Manfaat Ekonomi Industri Tambang

5/22/2018 Manfaat Ekonomi Industri Tambang

1/51

TINJAUAN DAN MANFAAT EKONOMI INDUSTRI TAMBANG

I. Pendahuluan

Lokasi Indonesia yang terletak pada 3 tumbukan (konvergensi) lempeng kerak bumi, yakni lempeng

Benua Eurasia, lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik melahirkan suatu

struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi pertambangan yang telah diakui di dunia.

Namun, potensi yang sangat tinggi ini masih belum tergali secara optimal. Disamping itu, tingkat

investasi di sektor ini relatif rendah dan menunjukkan kecenderungan menurun akibat terhentinya

kegiatan eksplorasi di berbagai kegiatan pertambangan. Menurut studi yang dilakukan Fraser

Institute dalam Annual Survey of Mining Companies (December 2002), iklim investasi sektor

pertambangan di Indonesia tidak cukup menggairahkan. Banyak kalangan menghawatirkan bahwa

dengan kondisi seperti ini maka masa depan, industri ekstraktif khususnya pertambangan di

Indonesia akan segera berakhir dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Kondisi ini patut disayangkan

karena industri ini memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional maupun

daerah. Dampak ekonomi dari keberadaan industri pertambangan antar lain penciptaan output,

penciptaan tenaga kerja, menghasilkan devisa dan memberikan kontribusi fiskal. Pada makalah ini

akan dibahas mengenai gambaran kondisi pertambangan mineral, iklim investasi pertambangan,

tinjauan manfaat ekonomi kegiatan pertambangan, permasalahan yang dihadapi industri

pertambangan dan rekomendasi kebijakan.

------------------------------

1 Tulisan ini merupakan kontribusi dari Uka Wikarya, Khoirunnurofiq, Syarif Syahrial, Teguh

Dartanto, Nuzul Achjar, Yogi Vidyatama, Hera Susanti, M. Ikhsan, M. Chatib Basri, Ibrahim K.R.H.,

Tim Peneliti Proyek PT.Inco, Tim Peneliti Proyek PT.FI, Tim Peneliti Proyek PT.KPC, Tim Road Map

Pertambangan.

II. Gambaran Iklim Pertambangan di Indonesia

Indonesia berada di sabuk mineral (Rim of Fire) dengan potensi mineral yang tinggi. Dan jika

dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia memimpin dalam produksi tembaga, emas,

perak, nikel, timah dan batu bara. Berdasarkan hasil Survey Pertambangan Indonesia yang

dilakukan oleh PWC (Price Waterhouse Coopers) tahun 2002, diperoleh gambaran bahwa dalam

kurun waktu 1997 sampai 2001, secara umum produksi pertambangan Indonesia mengalami

kenaikan, walaupun untuk beberapa mineral sempat mengalami penurunan, seperti emas pada

tahun 2000 serta perak dan timah pada tahun 1999. Persentase produksi Indonesia terhadap

produksi dunia juga meningkat untuk semua kelompok mineral kecuali untuk batubara yang

mengalami penurunan sejak tahun 2000 (PWC,2002).


2/51

Potensi pertambangan belum tergali secara optimal yang terlihat dengan masih rendahnya peranan

sektor pertambangan dalam PDB Indonesia. Rendahnya peranan sektor pertambangan saat

ini diperparah dengan memburuknya tingkat investasi sektor pertambangan yang akan

membahayakan keberlangsungan sektor pertambangan di masa depan. Tingkat produksi sektor

pertambangan di Indonesia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda tergantung jenis

pertambangannya. ini, tidak ditemukan adanya investasi baru di sektor pertambangan baik untuk

eksplorasi baru maupun perluasan usaha. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Price

Waterhouse Cooper mensinyalir bahwa penurunan yang signifikan dalam investasi tersebut sebagian

mencerminkan kekurangpercayaan investor karena berlanjutnya ketidakstabilan politik dan

ekonomi di Indonesia serta ketidakpastian sekitar pemberlakuan undang-undang pertambangan yang

baru, undang-undang kehutanan, dampak otonomi daerah dan bentuk serta isi kontrak

pertambangan generasi berikutnya.

Jika dibandingkan dengan tingkat investasi pertambangan di negara lain, akan terlihat bahwa

investasi baru sektor pertambangan di Indonesia berada pada level bawah dibandingkan dengan

negara lain yang memiliki potensi tambang yang sama. Fakta memperlihatkan bahwa tingkat

investasi eksplorasi Indonesia relatif memiliki nilai yang rendah terutama jika dibandingkan dengan

potensi yang dimilikinya. Nilai investasi Indonesia tersebut bahkan lebih rendah dari Afrika Selatan

dan Namibia yang notabene memiliki potensi pertambangan yang lebih rendah dibandingkan dengan

Indonesia. Sektor pertambangan Indonesia sendiri memiliki prospek pengembangan yang sangat

besar pada masa yang akan datang terutama dikaitkan dengan potensi pertambangan yang ada.

Potensi pertambangan Indonesia ini secara umum digambarkan oleh nilai Revealed Comparative

Advantage (RCA) yang tinggi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fraser Institute

memperlihatkan bahwa potensi yang sangat besar ini tidak didukung dengan efektivitas kebijakan

pemerintah yang mendukung perkembangan sektor pertambangan di Indonesia. Hingga tahun 2002,

terjadi kecenderungan peningkatan kegiatan produksi sektor pertambangan. Namun, pada tahun

2003, terjadi gejala yang mengkhawatirkan dengan terjadinya penurunan tingkat produksi beberapa

bahan tambang seperti timah, emas dan tembaga serta beberapa bahan tambang yang relatif

stagnan.

Potensi Mineral dan Potensi Kebijakan Mineral Potential vs Policy Potential

Bolivia

Argentina

Mexico


3/51

Peru

Brazil

Chile

Columbia

Ghana

Venezuela

Ecuador

Philippines

Zimbabwe

Kazakhstan

Russia

China

Indonesia

Papua New

Guinea

South Africa

Australia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70


4/51

80

90

Policy Potential

Mineral Potential

Pemanfaatan dari kekayaan tambang itu sendiri masih sangat mungkin untuk ditingkatkan

mengingat masih tingginya tingkat sumber daya dibandingkan dengan produksi yang telah dilakukan

maupun studi kelayakan (feasibility study) yang menghasilkan sumber cadangan baru. Bahkan

beberapa jenis tambang masih dalam level sumber daya dan belum bisa menjadi cadangan (karena

belum dilakukan studi kelayakan). Batubara adalah kasus yang sangat optimis dalam

pengembangannya ke depan. Tingkat produksi batubara Indonesia hingga tahun 2002 baru mencapai

567 juta ton, atau relatif sangat kecil dibandingkan dengan cadangan maupun sumber daya

batubara yang ada di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tingkat produksi dunia, beberapa bahan tambang Indonesia

memperlihatkan proporsi (share) yang cukup signifikan. Besarnya proporsi tersebut memperlihatkan

kecenderungan terus meningkat hingga tahun 2002, kecuali emas yang mengalami penurunan

proporsi produksi emas Indonesia terhadap produksi dunia. Proporsi produksi bahan tambang

Indonesia terhadap produksi dunia menunjukkan gejala peningkatan pada periode 2000-2002

terutama untuk batubara, tembaga dan timah. Timah merupakan bahan tambang yang relatif

mendominasi dunia jika dibandingkan dengan produk pertambangan Indonesia lainnya, yaitu

mencapai hampir 30% dari total produksi timah dunia disusul dengan tembaga yang mencapai lebih

dari 20% dari produksi tembaga dunia.

Meskipun Indonesia memiliki proporsi yang tinggi dalam kegiatan produksi pertambangan

dibandingkan dengan produksi dunia, sektor pertambangan masih memiliki proporsi yang kecil

dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan baik dari sisi nilai tambah terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) serta terhadap ekspor nasional secara keseluruhan. Proporsi sektor

pertambangan terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2002 hanya mencapai lebih dari 2,5% dari

total PDB.

Proporsi ini relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 3%

dari total PDB secara keseluruhan. Dari sisi ekspor, sektor pertambangan hanya menyumbang lebih

dari 5% dari total ekspor nasional pada tahun 2002. Nilai ekspor pertambangan ini pun mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2001 dimana ekspor pertambangan Indonesia hampir

mencapai 3% dari total ekspor nasional.


5/51

III. Permasalahan Investasi Pertambangan di Indonesia

Lesunya investasi pada sektor pertambangan harusnya segera mendapatkan perhatian dari

pemerintah Indonesia. Pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk

memberikan insentif yang besar pada kegiatan di sektor pertambangan. Sejak tahun 1997 investasi

di sektor pertambangan belum lah pulih seperti pada periode sebelum krisis ekonomi melanda

Indonesia. Jika kita lihat lebih jauh dari sisi komposisi investasi sektor pertambangan, tidak bisa

dipungkiri bahwa sektor pertambangan masih sangat tergantung dari investor luar negeri mengingat

besarnya entry cost di sektor tersebut karena sifatnya yang capital intensif.

Dari sisi perkembangan komposisi investasi dari asing maupun domestik. Terlihat bahwa perbedaan

komposisi itu semakin tahun semakin kecil. Hal ini dikarenakan karena adanya penurunan yang

signifikan dari investasi asing, sedangkan investasi domestik lebih bersifat tetap (stagnant).

Melemahnya tingkat investasi ini khususnya investasi asing pada sektor pertambangan tidak terlepas

dari kondisi kestabilan domestik, menyangkut keamanan serta kepastian usaha menjadi faktor

utama dalam menentukan tingkat investasi asing di Indonesia. Selain koordinasi peraturan lintas

sektoral, masalah kepastian hukum untuk bergerak dan melakukan kegiatan investasi pada sektor

pertambangan Indonesia pun relatif tidak ada.

Trend Investasi Pertambangan Indonesia

Bank Dunia sendiri, dalam laporannya tentang indeks kepercayaan investor menyebutkan bahwa

Indonesia relatif memiliki tingkat kepercayaan dari investor yang rendah, bahkan lebih rendah dari

Thailand dan Vietnam. Rendahnya tingkat kepercayaan investor ini mengakibatkan munculnya

disinsentif yang sangat besar bagi investor untuk ikut serta dalam kegiatan investasi di Indonesia,

termasuk investasi pada sektor pertambangan yang relatif memakan waktu yang lama serta risiko

yang besar.

Dari sisi iklim lingkungan bisnis, Bank Dunia sendiri mensinyalir bahwa Indonesia secara relatif

memiliki indeks lingkungan bisnis yang relatif rendah dibandingkan dengan lingkungan bisnis secara

regional maupun global. Lingkungan bisnis yang relatif buruk ini lah yang akan semakin

mengkhawatirkan terhadap kegiatan investasi di Indonesia dimana tingkat aliran modal asing ke

Indonesia sendiri mengalami trend penurunan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Selain faktor lingkungan bisnis, yang tak kalah pentingnya adalah tentang kondisi persaingan usaha

di Indonesia. Menurut data, Indonesia memiliki indeks persaingan usaha yang relatif buruk

dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Brazil, maupun Thailand. Kinerja yang buruk ini


6/51

tentunya akan mengurangi tingkat kepastian investor untuk melakukan tindakan investasi di

Indonesia.

Karenanya, peran pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif menjadi

mutlak untuk dilakukan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor pengembangan institusi tidak kalah

besarnya pengaruh terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan. Salah satu

pengembangan institusi tersebut adalah mengurangi besarnya korupsi pada sektor pemerintahan

Indonesia. Indeks persepsi korupsi memperlihatkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia relatif sangat

parah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia memiliki tingkat korupsi yang lebih buruk

dibandingkan dengan India dan Thailand serta sangat jauh jika dibandingkan dengan Malaysia.

Tingkat korupsi yang parah ini jelas menimbulkan disinsentif yang sangat besar bagi investasi

pertambangan, mengingat kegiatan pertambangan melibatkan sejumlah peraturan yang diatur oleh

pemerintah sehingga tingkat korupsi yang besar akan mengurangi kepastian berusaha karena adanya

ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Selain itu, faktor-faktor yang menghambat investasi pada sektor pertambangan di Indonesia juga

tidak terlepas dari kendala yang terdapat pada sektor pertambangan itu sendiri. Kendala-kendala

tersebut dapat ditunjukkan pada Bagian III berikut ini.

IV. Tinjauan Manfaat Ekonomi Industri Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus KPC, PT. INCO dan

PT. Freeport Indonesia)

1. Manfaat Ekonomi Industri Pertambangan di Indonesia

Kegiatan pertambangan di Indonesia berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar

bagi perekonomian domestik. Manfaat tersebut dalam berupa tambahan bagi PDB, Pendapatan

Rumah tangga dan Kesempatan kerja baik pada level Nasional maupun Regional. Juga tidak kalah

pentingnya, melalui royalti dan pembayaran berbagai jenis pajak dan restribusi, adalah peran

pertambangan menjadi sumber penerimaan negara.

Manfaat bagi perekonomian makro tentunya dapat dihitung dari nilai penjualan, nilai tambah,

pendapatan pekerja dan penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan. Namun perlu

diingat bahwa dengan adanya mekanisme keterkaitan ekonomi, kegiatan pertambangan

memberikan efek multiplier bagi perekonomian. Oleh karena itu, akibat adanya aktifitas

pertambangan akan sangat banyak tumbuh dan berkembangnya unit-unit kegiatan ekonomi.

Berkembangnya unit-unit kegiatan ekonomi tersebut sangat mungkin memberikan manfaat ekonomi

yang sangat besar.

Oleh karena itu pada ruang yang terbatas ini dan juga dalam keterbatasan data, kami mencoba


7/51

menyajikan manfaat ekonomi dari tiga kasus perusahaan tambang, yakni: (1) PT. Kaltim Prima Coal

(KPC), adalah perusahaan tambang Batubara di Katim, (2) PT. INCO (PTI), perusahaan tambang

nikel di Sulsel, dan (3) PT. Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan tambang konsentrat tembaga,

perak dan emas di Papua. KPC, sebagai salah satu perusahaan pertambangan batubara di Kaltim,

telah memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bukan saja bagi perekonomian Kaltim tetapi

juga luar Kaltim.

Sebagai ilustrasi numerik, pada tahun 2000, ekspor batubara KPC mencapai nilai sekitar 3 triliun

rupiah atau 98% total produksinya. Aktifitas ekspor tersebut telah memperbesar volume

perekonomian Kaltim yang ditandai oleh meningkatnya PDRB dari Rp 61.9 triliun menjadi Rp 64.9

trilun. Artinya, KPC telah memberikan andil dalam pembentukan PDRB Kaltim sebesar kira-kira Rp 3

trilun atau setara dengan 4.7% dari PDRB Kaltim.

Peningkatan PDRB tersebut sebagai salah indikasi adanya peningkatan pendapatan yang diterima

seluruh pekerja, baik yang bekerja langsung di KPC, pekerja di perusahaan subkontraktor, maupun

oleh mereka yang pekerja di bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan

restoran, angkutan dan komunikasi dan juga sektor jasa-jasa lainnya. Secara total pendapatan

masyarakat yang dibangkitkan oleh adanya aktifitas pertambangan KPC mencapai Rp 987 milyar

pada tahun 2000. Dari sekian banyak aktifitas usaha di luar KPC, pendapatan terbesar mengalir

kepada para pekerja di bidang angkutan dan komunikasi, industri pengolahan dan pertanian.

Bukan hanya para pekerja saja yang mendapatkan manfaat dari KPC, melainkan juga pemerintah

daerah, baik pemda propinsi Kaltim, pemda kabupaten penghasil dan kabupaten-kabupaten bukan

penghasil lainnya di Kaltim, melalui penerimaan bagi hasil sumberdaya alam.

Kemudian, adanya peningkatan pendapatan seluruh pekerja di Kaltim tentu saja akibat load

pekerjaan mereka meningkat dan atau jumlah partisipasi kerja meningkat. Aktifitas KPC memiliki

employment multiplier sebesar 6.27, artinya untuk setiap orang yang bekerja di KPC dapat

membuka kesempatan kerja bagi 6.27 orang pekerja di seluruh Kaltim. Jika pada tahun 2000,

terdapat sekitar 6000 pekerja di KPC, maka berarti sekitar 72000 orang kesempatan kerja dapat

tercipta di seluruh di Kaltim.

Berdasarkan perhitungan dari Tabel Input Output Kaltim tahun 1995, diperoleh output multiplier

total akibat pertambangan Batubara KPC sebesar 1.878, artinya dari setiap milyar nilai ekspor

Batubara yang diproduksi KPC akan menciptakan output perekonomian di semua sektor ekonomi di

Kaltim senilai 1.878 milyar rupiah.

Selanjutnya, dampak pendapatan akibat kegiatan KPC dapat dibaca pada angka Income Multipliers

yakni sebesar 1.551 artinya dari setiap juta rupiah gaji dan upah para pekerja KPC, dapat

mendorong pembentukan pendapatan masyarakat di seluruh Kaltim sebesar 1.551 juta rupiah.

Angka-angka dari KPC, menggambarkan pola umum dari manfaat ekonomi industri pertambangan

fosil (non mineral) batubara. Pada bagian berikutnya akan diambil contoh kasus manfaat ekonomi


8/51

pertambangan mineral nikel di Sulsel, yang dijalankan oleh PT. INCO (PTI).

Sebagai ilustrasi pada tahun 2000, PTI mengekspor 100% produknya senilai lebih kurang Rp 3.4

triliun, yang setara dengan 12%

-------------------

2 dari total PDRB Sulsel. Kontribusi PTI terhadap pembentukan PDRB Sulsel pada tahun 2001-2003

cenderung menurun, tetapi masih dekat dengan angka Rp 3 triliun rupiah. Pertambangan nikel PTI

memberikan multiplier output yang relatif besar yaitu 1.79, artinya untuk setiap juta rupiah nilai

ekspor PTI berdampak pada pembentukan output perekonomian

Sulsel sebesar Rp 1.79 juta rupiah.

Penambahan PDRB akibat kehadiran PTI berimplikasi pada penambahan pendapatan bagi para

pekerja tambang dan para pekerja di luar usaha tambang. Kegiatan pernambangan nikel

memberikan angka multiplier pendapatan sebesar 1.42, artinya untuk setiap juta rupiah gaji yang

diterima karyawan PTI, akan memicu terciptanya Rp 1.42 juta pendapatan bagi seluruh pekerja di

Sulsel. Dengan angka multiplier tersebut diperkirakan pada tahun 2000, PTI berkontribusi dalam

penciptaan pendapatan para pekerja di seluruh Sulsel sebesar Rp 820 milyar atau setara dengan

11% dari total pendapatan seluruh pekerja di wilayah Sulsel. Pada tahun-tahun selanjutnya,

terdapat trend yang menurun dari kontribusi PTI dalam pembentukan pendapatan pekerja.

Kehadiran PTI tentu saja berdampak positif dalam penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk

lokal Sulsel maupun dari luar Sulsel. Sebagai informasi kegiatan tambang nikel memberikan

multiplier kesempatan kerja sebesar 39, artinya untuk setiap karyawan yang berkerja di PTI,

mampu memicu terciptanya 39 kesempatan kerja (orang) di seluruh perkonomian Sulsel.

Berdasarkan multiplier tersebut, maka pada tahun 2000, kesempatan kerja yang dipicu oleh

kehadiran PTI mencapai sekitar 170 ribu kesempatan kerja (orang). Kesempatan kerja yang diserap

oleh PTI hanya sebagian kecil saja. Kegiatan usaha pertanian, industri pengolahan, perdagangan-

hotel-restoran, dan angkutan dan komunikasi adalah bidang-bidang usaha yang paling banyak

terimbas oleh PTI, yang pada gilirannya tentu saja yang paling banyak menangkap kesempatan

kerja.

Perlu dikemukakan bahwa manfaat ekonomi industri pertambangan bagi suatu perekonomian akan

semakin besar dengan semakin beragam dan semakin besarnya nilai kebutuhan industri yang

2Angka ekspor tertinggi sepanjang beroperasinya PT INCO di Sulsel.

dapat dipasok oleh produsen domestik atau lokal. Pasokan bahan baku dari pengusaha lokal, akan

memicu berkembangnya kegiatan perekonomian lokal. Pada akhirnya akan meningkatkan

pendapatan

dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Namun pada kenyataannya, masyarakat lokal belum


9/51

atau bahkan tidak mampu memasok aneka kebutuhan perusahaan, padahal barang tersebut

sesungguhnya dapat diproduksi secara lokal. Umumnya masyarakat di sekitar pertambangan

dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi persyaratan kualitas dan kontinuitas pasokan yang

dituntut pihak perusahaan. Tentu saja untuk mengatasi hal ini diperlukan campur tangan

pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi lokal.

Kemudian, disamping PTI yang sudah beroperasi 30-an tahun, adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI),

yang juga mulai beroperasi pada pertengahan tahun 1960-an. PTFI, yang tergolong perusahaan

pertambangan besar di dunia, menambang batuan di sekitar Pegunungan Puncak Jaya di Papua yang

menghasilkan konsentrat batuan yang mengandung logam tembaga, perak dan emas.

Manfaat kehadiran PTFI secara kasat mata dapat dilihat dari lahirnya suatu wilayah perekonomian

baru yang relatif lebih maju dari daerah-daerah lainnya di Papua yaitu Kabupaten Mimika. Di

kabupaten ini terdapat dua titik nodal aktifitas perekonomian yakni kegiatan tambang di

Tembagapura (highland) dan kegiatan administrasi perusahaan, pengolahan akhir konsentrat dan

pengapalannya serta kegiatan pemerintahan yakni di Timika (lowland).

Pada tahun 2000, nilai penjualan konsentrat PTFI mencapai kira-kira Rp 21 triliun atau setara

dengan 50% PDRB Papua, dan setara dengan 1.6% PDB nasional. Selama periode 1995-2000, PTFI

berkontribusi dalam pembentukan PDRB Papua dengan rata-rata 62% per tahun. Bahkan keberadaan

PTFI telah menahan situasi perekonomian makro Papua tidak anjlok ketika hantaman krisis nasional

melanda daerah ini pada tahun 1998 dan 1999. Malah sebaliknya, dengan melemahnya

nilai tukar rupiah nilai penjualan PTFI dalam rupiah menjadi sangat besar.

Nilai penjualan konsentrat PTFI hingga tahun 2008, diperkirakan tidak mengalami penurunan yang

drastis bahkan cenderung konstan, sehingga kontribusinya dalam pembentukan PDRB Papua

masih menjadi komponen yang sangat penting.

Sejalan dengan kontribusinya dalam pembentukan PDRB Papua, PTFI berkontribusi besar dalam

pembentukan pendapatan pekerja di Papua. Pada tahun 2000, PTFI memberi andil dalam

pembentukan pendapatan para pekerja di seluruh wilayah Papua mencapai Rp 2.1 triliun atau

setara dengan 40% dari pendapatan total seluruh pekerja di Papua. Dengan demikian secara rata-

rata boleh dikatakan bahwa 40% dari pendapatan per kapita pekerja, berasal dari kontribusi

langsung dan tidak langsung kehadiran PTFI.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kehadiran PTFI telah memicu tumbuh dan berkembangnya

berbagai kegiatan usaha di luar pertambangan, seperti pertanian (tanaman bahan makanan,

perkebunan, perikanan, dan peternakan); industri pengolahan; listrik; bangunan; perdagangan,

hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; serta berbagai kegiatan jasa lainnya. Bahkan PTFI

punya

peran penting dalam menopang jalannya pemerintahan di wilayah Papua terutama pada rezim

Otonomi Khusus, yakni sebagai sumber dana dalam mekanisme bagi hasil.


10/51

Akibat bermunculannya aktifitas usaha dan berkembangnya pemerintahan di Papua, PTFI dengan

demikian telah memicu tumbuhnya kesempatan kerja. Pada tahun 2000, diperkirakan sekitar

300 ribu kesempatan kerja (orang), yang bekerja di Papua dan yang dipicu oleh kehadiran PTFI.

Sebenarnya, bukan hanya berimbas di wilayah Papua saja, penciptaan kesempatan kerja ini

menjalar ke luar Papua, yang pada tahun 2000 kesempatan kerja yang muncul di luar Papua

mencapai tidak kurang dari 60 ribu kesempatan kerja. Meluasnya manfaat ekonomi PTFI, dapat

dipahami mengingat pemenuhan kebutuhan operasional PTFI banyak yang didatangkan dari luar

Papua.

Tingginya kesempatan kerja yang muncul akibat kehadiran PTFI, didukung oleh fakta bahwa

aktifitas pertambangan PTFI memberikan multiplier kesempatan kerja di Papua yang besar sebesar

37.5 (angka tertinggi diantara kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya). Angka ini mengandung arti

untuk setiap tambahan satu pekerja tambang PTFI mampu memicu munculnya 37.5 kesempatan

kerja baru (orang) di wilayah Papua.

Di sisi lain output dan income multiplier kegiatan pertambangan konsentrat batuan ini (tembaga,

perak dan emas) adalah sebesar masing-masing 1.6 dan 1.3. Arti angka Output Multiplier itu adalah

untuk setiap tambahan satu juta rupiah nilai ekspor konsentrat, dapat meningkatkan output Papua

sebesar Rp 1.6 juta. Sedangkan arti angka income multiplier adalah untuk setiap tambahan satu

juta rupiah pengeluaran PTFI untuk upah dan gaji, akan berdampak meningkatkan pendapatan

masyarakat di Papua sebesar Rp 1.3 juta.

Sebagai penutup dari kajian manfaat ekonomi pertambangan, terlepas dari kontroversi dampak

negatifnya, bahwa manfaat ekonomo dari tiga kasus perusahaan pertambangan PMA tersebut

semakin menguatkan bahwa sesungguhnya aktifitas pertambangan di Indonesia, masih berperan

penting bagi perekonomian nasional, apalagi dalam situasi dimana investasi di sektor-sektor lainnya

sulit berkembang.

2. Dampak Fiskal Industri Pertambangan di Indonesia

Dampak fiskal dari aktivitas pertambangan adalah besarnya kontribusi fiskal yang dibayarkan oleh

kontraktor atau perusahaan pertambangan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kontribusi

fiskal ini akan mempengaruhi besarnya APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota Penghasil di

daerah operasional sesuai dengan proporsi dan aturan yang belaku. Untuk lebih jelasnya, sesuai

dengan kontrak karya antara pemerintah pusat dan perusahaan, maka perusahaan berkewajiban

melakukan pembayaran dalam kategori pajak dan bukan pajak terhadap negara sesuai dengan

aturan yang berlaku. Kontribusi pembayaran ini tersebar ke beberapa tingkatan pemerintahan,

yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pajak dan kewajiban lain

yang harus dibayar antara lain adalah


11/51

3 : (i) Iuran Tetap (deadrent) untuk wilayah kontrak kerja, (ii) Iuran

Eksploitasi (Royalti) untuk mineral yang diproduksi, (iii) PPh Badan, (iv) PPh Karyawan (PPh 21), (v)

PPh atas dividen, bunga, sewa, royalti, dan premi asuransi, (vi) PPN dan PPNBM, (vii) Bea materai

atas dokumen-dokumen, (viii) Bea masuk atas barang yang diimpor, (ix) PBB, (x) Pungutan dan

pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat, (xi) Pungutan

administrasi untuk fasilitas, jasa atau hak-hak khusus yang diberikan pemerintah sepanjang

pembebanan itu disetujui oleh pemerintah pusat, dan (xii) Bea Balik Nama atas hak kepemilikan

kendaraan bermotor dan kapal-kapal di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan juga telah ditegaskan kembali dalam UU No.33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka bagian daerah dari penerimaan sumber

daya alam sektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara). Jenis-jenis

pembayaran terhadap pemerintah dan daerah tergantung isi dari kontrak karya. Jenisnya bervariasi

tergantung jenis usaha pertambangan. meliputi : a) luran Tetap (Landrent), dan b) luran Eksplorasi

dan luran Eksploitasi (Royalti). Landrent atau Deadrent adalah suatu pembayaran tahunan kepada

pemerintah dalam rupiah atau satuan mata uang lain yang disetujui bersama oleh Pemerintah dan

perusahaan pertambangan, yang diukur berdasarkan jumlah hektar tergantung dalam kontrak atau

area pertambangan masing-masing. Sesuai dengan UU,maka bagian daerah dari landrent adalah

sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota

penghasil. Sedangkan royalti adalah pembayaran kepada pemerintah berkenaan produksi mineral

yang berasal dari area penambangan.. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka bagian daerah

dari royalti adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk

kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan

Dalam hal penerimaan fiskal, peran dari usaha pertambangan mineral dan batubara masih

merupakan salah satu andalan baik bagi pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah dalam

penerimaan negara dan daerah. Berikut ini, kami disajikan dampak fiskal dari usaha pertambangan

PT. KPC, PT. INCO dan PT. FI yang merupakan hasil perhitungan dan simulasi yang telah dilakukan

oleh LPEM.

2.1. Dampak Fiskal PT. Kaltim Prima Coal

Kewajiban KPC terhadap pemerintah adalah dengan menyerahkan 13,5% dari hasil penjualan

bersihnya kepada pemerintah dalam bentuk Royalti. Setelah desentralisasi, Pemda Kabupaten Kutai

Timur seharusnya memperoleh sekitar 14 juta USD (tahun 2000) dan 20 juta USD (tahun 2001), yang

jika dirupiahkan akan berjumlah berturut-turut Rp 123 miliar dan Rp 177 miliar.


12/51

Dengan total penerimaan Kutai Timur yang mencapai Rp 584 miliar pada tahun 2001, maka nilai

kontribusi KPC terhadap kas Pemda Kutai Timur pada tahun yang sama berkisar 30% yang

merupakan jumlah yang cukup signifikan terhadap penerimaan daerah Kutai Timur.

Kontribusi KPC lainnya terhadap Kas Pemda adalah dalam bentuk Land-Rent, yang jika lahan yang

dieksploitasi KPC mencapai 91.000 ha maka total land-rent yang harus dibayar adalah sejumlah 91

ribu USD atau sekitar Rp 804,44 milyar. Dengan sistem bagi hasil yang baru maka bagian Pemda

Kutai Timur dari Land Rent adalah sekitar Rp 515 juta.

2.2. Dampak Fiskal PT. INCO

Dilihat dari jumlah absolutnya, total kontribusi PT INCO terhadap keuangan negara sejak 1998

sampai 2002 rata-rata pada kisaran Rp.120 milyar pertahun, kecuali pada tahun 1999 melonjak

sampai sekitar Rp. 150 miliar. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan produksi yang

mengakibatkan kenaikan keuntungan. Sebenarnya kondisi peningkatan produksi ini berlangsung

sampai dengan sekarang, hanya sejak tahun 1999 perusahaan melakukan investasi yang cukup

signifikan dan mendapatkan capital tax allowance dari pemerintah sehingga belum perlu membayar

pajak penghasilan badan selama 6 tahun. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap US dollar

berpengaruh pada fluktuasi kontribusi.

Pada tingkat provinsi, kontribusi fiskal PT INCO diberikan melalui pos land rent, royalti, royalti

lain-lain dan Iuran Penggunaan Sungai Larona. Besaran kontribusi ini berubah-ubah cukup fluktuatif,

sehingga share-nya terhadap Bagi Hasil SDA dan Dana Perimbangan juga fluktuatif. Walaupun

demikian dapat dilihat bahwa PT INCO merupakan kontributor terbesar dari bagi hasil sumber daya

alam di provinsi ini. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, PT INCO menyumbang rata-rata

75.8% terhadap total penerimaan dari Bagi Hasil SDA.

Dengan menggunakan asumsi bahwa pajak pemanfaatan air tanah yang diterima Kabupaten Luwu

Utara seluruhnya berasal dari pembayaran PT INCO, maka PT INCO telah menyumbang masing-

masing sebesar 0.5%, 80.3%. dan 80.5% terhadap PADS Kabupaten Luwu Utara masing-masing tahun

2000, 2001, dan 2002. Peningkatan luar biasa sejak tahun 2001 dipengaruhi oleh perubahan struktur

Bagi Hasil ke Kabupaten sebagai akibat implementasi desentralisasi. Kontribusi terhadap PADS

dihitung dari pos Pajak Daerah saja. Pada pos Bagi Hasil Bukan Pajak (dari sumber daya alam), land

rent (iuran tetap penggunaan tanah) dan royalti (iuran eksplorasi dan eksploitasi) memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap subtotal Bagi Hasil SDA ini, terutama pada tahun 2002. Pada

tahun 2002, terjadi penurunan tajam dari pos royalti yaitu dari sekitar 30 miliar rupiah menjadi

hanya sekitar 9 milyar rupiah sehingga terjadi penurunan share terhadap Dana Perimbangan yang

cukup tajam. Secara total, kontribusi fiskal PT INCO terhadap APBD Kabupaten Luwu Utara cukup


13/51

besar, yaitu rata-rata 24.7% antara tahun 2000 2002.

Secara total, kontribusi fiskal PT INCO terhadap APBD Kabupaten Luwu Utara cukup signifikan.

Total kontribusi ini bahkan melampaui beberapa pos penerimaan dalam APBD misalnya pos PADS

dan pos BHSDA. Hal ini menunjukkan peranan PT INCO yang penting dalam keuangan daerah Luwu

Utara

2.3. Dampak Fiskal PT. Freeport Indonesia (PTFI)

Pada tahun 2001 tahun awal pelaksanaan Undang-undang tentang Otonomi Daerah, PTFI telah

menyumbang sekitar 0,83% total Pendapatan Dalam Negeri (APBN) Indonesia, yang berasal dari

Penerimaan Sumber Daya Alam, Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, deviden,

serta berbagai pajak dan bukan pajak lainnya yang dibayar PTFI. Melalui mekanisme Dana

Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pada tahun yang sama PTFI telah memberikan

kontribusi fiskal secara langsung sebesar Rp. 75,5 miliar dan Rp. 115,9 miliar atau masing-masing

8,9% dan 54,6% APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten Mimika.

Dengan Otonomi Khusus, pada tahun 2001, Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten

Mimika menerima masing-masing 48,10%, 3,71%, dan 5,70% dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

yang berasal dari PTFI. Kabupaten/kota non-penghasil konsentrat tembaga di Papua menerima

6,60% dan sisa 34,72% lainnya dialokasikan kepada daerah-daerah di luar Papua.

Profil keuangan daerah Propinsi Papua dan Kabupaten Mimikamenunjukkan tingkat

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu rata-

rata di atas 85 %. Penerimaan langsung terbesar akan dinikmati oleh pemerintah pusat melalui

deviden, pajak-pajak pusat dan bagian pusat atas bagi hasil SDA bagi hasil pajak. Namun

penerimaan ini masih akan dikembalikan ke daerah melalui Dana Perimbangan seperti DAU, DAK

dan Dana Otonomi Khusus.PTFI telah menyumbangkan sekitar 0,83 % terhadap Pendapatan Dalam

Negeri APBN pada tahun 2001 dari penerimaan langsung dan diperkirakan akan menurun pada tahun

berikutnya seiring dengan membesarnya nilai nominal APBN.

V. Kendala-Kendala Sektor Pertambangan

Kendala-kendala pengembangan sektor pertambangan di Indonesia secara umum dapat terbagi

menjadi lima golongan besar, yaitu;

1. Kendala yang berkaitan dengan karakteristik sektor pertambangan itu sendiri

2. Ketidakpaduan antarsektor

3. Kebijakan fiskal


14/51

4. Hubungan pusat dan daerah

5. Hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial di sekitar lokasi tambang

Kendala pertama pengembangan sektor pertambangan berkaitan dengan karakteristik

pertambangan itu sendiri. Kendala tersebut meliputi antara lain: Sektor pertambangan merupakan

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga cadangan yang dieksploitasi suatu saat

akan habis, dan jika tidak ditemukan cadangan yang baru maka usaha akan tutup; Industri

pertambangan bersifat padat modal karena kebutuhan dana yang amat besar; Usaha pertambangan

memiliki resiko yang tinggi; Pengembalian investasinya lama; Harga komoditas tambang

berfluktuasi secara tidak teratur; Umumnya terletak di daerah terpencil yang memerlukan sarana

dan prasarana yang besar biayanya dan terkadang berbenturan dengan lingkungan sekitar.

Ketidakpaduan antar sektor utamanya dapat dilihat dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan. Permasalahan umum yang sering terjadi berkaitan dengan masalah tumpang tindih

peraturan perundang-undangan (overlapping), pengabaian karakteristik kegiatan usaha

pertambangan dan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (conflict

of laws).

Kendala yang berkaitan dengan kebijakan fiskal meliputi dari sisi perpajakan, serta rezim pajak

Indonesia yang berkaitan dengan sektor pertambangan yang terdiri dari royalti, ring fencing, PPN

dan PPh Badan. Dari sisi perpajakan, Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Otto et. al. (2000),

effective tax rate Indonesia sebesar 60,4% untuk model tambang emas dan 48,6% untuk model

tambang tembaga. Jika dilihat secara keseluruhan bebannya lebih tinggi dari nilai rata-rata sebesar

58,7% untuk model tambang emas sementara untuk model tambang tembaga masih lebih rendah

dari rata-rata yang sebesar 49,2%. Ini artinya rejim pajak di Indonesia mempunyai beban pajak (tax

burden) yang cukup tinggi bagi para pengusaha dan investor di Industri Pertambangan. Sedangkan

IRR kita juga tidak terlalu tinggi sebesar 11,4% untuk model tambang emas dan 12,2% untuk model

tambang tembaga.

Dari tarif royalti, para pengusaha tambang di Indonesia merasa Tarif royalti atas produksi relatif

kurang kompetitif dibandingkan negara-negara kompetitor, bahkan beberapa negara sudah mulai

meninggalkan pengenaan pungutan yang berbasis produksi atau penjualan (seperti royalti)

mengingat hal ini sangat dipertimbangkan oleh investor. Sekalipun investor akan

mempertimbangkan kebijakan perpajakan suatu negara secara keseluruhan dalam memilih

portofolio investasi di bidang pertambangan, tarif royalti akan menjadi perhatian utama mengingat

pungutan ini dikenakan langsung atas produksi atau penjualan walaupun misalnya perusahaan dalam

kondisi rugi. Tarif royalti yang tinggi juga memberi disinsentif bagi perusahaan tambang, sehingga

bijih besi yang berkadar kurang tinggi cenderung terabaikan karena tidak ekonomis.

Salah satu yang juga menjadi perhatian dari pengusaha tambang adalah adanya ring fencing dalam


15/51

pertambangan di Indonesia. Konsep ring fencing (satu kontrak dan satu perusahaan untuk satu

wilayah tambang) dianggap memberikan disinsentif bagi investor untuk menanamkan kembali

dananya untuk kegiatan eksplorasi di daerah tambang baru di Indonesia. Ring fencing mendorong

repatriasi modal dan sulit untuk ditarik kembali. Sistim ini juga menyulitkan kegiatan eksplorasi

pertambangan, karena harus membuat perusahaan baru untuk mengeksplorasi di daerah baru, dan

harus membeli peralatan baru atau menyewa untuk kegiatannya. Perusahaan tidak boleh memakai

fasilitas perusahaan di bawah grup yang sama, walaupun mungkin tempatnya dekat, tetapi terletak

pada fence yang berbeda. Padahal seringkali, tempat eksplorasi amat terpencil, sehingga investasi

baru akan menyebabkan biaya perusahaan menjadi lebih besar.

Para pengusaha juga mengeluhkan karena dicabutnya fasilitas penangguhan PPN dan PPN yang

ditanggung pemerintah berdasarkan UU No. 18/2000 menyulitkan KK & PKP2B yang terikat pada UU

PPN sebelumnya terkait dengan stimulus impor barang modal, suku cadang, dan barang lainnya. Hal

ini akan semakin menyurutkan investor untuk berinvestasi.

Kendala yang berasal dari PPh Badan juga dikeluhkan oleh para pengusaha tambang dimana metode

penghitungan angsuran PPh Badan (PPh Pasal 25) yang didasarkan pada laba tahun sebelumnya,

bukan pada tahun berjalan banyak juga dikeluhkan perusahaan. Hal ini tidak mencerminkan

keadaan keuangan riil perusahaan mengingat harga komoditas sangat berfluktuasi, sehingga akan

menimbulkan selisih kurang bayar atau lebih bayar dalam jumlah yang besar.

Kendala yang tak kalah besarnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal di Indonesia pada awal tahun 2001 yang lalu. Permasalahan yang timbul antara

lain adalah masalah kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan

dengan bisnis sektor pertambangan. Selain itu, sejumlah permasalahan dalam pendistribusian pajak

antara pemerintah pusat dan daerah juga berpotensi menimbulkan masalah-masalah politik dan

sosial yang semakin meningkatkan resiko investasi pertambangan di Indonesia.

Kendala terakhir adalah berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial di sekitar

lokasi tambang. Perusahaan tambang yang berada di daerah terpencil terkadang berhadapan

dengan LSM dan masyarakat lokal khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat. Seharusnya,

pemerintah daerah berperan penting sebagai penengah. Namun, peranan ini dirasakan masih sangat

kurang sehingga perusahaan sendiri yang harus bernegosiasi dengan LSM dan masyarakat setempat.

Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko usaha yang semakin besar.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

1. Kesimpulan

Potensi pertambangan mineral di Indonesia cukup bagus tetapi potensi tersebut belum


16/51

dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya investasi di sektor ini. Investasi sector

pertambangan di Indonesia berada pada level bawah jika dibandingkan dengan negara lain yang

memiliki potensi tambang yang sama.

Potensi pertambangan di Indonesia cukup besar tetapi tidak didukung oleh efektivitas kebijakan

pemerintah yang dapat mendukung perkembangan sektor pertambangan. Sehingga mulai tahun

2003 terlihat adanya penurunan kegiatan di sektor pertambangan.

Dari sisi perkembangan komposisi investasi dari asing maupun domestik. Terlihat bahwa

perbedaan komposisi itu semakin tahun semakin kecil. Hal ini dikarenakan karena adanya

penurunan yang signifikan dari investasi asing, sedangkan investasi domestik lebih bersifat tetap

(stagnant). Investasi sektor pertambangan ini sangat tergantung dengan investor luar negeri karena

investasi disektor ini bersifat capital intensif sehingga memerlukan entry cost yang besar untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi disektor pertambangan.

Melemahnya tingkat investasi ini khususnya investasi asing pada sektor pertambangan tidak

terlepas dari kondisi kestabilan domestik, menyangkut keamanan serta kepastian usaha menjadi

faktor utama dalam menentukan tingkat investasi asing di Indonesia. Selain koordinasi peraturan

lintas sektoral, masalah kepastian hukum untuk bergerak dan melakukan kegiatan investasi pada

sektor pertambangan Indonesia pun relatif tidak ada.

Keberadaan Industri pertambangan memberikan manfaat yang besar baik kepada perekonomian

nasional maupun perekonomian daerah. Dampak ekonomi dari kegiatan pertambangan antara lain

peningkatan pendapatan bruto, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja

dan kontribusi fiskal bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kontribusi fiskal berupa kontribusi

royalti, bagi hasil pajak, bagi hasil non pajak.

Dari 3 studi (KPC, PT.INCO, PTFI) yang telah dilakukan LPEM FEUI menunjukkan bahwa KPC

memberikan kontribusi sebesar 4.7% dari PDRB Kaltim, penciptaan kesempatan kerja sebesar 72.000

(multiplier tenaga kerja 6.27), multiplier output 1.878. Sedangkan kontribusi fiskal KPC terhadap

pemda Kutai Timur pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 584 Miliar atau setara 30% dari APBD.

Kontribusi PT. Inco terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan adalah sebesar 12% atau sekitar

Rp. 3 Triliun. Multiplier output dari sektor ini adalah 1.79, multiplier pendapatan 1.42 dan

multiplier tenaga kerja adalah sebesar 39. Kesempatan kerja yang timbul dari kegiatan PT.Inco

adalah sebesar 170 ribu kesempatan kerja. Sedangkan kontribusi fiskal PT.Inco terhadap keuangan

negara dari tahun 1998-2002 rata-rata sebesar Rp. 120 milyar/tahun.

Kontribusi PT.Freeport Indonesia (PTFI) terhadap PDRB Papua pada tahun 1995-2000 rata-rata

sekitar 62%. Keberadaan PTFI mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 360 ribu kesempatan

kerja secara nasional. Sektor pertambangan di Papua memiliki multiplier kesempatan kerja sebesar

37.5, multiplier output sebesar 1.6 dan multiplier pendapatan sebesar 1.3. Keberadaan PTFI

memberikan kontribusi sebesar 0.83% terhadap APBN, 8.9% APBD Papua dan 54.6% APBD Kabupaten


17/51

Mimika.

Kendalan-kendala sektor pertambangan antara lain:

o Kendala yang berkaitan dengan karakteristik sektor pertambangan itu sendiri, Sektor

pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga cadangan

yang dieksploitasi suatu saat akan habis, Industri pertambangan bersifat padat modal karena

kebutuhan dana yang amat besar;

o Ketidakpaduan antar sektor utamanya dapat dilihat dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan. Permasalahan umum yang sering terjadi berkaitan dengan masalah tumpang tindih

peraturan perundang-undangan (overlapping).

o Kendala yang berkaitan dengan kebijakan fiskal meliputi dari sisi perpajakan, serta rezim pajak

Indonesia yang berkaitan dengan sektor pertambangan yang terdiri dari royalti, ring fencing, PPN

dan PPh Badan.,

o Hubungan pusat dan daerah,

o Hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial di sekitar lokasi tambang

2. Rekomendasi Kebijakan

Sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui,

keberadaannya sangat dikontrol oleh kondisi geologi yang tidak mengenal batas administrasi,

umumnya ditemukan di daerah-daerah terpencil yang miskin infrastruktur, pengusahaannya harus

dilakukan di tempat di mana bahan tambang itu ditemukan. Penambangan bahan galian mineral dan

batubara akan mengubah bentang alam dan menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari

lingkungan, oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu melibatkan semua pihak terkait

(stakeholders). Adanya kegiatan pertambangan diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan

suatu daerah.

Kegiatan pertambangan merupakan usaha yang padat modal, berisiko tinggi, umumnya berteknologi

tinggi, dan jangka waktu untuk berproduksi cukup panjang, sehingga hanya perusahaan-perusahaan

tertentu yang berani menekuni usaha ini, khususnya yang berskala besar. Peran investor asing

dalam pengembangan usaha pertambangan mineral dan batubara sampai saat ini masih sangat

besar. Persaingan antara negara-negara yang memiliki sumber daya mineral dan batubara seperti

Vietnam, Filipina, dan negara-negara Amerika Latin untuk menarik investor sangat ketat, sehingga

perlu diciptakan iklim investasi pertambangan yang saling menguntungkan bagi pemerintah,

masyarakat dan penanam modal.

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu industri dasar yang memanfaatkan


18/51

sumber daya alam tidak terbarukan, sehingga sejak awal kegiatan sudah harus dipikirkan bagaimana

kelanjutan kehidupan perekonomian di daerah pertambangan dan sekitarnya pada masa pasca

tambang. Harus dihindari adanya fenomena Kota Mati atau Habis Manis Sepah dibuang". Hal ini

tidak mudah, karena akan melibatkan berbagai kegiatan sektor ekonomi lain yang potensial dapat

dikembangkan di daerah tersebut. Dua jenis program pasca tambang yang perlu diperhatikan adalah

:

a) program rehabilitasi lahan, dan

b) menciptakan kemampuan ekonomi baru di kalangan masyarakat agar ketika usaha tambang

selesai mereka mampu berdiri sendiri. Investasi di bidang pertambangan yang berisiko tinggi

membutuhkan kemudahan-kemudahan dan jaminan adanya konsistensi pemerintah dalam

menerapkan kebijakannya, yaitu yang menyangkut atas hak-hak dan kewajiban para investor

selama jangka waktu investasi yang ditetapkan. Pemerintah harus selalu menghormati kontrak yang

telah dibuat di waktu-waktu yang lalu maupun di masa mendatang. Sekali kita melakukan

pendekatan kekuasaan untuk mengubah atau melanggar suatu kontrak secara sepihak, akan hilang

kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di lain pihak, walaupun kita sangat mengharapkan investor, namun harus tetap dijaga kebijakan

yang mengakomodasikan kepentingan nasional dan menampung aspirasi yang timbul di masyarakat,

khususnya masyarakat di daerah sekitar pertambangan. lklim kondusif yang perlu dijaga adalah

menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan penanam modal.Sesuai

dengan tujuan otonomi daerah, yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan

pemerintah daerah dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investor dalam pengembangan

usaha pertambangan mineral dan batubara, antara lain melalui pelayanan yang mudah, cepat dan

transparan serta didukung dengan situasi keamanan yang baik. Dalam pengelolaan pertambangan

mineral dan batubara, pemerintah daerah tidak boleh terjebak kepada persoalan klasik bagaimana

memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dari industri pertambangan mineral dan batubara.

Pemerintah daerah juga harus mampu melakukan pengawasan apakah pengusahaan pertambangan

mineral dan batubara tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan yang

benar dan berwawasan lingkungan.


19/51

Ekonomi tidak terlepas dari biaya-biaya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, baik itu biaya

langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu

barang atau jasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan perusahaan, sebab

besar kecilnya biaya akan menentukan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh. Olehsebab itu biaya mempunyai pengertian semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik

yang telah, sedang maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk.

1. Komponen Biaya

Untuk memudahkan analisa, secara umum biaya dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu,

antara lain :

A. Menurut keterlibatan biaya dalam pembuatan produk :

1. biaya langsung yaitu adalah biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan yang berhubungan

langsung dengan proses produksi.

2. biaya tak langsung yaitu biaya pengeluaran uang yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

3. biaya komersial yaitu biaya tak langsung yang digunakan untuk mendukung kegiatan

produksi, dibagi atas :

a. Biaya penjualan: pengeluaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan penjualan suatu produk.

b. Biaya administrasi: pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan administrasi guna

mendukung kelancaran proses produksi.

Dalam industri pertambangan lebih dikenal pengelompokan biaya menjadi :1. biaya kapital (biaya investasi)

2. biaya operasi.

1.2. Biaya Capital

Biaya capital atau biaya investasi pada umumnya diartikan sebagai jumlah biaya yang dibutuhkan

untuk membuat suatu endapan bahan galian yang berada di dalam bumi menjadi produk tambang

yang dapat dijual. Biaya kapital terdiri dari dua komponen penting, yaitu :

a. biaya kapital tetap

b. modal kerja.

Jika tambang yang akan dikerjakan merupakan tambang baru, maka biaya tetap biasanya terdiri

dari komponen-komponen berikut :

1. Land Acquisition (pembebasan lahan), biayanya tergantung kepada luas dan lokasi lahan.

2. Konstruksi pra-penambangan (pengupasan tanah penutup, dan sebagainya).

3. Pembangunan tambang/masa konstruksi

4. Analisa Dampak Lingkungan.

5. Peralatan tambang, bangunan, sarana lain.

6. Peralatan pabrik, bangunan, sarana lain.

7. Sarana penunjang (jalan, listrik, perumahan, sarana olahraga, instalasi air, dan sebagainya).8. Jasa perancangan dan konsultasi.


20/51

9. Contingency.

Sedangkan modal kerja adalah biaya yang digunakan untuk memulai produksi sebelum

perusahaan mendapat kan uang dan hasil penjualan produknya. Besarnya modal kerja umumnya

adalah 25% dari biaya operasi atau mencukupi kebutuhan operasi selama 3-6 bulan. Secaraumum, besarnya modal kerja dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

biaya operasi

prod. tambang

Y bulan

MK

= --------------------------------

x -------------------------------- x --------------------------------

ton

tahun

12 bulan

Harga Y tergantung pada jalur pemasaran produk tambangnya (lamanya produk sampai dipasar

dan lamanya pembayaran atas produk tersebut). Modal kerja umumnya terdiri dari komponen-

komponen biaya sebagai berikut :

1. Persediaan

- Bahan baku, berupa dimana cadangan endapan mineral/bijih yang ekonomis yang belum

dilaksanakan proses penambangan.- Suku cadang, yang berguna apabila terjadi ker usakan pada alat-alat penambangan

- Supplies, merupakan stock dari suatu perusahan tambang yang berupa perlengkapan habis

sekali pakai seperti perlengkapan kantor, bahan bakar, bahan pelumas, dll.

- Bahan dalam proses (materials-in- process), berupa endapan mineral/bijih yang sedang atau

dalam proses penambangan atau dalam proses pengolahan (mineral dressing).

- Bahan jadi/produk tambang, merupakan bahan galian/bijih yang telah melalui proses

pengolahan yang siap dijual

2. Piutang dagang (A/R)

Piutang dagang merupakan suatu modal kerja yang dapat ditarik sewaktu-waktu dari pihak ke-

2 sesuai dengan perjanjian dagang (seperti pembayaran diakhir transaksi penjualan komoditas

dagang).

3. Hutang dagang (A/P)

Merupakan modal kerja yang diperoleh dari or ang lain dalam bentuk pinjaman yang bernilai

ekonomis, yang harus dibayar oleh kita apabila telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian

dagang kedua belah pihak

4. Kas, dan lain-lain


21/51

Merupakan cadangan uang yang disimpan yang berguna untuk membiayai kehidupan tambang

sehari-hari, dengan periode waktu yang relatif singkat

1.3 Biaya Operasi

Biaya operasi didefinisikan sebagai segala macam biaya yang harus dikeluarkan agar proyekpenambangan dapat beroperasi/berjalan dengan normal. Dalam suatu operasi penambangan,

keseluruhan biaya penambangan akan terdiri dari banyak komponen biaya yang merupakan

akibat dari masing-masing tahap kegiatan. Besar kecilnya biaya penambangan akan tergantung

pada perancangan teknis sistem penambangan, jenis dan jumlah alat yang digunakan. Diagram

berikut ini memperlih atkan tahapan analisis yang harus dilakukan untuk mendapatkan biaya

penambangan.

Untuk mencapai biaya penambangan yang sekecil mungkin, maka dalam merancang sistem

penambangan perlu diperhatikan pemilihan alat yang dapat memberikan biaya produksi per ton

yang paling murah. Pemilihan alat (jenis dan merk) sebaiknya tidak dilakukan semata-

mata karena besar-kecilnya produksi atau kapasitas alat tersebut.

Dari diagram diatas te rlihat bahwa pada dasarnya aspek teknis da n aspek ekonomis tidak dapat

berjalan sendiri-sendiri, keduanya akan selalu saling mempengaruhi. Perkiraan biaya investasi

alat akan tergantung pada jumlah alat yang dipergunakan dan kapasitas alat yang dipilih.

Demikian pula biaya produksi merupakan fungsi dari kapasitas alat yang dipakai. Jadi jelaslah

dari diagram tersebut di atas bah wa biaya penambangan yang rendah akan dapat dicapai ji karancangan teknis dapat dioptimasi dengan me mperhatikan pemilihan dan jumlah alat yang akan

digunakan.

Secara umum biaya operasi dibagi menjadi tiga komponen biaya, yaitu :

a. biaya operasi langsung

b. biaya operasi tak langsung

c. biaya overhead

1.3.1 Biaya Operasi Langsung

Biaya operasi langsung merupakan biaya utama dan berkaitan langsung dengan produk yang

dihasilkan. Walaupun komponen biaya operasi langsung dari satu tambang ke tambang yang lain

bervariasi, akan tetapi pada umumnya terdiri dari :

1. Pekerja (pekerja lapangan, pengawas lapangan, dan sebagainya)

2. Bahan bakar (bahan bakar, oli, dan sebagainya)

3. Royalties

4. Persiapan daerah produksi/permukaan kerja

1.3.1 Biaya Operasi Tak Langsung

Biaya operasi tak langsung adalah pengeluaran-pengeluaran yang tak terpengaruh oleh produksi

yang dihasilkan. Umumnya, terdiri dari :


22/51

1. Pekerja (administrasi, keamanan, teknisi, jurubayar, petugas kantor, bengkel dan sebagainya.

2. Asuransi.

3. Penyusutan alat.

4. Pajak.

5. Reklamasi daerah bekas tambang.6. Perjalanan bisnis, rapat, sumbangan-sumbangan.

7. Keperluan kantor.

8. Humas, dan sebagainya.

1.3.1 Biaya Overhead

Biaya overhead dapat/tidak dapat dimasukkan sebagai ko mponen biaya operasi tetapi biaya-

biaya ini berpengaruh terhadap total biaya produksi walaupun umumnya mencerminkan biaya-

biaya diluar tambang/biaya-biaya perusahaan. Overhead biasanya dikelompokkan menjadi :

1. Penjualan.

2. Administrasi kantor pusat.

2. COST BENEFIT ANALISIS

Yang dimaksud dengan analisis benefitcost adalah : Suatu penilaian secara sistematis terhadap

semua ongkos dan semua manfaat dari suatu kebijakan suatu proyek. Costbenefit meliputi :

- Explicit costs & benefit: Upah, gaji, bahan

- Implicit costs & benefit : nilai kesempatan (opportunity cost), penyusutan, dana internal

- External cost & benefit : ongkos lingkungan

- Ongkos dan manfaat murni : consumer surplus

Z1 = BC ; p = inflasi ; r = tingkat bunga nominal

3. Penentuan ROR, BESR, BEP

3.1 Pengertian

ROR = Rate of Return : Tingkat penge mbalian / tingkat bunga yang diterima investor atas

investasi yang tidak diamortisasikan

ROR = Rate of Reinvestment : Tingkat bunga yang harus diperoleh melalui reinvestasi

pendapatan (Income) setiap periode agar nilai akhir dari income setiap periode tersebut sama

dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat itu.

Perbedaannya :

- Bila cost dikeluarkan pada akhir umur proyek setelah memperoleh income tahunan, maka

tingkat bunga yang didapat merupakan RORe investment

- Bila cost dikeluarkan pada awal umur proyek lalu diikuti income tahunan, maka yang didapat

ROReturn

BESR = Break Even Stripping Ratio :


23/51

Jumlah perbandingan antara biaya penambangan bawah tanah setelah dikurangi biaya

penambangan terbuka dengan biaya pengupasan overbourden

BEP = Break Even Point :

Volume / jumlah penjualan dan atau volume produksi, dimana suatu perusahaan

yang menghasilkan suatu produk tertentu tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperolehlaba. Dengan kalimat lain, merupakan level produksi dari suatu operasi dimana pendapatan

(income) yang diperoleh tepat sama dengan biaya total (total cost) yang dikeluarkan.

4. SENSITIVITY ANALYSIS

Dalam teknologi yang maju, seorang manajer yang sukses harus membuat suatu keputusan yang

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tambang dengan menggambarkan secara

sistematis pengetahuan khususnya, ketersediaan informasi, dan kecakapan dari

para pegawainya, karena dalam evaluasi proyek dan penentuan keputusan tidak selamanya

seorang manager mengeluarkan suatu kepusan yang tepat. Pada analisa sebelumnya yang

melibatkan nilai uang ternyata ada suatu faktor yang mempengaruhi analisa pengambilan

keputusan yaitu analisis sensibilitas, seperti nilai escalasi dollar terhadap rupiah, inflasi mata

uang, pengaruh nilai jual komoditi, dll. Pengaruh perkiraan ketidakpastian masa depan terhadap

keputusan. Suatu teknik untuk menganalisis pengaruh suatu variabel atau parameter terhadap

suatu kesimpulan / keputusan semula.

Tujuan daripada sensitivity analysis dalam evaluasi ekonomi adalah :

a. Menganalisis / mengevaluasi pengaruh dari ketidakpastian pada suatu investasi dengan cara

menentukan sejauh mana parameter- parameter profitabilitas suatu alternative investasimempengaruhi hasil evaluasi ekonomi

b. Mengidentifikasikan apakah perubahan variabelvariabel kritis dapat mempengaruhi tingkat

keuntungan.

Kepekaan ini dapat juga dianalisis dengan metoda, diantaranya :

a. Initial Investment Sensitivity Analysis (Analisa sensitivitas terhadap investasi langsung)

b. project Life Sensitivity Analysis (Analisa sensitivitas tehadap umur proyek)

c. Annual Profit Analysis (Analisis keuntungan tahunan)

d. Salvage Value Analysis (Analisis Nilai Sisa)

5. Analisis biayavolumelaba :

Analisis kepekaan pengaruh perubahan volume terhadap pendapatan bersih

a. Pengaruh biaya berubah

Contoh :

Biaya produksi batu naik Rp. 5.000,- menjadi Rp. 7.000,-/ton

Harga jual Rp. 9.000,-/ton, B. Tetap Rp. 200.000,-

X ---> 9.000 X = 7.000 X + 200.000 ---> Rp. 200.000,-

---> X = 100


24/51

X ---> 50 ---> 100t

Contoh :

1 + J = BB + BT + n

9.000 X = 5.000 X + 200.000 + 0

4.000 X = 200.000 X 50 t (BEP)

b. Pengaruh biaya tetap

Contoh :

* 200.000,- ---> 400.000,-

4000.000 x 400.000 ---> 100 (dari 50)

t

c. Pengaruh harga jual

Contoh :

* 9.000/t ---> 10.000 Rp/t

10.000 X = 5.000 X + 200.000 + 0

5.000 X = 200.000

X = 40 t


25/51

Salah satu dampak dari kegiatan pertambangan adalah munculnya air asam tambang. Air asam

tambang ini merupakan air asam yang terbentuk karena adanya kontak antara batuan yang

bersifat asam (sulfida mineral) dengan udara atau air. Pembentukan air asam tambang ini terjadi

karena adanya proses oksidasi yang terjadi pada batuan yang mempunyai kandungan pyritesetelah mengalami kontak dengan oksigen baik yang terdapat pada air maupun udara. Air tersebut

kemudian akan mengalami perubahan pH menjadi 2-3. Logam yang terkena air dengan kondisi

pH seperti ini bisa terlarut.

Air asam tambang yang mengadung logam berat, yang mengalir ke sungai, danau atau rawa akan

merusak kondisi ekosistem yang ada disungai tersebut. Hal ini tentu saja akan menyebabkan

adanya penurunan kualitas air. Selain itu air asam tambang dapat mempengaruhi bentang alam,

perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran permukaan dan air tanah serta komposisi kimia

air permukaan.

Air asam tambang ini dicirikan dengan rendahnya pH dan tingginya senyawa logam tertentu

seperti besi, alumunium, mangan. Pyrite (FeS2) merupakan senyawa yang umum dijumpai di

lokasi pertambangan. Selain Pyrite masih ada berbagai jenis sulfida logam yang mempunyai

potensi membentuk air asam tambang seperti : marcasite, pyrrhotite, chalcocite, covellite dll.

Mengingat bahaya dari air asam tambang ini bagi lingkungan maka perlu kiranya dilakukan

upaya pencegahan dan penanganan air asam tambang. Berikut ini adalah beberapa cara untuk

mencegah dan menghambat terbentuknya air asam tambang :

Penempatan Selektif

Menempatkan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang dengan batuan yang tidak

berpotensi ke tempat yang terpisah dengan cara ditimbun. Kemudian lokasi penimbunan batuan

yang berpotensi membentuk air asam tambang ditempatkan sejauh mungkin dari aliran air.

Selanjutnya rembesan-rembesan dikumpulkan pada satu lokasi.

In hibisi Bakteri

Thiobaccilus ferrooxidans merupakan bakteri yang berperan dalam proses pembentukan air asam

tambang. Dengan menghambat perkembangan bakteri ini dapat mengurangi proses pembentukan

air asam. Thiobaccilus ini dapat bertahan dalam kondisi lingkungan asam karena memiliki lapisan

film yang melindunginya.

Manajemen Tanah

Dalam program restorasi tanah areal pertambangan diperlukan manajemen tanah yang baik.

Manajemen tanah ini bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan sumberdaya yang terbatas


26/51

2. Memisahkan tipe tanah secara benar, sehingga pencampuran dan degradasi kualitas tanah

pucuk tidak terjadi.

3. Menjamin kualitas tanah pucuk sebagaimana adanya (struktur, nutrisi, dan bank bibit) tersediauntuk digunakan dalam rehabilitasi.

Penanganan Air Asam Tambang secara pasif

Untuk menetralisasi air asam tambang dapat digunakan kapur. Metode ini efektif dan

menawarkan biaya yang lebih murah. Penanganan air asam tambang dengan metode pasif ini

dengan cara air dialirkan ke areal lahan basah yang telah di bangun dengan cara ini kandungan

logam dan keasaman dapat dikurangi. Jumlah aliran air dan komposisi kimia air tambang,

substrat lahan basah, komposisi vegetasi lahan basah, komposisi mikroba dan aktivitas yang

terdapat dalam lahan basah merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.

Sumber : Pedoman Teknis Penanganan Air Asam Tambang Kementerian Negara Lingkungan

Hidup, 2005


27/51

Pembentukan

Air asam tambang (AAT) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai acid mine drainage (AMD)

atau acid rock drainage (ARD) terbentuk saat mineral sulphida tertentu yang ada pada batuan

terpapar dengan kondisi dimana terdapat air dan oksigen (sebagai faktor utama) yang

menyebabkan terjadinya proses oksidasi dan menghasilkan air dengan kondisi asam.

Hasil reaksi kimia ini, beserta air yang sifatnya asam, dapat keluar dari asalnya jika terdapat air

penggelontor yang cukup, umumnya air hujan yang pada timbunan batuan dapat mengalami

infiltrasi/perkolasi. Air yang keluar dari sumber-nya inilah yang lazimnya disebut dengan istilah

AAT tersebut.

AAT adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada air asam yang timbul akibat kegiatan

penambangan, untuk membedakan dengan air asam yang timbul oleh kegiatan lain seperti:

penggalian untuk pembangunan pondasi bangunan, pembuatan tambak, dan sebagainya.

Pada kegiatan penambangan, beberapa mineral sulphida yang umum ditemukan adalah:

FeS2: pyrite Cu2S: chalcocite CuS: cuvellite CuFeS2: chalcopyrite MoS2: molybdenite NiS: millerite PbS: galena ZnS: sphalerite FeAsS: arsenopyrite

Pyrite merupakan mineral sulphida yang umum ditemukan pada kegiatan penambangan,

terutama batubara. Reaksi oksidasi pyrite adalah seperti ditunjukkan oleh reaksi kimia berikut,

dengan air dan oksigen sebagai faktor penting.


28/51

Tanda-tanda pembentukan dan pengaruhnya terhadap lingkungan

Terbentuknya AAT ditandai oleh satu atau lebih karakteristik kualitas air sbb.: nilai pH yang rendah (1.5 4) konsentrasi logam terlarut yang tinggi, seperti logam besi, aluminium, mangan, cadmium,

tembaga, timbal, seng, arsenik dan mercury

nilai acidity yang tinggi (50 1500 mg/L CaCO3) nilai sulphate yang tinggi (500 10.000 mg/L nilai salinitas (1 20 mS/cm) konsentrasi oksigen terlarut yang rendah

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila AAT keluar dari tempat terbentuknya dan masuk ke

sistem lingkungan umum (diluar tambang), maka beberapa faktor lingkungan dapat

terpengaruhi, seperti: kualitas air dan peruntukannya (sebagai bahan baku air minum, sebagai

habitat biota air, sebagai sumber air untuk tanaman, dsb); kualitas tanah dan peruntukkanya

(sebagai habitat flora dan fauna darat), dsb.

Faktor penting

Faktor penting yang mempengaruhi terbentuknya AAT di suatu tempat adalah: konsentrasi, distribusi, mineralogi dan bentuk fisik dari mineral sulphida keberadaan oksigen, termasuk dalam hal ini adalah asupan dari atmosfir melalui

mekanisme adveksi dan difusi

jumlah dan komposisi kimia air yang ada temperatur mikrobiologi

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan AAT

sangat tergantung pada kondisi tempat pembentukannya. Perbedaan salah satu faktor tersebut


29/51

diatas menyebabkan proses pembentukan dan hasil yang berbeda.

Terkait dengan faktor iklim di Indonesia, dengan temperatur dan curah hujan yang tinggi di

beberapa lokasi dimana terdapat kegiatan penambangan, proses pembentukan AAT memiliki

karakteristik yang berbeda dengan negara-negara lain, karena memiliki kondisi iklim yang

berbeda.

Prediksi dan identifikasi

Prediksi dan identifikasi pembentukan AAT dapat dilakukan melalui penyelidikan karakter

geokimia dari batuan. Dikenal ada dua cara untuk hal tersebut, yaitu melalui static test dan

kinetic test.

Metode pengujian yang umum untuk static test meliputi: Net Acid Generation (NAG), Acid

Neutralizing Capacity (ANC) dan analisa kandungan total sulfur (S) untuk mendapatkan nilai

Maximum Potential Acid (MPA). Perlu diketahui bahwa nilai MPA yang dihitung berdasarkantotal sulfur ini cenderung lebih besar potensi sebenarnya, karena yang terukur dalam total sulfur

tidak hanya sulphide-sulfur, tapi juga organic-sulfur dan sulfate-sulfur. Dari nilai ANC dan MPA,

kemudian dapat dihitung nilai Net Acid Production Potential (NAPP), dimana NAPP = MPA

ANC.

Berdasarkan nilai pH dari uji NAG dan nilai NAPP, maka selanjutnya dapat dilakukan

pengklasifikasian jenis batuan berdasarkan sifat geokimianya. Sebagai contoh adalah seperti

dibawah ini:

NAG pH 4; NAPP0: Non Acid Forming (NAF) dan NAG pH0: Potentially Acid

Forming (PAF)

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih detail kemungkinan pembentukan AAT, dilakukan kinetic

test yang umum dilakukan dengan menggunakan kolom. Kondisi basah dan kering diterapkan

terhadap batuan pada kolom, dan perubahan nilai parameter kualitas air yang keluar dari kolom

tersebut dianalisa untuk mengetahui perilaku atau trend pembentukan AAT-nya.

Design kolom dan ukuran batuan dalam pengujian ini sangat penting untuk diperhatikan.

Pada umumnya, static test dilakukan untuk mengetahui secara cepat potensi pembentukan AAT

dari sejumlah batuan, sedangkan kinetic test, dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup

lama untuk mendapatkan hasil yang mewakili, dilakukan untuk mengetahui karakter batuan

yang dominan di sebuah lokasi tertentu, atau untuk mempertajam hasil analisa dari static test.

Pengujian kolom juga dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang lain seperti untuk

mengetahui pengaruh faktor lain (curah hujan, pencampuran dengan material lain, perubahan

faktor fisik, dsb) terhadap pembentukan AAT.

Penanganan


30/51

Secara umum, penanganan masalah AAT dibagi dua, yaitu: pencegahan pembentukan AAT dan

penanganan AAT yang telah terbentuk, khususnya yang akan keluar dari lokasi kegiatan

penambangan.

1. Pencegahan pembentukan AAT

Pencegahan pembentukan AAT, seperti dijelaskan pada reaksi kimia diatas, dilakukan dengan

mengurangi kontak antara mineral sulphida (dalam reaksi tersebut sebagai pyrite) dengan air

dan oksigen diudara. Secara teknis, hal ini dilakukan dengan menempatkan batuan PAF pada

kondisi dimana salah satu faktor tersebut relatif kecil jumlahnya. Secara umum, dikenal 2 cara

untuk melakukan hal tersebut, yaitu dengan menempatkan batuan PAF dibawah permukaan air

(dimana penetrasi oksigen terhadap lapisan air sangat rendah) atau dikenal dengan istilah wet

cover systems, atau dibawah lapisan batuan/material tertentu dengan tingkat infiltrasi air dan

difusi/adveksi oksigen yang rendah, umumnya disebut sebagai dry cover system. Dengan

menerapkan metode ini, diharapkan pembentukan AAT dapat dihindari.

2. Penanganan AAT yang telah terbentuk

Penanganan AAT yang telah terbentuk, yang berpotensi keluar dari lokasi penambangan,

dilakukan untuk mencapai kondisi kualitas air seperti yang disyaratkan dalam peraturan

pemerintah tentang kualitas air. Secara umum terdapat dua cara pengolahan air, yaitu secara

aktif dan pasif.

Sebagai contoh, seperti disebutkan diatas, salah satu parameter penting yaitu pH. Untuk

menaikkan nilai pH ke kondisi normal, maka dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah

dengan penambahan bahan kimia seperti kapur (lime). Secara aktif, kapur (berbentuk

serbuk/tepung) dicampurkan secara langsung dengan air asam di saluran air atau wadah khusus,

atau di kolam penampungan air. Sedangkan secara pasif, air asam dialirkan melalui saluran-

saluran dimana terdapat kapur (dalam bentuk batuan) sebagai media penetral air asam yang

melaluinya.


31/51

STUDI PENGENDALIAN AIR ASAM TAMBANG

PADA PENAMBANGAN BATUBARA DI PT. KALTIM

PRIMA COAL

SANGATTA KALIMANTAN TIMUR

I. LATAR BELAKANG

PT. Kaltim Prima Coal merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di

Indonesia yang terletak di Sangatta Kalimantan Timur. Sistem penambangan yang

diterapkan di PT. Kaltim Prima Coal adalah sistem tambag terbuka (open pit mining)

yang meliputi kegiatan pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan. Setelah kegiatan

penambangan berakhir selanjutnya lokasi bekas tambang ditutup kembali menggunakan

tanah penutup (over burden). Pada tanah penutup ini mengandung pirit (FeS2) yang

berpotensi menimbulkan air asam tambang.

Timbulnya air asam tambang (Acid Mine Drainage) berasal dari kegiatan

penambangan batubara baik tambang terbuka maupun tambang dalam, unit pengolahan

batubara serta timbunan batuan buangan (Over Burden). Potensi air asam tambang

harus diketahui agar langkah-langkah pencegahan dan pengendaliannya dapat dilakukan

sehingga timbulnya permasalahan terhadap lingkungan dapat diatasai serta tidak

menjadi persoalan dikemudian hari, baik tambang tersebut masih aktif ataupun setelah

tambang tersebut tidak beropersi lagi.

Persoalan lingkungan yang ditimbulkan karena pengaruh air asam tambang baik

selama kegiatan penambangan maupun pasca penambangan adalah menurunnya


32/51

kualitas air tanah, air permukaan terutama jika dialirkan kesungai akan berdampak pada

bioata yang ada diperairan, terutama masyarakat yang tinggal didaerah aliran sungai.

Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji langkah-langkah apa yang

ditempuh oleh PT. Kaltim Prima Coal dan sejauh mana keberhasilan dalam mengatasi

permasalahan air asam tambang.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun permasalahan yang akan di analisis adalah :

1.Mengetahui karakteristik air tanah atau batuan penutup (Over Burden) terhadap

adanya material yang berpotensi menimbulkan air asam tambang.

2.Menganalisa factor-faktor yang menyebabkan terjadinya air asam tambang.

III. BATASAN MASALAH

1. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya air asam tambang.2. Hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menetralisis air asam tambang.3. Apakah air asam tambang yang ada dilokasi penambangan memenuhi syarat untuk

dialirkan kesungai.

.

IV. PEMECAHAN MASALAH

Untuk memecahkan masalah tersebut diatas maka penulis melakukan hal-hal

sebagai berikut :


33/51

Membuat hipotesa yang diperkirakan dapat menyelesaikan masalah. Mengadakan penelitian langsung di lapangan. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah. Mengolah data untuk menguji hipotesa. Study pustaka Penarikan kesimpulan.

V. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUDMenganalisa dampak yang ditimbulkan bila terjadi air asam tambang terhadap biota

darat dan perairan serta terhadap masyarakat yang berda disekitar aliran sungai.

TUJUANAdapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis

langkah-langlah pencegahan air asam tambang sebelum dialirkan kesungai

VI. DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN

1.Data primer adalah data yang langsung diperoleh pada objek penelitian yaitu pada PT.

Kaltim Prima Coal yitu data kuantitatif mengenai penanganan air asam tambang.

2.Data sekunder adalah data yang pengumpulan dan pengolahannya dilakukan oleh

orang lain dan dipakai sebagai sumber data tambahan, data ini meliputi teori-teori

yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang dapat diperoleh dari berbagai

literature referensi.


34/51

VII. LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum Pengeloaan LingkunganDasar hukum pengelolaan linhgkungan di Indonesia adalah Undang-Undang No.

23 tahun 1997. PT. Kaltim Prima Coal sebagai salah satu perusahaan pertambangan

dimana dimana dalam kegiatannya tidak terlepas dari dampak-dampak yang

ditimbulkannya dan menjadikan undang-undang no. 23 tahun 1997 sebagai dasar

hukum pengelolaan lingkungan.

Selai itu juga digunakan Baku Mutu Ambien Air Golongan B yang ditetapkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan KEK-02/MENKHLH/1988 untuk

mengetahui air yang dialirkan ke sungai telah memenuhi standar atau tidak.

2. Daur Hidrologi

Daur hidrologi yaitu suatu bagian dari jumlah air keseluruhan mengalami proses

yang membentuk daur, dimana air megalami perubahan bentuk dan tempat. Melalui

penguapan air berubah menjadi uap dan naik ke atmosfer, setelah mengalami transport

dan kondensasi uap air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk presipitasi (hijan,

embun, dan salju). Air yang jatuh di daratan sebagian akan menguap, sebagian lagi akan

meresap ke dalam tanah sebagian lagi akan mengalir dipermukaan menuju ke sungai

seterusnya ke laut.

3. Kualiatas Air

Pencemaran air dapat disebabkan oleh adanya aktivitas didekat sumber air

(sungai, danau, pantai). Pada kegiatan penambangan suber air tambang berasal dari air

tanah dan air permukaan terutama dari hujan. Sumber-sumber pencemaran sdihasilkan

oleh pemukiman, industri dan sumber pencemaran lainnya. Salah satu dampak dari

pencemaran air yaitu terjadinya perubahankualitas dan kuantitas air.


35/51

Potensi kualitas air didasarkan pada berbagai sifat kualitas air yang dimiliki,

maka untuk mengevaluasi dan mengetahui perubahan pada kualitas air dapat dilihat dari

sifat fisik, sifat kimia, dan bakterriologis.

3.1 Sifat Fisik

Sifat fisik kualitas air dinyatakan dalam beberapa parameter antara lain :

1. Warna dari air tanah dapat disebabkan oleh adanya zat-zat terkandug didalamnya

baik berupa suspensi dan yang terlarut.

2. Bau dan Rasa. Bau dapat disebabkan oleh zat-zat atau gas-gas yang mempunyai

aroma yang terkandung di dalam air. Rasa ditentukan oleh adanya garam atau zat lain

baik yang tersuspensi atau yang terlarut.

3. Kekentalan dipengaruhi oleh partikel-partikel yang terkandung di dalamnya. Semakin

banyak partikel ang dikandung maka akan semakin kental. Disamping itu bila suhunya

tinggi maka kekentalannya akan semakin turun.

4. Kekeruhan disebabkan karena adanya zat-zat yang terkandung didalamnya, semakin

banyak yang terkandung maka air semakin keruh.

5. Air juga dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya seperti musim, cuaca, siang ,malam,

tempat dan lokasinya.

3.2 Sifat Kimia

Sifat kimia antara lain : pH dan eH, kesadahan, jumlah garam terlarut, daya

hantar listrik, keasaman kebasaan dan kandungan ion.

pH dan eH memegang peranan penting karena digunakan untuk menentukanapakah campuran yang terbentuk stabil. eH adalah ukuran potensial pemindahan

elektron disebut REDOKS, keadaan oksidasi yaitu melepaskan elektron atau ion

yang ditunjukkan dengan angka , sedangkan reduksi adalah penerimaan elektron.


36/51

pH adalah parameter untuk menentukan tingkat keasaman larutan pada range 5,0-

9,0 adalah air alamiah.

Kesadahan disebabkan oleh kandungan Ca dan Mg. kesadahan ada 2 macam yaitukesadahan karbonat dan non karbonat. Untuk menentukan besarnya kesadahan

kesadahan dapat dilakukan dengan titrasi dengan satuan ppm setara mg/l atau0D =

10 mg/l (CaO).

CaCO3 CaCO3

Hr (kesadahan ) = Ca +

Ca Mg

Klasufikasi air berdasarkan kesadahannya sebagai berikut ;

Kesadahan (mg/l CaCO3

Klas AirHem Sawyer dan Mc Carty

0-60 0-75 Lunak

61-120 75-150 Menengah

121-180 150-300 Keras

> 180 >300 Sangat Keras

Jumlah garam terlarut atau TDS adalah jumlah konsentrasi garam yang terkandug di

dalam air. Klasifikasi air berdasarkan jumlah garam terlarutnya menurut Hem Bouwer,

1978 adalah :

Jumlah Garam Terlarut (mg/l) Macam Air


37/51

3.000-10.000 Masin (moderately saline)

10.000-35.000 Sangat Masin (very saline)

>35.000 Asin (briny)

Sebagai perbandingan bahewea jumlah garam terlarut dari air laut adalah sekitar 34.000

mg/l dan larutan NaCl jenuh > 300.000 mg/l jumlah garam terlarut dapat didekati

dengan harga daya hantar listrik (DHL = EC). Semakin banyak ion (semakin tinggi

jumlah garam terlarut) maka daya hantarnya akan semakin besar.

Daya hantar listrik (electric conductance) adalah sifat menghantarkan listrik dariair. Air yang banyak mengandung garam mempunyai haarga DHL tinggi.

Pengukuran dengan EC meter, karena satuannya sangat kecil maka digunakan

satuan mikrosiemen (S/ Sm) atau mikromhos (mho/Sm). DHL pada suhu

standar yaitu 250C harus dilakukan koreksi dengan rumus :

DHL t

0

CDHL 250C =

1+0,02(t-25)

Air tanah pada umumnya mempunyai harga 100-5.000

4. Keasaman Larutan

Parameter untuk menentukan tingkat keasaman larutan adalah dengan menggunakan

harga pH. Pengukura pH dapat dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau

dengan menggunakan pH meter, keasaman suatu larutan dapat dipahami dengan

menggunakan pengertian pH dan pOH, yang menunjukkan besarnya konsentrasi ion H+

dan konsentrasi ion OH- yang terkandung dalam larutan. Huruf p berasal daripotenzyang

artinya pangkat, huruf H adalah tanda atom hidrogen dan huruf O adalah tanda atom

Oksigen. Jadi pH adalah harga negatif logaritma konsentrasi ion H+sedangkan pOH-


38/51

pH = - log [ H+]

pOH = - log [ OH-]

Dalam air murni konsentrasi ion H+dan konsentrasi ion OH-sama besarnya yaitu 10-

7, sehingga sesuai rumus pH= - log [ H+] air murni mempunyai pH =7

pH = - log [ H+] = -log [10 -7]= 7

pH = - log [ OH-] = - log [10-7]

larutan bersifat asam, bila pH< 7

larutan bersifat netral, bila pH =7

larutan bersifat basa, bila pH >7

Jadi semakin kecil harga pH maka larutan air semakin bersifat asam.

Hubungan pH dengan pOH adalah pH = pOH = 14, perhitungan konsentrasi masing-

masing pereaksi baik asam maupun basa dapat dirumuskan sebagai berikut :

M =1

mol mol =

Mr

gr

Dimana :

M = Molaritas

l = Liter

gr = gram

Mr = Massa Molekul Relatif zat Terlarut (gr/Mr)

Molaritas dapat juga dihitung dari nilai pH =

- untuk larutan asamM =10 -pH

- untuk larutan basaM = 10-(14-pH)


39/51

3. Pengertian Air Asam TambangAir asam tambang atau dalam bahasa asing Acid Mine Drainage (AMD) adalah air

yang terbentuk dilokasi penambangan denagn pH rendah ( pH


40/51

Pirotit Fe1-Xs(dimana 0


41/51

Kandungan O pada fase cair Akumulasi kimia dari Fe+3 Luas permukaan Sulfida yag terpajang Energi kimia yang dibutuhkan untuk menurunkan asam Peranan bakteriSedangklan sifat fisik yang mempengaruhi migrasi air asam tambang ialah :

Kondis limbah Permiabilitas limbah Keberadaan lubang air Tekanan lubang air Mekanisme perpindahannyaFaktor yang mengendalikan tingkat perpindahan kontaminan adalah jumlah

pengencer dan tingkat pencampuran yang membentuk air asam tambang yang pindah dari

sumber ke lingkungan penerimanya.

5. Sumber-Sumber Air Asam Tambangair asam tambang dapat terjadi pada kegiatan penambangan baik itu tambang terbuka

maupun tambang dalam, umumnya keadaan ini terjadi karena unsur sulfur yang terdapat di

dalam batuan teroksidasi secara alamiah didukung juga dengan curah hujan yang tinggi

semakin mempercepat perubahan oksida sulfur menjadi asam.

Sumber-sumber air asam tambang berasal dari kegiatan sebagai berikut ;

1. Air dari tambang terbukaLapisan batuan akan terbuka sebagai akibat dari terkupasnya lapisan penutup

sehingga unsur-unsur sulfur yang terdapat di dalam batuan sulfida akan mudah

teroksidasi dan bila bereaksi air dan oksigen akan membentuk air asam tambang.

2. Air dari pengolahan batuan buangan


42/51

Material yang banyak terdapat limbah kegiatan penambangan adalah batuan

buangan (waste rock). Jumlah batuan buangan ini akan semakin meningkat

dengan bertambahnya kegiatan penambangan. Sebagai akibatnya batuan buangan

yang mengandung sulfur akan berhubungan langsug dengan udara terbuka

membentuk senyawa sulfur oksida selanjutnya degan adanya air akan membentuk

air asam tambang.

3. Air dari lokasi penimbunan batuanTimbunan batuan yag berasal batuan sulfida dapat menghasilkan air asam tam,

pH dalam ang karena adanya kontak langsung dengan udara yang selanjutnya

terjadi pelarutan akibat adanya air.

4. Air dari unit pengolahan limbanh tailingKandungan unsur unsur sulfur didalam tailing diketahui mempunyai potensi dlam

membentuk air asam tambang dalam tailing pond ini biasanya cukup tinggi

karena adanya penambahan hydrated lime untuk menetralkan air yang bersifat

asam yag dibuang kedalamnya. Air yang masuk kedalam tailing pond yang

bersifat asam tersebut diperkirakan akan menyebabkan limbah asam bila

merembes keluar daritailing pond.

6. DampakDampak Air Asam TambangTerbentuknya air asam tambang di lokasi penambangan akan menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan. Adapun dampak negatif dari air asam tambang adalah :

1. Masyarakat Disekitar Wilayah TambangDampak terhadap masyarakat disekitar wilayah tambang tidak dirasakan secara

langsung akan tetapi akan dirasakan beberapa tahun kemudian karena air yang

terkontaminasi dengan asam tambang banyak mengandung logam berat seperti besi,


43/51

seng yang mana bila dikonsumsi oleh masyarakat secara terus menerus maka

masyarakat tadi akan menderita keracunan dan dapat mengakibatl

2. Biota perairanBila air sungai terkontaminasi dengan air asam tambang maka biota di perairan akan

berkurang atau mereka tidak akan bertahan hidup.

3. Kualitas Air PermukaanTerbentuknya air asam tambang hasil oksidasi pirit akan menyebabkan menurunnya

kualitas air permukaan.

4. Kualitas TanahTanah yang asam banyak mengandung logam berat seperti besi, tembaga seng, yang

semua ini m

Manfaat Ekonomi Industri Tambang

Documents

Transcript of Manfaat Ekonomi Industri Tambang