerja flat dalam bentuk kelompok yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia memiliki beberapa karakteristik seperti produk pokok yang tidak lagi melekat di level divisi, namun melekat pada level grup. Di samping

Infografis 10. Implementasi Pola Kerja di Bank Indonesia

itu, peran line manager yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kepala Divisi pun sekarang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Grup.

Diharapkan, pola kerja flat – kelompok ini mampu meningkatkan agility organisasi karena dengan menghilangkan sekat antar divisi, distribusi pekerjaan serta pengalokasian SDM dapat lebih efisien. Pengembangan expertise pegawai pun dapat lebih terfokus. Pengaturan penyelesaian pekerjaan di satuan kerja dapat lebih efektif dengan pendistribusian pekerjaan yang lebih optimal dan efisien, kinerja pegawai dapat dinilai secara lebih akurat dengan adanya deliverables yang lebih terukur serta peran dari masing-masing jabatan fungsional juga dapat menjadi lebih optimal.

Saat ini telah terdapat 14 satuan kerja di Bank Indonesia yang menerapkan pola kerja flat – kelompok dan akan berlanjut ke satuan kerja lainnya melalui reorganisasi wave II. Ke depan, unit kerja kelompok-flat akan didukung oleh sejumlah alat bantu yang tidak hanya digunakan untuk memantau progress penyelesaian proyek di level kelompok, namun juga untuk mendukung pencatatan pelaksanaan tugas dari masing-masing individu anggota kelompok.

“A good system shortens the road to the goal” – Ralph Waldo Emerson.


IMPLEMENTASI SAAT INIPOLA KERJA HIRARKI DAN POLA KERJA FLAT

POLA KERJA FLAT

Specialist Pool

Dapat ditugaskan sebagai pejabat fungsional dengan porsitertentu

Asisten Analis

AnalisEksekutif

KepalaDivisi

AnalisSenior

AsistenAnalis

PenelitiAhli

Senior

PenelitiAhli

PenelitiSenior

PenelitiAhli

Utama

Analis

POLA KERJA HIRARKI

Produk melekat ke Unit Kerja (Divisi) Produk melekat ke Individu

Kepala Departemen

Jabatan StrukturalJenis Jabatan : Jabatan Fungsional Jabatan Spesialis

POLA KERJA BARUFLAT - KELOMPOK

POLA KERJA FLAT POLA KERJA FLAT - KELOMPOK

DIVISI B

Merupakan transformasi dari pola kerja flat dengan menghilangkan sekat divisi sehinggaperan masing - masing jabatan fungsional dapat lebih optimal

DIVISI A

Produk melekat ke Unit Kerja (Divisi) Produk melekat ke Unit Kerja (Grup)

KepalaGrup

Kepala Grup

Kepala Divisi

Pelaksana

Kepala Tim

Asisten Penyelia

Kepala Unit/penyelia

KepalaGrup

KepalaDivisi

AnalisEksekutif

AnalisSenior

AnalisSenior

AnalisSenior

KepalaDivisi

AnalisEksekutif

AnalisEksekutif

KepalaGrup

Analis AnalisAnalis AsistenAnalis

AsistenAnalis

AsistenAnalis

AsistenEkonom

EkonomSenior

EkonomAhli

Ekonom

Jabatan StrukturalJenis Jabatan : Jabatan Fungsional








Di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan baru yang relevan dengan kondisi lingkungan. Untuk bisa mencapai hal itu, maka dibutuhkan dukungan kapasitas dan kapabilitas baru baik dari sisi organisasi maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia juga senantiasa dilakukan secara dinamis sesuai dengan arah strategis organisasi.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pergerakan revolusi industri 4.0 semakin dirasakan oleh masyarakat dunia pada hampir segala aspek kehidupan. Pemanfaatan teknologi secara massal di segala bidang juga menyasar kepada layanan sektor keuangan, seperti di antaranya melalui open API, Advanced Analytics/Machine Learning, Chatbots, Internet

of Things (IoT), Blockchain, Quantum and Cloud Computing dan sebagainya. Dengan kata lain, cepat atau lambat industri keuangan akan beralih ke aktivitas digital. Keadaan tersebut merupakan satu tantangan yang harus dijawab dengan strategi yang matang oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Sejalan dengan transformasi organisasi, transformasi SDM dan budaya kerja dilakukan untuk menyiapkan SDM Bank Indonesia yang kompeten, berkinerja tinggi dan berakhlak mulia, serta memiliki aspek kepemimpinan, kematangan, dan karakter yang didasari oleh nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Hal ini diperlukan mengingat komposisi pegawai Bank Indonesia saat ini yang telah didominasi oleh Generasi X dan Y. Data terakhir menunjukan bahwa hingga akhir 2019, lebih dari 50% pegawai yang aktif bekerja

didominasi oleh Gen Y, diikuti dengan Gen X sejumlah 37%. Sementara untuk pegawai penugasan didominasi oleh Gen X dengan persentase hampir 70%. Kedua generasi ini memiliki karakteristik kerja yang berbeda dengan generasi sebelumnya, dan harus diakomodir dengan pendekatan yang tepat.

Dalam implementasinya, program transformasi ini dilakukan melalui empat aspek pengelolaan SDM yaitu aspek Perencanaan, aspek Pemenuhan, aspek Pengembangan dan aspek Pemeliharaan SDM. Aktivitas perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemenuhan SDM Bank Indonesia, baik yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Pada awal 2019, Bank Indonesia telah melakukan perencanaan kebutuhan SDM 2019 berdasarkan strategi perencanaan SDM jangka panjang (2018 s.d 2022) serta memperhatikan (i) arah dan strategi perkembangan organisasi dan SDM, (ii) kuantitas SDM yang meliputi posisi dan komposisi, serta (iii) kualitas SDM yang meliputi dimensi kinerja, kompetensi, potensi, kepemimpinan, kematangan, dan karakter pegawai.

Dampaknya, Bank Indonesia dituntut untuk melakukan pemenuhan pegawai dengan skill kompetensi baru atau khusus. Terkait kebutuhan itu, Bank Indonesia menyusun program pemenuhan dan pengembangan pegawai yang memperhatikan kualifikasi jabatan serta tuntutan kualitas SDM ke depan. Selain strategi perencanaan pemenuhan yang lebih tajam, untuk mendapatkan pegawai yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka di 2019 Bank Indonesia juga telah menyusun dan mulai menerapkan

ToTaL 5271

aKTIf Kerja

gen X199137,77%

Baby Boomers

1372,60%

gen y3143

59,63%ToTaL 49

Penugasan

gen y1122,45%

Baby Boomers

48,16%

gen X3469,39%

BABY BooMeRS(Lahir 1946 - 1964)

generasI X(Lahir 1965 - 1979)

generasI y / mILLenIaL (Lahir 1980 - 2000)

Generasi ini terlahir di saat perang dunia kedua berakhir, mengutamakan loyalitas kepada lembaga dan negara.

Sebagai saksi dari naik turunnya perekonomian dunia dan modernisasi industri, loyalitas adalah untuk diri sendiri dan keluarga. Mengendalikan diri sendiri dan kecenderungan untuk sering berganti pekerjaan.

Technology-minded, challenge seeker, mengutamakan persamaan, ekspresif, egaliter, teamwork dan common goals. Saksi dari global transformation, “instant gratification”.

Infografis 11. Komposisi sdm Berdasarkan generasi(di Luar Pegawai mPP, Cuti sakit, CLTB dan PTB)

TransformasI sdm BanK IndonesIa, menjaWaB TanTangan era 4.0




manajemen karir pegawai yang telah disempurnakan, meliputi penyesuaian struktur grade, atribut jabatan, serta segmentasi jabatan. Selain itu, langkah penyempurnaan jalur karir yang telah disusun diharapkan dapat menjadi acuan kepada pegawai dalam membangun karir di Bank Indonesia. Begitu pula penyempurnaan proses promosi yang sebelumnya hanya dikenal promosi pangkat menjadi promosi grade dan promosi pangkat. Kebijakan promosi grade diperlukan untuk menjaga ekspektasi dan motivasi karir pegawai, sekaligus mendukung implementasi struktur organisasi yang lebih flat dan agile. Melalui berbagai langkah penyempurnaan tersebut diharapkan (i) tahapan perencanaan dan pengembangan pegawai menjadi semakin jelas, (ii) terdapat kepastian dalam pengembangan karir kepada pegawai, serta (iii) membantu perencanaan suksesi kepemimpinan organisasi.

Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pengelolaan SDM berjalan secara disiplin dan optimal, Bank Indonesia juga telah menetapkan Kalender Pengelolaan SDM. Hal itu dilakukan sebagai bukti komitmen Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan pengelolaan SDM secara terprogram, terjadwal dan transparan. Dengan demikian, pegawai dapat melakukan perencanaan karir secara jelas dan pengelolaan SDM juga senantiasa dilaksanakan secara akuntabel. Untuk saat ini Kalender Pengelolaan SDM mencakup seluruh rangkaian pengelolaan pegawai, yang diantaranya terkait reposisi pegawai, seleksi Kelompok Pegawai Potensial, pengembangan karir dan pemenuhan SDM, baik secara internal maupun eksternal.

Sejalan dengan telah disusunnya rencana kebutuhan pegawai yang selaras dengan kebutuhan organisasi, langkah lanjutan yang juga telah dijalankan adalah penyusunan

strategi pemenuhan gap kebutuhan SDM di tengah kompetisi perebutan talenta yang semakin ketat di pasar tenaga kerja. Pada 2019 Bank Indonesia juga telah melakukan penyempurnaan ketentuan rekrutmen yang antara lain mencakup penyempurnaan metode pencarian kandidat, metode seleksi, dan pemberlakuan program internship.

Penyempurnaan strategi pemenuhan menyasar pada upaya perluasan saluran dan metode rekrutmen hingga mencakup khususnya pada targeted recruitment seperti campus hiring di perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan referral recruitment melalui lembaga pemberi beasiswa bagi kandidat dengan kapasitas khusus, serta pemanfaatan teknologi (digital recruitment) dalam pelaksanaan rekrutmen reguler bagi kandidat umum. Untuk menjamin kualitas peserta hasil rekrutmen, ditambahkan metode seleksi baru seperti Focus Group Discussion bersama Pimpinan Satuan Kerja dan Leadership Forum bersama Dewan Gubernur. Di samping itu, kandidat yang direkrut melalui jalur campus

hiring diikutkan pada program internship terlebih dahulu sebagai upaya melihat kemampuan kerja, potensi dan keunggulan kandidat untuk menilai kecocokan kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi.

Berdasarkan strategi pemenuhan tersebut, di periode 2019 Bank Indonesia telah merekrut 160 talenta terbaik yang diikutsertakan pada program Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) angkatan XXXIII serta 201 talenta terbaik yang diikutsertakan pada program Pendidikan Calon Staf (PCS). Tidak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan fungsi yang khusus dan apresiasi kepada talenta dengan prestasi di bidang olah raga, Bank Indonesia juga telah merekrut pegawai sejumlah 32 atlit olahraga melalui program PCS dan merekrut pegawai bertalenta dengan kemampuan

Infografis 12. Inovasi dalam rekrutmen Pegawai (Pendidikan Calon Pemimpin muda/PCPm)

3 5 72 4 6 8

cAMPuS HIRING & WALk-IN

INteRVIeW

1. teS PoteNSI AkADeMIk2.oRGANIZAtIoN FIt

1. PengeTaHuan umum2. KeBanKsenTraLan

3. BaHasa InggrIsINteRVIeW

PSYcHoLoGYteSt

LeADeRSHIPFoRuM INteRNSHIP

MeDIcALcHeck uP &

PsIKIaTrI

1

oNLINeAPPLIcAtIoN

LeADeRLeSSGRouP

DIScuSSIoN






spesialisasi pada area analisis big data melalui program Multi Level Entry (MLE).

Bank Indonesia juga melakukan pemenuhan SDM secara internal yang dilakukan melalui kegiatan promosi dan reposisi. Reposisi pada periode 2019 dilakukan secara lebih sistematis dengan sasaran utama penempatan pegawai pada job family yang menjadi keunggulan kompetensinya, sehingga tercapai person to job fit. Pelaksanaan reposisi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian branding pegawai dengan Job Family utama, kesesuaian cluster dan tier, serta kesesuaian tolerable grade dan job grade. Pada 2019 reposisi dikarenakan missmatch secara prioritas pada pangkat Deputi Direktur dan Asisten Direktur dan secara parsial dilakukan bagi pangkat Manajer.

Sebagai bagian langkah mempersiapkan suksesi secara terencana dan terseleksi dengan baik, Bank Indonesia telah melaksanakan proses promosi melalui seleksi dan pengelolaan Kelompok Pegawai Potensial (KPP). Proses identifikasi kandidat KPP dilakukan melalui asesmen secara berjenjang dengan menggunakan pendekatan Qualitative

Score dan Quantitative Score (Q-Score) meliputi berbagai aspek yang senantiasa dilakukan pengkinian untuk menjaga kualitas KPP terpilih. Pembaharuan Q-Score sendiri meliputi penajaman aspek, penyesuaian persentase porsi setiap aspek penilaian serta pengkayaan berbagai pertimbangan dalam melakukan komparasi prestasi dan kompetensi kandidat KPP dari seluruh Satker. Asemen secara ketat dilakukan melalui jenjang Forum SDM, Komite SDM hingga keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG). Dengan upaya tersebut, selama 2019, telah terpilih 485 orang KPP pada pangkat Deputi Direktur hingga Asisten Manajer yang merupakan segmen jabatan pimpinan (officer) pada Semester I 2019. Setelah melalui proses evaluasi, promosi kepangkatan dan identifikasi kandidat baru jumlah ini menjadi 441 orang di Semester II 2019.

Untuk memperkuat penguasaan kompetensi pegawai, dilakukan program pengembangan kompetensi pegawai dengan pendekatan secara on the job, off the job maupun kombinasi antara keduanya. Metode on the job yaitu metode pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk eksposur dan pengalaman, serta kesempatan praktik langsung (assignment) ke dalam pekerjaannya, penugasan ke lembaga eksternal. Sementara itu, metode off the job dilaksanakan melalui pelaksanaan Program

Meningkatkan Kompetensi baik secara mandiri (In House

Training/IHT) atau mengikuti kursus yang diselenggarakan pihak ketiga, Program Tugas Belajar (PTB), magang pegawai dan pembelajaran mandiri (self-learning). Pengembangan kompetensi secara kombinasi dilaksanakan melalui beberapa Program Pengembangan seperti bagi pegawai yang terpilih sebagai KPP, Program Pengenalan (on boarding) calon pegawai baru, Program Pendidikan Peningkatan Karir, Program Peningkatan Kinerja dan Pemberdayaan Khusus, serta Program Transisi Karir.

Pada 2019, sejalan dengan pendekatan di atas, mulai diimplementasikan beberapa program baru pengembangan kompetensi pegawai antara lain Executive Leadership

Program yang dilakukan secara IHT bagi pegawai KPP dengan pangkat Deputi Direktur dan Asisten Direktur. Program ini mencakup lima besaran modul kompetensi, yakni Makroekonomi, Moneter & Market, SSK, SP dan PUR serta modul Strategic Leadership & Change Management.

Pada 2019 pula telah mulai diimplementasikan Program Pendidikan Peningkatan Karir sebagai sekolah kepemimpinan Bank Indonesia yaitu Program Pengembangan Staf (PPS) untuk pegawai yang akan promosi ke pangkat Asisten Manajer, Sekolah Setingkat Pimpinan Muda BI (SESMUBI) untuk promosi ke pangkat Manajer; Sekolah Setingkat Pimpinan Madya BI (SESMABI) untuk promosi ke pangkat Asisten Direktur, Sekolah Setingkat Pimpinan Utama BI (SESTABI) untuk promosi ke pangkat Deputi Direktur serta Sekolah Setingkat Pimpinan Tinggi BI (SESPIBI) untuk promosi ke pangkat Direktur. Pegawai yang mengikuti sekolah kepemimpinan adalah sejumlah tertentu bersumber dari pegawai pool KPP, yang apabila lulus pendidikan ini akan mendapatkan promosi kepangkatan. Selama 2019, program ini telah dijalankan dalam dua batch, yakni 57 orang SESMUBI, 42 orang SESMABI, 32 orang SESTABI dan 25 orang SESPIBI pada batch I, dan 55 orang SESMUBI, 51 orang SESMABI, 30 orang SESTABI dan 18 orang SESPIBI pada batch

II. Sementara itu, pegawai yang mengikuti PPS berjumlah 120 orang.

Di samping itu, pada 2019 mulai dirancang strategi implementasi Program Pemberdayaan Khusus (PPK) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai tertentu agar dapat berkontribusi lebih maksimal kepada pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa kriteria pada saat pemilihan peserta program PPK ini, yang




secara umum meliputi pegawai dengan motivasi yang rendah, kinerja yang rendah, kompetensi dan potensi yang tidak sesuai dengan tuntutan organisasi, hingga memiliki masalah kesehatan sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Secara singkat, pengelolaan PPK dapat dilihat pada framework di bawah ini.

Sebagai upaya terus mempertajam kompetensi Leadership di era Digital, sepanjang 2019, Bank Indonesia telah memberangkatkan 49 pimpinan satuan kerja dalam Program Meningkatkan Kompetensi Luar Negeri (PMKLN) pada berbagai lembaga training dan perguruan tinggi terkemuka dunia. Dengan memperkaya exposure para pimpinan satuan kerja terhadap isu perekonomian 4.0, selain topik-topik leadership, PMKLN juga dikolaborasikan dengan isu-isu digital economy dan financial technology, baik di negara-negara Asia, Eropa hingga Amerika Serikat. Sementara itu, melalui pendidikan formal, selama 2019, Bank Indonesia telah memberangkatkan 58 orang pegawai dalam PTB pada jenjang strata 2 dan 3, baik di dalam maupun luar negeri. Pengiriman pegawai PTB pada 2019 diutamakan pada bidang studi yang berkaitan langsung dengan digital economy

atau financial technology, sejalan dengan persiapan atas keilmuan, kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan Bank Indonesia hingga 2024. Seluruh PTB tersebar di 50 universitas terbaik di dunia pada berbagai negara dengan persentase terbesar di AS (31%), Australia (28%), Inggris (19%), Indonesia (11%) dan negara-negara Asia dan Eropa

lainnya (11%). Di samping itu, mengingat kebutuhan akan topik-topik spesifik di bidang digital economy, di akhir 2019, Bank Indonesia tengah berupaya menjajaki kerja sama distant learning dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka dunia, diantaranya adalah London Business School (LBS) dan University of Warwick, Inggris, dan melalui Bank of England.

Sebagai acuan dalam pengelolaan PTB, Bank Indonesia tengah menyempurnakan perencanaan dan pemetaan kebutuhan program studi. Dari hasil pemetaan tersebut, diperoleh beberapa usulan program studi spesifik yang akan diajukan untuk dipenuhi di 2020 s.d. 2024, sebagaimana data berikut:

Infografis 13. Kerangka Pengelolaan Program Pemberdayaan Khusus

1. daTa PegaWaI TargeTPPK

PegaWaIPPK

ya TIdaK

ProgramPemBerdayaan

KHusus

Pengunduran dIrIdengan KomPensasI

uTuH

Pengunduran dIrI/PemBerHenTIan

mengIKuTI Program PemBerdayaan dengan

evaLuasI seTIaP Term

PENGEMBANGAN KHUSUS

T1 T2 T3

PegaWaInon PPK

unfIT

KemBaLIKe

saTKer

unfIT

PengemBangandI saTKer

2. asesmenasesmen oLeH asesor eKsTernaL

3. PeneTaPan/KePuTusan

4. ImPLemenTasI

reKomendasI PegaWaI PPKoLeH KomITe sdm

PerseTujuanKe rdg/adg

BIdang dsdm

fIT






Sebagai bagian penting pengembangan pegawai, telah pula ditingkatkan saluran pengembangan berbentuk penugasan pegawai ke lembaga eksternal sebagai upaya lebih menguatkan jejaring. Hingga akhir 2019, tercatat 59 pegawai Bank Indonesia yang menjalankan penugasan pada lembaga-lembaga strategis di Indonesia dan internasional, yaitu Kemenko Perekonomian, PPATK, PERURI, KSSK, LPS, KSP, lembaga internasional, seperti: Islamic Financial Services Board (IFSB) Malaysia, IMF, AMRO, BIS (HongKong) serta anak perusahaan YKK Bank Indonesia dan Dapenbi. Ke depan, sedang dilakukan upaya penambahan kerjasama dengan lembaga lainnya yang dipandang sangat relevan dalam mendukung tercapainya misi dan visi Bank Indonesia.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dinamika eksternal dan strategi untuk memotivasi, mempertahankan, serta menarik talenta terbaik, pada 2019 Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan aspek pemeliharaan pegawai. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyempurnaan aspek pemeliharaan ini adalah mengedepankan prinsip performance based organization, memelihara posisi kompetitif Bank Indonesia di market, penajaman aspek governance, aspek kewajaran, dan compliance pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian dilakukan atas dasar cost of living adjustment (COLA) serta dengan mempertimbangkan pergerakan remunerasi di pasar tenaga kerja. Selain penyesuaian yang bersifat reguler, penyempurnaan struktur gaji juga dilakukan melalui penyederhanaan struktur gaji yang sebelumnya berdasarkan job grade, individual grade dan non grade menjadi struktur gaji yang berdasarkan jenjang kepangkatan (officer dan non

officer).

Insentif bagi pegawai. Filosofi pemberian insentif terutama adalah untuk mengapresiasi pencapaian hasil kinerja pada periode sebelumnya dan memotivasi pegawai untuk berkontribusi serta berkinerja lebih tinggi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Hal itu dilakukan dengan mendefinisikan ulang prinsip pemberian insentif, dimana insentif bukan saja diberikan atas dasar kinerja individu pegawai semata namun juga berdasarkan penilaian atas capaian-capaian lain yang lebih luas di tengah tantangan organisasi yang semakin kompleks. Strategi baru dalam upaya apresiasi terhadap pegawai adalah adanya pemberian insentif dalam rangka penerapan program manajemen perubahan dan budaya kerja, hal itu diberikan sebagai apresiasi kepada individu yang dinilai sukses mengawal perubahan budaya kerja dan perubahan sikap mental yang bermuara pada kinerja dan kontribusi tinggi bagi organisasi.

manfaat pensiun pegawai. Implementasi manfaat pensiun hibrid telah dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari 2018 dan terus dilakukan penyempurnaan pada tahun 2019. Penerapan program pensiun hibrid dimaksudkan untuk mendukung berbagai sasaran yaitu kebijakan sistem gaji yang dinamis dan kompetitif sesuai perkembangan pasar, menjaga sustainabilitas DAPENBI dan fairness dalam alokasi dana ke dalam bentuk manfaat pensiun antara pensiunan lama dan baru. Meskipun terjadi penyesuaian kebijakan dalam pemberian manfaat pensiun, namun Bank Indonesia menganut no harm principle dalam pemberian remunerasi.

Selain melalui kebijakan remunerasi, untuk memelihara motivasi kerja dan meningkatkan kinerja pegawai

area Kompetensi dan Keilmuan Bank Indonesia

core

economics

moneter KeuanganIntern

sP-Pur operasional Penyelesaian

auditor umum& risiko

manajemenstrategis

market Hukum

spesialis sdm

Komunikasi

ssK spesialis TI manajemen aset Pengadaan

areaBIdang

BIdangKeILmuan

ConToHsuB-BIdang

ManagementAccounting

Information System & Information technology

Finance LainnyaLaw

Functional Support Hybrid

Economic Sciences, Islamic Economics, Big Data, Policy, Network Analysis, Sectoral Analysis, Political Economics, Corporate Finance, Financial Economics, Financial Engineering, Financial Risk Management, Islamic Finance, Systemic Risk, Financial Market Analysis, Financial Technology, Derivative in Financial Market, Financial Programming

Computer Sciences, Information System, Business & Technology, Cybersecurity, Law, Advance Accounting

General Management, Operation Management, Human Resource, Corporate Governance, Asset Management, Risk Management, Strategic Sourcing Management, Strategic Management

Infografis 14. Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan Program studi




dibutuhkan pula sistem manajemen kinerja yang objektif, transparan, akuntabel yang selaras dengan strategi organisasi. Implementasi manajemen kinerja di Bank Indonesia terdiri atas tahap perencanaan Indikator Kinerja Individual (IKI), evaluasi tengah periode, dan penilaian akhir periode. Terkait penyusunan IKI, indikator kinerja harus disusun dengan kriteria SMART CC (Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-bound, Consistent, dan Continuous

improvement) di samping itu, memperhatikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, tujuan strategis organisasi, serta uraian tugas pegawai. Agar indikator kinerja yang telah disusun dapat tercapai, maka secara periodik dilakukan evaluasi melalui mekanisme performance dialogue antara pegawai dengan line manager.

Selanjutnya, guna menjalankan manajemen perubahan dan budaya kerja, pada 2019 Bank Indonesia melaksanakan strategi perubahan melalui tiga jenis program perubahan, yaitu BI Inovasi, BI Religi, dan BI Prestasi.

Program BI Inovasi merupakan program perubahan yang bertujuan mendorong terciptanya perilaku pegawai yang lebih kreatif dan inovatif, serta mampu membangun budaya inovasi melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara lebih optimal baik. Dalam hal ini perubahan berbentuk inovasi perbaikan proses kerja, produk atau layanan, maupun inovasi kebijakan.

Selanjutnya adalah program BI Religi yang merupakan program perubahan yang bertujuan untuk menanamkan keluhuran nilai agama (religi) dalam perilaku kerja sehari-hari melalui ibadah kolektif organisasi dan berbagai kegiatan keagamaan (seluruh agama) guna membangun akhlak mulia untuk memperoleh kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Salah satu bentuknya adalah berupa shalat berjamaah disertai penyampaian tausiyah di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia (Senin dan Kamis) bagi pegawai Muslim, ibadah Oikumene bagi pegawai Kristiani setiap Kamis serta kegiatan sembahyang bersama bagi pegawai beragama Hindu dan Budha.

Program perubahan ketiga yang dijalankan adalah BI prestasi. Program ini merupakan program perubahan yang bertujuan mendorong internalisasi perilaku utama Nilai-nilai Strategis (NNS) dalam proses pencapaian deliverables program strategis Bank Indonesia, serta pencapaian prestasi pada area representasi dan reputasi di tingkat internasional. Beberapa kegiatan terkait dengan BI Prestasi diantaranya Story of Us (SoU), Trick of Three (ToT), dan Gallery of

Achievement (GoA). SoU adalah sebuah instalasi kreatif yang menampilkan cerita/kisah behind the scene internalisasi perilaku utama NNS serta kerjasama yang solid dari seluruh satuan kerja pada setiap PS. Adapun ToT merupakan suatu wadah untuk menggali pemahaman para peserta (generasi milenial perwakilan tiap PS) mengenai tips/strategi dalam mengomunikasikan proses internalisasi NNS Bank Indonesia pada pelaksanaan pekerjaan di masing–masing PS. Sedangkan GoA merupakan media bagi tiap PS untuk dapat menjelaskan rangkaian kegiatan serta inisiatif lainnya yang menunjukkan upaya konkrit untuk menginternalisasikan NNS dalam proses pencapaian PS serta menjelaskan dampak pasca-pelaksanaan program perubahan.

Pada periode 2019, Bank Indonesia juga melakukan evaluasi kebijakan internal berupa pengukuran engagement dan tingkat motivasi pegawai melalui survei engagement. Dari 4.785 responden pegawai yang berhasil menyelesaikan survei, diperoleh skor komposit Corporate Engagement

Level Bank Indonesia sebesar 75% yang termasuk ke dalam kategori Moderately Engaged yang menggambarkan tingkat engagement pegawai yang bekerja dengan semangat dan merasakan ikatan yang cukup kuat dengan Bank Indonesia.

Corporate Engagement Level tersebut dijabarkan dalam tiga area engagement behavior, yaitu (i) Say Positively, (ii) Stay in

The Company dan (iii) Strive for The Best. Area Say Positively memperoleh skor sebesar 83%, yang menunjukkan bahwa pegawai Bank Indonesia senantiasa bicara positif mengenai perusahaan dan tidak akan ragu merekomendasikan perusahaan kepada teman yang mencari kerja. Area Stay

in The Company memperoleh skor sebesar 71%, yang menyatakan bahwa pegawai Bank Indonesia tidak memiliki pemikiran untuk berhenti bekerja dari Bank Indonesia serta bersikap menolak untuk meninggalkan Bank Indonesia bahkan ketika ditawari kesempatan bekerja di organisasi lain. Sementara area Strive for The Best memperoleh skor sebesar 71% menunjukkan pegawai Bank Indonesia senantiasa berusaha menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan kemampuan terbaik yang dimiliki.

Berbagai upaya transformasi yang dilakukan Bank Indonesia selama 2019, merupakan langkah penciptaan strategi penyiapan SDM Bank Indonesia ke depan yang agile terhadap perubahan. Dengan pematangan konsep transformasi tersebut, diharapkan pada 2020, Bank Indonesia dapat bergerak ke tataran implementasi yang lebih konsisten guna menjawab tantangan era 4.0 secara menyeluruh.






PengeLoLaan Keuangan daLam menjaga aKunTaBILITas dan susTaInaBILITas Keuangan BanK IndonesIa

Bank Indonesia berhasil mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2019. Pencapaian tersebut melengkapi perolehan opini WTP selama 17 tahun berturut-turut.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangannya di 2019 tidak terlepas dari upaya penguatan pengelolaan keuangan Bank Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip good governance. Upaya berkelanjutan tersebut ditunjukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi, pembaharuan struktur Chart of Accounts (CoA), sentralisasi penyelesaian transaksi keuangan, penyusunan kebijakan akuntansi keuangan syariah Bank Indonesia dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala dengan auditor. Laporan keuangan Bank Indonesia juga telah disusun dan disajikan secara relevan, akuntabel dan transparan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga berhasil mempertahankan predikat Wajib Pajak Patuh untuk tahun pajak 2019. Predikat yang diperoleh sejak diperoleh 2015 dapat terus dipertahankan karena keberhasilan Bank Indonesia dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu opini WTP terhadap laporan keuangan, tepat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Upaya Bank Indonesia dalam menerapkan sistem informasi yang terintegrasi merupakan respons dalam menghadapi dinamika global menuju ekonomi digital serta komitmen untuk terus mempertahankan akuntabilitas dan sustainabilitas pengelolalan keuangan. Sistem informasi yang terintegrasi tersebut diwujudkan dalam proyek BIMASAKTI yang mencakup sistem Enterprise Resource Planning (ERP), Human Resource Information System (HRIS), Front Office Middle Office Back Office (FOMOBO), Core Banking System (CBS) yang diimplementasikan secara bertahap. Sistem ERP, HRIS dan FOMOBO telah go live pada 2019 sedangkan CBS direncanakan akan go live pada 2020.

Seiring dengan penggunaan sistem aplikasi ERP yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2019, Bank Indonesia juga melakukan pembaharuan struktur CoA yang memuat berbagai informasi untuk keperluan menajemen sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan oleh Bank Indonesia. Ke depannya, CoA akan disempurnakan menggunakan pendekatan layer value chain sebagai bagian dari strategic budgeting dengan tujuan berupa akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia.

Sejalan dengan penggunaan ERP dimaksud, di 2019, Bank Indonesia juga menerapkan sentralisasi penyelesaian transaksi keuangan khususnya terkait transaksi pembayaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengendalian

Gubernur Bank Indonesia menyerahkan LKTBI 2019 Unaudited kepada BPK




internal, efisiensi penyelesaian transaksi, dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Pengelolaan keuangan Bank Indonesia juga bersifat akomodatif terhadap perkembangan organisasi dan proses bisnis salah satunya ekonomi syariah. Sebagai upaya pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia menggalakkan penggunaan instrumen keuangan syariah dalam pelaksanaan operasi moneter. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu adanya standar akuntansi keuangan syariah yang menjadi acuan pencatatan atas transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah di Bank Indonesia. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah melakukan penguatan Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) dengan menambahkan anggota Dewan Pengarah, narasumber, dan tim teknis dengan praktisi/akademisi yang memiliki latar belakang akuntansi keuangan syariah. Komite Penyusun KAKBI telah menyepakati rencana kerja penyusunan kebijakan akuntansi keuangan syariah Bank Indonesia. Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan syariah ini dilakukan secara bertahap sesuai due process yang berlaku dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ditetapkan serta mengacu pada praktik terbaik.

Dari sisi perencanaan anggaran, Bank Indonesia memastikan agar anggaran yang disusun sesuai dengan strategi organisasi dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, dan governance. Perencanaan anggaran Bank Indonesia menjadi bagian dari Perencanaan Tahunan dalam Siklus SPAMK. Dengan demikian, anggaran dan rencana investasi Bank Indonesia mencerminkan seluruh program strategis Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas serta pencapaian visi dan misi Bank Indonesia.

Memenuhi amanat undang-undang, Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Operasional 2020 telah mendapat persetujuan DPR-RI dalam Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR-RI pada 14 November 2019. Selain itu, sebagai wujud pemenuhan akuntabilitas anggaran Bank Indonesia, ATBI Kebijakan 2020 telah dilaporkan secara khusus kepada DPR-RI pada 7 November 2019, sedangkan Rencana Investasi Tahunan Bank Indonesia (RITBI) 2020 telah

disampaikan kepada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada 19 Desember 2019 untuk ditelaah. Selanjutnya, realisasi dampak keuangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia akan diperiksa oleh BPK-RI.

Bank Indonesia secara berkesinambungan terus meningkatkan kualitas penyediaan data dan dokumen kepada BPK-RI. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses bisnis utama antara lain operasi moneter rupiah, operasi moneter valas, pengelolaan cadangan devisa, pengelolaan uang Rupiah, pengelolaan rekening Pemerintah, pengelolaan tagihan kepada Pemerintah, pengelolaan aset tetap, pengelolaan aset tak berwujud, dan pengelolaan SDM sebelum dimulainya pemeriksaan.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan BPK-RI terus diperkuat antara lain melalui pelaksanaan FGD dan kesepakatan timeline pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk menyelaraskan sudut pandang dan pemahaman atas kebijakan Bank Indonesia, sekaligus memperkuat tata kelola, dan sebagai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia.

Selain akuntabilitas, sustainabilitas keuangan Bank Indonesia merupakan hal penting yang turut dipantau. Sustainabilitas keuangan Bank Indonesia antara lain tercermin dari persentase rasio komponen modal terhadap kewajiban moneter. Per 31 Desember 2019, rasio komponen modal terhadap kewajiban moneter sebesar 11,10%. Hal tersebut merepresentasikan kemampuan Bank Indonesia untuk menyediakan dana dalam pemenuhan kewajiban moneternya. Peningkatan atau penurunan rasio modal sangat dipengaruhi oleh perolehan surplus/defisit tahun berjalan. Di sisi lain, Bank Indonesia tidak menjadikan besarnya surplus sebagai tujuan utama, melainkan tercapainya kestabilan nilai Rupiah. Posisi aset, liabilitas, dan surplus/defisit Bank Indonesia merupakan dampak keuangan dari bauran kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Namun, untuk menjaga keberlangsungan organisasi, Bank Indonesia tetap memperhitungkan sustainabilitas keuangan sebagai koridor dalam pengambilan keputusan.






Dalam upaya untuk mencapai visi, misi dan strategi lembaga, Bank Indonesia perlu didukung oleh sebuah sistem governance yang kuat untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksananan tugas dan wewenangnya. Governance menjadi fokus utama Bank Indonesia dalam mengelola organisasi. Hal ini berangkat dari premis bahwa keberhasilan suatu lembaga tidak cukup hanya dilihat dari kinerja yang dihasilkan saja (performance), namun harus didukung dengan komitmen untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi stakeholders serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku (conformance). Kedua hal ini dinilai akan lebih melindungi kepentingan stakeholders dan memberikan keberhasilan jangka panjang.

Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 menjadi awal Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Mengacu pada undang-undang tersebut, berbagai aspek governance telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain proses pengambilan keputusan yang akuntabel,

PenguaTan TaTa KeLoLa, manajemen rIsIKo dan InTernaL audIT

pengawasan, hingga transparansi kepada publik. Kemudian pada 2015, hal tersebut diperkuat dengan menerbitkan ketentuan Tata Kelola (governance) Bank Indonesia dalam satu ketentuan yang utuh. Tujuannya adalah untuk memberikan kesamaan pandang mengenai konsep dan desain governance, serta pelaksanaannya secara konsisten dan terintegrasi di Bank Indonesia.

Governance Bank Indonesia merupakan rangkaian komitmen, struktur, dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan tugas dan wewenang Bank Indonesia guna mewujudkan kredibilitas Bank Indonesia melalui pencapaian tujuan dan visi Bank Indonesia secara efektif, taat hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan governance di Bank Indonesia dilakukan secara menyeluruh mencakup lima elemen yang terangkum dalam governance framework Bank Indonesia, yang terdiri dari prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola.

Dewan Gubernur dan Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia dalam Rapat Kerja Tahunan Bank Indonesia 2019




Prinsip tata kelola

Prinsip tata kelola merupakan sekumpulan nilai-nilai yang melandasi good central bank governance, yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Kedudukan bank sentral yang independen dan bebas dari kepentingan manapun diperlukan agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Untuk menjaga agar independensi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan organisasinya.

Komitmen tata kelola

Komitmen tata kelola menggambarkan komitmen Dewan Gubernur dan pegawai terhadap penerapan dan peningkatan tata kelola Bank Indonesia yang dicerminkan dalam visi, misi, nilai strategis, kode etik dan pedoman perilaku, rencana strategi menengah dan panjang, serta mewujudkan lingkungan Bank Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan penyempurnaan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia pada tahun sebelumnya, maka pada 2019, Bank Indonesia terus memperkuat proses pengelolaan perencanaan strategis Bank Indonesia. Penguatan ini

dilakukan melalui pendekatan value chain pada seluruh proses bisnis agar lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, efektivitas dan efisiensi proses kerja dapat ditingkatkan. Pada area kode etik dan pedoman perilaku, implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia bagi Anggota Dewan Gubernur dan pegawai terus dilakukan. Hal ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kredibilitas, menegakkan integritas dan kemandirian serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Guna mendukung proses deteksi adanya pelanggaran etika dan perilaku, Bank Indonesia senantiasa menjalankan Whistle Blowing System (WBS) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penegakan dugaan pelanggaran dengan tetap menjamin kerahasiaan pelapor. Dengan WBS, baik masyarakat maupun pegawai Bank Indonesia dapat melaporkan dugaan pelanggaran etik, perilaku, dan prosedur kerja yang dilakukan oleh seluruh insan Bank Indonesia (pegawai, tenaga outsourcing serta Dewan Gubernur) baik melalui website, surat, email, dan telepon.

Dari sejumlah laporan yang diterima melalui WBS, Bank Indonesia melakukan analisa terhadap validitas data/informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Terhadap informasi yang terbukti terdapat pelanggaran, akan dilakukan proses penegakan disiplin yang mengacu pada aturan disiplin pegawai. Sepanjang 2019, terdapat 88 laporan yang diterima WBS Bank Indonesia dan 22 laporan yang memenuhi syarat telah ditindaklanjuti yaitu terkait indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia. Sementara itu, lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan, antara lain laporan tidak terkait dengan pegawai Bank Indonesia atau tidak terkait kegiatan operasional Bank Indonesia.

Penguatan komitmen tata kelola juga dilakukan dengan me-review ketentuan terkait tata kelola secara berkala agar sejalan dengan dinamika eksternal dan kebutuhan internal. Terkait ini, pada 2019 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan kode etik dan pedoman perilaku pada aspek hubungan keluarga dalam satu kantor dan aspek konflik kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan hubungan keluarga dalam satu kantor baik terhadap pegawai yang memiliki hubungan keluarga hingga terhadap Pemimpin satuan kerja yang membawahi pegawai tersebut.

Penegakan komitmen tata kelola Bank Indonesia juga dilakukan dengan menerapkan ketentuan kewajiban

Infografis 15. Kerangka Governance Bank Indonesia

HASIL TATA KELOLAKREDIBILITAS

KOMITMEN TATA KELOLA

PRINSIP TATA KELOLA INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI

STRUKTUR TATA KELOLA PROSES TATA KELOLA

Dewan Gubernur

Rencana StrategisMenengah Panjang

Visi, Misi dan Nilai-nilaiStrategis, Perilaku Utama

Kode Etik dan Pedoman Perilakuserta Penegakan Disiplin

Hubungan dengan Pemangkukepentingan, Pelaporan dan

Keterbukaan

Manajemen Risiko danPengendalian Internal

Perumusan Kebijakan danPengambilan Keputusan

Manajemen Kinerja

Perencanaan Strategis

Pengawasan terhadap

Bank Indonesia






penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban penyampaian LHKPN berlaku untuk Anggota Dewan Gubernur dan pegawai mulai dari pangkat Asisten Manajer ke atas dan pangkat Staf untuk jabatan-jabatan tertentu. Untuk menjaga komitmen dan memastikan penerapan kewajiban tersebut, penyampaian LHKPN oleh pegawai menjadi salah satu syarat dalam proses promosi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut juga menjadi objek penegakan disiplin Bank Indonesia. Guna meningkatkan awareness SDM Bank Indonesia terhadap arah strategi, rencana strategis serta penegakan kode etik dan pedoman perilaku, dilakukan kegiatan internalisasi secara rutin pada seluruh jajaran pegawai, termasuk melalui program pembekalan. Internalisasi diharapkan dapat mendorong: (i) peningkatan pemahaman pegawai mengenai program strategis yang mendukung pencapaian destination

statement Bank Indonesia, serta (ii) mengasah kepekaan terhadap pemenuhan standar etik yang terbaik. Secara umum, komitmen tata kelola menunjukan hasil kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari terlaksanakannya rencana strategis Bank Indonesia dan tercapainya seluruh target indikator kinerja utama Bank Indonesia. Sementara untuk aspek pengelolaan kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia juga senantiasa terjaga tercermin dari tingginya tingkat penyampaian surat pernyataan kepatuhan (99,0%), surat pernyataan tahunan (97,6%), dan LHKPN (99,8%).

struktur tata kelola

Struktur tata kelola menggambarkan organ Bank Indonesia yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas, serta pengawasan terhadap Bank Indonesia. Tujuannya memastikan pengendalian kewenangan Dewan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi Bank Indonesia tetap sejalan dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Selain itu, strukur tata kelola juga bertujuan mewujudkan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan lembaga negara yang baik.

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan oleh DPR-RI. Kontrol legislatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan, dan menegakkan kinerja lembaga negara. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR-RI ini dibantu oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Selain itu, fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia juga dilakukan oleh BPK-RI, khususnya untuk aspek keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, sesuai amanat Pasal 58

Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR-RI. Pada 2019, Bank Indonesia menyampaikan empat laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk periode Triwulan IV 2018 dan Tahun 2018, Triwulan I 2019, Triwulan II 2019, dan Triwulan III 2019 kepada DPR-RI dan Pemerintah, serta mempublikasikannya kepada masyarakat. Melengkapi penyampaian laporan tersebut, Bank Indonesia juga hadir dalam berbagai rapat kerja yang dilaksanakan DPR-RI untuk memberikan penjelasan terhadap kebijakan yang ditempuh maupun memperoleh masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR-RI terhadap Bank Indonesia, BSBI menyampaikan telaahan terhadap aspek anggaran dan kegiatan operasional Bank Indonesia untuk empat periode yaitu Triwulan II 2018, Triwulan III 2018, Triwulan IV 2018 dan Triwulan I 2019. Dalam merespons rekomendasi BSBI dimaksud, Bank Indonesia menyampaikan tanggapan pada tiap periode yang memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut perbaikan ke depan. Bank Indonesia juga secara aktif menginisiasi pertemuan dengan BSBI baik terhadap anggota maupun level teknis analis BSBI. Tujuan pertemuan antara lain mendiskusikan rekomendasi telaahan BSBI, tindak lanjut Bank Indonesia atas telaahan tersebut, serta mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dengan BSBI.

Dalam aspek keuangan, dilakukan pengawasan oleh BPK-RI antara lain melalui pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2019. Terkait ini, Bank Indonesia kembali memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP ini menggenapi capaian WTP selama 17 kali berturut-turut. Di samping melakukan audit terhadap LKTBI, dalam hal diperlukan, BPK-RI dapat melakukan pemeriksaan khusus atas permintaan DPR-RI. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam permasalahan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK-RI baik terhadap proses kerja maupun terhadap laporan keuangan, serta rekomendasi pengawasan DPR-RI melalui BSBI.

Pada 2019, dilakukan pula serangkaian penguatan proses pengawasan terhadap Bank Indonesia guna meningkatkan akuntabilitas terhadap lembaga pengawas. Salah satunya adalah digitalisasi penyediaan data dan informasi kepada BPK-RI. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan




aksesibilitas pengawasan BPK-RI terhadap Bank Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan guideline tentang proses penyampaian data dan dokumen pemeriksaan BPK-RI secara digital. Dengan adanya guideline ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat sehingga menjamin kelancaran penyediaan data dan informasi terhadap BPK-RI.

Proses tata kelola

Proses tata kelola mengatur serangkaian standar dan prosedur pendukung tata kelola yang diimplementasikan pada seluruh aspek pelaksanaan tugas sebagai suatu sistem yang terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Proses tata kelola mencakup area perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, area perencanaan strategis dan manajemen kinerja, area manajemen risiko dan pengendalian internal, dan area hubungan dengan pemangku kepentingan, pelaporan, dan keterbukaan.

a. Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil para pimpinan Bank Indonesia merupakan keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada kepentingan organisasi, namun juga berdampak strategis bagi kepentingan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, RDG merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RDG Bulanan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam sebulan untuk melakukan evaluasi terhadap perekonomian dan Kebijakan Bank Indonesia, serta menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan/atau kebijakan prinsipil dan strategis lainnya. RDG Bulanan dapat dihadiri oleh seorang Menteri atau lebih yang merupakan wakil Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Sementara RDG Mingguan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, perkembangan stabilitas sistem keuanga, sistem pembayaran, dan laporan pendukung lainnya, serta menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Guna meningkatkan efektifitas respons kebijakan yang diambil, Bank Indonesia terus

memperkuat proses komunikasi kebijakan melalui penyampaian informasi jadwal RDG Bulanan selama satu tahun ke depan. Hal tersebut juga didukung oleh menyampaikan hasil RDG Bulanan secara tepat waktu pada pukul 14.00 guna memberikan kepastian stance

kebijakan Bank Indonesia kepada pelaku pasar.

Selain melalui RDG, Bank Indonesia juga mengkomunikasikan kebijakannya melalui publikasi Tinjauan Kebijakan Moneter secara bulanan dan Laporan Kebijakan Moneter secara triwulanan. Laporan ini dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi atas perkembangan terkini mengenai inflasi, nilai tukar, dan kondisi moneter selama periode laporan, serta keputusan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Sepanjang 2019, RDG dilakukan sebanyak 80 kali dengan jumlah pembahasan mencapai 200 topik yang terdiri dari 24 topik RDG Bulanan dan 176 topik RDG Mingguan. Seluruh pelaksanaan RDG telah memenuhi persyaratan kuorum dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Topik RDG yang telah diagendakan dapat dibahas seluruhnya. Capaian ini merupakan hasil pengelolaan manajemen RDG yang efektif. Hal tersebut juga didukung oleh tingkat kehadiran ADG di dalam RDG Mingguan dan RDG Bulanan yang tinggi sebagai wujud komitmen Dewan Gubernur dalam proses pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Pada akhirnya, kredibilitas kebijakan dapat dicapai, dan akuntabilitas pengambilan keputusan RDG terjaga dengan baik.

Pada 2019, dilakukan pula penguatan ketentuan terkait proses penyelenggaraan RDG. Penguatan dilakukan terhadap aspek perencanaan, penyelenggaraan, hingga penuangan hasil RDG yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan RDG. Penyempurnaan ketentuan mencakup, antara lain: (i) penyelarasan pengaturan dengan ketentuan tentang strategi kebijakan utama, (ii) penyempurnaan penyelenggaraan RDG dalam keadaan darurat, serta (iii) penyempurnaan format penulisan dan governance risalah RDG.

Proses perumusan kebijakan prinsipil dan strategis di Bank Indonesia juga didukung oleh komite yang berfungsi sebagai organ pendukung yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputus oleh Dewan Gubernur. Saat ini Bank Indonesia memiliki lima komite sesuai dengan






kebutuhan pelaksanaan tugas yang terdiri dari Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Komite Sumber Daya Manusia. Guna memperkuat pengambilan keputusan terkait bauran kebijakan, rapat komite juga dilakukan secara bersamaan. Sepanjang 2019, pelaksanaan rapat komite telah berjalan efektif sebanyak 26 kali terdiri dari: 12 rapat Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah secara bersamaan, 4 rapat Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan 10 rapat Komite Sumber Daya Manusia.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, bahwa sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern). Sepanjang 2019, Bank Indonesia telah menerbitkan 16 PBI, 28 PADG, tujuh PDG, dan 67 PADG Intern. Sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum yang mendukung efektivitas kebijakan, proses perumusan peraturan senantiasa didukung oleh opini dan/atau advis hukum serta melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan senantiasa sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Selama 2019, tidak terdapat peraturan Bank Indonesia yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak eksternal.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga melaksanakan evaluasi peraturan secara berkala dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Pelaksanaan evaluasi bertujuan agar peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak terjadi overlapping antar ketentuan baik dengan ketentuan internal maupun ketentuan di luar Bank Indonesia, sehingga akan meningkatkan kredibilitas

Bank Indonesia. Pada 2019, evaluasi peraturan telah dilakukan secara digital melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Peraturan di Bank Indonesia (Simonev).

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank Indonesia, diperlukan dukungan sistem hukum nasional yang baik dan selaras dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun DPR-RI. Bank Indonesia senantiasa terlibat aktif baik sebagai anggota Panitia Antar Kementerian maupun narasumber dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya. Keterlibatan aktif Bank Indonesia tersebut sekaligus sebagai salah satu upaya agar tercipta keselarasan substansi antar pengaturan serta untuk mendukung pembangunan hukum nasional. Beberapa pembahasan RUU yang diikuti pada tahun 2019 antara lain RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, RPP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan RPP Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri.15

b. Perencanaan strategis dan manajemen Kinerja

Dari area perencanaan strategis dan manajemen kinerja, Bank Indonesia senantiasa menerapkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja, untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sistem ini memastikan seluruh tahapan, mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi kinerja, dilaksanakan melalui proses yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada 2019, keseluruhan proses pengelolaan perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan dalam koridor yang dimandatkan oleh peraturan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pada 2019, dilakukan perumusan strategi Bank Indonesia melalui kontrak kinerja dan kontrak Program Strategis tahun 2019. Monitoring dan evaluasi kinerja rutin dilakukan setiap bulan melalui Evaluasi Kinerja Bulanan untuk memantau pencapaian IKU dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja 2019.

15 PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diundangkan tanggal 10 Oktober 2019 dan PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan tanggal 25 November 2019.




c. manajemen risiko dan Pengendalian Internal

Dari area manajemen risiko, Bank Indonesia mengimplementasikan dan melakukan berbagai penyempurnaan manajemen risiko guna mengelola dan memitigasi risiko yang dapat melemahkan kapabilitas organisasi dan kapasitas dalam pencapaian tujuan. Sepanjang 2019, penyempurnaan tersebut dilakukan melalui transformasi manajemen risiko yang bersifat top down, forward looking, dan terintegrasi. Dengan pendekatan top down, pengelolaan risiko Bank Indonesia difokuskan pada risiko strategis yang menghambat pencapaian Program Strategis. Pendekatan forward looking menuntut fungsi manajemen risiko tidak hanya fokus pada kejadian historis dan bersifat korektif, tapi juga memperkirakan potensi dan implikasi risiko ke depan serta rumusan strategi mitigasinya secara preventif. Sementara itu, pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi diwujudkan melalui integrasi manajemen risiko dan perencanaan strategis dalam penyusunan rencana tahunan, serta integrasi manajemen risiko dengan audit internal dalam pelaksanaan Risk Based Internal

Audit (RBIA).

Selain itu, pada 2019, penyempurnaan manajemen risiko juga dilakukan antara lain dengan menyempurnakan (i) framework manajemen risiko berbasis value chain, dan (ii) interlinkage Protokol Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia dengan Protokol Manajemen Krisis Nasional.

Penyempurnaan framework Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) berbasis value chain memungkinkan identifikasi risiko strategis pada setiap layer proses bisnis yang dapat mengganggu pencapaian target Program Strategis (PS) Bank Indonesia. Selain itu, dilakukan juga penetapan Key Risk Indicator (KRI) untuk setiap risiko strategis PS. Risiko strategis meliputi risiko kebijakan, risiko finansial, dan risiko operasional yang dapat menghambat pencapaian program strategis, serta berdampak terhadap risiko hukum dan reputasi. Framework MRBI disusun sebagai bagian terintegrasi dari empat fungsi tata kelola Bank Indonesia yang meliputi strategic planning, strategic budgeting,

strategic risk management, dan strategic risk based

internal audit, serta untuk memperkuat konsep three

lines of defense manajemen risiko.

Integrasi tersebut diwujudkan melalui: (i) satuan Kerja sebagai first line of defense yang melaksanakan program strategis memperhatikan strategic planning,

strategic budgeting, dan strategic risk dengan fasilitasi Internal Control Officer (ICO), (ii) Departemen Manajemen Risiko sebagai second lines of defense berperan dalam memperkuat manajemen risiko untuk seluruh Bank Indonesia melalui fungsi fasilitasi, konsultasi, dan pemantauan risiko sebagai bagian dari four eyes principles, serta memperkuat kapabilitas dan kompetensi ICO melalui berbagai program workshop secara berkala, serta (iii) Departemen Audit Intern sebagai third lines of defense melaksanakan strategic

risk based internal audit dan compliance audit yang independen. Dengan demikian, pemantauan tata kelola untuk mendukung pencapaian target program strategis maupun destination statement dapat dilakukan secara holistik baik dari sisi kesesuaian target dengan perencanaan, dari sisi efektifitas anggaran, maupun dari sisi tingkat risiko yang dihadapi.

Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja yang terbaik dengan membangun, memelihara dan meningkatkan keunggulan antara lain melalui benchmarking pada bank sentral mitra yang telah menerapkan praktik terbaik dan organisasi internasional yang kredibel seperti International Operational Risk Working Group (IORWG). Hasil penilaian Maturitas Risiko Operasional Bank Indonesia oleh IORWG pada 2019 menunjukkan maturitas manajemen risiko pada level advance dengan nilai maturitas sebesar 92,90. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu bagian evaluasi untuk terus memperkuat framework pengelolaan risiko operasional di Bank Indonesia.

Penyusunan framework interlinkage Protokol Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (PMKTBI) dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) Nasional dilakukan untuk memperkuat framework

manajemen risiko operasional, sehingga diharapkan memperkuat penanganan gangguan operasional di financial market infrastructure yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Penyusunan framework interlinkage PMKTBI dengan PMK Nasional dilakukan dengan mengacu pada standar praktik terbaik ISO 22301: Business Continuity Management

System (BCMS).






Framework interlinkage antara PMKTBI dengan PMK Nasional menekankan penguatan koordinasi tidak hanya pada internal Bank Indonesia, namun juga antar otoritas, dan pelaku industri terutama kelompok bank besar dan sistemik. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memperkuat koordinasi dengan pihak eksternal (antara lain Badan Meterologi dan Geofisika, Badan Siber dan Sandi Negara, OJK, LPS, dan perbankan nasional) melalui berbagai kegiatan antara lain knowledge sharing, focus group discussion,

workshop Satuan Tugas MKTBI, dan Forum MKTBI.

Sebagai bagian dari penguatan internal, Bank Indonesia telah mengoperasikan Alternate Command

Center (ACC) dan menyusun Peta Ketahanan Bencana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwBI DN) untuk mendukung keberlangsungan tugas kritikal Bank Indonesia. Peta Ketahanan Bencana KPwBI DN diharapkan dapat meningkatkan awareness,

kesiapsiagaan, dan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya bencana alam sesuai dengan karakteristik geografis tiap daerah, sehingga dapat ditetapkan langkah mitigasi dalam rangka meminimalisir dampak bencana. Dalam rangka mendukung proses pengendalian internal Bank Indonesia agar memenuhi prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia mengembangkan dan mengimplementasikan Risk Based Internal Audit (RBIA) atau Audit Intern Berbasis Risiko yang mengacu pada The International

Professional Practices Framework. RBIA merupakan suatu pendekatan kegiatan audit atas proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian yang bersifat independen dan objektif. Pengembangan RBIA telah dimulai sejak 2016 sebagai tindak lanjut hasil asesmen maturitas fungsi audit intern.

RBIA memberikan jaminan bahwa risiko-risiko dapat dikelola secara efektif sesuai dengan risk tolerance/

limit pada pencapaian tujuan Bank Indonesia, serta meningkatkan risk awareness bagi setiap satuan kerja pemilik risiko. Proses RBIA dilakukan berdasarkan diagnostik/asesmen atas maturitas MRBI, manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia, dan audit intern. Asesmen MRBI dilakukan pada berbagai aspek manajemen risiko antara lain tata kelola dan budaya, strategi, manual, infrastruktur, serta pelaporan dan pemantauan. Berdasarkan hasil asesmen, Bank

Indonesia melakukan penguatan Manajemen Risiko, penyempurnaan pedoman Manajemen Risiko, pedoman MKTBI, dan pedoman RBIA. Untuk memastikan efektivitas pedoman yang telah disempurnakan, Bank Indonesia melakukan pengujian pada proses bisnis utama. Sebagai acuan pelaksanaan RBIA, Bank Indonesia telah menyusun konsep kerangka kerja RBIA yang memuat: (i) tujuan, (ii) indikator pencapaian, (iii) pilar framework, dan (iv) program transformasi Integrated RBIA.

memberikan keyakinan (assurance)terhadap pencapaian kinerja melalui evaluasi

tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern serta pemenuhan kepatuhan bank Indonesia

INteGRAteD RISk BASeD INteRNAL AuDIt

PenCaPaIan IKu Ps PemenuHan KePaTuHan InTernaL ConTroL aWareness

IndePendensI, oByeKTIvITas dan aKunTaBILITas

TransformasI KeBIjaKan | TransformasI organIsasI | TransformasI sdm & Budaya Kerja

PILar 1 PILar 2 PILar 3

audit strategis untuk

memberikan assurance efektifitas

dan efisiensi pengelolaan risiko dalam

rangka pencapaian

IKu Ps

audit Kepatuhan

untuk memberikan

assurance pemenuhan kepatuhan terhadap

ketentuan

advisory berdasarkan

hasil audit untuk

mengurangi terjadinya risiko dan

meningkatkan internal control

awareness

Infografis 16. Kerangka Kerja Integrated Risk Based Internal Audit

Dalam perkembangannya, dilakukan penyempurnaan RBIA sejalan dengan penyempurnaan arah strategis Bank Indonesia. Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui strategic risk based internal audit yang terintegrasi dengan strategic planning, strategic

budgeting, dan strategic risk management. Kerangka kerja tersebut akan disusun dengan mengintegrasikan empat fungsi strategis dengan mempertimbangkan berbagai best practice. Selain itu, sebagai prasyarat pelaksanaan RBIA, dilakukan pula pemetaan proses bisnis dan penyusunan risk control matrix di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri.




Selanjutnya, untuk menilai kecukupan dan efektivitas atas rancangan dan implementasi pengendalian dalam rangka memitigasi risiko IKU PS, Bank Indonesia melakukan audit terhadap program strategis melalui test of design (menguji kecukupan rancangan pengendalian) dan test of effectiveness (menguji efektivitas implementasi pengendalian operasional) dengan konsep value chain.

Seiring dengan implementasi Enterprise Resource

Planning and Human Resources Information

System (ERP/HRIS) dimana terjadi perubahan mekanisme pencatatan transaksi, Chart of Accounts dan proses penyusunan Laporan Keuangan Bank Indonesia (LKBI), Bank Indonesia melakukan audit Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). Hal ini bertujuan untuk meyakini penyusunan laporan keuangan pasca implementasi ERP/HRIS telah didukung dengan pengendalian yang cukup serta mengacu pada Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia. Pelaksanaan audit ICoFR mencakup Entity Level Control, Information

Technology General Control dan Transaction Level

Control dalam penyusunan LKTBI.

Untuk melengkapi pelaksanaan fungsi audit, dilakukan pula konsultansi sistem pengendalian internal dalam rangka perbaikan implementasi dan desain ketentuan yang mencakup aspek governance, risiko, dan pengendalian. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit intern, Bank Indonesia menerapkan praktik audit intern yang sesuai dengan standar internasional audit intern, yaitu International Professional Practices

Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA). Selanjutnya, untuk mendapatkan keyakinan atas konsistensi penerapan standar IPPF tersebut, Bank Indonesia melakukan asesmen intern periodik terhadap pelaksanaan fungsi audit. Selain itu, untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas hasil audit, Bank Indonesia senantiasa mengikutsertakan para auditor dalam program peningkatan kompetensi di bidang audit.

d. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan, dan Keterbukaan

Sebagai otoritas moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia bersinggungan dengan kepentingan banyak

stakeholders. Untuk itu, Bank Indonesia dituntut untuk terus memperkuat sinergi dengan stakeholders. Hal tersebut antara lain ditempuh dengan menghadiri berbagai rapat kerja yang dilaksanakan oleh DPR-RI untuk memberikan penjelasan maupun memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan diseminasi, FGD, sosialisasi, dan workshop dengan Pemerintah, pengamat, akademisi, dan masyarakat umum.

Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, Bank Indonesia melakukan berbagai penyempurnaan. Dalam area komunikasi, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan guideline komunikasi khususnya terkait klasifikasi informasi yang perlu disampaikan pada ADG Bidang dan/atau Dewan Gubernur serta batas waktu publikasi kebijakan utama. Hal ini bertujuan agar ADG memperoleh informasi yang tepat dan bersifat urgent, sementara batas waktu publikasi kebijakan utama diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepastian kepada stakeholders.

Dalam area Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), dilakukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan PSBI yang bertujuan untuk penataan dan harmonisasi hukum serta penyesuaian kewenangan dalam proses pelaksanaan PSBI.

Pada area pelaporan, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas diseminasi informasi kepada stakeholders. Hal ini tercermin dari diperolehnya penghargaan internasional atas Laporan Tahunan Bank Indonesia 2018 oleh League of American Communications Professionals berupa peringkat 8 pada kategori Top 100 worldwide, platinum award pada kategori keuangan dengan valuasi >10 miliar dolar AS, dan most improved untuk kategori introduction and

special achievement winners.

Hasil Tata Kelola

Hasil Tata Kelola merupakan manifestasi dari penerapan dan penegakan governance Bank Indonesia yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (value creation) dan keberlangsungan mandat Bank Indonesia (sustainability). Penerapan dan penegakan governance yang baik di Bank






Indonesia tercermin melalui pelaksanaan tugas yang baik yang dilandasi dengan prinsip governance, serta pemenuhan standar dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pengelolaan dan penguatan governance yang telah dilakukan di setiap lini proses Bank Indonesia, dilakukan evaluasi secara berkala untuk memperoleh feedback yang komprehensif dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan governance Bank Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tiga metode pengukuran yaitu: (i) asesmen governance, (ii) FGD kredibilitas kebijakan, dan (iii) survei evaluasi komunikasi. Pada 2019, indeks governance Bank Indonesia mencapai 85,39 yang menunjukkan tingkat kematangan/maturitas governance pada level enhanced. Sementara, Indeks Kredibilitas Kebijakan mencapai nilai 5 (moneter) dan 5 (makroprudensial) (skala 1-6) yang merupakan penilaian dari pengamat ekonomi dan media pada kebijakan moneter dan makroprudensial. Indeks

komunikasi Bank Indonesia mencapai nilai 5,1 yang menunjukan komunikasi kebijakan Bank Indonesia pada stakeholders berjalan secara efektif dan transparan.

Pencapaian tersebut mencerminkan Bank Indonesia memiliki komitmen, struktur, dan proses yang baik dalam penerapan dan penegakan governance. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam membangun kredibilitas Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang terdepan dalam penerapan dan penegakan governance.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi tata kelola secara konsisten sesuai roadmap governance. Guna memastikan langkah penguatan governance dilaksanakan seluruh pihak-pihak terkait di Bank Indonesia, dilakukan proses pemantauan dan pengendalian secara berkala. Upaya penguatan ini tentunya akan mendukung reputasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredibel.




Dukungan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia merupakan aspek kritikal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta menyongsong era industri 4.0. Hal tersebut tercermin dengan ditetapkannya salah satu Destination Statement yaitu Digitalisasi Proses Bisnis dan Program Strategis “Membangun Sistem Informasi di era Digital”. Pada 2019, melalui upaya peningkatan pada faktor people, process, dan teknologi, Bank Indonesia mencatat beberapa pencapaian yakni peningkatan tata kelola dan IT services sesuai best practice maupun penyelesaian proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi (SI) strategis untuk meningkatkan digitalisasi proses bisnis.

Di era industri 4.0 dimana terjadi perkembangan teknologi yang sangat cepat memberikan tantangan yang besar bagi SI Bank Indonesia untuk menyediakan layanan yang andal dan aman untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Untuk itu penyelarasan antara kebutuhan bisnis dengan rencana pengembangan SI sangat penting guna mewujudkan layanan SI yang berkualitas.

Terkait itu, Bank Indonesia tengah menyusun Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) dalam rangka mendukung pencapaian 12 program strategis Bank Indonesia. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian Destination

Statement 2024, Bank Indonesia juga mengembangkan digitalisasi proses bisnis.

Proses bisnis di Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok proses bisnis yang meliputi: layanan keuangan eksternal; pengelolaan SDM, keuangan, dan aset/logistik; pengumpulan dan pemrosesan informasi; kolaborasi dan pengambilan keputusan; analitikal; pengelolaan dan distribusi informasi; dan korespondensi internal dan eksternal. Pada 2019 proses digitalisasi yang dilakukan telah sesuai dengan target

yang ditetapkan yaitu sebesar 27%, dengan fokus pada proses bisnis terkait layanan keuangan eksternal dan pengelolaan SDM, keuangan, dan aset/logistik.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia diperlukan dukungan SI yang salah satunya diwujudkan dalam proyek pengembangan SI. Pada 2019, penyelesaian proyek pengembangan SI mencapai 99% sesuai dengan rencana dan proyek pengembangan SI yang telah diimplementasikan yaitu sebanyak 94 proyek. Terkait ini, pada sektor moneter telah diimplementasikan sistem pemanfaatan dan pemantauan data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor yang terintegrasi real time (SIMODIS), sistem pelaporan bank yang terintegrasi bersama OJK dan LPS, penyesuaian aplikasi perhitungan GWM, dan berbagai sistem pelaporan lainnya yang didukung dengan pengkinian sistem datawarehouse untuk pengolahan data. Sementara itu untuk mendukung sektor Market telah dilakukan implementasi sistem yang mendukung proses lelang DNDF dalam rangka pendalaman pasar keuangan.

Dukungan SI pada sektor Stabilitas Sistem Keuangan dan Makroprudensial diwujudkan melalui pengembangan berbagai sistem yang mendukung kebijakan makroprudensial seperti RIM, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan LTV khususnya pada aplikasi Makroprudensial dan Probability of

Default – Loan to Value. Adapun dukungan pada sektor Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah dilakukan dengan mengembangkan sistem alternatif untuk sistem trading Surat Berharga yang dikelola Bank Indonesia dan sistem pengelolaan uang palsu yang digunakan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Bank Indonesia sejak 2014 telah mengeluarkan inisiatif transformasi SI Bank Indonesia melalui penyusunan Information System Enterprise Architecture (IS-EA) dan roadmap

sIsTem InformasI menuju era dIgITaL

Penyerahan Sertifikat ISO 27001 oleh Eksternal Auditor kepada Bank Indonesia






pengembangan 2014 – 2019. Salah satunya transformasi SI terbesar adalah melakukan implementasi sistem yang terintegrasi terkait fungsi perencanaan dan pengelolaan sumber daya, fungsi front office middle office back office (FOMOBO), fungsi layanan jasa perbankan, dan fungsi pengelolaan SDM melalui proyek BIMASAKTI. Proyek BIMASAKTI terdiri atas pengembangan 3 sistem yaitu Enterprise Resource Plan and

Human Resource Information System (ERP-HRIS), Front Office

Midle Office and Back Office (FOMOBO), dan Core Banking System (CBS). Pada 2019, telah diimplementasikan aplikasi ERP-HRIS dan satu tahap aplikasi FOMOBO. Sementara itu, satu tahap aplikasi FOMOBO lain dan aplikasi CBS akan diimplementasikan pada 2020.

Target digitalisasi proses bisnis di Bank Indonesia pada 2019 adalah sebesar 27%, yang dijabarkan pada digitalisasi proses bisnis layanan keuangan eksternal seluruhnya (100%) dan 90% dari proses bisnis pengelolaan SDM, keuangan dan aset/logistik. Target digitalisasi ini dapat tercapai melalui pengembangan aplikasi-aplikasi di sektor Sistem Pembayaran yang mendukung layanan eksternal dan aplikasi ERP-HRIS yang telah diimplementasikan dalam empat tahap untuk mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan SDM, keuangan, dan aset/logistik.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini dan semakin banyaknya pegawai milenial, Bank Indonesia mengeluarkan insiatif pengembangan Digital Workplace (DWP). Konsep inisiatif ini adalah bekerja secara digital yang didukung oleh penggunaan teknologi digital pada seluruh proses bisnis yang memungkinkan pegawai terkoneksi dengan resource yang dibutuhkan dan saling berkoordinasi, berkomunikasi, serta berkolaborasi secara virtual untuk pengambilan keputusan anytime and anywhere, termasuk dalam rangka berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada stakeholders.

Implementasi DWP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses kerja, efisiensi pengunaan resources, produktivitas dan inovasi, dan enggagement SDM. Komponen DWP yang akan dikembangkan yang meliputi messaging, collaboration,

communication, productivity, crowd sourcing, connectivity, dan mobility, adapun progress pengembangan hingga akhir 2019 adalah telah diimplementasikan beberapa perangkat yang mendukung implementasi komponen DWP seperti smart printer, messaging tools, Human Resource Information System (HRIS), dan digital collaboration tool.

Selain menyediakan dukungan bagi pelaksanaan tugas, Bank Indonesia juga melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas di bidang SI, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan manusia. Pada aspek teknologi, SI senantiasa melakukan pengkinian sistem dengan menggunakan teknologi terbaru guna mendapatkan manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sementara penguatan dalam proses dilakukan dengan mengadopsi best practice pengelolaan SI yang meliputi pengelolaan layanan SI (ISO 20000 - Information Technology

Service Management), pengelolaaan pengamanan SI (ISO 27001

– Information Security Management System), dan pengelolaan Data

Center (TIA 942 – Conformance Constructed Facilities).

Meningkatnya risiko keamanan SI telah menjadi perhatian banyak pihak. Dengan peran sebagai otoritas yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia sering mendapatkan serangan siber dengan menggunakan berbagai metode. Untuk itu, penting bagi Bank Indonesia untuk memiliki ketahanan siber yang kuat dan andal. Salah satu upaya peningkatan ketahanan siber yang dilakukan Bank Indonesia adalah membentuk Information Security

Incident Response Team (ISIRT) pada 15 Mei 2018. ISIRT merupakan tim khusus yang bertugas untuk melakukan investigasi dan menyelesaikan insiden keamanan SI sehingga dapat mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan tugas Bank Indonesia.

Peningkatan ketahanan siber juga dilakukan dengan menjalankan program internal yaitu program information security awareness. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya keamanan informasi sekaligus mempraktekan kebiasaan yang dapat meningkatkan tingkat keamaan informasi seperti penggunaan password yang berkualitas dan senantiasa waspada atas serangan siber. Selain melakukan penguatan secara internal, ketahanan siber juga dibangun dengan melibatkan industri sistem pembayaran. Hal ini didasarkan karena masing-masing anggota saling terhubung sehingga apabila terdapat kerentanan pada salah satu anggota dapat berdampak pada anggota lainnya. Terkait ini, pada 2019 telah dibentuk Cyber Security Sharing Platform Sistem Pembayaran (CSSP SP) yang beranggotakan 60 peserta yang berasal dari industri sistem pembayaran khususnya perbankan. CSSP SP bertujuan untuk melakukan sharing informasi terkait isu-isu terkini risiko siber guna meningkatkan ketahanan siber di industri sistem pembayaran.

Pada 2019, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan OJK yang difokuskan dalam pengembangan aplikasi pelaporan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh kedua otoritas. Capaian dari kerja sama ini adalah pada akhir 2019 telah diimplementasikan sistem APOLO dan BI-ANTASENA untuk memperoleh laporan dari perbankan yang terintegrasi dalam satu pintu. Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan kepada Bank Indonesia, OJK dan LPS untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Melalui integrasi pelaporan ini, diharapkan ke depan laporan dari perbankan lebih efisien, berkualitas tinggi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sehingga pada akhirnya dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi perumusan kebijakan di masing-masing otoritas serta memberikan kontribusi yang lebih positif bagi perekonomian nasional.

Guna memperkuat dukungan atas pelaksanaan tugas di masing-masing otoritas, Bank Indonesia dan OJK membentuk Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) sebagai forumkoordinasi terkait SI. Sepanjang 2019 telah dilakukan tiga kali pertemuan high level antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK untuk membahas isu terkini terkait pertukaran informasi dan penggunaan aset.




Laporan Tahunan 2019 Bank Indonesia 117

InTegrasI PeLaPoran PerBanKan (anTasena)

Integrasi Pelaporan merupakan upaya bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk membangun mekanisme pelaporan yang lebih efisien dengan mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal bersama. Portal Integrasi Pelaporan ini dibangun dengan mengacu kepada satu metadata sehingga meminimalkan informasi yang mubazir dan inkonsisten. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi penyampaian laporan dari perbankan mempertimbangkan pelaporan perbankan kepada Bank Indonesia, OJK, dan LPS melalui beberapa aplikasi terpisah. Di samping itu, Integrasi Pelaporan ini juga bertujuan untuk menciptakan “satu data” perbankan guna mewujudkan sarana pertukaran dan akses data perbankan yang dibutuhkan setiap saat oleh masing-masing otoritas, serta meningkatkan kualitas data pelaporan perbankan.

Pengembangan Integrasi Pelaporan mengacu pada empat prinsip dasar, yaitu:

1. efisiensi: memastikan informasi yang diminta jelas pemanfaatannya oleh otoritas, tidak ada redundansi, dan disampaikan melalui satu platform aplikasi.

2. fleksibilitas: memastikan pemenuhan kebutuhan bisnis otoritas yang dinamis dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

3. Konsistensi dan Kejelasan: memastikan data dan informasi yang dilaporkan dapat dirumuskan secara jelas dengan mengacu pada metadata yang terstandardisasi, sehingga dapat diperoleh data perbankan yang berkualitas.

4. Kolaborasi: kolaborasi antar-otoritas dibangun dalam mewujudkan pelaporan terintegrasi yang mengacu pada metadata yang telah disepakati bersama. Pengembangan Integrasi Pelaporan16 di Bank Indonesia menggabungkan informasi-informasi yang bersumber dari tujuh pelaporan existing (LBU, LSMK, LBBU, LBBUS, LHBU, LKPBU, dan LKBBU) dan disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional (BI-ANTASENA). BI-ANTASENA mengubah secara signifikan arsitektur pelaporan perbankan ke Bank Indonesia dan memberikan terobosan dari sisi solusi teknis, yaitu:

a. format pelaporan berbasis infomasi (information based) bukan lagi form based, dan informasinya disusun berdasarkan metadata yang disepakati bersama oleh Bank Indonesia, OJK, dan LPS.

b. menyediakan pilihan jalur penyampaian laporan sesuai dengan level teknologi yang dimiliki bank: sistem upload, Managed File Transfer (MFT), dan Application Programming Interface (API).

c. Data Quality Management (dQm) terintegrasi dalam BI-ANTASENA sehingga pemantauan kualitas data, consistency checking, dan kewajaran data dilakukan secara terotomasi, tidak lagi secara manual atau menggunakan aplikasi di luar sistem pelaporan.

Manfaat yang diperoleh dari implementasi BI-ANTASENA adalah: (i) peningkatan efisiensi dari segi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi; (ii) fleksibilitas dan kemudahan dalam penyesuaian dan penambahan kebutuhan data; (iii) penjaminan konsistensi, kejelasan, dan kualitas data dan informasi yang diperoleh; dan (iv) penggunaan teknologi terkini, serta penyediaan pilihan jalur penyampaian laporan dalam format lainnya yang sesuai dengan level teknologi yang dimiliki bank.

Infografis 17. mekanisme Integrasi Pelaporan melalui Portal Bersama

PORTAL BERSAMA

OLAHAN

OLAHAN

OLAHAN

www.pelaporan.idPELAPOR

PemanfaatanData

TerintegrasiOleh

BI, OJK & LPS

16 Integrasi Pelaporan BI-OJK-LPS mencakup sembilan pelaporan existing, yaitu: Laporan Harian Bank Umum (LHBU), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS), Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS), Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum (LKBBU), Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LBBPR), dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LBBPRS).

Sebagai dasar hukum bagi perbankan untuk menyampaikan laporannya melalui BI-ANTASENA yang dimulai sejak 31 Desember 2019 secara paralel dengan pelaporan existing sampai dengan Agustus 2020, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi pada 30 Agustus 2019 dan PADG Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi pada 6 Desember 2019.

Implementasi Integrasi Pelaporan melalui portal bersama Bank Indonesia-OJK-LPS dimulai sejak 31 Desember 2019 yang ditandai dengan peluncuran Integrasi Pelaporan oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta dihadiri oleh seluruh pimpinan perbankan di Indonesia pada 19 Desember 2019.








efeKTIvITas fungsI Pengadaan dan PengeLoLaan LogIsTIK yang oPTImaL

Pada 2019, Bank Indonesia melakukan penguatan tata kelola fungsi pengadaan dengan melakukan berbagai transformasi pengadaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan penguatan tata kelola pengelolaan logistik dan aset dengan menyusun kerangka kerja yang menjadi acuan dalam pemenuhan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang berkualitas dan mengarah pada standar terbaik.

Perkembangan eksternal maupun internal menuntut Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan yang ada dengan melakukan transformasi di berbagai bidang termasuk pengadaan dan pengelolaan logistik. Perkembangan teknologi, standar internasional, best practice, serta perubahan kebijakan Pemerintah turut mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa di Bank Indonesia. Selain itu perkembangan penyediaan fasilitas kerja seperti sertifikasi ISO, green and smart building, digitalisasi proses kerja dan creative digital workplace juga menuntut Bank Indonesia untuk melakukan penguatan di bidang pengelolaan logistik dan fasilitas kerja. Di sisi internal, Bank Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti transformasi organisasi dan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi informasi yang terintegrasi berupa ERP sebagai salah satu tools dalam pelaksanaan operasional proses bisnis pengadaan barang/jasa, penyediaan fasilitas kerja dan pendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pengadaan Barang/jasa di Bank Indonesia yang efektif dan mengedepankan aspek Governance

Transformasi pengadaan barang/jasa di Bank Indonesia pada 2019 dilakukan antara lain melalui penguatan kebijakan pengadaan, penguatan proses pengadaan berupa integrated planning, penguatan strategi pengadaan melalui standardisasi berbagai aspek pengadaan, penguatan infrastruktur pendukung dalam proses pengadaan, penguatan kompetensi SDM, penguatan peran advisory, serta penguatan jejaring dan kemitraan strategis dengan instansi lain.

Dalam hal ini, transformasi dilakukan sebagai upaya penguatan governance dan efektivitas proses pengadaan barang/jasa mencakup aspek policy, process, people, dan technology. Keempat aspek tersebut pada 2019 difokuskan pada kegiatan yang memiliki magnitude tinggi terhadap peningkatan kecepatan penyelesaian dan kualitas pengadaan dengan tingkat urgensi very high, diantaranya:

a. penguatan kebijakan dan organisasi pengadaan antara lain penyempurnaan standard operating procedure

(SOP) pengadaan barang/jasa di Bank Indonesia dan review terhadap ketentuan dan organisasi yang ada saat ini;

b. penguatan proses pengadaan melalui penerapan integrated planning yaitu integrasi antara rencana pengadaan dengan fungsi keuangan (rencana program kerja, anggaran, dan pembayaran), optimalisasi contract management, dan penyusunan framework vendor management;

c. penguatan strategi pengadaan melalui standardisasi berbagai aspek pengadaan yaitu penyusunan 208 standar barang/jasa per jenis komoditi (critical item, strategic item, leverage item, dan pure commodity), 67 standar dokumen pengadaan, implementasi strategi pengadaan (bundling/penggabungan, kontrak harga satuan, dan longterm contract), standardisasi 14 master kontrak, 46 standar struktur biaya, dan implementasi 99 kontrak harga satuan;

d. penguatan infrastruktur pendukung dalam proses pengadaan melalui penerapan aplikasi ERP e-Procurement, pengembangan database harga dan dashboard pengadaan;

e. penguatan kompetensi SDM pelaksana pengadaan di Bank Indonesia, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Bank Indonesia melalui sertifikasi pengadaan barang/jasa level internal Bank Indonesia, nasional, maupun internasional;

f. penguatan peran advisory melalui pelaksanaan internalisasi proses bisnis pengadaan dan pemberian asistensi teknis kepada pelaksana pengadaan di Kantor Pusat dan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia; dan

g. penguatan jejaring dan menjalin hubungan kemitraan strategis dengan instansi lain dalam rangka pengembangan kebijakan dan peningkatan kerja sama dalam pengadaan barang/jasa.

Dengan berbagai upaya penguatan proses pengadaan barang/jasa tersebut, Bank Indonesia berhasil melakukan efisiensi biaya sejumlah Rp640,3 miliar atau 8,1% atas pengadaan barang/jasa dengan nilai total sejumlah Rp7.226,9 miliar.

Selain itu, pada 2019 Bank Indonesia juga menjadi benchmark instansi lain terkait dengan kebijakan dan pengaturan pengadaan barang/jasa seperti LPS, OJK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,




Direkorat Jenderal Pajak (DJP), dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia termasuk organisasi yang cukup advance dalam menerapkan best practice di bidang pengadaan, dengan diterapkannya strategi pengadaan berbasis kategori komoditi. Model yang digunakan dalam pengadaan ini adalah supply positioning model yang dikembangkan oleh Peter Kraljic. Model ini mengkategorikan barang dan jasa berdasarkan nilai pembelian (value of purchase) dan besar kecilnya risiko (level of risk) yang bertujuan untuk menentukan strategi pembelian/pengadaan dari barang dan jasa tertentu.

Penerapan sentralisasi pengadaan di Bank Indonesia telah dimulai pada pertengahan 2016. Hingga 2019, sentralisasi pengadaan telah berhasil meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan dengan tetap mengedepankan aspek tatakelola yang baik. Beberapa keberhasilan tersebut diantaranya adanya peningkatan governance melalui pelaksanaan check and balance dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pengadaan yang terstandarisasi baik dari sisi kebijakan, strategi dan implementasi ketentuan terkait pengadaan; dan adanya penyatuan (unifikasi) ketentuan pengadaan barang/jasa dalam satu ketentuan. Meskipun demikian, sentralisasi pengadaan barang/jasa ke depan juga akan menghadapi berbagai tantangan, diantaranya nilai pengadaan yang semakin bertambah; waktu pemrosesan pengadaan yang sangat panjang; dan beberapa aspek eksternal misalnya kondisi pasar (supply and demand), peraturan dan kebijakan, kondisi perekonomian, dan faktor lainnya dalam ekosistem pengadaan yang membangun siklus pengadaan barang/jasa dengan rantai pengikat pada arus barang/jasa, arus uang, dan arus informasi.

Oleh karena itu, ke depan Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan governance pengadaan dengan tetap berpegang pada tiga guiding principles (governance, efficiency, dan sustainable procurement), sehingga pada 2024 Bank Indonesia dapat menjadi benchmark pengadaan bagi institusi lain; memiliki proses pengadaan yang mampu mendukung pencapaian program strategis dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia; memilki digital procurement yang terbaik dan terkini; dan implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang komprehensif dalam pengadaan.

Pengelolaan Layanan di Bidang Logistik, Kearsipan, dan Pengamanan sesuai Tatakelola yang Baik untuk mendukung Tugas Bank Indonesia

Pengelolaan layanan di bidang logistik, kearsipan, dan pengamanan diwujudkan melalui tiga aspek yang menjadi pilar utama yaitu Kebijakan dan Pengembangan, Perancangan dan Pengelolaan, serta Layanan dan Fasilitas.

Dalam upaya memastikan standar dan kualitas pengelolaan logistik dan aset, pada 2019 Bank Indonesia melakukan penguatan perencanaan melalui penyusunan Framework Kebijakan Pengelolaan Logistik dan Aset yang mencakup Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia (RIKOPERBI), Rencana Induk Rumah Bank Indonesia (RIRBI), dan Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia (RIPABI). Rencana Induk tersebut merupakan pedoman penyediaan infrastruktur utama kelogistikan melalui pembangunan sendiri gedung kantor, Rumah Bank Indonesia dan Fasilitas lainnya, maupun dengan cara pemanfaatan (optimalisasi) aset dengan pihak lain.

Framework pengelolaan logistik dan aset tersebut memuat prinsip, standar, dan desain guideline yang menjadi acuan pemenuhan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang berkualitas dan mengarah pada standar terbaik (world class), yang disusun berdasarkan hasil mapping, penyusunan dan pengkinian standardisasi/desain guideline, berikut target realisasi proyek RIKOPERBI, RIRBI dan RIPABI sampai dengan tahun 2025. Penguatan konsep perencanaan tersebut selain berdampak signifikan pada pencapaian kualitas pengelolaan logistik dan aset, juga pada kecepatan untuk mengantisipasi rencana kepindahan Ibu Kota Negara di Penajam, Kalimantan Timur yang mulai digulirkan pada tahun 2020.

Pada 2019, berbagai proyek strategis kelogistikan Bank Indonesia berhasil diselesaikan sehingga memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas utama Bank Indonesia. Bank Indonesia berhasil menyelesaikan penyediaan lahan untuk pembangunan Sentral Pengelolaan Uang (SPU), Data Center 2, dan Business Resumption Site (BRS), proyek fitting out KPwLN Beijing, peletakan batu pertama gedung KPwBI Sulawesi Selatan, dan pembangunan rumah jabatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.






Selain mengelola pembangunan gedung kantor, rumah dinas maupun fasilitas lainnya, pengelolaan logistik di Bank Indonesia juga dilakukan melalui renovasi maupun peremajaan beberapa bangunan dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek efisiensi dan green building, misalnya terkait penggunaan lampu hemat energi, solar cell, dan pemilihan produk pada peralatan tata udara (genset, chiller). Renovasi gedung kantor, rumah dinas, dan fasilitas lainnya dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, antara lain berupa:

a. renovasi ruang kerja untuk kebutuhan operasional satuan kerja termasuk Ruang Sekretariat Bersama Pariwisata;

b. renovasi gedung kantor yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Barat, renovasi rumah jabatan Dewan Gubernur, rumah jabatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dan rumah istirahat;

c. pemenuhan dan perbaikan alat-alat pendukung pelaksanaan tugas lainnya seperti mechanical electrical, penggantian lift, perbaikan electronic security system (ESS) untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi; dan

d. penyediaan fasilitas olahraga berstandar internasional di KOPERBI.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeliharaan aset pada 2019, Bank Indonesia telah melakukan peningkatan status langganan premium dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di KOPERBI untuk memastikan tugas kritikal dan operasional Bank Indonesia terjaga dengan baik. Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan awareness untuk implementasi ISO 41001:2018 Sistem Manajemen Fasilitas agar dapat dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan keberadaan auditor ISO baru tersebut dan persiapan infrastuktur aset Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga telah berhasil membangun sistem kearsipan berstandar Internasional. Hal ini terlihat pada penambahan jumlah satuan kerja yang memperoleh Statement of Compliance ISO 15489 – Record Management dari sebelumnya sebanyak 29 satuan kerja di 2018, kini menjadi 40 satuan kerja di 2019. Bank Indonesia juga berhasil memperoleh ISO 30301:2001 Management System for Records dan ISO 9001:Quality Manajemen System untuk penyusunan kebijakan pengelolaan dokumen dan layanan kearsipan.

Dalam pengelolaan acara kedinasan sepanjang 2019, seluruhnya terselenggara dengan baik, termasuk diantaranya sejumlah acara berskala nasional, antara lain: Rakorpusda, Rekda, Fesyar di wilayah Jawa, Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Karya Kreatif Indonesia, Indonesia Sharia Economic Festival serta Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Keberhasilan tersebut, tentu tak terlepas dari perencanaan dan pelaksanaannya yang dilakukan secara terstandardisasi dan terukur.

Adapun dari penguatan aspek security dan safety, Bank Indonesia telah melakukan langkah dan upaya untuk mengantisipasi demonstrasi dan kerusuhan pemilihan presiden tahun 2019, blackout Jawa Bali dan insiden di Papua Barat pada Agustus 2019, serta memonitor kegiatan safety dan security seluruh kantor Bank Indonesia melalui Security Command Center.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan fungsi kelogistikan, kearsipan, dan pengamanan akan terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi serta era ekonomi digital, tren pengelolaan kelogistikan sesuai konsep green and smart building, digitalisasi proses kerja dan creative digital workplace, serta mempertimbangkan kebutuhan tuntutan untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja secara lebih optimal.




Pada 2019, keberhasilan komunikasi dalam mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia, tercermin dari setidaknya pencapaian dua indikator utama yaitu kualitas keterikatan stakeholders (Indeks Kualitas Engagement) yang mencapai nilai 84,69% (dari 100%) dan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan predikat Informatif untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah NonKementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Kualitas keterikatan stakeholders yang baik menunjukkan secara umum stakeholders menerima, meyakini, menggunakan kebijakan Bank Indonesia sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bahkan menganjurkan pihak lain untuk merujuk pada kebijakan tersebut. Adapun predikat Lembaga Publik Informatif dari KIP merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia yang senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan layanan informasi yang berkualitas kepada publik. Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan keterbukaan informasi pada badan publik serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya.

Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Bank Indonesia melalui Program Dedikasi Untuk Negeri menginisiasi 1.000 unit BI Corner atau Pojok Baca dan Dongeng di seluruh level pendidikan dan fasilitas publik strategis di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini diwujudkan melalui perolehan penghargaan kepada Bank Indonesia sebagai Mitra Peduli PAUD tingkat Nasional dari Mendikbud.

Komunikasi untuk mendukung efektivitas Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Komunikasi di Bank Indonesia merupakan suatu instrumen untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi stakeholder atas kebijakan yang ditempuh dan sasaran yang akan dicapai. Sepanjang 2019, komunikasi Bank Indonesia didorong untuk mendukung pencapaian visi dan misi 2018-2024 yang diturunkan ke dalam 12 Program Strategis (PS).

Peran komunikasi Bank Indonesia dilakukan melalui penetapan proses komunikasi yang berkelanjutan, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaan yang baik didukung implementasi yang taktis dapat mengarahkan pelaksanaan komunikasi sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Untuk memastikan pelaksanaan komunikasi telah sesuai dengan perencanaan, Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala. Proses evaluasi bertujuan untuk mendapatkan feedback, baik terhadap proses komunikasi maupun kebijakan yang

KomunIKasI yang efeKTIf dan Tanggung jaWaB sosIaL BanK IndonesIa

ditempuh (policy review). Dalam rangka meningkatkan pencapaian kualitas keterkaitan stakeholders terhadap kebijakan Bank Indonesia, pada 2019 dilakukan penguatan arah, strategi dan taktikal komunikasi. Dua diantaranya adalah melalui penetapan tema komunikasi secara berkala dalam proses perencanaan dan penajaman pemetaan peran stakeholders terhadap efektivitas kebijakan Bank Indonesia (stakeholders linkage).

Sepanjang 2019, komunikasi kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia dalam memperkuat stabilitas perekonomian dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan akomodatif Bank Indonesia tersebut meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, pendalaman pasar keuangan serta didukung oleh kebijakan internasional, kebijakan UMKM serta kebijakan ekonomi dan keuangan syariah.

Selain komunikasi kebijakan, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi bersifat edukasi untuk meningkatkan pemahaman stakeholder guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Komunikasi yang bersifat edukasi antara lain terkait peran dan tugas bank sentral (kebanksentralan), ciri-ciri keaslian uang Rupiah, mendorong implementasi digital payment melalui penggunaan QRIS, dan penggunaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank KUPVA BB dan Penyelenggara Transfer Dana Berizin sebagai bagian kampanye Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Efektivitas pelaksanaan komunikasi Bank Indonesia selain ditunjukkan dengan indikator kualitas keterikatan stakeholder, juga tercermin dari pernyataan influencer yang sejalan dengan pesan utama kebijakan Bank Indonesia yang mencapai 92% (dari 100%) dan Nett Favorable Ratio (NFR) atau net perbandingan pemberitaan positif di media massa tahun 2019 yang mencapai 38% (dengan target 12%).

Keberhasilan komunikasi BI juga ditunjukkan oleh eksposur pemberitaan secara berkelanjutan. Selama 2019 terdapat 22.787 artikel pemberitaan dari 182 media massa cetak terkait Bank Indonesia, dengan tone pemberitaan positif-netral mencapai 72%. Di samping itu, terdapat 98.784 artikel pemberitaan dari 1.823 media massa online, dengan mayoritas tone pemberitaan positif-netral mencapai 78%. Selain itu, Bank Indonesia masuk menjadi bank sentral pertama dengan followers terbanyak (akumulasi seluruh sosial media) dibandingkan bank sentral negara peers lainnya. (Sumber : OMFIF, Desember 2019).






Penguatan Layanan informasi Publik dan Literasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada publik, contact center Bank Indonesia (BICARA 131) senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Sebagai cerminan dalam memberikan pelayanan prima, pencapaian Stakeholders Satisfaction

Index (SSI) selama 2019 menunjukkan 87,32% pemohon informasi menyatakan puas akan pelayanan BICARA 131. BICARA juga telah berhasil mempertahankan ISO 9001:2015 Quality Management System. BICARA 131 terus berinovasi dalam meningkatkan kapasitas internal dan menentukan strategi, serta melakukan upaya perbaikan dari sisi people,

process, maupun technology, dan senantiasa menunjukkan high performance guna memberikan layanan yang excellence kepada publik.

Konsistensi dalam memberikan pelayanan informasi yang prima kepada publik berhasil mengantarkan Bank Indonesia dalam berbagai prestasi yang gemilang. BICARA 131 berhasil memperoleh prestasi dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2019 dengan 14 medali dan dianugerahi sebagai contact center terbaik kategori Lembaga Negara untuk ukuran small contact center. Di tingkat dunia, Bank Indonesia meraih prestasi dalam ajang Contact Center World tingkat Asia Pasifik dan Contact Center World tingkat dunia tahun 2019.

Selain itu, sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan dan sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan layanan informasi dan

edukasi kepada publik melalui website www.bi.go.id. Pada website ini, informasi atas kebijakan dan data yang dirilis ditampilkan secara lengkap dan komprehensif.

Upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi publik, salah satunya tercermin dari Museum BI yang senantiasa hadir untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Selama 2019, Museum BI terus melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan penguatan sarana komunikasi omnichannel melalui optimalisasi seluruh media yang dimiliki baik yang bersifat konvensional seperti jelajah museum, penyelenggaraan event, dan pameran serta media digital melalui media sosial Museum BI untuk menarik minat generasi milenial yang merupakan segmen pengunjung terbesar.

Upaya penguatan pengelolaan Museum BI juga dilakukan dengan selalu berkomitmen memenuhi compliance regulasi domestik dan internasional. Sejalan dengan upaya ini, pada 2019, Museum BI memperoleh standardisasi museum Tipe A dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta berhasil mempertahankan Standar Mutu ISO 9001:2015 dengan akreditasi dari United Kingdom

Accreditation Service (UKAS). Upaya penguatan pengelolaan Museum BI ini juga didukung dengan peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola Museum BI yang tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat jejaring dengan komunitas permuseuman dan instansi terkait baik domestik maupun internasional untuk menarik masyarakat agar berkunjung

01000

januari

jum

lah

Beri

ta

februari maret april mei juni

Online Cetak

juli agustus september oktober november desember

2000300040005000600070008000

7282

17111147 1265 1274

1817

10781688 1642 1553 1702 1597 1583

5285 5731 5697

8789

4675

9006 8744

7974 7967

7215

5703

900010000

98.784Berita dari 1.823 Media Online Berita dari 182 Media Cetak

22.787

Infografis 18. Perkembangan Pemberitaan di media Cetak dan online Terkait Bank Indonesia selama Tahun 2019




dan mengenal Museum BI lebih dekat. Manifestasi upaya ini tercermin dari peningkatan pengunjung di Museum BI sebesar 45,70%, dari 231.366 pengunjung pada 2018 menjadi 337.110 pengunjung pada 2019. Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah berdirinya Museum BI.

Kegiatan peningkatan literasi publik lainnya juga dilakukan melalui program outreach untuk menjangkau dan mengedukasi masyarakat dalam mengenalkan fungsi penting Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas ekonomi bangsa. Program outreach ini dilakukan dengan metode sharing serta diskusi antara lain kepada lembaga negara, penegak hukum, maupun auditor negara. Program lain yang juga dilakukan adalah Bank Indonesia Mengajar, seminar dengan para akademisi, dan Festival Edukasi dengan tema Pembayaran Digital ala Milenial di Lampung, Manado, dan Solo dengan puncak acara dilakukan Bank Indonesia Netifest di Jakarta.

Sebagai salah satu bentuk program outreach, menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juni 2019, Bank Indonesia juga menggelar Posko Layanan Mudik yang mengambil tema “Fitrah Bersama Rupiah di km 57 Cikampek”. Museum BI juga aktif melakukan program outreach dengan melaksanakan pameran inisiatif “Museum Goes to School” di beberapa sekolah dan pondok pesantren. Selain itu, Bank Indonesia juga secara konsisten menerima kunjungan dari instansi pendidikan (Sekolah/Universitas/Instansi). Selama 2019, tercatat 70 kali kunjungan edukasi publik yang dihadiri 5.478 peserta.

Bank Indonesia juga melakukan transformasi terhadap publikasi majalah eksternal dalam hal penguatan branding dan konten agar dapat lebih menarik perhatian stakeholder. Transformasi yang dilakukan membuahkan prestasi perolehan dua penghargaan pada 2019, yakni 2nd Winner kategori The Best E-Magazine Government InMA dan 3rd Winner kategori The Best Government InMA untuk majalah Gerai Info/BICARA. Selain itu, majalah Fokus juga mendapatkan Gold Winner dalam kategori The Best Government InMA.

Tanggung jawab sosial Bank Indonesia: Program dedikasi untuk negeri

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kepedulian masyarakat yang bertajuk “Program dedikasi untuk negeri”. Pada 2019 program ini mengusung tema “Memperkuat peran Dedikasi Untuk Negeri melalui program yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional”. Program tersebut diarahkan untuk (i) mendukung pengendalian inflasi dan mengurangi Current Account Deficit, melalui program ketahanan pangan strategis, program komoditas unggulan yang berorientasi ekspor, dan program pengembangan seni budaya serta sarana/ prasarana pendorong pariwisata, (ii) mendukung pengembangan ekonomi syariah dan digital ekonomi, terutama melalui sinergi program kemandirian ekonomi pondok pesantren dan usaha syariah lainnya serta mendorong UMKM untuk memanfaatkan e-commerce, dan (iii) melakukan perluasan penyaluran beasiswa kepada perguruan tinggi dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia.

Program Dedikasi Untuk Negeri tahun 2019 diimplementasikan melalui tiga program, pertama adalah Program Peningkatan Kapasitas ekonomi antara lain dilakukan melalui program ketahanan pangan strategis, program komoditas unggulan yang berorientasi ekspor, dan program pengembangan aspek budaya yang mendorong pariwisata. Program ini juga menyentuh pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, dan ekonomi syariah. Kedua adalah Program Peningkatan Kapasitas sdm yang diarahkan dalam bentuk edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas Bank Indonesia, khususnya mengenai inflasi, sehingga diharapkan dapat membentuk opini publik secara benar dan proporsional mengenai ekspektasi inflasi. Hal ini penting karena ekspektasi inflasi merupakan salah satu faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan inflasi. Ketiga adalah Program Kepedulian sosial di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan penanganan bencana.






Bank Indonesia melalui Pojok Baca Bank Indonesia (BI Corner) mendorong peran aktif masyarakat untuk meningkatkan literasi publik menuju Indonesia maju. BI Corner didirikan sebagai wadah untuk membangun kedekatan antara masyarakat dengan Bank Indonesia, sekaligus sebagai sarana penyampaian kebijakan Bank Indonesia. Kegiatan edukasi dan literasi publik memiliki makna penting bagi kontribusi Bank Indonesia secara nyata. Peningkatan literasi publik, termasuk didalamnya literasi keuangan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata dan berkualitas. Komunikasi yang terjalin antara Bank Indonesia dan masyarakat diharapkan dapat membangun ekosistem yang mampu menciptakan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

BI Corner dilaksanakan melalui pengembangan sarana perpustakaan mini yang didesain dengan memperhatikan kenyamanan dan memberikan ketertarikan kepada pengunjung, serta penyediaan akses informasi dan literatur berkualitas dalam bentuk cetak maupun e-book, dari dalam dan luar negeri. BI Corner telah diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak tahun 2015 sebagai bagian dari tema unggulan Program “Dedikasi Untuk Negeri”, yaitu Indonesia Cerdas. BI Corner diimplementasikan di tingkat universitas, instansi pendidikan, perpustakaan daerah, dan instansi lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah terbangun sebanyak 972 unit BI Corner di Sarana Publik Strategis/Perpustakaan Daerah, Perguruan Tinggi dan SMA/Sederajat serta sebanyak 301 unit Pojok Baca dan Dongeng PAUD pada tingkat pendidikan usia dini di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi dan pemberian motivasi kepada seluruh BI Corner di Indonesia, Bank Indonesia mengadakan BI Corner Award. Pada 2019, BI Corner Award dilaksanakan pada bulan November 2019. Melalui program BI Corner Award diharapkan engagement antara Bank Indonesia dengan lembaga penerima manfaat akan semakin kuat. Pemberian penghargaan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain mencakup manajemen pengelolaan, komitmen kebijakan lembaga penerima program, kegiatan aktivasi dan jejaring atau kerja sama yang dilakukan lembaga penerima program, dampak BI Corner terhadap institusi dan pengguna, serta komitmen lembaga untuk membantu peran dan tugas Bank Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia menargetkan 1.000 BI Corner di seluruh level pendidikan dan fasilitas publik strategis. BI Corner diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan pusat penelitian bagi mahasiswa dan pelajar serta masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk memberikan dukungan yang lebih nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat.

LITerasI PuBLIK meLaLuI BI coRNeR


Literasi publik melalui BI Corner

Pengantar Gubernur manajemen Kelembagaan







Sebagai bentuk kontribusi nyata Bank Indonesia dalam menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas dan berintegritas, serta dalam perannya sebagai leading

institution di bidang pembelajaran dan riset, Bank Indonesia pada 2019 berhasil meraih dua akreditasi internasional dari dua lembaga terkemuka. Yang pertama, akreditasi Corporate

Learning Improvement Process (CLIP) dari European Foundation for Management Development (EFMD) sebagai worldclass corporate university. Dan kedua, akreditasi SCOPUS untuk Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) sebagai jurnal ilmiah dengan kualitas internasional yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

Merespons tantangan global yang semakin dinamis dan menuntut adanya kebijakan yang tepat dan kredibel, serta dalam rangka mewujudkan visi menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata dan terbaik di emerging market, Bank Indonesia terus memperkuat kapabilitas SDM melalui kegiatan pembelajaran dan riset yang diselenggarakan melalui BI Institute. Program-program ini dirancang dengan integrasi empat aspek yang menjadi pilar utama dalam memperkuat kapabilitas SDM Bank Indonesia, yaitu Pembelajaran, Riset, Kemitraan, dan Eksposur. Pada tahun 2019, dari tahun berdiri 2015, BI Institute telah memasuki fase advancing yang ditandai dengan penguatan strategi dan kualitas program pembelajaran dan riset guna menjawab kebutuhan organisasi, yang didukung dengan advanced

tools dan prominent fakulti dan scholars.

memPerKuaT eKosIsTem PemBeLajaran dan rIseT yang menduKung ecoNoMIc LeADeRSHIP

Dalam upaya memastikan standar dan kualitas program pembelajaran dan riset, Bank Indonesia senantiasa mengacu pada praktik terbaik yang berlaku baik nasional maupun internasional. Untuk itu, pada 2019 BI Institute berhasil meraih dua pengakuan internasional dari lembaga terkemuka. Yang pertama adalah pengakuan BI Institute sebagai corporate university berstandar internasional dengan diraihnya akreditasi Corporate Learning Improvement

Process (CLIP) dari European Foundation for Management Development (EFMD) dengan predikat sangat baik dan memperoleh masa akreditasi untuk lima tahun. Kedua, adalah pengakuan jurnal ilmiah Bank Indonesia, Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB), sebagai jurnal ilmiah dengan kualitas internasional melalui akreditasi SCOPUS untuk periode tiga tahun. Selain BMEB, Journal of Islamic Monetary and Finance (JIMF), telah berhasil meraih akreditasi SINTA 2 (Science and Technology Index) dari Kementerian DIKTI. Ini semuanya tentunya menjadi perwujudan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat kualitas kelembagaan dengan terus melakukan berbagai upaya perbaikan sejalan dengan best practice internasional.

Terkait dengan pengembangan SDM melalui kegiatan pembelajaran, sepanjang 2019, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 194 kelas dengan total peserta sebanyak 6.121 orang, baik internal maupun eksternal. Program dilaksanakan dalam bentuk pendidikan on-

boarding, pengembangan kompetensi, peningkatan karir,

Leadership Forum






dan transisi karir. Inklusifitas program ditunjukkan dengan berimbangnya keterlibatan fakulti internal (moneter, market, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan corporate enabler) dan eksternal (akademisi, praktisi, pakar, regulator), dengan total fakulti sebanyak 1.053.

Penguatan kualitas pembelajaran juga dilakukan melalui pengembangan berbagai advanced learning tools, sejalan dengan perkembangan era digital. Program pembelajaran saat ini dilengkapi berbagai inovasi seperti case study, boardgame, dan e-learning. Hal ini juga untuk mendukung pembentukan high order thinking skill, yang menjadi kebutuhan utama ditengah digitalisasi di berbagai aspek. Berbagai modul terkait ekonomi digital juga dikembangkan dalam menjawab perkembangan keilmuan dan tantangan era digital saat ini.

Penajaman program pengembangan kepemimpinan juga terus dilakukan melalui penyempurnaan desain Sekolah Pimpinan (SESPI) di Bank Indonesia. Materi pendidikan mencakup aspek konsepsi, framework dan current strategic

issues di bidang makroekonomi dan kebanksentralan yang disusun bergradasi dan terdapat alignment antar level SESPI (SESMUBI, SESMABI, SESTABI dan SEPIBI). Penguatan leadership juga dilakukan dengan fokus membangun higher

order thinking skill, terutama pada aspek kemampuan analyzing, evaluating dan creating sehingga metode pembelajaran diperkaya dengan studi kasus dan simulasi. Untuk memperoleh practical insight, studi strategis dilakukan pada empat sektor yaitu Manufaktur, Maritim, Pariwisata dan Infrastruktur, yang dikait dengan dengan aspek digitalisasi. Pendalaman substansi sektoral dilakukan melalui FGD antara peserta pendidikan dengan kementerian/instansi terkait, pemda, asosiasi dan akademisi.

Pengembangan SDM terkait riset di Bank Indonesia ditunjukkan dari pelaksanaan 13 frontier research strategis yang terkait dengan makroekonomi, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, dan sistem keuangan. Selain itu, sebagai kontribusi strategis dalam peningkatan literasi kebanksentralan, Bank Indonesia menerbitkan dua buku

mengenai ekonomi syariah. Peneliti Bank Indonesia terus terpacu untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan berkelas dunia. Hal ini ditandai dengan diterimanya publikasi riset Bank Indonesia di jurnal internasional, yakni enam hasil riset diterima di jurnal internasional terindeks SCOPUS, enam yang lain berhasil dipublikasikan dalam jurnal internasional BMEB, dan dua jurnal lainnya dipublikasikan di jurnal internasional non SCOPUS. Diterimanya hasil riset pada jurnal internasional merupakan bukti kualitas hasil riset peneliti Bank Indonesia telah diakui dan memenuhi standar internasional.

Kontribusi Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem pembelajaran dan riset nasional yang sekaligus juga menjadi bentuk eksposur Bank Indonesia di tingkat nasional dan internasional, ditunjukkan dengan berbagai pelaksanaan kemitraan. Dalam program pembelajaran, partnership dilaksanakan dalam bentuk program flagship (pada 2019 terdapat 16 flagship nasional dan internasional dengan partner antara lain IMF, SEACEN, bank sentral lain), kunjungan edukasi lembaga nasional dan bank sentral lain ke Bank Indonesia dalam rangka mempelajari topik-topik tertentu, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan mata kuliah Kebanksentralan (termasuk training of trainer dan kuliah umum). Penguatan ekosistem domestik terkait riset juga dilakukan dengan pelaksanaan joint research baik dengan institusi kolaborator maupun research scholar dengan peneliti lokal, dan juga pelaksanaan research grant serta bantuan penelitian.

Dalam bidang keilmuan dan literasi pengetahuan, Bank Indonesia memberikan sumbangsih melalui penulisan delapan buku dengan topik di area kebanksentralan, leadership, maupun institusional memory. Untuk memperluas jangkauan diseminasi dan literasi, serta memperluas eksposur Bank Indonesia dalam khazanah referensi ilmu pengetahuan, buku tersebut selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk hardcopy sebagai bagian dari koleksi Perpustakaan Bank Indonesia dan stakeholders (Perguruan Tinggi dan instansi terkait). Selain itu, dalam bentuk digital, buku juga diunggah dalam website Bank Indonesia dan Perpustakaan digital Bank Indonesia (BI Digital Library).






LaPoran KeuanganTaHunanBanK IndonesIa

rosmaya Hadi deputi gubernur

“Bank Indonesia memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan terus terjaga guna mempertahankan kredibilitas Bank Indonesia.”




gedung Bank Indonesia - sumatera BaratKantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sumatera Barat







ebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia senantiasa

berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan

prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang

relevan, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas

LKTBI Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia kembali

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini,

menggenapi capaian perolehan WTP selama 17 tahun berturut-turut. Capaian

ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal bahwa LKTBI telah menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi

Keuangan Bank Indonesia.

LaPoran Keuangan TaHunanBanK IndonesIa





Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukan pencapaian atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit bank Indonesia.

Tidak seperti pada entitas komersial dimana laba merupakan tujuan utama, surplus/defisit pada Bank Indonesia lebih merupakan dampak pelaksanaan kebijakan. Penghasilan Bank Indonesia didominasi hasil pengelolaan aset dan

dampak pelaksanaan kebijakan sterilisasi nilai tukar untuk mencapai tujuan. Beban Bank Indonesia didominasi biaya pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan umumnya tidak terkait langsung dengan usaha perolehan penghasilan. Oleh karena itu, kinerja Bank Indonesia tidak dapat dilihat dari laporan keuangan Bank Indonesia, namun dilihat dari pencapaian stabilitas nilai Rupiah.

Adapun dampak dan konsekuensi keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuan dapat diukur dalam satuan mata uang dengan ikhtisar laporan keuangan sebagai berikut:

oPInI audITor eKsTernaL (Badan Pemeriksa Keuangan)

17 Berturut-turut LKTBI memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”

Tahun

*) Modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Tabel 7. Ikhtisar Keuangan(Dalam Jutaan Rupiah)

IKHTIsar Keuangan

uraian 2019 2018 2017 2016 2015

Jumlah Aset/Liabilitas 2.351.331.998 2.285.655.456 2.196.278.482 1.955.850.192 1.906.193.817

Modal*) 3.726.349 3.726.349 3.726.349 3.726.349 3.726.349

Jumlah Penghasilan 91.803.593 105.869.251 52.452.723 60.509.678 121.181.386

Jumlah Beban 46.579.853 41.047.268 44.734.407 37.098.325 38.827.508

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan 33.350.475 48.015.971 5.276.899 17.076.885 61.325.477






suraT PernyaTaan manajemen TenTang Tanggung jaWaB aTas LaPoran Keuangan BanK IndonesIa Pada TanggaL dan unTuK

TaHun yang BeraKHIr TanggaL 31 desemBer 2019

Sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dengan ini kami menyatakan bahwa:1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia;2. Laporan Keuangan Bank Indonesia telah disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Bank Indonesia;3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank Indonesia yang didesain untuk memperoleh keyakinan yang

memadai terhadap integritas dan reliabilitas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2020

dody Budi WaluyoDeputi Gubernur

Perry WarjiyoGubernur Bank Indonesia




Laporan atas Laporan KeuanganBerdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Bank Indonesia atas Laporan KeuanganBank Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPKTanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bank Indonesia untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bank Indonesia.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bank Indonesia, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

opiniMenurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2019, dan surplus defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LaPoran HasIL PemerIKsaan aTas LaPoran Keuangan






Laporan atas sPI dan KepatuhanUntuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 2b/LHP/XV/04/2020 dan Nomor 2c/LHP/XV/04/2020 tanggal 28 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 April 2020BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan

ttd

Laode Nusriadi, Ak., CA., CPA., CSFA.Register Negara Akuntan Nomor RNA-8888


Pengantar Gubernur TentangBank Indonesia



ManajemenKelembagaan

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET1. Emas2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah2.2. Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional4. Tagihan

4.1. Kepada Pemerintah4.2. Kepada Bank

5. Aset Non Kebijakan5.1. Penyertaan5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya5.3. Aset Tetap dan Lainnya

TOTAL ASET

LIABILITAS1. Uang Dalam Peredaran2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

2.1. Giro Bank2.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah2.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah

dalam Rupiah2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing2.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah

dalam Valuta Asing3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

4.1. Giro4.2. Pinjaman

5. Kewajiban Non Kebijakan

6. Selisih Revaluasi7. Modal8. Akumulasi Surplus (Defisit)

8.1. Cadangan Umum8.2. Cadangan Tujuan8.3. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

TOTAL LIABILITAS

53.478.173 2.086.099.162

354.936.043 24.020.567

1.707.142.552 36.583.396

140.756.764 140.756.347

417 34.414.503

877.898 4.290.591

29.246.014

2.351.331.998

793.742.924 996.137.979 406.335.957 327.657.637

58.503.751

199.176.207 4.464.427

38.069.419 162.911.500

162.911.500 -

19.636.715

106.983.656 3.726.349

230.123.456 169.008.705

27.764.276 33.350.475

2.351.331.998

46.865.268 1.981.813.594

292.739.327 14.634.289

1.674.439.978 38.350.644

179.953.811 179.851.439

102.372 38.672.139

919.374 4.614.101

33.138.664

2.285.655.456

749.183.201 937.013.537 417.622.296 331.324.018

46.846.246

139.004.133 2.216.844

39.886.095 175.998.830 175.991.854

6.976 23.751.596

129.230.959 3.726.349

226.864.889 154.601.659

24.247.259 48.015.971

2.285.655.456

B.8, D.1 B.10, B.11, B.31, D.2

B.10.2, D.2.1 B.11.1, D.2.2 B.10.3, D.2.3

B.12, D.3 B.13, B.14, D.4 B.13.1, D.4.1 B.14, D.4.2

D.5 B.15, D.5.1 B.16, D.5.2 B.17, D.5.3

B.9, D.6 B.10, B.11, B.31, B.32, D.7

B.10.2, D.7.1 B.10.2, D.7.2 B.11.2, D.7.3

B.10.3, B.32.1, D.7.4 B.11.2, D.7.5

B.12, D.8 B.13, D.9

B.13.2, D.9.1 B.13.2, D.9.2

B.18, B.29, B.30, B.32.1, D.10 B.19, D.11 B.20, D.12 B.20, D.13

B.20.2, D.13 B.20.2, D.13 B.20.2, D.13

Catatan31 Desember

201931 Desember

2018(Disajikan Kembali)

BANK INDONESIALAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018(Dalam Jutaan Rupiah)

Laporan Keuangan Rangkuman Kebijakan dan Kilas BalikPerjalanan Bank Indonesia 2019

Badan SupervisiBank Indonesia Lampiran

Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019 137

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

LAPORAN SURPLUS DEFISIT

BANK INDONESIALAPORAN SURPLUS DEFISIT

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Catatan1 Januari s.d.

31 Desember 20191 Januari s.d.

31 Desember 2018(Disajikan Kembali)

PENGHASILAN1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter

1.1. Pendapatan Bunga1.2. Pendapatan Imbalan1.3. Transaksi Aset Keuangan1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing1.5. Lainnya

2. Pengelolaan Sistem Pembayaran3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan5. Pendapatan Lainnya

JUMLAH PENGHASILAN

BEBAN1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter

1.1. Beban Bunga1.2. Beban Imbalan1.3. Lainnya

2. Pengelolaan Sistem Pembayaran3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial4. Remunerasi kepada Pemerintah5. Beban Umum dan Lainnya

JUMLAH BEBAN

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK

PAJAK

SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK

90.156.500 48.753.935

1.188.060 18.700.451 21.409.718

104.336 373.570

7.162 147.861

1.118.500

91.803.593

23.780.113 20.275.321

2.425.953 1.078.839

4.652.440 257.010

7.060.217 10.830.073

46.579.853

45.223.740

11.873.265

33.350.475

104.645.786 43.625.026

619.422 10.434.010 49.813.107

154.221 388.538

6.434 189.955 638.538

105.869.251

23.004.902 20.044.525

1.680.273 1.280.104

3.474.070 165.297

5.464.668 8.938.331

41.047.268

64.821.983

16.806.012

48.015.971

B.32, D.15 B.21, B.32.2, D.15 B.22, B.32.2, D.15

B.23, D.15 B.24, D.15

B.32.2, D.15 B.25, D.16

B.26, B.32.2, D.17 B.27, B.32.2, D.18

D.19

B.32, D.20 B.21, D.20 B.22, D.20

B.32.2, D.20 B.25, B.32.2, D.21 B.26, B.32.2, D.22

B.28, D.23 D.24

B.30, D.14.1






CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. INFORMASI UMUM

A.1. Pendirian, Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Nasionalisasi De Javasche Bank NV dilakukan pada bulan Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Setelah nasionalisasi, Pemerintah dan Parlemen menindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1953 dan diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia). Tidak hanya pada tataran Undang-Undang, ihwal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, selain statusnya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, dalam UU Bank Indonesia juga diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta dinyatakan sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UU Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

A.2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Sesuai UU Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3. Mengatur dan mengawasi bank.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang didalamnya mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dalam aspek mikroprudensial dari Bank Indonesia kepada OJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada angka 3, telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK.




Selain mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia kepada OJK, Undang-Undang OJK juga menegaskan bahwa tugas dan kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial tetap merupakan domain Bank Indonesia.

Berkenaan dengan adanya pembagian tugas dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang koordinasi dan kerja sama antara otoritas makroprudensial dan mikroprudensial, yaitu diantaranya mencakup: (i) koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain pengaturan tentang kewajiban pemenuhan modal minimum bank, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya, serta penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; (ii) koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya; dan (iii) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi.

Bank Indonesia memiliki urgensi untuk tetap dapat memiliki tugas dan kewenangan mengatur bank, mengingat peranan strategis bank sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan lembaga yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial yang dilandaskan pada Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Mata Uang, serta Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

A.3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Gubernur : Perry WarjiyoDeputi Gubernur Senior : Destry Damayanti Deputi Gubernur : 1. Erwin Rijanto

2. Sugeng3. Rosmaya Hadi4. Dody Budi Waluyo

Berdasarkan Pasal 41 UU Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sedangkan calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

A.4. Jumlah Kantor dan Pegawai Bank Indonesia

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2019 terdiri dari 30 (tiga puluh) satuan kerja di Kantor Pusat, 46 (empat puluh enam) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia dan 5 (lima) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia terdiri atas 5 (lima) Kantor Koordinator dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, 29 (dua puluh sembilan) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten.






Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2019 sebanyak 5.460 pegawai, termasuk di antaranya 45 pegawai yang ditugaskan pada berbagai lembaga, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, International Monetary Fund, Bank for International Settlements, Badan Supervisi Bank Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun Organisasi Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1.

A.5. Modal Bank Indonesia

Berdasarkan UU Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau hasil revaluasi aset.

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:1. 30% (tiga puluh persen) untuk Cadangan Tujuan; 2. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh

persen) dari seluruh kewajiban moneter.3. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada butir 1 dan 2 diserahkan kepada Pemerintah.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aset tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

A.6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

Berdasarkan UU Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.

Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI.

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:1. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan

nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.2. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan

Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang




tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

A.7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

A.7.1. Asesmen kondisi perekonomian domestik dan global 2019

1. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, namun ketidakpastian pasar keuangan global juga berlanjut menurun. Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan 3,0% pada 2019, menurun dari 3,6% pada 2018. Dampak perang dagang terbukti buruk terhadap perekonomian, tidak saja kepada negara-negara yang terlibat perang dagang, tetapi juga kepada seluruh negara di dunia. Namun, terdapat sejumlah perkembangan positif terkait dengan perundingan perang dagang antara AS-Tiongkok serta proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), meskipun sejumlah risiko geopolitik masih berlanjut. Kemajuan dalam perundingan perdagangan antara AS-Tiongkok berdampak pada menurunnya risiko di pasar keuangan global serta mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan cukup baik ditopang permintaan lokal yang tetap kuat, meskipun kinerja eskpor menurun akibat perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sekitar 5,10% pada 2019, sedikit lebih rendah dari 5,17% pada 2018. Selama tiga triwulan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai masing-masing sebesar 5,07% (yoy), 5,05% (yoy), dan 5,02% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang konsumsi rumah tangga, ekspansi fiskal, dan perbaikan ekspor yang mulai terlihat di triwulan III-2019. Perkembangan terkini menunjukkan keyakinan konsumen meningkat bersamaan dengan pola musiman jelang akhir tahun sehingga dapat menopang konsumsi rumah tangga tetap baik. Perkembangan positif ini diperkuat ekspansi fiskal sejalan dengan pola musiman akhir tahun sehingga makin mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019.

3. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia yang terjaga. Ketahanan NPI didukung oleh defisit transaksi berjalan yang diprakirakan 2,70% PDB pada 2019, menurun dari 2,98% PDB pada 2018. Sementara itu, transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap mencatat surplus yang besar sejalan dengan tingginya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik dan daya tarik pasar keuangan yang tetap tinggi. Sementara itu, cadangan devisa tercatat 129,2 miliar dolar AS pada akhir Desember 2019, meningkat dibandingkan dengan 120,7 miliar dolar AS pada akhir Desember 2018. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

4. Nilai tukar rupiah secara keseluruhan bergerak menguat. Nilai tukar rupiah tahun 2019 menguat 3,58% (ptp) atau rerata 0,76% dibandingkan dengan akhir tahun 2018 ke level Rp13.901/USD dari Rp14.481/USD. Pada 2018, kinerja rupiah mencatat depresiasi 5,65% (ptp). Penguatan rupiah didukung oleh kinerja NPI yang membaik, pasokan valuta asing dari para eksportir dan aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap






besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valuta asing.

5. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tercatat 2,72% (yoy) atau dalam kisaran sasaran 3,5%±1%. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK 2019 tercatat menurun dibandingkan dengan inflasi IHK 2018 sebesar 3,13% (yoy). Pencapaian positif ini tidak terlepas dari konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan ditopang sinergi kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

A.7.2. Implementasi Kebijakan Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

1. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga maupun injeksi likuiditas ke perbankan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan akomodatif. Selama 2019, Bank Indonesia menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 4 (empat) kali sebesar 100 bps menjadi 5%, suku bunga Deposit Facility 100 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 100 bps menjadi 5,75%. Sebelumnya pada 2018, Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 175 bps menjadi 6,00%. Dari sisi pelaksanaan, Bank Indonesia melakukan: (i) operasi pasar terbuka (OPT) two sided yaitu injeksi secara reguler melalui lelang repurchase agreement (repo) yang melengkapi FX swap, (ii) penyempurnaan OPT kontraksi ke arah mayoritas instrumen berbasis collateral, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan (iii) pembelian SBN di pasar sekunder untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter. Kebijakan suku bunga dan upaya pengelolaan likuiditas juga didukung dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya dengan mekanisme pasar yang terjaga, yang dilakukan melalui antara lain intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Untuk melonggarkan likuiditas perbankan dalam penyaluran kredit, GWM Rupiah diturunkan sebesar 100 bps pada bulan Juni dan November 2019 menjadi 5,5%, yang mulai berlaku 2 Januari 2020.

2. Pelonggaran kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi. Pada tahun 2019, Bank Indonesia kembali melonggarkan ketentuan rasio Loan to Value / Finance to Value (LTV/FTV) rata-rata 5-10% untuk mempermudah kepemilikan rumah dan kendaraan, termasuk yang ramah lingkungan. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga diperlonggar lagi dengan menaikkan kisarannya menjadi 84-94% dan memperluas pendanaan perbankan termasuk pinjaman luar negeri yang pruden.

3. Akselerasi pendalaman pasar uang. Bank Indonesia mendorong volume transaksi dan penggunaan berbagai instrumen pasar uang dan valuta asing, termasuk DNDF, Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS), maupun Surat Berharga Komersial (SBK). Begitu juga pengembangan infrastruktur pasar uang, seperti Electronic Trading Platform (ETP) dan Central Counter Party (CCP) untuk transaksi derivatif, yang ke depan akan dilengkapi dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan lainnya. Di samping memperkaya alternatif lindung nilai, kebijakan ini akan mendorong semakin berkembangnya pasar surat berharga jangka panjang. Bank Indonesia juga terus mendorong instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur bersama Pemerintah dan OJK. Berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur terus dikembangkan dalam bentuk seperti Dana Infrastruktur (DINFRA), Earning Based Assets (EBA), project bonds, maupun green bonds.




4. Kebijakan sistem pembayaran non tunai untuk mendukung elektronifikasi dan efisiensi pembayaran. Program elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area seperti elektronifikasi penyaluran program sosial Pemerintah, moda transportasi, dan operasi keuangan Pemerintah Daerah di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten terus diperluas sehingga mampu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Efisiensi penyelesaian transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diperkuat sehingga lebih besar, cepat, dan murah. Interkoneksi dan interoperabilitas dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terus ditingkatkan. Inovasi sistem pembayaran dikembangkan untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia meyakini inovasi digital mampu memperkuat keterhubungan antar agen ekonomi, dari yang terkecil hingga terbesar, dari konsumen individual, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hingga korporasi besar. Untuk itu, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025).

5. Kebijakan Pengedaran Uang Rupiah untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan rencana pencetakan Uang Rupiah yang mencakup rencana jumlah nominal dan lembar untuk Uang Rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping untuk Uang Rupiah logam. Rencana pencetakan Uang Rupiah dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, sinergi dengan kebijakan sistem pembayaran non tunai, penggantian Uang Rupiah yang tidak layak edar, serta menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. Untuk menjaga kualitas Uang Rupiah yang ada di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pemusnahan Uang Rupiah yang sudah tidak layak edar, dan diganti dengan uang layak edar (clean money policy). Di samping itu, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus diperluas ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk ke daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).

Dampak keuangan dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tercermin dalam pos-pos utama laporan keuangan. Dalam Laporan Posisi Keuangan, pos Aset dan Liabilitas untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter menunjukkan implementasi kebijakan moneter dan pos Uang Dalam Peredaran mencerminkan kebijakan pengedaran Uang Rupiah. Sedangkan dalam Laporan Surplus Defisit, dampak keuangan dari kebijakan tersebut tercermin di pos penghasilan dan beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter, pos penghasilan dan beban Pengelolaan Sistem Pembayaran, dan pos penghasilan dan beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI).

KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI yang independen. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktik akuntansi yang lazim di bank sentral.

B.1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap KAKBI

Bank Indonesia menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 berdasarkan KAKBI.






B.2. Penerapan Teori Entitas

Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara. Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (net worth).

Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

B.3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan maupun pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah terjadi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

B.4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:1. Emas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;2. Instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;3. Instrumen derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi; 4. Liabilitas imbalan kerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan kerja dikurangi nilai bersih aset program.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual.

B.5. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dilaporkan.

B.6. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing, dan Penjabaran Posisi dan Transaksi Emas

Pada tanggal pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus/defisit tahun berjalan. Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Kurs tengah Bank Indonesia beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018:

Bank Indonesia menggunakan metode Net Currency Position (NCP) dalam menghitung dampak selisih kurs valuta asing dari posisi dan transaksi dalam valuta asing. NCP adalah posisi bersih dalam valuta asing yang diukur dari selisih antara saldo aset valuta asing komponen NCP dengan saldo liabilitas valuta asing komponen NCP. Dengan metode ini Bank Indonesia menghitung harga perolehan (cost) dalam rupiah dari saldo NCP, nilai wajar (value) dalam rupiah dari saldo NCP, dan harga perolehan rata-rata (average cost) dalam rupiah per satuan nominal valuta asing.

Selisih antara nilai wajar dalam rupiah dengan harga perolehan dalam rupiah dari saldo NCP dicatat dalam rekening Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing (SRPV). Sementara itu SRPV dari unit valuta asing yang dijual dan tidak diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs pada transaksi antar valuta asing komponen NCP karena belum memenuhi tujuan akhir, dicatat dalam rekening Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (SRTV). Penelusuran saldo rekening SRPV dapat dilakukan dari mutasi saldo valuta asing dan pergerakan kurs neraca harian. Selanjutnya penelusuran penambahan saldo rekening SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi antar valuta asing, sedangkan penelusuran pengurangan saldo rekening SRTV dilakukan berdasarkan mutasi transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

Transaksi pelepasan valuta asing komponen NCP yang memenuhi tujuan akhir, yaitu transaksi valuta komponen NCP terhadap rupiah, emas, atau valuta asing non komponen NCP, akan merealisasikan laba/rugi selisih kurs dari SRPV dan SRTV yang dicatat pada rekening Pendapatan/Beban Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing.

B.7. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.8. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing.

Emas yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada tanggal pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.




31 Desember 2018 (Rp penuh)Valuta Asing

31 Desember 2019 (Rp penuh)

1 EUR1 GBP1 AUD1 SDR1 NZD1 USD1 CAD100 JPY

16.559,75 18.372,77 10.211,28 20.140,03

9.718,21 14.481,00 10.624,37 13.111,51

15.588,58 18.249,93

9.739,04 19.222,72

9.359,54 13.901,00 10.654,15 12.796,65






Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan.

Emas disajikan pada Laporan Posisi Keuangan secara neto setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Transaksi emas dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

B.9. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah Uang Rupiah yang berada di luar penguasaan Bank Indonesia.

Uang dalam peredaran merupakan salah satu transaksi unik yang hanya terdapat di Bank Indonesia dan tidak terdapat di entitas lain. Sesuai amanat UU Bank Indonesia dan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau melakukan pencabutan dan penarikan Uang Rupiah. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan Uang Rupiah, menyebabkan Uang Rupiah yang dalam penguasaan Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan entitas lain. Bagi Bank Indonesia, Uang Rupiah yang dimiliki merupakan salah satu alat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Ketika Uang Rupiah berada di luar penguasaan Bank Indonesia maka muncul liabilitas Bank Indonesia kepada pemegang Uang Rupiah. Namun liabilitas tersebut tidak menunjukkan klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki jatuh tempo. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan Uang Rupiah.

Uang dalam peredaran dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika Uang Rupiah: (a) dikuasai kembali oleh Bank Indonesia; atau (b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah akibat pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari peredaran dan tidak dikuasai kembali Bank Indonesia setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.10. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

B.10.1. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan kebijakan setelah pengakuan awal ke dalam kategori sebagai berikut:1. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau2. Diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan memiliki aset keuangan dalam rangka

mendapatkan arus kas kontraktual; dan




2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang (solely payments of principal and interest).

Aset keuangan yang tidak memenuhi kondisi di atas, diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan kebijakan setelah pengakuan awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi seperti derivatif.

B.10.2. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Rupiah untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Aset dan liabilitas dalam rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:1. SBN yang berbasis konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat

pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

2. Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga (SSB) dengan Janji untuk Dijual Kembali (Reverse Repo) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

3. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensial, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

5. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.

6. Penempatan Berjangka Rupiah (Term Deposit Rupiah) adalah penempatan dana rupiah milik peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.

7. Penempatan Dana (Deposit Facility) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi peserta Operasi Moneter yang akan menempatkan dananya di Bank Indonesia. Penempatan Dana memiliki jangka waktu satu hari kerja.

8. Liabilitas karena transaksi penjualan SSB dengan janji untuk dibeli kembali (repo) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

9. Instrumen derivatif valuta asing terhadap rupiah, antara lain swap valuta asing dan DNDF: a. Transaksi swap valuta asing adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian

atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

b. Transaksi DNDF adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap rupiah pada kurs yang telah disepakati dengan settlement dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Pada saat settlement yang diserahkan hanya nilai net dalam rupiah dari selisih antara JISDOR rate dengan NDF rate.






Aset dan liabilitas dalam rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBN dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.3. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan dalam Valuta Asing untuk Pelaksanaan Kebijakan

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:1. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan

PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensial, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

2. Penempatan Berjangka Valuta Asing (Term Deposit Valuta Asing) adalah penempatan dana dalam valuta asing milik peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.

3. Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.

4. SSB dalam valuta asing yang dimiliki dalam rangka pengelolaan cadangan devisa.5. Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan

oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.6. Liabilitas karena transaksi penjualan SSB dengan janji untuk dibeli kembali (repo).

Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk aset SSB dalam valuta asing yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.4. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui aset dan liabilitas keuangan kebijakan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

B.10.5. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan kebijakan jika dan hanya jika:1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau2. Bank Indonesia mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan

atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Penghentian pengakuan aset termasuk karena penghapusbukuan.

Penghentian pengakuan liabilitas dari laporan posisi keuangan dilakukan jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.




B.10.6. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai aset.

Pengukuran berdasarkan biaya perolehan diamortisasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang terjadi.

B.10.7. Pengukuran Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Bank Indonesia menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan ketersediaan data yang memadai. Teknik penilaian mencakup penggunaan referensi harga pasar terkini untuk transaksi atau instrumen yang sejenis, penggunaan asumsi dan estimasi yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran berdasarkan nilai wajar melalui selisih revaluasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang terjadi.

B.10.8. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan neto setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima.

B.11. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah

Bank Indonesia memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

B.11.1. Aset Keuangan Berbasis Syariah

Aset keuangan berbasis syariah yang dimiliki antara lain: 1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN atau disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Bank Indonesia memiliki SBSN yang dapat diperjualbelikan dalam rangka building stock, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SBSN jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) diperoleh di pasar perdana.






2. Tagihan dari transaksi repo syariahTagihan dari transaksi repo syariah adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga syariah dengan kewajiban penjualan kembali (reverse repo) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

B.11.2. Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah yang Dimiliki Bank Indonesia

Liabilitas keuangan berbasis syariah yang dimiliki Bank Indonesia antara lain:1. Penempatan dana bank dalam rupiah maupun valuta asing dalam rangka simpanan GWM sebagaimana

diatur dalam PBI Nomor 20/3/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensial, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.

3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facilities Syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja.

4. Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah.5. Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing. 6. Sukuk Bank Indonesia (SukBI) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu

pendek (maksimal 1 tahun) dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. SukBI dikelompokkan sebagai instrumen liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan berbasis syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (syariah).

Sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 01 tentang Kebijakan Akuntansi, penetapan perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah dan unik ditempuh dengan mempertimbangkan secara komprehensif: (i) tujuan Bank Indonesia; (ii) substansi ekonomi dan hukum dari transaksi, peristiwa, atau kondisi lain terkait; (iii) perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang sejenis pada entitas lain; (iv) bisnis model transaksi syariah; (v) prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan (vi) pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.

Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah oleh Bank Indonesia, maka transaksi syariah Bank Indonesia adalah transaksi unik, dan sesuai dengan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) maka perlakuan akuntansi instrumen keuangan syariah merujuk pada PKAK 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan.

Aset dan liabilitas berbasis syariah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBSN yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.12. Transaksi dengan International Monetary Funds (IMF)

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia mewakili NKRI sebagai anggota pada IMF, sehingga Bank Indonesia memiliki beberapa transaksi dengan IMF antara lain sebagai berikut:




B.12.1. Klaim Partisipasi Keanggotaan (Quota)

Klaim partisipasi keanggotaan (Quota) merupakan klaim Bank Indonesia kepada IMF yang terdiri dari setoran dalam valuta asing (Reserve Tranche Position) dan partisipasi dalam Rupiah (Quota Subscription). Partisipasi dalam Rupiah dilakukan dengan:1. menerbitkan surat utang dalam Rupiah (Promissory Notes); dan 2. menyetor ke rekening IMF Nomor 1 (IMF Account Number 1) yang berada di Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia menatausahakan rekening IMF Nomor 2 yang digunakan IMF untuk pembayaran beban operasional dalam rupiah.

Klaim partisipasi keanggotaan dan rekening milik IMF didenominasikan dalam Special Drawing Rights (SDR), sehingga Bank Indonesia melakukan penyesuaian nilai (currency revaluation adjustment) atas klaim partisipasi keanggotaan dalam rupiah, Promissory Notes dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF setiap tanggal 30 April.

B.12.2. Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights)

Bank Indonesia memiliki Hak Tarik Khusus di IMF (SDR Holdings) yang merupakan potensi klaim Indonesia atas freely usable currencies (SDR basket) milik anggota IMF lainnya dan pemegang SDR lainnya yang telah ditetapkan. SDR Holdings tersebut timbul karena adanya alokasi Hak Tarik Khusus (SDR Allocations) atau pembelian SDR.

Aset dan liabilitas terkait alokasi Hak Tarik Khusus memperoleh/dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama. Atas pengelolaan Hak Tarik Khusus tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi.

Pada saat perolehan, aset dan liabilitas karena partisipasi keanggotaan dan alokasi Hak Tarik Khusus diakui pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait dengan IMF diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan:1. Saldo aset dan liabilitas dalam valuta asing terkait dengan IMF dijabarkan ke dalam rupiah dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

2. Saldo partisipasi keanggotaan dalam rupiah, Promissory Notes dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 direvaluasi sesuai perubahan nilai tukar rupiah secara relatif terhadap SDR pada tanggal laporan. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penyesuaian disajikan sebagai estimasi penyesuaian nilai.

Aset terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat Bank Indonesia menarik dana atau membayar kewajiban, IMF memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Liabilitas terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat IMF menarik dana atau memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.






Partisipasi keanggotaan disajikan di aset sebagai bagian pos “Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai bersih dari Quota dikurangi dengan Promissory Notes dan Rekening IMF Nomor 1 yang telah memperhitungkan tambahan kewajiban karena estimasi penyesuaian nilai.

Hak Tarik Khusus di IMF disajikan di aset sebagai bagian pos “Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan akrualisasi pendapatan dan beban bunga dalam SDR.

Alokasi Hak Tarik Khusus disajikan di liabilitas pada pos “Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai tercatat.

Rekening IMF Nomor 2 disajikan di liabilitas sebagai bagian pos “Kewajiban Non Kebijakan” sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

B.12.3. Deposito Khusus IMF

Bank Indonesia memiliki penempatan di IMF berupa deposito khusus. Deposito ini disajikan di aset pada pos “Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter” sebesar nilai tercatat.

B.13. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

B.13.1. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UU Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Tagihan tersebut terutama berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada nilai tercatat. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

B.13.2. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas keuangan kepada Pemerintah berupa:

1. Penempatan dana dalam rupiah dan valuta asing milik Pemerintah di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Pemerintah.

Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam rupiah adalah 80,476% dari suku bunga acuan, dan atas rekening penempatan dalam valuta USD dan valuta asing non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Penerapan remunerasi negatif untuk rekening giro Pemerintah mulai berlaku sejak Maret 2016 untuk valuta JPY.




Tingkat bunga atas rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara pertama kali di tahun 2009 dan terakhir diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 956/KMK.05/2016 dan Nomor 18/18/NK/GBI/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan saldo giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

2. Pinjaman yang diterima oleh Bank Indonesia dari Pemerintah c.q. Kemenkeu berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui pinjaman dari Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, pinjaman dari Pemerintah diukur pada nilai nominal dikurangi angsuran. Bank Indonesia menghentikan pengakuan pinjaman dari Pemerintah pada saat terdapat angsuran atau pelunasan.

B.14. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UU Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal

dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah. 2. Pinjaman Subordinasi (subordinated loan) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank

dalam rangka penyehatan bank.

Sejak diterbitkan UU Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL dan KLBI.

Namun demikian, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman untuk menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort, antara lain:1. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam kedudukan

bank sebagai peserta Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara repo surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan penggunaan.

2. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank umum konvensional.

3. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank umum syariah.

Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian SSB dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana poin B.10 dan B.11.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran terakhir atau pelunasan.






B.15. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR-RI.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat penyertaan sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur penyertaan pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan penyertaan.

B.16. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan non kebijakan lainnya yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain: uang asing, dan berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan non kebijakan lainnya sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan lain pada biaya perolehan.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan non kebijakan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan atau penerimaan angsuran terakhir atau pelunasan tagihan.

B.17. Aset Tetap dan Lainnya

B.17.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset takberwujud.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset takberwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap dan aset takberwujud.

Atas aset tetap dan aset takberwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset takberwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

B.17.2. Persediaan Bahan Uang

Persediaan bahan uang diukur berdasarkan biaya perolehan. Penilaian persediaan bahan uang menggunakan metode harga perolehan rata-rata. Persediaan bahan uang diakui sebagai aset Bank Indonesia dan dibebankan sebagai biaya tahun berjalan sebesar jumlah yang dipergunakan (dicetak) setelah hasil cetak uang diterima Bank Indonesia.




B.18. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

B.19. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan dampak kumulatif perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, dan dampak kumulatif perubahan kurs.

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing.

Selisih revaluasi direalisasi menjadi penghasilan atau beban tahun berjalan ketika tujuan akhir atau substansi tujuan ekonominya telah tercapai.

B.20. Modal dan Cadangan

B.20.1. Modal

Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.20.2. Cadangan

Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta Alokasi Surplus/Defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.21. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban yang bersifat bunga rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Termasuk dalam pos ini antara lain beban bunga dari instrumen keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas GWM bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki.

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual.

B.22. Pendapatan dan Beban Imbalan

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah. Termasuk dalam pos ini antara lain imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki.

Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual, kecuali imbalan dari SBIS dan FASBIS yang diakui secara basis kas.






B.23. Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/capital gain (neto setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

B.24. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/kerugian selisih kurs (neto) yang berasal dari keuntungan/kerugian transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

B.25. Penghasilan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengenaan biaya tunai dan transfer non tunai, termasuk pengenaan sanksi administratif.

Beban pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pengedaran Uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai.

B.26. Penghasilan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung penghasilan dan beban berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan UMKM serta surveillance sistem keuangan.

Penghasilan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial.

Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial antara lain berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

B.27. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan Pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

B.28. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam rupiah maupun valuta asing.

B.29. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya. Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia memiliki dua jenis program pensiun yaitu program imbalan pasti untuk semua pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti untuk semua pegawai baru yang diangkat mulai 1 Januari 2015.




Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris projected unit credit. Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di pos “Kewajiban Non Kebijakan dalam Laporan Posisi Keuangan”. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan di pos “Selisih Revaluasi dalam Laporan Posisi Keuangan”. Bank Indonesia menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja untuk pencatatan dan pelaporan program imbalan kerja.

B.30. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2009 Bank Indonesia menjadi Wajib Pajak.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:1. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek PPh adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan

audited setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

2. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran PPh atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penyisihan penurunan nilai aset, dan penyusutan aset tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Bank Indonesia telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak PPh baik kini maupun tangguhan terhadap surplus/defisit tahun berjalan.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aset dan Liabilitas. Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

B.31. Perubahan Metode Karena Perubahan Aplikasi Treasury

Pada 14 Oktober 2019, Bank Indonesia mengimplementasikan sistem aplikasi baru untuk mendukung aktivitas treasury. Implementasi aplikasi tersebut membawa perubahan pada beberapa metode akuntansi yang mencakup formula dan






mekanisme mark to market, amortisasi, dan akrualisasi. Dampak perubahan metode akuntansi tersebut pada pencatatan aset, liabilitas, penghasilan dan beban terkait pelaksanaan kebijakan moneter telah dibukukan dan tercermin pada Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun 2019.

B.32. Penyajian Kembali Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit

Bank Indonesia menyajikan kembali pos dan subpos dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai informasi komparatif sesuai dengan paragraf 29 PKAK 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Penyajian kembali atas pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit per 31 Desember 2018 audited sebagai berikut.

B.32.1. Penyajian Kembali Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kembali atas pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2018 audited sebagai berikut:

Sifat reklasifikasi adalah perbaikan penyajian klasifikasi subpos akun pada liabilitas sesuai dengan tabel di atas. Subpos Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing sebelumnya tercatat sebesar Rp139.049.933 juta, disajikan kembali sebesar Rp139.004.133 juta. Nilai sebesar Rp45.800 juta direklasifikasikan ke subpos Lainnya - Kewajiban Non Kebijakan yang bersumber dari transaksi sehubungan dengan utang pada rekanan atas pembelian bahan uang.

B.32.2. Penyajian Kembali Laporan Surplus Defisit

Pada tahun 2019, Bank Indonesia mengimplementasikan pengaturan ulang penomoran Chart of Accounts (CoA) dan reorganisasi beberapa satuan kerja yang berdampak pada penyesuaian saldo pos dan subpos di Laporan Surplus Defisit per 31 Desember 2018 audited. Penyajian kembali atas pos-pos dalam Laporan Surplus Defisit per 31 Desember 2018 audited sebagai berikut:

PenyesuaianLKTBI 2018(Dilaporkan

Sebelumnya)

LKTBI 2018 (Disajikan Kembali)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta

LIABILITAS2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan

Kebijakan Moneter2.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan

Utang dalam Valuta Asing5. Kewajiban Non Kebijakan

TOTAL LIABILITAS

(45.800)

(45.800)

45.800

-

937.059.337

139.049.933

23.705.796

2.285.655.456

937.013.537

139.004.133

23.751.596

2.285.655.456




Penjelasan penyajian kembali Laporan Surplus Defisit:

1. Pos Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter disajikan kembali pada:- Subpos Pendapatan Bunga sebelumnya tercatat sebesar Rp44.185.513 juta, disajikan kembali sebesar

Rp43.625.026 juta. Nilai sebesar Rp560.487 juta direklasifikasi ke subpos Pendapatan Imbalan. Hal ini disebabkan adanya pengaturan ulang penomoran CoA sehubungan dengan Pendapatan Imbalan yang berasal dari amortisasi SSB syariah rupiah.

- Subpos Lainnya sebelumnya tercatat sebesar Rp511.390 juta, disajikan kembali sebesar Rp154.221 juta. Nilai sebesar Rp357.169 juta direklasifikasi ke pos Pendapatan Lainnya sebesar Rp351.087 juta dan pos penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial sebesar Rp6.082 juta. Reklasifikasi dilakukan untuk menyelaraskan dengan substansi transaksi dimaksud.

2. Pos Penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial yang sebelumnya tercatat sebesar Rp705 juta, disajikan kembali sebesar Rp6.434 juta. Nilai sebesar Rp5.729 juta berasal dari Pos Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter subpos Lainnya sebesar Rp6.082 juta sehubungan dengan transaksi dari Sanksi Administratif - Makroprudensial. Selain itu, terdapat reklasifikasi dari Pos Penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial ke Pos Penghasilan Pendapatan Lainnya sebesar Rp353 juta sehubungan dengan kegiatan pendukung kebijakan.

3. Pos Penghasilan Pendapatan Lainnya yang sebelumnya tercatat sebesar Rp287.099 juta, disajikan kembali sebesar Rp638.538 juta. Nilai sebesar Rp351.439 juta berasal dari:- Rp351.087 juta merupakan reklasifikasi dari pos Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter subpos

Lainnya sehubungan dengan transaksi penerimaan lainnya dalam valuta asing dan rupiah yang berasal dari kegiatan pendukung kebijakan.

PenyesuaianLKTBI 2018(Dilaporkan

Sebelumnya)

LKTBI 2018 (Disajikan Kembali)

Rp Juta Rp Juta Rp Juta

PENGHASILAN1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter

1.1. Pendapatan Bunga1.2. Pendapatan Imbalan1.3. Transaksi Aset Keuangan1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing1.5. Lainnya

3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial5. Pendapatan LainnyaJUMLAH PENGHASILANBEBAN1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter

1.3. Lainnya2. Pengelolaan Sistem Pembayaran3. Pengaturan & Pengawasan MakroprudensialJUMLAH BEBANSURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK

(357.169)(560.487)

560.487 0 0

(357.169)5.729

351.439 0

25.427 25.427 (1.162)

(24.265)00

105.002.955 44.185.513

58.935 10.434.010 49.813.107

511.390 705

287.099 105.869.251

22.979.475 1.254.677 3.475.232

189.562 41.047.268 48.015.971

104.645.786 43.625.026

619.422 10.434.010 49.813.107

154.221 6.434

638.538 105.869.251

23.004.902 1.280.104 3.474.070

165.297 41.047.268 48.015.971






- Rp353 juta merupakan reklasifikasi dari pos Penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial sehubungan dengan transaksi penerimaan lainnya dalam rupiah yang berasal dari kegiatan pengawasan dan pengaturan makroprudensial.

4. Pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter subpos Lainnya yang sebelumnya tercatat Rp1.254.677 juta, disajikan kembali sebesar Rp1.280.104 juta. Nilai sebesar Rp25.427 juta berasal dari:- Rp24.265 juta merupakan reklasifikasi dari pos Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

sehubungan dengan adanya reorganisasi satuan kerja Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) yang sebelumnya termasuk dalam kegiatan makroprudensial menjadi kegiatan terkait moneter.

- Rp1.162 juta merupakan reklasifikasi dari Pos Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran sehubungan dengan biaya transaksi valuta asing yang berasal dari kegiatan terkait moneter.

5. Pos Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran sebelumnya tercatat Rp3.475.232 juta, disajikan kembali sebesar Rp3.474.070 juta. Nilai sebesar Rp1.162 juta direklasifikasi ke pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter subpos Lainnya sehubungan dengan biaya transaksi valuta asing yang berasal dari kegiatan terkait moneter.

6. Pos Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial sebelumnya tercatat Rp189.562 juta, disajikan kembali sebesar Rp165.297 juta. Nilai sebesar Rp24.265 juta direklasifikasi ke pos Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter subpos Lainnya sehubungan dengan adanya reorganisasi satuan kerja DEKS yang sebelumnya termasuk dalam kegiatan makroprudensial menjadi kegiatan terkait moneter.

B.33. Bagan Akun

Laporan Keuangan Bank Indonesia disusun sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Intern No.19/59/PADG INTERN/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia yang telah diubah terakhir kali dengan PADG Intern No. 22/22/PADG INTERN/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Intern No. 19/59/PADG INTERN/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, bagan akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 disusun dalam pedoman teknis bagan akun yang ditetapkan oleh Satuan Kerja yang membawahkan fungsi sebagai pengelola keuangan Bank Indonesia dan berlaku sejak 1 Januari 2019.

B.34. Instrumen Keuangan dan Pengaruh Pandemi Covid-19

Bank Indonesia menerapkan PKAK 06 (2018): Instrumen Keuangan Kebijakan, berlaku efektif 1 Januari 2020, yang merupakan adopsi dari PSAK 71: Instrumen Keuangan, dengan tetap mempertimbangkan keunikan bank sentral. PKAK ini mengubah metode penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dari sebelumnya meggunakan metode bukti obyektif menjadi metode kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss). Metode kerugian kredit ekspektasian pada prinsipnya mengukur potensi penurunan nilai aset keuangan karena faktor risiko kredit yang memburuk dengan mempertimbangkan informasi relevan yang tersedia, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward looking).

Penerapan metode kerugian kredit ekspektasian diperkirakan tidak secara signifikan mempengaruhi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Bank Indonesia. Hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor kualitas aset keuangan Bank Indonesia yang cukup baik, dimana mayoritas investasi ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah (sovereign bond) atau lembaga milik pemerintah (sovereign related bond) dengan peringkat layak investasi (investment grade).




Dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan ketidakpastian perekonomian dunia yang mengikutinya, Bank Indonesia secara konsisten memonitor dan menyesuaikan dampaknya pada estimasi forward looking pada metodologi perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Sementara itu, terkait dengan penerapan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar, aset keuangan Bank Indonesia diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dengan tetap menggunakan harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset yang identik dan dapat diakses pada tanggal pengukuran (level 1). Hal ini mempertimbangkan kualitas aset keuangan yang dimiliki Bank Indonesia cukup baik dan tersedianya harga pasar yang wajar.

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan ketidakpastian perekonomian global dan berdampak pada aktivitas di pasar keuangan, dimana terdapat sinyal mulai berkurangnya likuiditas pada instrumen keuangan. Namun demikian, kondisi tersebut telah membaik sejalan dengan adanya coordinated action baik dari pemerintah maupun bank-bank sentral global berupa kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansif untuk mencegah resesi perekonomian yang dalam dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Kebijakan yang ekspansif terlihat pada tren kebijakan penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh bank sentral di dunia, yang diikuti dengan penurunan imbal hasil dari surat berharga pemerintah pada berbagai negara. Yield surat berharga yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat (US 10-Year Bond) menunjukkan tren penurunan dimana pada tanggal 15 April 2020 tercatat 0,63% atau lebih rendah dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1,92%. Penurunan suku bunga tersebut berdampak pada kenaikan nilai wajar aset keuangan Bank Indonesia, terutama untuk aset surat berharga dalam valuta asing.

Bank Indonesia secara konsisten memonitor perkembangan meluasnya pandemi Covid-19 serta dampaknya terhadap posisi keuangan Bank Indonesia dan melakukan manajemen risiko keuangan secara berhati-hati dan menyeluruh.

C. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta program strategis Bank Indonesia melalui pengelolaan risiko secara komprehensif. MRBI dilakukan secara top down, forward looking, dan terintegrasi berdasarkan konsep value chain melalui pendekatan strategic risk management. Implementasi strategic risk management yang terintegrasi dengan strategic planning, strategic budgeting, dan strategic Risk Based Internal Audit (RBIA) akan memberikan nilai tambah dalam mencapai destination statement, melindungi aset organisasi, serta meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia.

Sejalan dengan integrasi fungsi strategis, manajemen risiko menjadi bagian terpadu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan operasional Bank Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memastikan seluruh pengambilan keputusan dan kegiatan operasional di Bank Indonesia telah mempertimbangkan aspek risiko beserta mitigasinya, terutama risiko strategis yang dapat menghambat pencapaian mandat Bank Indonesia. Oleh karena itu, identifikasi risiko strategis dilakukan secara top down terhadap program strategis yang meliputi risiko kebijakan, risiko keuangan, dan risiko operasional. Selanjutnya pengendalian risiko strategis melibatkan berbagai satuan kerja dalam kerangka value chain dengan menggunakan Risk Control Matrix (RCM).

Dengan mengacu kepada standar internasional manajemen risiko, Bank Indonesia menerapkan konsep tiga lini pengendalian (three lines of defense). Konsep tersebut memastikan adanya pengendalian yang berlapis dalam fungsi pengelolaan risiko oleh satuan kerja proses bisnis (first line of defense), satuan kerja manajemen risiko (second line of defense), dan satuan kerja audit intern (third line of defense). Upaya penguatan implementasi manajemen risiko terus dilakukan, antara lain meliputi integrasi Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia dengan Protokol Manajemen Krisis, penguatan peran Internal Control Officer (ICO), dan penyelarasan RCM dengan value chain untuk mendukung implementasi RBIA.






Penguatan ICO sepanjang tahun 2019 difokuskan pada upaya pemantauan atas pengendalian intern dalam aplikasi BIMASAKTI terutama untuk mendukung keakuratan pencatatan dalam laporan keuangan. ICO juga berperan dalam melakukan self assessment untuk memastikan kewajaran dan kehandalan penggunaan anggaran kegiatan di satuan kerja. Penugasan tersebut sejalan dengan fungsi pemantauan dan fasilitasi yang menjadi tanggung jawab ICO. Untuk mendukung peran tersebut, dilakukan berbagai upaya pengembangan kompetensi dan kapabilitas ICO, baik melalui workshop, pelatihan, pendampingan, dan keikutsertaan pada Forum MRBI.

Secara umum, pengelolaan risiko untuk menjaga kualitas laporan keuangan dilakukan sepanjang tahun melalui kepatuhan terhadap pedoman akuntansi yang memadai, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pemisahan fungsi secara jelas (segregation of duties), proses persetujuan secara berjenjang, dan dukungan sistem aplikasi yang memadai. Pada tahun 2019, upaya mitigasi risiko diperkuat dengan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Audit. ICOFR Audit bertujuan untuk memastikan pencatatan aset, kewajiban, dan biaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan efektivitas dan efisiensi atas desain pengendalian intern, terutama desain pengendalian intern dalam aplikasi BIMASAKTI.

Sesuai best practices dan KAKBI, risiko keuangan Bank Indonesia tercermin dalam laporan keuangan Bank Indonesia. Nilai pasar (mark to market) dan kerugian kredit (berdasarkan bukti objektif) aset keuangan disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia. Selain itu, pada tahun 2019 telah diselesaikan kajian perhitungan risiko kredit berdasarkan kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss) yang kemudian telah dituangkan dalam ketentuan yang akan berlaku pada tahun 2020.

Mitigasi risiko keuangan dilakukan untuk menjaga risiko keuangan berada dalam limit dan toleransi yang ditetapkan agar tidak mengganggu kinerja keuangan Bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui asesmen creditworthiness pihak ketiga (emiten SSB, counterparty transaksi, bank koresponden, kustodian, dan agen third party securities lending) dan pemantauan atas kepatuhan terhadap batasan-batasan risiko. Penerapan manajemen risiko pasar dilakukan melalui valuasi portofolio (mark to market) dan pemantauan volatilitas (value at risk) dan sensitivitas (durasi) portofolio Bank Indonesia. Pemantauan risiko keuangan tersebut termasuk risiko likuiditas dilakukan melalui penetapan batasan-batasan risiko sesuai dengan pedoman investasi.

D. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2019 TOz 2,525,984.11 atau setara dengan Rp 53.478.173 juta dan 31 Desember 2018 TOz 2,525,126.32 atau setara dengan Rp46.865.268 juta, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2019 Rp Juta


EmasHak kontraktual atas emas batangan:

Deposito Berjangka EmasDikurangi: Penyisihan penurunan nilai asetJumlah Emas

49.711.0913.767.082

0

53.478.173

43.562.8883.302.380

0

46.865.268




Harga emas batangan di pasar emas London per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar USD1,523.00 per troy ounce (TOz) dan USD1,281.65 per TOz. Pada tahun 2019, Bank Indonesia melakukan swap allocation koin emas sebesar TOz 857.76 atau setara dengan Rp18.160 juta yang semula disajikan pada Aset Lainnya menjadi emas batangan.

D.2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, sedangkan tagihan karena transaksi repo dan tagihan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.086.099.162 juta dan Rp1.981.813.594 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

Tagihan Lainnya sebesar Rp1.507.249 juta merupakan tagihan derivatif.

D.2.2. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp24.020.567 juta dan Rp14.634.289 juta yang merupakan SBSN dan repo SSB Syariah.



Surat Berharga dan Tagihan dalam RupiahSurat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam RupiahSurat Berharga dan Tagihan dalam Valuta AsingJumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

354.936.04324.020.567

1.707.142.5522.086.099.162

292.739.32714.634.289

1.674.439.9781.981.813.594



Surat Utang NegaraTagihan kepada Bank karena Transaksi Repo Surat BerhargaTagihan Lainnya Dikurangi :Penyisihan Penurunan Nilai AsetJumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

265.568.45587.860.339

1.507.2490

354.936.043

205.575.71283.900.275

3.263.3400

292.739.327






D.2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

1. Penempatan dana di luar negeri terdiri dari Giro, Deposito, Penempatan pada External Portfolio Manager, dan Reinvestasi Cash Collateral.

Penempatan dana di luar negeri dalam bentuk deposito di IMF pada tahun 2019 bertambah yang disebabkan oleh adanya pengalihan komitmen Indonesia terkait Windfall Gold Sales Profit (WGSP) di IMF sebesar SDR21,785,148.00. Dana tersebut telah dibukukan dalam 3 (tiga) rekening deposito yaitu Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations (The Trust), dan Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) dengan rincian setengah (50%) ditambahkan pada deposito untuk keperluan PRGF, seperempat (25%) ditambahkan pada deposito untuk keperluan HIPC, dan seperempat (25%) ditempatkan pada deposito baru untuk keperluan CCRT. Dengan adanya penambahan tersebut, maka deposito di IMF masing-masing adalah sebagai berikut:a) Deposito PRGF senilai SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp503.501 juta pada tanggal 31 Desember

2018 bertambah sebesar SDR10,892,574.00 menjadi senilai SDR35,892,574.00 atau setara dengan Rp689.953 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

b) Deposito HIPC senilai SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp97.680 juta pada tanggal 31 Desember 2018 bertambah sebesar SDR5,446,287.00 menjadi senilai SDR10,296,317.00 atau setara dengan Rp197.923 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

c) Deposito CCRT sebesar SDR5,446,287.00 atau setara dengan Rp104.692 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Dalam SSB Valuta Asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia, terdapat SSB Valuta Asing yang dialokasikan untuk dipinjamkan dalam Program Securities Lending melalui agen sebesar Rp66.440.198 juta. Namun, per 31 Desember 2019 tidak terdapat SSB Valuta Asing yang sedang dipinjamkan, sehingga tidak terdapat collateral.

Di samping itu, per 31 Desember 2019 terdapat pula SSB Valuta Asing yang sedang dipinjamkan melalui kustodian sebesar Rp28.635.840 juta yang didukung oleh collateral dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik.



Penempatan dana di luar negeri Surat BerhargaTagihan Dikurangi :Penyisihan Penurunan Nilai AsetJumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

369.040.0691.338.098.636

3.8470

1.707.142.552

370.358.4271.304.071.220

10.3310

1.674.439.978




D.3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp36.583.396 juta dan Rp38.350.644 juta dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Quota NKRI di IMF sebesar SDR4,648,400,000.00 atau setara dengan Rp89.354.892 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan setara dengan Rp93.618.915 juta pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan saldo Reserve Tranche Position (RTP) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar SDR788,272,993.00 atau setara dengan Rp15.152.751 juta dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar SDR787,922,221.00 atau setara dengan Rp15.868.777 juta.

Rekening IMF dalam Rupiah disesuaikan nilainya berdasarkan kurs IMF tanggal 30 April. Bank Indonesia telah melakukan perkiraan penyesuaian rekening IMF dalam Rupiah per 31 Desember 2019 untuk Quota sebesar Rp1.836.851 juta dan IMF Account No.1 sebesar Rp995.266 juta.

Posisi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2019 sebesar SDR1,115,069,159.00 atau setara dengan Rp21.434.662 juta dan per 31 Desember 2018 sebesar SDR1,116,558,653.00 atau setara dengan Rp22.487.525 juta.

D.4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp140.756.764 juta dan Rp179.953.811 juta dengan rincian sebagai berikut:



Quota

Dikurangi:Promissory Notes

IMF Account No.1Perkiraan penyesuaian nilai quota dalam RupiahRTPSDR Holdings:Hak Tarik KhususPenerimaan YMH DiterimaBiaya YMH DibayarDikurangi:Penyisihan AsetJumlah Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

89.354.89275.043.726

995.266(1.836.851)

15.152.751

21.434.66245.871

(49.888)0

36.583.396

93.618.91576.037.340

1.002.266710.532

15.868.777

22.487.52566.355

(72.013)0

38.350.644






D.4.1. Tagihan Kepada Pemerintah

D.4.1.1. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Nilai nominal SU-002 per tanggal 23 Oktober 1998 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debet SU-002 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.654.159 juta.


SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999. Nilai nominal SU-004 per tanggal 28 Mei 1999 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debet SU-004 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.163.323 juta.



Tagihan Kepada PemerintahSurat Utang yang tidak dapat Dipindahtangankan:

SUP Nomor SU-002/MK/1998SUP Nomor SU-004/MK/1999SUP Nomor SU-007/MK/2006Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003

Tagihan:Tagihan Bunga SUP dan Subsidi Bunga Kredit ProgramTagihan Lainnya

Tagihan Kepada BankTagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999

Dikurangi :Penyisihan Penurunan Nilai Aset

Jumlah Tagihan

10.654.15930.163.32328.827.37471.064.446

47.0423

55.65355.236

140.756.764

12.048.59533.686.94932.194.936

101.859.121

61.8353

157.60855.236

179.953.811





SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 per tanggal 24 November 2006 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:1. Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.2. Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.3. Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.4. Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:1. SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.2. Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah

kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.

3. Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Baki debet SU-007 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.827.374 juta.

D.4.1.4. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 (SKB Tahun 2003), dengan Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi SKB Tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat restrukturisasi Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem self-liquidating, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (amortized) s.d. jatuh tempo tahun 2043, sehingga persyaratan SRBI-01 mengalami perubahan sebagai berikut:1. SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2043.2. SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam

bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.3. Pokok SRBI-01 dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir

jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2043. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.






Pada tahun 2019, Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran pokok SRBI-01 dari sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Baki debet SRBI-01 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.064.446 juta.

D.4.2. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank merupakan tagihan dalam rangka penyaluran kredit sebelum Tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa SOL dan KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Saldo SOL dan KLBI per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp55.653 juta dan Rp157.608 juta.

D.5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp34.414.503 juta dan Rp38.672.139 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.5.1. Penyertaan

D.5.1.1. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00 atau setara dengan Rp808.392 juta pada pada 31 Desember 2019 dan setara dengan Rp846.969 juta pada 31 Desember 2018.



PenyertaanBank for International SettlementsInternational Islamic Liquidity Management

Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai AsetAset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

Uang Asing dan Giro dalam Valuta AsingTagihan Kepada Non Bank di Dalam NegeriTagihan Kepada Non Bank di Luar NegeriDikurangi :Penyisihan Penurunan Nilai Aset

Aset Tetap dan LainnyaAset Tetap dan Aset Tak berwujudAset Lainnya

Jumlah Aset Non Kebijakan

877.898808.393

69.5050

4.290.591127

10.130.215774.198

6.613.949

29.246.01417.081.05012.164.964

34.414.503

919.374846.969

72.4050

4.614.10125.878

10.419.788808.978

6.640.543

33.138.66417.031.20716.107.457

38.672.139




D.5.1.2. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Tujuan dibentuknya IILM adalah untuk menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan rating tinggi terutama untuk mendukung pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah. Keanggotaan Bank Indonesia direpresentasikan dengan kepemilikan saham IILM sebesar 6,67% atau senilai USD5,000,000.00 atau setara dengan Rp69.505 juta pada 31 Desember 2019 dan setara dengan Rp72.405 juta pada 31 Desember 2018.

D.5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

D.5.2.1. Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing

Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing sebesar Rp127 juta terdiri dari Bilyet Uang Kertas Asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Giro dalam Valuta Asing yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank Indonesia.

D.5.2.2. Tagihan Kepada Non Bank di Dalam Negeri

Termasuk dalam tagihan kepada non bank di dalam negeri, antara lain:1. Tagihan karena pemberian kredit channeling sebesar Rp5.789.426 juta, yang merupakan tagihan atas KLBI

yang disalurkan melalui bank sebagai channeling agent namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit channeling adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.699.741 juta.Dalam rangka penyelesaian risk sharing KUT tersebut, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, serta Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), pembahasan terakhir adalah pertemuan High Level Meeting tanggal 8 Februari 2018.

2. Tagihan pinjaman dan pembiayaan kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.251.834 juta.

D.5.2.3. Tagihan Kepada Non Bank di Luar Negeri

Tagihan kepada Non Bank di Luar Negeri antara lain merupakan tagihan Bank Indonesia kepada pihak ketiga yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp678.331 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp77.751 juta. Sementara itu, terdapat tagihan Indo Plus B.V. (IPBV) sebesar USD288,415.53 atau setara dengan Rp3.857 juta dan EUR310,159.01 atau setara dengan Rp4.839 juta.

D.5.3. Aset Tetap dan Lainnya

D.5.3.1. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Aset Tetap dan Aset Takberwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp17.081.050 juta dan Rp17.031.207 juta dengan rincian sebagai berikut:






D.5.3.2. Aset Lainnya

Aset Lainnya sebesar Rp12.164.964 juta antara lain berasal dari persediaan bahan uang sebesar Rp631.315 juta, aset dalam penyelesaian sebesar Rp1.113.627 juta, pajak penghasilan dibayar di muka sebesar Rp10.055.390 juta, dan aset pajak tangguhan sebesar Rp208.073 juta.

D.6. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp793.742.924 juta dan Rp749.183.201 juta dengan rincian sebagai berikut:

Dalam upaya menjaga ketersediaan uang layak edar untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan menarik uang yang tidak layak edar (clean money policy).

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah antara lain dalam kegiatan pemusnahan Rupiah. Koordinasi dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman kedua belah pihak yang antara lain mengatur tata cara pemusnahan Rupiah, termasuk



Uang yang dicetakDikurangi:Uang dalam Penguasaan Bank IndonesiaJumlah Uang Dalam Peredaran

1.129.488.111335.745.187

793.742.924

971.953.121222.769.920

749.183.201



17.935.7024.566.8591.013.411

23.515.972

(2.559.153) (3.178.104)

(697.665) (6.434.922)17.081.050

17.662.6964.191.729

843.31722.697.742

(2.286.661) (2.804.607)

(575.267) (5.666.535)17.031.207

Harga PerolehanAset Tetap: - Tanah dan Bangunan - Selain Tanah dan Bangunan Aset Takberwujud

Akumulasi Penyusutan/AmortisasiAset Tetap: - Bangunan - Selain Bangunan Aset Takberwujud

Nilai Buku




pembuatan berita acara pemusnahan Rupiah, serta penyampaian informasi setiap periode tiga bulan. Selain itu, juga diatur bahwa jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, Bank Indonesia telah menerima uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) dari Perum Peruri yang terdiri atas uang Rupiah kertas senilai Rp362.363.920 juta atau sebanyak 11.558 juta lembar dan uang Rupiah logam senilai Rp292.971 juta atau sebanyak 999 juta keping.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, Bank Indonesia telah melakukan pemusnahan uang Rupiah senilai Rp205.129.831 juta atau sebanyak 6.818,7 juta lembar uang Rupiah kertas dan 56,5 juta keping uang Rupiah logam.

Uang Rupiah yang dimusnahkan tersebut di atas, terdiri dari uang Rupiah yang tidak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia dan uang Rupiah yang sudah dicabut/ditarik dari peredaran atau dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan telah ditukarkan oleh masyarakat ke Bank Indonesia.

D.7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp996.137.979 juta dan Rp937.013.537 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.7.1. Giro Bank



Giro BankSurat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam RupiahSurat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam RupiahSurat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam ValasSurat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam ValasJumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

406.335.957327.657.637

58.503.751199.176.207

4.464.427996.137.979

417.622.296331.324.018

46.846.246139.004.133

2.216.844937.013.537



Giro Bank UmumDalam RupiahDalam Valas

Giro Bank SyariahDalam RupiahDalam Valas

Jumlah Giro Bank

385.847.652296.330.908

89.516.74420.488.30520.267.082

221.223406.335.957

397.939.950300.506.926

97.433.02419.682.34619.146.047

536.299417.622.296






D.7.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah

D.7.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah

D.7.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing



Penempatan Berjangka dalam ValasSurat Berharga Bank Indonesia ValasLainnyaJumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang

Dalam Valas

156.745.96242.363.584

66.661199.176.207

89.515.726 42.282.141

7.206.266139.004.133



Sertifikat Bank Indonesia SyariahFasilitas Simpanan Bank Indonesia SyariahLiabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Syariah

Surat BerhargaSukuk Bank IndonesiaJumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang

Berbasis Syariah Dalam Rupiah

10.436.00027.282.400

0

20.785.35158.503.751

8.215.00032.590.500

4.212.746

1.828.00046.846.246



Sertifikat Bank IndonesiaSertifikat Deposito Bank IndonesiaPenempatan DanaPenempatan BerjangkaLiabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat BerhargaLainnyaJumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang

Dalam Rupiah

70.331.3590

124.221.83636.539.55896.564.884

0327.657.637

45.674.46925.824.12090.198.092

127.781.45241.519.751

326.134331.324.018




D.7.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.464.427 juta dan Rp2.216.844 juta merupakan Penempatan Dana Valuta Asing berbasis Syariah (Term Deposit Valuta Asing Syariah) di Bank Indonesia.

D.8. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional (SDR allocations) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau masing-masing setara dengan Rp38.069.419 juta dan Rp39.886.095 juta.

D.9. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp162.911.500 juta dan Rp175.998.830 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.9.1. Giro Pemerintah

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2019 sebesar Rp162.911.500 juta, terdapat Giro Pemerintah yang memperoleh remunerasi sebesar Rp160.772.598 juta dengan rincian sebagai berikut:



Penempatan Berjangka Syariah dalam ValasImbalan Instrumen Operasi Moneter Syariah Dalam Valas

Yang Masih harus DibayarJumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang

berbasis Syariah dalam Valas

4.462.2212.206

4.464.427

2.215.5931.251

2.216.844



Giro PemerintahDalam RupiahDalam Valas

Pinjaman dari PemerintahJumlah Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah

162.911.500142.358.251

20.553.2490

162.911.500

175.991.854118.287.792

57.704.0626.976

175.998.830






Dalam giro valuta asing Pemerintah antara lain terdapat jaminan pembukaan Letter of Credit Pemerintah sebesar Rp1.837.550 juta.

D.9.2. Pinjaman

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah adalah pinjaman Pemerintah dalam rangka program Two Step Loan (TSL) yang berasal dari ASEAN Japan Development Fund for Indonesia dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 April 2019. Pinjaman tersebut diteruspinjamkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional.

Bank Indonesia telah melakukan pembayaran kewajiban pokok, bunga dan Consulting Service kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 18 April 2019 yang ditegaskan dalam Surat Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri kepada Kementerian Keuangan No.21/2/DPPT-GOTr-PTBI/Srt/B tanggal 29 April 2019, sehingga posisi saldo per tanggal 31 Desember 2019 telah nihil dan lunas.

D.10. Kewajiban Non Kebijakan

Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp19.636.715 juta dan Rp23.751.596 juta, dengan rincian sebagai berikut:

D.10.1. Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban imbalan kerja sebesar Rp6.007.231 juta terdiri dari kewajiban imbalan jangka panjang dan pascakerja. Kewajiban imbalan kerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2019 dengan menggunakan PSAK 24 (Revisi 2013). Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris antara lain: asumsi tingkat mortalita menggunakan Group Annual Mortality (GAM) tahun 1983, loading pajak imbalan kerja sebesar 15% s.d. 30%, dan tingkat diskonto sebesar 5,50% s.d. 8,20% serta pembatasan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun maksimal sebesar 5%.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Giro Lembaga Domestik dan InternasionalImbalan Kerja LainnyaJumlah Kewajiban Non Kebijakan

1.237.9526.007.231

12.391.53219.636.715

794.4454.321.352

18.635.79923.751.596



Giro Pemerintah dalam RupiahGiro Pemerintah dalam ValasJumlah Giro Pemerintah yang Memperoleh Remunerasi

142.343.11718.379.481

160.722.598

118.272.96056.452.140

174.725.100

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

D.10.2. Lainnya

Kewajiban Non Kebijakan Lainnya sebesar Rp12.391.532 juta antara lain terdiri dari kewajiban perpajakan Bank Indonesia sebesar Rp12.022.328 juta.

D.11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp106.983.656 juta dan Rp129.230.959 juta yang terdiri atas:




Manfaat Pensiun

Rp Juta

(1)

Tunjangan Pemilikan

Rumah

Rp Juta

(2)

Rp Juta

(3)

Rp Juta

(4)

Rp Juta

(5)

Rp Juta

(6)

Rp Juta

(7)

TunjanganKesehatan

Hari Tua

Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Kerja

Jangka Panjang

Pajak untuk Imbalan

Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka

Panjang Jumlah

(1.136.582)

246.832 (515.722)

(218.569) -

(1.624.041)

Saldo Aset/(Kewajiban) 31 Desember 2018Beban Imbalan Kerja Beban/(Pendapatan) Selisih RevaluasiPendanaan Bank IndonesiaPembayaran Manfaat Saldo Aset/(Kewajiban)

31 Desember 2019

-

6.032 (86.380)

80.348 - -

(1.058.682)

(73.524) (328.573)

(97.177) -

(1.557.956)

(516.739)

11.470 (105.406)

- (50.296)

(660.971)

(1.232.322)

75.757 -

- (271.642)

(1.428.207)

(377.026)

(304.287) (49.475)

- (5.268)

(736.056)

(4.321.351)

(37.720) (1.085.556)

(235.398) (327.206)

(6.007.231)



Selisih Revaluasi Emas Selisih Revaluasi Valuta Asing:

Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta AsingSelisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing

Selisih Revaluasi Instrumen KeuanganSelisih Revaluasi LainnyaJumlah Selisih Revaluasi

48.981.84222.303.632(3.858.106)26.161.73823.489.987 12.208.195

106.983.656

42.386.84199.695.73762.385.75737.309.980

(25.972.611)13.120.992

129.230.959

31 Desember 2019Nilai Investasi

%

31 Desember 2018Nilai Investasi

%

1083

7100

147115

100

Kas dan Setara KasSurat BerhargaLainnya






Sepanjang tahun 2019 dan 2018, terdapat mutasi Selisih Revaluasi Emas, Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing dan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebagai berikut:

Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing, sebesar Rp9.289.152 juta terealisasikan ke Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta asing. Atas nilai pengurangan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing, sebesar Rp12.120.566 juta terealisasikan ke Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta asing.

D.12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, sebagai berikut:

Berdasarkan UU Bank Indonesia diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%, maka Bank Indonesia menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.



PenambahanRp Juta

PenguranganRp Juta

Selisih Revaluasi EmasSelisih Revaluasi Valuta Asing

Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta AsingSelisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing

48.981.842 22.303.632 (3.858.106)26.161.738

42.386.841 99.695.737 62.385.757 37.309.980

38.114.905 393.594.087 390.935.822

2.658.265

31.519.904 470.986.192 457.179.685

13.806.507



a. Modal- Modal - Revaluasi Aset Tetap - Cadangan Umum - 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak) Jumlah

b. Kewajiban Moneter - Uang dalam Peredaran - Giro Pemerintah - Giro Bank - Giro Penduduk Lainnya - Surat Berharga yang Diterbitkan - Pinjaman dari Pemerintah Jumlah

c. Rasio Modal

3.726.34914.121.816

169.008.70530.015.427

216.872.297

793.742.924162.911.500 406.335.957

1.181.132589.735.361

01.953.906.874

11.10%

3.726.34914.121.816

154.601.65943.214.374

215.664.198

749.183.201175.991.854417.622.296

733.606512.184.975

6.9761.855.722.908

11.62%




D.13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp230.123.456 juta dan Rp226.864.889 juta dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp14.407.046 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2018 sebesar Rp13.122.466 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp1.284.580 juta.

Peningkatan Cadangan Tujuan sebesar Rp3.517.017 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2018 sebesar Rp4.801.597 juta. Di sisi lain terdapat penggunaan Cadangan Tujuan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp1.284.580 juta.

Penggunaan Cadangan Tujuan terdiri dari:1. Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp995.937 juta.2. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp288.643 juta.

D.14. Perpajakan

D.14.1. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

D.14.2. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus/Defisit sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Cadangan UmumCadangan TujuanSurplus (Defisit) Tahun BerjalanJumlah Akumulasi Surplus/Defisit

169.008.70527.764.27633.350.475

230.123.456

154.601.65924.247.25948.015.971

226.864.889

1 Jan - 31 Des 2019 Rp Juta


Pajak KiniPajak Tangguhan : Pendapatan Pajak Tangguhan

Beban Pajak TangguhanJumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

(11.907.228)

33.963 0

(11.873.265)

(16.693.449)

0 (112.563)

(16.806.012)






Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar Rp47.628.911 juta. Pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2019 atas surplus fiskal tersebut adalah sebesar Rp11.907.228 juta, namun Bank Indonesia memiliki kredit pajak sebesar Rp10.055.390 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp1.851.838 juta.

D.14.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak sebagai berikut :

D.14.4. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Indonesia memiliki pajak dibayar dimuka sebagai berikut:



Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Negatif Surplus (Defisit) Fiskal

Jumlah Pajak Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar

45.223.740 3.218.277 (813.106)

47.628.911

11.907.228 10.055.390 1.851.838

64.821.983 2.946.441 (994.629)

66.773.795

16.693.449 14.769.782 1.923.667



PPh Pasal 17PPh Pasal 21PPh Pasal 22PPh Pasal 23PPh Pasal 25PPh Pasal 26PPh Pasal 4 ayat 2Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Total

11.907.22853.997

04.735

0519

29.50826.260

12.022.247

16.693.44988.239

03.790

1.288.246364

34.2937.792

18.116.173



PPh Pasal 22PPh Pasal 23PPh Pasal 25PPNTotal

36.9390

10.018.45124.952

10.080.342

26.0970

14.743.685143

14.769.925




D.15. Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdiri atas:

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp21.409.718 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valuta asing ke rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan dampak atau implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah. Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing berasal dari realisasi Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing sebesar Rp9.289.152 juta dan realisasi dari Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing sebesar Rp12.120.566 juta.

D.16. Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdiri atas:

D.17. Penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Penghasilan dan Pengawasan Makroprudensial pada 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7.162 juta dan Rp6.434 juta.



Pendapatan BungaPendapatan Imbalan Transaksi Aset KeuanganSelisih Kurs Transaksi ValasLainnyaJumlah Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

48.753.9351.188.060

18.700.45121.409.718

104.33690.156.500

43.625.026619.422

10.434.01049.813.107

154.221104.645.786



Sistem Pembayaran TunaiSistem Pembayaran Non Tunai

Pendapatan Jasa PenyelenggaraanPendapatan Jasa Pengelolaan Rekening

Jumlah Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran

10.256363.314362.556

758373.570

12.243376.295327.829

48.466388.538






D.18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan pada 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdiri atas:

D.19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, masing-masing sebesar Rp1.118.500 juta dan Rp638.538 juta.

D.20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdiri atas:



Pendapatan bunga dari surat utang yang diterbitkan Pemerintahnamun tidak dapat dipindahtangankan

Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada banksebelum tahun 1999

LainnyaJumlah Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

145.140

2.721

0 147.861

183.899

6.038

18 189.955



Beban Bunga:Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Deposito Bank Indonesia Surat Berharga Bank Indonesia ValasPenempatan Berjangka Dalam Rupiah dan Valuta AsingPenempatan DanaLiabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat BerhargaPinjaman Luar NegeriJasa Giro BankAmortisasi SBBI Valas

Beban Imbalan:Sertifikat Bank Indonesia SyariahFasilitas Simpanan Bank Indonesia SyariahLiabilitas Repo SSB Berbasis SyariahPenempatan Berjangka Syariah Valuta AsingSukuk Bank Indonesia

LainnyaJumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

20.275.3215.833.171

221.8800

3.932.0362.612.9116.638.106

00

1.037.2172.425.953

793.074786.530

5.31394.390

746.6461.078.839

23.780.113

20.044.525725.514

7.849.9360

965.3974.201.5265.016.109

0417.727

868.316 1.680.273

616.115 680.172339.357

44.6290

1.280.10423.004.902




D.21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdiri atas:

D.22. Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, masing-masing sebesar Rp257.010 juta dan Rp165.297 juta.

D.23. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Beban remunerasi atas rekening giro milik Pemerintah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, masing-masing sebesar Rp7.060.217 juta dan Rp5.464.668 juta.

D.24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdiri atas:

Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik termasuk juga Tunjangan Hari Tua (THT) berupa Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.



Sistem Pembayaran TunaiPerencanaan, Pengadaan dan Pencetakan UangDistribusi Uang, Layanan kas dan Penanggulangan Uang Palsu

Sistem Pembayaran Non TunaiJumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

4.503.3964.483.509

19.887149.044

4.652.440

3.326.1233.090.112

236.011147.947

3.474.070



SDM, Organisasi dan LogistikLainnyaJumlah Beban Umum dan Lainnya

10.783.23946.834

10.830.073

8.806.478131.853

8.938.331






E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan kerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

F. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

F.1. Komitmen

Kerjasama Ekonomi Keuangan Regional

1. Bank Indonesia memiliki Fasilitas currency swap dalam kerangka kerja sama keuangan regional, yaitu ASEAN Swap Arrangement (ASA) dengan negara-negara ASEAN, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dengan negara ASEAN beserta Cina, Korea, dan Jepang (ASEAN + 3).

2. Bank Indonesia memiliki fasilitas currency swap secara bilateral, yaitu:a. Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam

rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek;b. Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan People's Bank of China dalam rangka mengatasi kesulitan

likuiditas jangka pendek serta mendukung perdagangan bilateral dan investasi langsung kedua negara; c. BCSA dengan Bank of Korea dan Reserve Bank of Australia dalam rangka mendukung perdagangan bilateral kedua

negara; sertad. Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dengan Monetary Authority of Singapore dalam rangka mendukung

upaya menjaga stabilitas moneter.

Kerja sama ini melengkapi jaring pengaman keuangan yang telah ada baik di tingkat regional maupun global serta mendukung kebijakan implementasi local currency settlement.

Sifat HubunganPihak Berelasi Sifat dari Transaksi

Pemerintah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank IndonesiaDana Pensiun Bank IndonesiaDPLK BRIPersonil manajemen kunciPegawai

a. Pemilik Danab. DebiturPengelola program THT

Dana pensiun pemberi kerjaDana Pensiun Lembaga KeuanganDewan GubernurPegawai

a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintahb. Penyelesaian SUPKontribusi iuran THT

Kontribusi dana pensiunKontribusi iuran program pensiunFasilitas pinjamanFasilitas pinjaman




3. Bank Indonesia memiliki tagihan komitmen sebesar fasilitas currency swap yang belum dicairkan dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM, BSA, BCSA, dan LCBSA. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban komitmen sebesar fasilitas currency swap yang belum dicairkan oleh negara mitra kerjasama dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM, BCSA, dan LCBSA.

4. Selain kerjasama dalam rangka fasilitas currency swap, Bank Indonesia juga memiliki kerjasama dalam rangka repo secara bilateral dengan Monetary Authority of Singapore.

F.2. Kontinjensi

1. Pelaporan DHE, LLD dan KPPK Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank

Dalam rangka mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mewajibkan bank dan korporasi untuk melaporkan kegiatan LLD, Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank. Guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif berupa denda dan rekomendasi sanksi penangguhan layanan ekspor kepada otoritas terkait. Bank Indonesia menyampaikan surat sanksi denda kepada bank, korporasi dan/atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan pelaporan LLD, DHE dan KPPK.

Dalam periode Januari 2015 sampai 2019, Bank Indonesia telah menerbitkan 7.265 surat sanksi denda DHE, 1.334 surat sanksi denda LLD dan 6.390 surat sanksi denda KPPK. Atas surat tersebut telah dan akan terus dilakukan monitoring tindak lanjutnya.

Surat sanksi denda DHE berisikan informasi awal kepada eksportir, dan sanksi denda berlaku jika eksportir tidak memenuhi kewajiban pelaporan DHE sampai batas waktu. Tindak lanjut atas surat tersebut dapat berupa pembebasan sanksi denda, pembayaran sanksi denda oleh eksportir, atau penangguhan layanan ekspor kepada eksportir, bergantung kepada pemenuhan persyaratan dalam ketentuan.

Bersamaan dengan implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) sejak 1 Januari 2020, sebagaimana diatur dalam PBI No. 21/14/PBI/2019 tanggal 28 November 2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, Bank Indonesia menerapkan pengawasan dengan mengenakan sanksi berupa penangguhan ekspor, tanpa adanya sanksi administratif berupa sanksi denda. Perubahan ini mengingat berdasarkan monitoring dan evaluasi sejak diberlakukannya sanksi sampai saat ini, sanksi penangguhan ekspor merupakan sanksi yang paling efektif.

Pembayaran sanksi denda periode 2015 s.d. 2019 yang dikenakan kepada korporasi yang tidak memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan, dicatat sebagai pendapatan pada Laporan Surplus Defisit Bank Indonesia.

2. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

a. Perkara hukum di luar negeri

Pada tahun 2019 Bank Indonesia menangani 2 (dua) perkara perdata di luar negeri yaitu terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam.






Perkara pertama adalah gugatan Bank Indonesia sebagai kreditur (note issuance holder) kepada Trustees Indover Bank. Perkara ini bermula ketika Bank Indonesia sebagai kreditur mengajukan gugatan (statement of claim) atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Distrik Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut, pada bulan April 2010 Trustees Indover Bank menyampaikan gugatan balik (statement of counterclaim) di Pengadilan Distrik Amsterdam yang mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-set off tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Pada tanggal 27 Agustus 2014 Pengadilan Distrik Amsterdam memutuskan mengabulkan gugatan Bank Indonesia dan menolak gugatan balik (statement of counterclaim) Trustees Indover Bank. Atas putusan Pengadilan Distrik Amsterdam dimaksud, pada tanggal 26 November 2014 Trustees Indover Bank menyatakan banding dan pada tanggal 23 Juni 2015 Trustees Indover Bank mengajukan Memori Banding.

Terhadap Memori Banding Trustees dimaksud, Bank Indonesia kemudian menyampaikan Statement of Defence dan Cross Appeal pada tanggal 22 Maret 2016. Atas Cross Appeal Bank Indonesia tersebut, Trustees Indover Bank menyampaikan Statement of Reply pada tanggal 5 Juli 2016. Bank Indonesia juga menyampaikan pleading notes dalam sidang Oral Hearing pada tanggal 24 Januari 2017.

Pada tanggal 14 November 2017, Pengadilan Tinggi Amsterdam menjatuhkan putusan dalam perkara banding dengan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Distrik Amsterdam, sehingga menguatkan posisi hukum Bank Indonesia pada perkara tersebut. Amar putusan Pengadilan Tinggi Amsterdam dalam perkara tersebut di tingkat banding adalah sebagai berikut:1) Mengesahkan dan mengakui bahwa Bank Indonesia adalah kreditur dalam kepailitan Indover Bank dengan

jumlah klaim sebesar EUR43,542,510.95;2) Menolak seluruh klaim Trustees Indover Bank;3) Memutuskan bahwa Bank Indonesia memiliki hak imunitas terhadap asetnya.

Pada tanggal 14 Februari 2018 Trustees Indover Bank mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Amsterdam dalam perkara dimaksud. Setelah melalui proses persidangan dan pemeriksaan di Mahkamah Agung Belanda, pada tanggal 28 Juni 2019 perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Belanda dengan pokok putusan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Trustees Indover Bank terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Amsterdam dan menghukum Trustees membayar biaya persidangan perkara di tingkat kasasi kepada Bank Indonesia.

Dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut berarti Putusan Tinggi Amsterdam atas perkara gugatan Bank Indonesia melawan Trustees Indover Bank yang antara lain menyatakan:- Bank Indonesia secara hukum tidak terbukti memberikan jaminan kepada Indover Bank untuk memenuhi

seluruh kewajiban Indover Bank;- bahwa penerapan hukum Indonesia dan/atau hukum Belanda dalam pemeriksaan perkara gugatan Bank

Indonesia melawan Trustees Indover Bank tidak akan berpengaruh terhadap Putusan perkara gugatan Bank Indonesia melawan Trustees Indover Bank;

dikuatkan Mahkamah Agung Belanda. Dengan demikian, perkara antara Bank Indonesia melawan Trustees Indover Bank berdasarkan hukum acara yang berlaku di Belanda telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).




Setelah Putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut diperoleh, Bank Indonesia berkoordinasi dengan kuasa hukum Bank Indonesia di Belanda melakukan tindak lanjut atas Putusan tersebut untuk meminta pencairan klaim Bank Indonesia terhadap eks Indover Bank yang tercatat sebesar EUR43,542,510.95 kepada Trustees Indover Bank. Dalam perkembangannya, pencairan tersebut tidak dapat segera dilakukan karena terdapat sita jaminan (attachment) terhadap klaim Bank Indonesia kepada Trustees Indover Bank atas permintaan Credit European Bank (CEB) terkait dengan gugatan CEB kepada Bank Indonesia di Pengadilan Distrik Amsterdam pada tahun 2009 yang merupakan perkara kedua yang dihadapi Bank Indonesia di luar negeri sejak tahun 2009 sampai akhir tahun 2019.

Perkara kedua adalah gugatan CEB kepada Bank Indonesia. Persidangan terakhir perkara ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2009. Mengingat untuk tindak lanjut persidangan perkara gugatan CEB ini kedua belah pihak (CEB dan Bank Indonesia) perlu menunggu putusan dari perkara Trustees Indover Bank melawan Bank Indonesia, maka persidangan perkara tersebut yang sejak tanggal 23 Desember 2009 tidak aktif dan masuk dalam sleeping docket sampai Putusan perkara Bank Indonesia melawan Trustees Indover Bank memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum yaitu pada tanggal 28 Juni 2019.

Pada tanggal 28 Agustus 2019 Bank Indonesia memperoleh informasi dari Kuasa Hukum Bank Indonesia (Pengacara White & Case) bahwa Trustees Indover Bank menunda pencairan klaim Bank Indonesia karena terdapat attachment terhadap klaim Bank Indonesia kepada Trustees atas permintaan CEB terkait gugatannya kepada Bank Indonesia di Pengadilan Distrik Amsterdam pada tahun 2009 senilai EUR5,000,625.00 berikut bunga.

Untuk mempercepat pembayaran klaim Bank Indonesia, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kuasa Hukum tentang:i. pengajuan permohonan kepada Pengadilan Distrik Amsterdam untuk kembali membuka persidangan perkara

CEB melawan Bank Indonesia sekaligus meminta pengangkatan attachment terhadap klaim Bank Indonesia terhadap Indover Bank;

ii. pendekatan kepada CEB mengenai konsekuensi Putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 28 Juni 2019 bahwa sita (attachment) terhadap klaim Bank Indonesia pada eks Indover Bank tidak lagi mempunyai dampak hukum, sehingga tidak menghalangi Trustees untuk melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 Kuasa Hukum Bank Indonesia meminta CEB mencabut gugatan dan sita (attachment) yang diajukan terhadap klaim Bank Indonesia kepada Indover Bank yang ditetapkan tahun 2009. Permintaan tersebut disampaikan mengacu pada praktek hukum acara di Belanda bahwa pengangkatan sita (attachment) yang dihadapi satu pihak dapat dilakukan dengan mengajukan pengangkatan sita (attachment) kepada pihak yang memintanya.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2020 Kuasa Hukum Bank Indonesia menginformasikan kepada Bank Indonesia bahwa:i. Pada tanggal 14 Januari 2020 Counsel CEB menginformasikan kepada Trustees (cc kepada Kuasa Hukum Bank

Indonesia) bahwa sita konservatoir (conservatory attachment) atas klaim Bank Indonesia terhadap Trustees Indover Bank dapat dianggap tidak ada lagi/diangkat. Dalam korespondensi Trustees dengan Counsel CEB, Trustees secara khusus merujuk pada 2 (dua) sita (attachment) dari pihak ketiga yang diajukan CEB pada tanggal 8 dan 17 April 2009;

ii. Counsel CEB telah menegaskan bahwa pada perkara yang masih tersisa (perkara gugatan CEB kepada Bank Indonesia) tidak ada lagi tindakan yang akan dilakukan termasuk dengan sita (attachment) aset Bank Indonesia pada DNB, ABN AMRO Bank NV dan ING NV karena sita (attachment) dimaksud dianggap telah diangkat atau tanpa obyek, sehingga batal.






Menindaklanjuti, pernyataan dari Counsel CEB bahwa sita konservatoir (attachment) atas klaim Bank Indonesia terhadap Trustees Indover Bank termasuk sita atas aset Bank Indonesia pada DNB, ABN AMRO Bank NV dan ING NV dianggap tidak ada lagi, Trustees Indover Bank akhirnya melakukan pencairan klaim Bank Indonesia senilai EUR35,269,433.87. Nilai ini merupakan 81% dari nilai total klaim BI (EUR43,542,510.95), dan sama dengan nilai persentase yang diterima oleh kreditur Indover lainnya.

Dengan demikian, penanganan persidangan 2 (dua) perkara perdata yang dihadapi Bank Indonesia di luar negeri pada tahun 2019 yaitu gugatan Bank Indonesia melawan Trustees Indover Bank dan gugatan CEB melawan Bank Indonesia telah selesai.

b. Perkara hukum di dalam negeri

Selain menghadapi perkara hukum di luar negeri, sepanjang tahun 2019 Bank Indonesia juga menangani 85 (delapan puluh lima) perkara di dalam negeri yang terdiri atas perkara perdata di berbagai tingkat peradilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi).

Dari perkara-perkara tersebut, sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

3. Penyelesaian Aset Eks BPPN

Bank Indonesia menatausahakan 90 sertifikat sebagai aset jaminan tambahan (tanah dan bangunan) dari 14 eks BBO/BBKU, sedangkan fisik asetnya dikelola oleh Kementerian Keuangan (d/h BPPN). Sebanyak 27 aset tersebut telah diselesaikan pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan 63 aset agunan eks. tagihan pada BBO/BBKU yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Pemerintah belum dapat diselesaikan. Saat ini dalam proses pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia.

Dalam hal telah diselesaikan, Bank Indonesia akan mencatat penerimaan dari penyelesaian atas aset agunan eks. tagihan pada BBO/BBKU tersebut dengan nilai sesuai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

G. INFORMASI LAIN

Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. BTO PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) yang terdiri dari PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:




Berdasarkan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) dengan surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.

Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan giro eks. BTO PT BDI di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.

2. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT Bank Danamon Indonesia.

3. Memasukkan permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan SKB Menkeu dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD tersebut.

4. Meminta data/dokumen rekapitalisasi eks. BTO oleh BPPN kepada PT BDI melalui surat Nomor 12/166/DKBU tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 12/248/DKBU tanggal 5 April 2010 masing-masing perihal Permasalahan Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT BDI, PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank PDFCI Tbk.

5. Menyampaikan surat kepada Menkeu mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 20/19/DpG-DOTP/Srt/B tanggal 21 Desember 2018 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada eks BTO PT BDI sebesar Rp5,32 triliun.

Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif.

Pokok FSDRp Juta

Bunga FSDRp Juta

PT Bank Danamon Tbk.PT Bank PDFCI Tbk.PT Bank Tiara Asia Tbk.Jumlah

16.691.8251.995.0001.442.916

20.129.741

4.379.861534.959407.428

5.322.248

rangKuman KeBIjaKan dan KILas BaLIK PerjaLanan BanK IndonesIa

dody Budi Waluyo deputi gubernur

“Pengelolaan bauran kebijakan nasional yang kredibel menjadi kunci pencapaian ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan di tengah fenomena perlambatan dan ketidakpastian global.”




gedung Bank Indonesia - Kantor Pusat






epanjang 2019, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan dan

ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Rangkaian kebijakan dan ketentuan yang disajikan dalam bab ini, antara

lain: pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga kebijakan

dan giro wajib minimum, kebijakan stabilisasi Rupiah melalui strategi triple

intervention, strategi operasi moneter pada dua sisi (two sided monetary operation)

untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan,

kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui penyempurnaan Rasio

Intermediasi Makroprudensial dan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to

Value (LTV/FTV), dan penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui penerbitan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia

2025 dan menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia secara

merata. Bab ini juga menyajikan berbagai rangkaian perjalanan Bank Indonesia di

ranah internasional maupun nasional selama 2019.

rangKuman KeBIjaKan dan KILas BaLIK PerjaLanan BanK IndonesIa




rangKuman KeBIjaKan BanK IndonesIa Sepanjang 2019, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan dan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Rangkaian kebijakan dan ketentuan tersebut antara lain:

januarI

feBruarI

1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

2. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Mengoptimalkan bauran kebijakan

dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan pada 2019 menuju kisaran 2,5% dari PDB.

b. Mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai

1. Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan.

c. Menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil.

d. Memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk memantau kecukupan dan distribusi likuiditas di perbankan.

e. Memastikan kelancaran dan ketersediaan sistem pembayaran nasional, baik yang dioperasikan Bank Indonesia maupun industri.

3. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.

4. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa.

5. Bank Indonesia menerbitkan PBI

2. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Strategi operasi moneter untuk

meningkatkan ketersediaan likuiditas dalam mendorong pembiayaan perbankan.

b. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendorong pembiayaan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

No.21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Dana Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

6. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/4/PBI/2019 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018.

7. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/1/PADG/2019 tentang Perubahan atas PADG No.19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

8. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/2/PADG/2019 tentang Perubahan atas PADG No.19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

c. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait juga terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan dan memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan menuju kisaran 2,5% dari PDB pada 2019.






d. Konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran sebesar 3,5% ± 1%.

e. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka memperluas pembiayaan ekonomi dengan tetap mendukung perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas makroekonomi.

3. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/3/PADG/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.

1. Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

2. Bank Indonesia juga memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Terus menempuh strategi

operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas melalui transaksi term repo secara regular dan terjadwal, disamping FX swap.

b. Memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan RIM dari 80 – 92% menjadi 84 – 94% untuk mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha.

c. Mengakselerasi kebijakan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat market conduct melalui pemenuhan kewajiban setifikasi tresuri bagi pelaku pasar, dan mendorong penggunaan instrumen lindung nilai terhadap perubahan suku bunga domestik melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan tentang instrumen derivative suku bunga Rupiah Interest Rate Swap (IRS) – Overnight Index Swap (OIS).

d. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, yaitu dengan memperluas program elektronifikasi untuk penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan Pemerintah daerah; dan mempersiapkan strandardisasi QR Code Payment dengan model MPM (Merchant Presented Mode) ke dalam QRIS untuk memperluas interkoneksi dalam rangka mendukung ekonomi keuangan digital.

e. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya dalam mendorong permintaan domestik dan menjaga stabilitas eksternal dengan mendorong ekspor, pariwisata dan aliran modal asing.

3. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/5/PADG/2019 tentang perubahan ketiga atas PADG No.20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang RIM dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

4. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko.

feBruarI

mareT




aPrIL

meI

1. Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal perekonomian Indonesia.

2. Bank Indonesia menetapkan bauran kebijakan yang akomodatif untuk mendorong permintaan domestik dengan:a. Meningkatkan ketersediaan

likuiditas dan mendukung pendalaman pasar keuangan melalui penguatan strategi operasi moneter.

b. Mendorong efisiensi pembayaran ritel melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

1. Bank Indonesia pada 15-16 Mei 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas eksternal perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

2. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Memastikan ketersediaan

likuiditas perbankan;b. Menempuh kebijakan

Makroprudensial yang

c. Mendorong sisi supply transaksi DNDF melalui penyederhanaan ketentuan kewajiban underlying transaksi.

d. Mendorong implementasi penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valas (market operator).

e. Mengembangkan pasar surat berharga komersial sebagai alternatif sumber pendanaan jangka pendek oleh korporasi.

f. Mendorong perluasan elektronifikasi bansos nontunai, dana desa, moda transportasi, dan operasi keuangan Pemerintah.

g. Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.

akomodatif antara lain dengan menetapkan rasio Countercyclical Capital Buffer sebesar 0%, rasio PLM sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan kisaran RIM sebesar 84 – 94%;

c. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi; dan

d. Mempererat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.

3. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI No.20/10/PBI/2018 tentang

3. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing.

4. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No.20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.

5. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/6/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No.20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

6. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/7/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank.

Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward.

4. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.






junI

1. Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.

2. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps, sehingga masing-masing menjadi 6,0% dan 4,5% dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3%.

3. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:

a. Memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang melalui strategi operasi moneter;

b. Menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian;

c. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi;

d. Meningkatkan program peningkatan kualitas UMKM dan memperluas akses ekspor UMKM; dan

e. Mempererat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.

4. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/14/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas PADG No.20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

5. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/8/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

6. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 20/9/PADG/2018 tentang Standing Facilities.

7. Bank Indonesia menerbitkan PADG

1. Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi

No.21/10/PADG/2019 tentang Standar Layanan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

8. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/11/PADG/2019 tentang Batas Nilai Nominal Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali.

2. Bank Indonesia melakukan fokus kebijakan sebagai berikut:

9. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

10. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap.

a. Strategi operasi moneter tetap diarahkan untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang dan memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif.

meI

juLI




juLI

agusTus

b. Melakukan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit sejalan dengan siklus kredit yang berada di bawah level optimum;

c. Meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi positif pada percepatan transformasi ekonomi keuangan digital Indonesia, mendorong program perluasan elektronifikasi serta mendorong transformasi UMKM ke arah aplikasi platform pembayaran, keuangan dan perdagangan digital;

d. Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik di pasar uang maupun valas; dan

1. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Kebijakan tersebut konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi yang berada di bawah titik tengah sasaran, tetap menariknya imbal hasil investasi aset keuangan domestik sehingga mendukung stabilitas eksternal, serta sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan dari dampak perlambatan ekonomi global.


e. Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

3. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/15/PADG/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

4. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/16/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

5. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/17/PADG/2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

a. Strategi operasi moneter tetap diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif.

b. Kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian, termasuk pembiayaan ramah lingkungan.

c. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk secara aktif mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital.

6. Bank Indonesia melakukan transformasi pengelolaan cadangan devisa dengan memperluas portfolio kelas dan jenis asset namun tetap menjaga aspek risiko dan governance.

7. Bank Indonesia menyelesaikan Framework Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 2019-2025 dengan visi untuk menyediakan uang layak edar, dominasi sesuai, just in time melalui central bank driven, selaras dengan arah kebijakan nontunai serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional.

d. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran modal asing, termasuk PMA.

3. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

4. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

5. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.






sePTemBer

oKToBer

1. Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Kebijakan tersebut konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah di bawah titik tengah sasaran dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

2. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Relaksasi kebijakan

makroprudensial dengan

1. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Kebijakan tersebut konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang tetap menarik, serta sebagai langkah pre-emptive lanjutan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.


menyempurnakan ketentuan RIM/RIM Syariah dan melakukan pelonggaran rasio LTV/FTV;

b. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran;

c. Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan baik di pasar uang maupun pasar valas melalui penerbitan ketentuan penyelenggaraan CCP transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar Over The Counter dan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing (Market Operator);

d. Memperkuat strategi operasi moneter dengan menyeragamkan instrumen operasi moneter pasar terbuka melalui implementasi

a. Strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif;

b. Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memeperluas pembiayaan bagi perekonomian;

c. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan digital;

d. Memperkuat kebijakan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung efektivitas

reverse repo Surat Berharga Negara untuk semua tenor mulai 7 hari sampai dengan 12 bulan; dan melaksanakan lelang RR SBN tenor 12 bulan menggantikan SBI tenor 12 bulan.

3. Bank Indonesia menerbitkan pembentukan CCP yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter.

kebijakan nilai tukar dan memperkuan pembiayaan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi; dan

e. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).




novemBer

1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%.

2. Bank Indonesia menurunkan GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps, sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%.

3. Bank Indonesia memutuskan GWM Rerata BUK tetap 3,0%.

4. Bank Indonesia menetapkan CCB tetap 0% dan rasio PLM tetap 4%.

5. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Menetapkan kebijakan moneter

yang akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat.

b. Memperkuat strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi kebijakan yang akomodatif.

c. Menetapkan kebijakan mekroprudensial yang tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan

dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian, dengan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

d. Terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

e. Memperkuat koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk PMA.

6. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/12/PBI/2019 tentang perubahan atas PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

7. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI No.20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

8. Bank Indonesia menerbitkan PBI

No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

9. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/21/PADG/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2019 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar.

10. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

11. Bank Indonesia menerbitkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang merupakan bentuk dukungan bank Indonesia terhadap integrasi ekonomi-keuangan digital nasional yang sekaligus dapat menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.






desemBer

1. Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%.

2. Bank Indonesia memutuskan fokus kebijakan sebagai berikut:a. Kebijakan moneter tetap

akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perkonomian global yang melambat;

b. Strategi operasi moneter terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi kebijakan yang akomodatif;

c. Kebijakan mekroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang masih di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian;

d. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi; dan

e. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk PMA.

3. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

4. Bank Indonesia menerbitkan PBI No.21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

5. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

6. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 21/24/PADG/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.20/6/PADG/2018

tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.

7. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

8. Bank Indonesia PADG No.21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembiayaan Impor.

9. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/27/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2019 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

10. Bank Indonesia menerbitkan PADG No.21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.






KILas BaLIK PerjaLanan BanK IndonesIa

4. Bank Indonesia dorong sinergi dengan Stakeholders di Tiongkok Gubernur Bank Indonesia melaksanakan tatap muka dengan pelaku usaha Indonesia di Tiongkok. Kegiatan dilaksanakan di KBRI

Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan KBRI tersebut dihadiri pula oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT, H.E. Djauhari Oratmangun, serta perwakilan dari BUMN. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perekonomian Tiongkok akan memberi dampak yang besar bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu menerapkan strategi dalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok.

1. simodIs : Integrasikan Transaksi devisa Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati kerja sama

pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS. Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI.

2. TPIP sepakati Tiga Langkah strategis Kawal Inflasi Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati tiga langkah strategis untuk

menjaga inflasi IHK tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5±1% pada tahun 2019 dan 3±1% pada 2020 dan 2021. Tiga langkah strategis tersebut dilakukan melalui: (i) menjaga inflasi dengan strategi empat kebijakan utama (4K) yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif; (ii) Memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dan, (iii) Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. kick-off BI religi Islam Gubernur Bank Indonesia, bersama Anggota Dewan Gubernur melaksanakan

kick off BI Religi Islam di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Program BI Religi dirancang sebagai sebuah budaya kerja Bank Indonesia yang mampu melahirkan pegawai yang profesional, kompeten, berkepemimpinan kuat dengan melandaskan diri pada akhlak yang mulia. Program BI Religi adalah sebuah budaya kerja yang mengajak para pegawai BI mewaqafkan waktu dan kemampuan ibadahnya untuk lembaga. Kick off BI Religi agama lain juga dilakukan pada waktu yang berbeda.

02

03

05

januarI

feBruarI

mareT

01

5. Bank Indonesia Perkuat Koordinasi dengan otoritas jasa Keuangan dan mahkamah agung

Bank Indonesia, OJK dan MA berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan serta sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan kesamaan pandang, serta masukan terkait aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun OJK.




6. fitch Kukuhkan Kembali Peringkat republik Indonesia Pada Level BBB/outlook stabil Fitch mengafirmasi rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi

ketidakpastian. Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan beban utang Pemerintah yang relatif rendah di tengah tantangan yang antara lain berasal dari masih kuatnya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, penerimaan Pemerintah yang rendah, serta indikator struktural lainnya yang masih di bawah negara peers.

07

08

09 9. sinergi, Kunci utama meningkatkan Kinerja Perekonomian nasional Bank Indonesia menerbitkan buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI)

2018 yang mengusung tema “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”. Buku ini merupakan publikasi rutin Bank Indonesia yang memuat kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia selama satu tahun. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengharapkan buku LPI 2018 dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dalam melangkah ke depan.

mareT

7. enam Langkah strategis dorong Penerimaan devisa Pariwisata Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati enam langkah strategis yang

menjadi strategi kebijakan prioritas bersama untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata 2019 yaitu: (i) mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur, (ii) mendorong pengembangan atraksi wisata, (iii) meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata, (iv) memperkuat promosi pariwisata nasional, (v) mendorong investasi dan pembiayaan, serta (vi) menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah.

8. Pentingnya Kredibilitas Bank sentral untuk mendukung efektivitas Kebijakan

Kredibilitas bank sentral yang baik akan memengaruhi rasionalitas publik, sehingga langkah kebijakan bank sentral khususnya dalam mengendalikan inflasi akan direspons secara positif oleh publik. Hal ini menjadi topik pembahasan dalam Economic Leadership Forum dengan tema “Consistent Economic Policy and Economic Development” yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama International Peace Foundation, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, BRIDGES, dan Institut Teknologi Bandung.

10. Local currency Settlement Perkuat Perdagangan Indonesia dan Thailand Pertemuan bilateral yang dilakukan Indonesia dan Thailand membahas mengenai perkembangan implementasi Local Currency

Settlement (LCS), perkembangan perekonomian kedua negara, serta implementasi kebijakan bank sentral di bidang sistem pembayaran. Bank Indonesia dan Bank of Thailand secara rutin melakukan tukar pandangan dan pengalaman sehingga dapat memperkaya dan memperkuat kapasitas kedua belah pihak dalam mengelola risiko dan tantangan ke depan serta memperkuat kerja sama kedua negara.






11. Bank Indonesia dan Bank of Thailand Perkuat Kerja sama di Bidang sistem Pembayaran, Inovasi Keuangan dan anti Pencucian uang

Untuk memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks, Bank Indonesia dan Bank of Thailand menyepakati penguatan kerja sama melalui sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan Inovasi Keuangan serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

12. Komitmen empat Bank sentral dorong Local currency Settlement Framework Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank

of Thailand menjalin komitmen untuk terus mendorong kerangka kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan. LCS framework tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan keuangan di ketiga negara secara lebih efisien.

13. Komitmen negara asean Capai Integrasi Keuangan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN berkomitmen untuk

mencapai integrasi keuangan ASEAN guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas keuangan di Kawasan, yaitu melalui: (i) perdagangan internasional dan investasi sebagai mesin penting pertumbuhan ekonomi, (ii) pemanfaatan teknologi keuangan (financial technology), dan (iii) memperkuat kerja sama keuangan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sebagai jaring pengaman keuangan kawasan.

14. Bank Indonesia sambut rencana Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi Imf IMF berencana untuk menyusun kerangka kerja kebijakan terintegrasi yang

merupakan masukan dari berbagai negara berkembang terutama Indonesia di tengah saran kebijakan IMF dalam menghadapi volatilitas global yang cenderung mengedepankan pendekatan menggunakan instrumen tradisional (seperti suku bunga dan nilai tukar). Selain itu, Indonesia bersama negara G20 lainnya sepakat memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang dan bersifat inklusif.

12

13

14

aPrIL

11

15. rating and Investment Information Inc. Kukuhkan Peringkat Sovereign credit Rating republik Indonesia

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah, dan berbagai pemangku kebijakan yang lain secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia ke depan yang tercermin dari afirmasi Sovereign Credit Rating pada Level BBB/Outlook Stabil. Afirmasi tersebut didukung oleh: (i) pertumbuhan ekonomi yang solid, (ii) menurunnya rasio defisit fiskal terhadap PDB dan rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang tetap rendah, dan (iii) dukungan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terhadap terhadap gejolak eksternal.

16. japan Credit rating agency Perbaiki outlook Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive

Bank Indonesia dan Pemerintah dinilai telah mampu meningkatkan kemampuan respons kebijakannya dan menjaga disiplin fiskal, sehingga menjadi dasar bagi Japan Credit Rating Agency, Ltd. untuk memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB (Investment Grade). Rating ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan resiliensi terhadap gejolak eksternal.




aPrIL

meI

17. Bank Indonesia dan IfsB Inisiasi Transformasi strategi dan standar Internasional Keuangan syariah global Gubernur Bank Indonesia, selaku Chairman of the Executive Committee, bersama anggota Islamic Financial Services Board (IFSB)

menginisiasi transformasi strategi dan standar internasional keuangan syariah global guna memperkuat resiliensi keuangan syariah serta mewujudkan infrastruktur berupa pedoman dan standar regulasi yang sejajar dengan industri keuangan konvensional.

18 18. Tan sri dr. Zeti akhtar aziz: “Leading with Purpose and Values” Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, Gubernur Bank Negara Malaysia periode 2000 –

2016 yang juga merupakan Bank Indonesia Institute Honorary Board Member menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kejelasan tujuan dan nilai-nilai yang ditanamkan (clarity of purpose and values) sesuai visi organisasi. Hal tersebut diungkapkan dalam BI Leadership Forum 2019 yang mengangkat tema ”Leader’s Transformation in The Digital Era: ASEAN Strategic Perspective”.

19

20

21

19. asean+3 sepakati visi “strategic directions of asean+3 finance Process” ASEAN+3 sepakat untuk mengadopsi visi “Strategic Directions of ASEAN+3

Finance Process”, berupa inisatif dan rencana kerja ASEAN+3 dalam jangka menengah-panjang untuk mengeksplorasi area potensial dalam rangka memperkuat ketahanan di kawasan. Negara-negara tersebut optimis akan kelanjutan pertumbuhan ekonomi serta daya tahan sektor keuangan regional di tengah munculnya kebijakan proteksionisme, melemahnya permintaan dunia, dan mengetatnya kondisi keuangan global.

20. Bank Indonesia Layani Penukaran uang sampai daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

Bank Indonesia bersinergi dengan perbankan memberikan layanan prima kepada masyarakat selama periode Ramadhan/Idulfitri 1440 H. Kegiatan yang mengambil tema ”Rupiah Untuk Negeri : Titik Sinergi Bank Indonesia dan Perbankan Melayani Negeri” dilakukan dengan membuka kegiatan Kas Keliling di 2900 titik layanan penukaran di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

21. Bank Indonesia akselerasi surat Berharga Komersial sebagai alternatif sumber Pendanaan Perekonomian nasional

Bank Indonesia mengakselerasi penerbitan dan transaksi instrumen Surat Berharga Komersial/SBK sebagai sumber pendanaan jangka pendek non perbankan untuk mendorong peningkatan permintaan domestik. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK antara Bank Indonesia dan PT KSEI. Bank Indonesia berharap, melalui kerjasama ini, SBK dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan jangka pendek bagi korporasi non bank dan sebagai instrumen pasar uang yang menarik bagi investor.






meI

22. Pemerintah dan Bank Indonesia sepakati 12 Program sinergi dorong Inovasi dan Perluas elektronifikasi Transaksi Pemerintah Pemerintah dan Bank Indonesia serta OJK menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi

Transaksi Pemerintah yang difokuskan dalam tiga area yaitu Bantuan Sosial, Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi. Hal tersebut yang dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda), yang mengangkat tema “Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital”.

23. s&P Tingkatkan Peringkat Investment Grade republik Indonesia menjadi BBB/outlook stabil Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari BBB-/Outlook Stabil

menjadi BBB/Outlook Stabil. Hal ini menunjukkan bahwa S&P memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia. Salah satu faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan dukungan kebijakan otoritas yang diyakini akan tetap berlanjut pasca Pemilu. Selain itu, perbaikan sovereign credit rating Indonesia juga didukung oleh utang Pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang cukup baik.

24. Bank Indonesia dan Indonesia Halal Lifestyle Center sepakati penguatan Industri Halal di Indonesia

Bank Indonesia berkomitmen tegas untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini, dituangkan melalui Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Indonesia Halal Value Chain. Bank Indonesia melihat ekosistem industri halal yang mendorong tumbuh kembang industri halal merupakan pekerjaan rumah bersama antara Pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, perbankan dan otoritas terkait.

junI

24

juLI

25 25. Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 dorong umKm Go export dan Go Digital

Bank Indonesia menyelenggarakan Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 dengan tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui UMKM Go Export dan Go Digital”. Pameran ini merupakan wujud kontribusi nyata Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mempercepat upaya penciptaan aktivitas ekonomi baru melalui pengembangan produk unggulan daerah untuk mendukung UMKM Indonesia menuju pasar internasional dan memanfaatkan platform digital (marketplace).

26. jurnal ekonomi Bank Indonesia masuk Ke dalam Indeks scopus Jurnal ekonomi Bank Indonesia, Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB), yang dikelola Bank Indonesia Institute resmi

menjadi jurnal ekonomi terindeks Scopus sejak Juli 2019. Terakreditasinya BMEB ke dalam indeks Jurnal Scopus merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Indonesia mengingat saat ini hanya terdapat sekitar 47 jurnal di Indonesia yang terindeks Scopus dan BMEB merupakan satu-satunya jurnal ekonomi di Indonesia yang terindeks Scopus. Hal ini mencerminkan bahwa publikasi riset Bank Indonesia telah berkelas dunia dan diharapkan mampu mendorong kegiatan riset di tanah air agar semakin maju.




27 27. sinergi, Inovasi, dan Pemanfaatan Teknologi menjadi Kunci dalam Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia bersama Pemerintah menyelenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan. Terdapat tiga strategi kebijakan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas, yaitu: (i) melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya, (ii) meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, dan (iii) memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi.

juLI

28. Imf nilai Baik Kebijakan ekonomi Indonesia Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap perekonomian Indonesia yang

disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2019. IMF menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait telah berhasil memitigasi dampak tekanan eksternal yang terjadi sejak awal 2018 dan menyambut baik fokus bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, safeguarding buffers, serta mengatasi kerentanan.

agusTus

29. Bank Indonesia Luncurkan Quick response Code Indonesian standard (QrIs)

Bank Indonesia meluncurkan standar QRIS untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI yang ke – 74. QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM untuk Indonesia Maju.

30. destry damayanti resmi menjabat deputi gubernur senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur

Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H, pada 7 Agustus 2019.

31. mendorong sektor manufaktur, menuju negara maju Berpendapatan Tinggi Sektor manufaktur sangat strategis untuk mendorong ekonomi Indonesia

tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan sehingga Indonesia dapat terlepas dari middle income trap dan kemudian bertransformasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi (high income country). Hal tersebut diungkapkan dalam seminar yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian sebagai rangkaian awal kegiatan Rakorpusda yang bertujuan untuk mendorong sektor manufaktur, menuju negara maju berpendapatan tinggi.

29

30

31






32. Bank Indonesia Beri Penghormatan Khusus kepada Pahlawan Bangsa Dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-74, Bank

Indonesia melakukan ziarah untuk memberikan penghormatan khusus kepada pahlawan bangsa di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir dan Taman Makam Pahlawan. Kegiatan ini menjadi momentum bagi pimpinan dan kalangan pegawai Bank Indonesia untuk senantiasa mengenang jasa para pahlawan, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan semangat untuk berkontribusi nyata terhadap negeri, termasuk dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

32

agusTus

33. emeaP sepakati Penguatan Koordinasi Kebijakan di Kawasan Gubernur Bank Sentral EMEAP menyepakati penguatan koordinasi kebijakan

dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keuangan global di tengah meningkatnya proteksi perdagangan. Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan dua langkah yang ditempuh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, yaitu: (i) bauran kebijakan serta (ii) koordinasi dan komunikasi kebijakan.

34. Bank Indonesia Perluas Temu Bisnis untuk Pengembangan ekonomi dan Keuangan syariah

Bank Indonesia memperluas skema temu bisnis (business matching) usaha syariah kepada investor dan pelaku usaha syariah untuk mendorong terciptanya ekosistem rantai nilai halal dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal tersebut menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2019 di tingkat regional Sumatera di Palembang. Penyelenggaraan FESyar Regional Sumatera merupakan rangkaian menuju FESyar Indonesia 2019.

33

34

35. fesyar Kawasan Timur Indonesia dorong Pelaku usaha syariah Go Digital FESyar Kawasan Timur Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

mengangkat tema “Bergerak Bersama Ekonomi Syariah”. Pada kegiatan tersebut, Bank Indonesia mendorong pelaku usaha syariah/UMKM berbasis syariah memasarkan produk secara digital (e-commerce) untuk memperluas akses pasar melalui program persiapan pemasaran online UMKM, yang meliputi pembinaan, pendampingan, capacity building, dan fasilitasi UMKM sesuai dengan klasifikasi kelasnya.

36. Bank Indonesia dan Pemerintah sepakati enam Langkah strategis akselerasi Penguatan Industri manufaktur

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati enam langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif pada Rakorpusda September 2019. Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil, dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut.

sePTemBer

35

36




37. Bank Indonesia dan Bank negara malaysia Perkuat Kerjasama Keuangan dan sistem Pembayaran

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menyepakati kerjasama keuangan dan sistem pembayaran untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral. Kesepakatan kerjasama mencakup dua area, yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement dan Nota Kesepahaman di bidang Sistem Pembayaran dan Inovasi keuangan digital, termasuk pengawasan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).

sePTemBer

37

oKToBer

38. gubernur Bank Indonesia raih Penghargaan governor of the year asia Pasifik 2019

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, meraih penghargaan Governor of the Year se-Asia Pasifik dari media Global Markets. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Bank Indonesia atas keberhasilan dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi dan politik yang bergejolak serta transformasi digital yang dilakukan Bank Indonesia.

39. Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat Kerjasama Internasional dan mengimplementasikan Bauran Kebijakan

Pada Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank) di Washington D.C., Amerika Serikat, Bank Indonesia sepakat bahwa diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kerja sama, memitigasi risiko, meningkatkan resiliensi dan mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan melalui bauran kebijakan. Bank Indonesia juga mendukung kelanjutan kajian Integrated Policy Framework yang sedang dilakukan IMF untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh setiap negara sesuai dengan karakteristik dan kondisinya.

38

39

40. Bank Indonesia dan monetary authority of singapore sepakati Perpanjangan Kerja sama antar Bank sentral Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore menyepakati perpanjangan kerja sama keuangan bilateral. Kerjasama ini

memungkinkan kedua bank sentral mengakses likuiditas mata uang asing antara kedua bank sentral senilai 10 miliar dolar AS untuk periode satu tahun ke depan untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan.

41. Komite stabilitas sistem Keuangan Tetapkan stabilitas sistem Keuangan Indonesia Terkendali

Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Triwulan III 2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, stabilitas sistem keuangan, moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

41

42. Bank Indonesia Institute raih akreditasi Internasional Bank Indonesia Institute (BI Institute) meraih Akreditasi Internasional Corporate Learning Improvement Process dari European

Foundation for Management Development sebagai lembaga pembelajaran bertaraf internasional. Bank Indonesia merupakan bank sentral pertama di dunia yang memiliki akreditasi lembaga pembelajaran bertaraf internasional tersebut, yang dapat menjadi rujukan bagi lembaga pembelajaran lain di tataran global. Akreditasi ini merupakan pengakuan atas posisi strategis BI Institute sebagai lembaga pembelajaran yang mempersiapkan kompetensi dan kapabilitas aset utama sebuah bank sentral, yaitu sumber daya manusia.






43 43. Bank Indonesia dukung ekonomi daerah dengan Tetap Peduli Lingkungan Bank Indonesia mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Bentuk dukungan diberikan melalui bantuan Program Sosial Bank Indonesia berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal kepada Koperasi Batik Kajang Lako di Jambi.

oKToBer

44. Bank Indonesia selenggarakan festival edukasi Bank Indonesia (fesKaBI) Bank Indonesia menyelenggarakan FESKABI dengan tema “QRIS: Pembayaran

Digital Ala Milenial” di Tondano, Sulawesi Utara. Tema FESKABI kali ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran dan memfasilitasi perkembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan Indonesia.

46. sinergi dan Inovasi sebagai Kunci Pengembangan ekonomi syariah nasional

Sinergi antar lembaga didukung implementasi program yang inovatif menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah (eksyar) guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat eksyar dunia. Penyelenggaraan FESyar Indonesia di Surabaya menjadi puncak seluruh rangkaian kegiatan FESyar di tahun 2019. Mengangkat tema “Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Indonesia”, FESyar Indonesia merupakan bagian dari kegiatan Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019.

47. jadikan ekonomi syariah sebagai arus Baru Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk memimpin langsung

langkah bersama dalam mewujudkan ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia melalui penyelenggaraan ISEF. Sebagai event tahunan, ISEF 2019 mengangkat tema ”Sharia Economy for Stronger and Sustainable Growth”. ISEF merupakan event terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi keuangan syariah untuk mewujudkan Indonesia sebagai rujukan (center of excellence) ekonomi keuangan syariah dunia.

45. Bank Indonesia resmi diterima sebagai anggota network for greening the financial system (nfgs) Keanggotaan Bank Indonesia dalam NGFS sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement dan Sustainable

Development Goals. NGFS bertujuan untuk mendefinisikan dan mempromosikan praktik dan analisis terbaik terkait pembiayaan hijau (green financing) guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

novemBer

44

46

47




novemBer

48. Prospek ekonomi Indonesia 2020 Terjaga Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI)

2019 yang mengangkat tema “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi: Menuju Indonesia Maju”. Pada PTBI ini disampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2019 serta prospek ekonomi dan arah kebijakan tahun 2020. Bank Indonesia menyampaikan optimisme prospek ekonomi Indonesia 2020 terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut.

48

49. LTBI 2018 raih Penghargaan Internasional Laporan Tahunan Bank Indonesia 2018 memperoleh tiga penghargaan internasional dari League of American Communications

Professionals yaitu: (i) Platinum award, untuk kategori Laporan tahunan cetak perusahaan/institusi di bidang keuangan dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar AS, (ii) Peringkat 8, pada klasifikasi Top 100 worldwide, dan (iii) Most Improved, untuk kategori Introduction & Special Achievement Winners.

desemBer

50. Kementerian Keuangan jepang dan Bank Indonesia sepakati Kerja sama dorong Penggunaan mata uang Lokal

Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Indonesia menyepakati pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal guna penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung (local currency settlement). Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Jepang dan Indonesia.

51. Bank Indonesia, ojK, dan LPs Implementasikan Integrasi Pelaporan Perbankan

Bank Indonesia, OJK, dan LPS sepakat untuk mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut Pelaporan.id, terhitung mulai 31 Desember 2019. Integrasi ini dibangun untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten serta meningkatkan efisiensi dalam operasional bank, mengingat selama ini perbankan menyampaikan pelaporan kepada tiga otoritas tersebut melalui beberapa aplikasi terpisah.

52. Implementasi simodIs, Integrasikan Transaksi devisa Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan tingkatkan kepatuhan

pengusaha melalui implementasi SiMoDIS guna mendukung perumusan kebijakan dengan informasi devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor yang lebih akurat dan terkini. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, Pemerintah dan Bank Indonesia dapat bersinergi dan melakukan rekonsiliasi data impor/ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan devisa.

53. Leadership Camp 2019 Persiapkan milenial Calon Pemimpin Indonesia Kegiatan Leadership Camp kepada penerima beasiswa Bank Indonesia yang

tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI), mengusung tema Milenial Calon Pemimpin Indonesia: SDM Unggul Indonesia Maju. Leadership Camp ini bertujuan memberikan motivasi dan inspirasi kepada penerima beasiswa dari Bank Indonesia agar menjadi generasi yang memiliki karakter unggul dan kepemimpinan religi sehingga mendukung pencapaian menuju negara berpendapatan tinggi pada 2045.

50

51

52

53






Badan suPervIsI BanK IndonesIa

mohamad fadhil Hasan Ketua BsBI

“Kami mengapresiasi dewan gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia atas performa tugas dan kinerja yang diraih di 2019 baik dari aspek kebijakan maupun tata kelola.”




Kantor Perwakilan Bank Indonesia sibolga






adan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) merupakan organ yang dibentuk

untuk membantu DPR-RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap

Bank Indonesia. Sepanjang 2019, BSBI telah melakukan sejumlah telaahan

guna meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas

Bank Indonesia.

BSBI mengapresiasi sejumlah capaian penting yang telah diraih Bank Indonesia

sepanjang 2019, antara lain keberhasilan Bank Indonesia dalam melakukan

tugasnya melalui penguatan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah

dan otoritas lainnya, tingkat maturitas governance pada level tertinggi dan

memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan

Tahunan Bank Indonesia.

Badan suPervIsI BanK IndonesIa




samBuTan KeTua Badan suPervIsI BanK IndonesIa

Kita bersyukur di tengah ekonomi global yang memburuk, kinerja ekonomi Indonesia pada 2019 cukup baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik. Bank Indonesia berhasil menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Kinerja perekonomian dalam negeri tercatat positif, di tengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang bergejolak. Hal itu merupakan hasil dari bauran kebijakan akomodatif sepanjang 2019 oleh Bank Indonesia bersama otoritas lain yang terkait.

Dengan rendahnya inflasi dan stabilnya Rupiah, seluruh instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2019 telah diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan. Suku bunga kebijakan moneter diturunkan 100 bps menjadi 5,0%, likuiditas direlaksasi melalui ekspansi operasi moneter dan penurunan GWM Rupiah 100 bps menjadi 5,5%, serta stabilisasi Rupiah dilakukan. Pelonggaran kebijakan makroprudensial juga ditempuh. Efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif ini diperkuat dengan akselerasi pendalaman pasar uang baik Rupiah maupun valas, termasuk mendorong pembiayaan infrastruktur. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung elektronifikasi dan efisiensi dalam berbagai transaksi ekonomi serta mengembangkan inovasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital dengan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025).

Kondisi perekonomian global di tahun 2019 ditandai dengan melambatnya permintaan global, rendahnya harga komoditas, dan berlanjutnya perang dagang meluas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan sejumlah negara lain, kebijakan yang mencirikan anti-globalisasi, mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (inward-looking policy). Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) menemui jalan buntu, sementara sejumlah risiko geopolitik terjadi silih berganti. Berbagai kondisi perekonomian global yang tidak kondusif tersebut, membutuhkan penanganan melalui pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel. Dalam kaitan ini, kami mengapresiasi upaya yang ditempuh oleh Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait lainnya untuk terus memperkuat sinergi kebijakan. Sinergi yang tercipta mampu meningkatkan ketahanan perekonomian domestik dalam menghadapi dampak rambatan ekonomi global dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Di sisi internal Bank Indonesia, kami juga meyakini bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia melakukan transformasi menyeluruh di bidang kebijakan,

organisasi dan proses kerja, serta SDM dan budaya kerja yang telah dilakukan sejak tahun lalu. Berbagai kebijakan Bank Indonesia dijabarkan ke dalam program-program strategis untuk mewujudkan visi yang baru, yaitu berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional dan menjadi terbaik diantara emerging markets. Keberhasilan tersebut tentunya didukung oleh komitmen yang kuat dari Dewan Gubernur beserta jajarannya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai amanat demi kepentingan bangsa dan negara juga merupakan kunci sukses Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BSBI sebagai organ yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia untuk membantu DPR-RI dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang tertentu, rutin melakukan telaahan dan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia. Sepanjang 2019, BSBI menyampaikan telaahan untuk empat periode yaitu Triwulan II 2018, Triwulan III 2018, Triwulan IV 2018, dan Triwulan I 2019. Telaahan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi Bank Indonesia untuk meningkatkan implementasi tata kelola dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Proses koordinasi dan komunikasi dengan Bank Indonesia dilakukan secara intensif guna memperkuat telaahan yang disusun.

Dalam merespons rekomendasi BSBI, Bank Indonesia menyampaikan tanggapan yang memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut perbaikan ke depan. Di samping menyampaikan laporan tanggapan, Bank Indonesia juga secara aktif menginisiasi pertemuan dengan BSBI. Pada 2019, Bank Indonesia mengadakan pertemuan antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan anggota BSBI sebanyak dua kali. Pertemuan membahas pelaksanaan tugas dan isu-isu terkini. Kami percaya bahwa penyusunan telaahan dan rekomendasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia.

Kami juga sangat mengapresiasi praktek tata kelola yang telah dilakukan Bank Indonesia selama melaksanakan tugas-tugasnya. Berbagai program penguatan governance terus dilakukan sepanjang 2019. Beberapa diantaranya adalah pendekatan baru yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengelola program strategis dan program kerjanya, pemetaan proses bisnis dan penyusunan risk control matrix untuk mendukung pelaksanaan audit internal berbasis risiko, serta penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko Bank Indonesia berbasis value chain.

Salah satu hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia adalah kemampuan Bank Indonesia dalam bersinergi melakukan transformasi perekonomian antara






lain melalui Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) untuk memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

Selain itu, kami juga mengapresiasi pelaksanaan tugas Bank Indonesia lainnya sepanjang 2019. Dari aspek pengelolaan keuangan, kami mendukung langkah peningkatan prinsip good governance dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegasi untuk Front Office Middle Office-Back Office (FOMOBO) sebagai bagian dari implementasi Bima Sakti, serta penerapan Expected Credit Loss (ECL). Lebih lanjut, kami mengapresiasi bahwa pengelolaan keuangan Bank Indonesia telah dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu wujud pencapaian kinerja Bank Indonesia dalam pengelolaan keuangan adalah pencapaian opini auditor eksternal Wajar Tanpa Pengecualian selama 17 tahun berturut-turut. Kami percaya bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras Bank Indonesia untuk selalu mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hingga terwujudnya pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian. Ke depan tentunya Bank Indonesia mampu untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini.

Dalam kesempatan ini, kami memberikan penghargaan kepada Dewan Gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia atas performa tugas dan kinerja yang diraih di 2019. Dalam kesempatan ini pula, kami mewakili seluruh Anggota BSBI, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami berharap kolaborasi yang telah berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang guna mencapai tujuan bersama. Kami juga mengapresiasi respons tindak lanjut yang dilakukan Bank Indonesia terhadap hasil telaahan rekomendasi BSBI.

Memasuki tahun 2020, berbagai tantangan baik global maupun domestik diperkirakan masih akan dihadapi oleh ekonomi Indonesia. Ketahanan perekonomian domestik perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi risiko dampak ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian saat ini. Guna merespon hal tersebut, kami berharap Bank Indonesia perlu terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah maupun dengan otoritas terkait termasuk dalam memitigas dampak COVID-19 sehingga inflasi tetap rendah dan stabil, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan.

M. Fadhil HasanKetua Badan Supervisi Bank Indonesia

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.




organIsasI Badan suPervIsI BanK IndonesIa

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) merupakan organ yang dibentuk berdasarkan undang-undang tentang Bank Indonesia, untuk membantu DPR-RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BSBI bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI dengan kedudukan BSBI tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia. Cakupan pengawasan yang dilakukan oleh BSBI meliputi telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional, anggaran investasi dan prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional dan pengelolaan aset Bank Indonesia serta telaahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR-RI. Fungsi pengawasan tersebut tidak termasuk penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terhadap hasil telaahan dimaksud, BSBI melaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta oleh DPR-RI.

Keanggotaan BSBI terdiri dari lima orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden. Keanggotaan

dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pada 2017, terpilih lima anggota BSBI yang telah melalui proses uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) untuk periode 2017-2020. Susunan keanggotaan BSBI tersebut adalah M. Fadhil Hasan sebagai ketua merangkap anggota serta Muhammad Edhi Purnawan, Chandra Fajri Ananda, A. Hikmahanto Juwana, dan A. Tony Prasetiantono (meninggal dunia pada 16 Januari 2019) masing-masing sebagai anggota.

Selama 2019, BSBI melakukan empat kali telaahan, yakni periode Triwulan II 2018 hingga Triwulan I 2019. Total rekomendasi untuk masing-masing cakupan telaahan adalah tujuh rekomendasi untuk Triwulan II 2018, delapan rekomendasi untuk Triwulan III 2018, sembilan rekomendasi untuk Triwulan IV 2018, dan 11 rekomendasi untuk Triwulan I 2019. Terhadap seluruh rekomendasi tersebut, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut yang diperlukan guna memperkuat implementasi tata kelola di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel 6. Telaahan BsBI 2019

Cakupan telaahan Triwulan II 2018

Triwulan III 2018

Triwulan Iv 2018

Triwulan I 2019

Total rekomendasi per cakupan

telaahan

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 1 2 1 4 8

Anggaran Operasional 1 2 3 2 8

Anggaran Investasi 1 1 2 2 6

Tata Kelola 2 2 2 1 7

Isu Khusus 2 1 1 2 6

Total Rekomendasi per periode 7 8 9 11






Mohamad Fadhil Hasan lahir di Bogor pada 1959, dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor pada 1983. Mohamad Fadhil Hasan mendapatkan gelar Master of Science dari Departement of Economics, Iowa State University, Ames, USA, pada 1989 selanjutnya memperoleh gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari Departement of Agricultural Economics, University of Kentucky, Lexington, USA, dengan bidang keahlian Agricultural Policy and International Trade, pada 1999.

Mohamad Fadhil Hasan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam melakukan penelitian dan konsultasi kebijakan ekonomi, khususnya di bidang Makroekonomi dan Kebijakan Publik, baik di sektor Pemerintah maupun swasta. Selain menjabat sebagai ketua BSBI untuk periode 2017-2020, Mohamad Fadhil Hasan juga ditunjuk langsung oleh Presiden menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional untuk periode 2016-2019.

mohamad fadhil Hasan, Ph.d.Ketua

Hikmahanto Juwana lahir di Jakarta pada 1965 dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada 1987 dari Universitas Indonesia. Kemudian pada 1992, Hikmahanto Juwana berhasil memperoleh gelar Master di bidang hukum (LL.M) dari Keio University, Jepang. Pada 1997, Hikmahanto Juwana memperoleh gelar PhD dari University of Nottingham, Inggris.

Sebelum terpilih menjadi Anggota BSBI periode 2017- 2020, Hikmahanto Juwana mengawali karir sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2001. Hikmahanto Juwana memperoleh gelar Guru Besar Hukum Internasional di kampus yang sama. Selain sebagai guru besar, Hikmahanto Juwana juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Unilever Tbk. Sebelumnya, Hikmahanto Juwana juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Aneka Tambang, Tbk, serta Dewan Kehormatan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Sebagai guru besar di bidang hukum, ia juga kerap diundang sebagai ahli dalam beragam forum baik di bidang Pemerintahan maupun korporasi.

Prof. Hikmahanto juwana, sH., LL.m, Ph.danggota

ProfIL anggoTaBadan suPervIsI BanK IndonesIa





Candra Fajri Ananda lahir di Lumajang, 1964, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Brawijaya pada 1988. Candra Fajri Ananda melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institute of Rural Development University of Göttingen, Germany pada 1994. Selanjutnya pada 1998 di universitas yang sama, memperoleh gelar Doktor.

Candra Fajri Ananda terpilih untuk menjadi Anggota BSBI untuk periode 2017-2020. Selain menjabat sebagai Anggota BSBI, Candra Fajri Ananda juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Candra Fajri Ananda juga aktif terlibat sebagai anggota Focus Group Discussion untuk pengembangan regional di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat. Candra Fajri Ananda juga telah menulis dan mempublikasikan sejumlah artikel dan penelitian di beberapa media nasional dan jurnal bertaraf internasional.

Prof. Candra fajri anandaanggota

Muhammad Edhie Purnawan lahir di Yogyakarta pada 1968 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan memperoleh gelar Master of Arts di bidang Ekonomi dari Monash University, Australia, pada 1995. Selanjutnya memperoleh gelar PhD di bidang Moneter dan Ekonomi Keuangan dari University of Melbourne, Australia, pada 2009.

Muhammad Edhie Purnawan diangkat menjadi Anggota BSBI untuk periode 2017-2020. Selain itu, Beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada sejak 2012. Muhammad Edhie Purnawan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi, UGM. Selain itu, Muhammad Edhie Purnawan juga aktif terlibat dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat dan menjadi pembicara di bidang ekonomi dan moneter bekerja sama dengan berbagai lembaga.

muhammad edhie Purnawan, Phdanggota



Manajemen Kelembagaan



Arah StrategisBank IndonesiaPengantar Gubernur

218

LAMPIRAN


Rangkuman Kebijakan dan Kilas Balik Perjalanan Bank Indonesia 2019Laporan Keuangan Badan Supervisi

Bank IndonesiaLampiran






No Nama Pangkat Jabatan Satuan Kerja

MONETER1 Aida S. Budiman Asisten Gubernur Kepala Departemen Departemen Kebijakan Ekonomi &

Moneter

2 Nanang Hendarsah Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengelolaan Moneter

3 Hariyadi Ramelan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengelolaan Devisa

4 Agusman Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

5 Suhaedi Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah

MAKROPRudENSIAL6 Juda Agung Asisten Gubernur Kepala Departemen Departemen Kebijakan Makroprudensial

7 Sempa Arih H. Sitepu Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Surveilans Sistem Keuangan

8 Budi Hanoto Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengembangan Umkm & Perlindungan Konsumen

SISTEM PEMbAyARAN dAN PENgELOLAAN uANg RuPIAh9 Filianingsih Hendarta Asisten Gubernur Kepala Departemen Departemen Kebijakan Sistem

Pembayaran

10 Edi Susianto Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

11 Heru Pranoto Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengelolaan Uang

12 Rahmat Hernowo Direktur Kepala Departemen Departemen Elektronifikasi & Gerbang Pembayaran Nasional

13 Arrow P. Siagian Direktur Kepala Departemen Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, Data Center, Dan Business Resumption Site

PENduKuNg KEbIJAKAN14 Doddy Zulverdi Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Internasional

15 Yati Kurniati Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Statistik

16 Peter Jacobs Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Jasa Perbankan Perizinan Dan Operasional Tresuri

17 Farida Peranginangin Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengelolaan Dan Kepatuhan Laporan

18 Eni V. Panggabean Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Manajemen Risiko

19 Onny Widjanarko Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Komunikasi

PENduKuNg ORgANISASI

20 Dyah N.K. Makhijani Asisten Gubernur Kepala Departemen Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola

21 Mubarakah Asisten Gubernur Kepala Departemen Departemen Keuangan

22 Rosalia Suci H. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Hukum

dAfTAR PEMIMPIN SATuAN KERJA (PER dESEMbER 2019)




23 Dicky Kartikoyono Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Sumber Daya Manusia

24 Diah Purnama Bulan Azhar L. Siregar

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengelolaan Sistem Informasi

25 Marlison Hakim Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengadaan Strategis

26 Damayanti Johan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Audit Intern

27 Suzanna G. Hamboer Direktur Eksekutif Kepala Departemen Departemen Pengelolaan Logistik & Fasilitas

28 Solikin M. Juhro Direktur Eksekutif Kepala Departemen Institut BI

29 Budianto Direktur Eksekutif Kepala Departemen Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi

JARINgAN KANTOR dALAM NEgERI30 Dwi Pranoto Asisten Gubernur Kepala Departemen Departemen Regional

31 Wiwiek Sisto W. Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bi Provinsi Sumatera Utara

32 Hamid Ponco Wibowo Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta

33 Doni Primanto Joewono Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat

34 Soekowardojo Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah

35 Difi Ahmad J. Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur

36 Herawanto Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan

37 Bambang Kusmiarso Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan

38 Wahyu Purnama A. Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat

39 Decymus Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau

40 Yunita Resmi Sari Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

41 Budiharto Setyawan Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung

42 R. Erwin Soeriadimadja Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten







43 Hilman Tisnawan Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

44 Tutuk S.H. Cahyono Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur

45 Trisno Nugroho Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali

46 Arbonas Hutabarat Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara

47 Naek Tigor Sinaga Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua

48 Zainal Arifin Lubis Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh

49 Yufrizal Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe

50 Edhi Rahmanto Hidayat Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar

51 Suti Masniari NST Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Sibolga

52 Fadjar Majardi Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau

53 Bayu Martanto Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi

54 Joni Marsius Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu

55 Tantan Heroika S. Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

56 Heru Saptaji Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya

57 Fadhil Nugroho Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Cirebon

58 Muhammad Taufik Amrozy

Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Tegal

59 Agus Chusaini Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Purwokerto

60 Bambang Pramono Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Solo

61 Azka Subhan Aminurridho

Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Malang

62 Hestu Wibowo Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Jember

63 Musni Hardi K. Atmaja Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Kediri

64 Rihando Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah

65 Prijono Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Barat

66 Hendik Sudaryanto Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara

67 Bimo Epyanto Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Balikpapan

68 Achris Sarwani Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Barat





69 I Nyoman Ariawan Atmaja

Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

70 Budi Sudaryono Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Barat

71 Mohamad Abdul Majid Ikram

Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tengah

72 Budi Widihartanto Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo

73 Suharman Tabrani Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tenggara

74 Noviarsano M. Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku

75 Gatot Miftakhul Manan Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara

76 S. Donny H. Heatubun Deputi Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua Barat

JARINgAN KANTOR LuAR NEgERI

77 Donny Hutabarat Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI London

78 Causa Iman Karana Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Tokyo

79 Dwityapoetra S. Besar Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI New York

80 Arief Hartawan Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Beijing

81 Ramdan Denny Prakoso

Direktur Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Singapore







Administered Prices Harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misal: harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BIRTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System

Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

Bank Perantara Bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

BI-7 Day Reverse Repo Rate Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sifatnya transaksional. Suku bunga ini digunakan dalam jual/beli Surat Berharga Negara antara Bank Indonesia dengan bank komersial di pasar uang. Surat berharga tersebut diperjualbelikan secara repurchase agreement (repo) dalam jangka waktu 7 hari.

Cadangan Devisa Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Capital Adequacy Ratio Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Countercyclical Buffer Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dana Pihak ketiga Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Defisit Transaksi Berjalan Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa.

Deposit Facility Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.

dAfTAR ISTILAh




Devisa Hasil Ekspor Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Domestic Non-Deliverable Forward Derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

Emerging Market Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS, dan OJK.

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

Sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

Giro Wajib Minimum Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Hedging Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Indonia Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia.






Inflasi Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunannya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (cost-push) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull).

Inflasi Inti Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Investment Grade Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.

Jakarta Interbank Offered Rate Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap Rupiah antarbank di pasar domestik secara real time.

Kas Titipan Kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank (bank pengelola) untuk mencukupi persediaan kas bank-bank (bank peserta) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah daerah tertentu.

Kliring Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Lending Facility Fasilitas penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dalam rangka operasi moneter.

Likuiditas Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

Makroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.

Mikroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

Neraca Pembayaran Indonesia Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Neraca Transaksi Berjalan Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.




Non Performing Financing Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Non Performing Loan Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Operasi Moneter Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Pasar Uang Antar Bank Kegiatan pinjam meminjam dalam Rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank.

Regulatory Sandbox Suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Repurchase Agreement Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Risiko Kebijakan Risiko atas pernyataan dan penetapan kebijakan, serta pengaturan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat.

Risiko Kredit Risiko yang disebabkan oleh kegagalan satu atau beberapa pihak yang memiliki kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, atau kontrak, namun tidak termasuk kewajiban membayar karena pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Likuiditas Risiko ketidakmampuan Bank Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangan jatuh tempo dan mentransaksikan aset secara segera pada harga wajar.

Risiko Operasional Risiko yang timbul sebagai dampak adanya kelemahan proses internal, SDM, sistem, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan dan/atau kegiatan operasional lembaga/instansi.

Risiko Pasar Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas.

Sertifikat Bank Indonesia Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.






Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

Sovereign Credit Rating Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

Stress Test Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.

Surat Berharga Komersial Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan maupun lembaga keuangan berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.

Surat Berharga Negara Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Surat Utang Negara Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Swap Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Teknologi Finansial Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efesiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.




Uang Beredar M0 adalah uang primer atau uang inti atau reserve money. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah). M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Uang Kartal Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Uang Kartal Yang Diedarkan Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.

Wajar Tanpa Pengecualian Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Volatile Food Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen dan alam yang harganya sangat berfluktuasi.

Yield Imbal hasil.






3D Dilihat, Diraba, Diterawang

3T Terdepan, Terluar, dan Terpencil

4K Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif

ACC Alternate Command Center

ADG Anggota Dewan Gubernur

AIBR Audit Intern Berbasis Risiko

AMRO ASEAN+3 Macroeconomic Research Office

API Application Programming Interface

APOLO Aplikasi Pelaporan Online

APU/PPT Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

AS Amerika Serikat

ASA Asean Swap Arrangement

ASEAN The Association of Southeast Asian Nations

Bansos Bantuan Sosial

BAPMI Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

BBO/ BBKU Bank Beku Operasi/ Bank Beku Kegiatan Usaha

BCMS Business Continuity Management System

BDI Bank Danamon Indonesia

BCSA Bilateral Currency Swap Arrangement

BI Bank Indonesia

BI-7DRR Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate

BI-ANTASENA

Bank Indonesia Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional

BI-CAC Bank Indonesia - Counterfeit Analysis Center

BI-ETP Bank Indonesia – Electronic Trading Platform

BI-RTGS Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement

BI-SAK Bank Indonesia - Sistem Aplikasi Perkasan

BI-SILK Bank Indonesia - Sistem Informasi Layanan Kas

BI-SSSS Bank Indonesia – Scripless Security Settlement System

BIG-Eb Bank Indonesia - Government Electronic Banking

BIMASAKTI Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi

BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

BIS Bank for International Settlements

BMEB Bulletin of Monetary Economics and Banking

BNM Bank Negara Malaysia

BPJS Bank Penyelenggara Jaminan Nasional

BPK-RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Bps Basis Point

Brexit British Exit

BRS Business Resumption Site

BSA Bilateral Swap Arrangement

BSBI Badan Supervisi Bank Indonesia

BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia

BTO Bank Taken Over

BUMN Badan Usaha Milik Negara

CAD Current Account Deficit

CAR Capital Adequacy Ratio

CBS Core Banking System

CCB Countercyclical Capital Buffer

CCP Central Counterparty

CCRT Catastrophe Containment and Relief Trust

CEB Credit Europe Bank

CLIP Corporate Learning Improvement Process

CMIM Chiang Mei Initiative Multilateralisation

CoA Chart of Accounts

COLA Cost of Living Adjustment

CSSP SP Cyber Security Sharing Platform Sistem Pembayaran

DAPENBI Dana Pensiun Bank Indonesia

DEKS Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

DHE Devisa Hasil Ekspor

DINFRA Dana Infrastruktur

DJB De Javasche Bank

DJP Direktorat Jenderal Pajak

DKU Depot Kas Utama

DMFAS Debt Management and Financial Analisys Sistem

DNDF Domestic Non-Deliverable Forward

DPK Dana Pihak Ketiga

DQM Data Quality Management

DPR-RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DWP Digital Workplace

EBA Earning Based Assets

ECL Expected Credit Loss

EFMD European Foundation for Management Development

EKB Evaluasi Kinerja Bulanan

EMEAP Executive’s Meeting of East Asia Pacific Central Banks

dAfTAR SINgKATAN




ERP Enterprise Resources Planning

ERP/HRIS Enterprise Resource Planning and Human Resources Information System

ESS Electronic Security System

ETP Electronic Trading Platform

ETT Evaluasi Tengah Tahun

EUR Euro

FASBIS Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

FESKABI Festival Edukasi Bank Indonesia

FeSyar Festival Ekonomi Syariah

FFR Federal Funds Rate

FGD Focus Group Discussion

Fintech Financial Technology

FK-PPPK Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

FKPISP Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan

FLI Fasilitas Likuiditas Intrahari

FMI Financial Market Infrastructures

FOMC Federal Open Market Committee

FOMOBO Front Office Midle Office Back Office

FSD Fasilitas Saldo Debit

FSSK Forum Stabilitas Sistem Keuangan

FTV Financing to Value

FX Foreign Exchange

GAM Group Annual Mortality

GBP Great Britain Poundsterling

GCG Good Corporate Governance

GENBI Generasi Baru Indonesia

GMTI Global Muslim Travel Index

GPN Gerbang Pembayaran Nasional

GoA Gallery of Achievement

GRC Governance, Risk, and Compliance

GWM Giro Wajib Minimum

HA Hasil Akhir

HCS Hasil Cetak Sempurna

HIPC Heavily Indebted Poor Countries

HRIS Human Resources Information System

HVC Halal Value Chain

ICO Internal Control Officer

ICoFR Internal Control over Financial Reporting

IDB Islamic Development Bank

IFSB Islamic Financial Service Board

IHK Indeks Harga Konsumen

IHLC Indonesia Halal Value Chain

IHT In House Training

IILM International Islamic Liquidity Management

IKI Indikator Kinerja Individual

IKU Indikator Kinerja Utama

IMF International Monetary Fund

Indover Bank

N.V. De Indonesische Overseeze Bank

IORWG International Operational Risk Working Group

IoT Internet of Things

IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPBV Indo Plus B.V

IPC International Peace Foundation

IPPF International Professional Practices Framework

IRS Interest Rate Swap

IS-EA Information System Enterprise Architecture

ISEF Indonesia Shari’a Economic Festival

ISEI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

ISIRT Information Security Incident Response Team

ISSK Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

ITB Institut Teknologi Bandung

JF Job Family

JIBOR Jakarta Interbank Offered Rate

JISDOR Jakarta Interbank Spot Dollar Rate

JIMF Journal of Islamic Monetary and Finance

JPKI Jaring Pengaman Keuangan Internasional

JPY Japanese Yen

KAKBI Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia

KEIN Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Kemenkeu Kemeterian Keuangan

KIP Keterbukaan Informasi Publik

KKI Karya Kreatif Indonesia

KKN Korupsi, Kolusi, Nepotisme

KLBI Kredit Likuiditas Bank Indonesia

KNKS Komite Nasional Keuangan Syariah

KOPERBI Komplek Perkantoran Bank Indonesia

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP Kelompok Pegawai Potensial

KPPK Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian

KPwBI Kantor Perwakilan Bank Indonesia

KPwDN Kantor Perwakilan Dalam Negeri






KPwLN Kantor Perwakilan Luar Negeri

KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia

KSP Kantor Staf Presiden

KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan

KUPVA BB Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

KRI Key Risk Indicator

KTI Kawasan Timur Indonesia

KU Kegiatan Utama

KUT Kredit Usaha Tani

LBBU Laporan Berkala Bank Umum

LBU Laporan Bank Umum

LCBSA Local Currency Bilateral Swap Agreement

LCS Local Currency Settlement

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri

LKBBU Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum

LKBI Laporan Keuangan Bank Indonesia

LKPBU Laporan Kantor Pusat Bank Umum

LKTBI Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

LLD Lalu Lintas Devisa

LPS Lembaga Penjamin Simpanan

LSMK Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan

LTBI Laporan Tahunan Bank Indonesia

Ltd. Limited

LTV Loan to Value

MA Mahkamah Agung

MBS Mortgage Backed Security

Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menkeu Menteri Keuangan

MFT Managed File Transfer

MKTBI Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia

MLE Multi Level Entry

MPM Merchant Presented Mode

MRBI Manajemen Risiko Bank Indonesia

NCP Net Currency Position

NFR Nett Favorable Ratio

NK Nota Kesepahaman

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

NNS Nilai-Nilai Strategis

NPI Neraca Pembayaran Indonesia

OIS Overnight Index Swap

OJK Otoritas Jasa Keuangan

OPT Operasi Pasar Terbuka

PADG Peraturan Anggota Dewan Gubernur

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

PBI Peraturan Bank Indonesia

PCPM Pendidikan Calon Pegawai Muda

PCS Pendidikan Calon Staf

PDB Produk Domestik Bruto

PDG Peraturan Dewan Gubernur

PDP2LK Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

PERUM PERURI

Perusahaan Umum Percetakan Republik Indonesia

Perum Jamkrindo

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

PhD Doctor of Philosophy

PKAK Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan

PLJP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek

PLJPS Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

PLM Penyangga Likuiditas Makroprudensial

PLN Perusahaan Listrik Negara

PMA Penanaman Modal Asing

PMK Protokol Manajemen Kritis

PMKLN Program Meningkatkan Kompetensi Luar Negeri

PMKTBI Protokol Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia

PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPh Pajak Penghasilan

PPK Program Pemberdayaan Khusus

PPN Pajak Pertambahan Nilai

PPS Program Pengembangan Staf

PRGF Poverty Reduction and Growth Facility

PS Program Strategis

PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSBI Program Sosial Bank Indonesia

PTB Program Tugas Belajar

PTBI Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

PTD Penyelenggara Transfer Dana

PTD BB Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

PUAB O/N Pasar Uang Antar Bank Overnight

PUAS Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah




PUR Pengelolaan Uang Rupiah

QRIS Quick Response Code Indonesian Standard

Rakornas Rapat Koordinasi Nasional

Rakorpusda Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia

RBIA Risk Based Internal Audit

RCM Risk Control Matrix

RDG Rapat Dewan Gubernur

Repo Repurchase Agreement

RI Republik Indonesia

RIM Rasio Intermediasi Makrorudensial

RISIBI Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia

RK Rincian Kegiatan

RKT Rapat Kerja Tahunan

RKUN Rekening Kas Umum Negara

RTP Reserve Tranche Position

Rp Rupiah

RPADG Rancangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur

RPJMN Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPP Rancangan Peraturan Pemerintah

RRT Republik Rakyat Tiongkok

RTP Reserve Tranche Position

RUU Rancangan Undang – Undang

S&P Standard and Poor’s

SBI Sertifikat Bank Indonesia

SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBK Surat Berharga Komersial

SBN Surat Berharga Negara

SBSN Surat Berharga Syariah Negara

SDBI Sertifikat Deposito Bank Indonesia

SDGs Sustainable Development Goals

SDM Sumber Daya Manusia

SDR Special Drawing Rights

SE Surat Edaran

SEACEN The South East Asian Central Banks

SEAVG South-East Asia Voting Group

SEP Summary of Economic Projection

SESPI Sekolah Pimpinan

SESMABI Sekolah Pimpinan Madya Bank Indonesia

SESMUBI Sekolah Pimpinan Muda Bank Indonesia

SESPIBI Sekolah Pimpinan Tinggi Bank Indonesia

SESTABI Sekolah Pimpinan Utama Bank Indonesia

SI Sistem Informasi

SI-DHN Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional

SKB Surat Keputusan Bersama

SIMODIS Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika

SIMONEV Sistem Monitoring dan Evaluasi Peraturan di Bank Indonesia

SINAS Sistem Informasi Nasabah

SKNBI Sistm Kliring Nasional Bank Indonesia

SMART CC Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-bound, Consistent Continuous improvement

SN-PPPK Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan

SOL Subordinated Loan

SOP Standard Operating Procedure

SoU Story of Us

SPAMK Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja

SPI Sistem Pembayaran Indonesia

SPNS Surat Perbendaharaan Negara Syariah

SPT Surat Pemberitahuan Tahunan

SPU Sentra Pengelolaan Uang

SRPV Selisih Revaluasi Posisi Valuta Asing

SRTV Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing

SSB Surat-Surat Berharga

SSI Stakeholders Satisfaction Index

SSK Stabilitas Sistem Keuangan

SU Surat Utang

SukBI Sukuk Bank Indonesia

SUN Surat Utang Negara

SUP Surat Utang Pemerintah

Tbk. Terbuka

THT Tunjangan Hari Tua

TKHT Tunjangan Kesehatan Hari Tua

ToT Trick of Three

TOZ Troy Ounce

TP Tugas Pokok

TPID Tim Pengendalian Inflasi daerah

TPIN Tim Pengendalian Inflasi Nasional






TPIP Tim Pengendalian Inflasi Pusat

TPSL Third-Party Securities Lending

TSL Two Step Loan

Tuperum Tunjangan Pemilikan Rumah

UGM Universitas Gadjah Mada

UE Uang Elektronik

ULE Uang Layak Edar

UU BI Undang-Undang Bank Indonesia

UUD45 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UNGGUL UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung

USD United States Dollar

UTLE Uang Tidak Layak Edar

Valas Valuta Asing

WBS Whistle Blowing System

WGSP Windfall Gold Sales Profit

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

YKKBI Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia

YoY Year on Year

ytd Year to Date

menuju IndonesIa maju · Afrika Sub Sahara 3,1 1,4 3,0 3,2 3,3 Perkembangan yang kurang...

Documents

Transcript of menuju IndonesIa maju · Afrika Sub Sahara 3,1 1,4 3,0 3,2 3,3 Perkembangan yang kurang...