MENJADIKAN CABE SEBAGAI KOMODITAS NILAI TINGGI(KASUS PEDAGANG CABE UD SANJAYA SANTOSA DI SURAKARTA)

SupriyonoSTIE “AUB” Surakarta

Abstract

This paper aims to know about the economical values of chillies’ comm odity. First theyare regarded as commodities which do not have economical value added and thefarmers generally sell them in low price to merch ants. Chillies are easy rotten anddamaged if they aren’t treated well both farmers and merchants will cause muchdisadvantages, on the other hand they will give more multiple pro fits to merchantswhen they have well treatment before arriving in fabrics.

UD. Sanjaya Santosa with 325 employees becomes one of successful chillies’merchant in Surakarta and it has a wide channel of distribution to instant noddlesfabrics in Java. This business is able to make chillies from low economics value to higheconomics value commodities. This success can be seen from the farmers and merchants’life.

Key word : ferishable commodities, value added, dan kontrol kualitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.abe adalah komoditas perda -gangan yang riwil, rentan akankebusukan dan kerusakan. Para

pedagang komoditas ini umumnyaharus berhati-hati dalam menanganidan memperlakukan komoditas ter-sebut, karena jika tidak hati -hati merekaakan menuai kerugian yang cukupbesar. Berdagang cabe ibaratnya harusberpacu dengan waktu, perlu kecepatandan ketepatan. Keterlambatan pena -nganan membuat cabe menjadi layu dantampak tidak segar lagi yang padaakhirnya dapat menurunkan harga jualke pabrik pemesan. Namun sebaliknyaapabila penanganannya benar, penuhketelitian, tidak mustahil komoditasyang semula kurang memiliki nilai jualtersebut dapat berubah menjadi komo -ditas high value yang dapat menda-tangkan keuntungan berlipat -lipat dansangat menggiurkan bagi para peda -gang, karena pada umumnya merekamembeli cabe tersebut dari petani

dengan harga murah dan menjualnyadengan harga yang sangat tinggi.

Sebagai pedagang pengepul da npenyalur Cabe yang cukup berhasil danmemiliki jaringan yang luas ke pabrik -pabrik Mie instant di seluruh Jawa,sepak terjang UD Sanjaya Santosa takdiragukan lagi. Usaha Dagang yangdikelola dan dimenejemeni secarakeluarga ini telah terbukti mampumenjadi sebuah bisnis yang menjanjikandan menggiurkan setiap orang. Dengantotal karyawan sebanyak 325 orangyang tidak terpusat, UD Sanjaya Santosamampu memasok kebutuhan pabriksebanyak 10 ton cabe per hari.

Keberhasilan ini berkat usahakeras pemilik dan para karyawan dalammengelola bisnis tersebut. Bisnis ter-sebut sangat memperhatikan sertamengedepankan kualitas barang daga -ngannya. Hal ini disadari betul olehusaha dagang tersebut bahwa kualitasadalah bagian terpenting dalam ber -dagang komoditas cabe khususnya.Mutu yang baik dan lebih tinggi berartikemampuan pemuasan kebutuhan yang

C

lebih baik pada pengguna, bentukproduk yang lebih menarik dan kele -bihan lainnya. (Render dan Heyzer,1997, p.92). Kualitas atau mutu yangbaik dapat meningkatkan ni laiekonomis suatu produk oleh karena itudalam memilih komoditas dagangannyaUD Sanjaya Santosa telah menetapkanpotokan tertentu seperti halnya patokanyang telah dibuat oleh pabrik -pabrikpembeli produknya agar tidak menda -patkan penolakan saat pengiriman.

UD Sanjaya Santosa adalah salahsatu usaha dagang yang telah berhasilmenembus dan menjadi pemosok kebu -tuhan cabe pabrik-pabrik Mie; ABC,Indofood dan Mie Sedap yang sangatterkenal dengan ketetapan menejemenkendali mutu terhadap perusahaannya.Hal ini menunjukkan bahwa denganpenerapan persyaratan yang detailterhadap mutu menyebabkan tidaksembarang pedagang pemosok dapatmemenuhi kreteria ketetapanpabriknya, hanya pedagang-pedagangyang mau menerapkan dan memenuhisistem kriterianya yang dapat dit erima.Persyaratan yang ditetapkan itu antaralain adalah :1) Tempat pembersihan harus berlantai

keramik.2) Tingkat kualitas cabe harus super

dan segar.3) Tingkat pedasnya harus 90%.4) Tingkat kotornya harus 12%.5) Tingkat kematangan harus 95%

dengan ditunjukkan pada warnacabe putih kekuning-kuninganuntuk cabe riwit dan merah totaluntuk cabe merah besar.

6) Tidak tercampur benda kerasataupun lunak.

7) Pengiriman harus menggunakankrat plastik.

8) Ketepatan waktu pengiriman.

Sedangkan ketentuan lain untuk peng -hantar/pengirim cabe ke pabrik ter-sebut adalah:

1) Sopir dan kenek harus mengenakanbaju, celana yang rapi dan sopan.

2) Sopir dan kenek harus bersepatu.3) Sopir dan kenek tidak boleh

merokok.4) Sopir dan kenek tidak boleh minum

alkohol / mabuk.5) Sopir dan kenek harus datang tepat

waktu atau jam kerja.

Apabila ketentuan-ketentuan di-atas dilanggar maka pabrik akanmenghentikan kerja sama dan menge -nakan denda sebesar Rp 50 juta untuksetiap pelanggaran.

Untuk mempertahankan danmenjalin kerja sama ini, UD SanjayaSantosa menyikapinya dengansungguh-sungguh dan profesionalismeyang tinggi, yaitu selalu menyeleksi /menyortir dan melakukan pembersihanproduk dagangannya secara hati -hatisesuai dengan kriteria patokan diatasagar produknya memenuhi kualitasstandart pabrik dan diterima tanpa adakeluhan.

PERMASALAHAN

Mutu pada umumnya telah dide -finisikan sebagai “kecocokan peng -gunaan” (Schroeder, 1994. p.169). Iniberarti bahwa produk atau jasa meme -nuhi kebutuhan pelanggan; produk itucocok dengan penggunaan pelanggan,kecocokan penggunaan dikaitkandengan yang diterima pelanggan dandengan kepuasan pelanggan. Perbedaandalam mutu tidak bisa ditolerir.Produsen harus menetapkan mutusekongkrit mungkin dan kemudianberusaha untuk mencapai spesifikasi inisambil terus menyempurnakan produk.Apakah produk yang dihasilkan cocokuntuk digunakan atau tidak, akandinilai oleh pelanggan.

Berdasarkan dari keterangantersebut diatas maka; permalahan dalammakalah ini adalah :

1) Bagaimanakah pelaksanaan sortasidan pembersihan yang dilakuka nUD Sanjaya Santosa untuk meme -nuhi mutu standart pabrik ?

2) Untuk apakah limbah ikutan yangcukup banyak itu ?

A. Tujuan Penulisan.Makalah ini bertujuan untuk :1) Membuktikan sortasi dan pem-

bersihan yang dilakukan UDSanjaya Santosa dapat meme -nuhi kualitas standard pabrik.

2) Limbah ikutan cabe mempunyainilai ekonomis yang tinggi yangmenguntungkan pedagang.

B. Landasan Teori Dan Pembahasan.1. Landasan Teori.

Untuk dapat memenuhi per-mintaan pabrik Mie tersebut, UDSanjaya Santosa telah mengapli -kasikan Manejemen MutuTerpadu pada usaha dagangnya.

a. Penerapan Manejemen MutuTerpadu.Menurut Fandi Ciptono danDiana, (2000, p.4), manejemenmutu terpadu diartikan sebagaiperpaduan semua fungsi dariperusahaan kedalam falsafahholistik yang dibangun berda-sarkan pelanggan, mereka jugamenyatakan bahwa MMT meru-pakan sistem yang mengangkatmutu sebagai strategi usaha danberorientasi kepada kepuasanpelanggan dan melibatkanseluruh organisasi. Sedangkanmenurut Goetsch dan Davis(1997: p 3) MMT adalah suatupendekatan untuk menjalankanbisnis yang berusaha untukmemaksimalkan persaingansebuah organisasi melalui per -baikan yang terus menerus atasmutu produk, jasa, orang,produsen dan lingkungannya.Dari beberapa definisi yangberbeda-beda tersebut dapatditarik benang merah bahwa :

1) Mutu meliputi usaha meme-nuhi atau melebihi harapanpelanggan.

2) Mutu mencakup produk,jasa, manusia, proses danlingkungannya.

3) Mutu merupakan kondisiyang selalu berubah.

MMT menekankanpada komitmen untuk secaraberkesinambungan mencapaikesempurnaan di segalaaspek barang yang pentingbagi konsumen. Konsep inimembutuhkan proses tanpaakhir yang disebut denganperbaikan yang terus mene-rus dimana kesempurnaantidak pernah diperoleh tetapiselalu dicari (Renders danHeyzer, 1997, p.98).

Mutu melibatkan apayang disebut kemampuan,ketersediaan, kehandalandan kemampuan perawatan.Setiap istilah ini memilikidimensi waktu dan memper-luas pengertian mutu diluarjangkauan tingkat mutu awalatau permulaan. Mutu men-jadi salah satu faktor selainharga yang menentukantingkat permintaan konsu-men. Perusahaan yangmampu memenuhi bahkanmelebihi harapan pelang-gannya akan menjadi peru-sahaan yang berhasil.

Pada dasarnya mutudapat mempengaruhi peru-sahaan dalam empat carayaitu (1). Biaya dan pangsapasar. (2) reputasi perusa-haan. (3) pertanggungjawaban produk. (4) impli -kasi internasional. Mutuyang baik dapat mengarahpada peningkatan pangsapasar, produktivitas, danpenghematan biaya.

Perbaikan mutu juga berartipenurunan kerusakanproduk dan biaya jasa.Selanjutnya reputasi perusa-haan akan ditentukan olehreputasi mutu yang diha-silkan buruk atau baik.

Menurut James R Evans,peningkatan mutu padamulanya berfokus padapengurangan cacat dan kesa-lahan pada barang dan jasa,perbaikan yang bertahanlama tidak dapat tercapaitanpa perhatian yangsungguh-sungguh terhadapsuara konsumen serta keter-libatan partisipasi parakaryawan. Kesadaran inimenjadi konsep menejemenmutu total (Total QualityManagement/TQM) yangdidasarkan pada tiga prinsiputama ; Fokus pada pelanggan. Perbaikan berkelanjutan. Partisipasi dan pember-

dayaan karyawan.

b. Supply Chain Management(SCM)Supply chain managementatau SCM adalah konsepatau mekanisme untukmeningkatkan produktivitasmelalui kinerja supply chainyang terdiri atas optimalisasiwaktu, lokasi dan alirankuantitas barang. Sedangkanpengertian SCM adalahsebagai berikut :a) Jaringan organisasi yang

melibatkan hubunganupstream dan downstreamdalam proses aktivitasyang berbeda yang mem-beri nilai dalam bentukproduk dan jasa padakonsumen.

b) Merupakan serangkaianpendekatan yang dite-rapkan untuk menginte-grasikan supplier, pengu-saha, gudang dan tempatpenyimpanan lainnyasecara efisien sehinggaproduk dihasilkan dandidistribusikan dengankualitas yang tepat,lokasi tepat dan waktutepat untuk memperkecilbiaya dan memuaskankebutuhan konsumen.Tujuan utama SCMadalah mengurangi ataubahkan menghilangkanpersediaan buffer yangterlibat antara beberapabagian/departemandalam satu rantai dengancara saling membagiinformasi mengenai per-mintaan dan persediaanbarang. Output dariproses supply chainadalah terkait dengankonsep pemasaran,dimana manejemenpemasaran diarahkankepada pencapaiantujuan secara organisasiyang bergantung kepadakebutuhan dan keinginantarget pasar serta pem-berian rasa puas kepadakonsumennya.Elemen yang difokuskandalam SCM adalahfasilitas, aktivitas danfungsi untuk mempro-duksi barang dan jasapemasok ke konsumen.SCM sangat diperlukanuntuk melakukan peren-canaan, produksi, peng-gudangan, distribusi danpengiriman (Heizer danRender, 2000), jadi supply

chain akan sangat mem-bantu pencapaian efek-tivitas dari perusahaan.Menurut Samsul dkk.,fungsi-fungsi yangdilakukan dalam SCMadalah Sebagai berikut :

a) Perkiraan permintaan,pada dasarnya SCMadalah rantai dari pro-dusen ke konsumen,maka permintaan konsu-men menjadi acuanuntuk proses kebelakang(produsen). Permintaankonsumen harus dike-tahui dan salah satuketidak pastian dalamSCM adalah kesalahanperkiraan/peramalan.

b) Menyeleksi PemasokPemasok yang dipakaiharuslah pemasok yangdipercaya, oleh karenaitu kegiatan memilihpemasok merupakankegiatan awal yangkrusial dan menentukan.

c) Memesan bahan Baku.Begitu diketahui berapaperkiraan permintaan,maka berdasarkanjumlah perkiraan itu dila-kukan pemesanan bahanbaku. Salah satu ketidakpastian dalam SCMadalah penundaanpesanan.

d) Pengendalian Persediaan.Persediaan harus diken-dalikan agar tidak mem-boroskan anggarankeuangan atau biayaproduksi. Intinya adalahbagaimana melakukanpengadaan sehinggabiaya persediaan menjadiminimal.

e) Penjadwalan Produksi.

Setelah bahan bakudipesan maka penjad-walan produksi mulaidilakukan. Salah satuketidak pastian dalamSCM adalah kerusakanmesin/alat produksisehingga penjadwalantertunda.

f) Pengiriman.Pengiriman menjadipenting ketika barang-barang yang diangkutbersifat perishable.

g) Manejemen Mutu.Mutu bahan baku yangdiperoleh dari pemasokhendaknya merupakanmutu terbaik. Seringkalimutu yang dikirim olehpemasok tidak sesuaidengan mutu yang ter-cantum dalam peme-sanan pembelian.Sehingga jeleknya mutudan kualitas menjadiketidak pastian dalamSCM.

b. Sortasi dan Pembersihan.Salah satu cara mening-

katkan nilai jual cabe rawit,keriting dan merah besarterutama untuk pabrik ABC,Indofood dan Mie Sedapadalah dengan melakukansortasi dan pembersihan dariberbagai kotoran, kelopakdan gagang sebelum cabetersebut dikirim atau dijual.Sortasi juga bermaksuduntuk memisahkan bahanyang sudah dibersihkankedalam fraksi (tempat)berdasarkan karkteristik(kadar air, bentuk ukuran,jenis tekstur, warna, kotoran,aroma dan rasa) SudaryantoZein, 2005. Sortasi secaraumum bertujuan menentuka

klasifikasi /kelas komoditasberdasarkan mutu sejenisyang terdapat dalamkomoditas itu.

Mutu dan kualitas cabeditentukan oleh berbagaiparameter diantaranyaadalah : parameter tingkatketuaan dan kematangan(indek warna) serta tingkatkepedasan (rasa) (AnaNurhasana, 2006). UmumnyaSortasi Dilakukan dengandua cara yaitu manual(menggunakan inderamanusia). Mekanis (meng-gunakan mesin).

Sortasi manual dilakukanumumnya untuk menyeleksitingkat ketuaan dan warna.Sortasi manual mengandungbanyak kelemahan. Penilaianmanusia bersifat subyektifterhadap tingkat kematanganataupun warna. Penilaianmanusia dapat berbeda darisatu penilai dengan penilailainnya.

2). Pembahasan.

Untuk dapat menjawab perma -salahan tersebut diatas, UDSanjaya Santosa dalam meme -nuhi permintaan barang daripabrik selalu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Pencarian bahan baku.Dalam pencarian bahan bakuUD Sanjaya Santosa telah mela -kukan kerja sama dengan parapetani cabe ataupun pengepulyang ada didaerah-daerahkhususnya Jawa Tengah danJawa Timur. Kerja sama denganpetani biasanya menitik beratkanpada : (1). Kualitas kematangancabe saat panen. (2). Tingkatharga dan (3).Mutu cabe (barangsuper).4) Kualitas penanganansaat panen. Apabila telah terjadikecocokan maka biasanya UDSanjaya Santosa langsung mela -kukan perjanjian pembeliandengan petani tersebut.Langkah-langkah tersebut dila-kukan guna mengurangiataupun memperkecil resikomendapatkan barang yang tidakberkualitas yang akhirnya nantiakan ditolak oleh pabrikpengguna.

Daerah Asal produksi.Luas Areal Tanam,Panen, produksi, Tanaman Cabe rawit di Jawa Timur.

No Kab/Kota Tanam (Ha) Panen (Ha)123.4567891011121314

PacitanPonorogoTrenggalekTulungagungBlitarKediriMalangLumajangJemberBanyuwangiBondowosoSitubondoProbolinggoPasuruan

218680147171

23033264894997

20551712545692393165

202613157170

196436711091914

22611797635851495166

1516171819202122232425262728

MojokertoJombangNganjukMadiunMagetanNgawiBojonegoroTubanLamonganGresikBangkalanSampangPamekasanSumenep

1205322705521847

388276732871931702

31732027478

1333250834442152

387333831911937693

32411439409

Sumber : Internet 2005.

Daerah-daerah sasaran pem-belian adalah Madura, Banyu-wangi, Mojokerto, Kediri, Bojo -negoro Ngawi, Ponorogo,Pacitan untuk Jawa timur,Cilacap, Kebumen dan GunungKidul untuk wilayah JawaTengah karena daerah-daerahtersebut sampai saat ini produksicabenya terkenal berkualitastinggi, tingkat kepedasannyatinggi dan diminati oleh pabrik.

1) Sortasi. dari kotoran., kebusukandan warna.Setelah barang sampai digudangUD Sanjaya Santosa, Kemudianbarang (cabe) tersebut diber -sihkan dari kotoran dan diseleksiseperti :a) Pembersihan dari kelopak

dan tangkai sampai benar-benar bersih.

b) Dipisahkan dari jenis warna.khusus cabe yang ada warnahijaunya tidak boleh dicam-pur dengan cabe yang akandikirim ke pabrik-pabrik Mieyang tersebut diatas. Padadasarnya cabe-cabe tersebutdipisahkan antara cabedengan kualitas satu dancabe yang berkualitas diba-wahnya.

c) Dipisahkan dari cabe yangbusuk.

2) Sortasi Ukuran :Sortasi ukuran biasanya dida-

sarkan atas besar kecilnya cabe.Cabe yang dikehendaki olehpabrik-pabrik mie adalah cabeyang berukuran tidak terlalubesar dan tidak terlalu kecil,diameter cabe kurang lebih 0,5cm dan kelihatan gemuk. Kalaucabe itu terlalu besar tingkatkadar airnya tinggi dan tingkatkepedasannya rendah, pabriktidak menyukai jenis cabe yangtidak pedas. Sedangkan untukjenis cabe merah diameternya 1cm dengan bentuk lurus.

3) Sortasi berdasar ciri fisik.Cabe yang baik adalah cabe yangmempunyai ciri fisik sepertiberminyak, mengkilat dan licintetapi tidak busuk. Dan kulitcabe harus benar-benar mulustidak boleh ada bintik kecilhitam sedikitpun. Warna cabekhususnya riwit harus berwarnaputih kekuning-kuningan.danuntuk cabe merah harus merahtua. Hal itu mengindikasikanbahwa cabe tersebut rasanyapasti sangat pedas.

Kriteria Cabe yang dipilih

No Jenis Cabe Bentuk Fisik Ukuran Warna1

2.

3.

Cabe Riwit

CabeMerah

CabeKeriting

Mengkilat, mulus, Licindan tidak boleh adacacat baik luka ataupunbintik-bintik hitamMerah mengkilat,mulus, dan tidak bolehada cacat sedikitpun.

Merah mengkilat, tidakada bintik hitam, kurusmelengkung-lengkung.

Diametercabe kuranglebih 0,5 cm.

Diametercabe kuranglebih 1 cm.

Diametercabe 0,3 cm.

Putihkekuning-kuningan.

Merah tuamengkilattotal, tidakboleh ada hijausedikitpunMerahmenyala.

4) Pengepakan dan pengiriman.

Setelah proses sortasi danpemilahan cabe selesailangkah berikutnya adalahpengepakan dan penataanbarang untuk dikirimkan keindustri-industri mie sepertiMie ABC, Mie Sedap danIndofood Sukses Makmur.Pengepakan dan penataancabe harus menggunakankrat plastik dengan kapasitasvolume 25 kg per kratnyadan tidak boleh pakai karungplastik. Cabe ditata mem-bujur searah dan beraturan,tidak boleh acak-acakan. Inidilakukan untuk meng-hindari kebusukan ataupunluka saat penataan. Pada saatpengiriman dijaga agar cabetetap terkena udara segar.Kemudian dikirim denganmenggunakan truk pengang-kut sampai ke pabrik tujuan.Pengiriman ini harus tepatwaktu tidak boleh terlambat.Sopir harus menjalankankendaraannya dengan kece-patan tinggi maka dari ituongkos sopir biasanya duakali lipat dibandingkan

dengan sopir-sopir trukbukan pengangkut cabe.

5) Limbah Cabe.Sortasi cabe mengha-silkanlimbah yang berupa cabebusuk, tangkai, kelopak dankarung plastik. (a) Untukcabe busuk biasanya dipi -sahkan dari cabe yang baikkemudian dijemur sampaikering, selanjutnya dijual kepabrik-pabrik mie kecildengan harga per kg Rp1.250. ( seribu dua ratus limapuluh ribu rupiah) ataupundapat digiling dan dijualdalam bentuk bubuk cabe.(b) Untuk kelopak dantangkai cabe juga dike-ringkan dibawah terikmatahari dan setelah keringdijual dengan harga per kgRp 250. Tangkai tersebutbiasanya akan digunakanuntuk obat nyamuk bakar.(c) Karung plastik dijualdengan harga per biji Rp1000. Jadi limbah cabetersebut tidak ada yangdibuang semua dijadikanuang.

6) Perhitungan Keuntungan perhari ( 10 ton cabe ), UDSanjaya Santosa Surakarta :

1. Pembelian 10 ton cabe @ Rp 4500 Rp 45.000.0000,-2. Dijual :

Kualitas 1 = 7 ton @ Rp 8000 Rp 56.000000.Kualitas 2 = 2 ton @ Rp 1500 Rp 3.000.000Cabe kering 2kw @ Rp 1250 Rp 250.000Tangkai 1kw @ Rp 250 Rp 25.000

3. Karung Plastik 150 @ Rp 1000 Rp 150.000Rp 59.425.000,-

_________________Rp 14 425 000,-

4. Biaya Operasional:Tenaga kerja Rp 3500.000, -Pengepakan Rp 1000.000,-ongkos sortir Rp 2100.000, -ongkos truk + sopir Rp 3600.000, -

------------- Rp 10 200 000,---------------------

Laba Rp 4 225.000, -

Dari perhitungan diatas kami ingin menunjukkan bahwa dengandilakukannya penanganan sortasi secara benar demi kualitas yang baiktersebut pedagang memperolih tambahan pendapatan sebesar Rp 425 000,-per 10 ton cabe.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa :1. Berdagang cabe, walaupun penuh

dengan resikodan tantangan tetapidapat memberikan keuntangan yangcukup besar bagi para pedagang .Dari perhitungan diatas dapatdiketahui bahwa untuk 10 ton cabesaja per hari dapat mengahasilkankeuntungan Rp 4.225.000,- . Angkasebesar itu cukup material bagipedagang dan apabila dikelola lebihbaik lagi tidak mustahil keuntunganakan lebih banyak lagi.

2. Limbah yang bagi sebagian orangmerugikan, menjijikan dan inginsegera membuangnya, namun tidakberlaku untuk limbah cabe yangoleh sebagian pedagang diolahsebagai barang yang bermanfaat danternyata mempunyai nilai ekonomisyang tinggi dan dapat dijadikanuang jika dalam jumlah banyak.

Dengan demikian para pedagangcabe dapat meraup keuntunganyang cukup besar. Selain keun -tungan dari pengolahan cabe itusendiri mereka juga mendapatkankeuntungan dari limbah cabe dankarung plastik.

DAFTAR PUSTAKA

Cancin F Wayne, 1995. ManagingHuman Resources, InternationalEdition , Fourth Edition, MacGrowHill, Inc.

Dilworth, James B, 1992. OperationManagement; Design, Planningand Control for Manufacturingand Services, USA: Mac GrowHill.

Gasper Vincent, 1997. ManejemenKualitas, Penerapan Konsep-konsep dalam Manejemen BisnisTotal. Jakarta : Gramedia PustakaUtama.

Gito Sudarmo, 1998. ManejemenOperasi . Yogya : BPFE UGM.

Harun Umar, 2000. Riset Sumber DayaManusia dalam Organisasi .Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Lotfi, Vahid and c. Carl Pegels, 1996.Decision support System foroperation Management andManagement Science 3 rd. Usa :Irwin Chicago.

Render and Heizers, 1997. Prinsip-prinsip Manejemen operasi .Jakarta : Salemba Empat.

Terner Arthur R,. Irving 1993. TotalQuality Management. USA :Addition Wesley PublishingCompany.

Tampe A Dale. 1998, The Art andScience of Business ManagementProductivity. New York : KentPublishing.

PENEGAKAN HUKUM KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANKINDONESIA (BLBI) DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

Nunuk Herawati, MMSTIE “AUB” Surakarta

Abstraksi

Penyalahgunaan dana BLBI yang merugikan keuangan negara adalah perbuatanmelawan hukum (wederrechtelijk), sehingga memenuhi rumusan perundang -undanganpidana sebagai tindak pidana korupsi. Pemberian ” release and discharge” sebagaimanatertuang dalam Inpres Nomor 8 tahun 2002 dapat dianggap sebuah kebijakan yangtelah “menjungkir-balikkan” asas-asas hukum yang menjadi sendi dari sebuah negarahukum dan dapat mengakibatkan disfungsionalisasi hukum pidana. KewenanganKPK untuk mengambil alih penanganan kasus -kasus penyalahgunaan dana BLBI tidakperlu dikaitkan dengan asas non retroaktif, karena sasaran dari asas non retroaktifadalah perbuatan sebagai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup hukum pidanamateriil. Penegakan hukum kasus BLBI sangat buruk. Hal ini disebabkan tidak hanyadidasarkan atas ketidaksempurnaan atas Undang -Undang atau produk hukum yangada, tetapi juga moral dari pelaku, kinerja aparat penegak hukum, maupun budayayang telah mengakar daging sejak zaman feodal. Untuk mengatasi perlu dilakukangerakan penyadaran dengan pendekatan progresif,melibatkan aparat penegak hukumdan pemerintah akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan danmemecahkan masalah-masalah hukum. Pembinaan aparat penegak hukum yang akanmelakukan penegakan hukum dapat dilakukan secara makro dan mikro.

Kata kunci : Hukum Progresif

LATAR BELAKANG MASALAH

enyimpangan Bantuan LikuiditasBank Indonesia (BLBI) dapatdianggap sebagai sebuah lem-

baran hitam dalam kehidupan per-bankan nasional. Sementara pena -nganan ter-hadap kasus-kasus penyim-pangan BLBI tersebut dapat puladicatat sebagai sebuah Lembaran hitamdalam sejarah kehidupan hukumIndonesia. Catatan tersebut bukanlahsesuatu yang berlebihan bila dikai tkandengan adanya berbagai implikasiyuridis yang kemu-dian munculsebagai akibat berbelit-belitnya prosespenanganan kasus penyalahgunaandana BLBI.Ketidaksamaan persepsi di kalanganhukum sendiri tentang penanganan

kasus-kasus BLBI adalah gambarantentang betapa kehidupan hukum kitasemakin menjauh dari kepastianhukum.

UUD 1945 sebagai hierarkiperundang-undangan tertinggi seha-rusnya dijadikan pedoman bagi pelak -sanaan penegakan hukum di Indonesia,baik oleh legislatif, eksekutif, dan yudi -katif. Sebagai masyarakat Indonesia,kita tidak menganggap bahwa UUD1945 yang telah melalui empat kaliamandemen, hanya sebagai sebuahaturan yang berfungsi sebagai hafalansaja, begitu juga aparat penegak hukumdalam menerapkan wewenangnyaharus juga memperhatikan apa yangtelah tertuang dalam UUD 1945.

Dalam UUD 1945 diterangkanbahwa Indonesia ialah Negara yang

P

berdasar atas hokum (rechstaat) danNegara Indonesia berdasarkan atashukum (rechtstaat), tidak berdasarkanatas kekuasaan belaka. Hal ini berartibahwa Negara Indonesia menjunjungtinggi hokum bukan menjunjung tinggikekuasaan, dimana dalam menerapkanhukum, Indonesia harus memandangsemua subjek hokum adalah sama,tidak memandang itu pejabat, orangterkenal atau orang minoritas yangtermargi-nalkan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakangmasalah di atas dapat dirumuskan per -masalahan sebagai berikut :1. Bagaimana analisis hukum kasus

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI).

2. Bagaimana penegakan hukum kasusBantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI).

3. Bagaimana Penegakan Hukumdengan Pendekatan HukumProgresif

PEMBAHASAN

1.Analisis Hukum Kasus BantuanLikuiditas Bank Indonesia

BLBI pada hakikatnya adalahsebuah fasilitas yang secara khususdiberikan oleh Bank Indonesia kepadapihak perbankan nasional u ntukmenanggulangi masalah kesulitanlikuiditas yang dihadapinya. Daripengertian ini dapat dipahami, bahwakebijakan itu ditempuh adalah untuktujuan menyelamatkan dunia per -bankan nasional dari kehancuran yangdipastikan akan berim-plikasi terhadapperekonomian nasional. Akan tetapipersoalannya kemudian adalah, tujuanyang baik itu ternyata telah disalah -gunakan oleh sebagian pene rimafasilitas untuk memperkaya diri.Artinya, bantuan likuiditas itu tidak

digu nakan sesuai dengan maksuddikeluar-kannya kebijakan tersebut.

Akibatnya terjadi kerugiannegara dalam jumlah yang sangatbesar. Bantuan likuiditas dalamberbagai bentuk dan jenis yangdiberikan kepada bank penerima(BI,2002, 9-10), pada awalnya adalahsesuatu yang berada dalam lapanganhukum keperdataan, karena para pihakdilandasi oleh adanya hubunganhukum dalam bentuk perjan-jian ataukontrak sebagai kreditur dan debitur.Berdasarkan verifikasi ter-hadap datahasil olahan pengawas bank penerimaBLBI, ditemui oleh BPK dan BPKPadanya indikasi penyalahgunaan BLBIoleh bank penerima. Menuruttujuannya, dana BLBI itu hanyalahuntuk dana pihak ketiga (masyarakat),namun pada kenyataannya juga digu -nakan untuk me-“reimburse” transaksibank yang tidak layak dibiayai olehdana BLBI.

Oleh karena adanya penyalah-gunaan atau penyimpangan peng -gunaan dana BLBI oleh bank penerima,yang kemudian ternyata merugikankeuangan negara, maka persoalannyatentu tidak lagi hanya sekedar kasusyang mesti diselesaikan dengan meng -gunakan keten tuan hukum keper -dataan. Artinya masalah BLBI telahberkembang menjadi perkara pidana.

Penyalahgunaan dana BLBI yangmenimbulkan kerugian keuangannegara itu, telah cukup memenuhirumusan hukum pidana berdasarkanUU Nomor 3 tahun 1971 jo UU Nomor31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 20 tahun2001, untuk membawa kasus -kasusBLBI itu ke dalam proses peradilanuntuk dimintakanpertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, kita tentutidak boleh mengeneralisasi semuakasus BLBI sebagai perbuatan melawanhukum dalam konteks hukum pidana.

Tentu ada kasus-kasus yang memangterjadi semata-mata karena sesuatuyang mesti diselesaikan melalui jalurhukum keperdataan. Ada beberapabentuk perilaku menyimpang dalamkaitannya dengan BLBI yang dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana,di antaranya:a. pemberian BLBI dilakukan kepada

pihak yang tidak pantas meneri -manya;

b. konspirasi antara “oknum BankIndonesia” dengan bank penerimaBLBI

c. pemberian BLBI melebihi jumlahyang sepantasnya;

d. penyimpangan dalam penyalurandana BLBI;

Di samping itu, studi hukumyang dilakukan Satgas BLBI telahmengidentifikasi bentuk-bentukpenyim pangan penggunaan BLBI,antara lain: Penggunaan dana BLBIoleh penerima secara menyimpang,seperti digunakan untuk keperluanpembelian devisa dan memindahkanasset ke luar negeri, mem-bawanya kepasar uang atau digunakan untukoperasionalisasi bank, serta untukmembayar pinjaman kepada kelompoksendiri (group peru-sahaan penerimaBLBI). Studi hukum mengenai bentuk-bentuk penyim-pangan tersebut adalah:a. membayar atau melunasi kewajiban

kepada pihak terafiliasi;b. membayar atau melunasi dana

pihak ketiga yang melanggarketentuan;

c. membiayai kontrak derivatif baruatau kerugiaan karena kontrakderivative lama jatuh tempo;

d. membiayai penempatan baru dipasar uang antar bank (PUAB), ataupelunasan kewajiban yang timbuldari transaksi PUAB;

e. membiayai ekspansi kredit ataumerelasasikan kelonggaran tarikdari komitmen kredit yang sudahada;

f. bentuk-bentuk penyimpanganlainnya seperti:1) pembayaran kepada pihak

ketiga yang masih mempunyaikewa-jiban kepada bank;

2) penarikan dana tunai dari girobank di BI yang penggunaannyatidak jelas;

3) pelunasan kewajiban antarbank, dan sebagainya.

Penyimpangan-penyimpangan tersebutdilakukan dengan berbagai cara danmodus operandi yang pada prinsipnyatidak sesuai dengan penggunaan danaBLBI yang seharusnya dilakukan.Bertolak dari adanya penyimpangandalam berbagai bentuk dan modusoperandi yang merugikan keuangannegara, maka penyelesaian terhad apkasus-kasus BLBI mesti ditanggapidengan menggunakan ketentuan -keten-tuan hukum pidana.

Dalam soal penanganan terhadapkasus-kasus penyalahgunaan danaBLBI, kalangan hukum cenderung pulamem-perdebatkan aturan-aturanhukum pidana yang mesti digunakan.

Masalahnya terletak padapenerapan ketentuan pidana yang adadalam UU Nomor 10 tahun 1998tentang Peru-bahan UU Nomor 7 tahun1992 tentang Perbankan atauketentuan pidana dalam UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Artinya, sejauhmana dan dalam hal -hal apa sajakah ketentuan-ketentuanhukum pidana tentang korupsidapat diimple-mentasikan terhadappelanggaran atau penyalahgunaandana BLBI.

Pembuat UU Perbankan telahmerumuskan berbagai kategori per -buatan yang dapat dikategorikansebagai tindak pidana perbankan.Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi:a. tindak pidana perbankan yang

berkai-tan dengan perizinan;b. tindak pidana perbankan di bidang

rahasia bank;c. tindak pidana perbankan di bidang

pengawasan;d. tindak pidana perbankan yang

berkai-tan dengan kegiatan usahabank (kolusi managemen);

e. tindak pidana perbankan yangberkaitan dengan pihak terafiliasi.

Dilihat dari rumusan delik yangada dalam UU Perbankan, tidak adasatu rumusanpun yang dapat digu -nakan untuk menjangkau pelakupenya-lahgunaan dana BLBI. Olehkarena itu kasus-kasus BLBI yangmengandung indikasi kriminal mestiditanggapi dengan menggunakanketentuan UU Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Penanganan terhadap kasus-kasuspenyimpangan dana BLBI yangdilakukan oleh pemerintah, kepadabangsa ini telah dipertontonkanadanya kontradiksi antara keinginanuntuk menegakkan supremasi hukumpada satu sisi dengan realitas tentangbetapa hukum (khususnya hukumpidana) telah “dikorbankan” untukmemenuhi kebi-jakan pemulihanekonomi pada sisi yang lain. Denganalasan untuk menyela -matkankeuangan negara dari para pelakuekonomi yang nakal, maka perbuatan -perbuatan yang dalam per -spektifhukum pidana telah memenuhi unsurdelik, ternyata hanya diselesaikandengan cara-cara yang justru semakinmenjauh dari cita-cita penegakansupremasi hukum.

Kebijakan pemberian “release anddischarge” bagi para debitur nakal yangmelakukan penyimpangan dana BLBIsecara besar-besaran sebagaimanadituangkan dalam Inpres Nomor 8tahun 2002 telah memperlemah dayalaku hukum pidana untuk menyeretpara pelaku ke dalam proses peradilanpidana. Oleh karena itu, kebijakan yangtertuang dalam “Master Settlement andAcquisition Agreement (MSAA)tersebut dapat dinilai sebagai sesuatuyang kontradiktif dalam penegakansupremasi hukum.

2. Penegakan hukum kasus BLBIKebijakan “release and discharge”,

telah memperagakan adanya diskriminasi dalam penegakan hukumpidana di bidang perbankan. Dengankebijakan “release and discharge ,”pelanggaran-pelanggaran hukumpidana dalam kaitannya denganpemberian BLBI dapat dikesampingkan manakala penerimaBLBI bersikap koperatif dalampengembalian utangnya. Artinya, parapelaku penyimpangan dana BLBI yangsecara faktual telah memenuhirumusan hukum pidana dibebaskandari kemung kinan adanya tuntutanpidana atas pelanggaran-pelanggaranhukum pidana yang telahdilakukannya apabila yangbersangkutan melunasi utangnya. Haltersebut tertuang dalam salah satubutir Inpres Nomor 8 tahun 2002 yangmenginstruksikan agar obligor yangtelah membayar utangnya secara tunaisebesar minimum 30% dan bersediamembayar sisanya dengan sertifikatbukti kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), diberikansurat keterangan lunas (SKL). DenganSKL tersebut mereka yang telahdiperiksa dalam proses penyidikanakan diberikan surat penghentianpenyidikan perkara (SP3), dan merekayang tengah diproses di pengadilandapat dibe-baskan dengan menjadikanSKL sebagai “novum” atau bukti baru.

Pemberian pembebasan darituntutan pidana seperti itu adal ahtidak logis dan tidak kenal dalamajaran hukum pidana. Hukum pidanahanya mengajarkan, bahwapengembalian kerugian keuangannegara (dalam hal ini adalah kerugiansebagai akibat penyimpangan danaBLBI) tidak meng-hapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan. Hal inibahkan sudah mendapat tempat dalamkebijakan perundang-undangansebagaimana diru muskan dalam Pasal

4 UU Nomor 31 tahun 1999 yangberbunyi: “pengem-balian kerugiankeuangan negara atau perekonomiannegara tidak mengha-puskandipidananya pelaku tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dan Pasal 3”. Jadi sekalipun utangyang timbul dari BLBI dilunasi olehpenerimanya, namun tidak dapatmengakibatkan dihapuskannya tun -tutan pidana apabila dalam penyalurandan penerimaan BLBI itu terdapatpenyimpangan-penyimpangan yangmengandung indikasi kriminal.

Kalau kita ingin konsistendengan penegakan supremasi hukum,maka penyimpangan-penyimpanganyang mengandung indikasi kriminaldalam praktek perbankan seperti ituharus diteruskan ke dalam prosesperadilan pidana tanpamempertimbangkan apakah pelakunyakoperatif atau tidak dalam melunasiutang-utangnya. Pemberian “release anddischarge,” adalah sebuah inkonsistensiyang menam-pakkan secara nyataadanya ketidak-adilan, sehingga dapatmenyen-tuh rasa keadilan masyarakat.Kebijakan tersebut telah melanggarprinsip persamaan di hadapan hukum(equality before the law) yang diakui danditerima sebagai asas fundamental olehbangsa-bangsa ber-adab, sehinga perludituangkan dalam konstitusi sebagai“constitutional right”.

Adanya tarik ulur secara politisantara Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Pemerintah dalampenyelesaian masalah BLBI patut puladitanggapi atau bahkan dicurigaiadanya sesuatu yang tidak beres dalampenyelesaian masalah BLBI. Dengansegala hak konstitusional yang dimilikiDPR, nampaknya mereka tidakberdaya menghadapi pemerintahdengan segala argumentasinya.

Ketidakberesan lain dalam pena -nganan kasus BLBI semakin terkuakdengan tertangkapnya jaksa Urip TriGunawan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) yang telah menerimasuap US$ 600 ribu dari ArthalytaSuryani , Minggu 2 Maret 2008. Uripkemudian ditetapkan sebagai tersangkamenerima suap terkait dengan pena -nganan penghentian penyidikan kasusBLBI atas nama Syamsul Nursalim.Pasca tertangkapnya Urip adakeinginan untuk mendesak agar KPKmengambil alih penanganan kasuspenyalahgunaan dana BLBI, baik yangditangani oleh kejaksaan maupun yangditangani oleh kepolisian. Persoalanhukum yang timbul kemudian adalahperdebatan tentang apakah KP Kmempunyai kewe- nangan untukmenangani kasus-kasus yang terjadisebelum komisi itu terbentuk atautidak.

Akar permasalah yang diperde-batkan terkait dengan asas non retroaktif(tidak berlaku surut) yang merupakankonsekuensi yuridis dari asas legalitas(Pasal 1 ayat (1) KUHP) sebagai suatuasas fundamental dalam hukumpidana. Dalam konteks asas itu,hukum pidana tidak dapat dikenakankepada perbuatan-perbuatan yangterjadi sebelum undang-undangdiberlakukan. Artinya, ketentuan -ketentuan pidana tidak dapa tditerapkan terhadap perbuatan -perbuatan yang terjadi sebelumundang-undang pidana ber-laku. Asasnon retroaktif dimaksudkan untukmelindungi seseorang dari perlakuansewenang-wenang aparat penegakhukum yang menggu-nakan undang-undang yang berlaku setelah perbuatandilakukan. Dalam konteks asas tersebuthanya perbuatan-perbuatan yang telahdikriminalisasi dalam suatu undang -undang sebagai tindak pidana orangdapat dituntut dan dijatuhi pidana.Mesti pula dipahami, bahwa yangmenjadi sasaran dari asas non retroaktifini adalah perbuatan atau perilakuyang dapat dipidana, sehingga iaberada dalam ruang lingkup hukumpidana materil.

Sedangkan kewenangan penyi -dikan berada dalam ranah hukumpidana formil, sehingga dengan demi -kian kewenangan KPK untuk meng-ambil alih penanganan kasus-kasuspenyalah-gunaan dana BLBI tidakperlu dikaitkan dengan asas nonretroaktif. Dasar hukum untukmelakukan pengambil alihan sudahdirumuskan pembuat undang-undangsecara eksplisit dalam Pasal 68 UUNomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPembe-rantasan Tindak PidanaKorupsi. Di dalam pasal itu ditegaskan,bahwa ”semua tindakan penyelidikan,penyi-dikan dan penuntutan tindakpidana korupsi yang proses hukumnyabelum selesai pada saat terbentuknyaKomisi Pemberantasan Korupsi, dapatdiambil alih oleh KomisiPemberantasan Korupsi berdasarkanketentuan sebagai-mana dimaksuddalam Pasal 9.” Hanya saja persoalanselanjutnya adalah apakah KPKmemiliki keberanian untuk mendobrakpemahaman yang sempit tentang asasnon retroaktif. Namun keberanian ituperlu didukung oleh kesamaanpersepsi antara sesama aparat penegakhukum dalam konteks sistem peradilanpidana.

Menurut Firman wijaya,praktisi hukum pidana,pengambilalihan kasus BLBI oleh KPKsangat terbuka, ter-gantung politicalwill dari KPK. Keunggulan kasus BLBIapabila dita-ngani KPK yaitu KPKtidak mengenal penghentian perkara,sehingga kasus BLBI da pat terkuaksecara tuntas. Menurut Topo Santosasecara materi hukum pidana tidak adapersoalan ,meskipun KPK belumterbentuk kasus BLBI terjadi, tapisecara materi acara sudah ada. KasusBLBI tidak diancam dengan hukumanyang berlaku surut, namun prosesnyayang diambil alih KPK. Dengantertangkapnya satu anggota Tim Jaksa35 BLBI II, jelas menurunkankredibilitas Kejaksaan Agung .

Kasus Arthalyta Suryani danjaksa Urip Tri Gunawan sebenarnyamerupakan pintu masuk untukmengusut dan menuntaskan masalahBLBI sampai ke akar-akarnya (pelakuutamanya). KPK mestinya tidak tebangpilih dalam melakukan pemberantasankorupsi terhadap pelaku utama BLBI,karena hakim Tipikor telah memu -tuskan bahwa ada terkaitannya antarakasus penyuapan Arthalyta Suryaniterhadap Jaksa Urip Tri Gunawandengan kasus BLBI.

Apabila kita lihat Daftar hitamkelam Kasus BLBI ada lima Bank yangyang melakukan penyimpan ganterbesar hingga 74 % dari total BLBI,yaitu : BDNI sebesar 24,47 trilyun yaitu

28,84 % dengan pemilik SyamsulNursalim.

BCA sebesar 15,82 trilyun yaitu18,64 % dengan pemilik SoedonoSalim.

Bank Danamon sebesar 13,8 trilyunyaitu 16,27% dengan pemilikUsman Atmadjaya.

Bank Umum Nasional sebesar 5,09trilyun yaitu 6 % dengan pemilikBob Hasan.

Bank Indonesia Raya (BIRA)sebesar 3,66 trilyun yaitu 4,31 %dengan pemilik Atang Latief.(Laporan Audit BPK RI No.6/01/Auditama II/AI/VII/2000)

Sedangkan tersangka kasusperbankan tersebut yaitu (dalammilyar) : Sudono Salim (BCA – hutang

52,767) The Nin King, (Danahutama –

hutang 23) Hendra Liem , (Bank Internasional

– hutang 16,95) Sudwikatmono (Bank Surya –

hutang 1,887) Ibrahim Risjad (Risyad Salim

Internasional – hutang 10,664) Nyoo Kok Kiong (Papan Sejahtera

– hutang 108,49) Honggo wendratmo (Papan

Sejahtera – hutang 216,9) Andi Hartawan (Badja

Internasional – hutang 32,66) Soeparno Adiyanto (Bumi Raya

Utama – hutang 24,81) Ganda Eka Handria ( Bank Sanho –

hutang 4,41) Mulianto Tanaga (Bank Indo Trade

– hutang 15,31) Philip S Widjaya (Bank Mashill –

hutang 14,90) Hasyim Djoyohadikusumo (Papan

Sejahtera – hutang 216,9) Siti Hardiyanti Rukmana (Bank

Yama – hutang 155) Nirwan Bakri (nusa Nasional –

hutang 3.006,16 trilyun) Husodo Angko Subroto (sewu

Internasional – hutang 209,20) Iwan suhardiman (Tamara bank –

hutang 35,61) The Nin Kong (Baja Internasional –

hutang 45,14) The The Min (Bank hastin –hutang

139,79) Samsul Nursalim (BDNI – hutang

28.408,00 trilyun) Bob Hasan (BUN – hutang 5.341,00

trilyun) Usman Atdmadjaya (bank

Danamon – hutang 12.533,00trilyun)

Sumber : Koran Tempo 15 April2004,BPPN, Kompas, 1 Mei 2004)

Daftar para obligator yang belummelunasi kewajibannya : Atang Latief (Bank Indonesia Raya

– hutang 3255,46) James Januardy (Bank Namura

Internasional – hutang 123,04) Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian

– hutang 615) Lidia Mochtar (Bank Tamara –

hutang 202,80) Omar Putirai (Bank Tamara –

hutang 190,17) Marimutu Sinivasan (Bank Tamara

– hutang 1130,61 Trilyun ) Kaharudin Ongko (Bank Umum

Nasional – hutang 8.348,00Trilyun)

Samadikun (Bank Modern –hutang 2.663,00 trilyun)

Sumber : Koran Tempo 15 April2004, BPPN, Kompas, 1 Mei 2004.

Daftar Banker yang dilimpahkan keTim pemberantasan Korupsi Atang Latief (Bank Indonesia Raya

– hutang 3255,46) James Januardy (Bank Namura

Internasional – hutang 123,04) Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian

– hutang 615) Lidia Mochtar (Bank Tamara –

hutang 202,80) Omar Putirai (Bank Tamara –

hutang 190,17) Marimutu Sinivasan (Bank Tamara

– hutang 1130,61 Trilyun)Daftar Banker yang diserahkan kekepolisian Baringin Panggabean (Bank

Namura Internusa – APU - 158,93) Santosa Sumali (B.Metropolitan –

APU – 46,55) Fadel Muhammad (bank Intan –

APU – 93,28) Santosa Sumali (B. Bahari – APU –

295,05) Trijono Gondokusumo (Bank PSP –

APU – 3.3031,11Tilyun) Hengky widjaya (Bank Tata – APU

– 461,99) I Gde Dermawan (Bank Aken –

APU – 680,89) Tarunojoyo Nusa (Bank Umum

Servitia p –APU – 3.336,44 trilyun) Kaharudin Ongko (BUN –MRNIA

-8.348,00 Trilyun) Samadikun H. (bank Modern –

MRNIA – 2.663,00 Trilyun) Sumber : Koran Tempo tanggal 18

Oktober 2004.Total kotor ada dana Rp.600 trilyun

yang diberikan yang diberikan padaperbankan pasca krisis moneter sampai

Oktober 2003. Dari Rp. 600 trilyun ituBPPN (Badan Penyehatan PerbankanNasional) sudah mengembalikan Rp.152,4 trilyun .Terdiri dari setorran tunaiRp.107,167 trilyun, Obligasi Rp. 14,994trilyun,tunai non Anggarn PendapatanBelanja Negara (APBN) Rp. 9,7trilyun,dan obligasi daur ulang (reclye dbonds) Rp.20,541 trilyun. Sehinggamasih kurang lebih 400 Trilyun yangraib.

Dari kasus-pkasus BLBI tidaksemua terselesaikan.Ada kasus -kasusyang telah berada pada tahap penyi -dikan, tapi kemudian dihentikan penyi -dikannya karena adanya berbagaiintervensi. Ada pula kasus-kasus yangtelah diajukan ke pengadilan, tapikemudian pelakunya dilepaskan ataudibebaskan. Ada pula yang pelakunyadinyatakan terbukti melakukan tindakpidana korupsi dan kemudiandipidana, tapi sebelum dieksekusiterpidana telah kabur atau melarikandiri terlebih dahulu ke luar negeri.Bahkan ada pula yang diadili secara in-absentia, meskipun pelaku dipidana,namun hukum tidak dapat berbuatbanyak karena pelakunya tidak bisadiekstradisi. Fakta-fakta seperti itudapat menggambarkan kondisi tentangbetapa bobroknya penegakan hukumdi republik ini.

Potret bekerjanya lembaga pengadilan di Indonesia dipahami danmenempatkan sebagai lembaga yangamat mapan dan berada dalam budayaotoriter. Aparat penegak hukum lebihmenekankan pemahaman dan penaf-siran hukum yang bersifat tunggaldengan prinsip legalitas, dan lebihberorientasi pada formal justice. Dalambanyak kasus penegakan hukum diIndonesia jauh dari rasa keadilanmasyarakat.

Sebenarnya Instrumen hukumKorupsi telah mengalami perkem -bangan dari Undang-Undang No.24/PrP/1960 berlaku sampai 1971,setelah diundang-kannya undang-

undang pengganti yakni Undang -Undang No. 3 Tahun 1971 pada tanggal29 Maret 1971. Baik pada waktuberlakunya kedua Undang-Undangtersebut, dinilai tidak mampu be rbuatbanyak dalam pemberantasan korupsidi Indonesia. Menurut aparat penegakhukumnya, kedua Undang-Undangtersebut tidak sempurna, tidak sesuaidengan perkembangan zaman lagi,padahal Undang-Undang seharusnyadibuat dengan tingkat prediktibilitasyang tinggi. Namun dalam membuatsebuah peraturan perundang -undangan, lagi-lagi diadakan sebuahtindak pidana korupsi di tingkatlegislative, baik dari segi waktumaupun keuangan. Dimana legislatifhanya memakan gaji semu yangdiperoleh ketika mereka mela -kukanrapat. Dan apa yang dituangkan dalamperaturan perundang-undangan ituhanya melindungi kaum pejabat sajatidak melindungi kaum masyarakat.Dengan dalih Undang-Undang tersebuttidak lagi sesuai dengan perkembanganzaman, kenapa tidak dibuat sebuahperaturan yang efektif dan bertindaksecara tegas dalam memberantas tindakpidana korupsi? Bukan hanya sekedarduduk-duduk saja dalam parlementetapi berpikir bagaimana penegakanhukum atas peraturan perundang -undangan yang akan diberlakukan atastindak pidana korupsi.

Menyikapi hal seperti itu dalamtahun 1999 yang lalu diundangkanlahundang-undang yang dianggap lebihbaik, yaitu Undang-Undang No. 31Tahun 1999 yang kemudian diubah lagidengan Undang-Undang No. 20 Tahun2001 sebagai pengganti Undang -Undang No. 3 Tahun 1971. Kemudianpada tanggal 27 Desember 2002 telahdike-luarkan Undang-Undang No. 30Tahun 2002 tentang Komisi Pembe -rantasan Korupsi, yakni sebuahlembaga negara indipenden yangberperan besar dalam pemberantasankorupsi di Indonesia. Hal ini berarti

dengan dike-luarkannya undang-undang yang dianggap lebihsempurna, maka diha-rapkan aparatpenegak hukumnyapun jugasempurna.

Akan tetapi yang terjadi adalahbudaya suap yang telah menggerogotikinerja aparat penegak hukum dalammelakukan penegakan hukum sebagaipelaksana dari produk hukum diIndonesia. Bagaiamana bisa secarategas dianggap sebagai hal yangsempurna sementara yang terjadiadalah ketidak-sesuaian antara aparatpenegak hukum dengan produkhukum yang mengatur sebuah tindakpidana korupsi. Karena hal inidilakukan sebagai kekuatan politikyang melindungi pejabat -pejabatNegara. Sejak dikeluarkannya Undang -Undang Tahun 1960, gagalnya pembe -rantasan korupsi disebabkan karenapejabat atau penyelenggara Negaraterlalu turut campur dalam pemberan -tasan urusan penegakan hukum yangmempengaruhi dan mengatur prosesjalannya peradilan. Dengan demikian,telah terjadi feodalisme huukum secarasistematis oleh pejabat-pejabat negara.Sampai sekarang ini banyak sekalipenegak hukum dibuat tidak berdayauntuk menyentuh pejabat tinggi yangkorup. Dalam domein logos, pejabattinggi yang korup mendapat danmenikmati privilege karena mendapatperla-kuan yang istimewa, dan padadomein teknologos, hukum pidanakorupsi tidak diterapkan adanyapretrial sehingga banyak koruptor yangdiseret ke pengadilan dibebaskandengan alasan tidak cukup bukti.

Sementara menurut pendapatKlitgaar, Hamzah, Lopa, BPKP, WorldBank, menyatakan bahwa penyebabkorupsi adalah sebagai berikut :Deskresi pegawai publik yang terlalubesar, rendahnya akuntabilitas public,lemahnya kepemimpinan, gaji pegawaiyang di bawah kebutuhan hidup,kemiskinan, moral rendah, atau

disiplin rendah, konsumtif,pengawasan dalam organisasi rendah,atasan memberi contoh, kesempatanyang tersedia, pengawasan ekster nlemah, lembaga legislatif lemah,budaya memberi upeti, permisif, tidakmau tahu, keserakahan, lemahnnyapenegakan hukum, proba-bilitasditangkap dan dihukum, konse-kuensibiaya akibat ditangkap dan dihukumlebih rendah dari keuntungan yangdiperoleh, orang yang di tempat“basah” mesti menghidupi pegawai diatasnya atau di bawahnya, korupsiuntuk cost of recovery, lingkungan tidakkondusif, para pegawai mesti menjadisumber dana organisasi, kondisimasya-rakat yang lemah tidakterorganisasi untuk melawan korupsi.

Dari berbagai hal itulah dapatkita lihat secara jelas, bahwa penegakanhukum dalam memberantas tindakpidana korupsi tidak hanya didasarkanatas ketidaksempurnaan atas Undang -Undang atau produk hukum yang lain,tetapi juga moral dari pelaku, kiner jaaparat penegak hukum, maupunbudaya yang telah mengakar dagingsejak zaman feodal. Dengan ini berartibahwa Indonesia tidak lagi dijajah olehpihak asing tetapi oleh bangsanyasendiri yang sudah tidak menjunjungtinggi kepriba-dian bangsa tetapibergelut dengan kehidupan yang seha-rusnya tidak digunakan untuk mem -perkaya diri sendir tetapi juga harusmelihat kondisi sosial di sekitarnya.

3.Penegakan Hukum dengan Pende -katan Hukum Progresif

Menurut Prof. Dr. SatjiptoRahardjo kerusakan dan kemerosotandalam perburuan keadilan disebabkanoleh permainan prosedur. Untukbangkit dari keterpurukan di bidanghukum, yaitu penegakan dan citralembaga peradilan kiranya perlu untukmelakukan perenungan lebih dalam“Apa makna kehidupan negarahukum”?. Untuk menjawabnya tidak

cukup hanya menggunakan logika ,tetapi lebih dari itu bisa dipakaikecerdasan spiritual, karena menja -lankan hukum tidak sama denganmene rapkan peraturan,tetapi harusmencari dan menemukan maknasebenarnya dari suatu peraturan yangdijalankan.

Penegakan hukum yang dila -kukan lembaga formal, seperti penga -dilan dan pemerintah selama ini belumbergeser dari pendekatan positifisformal dan prosedural.Aparat hukumdalam merespon dan menyelesaikanberbagai persoalan menunjukkan sikapyang formalis dan deterministik.Instru-men hukum yang dipakai hanyaber-oreintasi prosedur dan tidak dapatdiandalkan sebagai pilar utama untukmengatasi problem hukum yangkomplek.

Untuk mengatasi perlu dila -kukan gerakan penyadaran denganpende-katan progresif, melibatkanaparat penegak hukum dan pemerintahakan tugas dan tanggung jawabnyadalam menyelesaikan danmemecahkan masalah-masalah hukum.

Pendekatan hukum progresifmenempatkan paradigma manusiayang memperdulikan faktor perilaku(behavior, experience). Pendekatanhukum progresif, hukum untukmanusia, sedangkan pada hukumpraktis (prosedur), manusia untukhukum dan logika hukum. Hukumprogresif lebih cenderung ke kreatifitasdan menolak rutinitas logika peraturan.Hukum progresif amat peduli denganperbu-ruan kebenaran. Hukumdipahami tidak hanya berupaketeraturan (order), tetapi jugaketidakaturan (disorder). Di samping itu, perlu terbuka terhadap realitas chaosticyang ada pada hukum.

Di zaman sekarang ini, pene -gakan hukum oleh polisi, jaksa, advokat,hakim, memerlukan kualitas yangprogresif. Kita membutuhkan pene -gakan hukum serta penegak-penegak

hukum yang berkualitas beyond the callof duty, yaitu yang bekerja di atasstandar biasa, di atas yang rata -rata.Undang-undang itu bisa bicara secaraabstrak dan datar-datar saja ,tetapi barudi tangan penegak hukum itulahkekuatan hukum itu bisa diuji sampaidimana kemampuannya, maka sikapprogresif itu sangat diperlukan.

Pembinaan aparat penegakhukum yang akan melakukan pene -gakan hukum bisa dilakukan baiksecara makro dan mikro. Secara makrobisa dilakukan dengan cara mening -katkan kinerja peradilan dan lembagapenegak hukum lainnya (Kepolisian,Kejaksaan, KPK), dengan tujuan untukmemperkuat lembaga pengadilan danaparat penegak hukum lain melaluisistem penegakan hukum (pidana)terpadu, terutama dalam pembe -rantasan korupsi dan sekaligus untukmempercepat kepercayaan masyarakatterhadap hukum dan pengadilan.Penegakan hukum menuntu komitmenkuat,dilakukan kerangka “rule of law”.Untuk mewujudkannya hukum harusberpolitik, didalamnya penuh dengankeinginan dan kehendak untuk mewu -judkan cita negara hukum

Secara mikro, penegakan hukumbisa dilakukan dengan adanya pening -katan kemampuan penegak hukumyang didasarkan tidak saja menggu -nakan IQ ataupun EQ, tetapi sud ahmulai diasah dengan pendekatan SQsebagai creative, insightful, rule-making.Dalam hal ini hukum progresif yangvisioner dan membebaskan sudahbarang tentu berpihak pada SQ dalammenjalankan hukum.

Pembinaan hakim dengan kecer -dasan spiritual diarahkan pada pembi-naan moral, kejujuran, integritas, dankebanggaan menjadi hakim sebagaijabatan yang mulia. Pembinaanspiritual berdasarkan pada agama yangdiyaki-ninya, yang menyadarkanbahwa tugas hakim sarat dengan tugaskeadilan yang membahasakan atas

nama Allah. Dengan tugas hakimseperti itu, seorang hakim tidak akanterkena suap, KKN dan mafia peradilandan keputusan yang diambil sesuaidengan hati nurani dan nilai -nilaikeadilan.

Pembinaan hakim dengan SQsesuai dengan amanat tugas seoranghakim yang menjatuhkan keputusanberdasarkan pada “Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.” Tugas seorang hakim adalahtugas spiritual denganmengatasnamakan Tuhan,pertanggungjawaban tidak hanyakepada manusia tetapi juga kepadaTuhannya. Dalam menjalankantugasnya, dia tidak boleh mengotak -atik pasal atau memlintirnya hanyakarena iming-iming materi ataukekuasaan. Penyadaran dan pesanspiritual yang harus menjadi pola pikirseorang hakim untuk menegakankeadilan termasuk untuk diri dankeluarganya. Apa yang dilakukansemata dalam rangka menja -lankanpengabdian (ibadah) kepada Allah.

Kalau upaya pembinaan sepertidi atas dilakukan, hukum dan citralembaga pengadilan akan terangkatdan akan mampu meemberikankontribusi berarti bagi penegakanhukum dalam rangka tegaknya negarahukum.

Dalam penegakan hukum diper -lukan adanya partisipasi masyarakat.Untuk itu diperlukan beberapa faktor :menyangkut persepsi penegak hukumterhadap masyarakat, yang bukan lagisebagai sasaran, tetapi lebih sebagaiperan strategis Penegak hukum seharusnya mela -

kukan perubahan terhadap maknakedudukan dan fungsi kekkuasaan.Mereka tidak hanya menerapkanperaturan tetapi harus membangunpula budaya hukum dan membantumasyarakat agar mengetahui hak -haknya.

Penegak hukum hendaknya perllu

mema hami budaya hukum, menya -dari bahwa mereka menghadapimasya-rakat yang pluralistik, danhukum dirumuskan dan berlakuuniversal sehingga diharapkanpenegak hukum birokrat masya -rakat lokal sebagai aset adalmmenciptakan tujuan-tujuan hukum.

Penegak hukum dapat maemahamisecara kritis terhadap realitas sosialekonomi masyarakat yang dihadapi.

D. KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan dana BLBI yangmerugikan keuangan negaraadalah perbuatan melawanhukum (wederrechtelijk), sehinggameme-nuhi rumusan perundang-undangan pidana sebagai tindakpidana korupsi.

2. Pemberian ”release and discharge”sebagaimana tertuang dalamInpres Nomor 8 tahun 2002 dapatdianggap sebuah kebijakan yangtelah “menjungkir-balikkan”asas-asas hukum yang menjadisendi dari sebuah negara hukumdan dapat mengakibatkandisfung-sionalisasi hukumpidana.

3. Kewenangan KPK untukmengambil alih penanganankasus-kasus penyalahgunaandana BLBI tidak perlu dikaitkandengan asas non retroaktif,karena sasaran dari asas nonretroaktif adalah perbuatansebagai sesuatu yang beradadalam ruang lingkup hukumpidana materiil.

4. Penegakan hukum kasus BLBIsangat buruk. Hal ini disebabkantidak hanya didasarkan atas keti -daksempurnaan atas Undang -Undang atau produk hukumyang ada, tetapi juga moral daripelaku, kinerja aparat penegakhukum, maupun budaya yangtelah mengakar daging sejak

zaman feodal.5. Untuk mengatasi perlu dilakukan

gerakan penyadaran denganpendekatan progresif, melibatkanaparat penegak hukum danpeme-rintah akan tugas dantanggung jawabnya dalammenyelesaikan dan memecahkanmasalah-masalah hukum.

6. Pembinaan aparat penegakhukum yang akan melakukanpenegakan hukum dapat dila -kukan secara makro dan mikro.Secara makro bisa dilakukandengan cara mening katkankinerja peradilan dan lembagapenegak hukum lainnya(Kepolisian, Kejaksaan, KPK),dengan tujuan untukmemperkuat lembaga pengadilandan aparat penegak hukum lainmelalui sistem penegakan hukum(pidana) ter-padu. Untukmewujudkannya hukum harusberpolitik, dida-lamnya penuhdengan keinginan dan kehendakuntuk mewujudkan cita negarahukumSecara mikro dilakukan denganpeningkatan kemampuan

penegak hukum, tidak hanyadengan menggunakan IQataupun EQ, tetapi sudah mulaidiasah dengan pendekatan SQsebagai creative, insightful,rulemaking, rrule breakingthingking.

7. Dalam ppenegakan hukum diper -lukan adanya partisipasimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BI, Studi Hukum Bantuan LikuiditasBank, 2002.

Elwi Dani, Analisis Hukum KasusBLBI, 4 Juni 2008.

Inilah.com.Peluang KPK Ambil AlihBLBI II, 6 Maret 2008

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif diZaman Edan, Kompas, 27 Juni 2007.

---------------------, Terapi ParadigmaUntuk Menghadapi KorupsiDalam Proses Peradilan , 25November 2008.

--------------------, Biarkan HukumMengalir , Resensi Buku oleh YanceArizona, Kompas, November 2007.

Kronologis Kasus BLBI , 14 Nopember,2008.