600

I

MENGENAL ORGANISASI REGIONAL LEWAT KESEPAKATAN REGIONAL

L-_______ Oleh: A. Masyhnr Effendi, S.H. _______ ...J

Kalau dibaca Pasa152/ 1 (Bab VIU), Piagam PBB:

Nothing in the present Charter Precludes the existence of Regional arrangement or agencies for dealing with such matters relating to the main­tenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrange­ments or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.

Dari ketentuan te!Sebut di atas, PBB membuka lebar-Iebar berkem­bangnya kesepakatan-kesepakatan Re­gional, asal kesepakatan tersebut meru­pakan "alat perdamaian dan kearnanan serta menjunjung tinggi asas dan tuju­an PBB".

Kalau dilacak kembali alasan disetu­juinya pasal te!Sebut, antara lain , memberi wadah negara yang berdekat­an untuk mengembangkan hubungan­hUbungannya, kepentingan nasional masing-masing negara memerlukan, fak­tor-faktor geografi serta jarak, demi perkem bangan ekonomi dan politik negara yang bersangkutan. Kesepakat­an te!Sebut tetap memperhatikan tujuan umum PBB, yaitu perdamai­an dan keamanan internasional (Le­Ian M. Goodrich dan Edward Hambro 1946: 182).

Dalam rangka bersama-sama meng­upayakan perdamaian, sebagaimana di­harapkan PBB, kesepakatan Regional,

semakin penting dikemukakan, karena sebagaimano kita lihat sekarang, kese­pakatan-kesepakatan Regional merupa­kan "mode" yang banyak dibuat de­ngan dasar-dasar , alasan dan motif yang bermacam-macam.

Mode tersebut, hakikatnya sudah lama dikenal dalarn dunia internasio­nal , terutama sejak Perang Dunia ke-II. Kesepakaton Regional yang cukup ter­kenai sebelumnya, lewat doktrin Mon­ru , (penulis, American doctrine/ke­sepokaton Regional), menetapkan: "Amerika untuk bangsa Amerika dan Arnerika tak mencampuri urusan non­Amerika" .

Beberapa kesepakatan Regional di Eropa antara lain, NATO, the Balkan Alliance, The European Economic Community (Common Market), Euro­pean Parliamentary Assembly, War­sawa Pact dan ·Iain-Iain.

Di wilayah Timur Tengah, antara lain The Arab League, the Arab Com­mon Market (ACM), Negara-negara Afrika membentuk antara lain Organi­zation of Africa Unity, the East Afri­ca Community (EA C), Union Do­naniere et Economique de L 'Afrique Centrale (UDEAC), CommunantJ £Co­nomique de L 'Afrique de L 'Ouest (CEA D), wilayah Amerika dikenal Organization of America States, the Latin American Free Trade Associa­tion I LAFT A), the Carribean Com­mon Market (ECCM), the Andean

Ke.epakatan Regional

Group dan lain-lain, di wilayah Asia, dikenal anlara lain Asean. Sesuai de­ngan sifat Hukum Internasional yang dinamik, kesepakalan Regional terse­but mengalami pasang, suru t, mati dan lain-lain.

Hukum I"ternasional dinamik sifat­nya, Pasal 38 Statuta Mahkamah In­ternasional, merupakan dasar dinamik~ nya Hukum Internasional. Each of the law creating process enumerated in the article 38 of the statute of the Inter­national court of justice provides sco­pe for the dynamics of international law (Georg Schawerzberger, 1976: 6). Dinamika tersebut, diartikan oleh Sarjana tersebut sebagai law in mo­tion. Karena itulah, Hukum Interna­sional bersifat terbuka. Keterbukaan Hukum Internasional tak dapat dipi­sahkan dengan sifat/ sistem Hukum In­ternasional yang kordinatif (Mochtar Kusumaatmadja, 1976: 22).

Kalau dikaji lebih lanjut, terbukti kesepakatan regional dapat digolong­kan atas dasar tujuannya. Kesepakatan regional tersebut ada yang bergerak di bidang-bidang ekonomi, sosial poli­tik, kebudayaan, militer, pertahanan atau gabungan dari beberapa bidang tersebut. Karena itulah, kadang-kadang nampak, perbedaan tersebut lebill ber­sifat pemberian priorilas at au suatu bidang dengan menyertakan sekaIi bi­dang-bidang lainnya.

Dari sekian ban yak kesepakatan re­gional yang ada , nampaknya yang pa­ling lepat dikembangkan bidang eko­nomi, kebudayaan dan sosial. Justru bidang-bidang lersebut memerlukan pemikiran lebih tajam dalanl rangki memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi merupakan pennasalahan yang paling

601

mendasar dari _generasi kita (Kenneth D. Wilson 1928: 1).

Menghadapi persoalan terse but, pen­dekatan regional akan tepat, justru banyak memiliki persamaan region/ alam, di samping, mungkin, adanya persamaan sejarah. Sedangkan segi-segi lain yang berkaitan dengan polilik, sosial, keamanan dan pertahanan dapat diadakan pendekatan-pendekatan/pe­rundingan-perundingan khusus. Pe­ngembangan lebih lanjut antar negara, sesuai dengan sifat Hukum lnternasio­nal yang koordinatif dapat "memper­satukan" kebutuhan/keinginannya dan tantangan-tantangannya.

Dalam pada itu, melihat persaingan antar negara semakin menajam, perbe­daan kaya miskin tetap melebar, per­senjataan semakin canggih, sikap ke­lompok-kelompok eksklusif dalam mencapai tujuan cukup keras (dalam mencapai cita-citanya) , perebutan SUm­

ber-sumber energi an tar negara maju, serta negara-negara berkembang, peng­hasil barang-barang komoditi tradisio­nal perlu dikembangkan.

Hal-hal ini cukup raw an, sehingga diharapkan negara-negara maju lebih berperan aktif. Keadaan itu mendo­rong Harrison Brown mengkhawatir­kan kelestarian planit bumi ini, meng­usulkan untuk menghilangkan garis ba­las negara dan menciptakan pemerin­tah dunia yang meliputi seluruh du­nia , dengan demikian perang yang sa­ngat ditakuti dapat dihindarkan. Na­mun juga disadari ballWa pemerintah dunia lampaknya sukar dibangun da­lam 30 tahun mendalang, walau ke­luasannya dibatasi hanya pada masa­lah-masalah tertentu yang menyangkut urusan global. Usul tersebut diajukan, mengingat dalam masyarakat teknologi maju yang akan datang akan menglla-

Desember 1986

602

dapi perbedaan masyarakat kaya dan miskin semakin melebar dan dapat mengganggu perdamaian dunia. (Harri­son Brown: 1979).

Kalau direnungkan pendapat Harri­son Brown terse but cukup "menan­tang". Tantangan tersebut harus dapat dijawab dengan serius. Tentunya PBB, organisasi Internasionallainnya beserta negara-negara di dunia yang ada, tet­u tama negara·negara adikuasa gerlang­gung jawab penuh atas situasi terse· but.

Di samping itu , peranan para ahli/ pemikir tak kalah pentingnya. Untuk itulah, salah satu cara/pendekatan yang perlu dikembangkan adalah pen· dekatan-pendekatan regional yang ber· orientasi kepada kebutuhan dasar rna· nusia.

Pendekatan regional, memang rna· sih dapat dipertanyakan efektivi tas­nya, namun pendekatan terus-menerus antae negara tetangga yang sarna-sarna memiliki keadaan alam yang relatif sarna, di samping, yang lebih penting, dampak kebijaksanaan satu negara de­ngan yang lain akan sangat berkaitan eral. Hal ini menuntut adanya kerja­sarna antar sesama negara di suatu kawasan tersebul. Karena itu, Charles R. Ross menyatakan we need a man centeret science whichs will seek· to determine the interrelationships of /i­fe, interrelationships whose understan­ding will ell chance the condition of man (Charles R. Ross: 1970: 187).

Dari sisi ini antar negara tetangga perlu adanya kesepakatan bersama, baik negara terse but masuk negara besar maupun kecH. Untuk itu Aristo· teles (322 SM) pernah menyindir "ban yak negara yang mengira bahwa suatu negara agar bahagia harus be· sar, tetapi taruhlah bahwa mereka

Hukurn dan Pembangunan

benar, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya negara yang besar dan ne­gara yang keci!. Besar suatu negara ada batasnya, seperti halnya juga de· ngan benda·benda lain, tumbuh·tum­buhan, hewan , alat·alat, karena tidak satupun dari semua ini akan bisa memo pertahankan kemampuannya alamiah masing·masing kalau terlalu besar atau terlalu kecH , tetapi akan kehilangan sifat khas masing-masing, at au rusakl1

(Donella H. M/adows, 1980: 108). Untuk itu, negarawan·negarawan

penanggung jawab suatu negara ditun· tut selalu berpikir realistik dan kon· kret, sehingga tindakan-tindakannya "dapat dimengerti" negara di sesama kawasan yang ada.

Khusus arganisasi regional yang di· harapkan dapat berperan lebih efek· tif dan berdampak iuas, kiranya memi· liki sifat·sifat sebagaimana disepakati para ahli.

Persoalan timbul, kalau dilihat dari syarat-syarat organisasi internasional modern sekarang ini, apakah setiap kesepakatan regional dapat dimasuk· kan ke dalam pengertian organisasi internasianal sebagaimana yang ada ?

Sebelum membahas lebih lanjut, PBB yang mempunyai kewajiban me· ngembangkan kesepakatan regional tersebut sekaligus dapat "memanfaat· kannya" demi perdamaian internasio­nal, hendaknya lebih berperan sebagai­mana ketentuan Pasal 52 53,54, PBB.

Kalau dHihat sejarah perkembangan organisasi-organisasi internasional, ter­nyata organisasi-organisasi tersebut me­rupakan response to the evident need arising trom international intercourse rather than to the philosophical ar ideological appeal (Sumrah: 71: 1). Karena itu, kebutuhan nyata, akibat hubungan/pergaulan antar manusia/

Ke.eptJkoton Regionol

bangsa, memegang peranan penting or­ganisasi internasional tersebut diben­tuk.

Dalam proses perkembangan masya­rakat , sesuai dengan tuntutan/ kebu­tuhan umat manusia, eksistensinya se­makin menonjol serta tak mungkin hubungan internasional berkembang tanpa "lewaf' organisasi internasionai. Karena itu organisasi regional conditio sine quanon dengan kebutuhan umat manusia sendiri.

Melillat pentingnya kesepakatan-ke­sepakatan regional , kiranya kesepakat­an-kesepakatan regional terse but dapat digolongkan ke dalam organisasi inter­nasional, walau, mungkin, persyaratan formal organisasi internasional belum terpenuhi.

Organisasi inte~nasiona1 mempunyai pengertian ganda_ Ia dapat digunakan dalam arli sempit. Organisasi interna­sional dalam arli luas digunakan un­tuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (interna­sional), baik yang bersifat publik mau­pun privat. Organisasi internasional da­lam arli sempit hanya menunjuk setiap organisasi internasional yang bersifat publik, ... dalam studi internasional yang dimaksud organisasi internasional lazimnya organisasi dalam arb sempit yaitu organisasi yang didirikan oleh pemerintall. Dalam bahasa Inggris dise­but intergovermental organization (Su­cipto, 1984: 4).

Sejauh mana kontribusi dan per an­an organisasi-organisasi internasional tersebu t dalarn rangka .membantu ter­eiptanya perdamaian internasional, tak . dapat dilepaskan dari tujuan objektif dan proses pembentukan organisasi tersebut.

Memperhatikan persyaratan·persya­ratan dan kesepakatan para ahli ten·

603

tang pengertian dasar organisasi inter­nasional , banyaknya organisasi regio­nal dalam batas-batas mendukung pia gam PBB, berorientasi dasar kebutuh­an bangsa serta keterbukaan dalam pengembangannya, perlu mendapat dukungan bersama. Lewat organisasi regional yang dikoordinir secara baik sekaligus dapat berperan sebagai "wa­kil" dari kawasan tertentu dalam mengupayakan kebutuhan/perbaikan wilayahnya.

Kiranya hal ini tidak mengurangi keberadaan organisasi regional terse­but, sebab:

The international community has no legal and administrative process comparable to that of incorporation in municipal law, but it is significant that latter may recognize uncorpra­ted association as legal person. Where is no constitutional system [or, as it were, recognizing and registering asso­ciation as legal person, the pn'mary rest is function (IAN Brownlie, 1973: 657).

Dari pendapat tersebut, hendaknya diupayakan/ diperbanyak pembentuk­an organisasi-organisasi regional yang memenuhi kebutuhan dasar rna usia, di sam ping organisasi regional lebill longgar pembentukannya. Kesepakat­an-kesepakatan/pengakuan internasio­nal diharapkan dapat diberikan kepada operasionalnya suatu organisasi regio­nal. Adanya kelonggaran policy dari banyak negara akan membantu saling pengertian antar negara,

Dalam hal ini, yang utama menda­pat perhatian, segi-segi yang berkaltan dengan fungsi dan tujuan organisasi internasional tersebut.

Desember 1986

604 Huhum dan Pembangunan

DAFTARPUSTAKA

1. Brown, Harrison, Menuju Masyarakat Dunia (Toward a World Community), . The Bulletin of Atomic Scientist 1979.

2. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law. Clarendom Press, Ox· ford 1973.

3. Donella H. Mladows (diterjemahkan: M. Maris), Batas·batas Pertumbuhan. PT. Gramedia 1980.

4. Leland M. Goodricht dan Edward Hambro, Charter of the United Nations. Commentary and Documents. World Peace Poundation, Bostom 1946.

5. Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. Bag. I, Bina Cipta Bandung 1976.

6. Ross Charles R., The Environmental Crisis, New Haven and London, Yale University Press 1970.

7. Schwazenberger, Georg., The Dynamics of lnternational Law. Milton Trading Estate Milton, axon, London 1976.

8. Sucipto,Pengantar Hukum Organisasilnternasional. FH UNIBRAW 1984. 9. Sumrah, Bahan·bahan Hukum Organisasi lnternasional. Sub Konsorsium

Ilmu Hukum, Dikti, Depdikbud (tanpa t.hun). 10. Wilson D. Kenneth ,Meral1Jalkan Masa Depan, Transaction, Inc. 1978.