Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 Juni 2014 81-98 Titik Sri Astutik

8/10/2019 Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 Juni 2014 81-98 Titik Sri Astutik

1/18

81ARGUMENTUM, VOL. 13 No. 2, Juni 2014

PERAN POLITIK PEREMPUAN

DALAM BADAN LEGISLATIF

(STUDI DI DPRD KABUPATEN LUMAJANG)

Titik Sri Astutik- Fakultas Hukum Universitas Lumajang -

Jl. Musi No. 12 Lumajang

Email: [email protected]

ABSTRAK

Peran politik perempuan untuk menjadi anggota badan

legislatif di Kabupaten Lumajang masih rendah. Meskipun

ada berbagai perubahan kebijakan dan perubahan hukum

dari berbagai Konvensi yang diratifikasi dan berbagai UU

diproduksi, dan kelompok perempuan berhasil

memperjuangkan afirmasi politik, namun peran politik kaum

perempuan di Lumajang masih rendah bahkan cenderung

tidak banyak berubah. Apabila perempuan dibiarkan tidak

berperan atau kualitas hidupnya dibiarkan rendah, maka

perempuan bisa menjadi beban pembangunan pada

umumnya.

Kata Kunci: Partai Politik, Peran Politik, Perempuan, Hukum.

A.

PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah sama-sama diketahui bersama bahwagerakan untuk memperjuangkan kedudukan dan peranan

perempuan di Indonesia ini telah cukup lama dilakukan.

Perjuangan kepahlawanan yang dimulai oleh beberapa pendekar

perempuan seperti halnya: Maria Walanda Maramis seorang

pahlawan nasional Indonesia abad ke-20. Tjut Nyak Dien adalah

pejuang, mengangkat senjata, berteriak lantang untuk

kemerdekaan, ia kebanggaan seluruh generasi wilayah istimewah

Aceh dan juga kebanggaan bentangan Indonesia.1

1Dedi Kurnia Syah Putra (2012) Media dan Politik. Graha Ilmu,

Yogyakarta, hal. 96.


2/18


Cut Meutia, putri Teuku bin Daud adalah salah satu pejuang

perempuan Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. ia gugur

sebagai pahlawan pada tanggal 24 Oktober 1910.2 Kartini juga

telah merintis untuk membebaskan kaumnya dari kegelapan

melalui pendidikan, Tiap tahun berbagai upacara telah diadakan

guna memperingati hari-hari bersejarah bagi kebangkitan

perempuan serta peristiwa lain yang berhubungan dengan

perjuangan perempuan antara lain tanggal 21 April, tanggal 25

Desember, dan sebagainya.

Pergerakan-pergerakan perempuan dewasa ini didasarkan

atas keinsafan bahwa pergerakan perempuan Indonesia

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan

bangsa Indonesia. Fakta historisnya memang tak bisa dipungkiri

kalau perempuan Indonesia berjasa ikut mengukir sejarah

perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, melawan

kedholiman, melawan keterbelakangan, melawan ketidak adilanitu sudah membuktikan bahwa perempuan Indonesia sejak dulu

commiteddan juga terpanggil ikut maju berjuang baik fisik maupun

kultural. Perempuan Indonesia layak berperan mengarsiteki

wilayah publik dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai

pelaku fundamental wilayah domestik. Perempuan telah

menghadirkan apa yang disebut oleh penyair kenamaan Ahmad

Syauqy Bey masyarakat berkeringat harum karena berkat peran-

peran yang telah ditunjukan perempuan, masyarakat dan Negara

dapat menunjukkan jati dirinya.3

Pemilu di Indoesia baru dapat dilaksanakan sepuluh tahunsetelah adanya deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945

dan pada 1949 wakil presiden Muhamad Hatta mengeluarkan

maklumat wakil presiden No. X/1949 yang bertujuan

meliberalisasikan politik, UUDS 1950 pun menggantikan UUD 1945

yang telah diberlakukan sebelumnya.4 Sedangkan perhatian

2Nani Soewondo (1984) Kedudukan Wanita Indonesia.Ghalia

Indonesia, Jakarta Timur, hal. 192.3Misbahul Munir (2004) Pemilu, Demokrasi dan Ijtihad Politik

Perempuan. Visipress, Surabaya, hal .121.4Agee, Warran K (1985) Introduktion to Mass Communication. Harper

and Row Publishing, New York. p. 1985


3/18


terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru

dimulai pada tahun 2003 yang ditandai dengan masuknya

pengaturan dalam UU Pemilu mengenai kebijakan kuota 30 %

keterwakilan perempuan dalam politik. Harus diakui, semenjak

lahirnya Era reformasi 1998, pengakuan terhadap peran

perempuan di ranah sosial serta upaya mendorong kiprahnya di

area politik meningkat. Ini tercermin dari upaya progresif

mendorong perubahan Undang-undang Paket Pemilihan Umum

(Pemilu) (semenjak UU No. 12 tahun 2003) agar lebih ramah

terhadap partisipasi perempuan, terutama dalam hal pencalonan.

Ujung yang dikehendaki dari proses ini adalah meningkatkan

keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan politik

(eksekutif/legislatif) melalui penyelenggaraan Pemilu yangfree and

fair.

UU Pemilu direvisi dan pengaturan mengenai keterwakilan

perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa Parpolpeserta Pemilu harus mencalonkan 30% caleg perempuan dalam

kepengurusan partai politik maupun daftar calonnya. Pemilu tahun

2009 diperkuat oleh pengaturan dalam UU. No.10 tahun 2008,

Pemilu 2014 juga diperkuat pengaturannya dalam UU No.8 tahun

2012.

Dalam perjalanannya pemilihan umum (pemilu) tahun

2009, tahun 2014 adalah sarana penting dalam roda demokrasi

bangsa Indonesia dan juga sebagai media untuk menjalankan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih

menarik dalam menyinggung soal pemilu tahun 2009, 2014 jikadibandingkan dengan pemilu sebelumnya atau sebelum tahun

2004, Pemilu 2009,2014 memiliki keunikan yang tidak terjadi pada

pemilu pada masa awal hingga pertengahan sejarah pemilu di

Indonesia. Semua jajaran elit politik bangsa ini ditentukan oleh

rakyat langsung, pemilu tahun 2009, tahun 2014 memang bukan

pemilu pertama dalam menentukan sistem dan regulasinya karena

masih mengadopsi aturan yang berlaku pada pemilu tahun 2004.

Sekalipun telah ada pengaturan keterwakilan perempuan

dalam lembaga legislatif melalui undang-undang Pemilu di atas,

tetapi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di lembaga

legislatif kenyataannya belum tercapai, hal ini berarti bahwa


4/18


perempuan baik dalam menentukan kebijakan politik (political

ideas) dan kehadirannya dalam politik ( political presence)belum

terwakili secara signifikan. Aktifitas perempuan di bidang politik di

Kabupaten Lumajang secara kuantitas juga belum menunjukkan

peningkatan yang mendasar, hal ini disebabkan karena animo

masyarakat terhadap kaum perempuan yang memperjuangkan

hak politiknya sangat memprihatinkan, bahkan partai politik

sendiri tidak begitu respek terhadap perjuangan hak politik

tersebut bahkan kalau ada perempuan yang tampil di panggung

politik, tidak betul-betul punya kapabilitas hebat, yang akan

terhadang bahkan terbendung untuk bisa mengisi dan

berpartisipasi aktif dalam arena politik atau peran-peran yang

dimainkan perempuan dalam berpolitik tak masuk dalam garapan

strategis bahkan ironisnya kalau kehadirannya sekedar diposisikan

atau untuk memenuhi syarat kuota 30 % dalam kepengurusan

partai politik ataupun caleg.Minimnya jumlah perempuan anggota legislative khususnya

di Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun selalu kurang dari

30%, semua kondisi seperti tersebut di atas perlu diubah dengan

cara meningkatkan representasi keterwakilan perempuan maupun

dengan meningkatkan peran politik perempuan yang sensitif bagi

kepentingan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta dengan

adanya UU Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu. Dengan

demikian, perempuan mempunyai kesempatan secara langsung

untuk terlibat dalam proses politik melalui ketentuan keterwakilan

perempuan 30% tersebut.Untuk itu semua partai politik di Kabupaten Lumajang yang

merupakan sarana aktivitas politik sudah seharusnya memberikan

kesempatan bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak

politiknya dengan merekrut perempuan yang memiliki kapabilitas

untuk duduk sebagai anggota Legislatif di DPRD Kabupaten

Lumajang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis

terbaik untuk mengadakan penelitian dan dituangkan dalam jurnal

dengan judul Peran Politik Perempuan dalam Badan Legislatif

(Studi di DPRD Kabupaten Lumajang)


5/18


A.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa politik hukum yang diambil untuk meningkatkan peran

politik perempuan melalui badan legislatif?

2.

Bagaimana peran politik perempuan untuk menjadi

anggota badan legislatif (DPRD) di Kabupaten Lumajang?

A.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep

(conceptual approach), pendekatan historis (historical approach),

pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk

membandingkan pengalaman nasional dengan di Kabupaten

Lumajang dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuandalam lembaga legislatif.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1. Politik Hukum Untuk Meningkatkan Peran Politik Perempuan

Dalam Lembaga Legislatif.

Sejarah kehidupan peran politik perempuan tidak terlepas

dari perkembangan Pemilihan umum (pemilu)yang dijalankan.

Dalam perjalanan pemilu keterlibatan perempuan dalam politik

formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya

undang-undang pemilu No. 12/2003, yang menyebutkanpentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan

menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada

parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi seringkali

didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan

kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam

masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang

kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Pemilihan Umum Anggota DPR atau DPRD 2009 dan 2014

dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang

perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan,

dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini


6/18


7/18


Partai Politik Peserta Pemilu.(2) Dalam hal daftar bakal calon tidak

memuat sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik

untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut

Dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyaratkan jumlah dan prosentase

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% untuk setiap daerah

pemilihan. Aturan ini secara tegas diatur dalam Pasal 24 ayat (1)

huruf c. Aturan sebatas syarat 30% keterwakilan perempuan masih

belum menimbulkan persoalan. Karena Pasal 55 UU No. 8 Tahun

2012 juga mengatur hal yang sama yakni daftar bakal calon

memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Perbedaan

pandangan mulai muncul ketika syarat keterwakilan 30%

perempuan ini diberlakukan untuk setiap daerah pemilihan.

Artinya, partai harus menyiapkan wakil perempuan minimal 30%untuk setiap daerah pemilihan.

Pemilu 2009, partai politik yang tidak memenuhi syarat

keterwakilan 30% perempuan hanya diberikan sanksi

pengumuman di publik. Namun dalam Pemilu 2014 ini, Partai

Politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan dinyatakan

tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah

pemilihan bersangkutan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 27

ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013.

Ketentuan keterwakilan perempuan dan mekanisme

sanksinya bertentangan dengan UU Pemilu. Penolakan olehsejumlah partai, khususnya mereka yang juga memiliki kursi di DPR

cukup mengherankan. Mengingat aturan-aturan dalam peraturan

KPU ini juga sudah dikonsultasikan ke DPR dan bahkan Pemerintah.

Artinya aturan yang berlaku juga sudah mendapatkan persetujuan

DPR. Karena itu sangat mengherankan jika ada anggota DPR

menyoal peraturan tersebut. Karena kewajiban konsultasi

sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu, dimaksudkan agar tidak ada aturan yang


8/18


bertentangan satu dengan lainnya, meskipun dari konsep

penyusunan aturan juga inkonstitusional.5

B.2. Kebijakan kuota/representasi politik Perempuan

Kebijakan kuota/representasi politik Perempuan yang

Membantu Usaha Meningkatkan Peran Politik Perempuan dalam

Legislatif antara lain :

a. Peraturan-peraturan Pokok Yang Berkaitan Dengan Kebijakan

Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

1. UU no.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum pasal 65

ayat 1

2. UU no.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik pasal 13

ayat 3

3. UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu pasal 53; pasal 55

ayat 2 , pasal 57 ayat 1, ayat 2, ayat 3; pasal 58 Ayat 1, Ayat

2, Ayat 3 ; pasal 61 ayat 6

4.

UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 2 ayat2, Ayat 5, pasal 20; pasal 31 ayat 1

5. UU Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu pasal 8 ayat 2e;

pasal 15; pasal 55; pasal 56 ayat 2; pasal 58 ayat 1, ayat

2,ayat 3; pasal 59 ayat 2

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

pasal 2 ayat 2, ayat 5; pasal 20; pasal 31 ayat 1.

b.

Ratifikasi Konvensi Internasional Yang Berkaitan Dengan

Kebijakan Kuota Perempuan

1.

CEDAW Pasal 1; Pasal 2 huruf (a), Huruf (f); Pasal 3; Pasal 4

ayat 1; Pasal 7; pasal 15 ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4.2. Landasan Aksi Beijing (Beijing Platform for Aktion)

Rumusan 9 (a)

3. UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konpensi

Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

4. Milinium Developmen Goals-MDGs Tahun 2000

5. UU No. 11 Th. 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pasal 3

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Pasal 1; Pasal 2; pasal 3 ayat 2; pasal 5 ayat 1;

5Verijunaidi.com/2013//tantangan-kuota-30-perempu..Tantangan

Kuota 30% diakses tanggal 17-3-2014 Perempuan


9/18


Pasal 8; Pasal 46; Pasal 49 ayat 1, ayat 2, Ayat 3; Pasal 71;

pasal 72.

7. UU 12 Th. 2005 tentanPengesahan International Covenant

On Civil And Political Rights pasal 3.

c.

Kebijakan-kebijakan yang mendukung Peran Politik

Perempuan Dalam Badan Legislatif

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,

bagian umum angka 4.

2. Tap MPR No.VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan

Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, angka 10.

Pasal-pasal tersebut di atas ini dianggap sebagai pasal

setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat

mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak

ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakan. Hal ini membukapeluang bagi parpol-parpol yang selama ini didominasikan laki-laki

untuk mengabaikan aturan tersebut, dan pada akhirnya

keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai.6

Salah satu strategi mewujudkan kesetaraan gender di

bidang politik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan

akhir dari perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dalam

politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif

adalah mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan

gender) di segala aspek kehidupan.

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam duniapolitik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab

akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai

tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak

asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara

demografis merupakan mayoritas, namun secara politis mereka

menempati posisi minoritas.

Sesuai dengan teori Feminisme yang bertumpu pada

kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan adalah

makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga

6Ejournal.pin.or.id//E-jurnal%20Mar%Rosieana%...diakses 4 januari,

2014


10/18


harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya

terletak pada peran politik perempuan yang bias gender. Oleh

karena itu, sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat

pendidikan yang sama, banyak upaya memperjuangkan

kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, organisasi-

organisasi perempuan dibentuk untuk menentang diskriminasi

seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam

konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprerspektif keadilan

melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam legislatif adalah

kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Berbagai instrumen nasional tentang perlidungan hukum

terhadap hak asasi perempuan. Di level Perserikatan Bangsa-

Bangsa masalah perlindungan hak asasi perempuan sudah sangat

dipahami. Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak

perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam

bentuk peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentukkebijakan-kebijakan negara. Namun hak asasi perempuan masih

belum terlindungi secara optimal.

Pengintegrasian perspektif gender dalam setiap proses

pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan lebih

menjamin pada kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun

perempuan, yang keduanya berbeda aspirasi dan kebutuhan tetapi

menjadi penting untuk dianalisis dan dipertimbangkan dalam

proses perumusan suatu norma ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan esensi bahwa

pembangunan bidang hukum bukan saja akan mampumenciptakan kepastian hukum, sekaligus juga dapat menciptakan

kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Namun nyatanya

pemenuhan hak perempuan terhadap keadilan terutama dalam

peran politik masih berhadapan dengan banyak kendala.

B.3. Peran Politik Perempuan Dalam Badan Legislatif di (DPRD)

Lumajang.

Masih banyak hambatan bagi perempuan untuk mencapai

kedudukan atau peningkatan prestasi yang diharapkan

kesempatan yang sama seperti pada laki-laki, apalagi untuk

kedudukan pimpinan atau pengambil keputusan lainnya, untuk


11/18


mencapai kedudukan yang setara dengan kedudukan laki-laki,

seperti kedudukan pimpinan, legislatif maupun pengambil

keputusan, perempuan dituntut untuk mempunyai kelebihan

prestasi yang lebih menonjol, perempuan harus melalui

perjuangan yang sangat berat. Diskriminasi terhadap perempuan

setelah kemerdekaan sejak kemerdekaan Indonesia sampai tahun

2014 sekarang (69 tahun) ini ternyata masih ada pula terjadi pada

dunia pekerjaan, untuk peningkatan karier juga dalam dunia

politik.

Perjuangan perempuan yang berat untuk mencapai suatu

kedudukan, disebabkan karena masih banyak masyarakat

Indonesia termasuk di Lumajang yang masih menganut paham

patriarki, sehingga menghasilkan keputusan dan sikap yang bias

gender. Keadaan ini menjadi lebih parah dengan adanya penafsiran

yang salah dari hukum agama yang mempertajam keadaan bias

gender. Ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan danrendahnya kualitas hidup perempuan, secara umum

mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam Pembangunan

Nasional. Bila kualitas hidup perempuan rendah dan tidak diajak

untuk berperan serta dalam pembangunan, maka perempuan akan

menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, bila perempuan diberi

kepercayaan untuk berperan dalam pembangunan nasional, maka

perempuan akan menjadi mitra sejajar bagi laki-laki yang ikut

bahu-membahu dan meringankan beban pembangunan.

Banyak penyebab minimnya representasi keterwakilan

perempuan yang umumnya rendah tingkat pendidikannyadibanding laki-laki, rendah dukungan partai politik, kurang

kerjasama perempuan dalam parlemen dengan luar legislatif,

norma sosial yang berorientasi pada laki-laki, kurangnya dukungan

media, dan sistem pemilu serta kurangnya kuota perempuan.

Untuk itulah, perlu lebih banyak perempuan yang terjun

kedunia politik untuk masuk ke politik, satu-satunya cara bila

bergabung dalam sebuah politik, apalagi jika ingin menjadi anggota

dewan, satu-satunya cara ialah aktif di parpol. Karena itu ia

berharap para perempuan untuk tidak ragu terjun ke dunia politik.

Hal itu untuk memenuhi kuota suara perempuan di DPR hingga 30

persen.


12/18


Undang-Undang ini diberlakukan sejak Pemilu legislatif

tahun 2004. Intinya : setiap parpol yang mengajukan calon anggota

legislatif yang akan berlaga di Pemilu, wajib komposisinya 30%

perempuan dan 70% laki-laki. Perhitungan komposisi ini berlaku

untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil), hingga Dapil terkecil

kumpulan beberapa kecamatan dalam suatu Kabupaten/ Kota

untuk Caleg DPRD tingkat II. Setiap Dapil sudah memiliki kuota

berapa jumlah anggota legislatif terpilih yang akan mewakili Dapil

tersebut. Dan setiap partai politik berhak mengajukan calon

anggota legislatf (caleg) sebanyak 100% dari jumlah kuota kursi di

Dapil tersebut, dari jumlah caleg yang diajukan itu, wajib 30%

diantaranya harus perempuan.

Karena kurangnya keterwakilan perempuan di DPR, perlu

digalang sebuah gerakan bersama pemberdayaan dan penyamaan

persepsi kader perempuan lintas partai politik, khususnya dalam

upaya memantapkan perjuangan perempuan Populasi pendudukperempuan yang lebih besar sebenarnya merupakan asset dan

sumberdaya politik yang seharusnya dapat menopang posisi

perempuan dalam proses politik formal di Indonesia. Realitas

politik saat ini malah sebaliknya, jumlah populasi perempuan lebih

besar daripada laki-laki, namun institusi perpolitikan masih sangat

maskulin, tidak otomatis memiliki sensitive gender.Kenyataannya,

sampai saat ini perempuan masih merupakan kelompok marjinal

yang secara historis selalu disisihkan dalam dunia politik dan pada

proses-proses pengambilan keputusan publik.

Demikian juga jumlah penduduk Kabupaten Lumajang daridata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Lumajang, Oktober 2012 berjumlah 1.183.248 jiwa, yang terdiri

atas 587.597 jiwa laki-laki (49,6%)7Apalagi sekarang tahun 2013

pasti jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang bertambah banyak

terutama perempuannya. Tidak dapat dipungkiri perempuan

secara demografis merupakan mayoritas, namun secara politis

mereka masih menempati posisi minoritas.

Untuk itu di Kabupaten Lumajang pada pemilu 2009

terbagi menjadi 5 Daerah Pilihan dengan 50 kursi, Pada Pemilu

tahun 2014 tentunya tetap tersedia 50 kursi sesuai ketentuan

7http://www.harjasaputra.com diakses 7 Januari 2014
http://www.harjasaputra.com/http://www.harjasaputra.com/


13/18


pasal 26 ayat 2g bahwa, kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh

alokasi 50 (lima puluh) kursi. Tentu Satu Dapil di kabupaten

lumajang pada pemilu 2014 kuotanya rata-rata kira-kira ada 10

kursi yang diperebutkan tergantung jumlah penduduk. rata-rata

setiap dapil jumlah caleg perempuannya sekitar 3 - 4 orang,

tergantung jumlah kursi yang tersedia pada setiap daerah

pemilihan. Misalnya di dapil 1 karena penduduknya terbanyak

(kecamatan Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Jatiroto, dan

kecamatan Tekung) jumlah kursinya 12 kursi, Maka tiap parpol

berhak mengajukan caleg sebanyak 12 orang. Dari 12 orang itu,

maka 4 diantaranya haruslah perempuan, di kabupaten Lumajang

ada 12 parpol yang bertarung maka ada 144 caleg berebut 12

kursi di Dapil I Lumajang. Dari 144 caleg itu, 48-an diantaranya

perempuan. Padahal yang akan terpilih dan menjadi anggota

legislatif hanya 12 orang saja, dan 12 orang itu laki-laki danperempuan bisa dari parpol manapun yang ikut Pemilu tanggal 9

April 2014. Bisa saja 12 kursi hanya berhasil direbut oleh 5 parpol

saja, misalnya. Jadi, tidak heran jika sudah 3x Pemilu sejak adanya

kebijakan affirmasi 30 % keterwakilan perempuan dalam politik

tahun 2004,tahun 2009 bahkan pemilu tahun 2014 , keterwakilan

30% perempuan dalam badan legislatif masih belum sepenuhnya

terwujud.

Kabupaten Lumajang memiliki 4 orang (8%) keterwakilan

perempuan dalam badan legislatif periode tahun 2009-2014, serta

meningkat 8 orang (16%) keterwakilan perempuan dalam badanlegislative periode tahun 2014-2019, tetapi keterwakilan

perempuan dalam badan legislatif Kabupaten Lumajang masih

belum memenuhi minimal 30% dari 50 kursi yang tersedia (lihat

tabel 1), banyak pemilih perempuan tapi sedikit perempuan yang

terpilih, juga belum tentu semua perempuan yang terpilih

memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal itu menandakan bahwa

kesadaran perempuan untuk memperjuangkan haknya masih

minim. Masih perlu proses panjang dan semangat juang yang besar

untuk mengikis budaya patriarkhi yang mengakar dalam pikiran,

cara pandang, dan kebudayaan masyarakat Lumajang.


14/18


Melalui penguatan tindakan affirmasi dengan revisi UU

Paket Politik; penempatan caleg perempuan pada nomor urut

teratas; penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di

semua dapil; dan pemberian sanksi pada partai politik jika tidak

memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak 30

% adalah diantara usaha-usaha untuk mengejar ketidak imbangan

keterwakilan perempuan, meskipun demikian belum secara

otomatis memberikan kesempatan kepada perempuan untuk

terpilih dalam pemilu tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2012 di

kabupaten Lumajang dapat dilihat dari jumlah anggota DPRD laki-

laki dan jumlah anggota DPRD perempuan dalam tabel 1 dibawah.

Tabel 1

Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Lumajang

Sumber: KPUD dan Sekretariat DPRD kabupaten Lumajang

Untuk mengkonkritkan kebijakan afirmasi 30% perempuandan menegaskan pengaturan pasal yang mengatur penempatan

caleg perempuan dalam daftar calon pada nomor urut jadi.

Hasilnya, Pasal 2 ayat (5) UU RI Nomor 2 Tahun 2008 juga UU RI

Nomor 2 Tahun 2011dengan tegas mengharuskan partai politik

menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan

partai. Sementara dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat,

ditegaskan ketentuan dalam setiap tiga calon sedikitnya terdapat

satu calon perempuan, atau model zipper system. Kebijakan

affirmasi ini diikuti dengan mekanisme penetapan calon terpilih


15/18


yang diatur dalam Pasal 215, ketentuan pasal 215 UU Nomor 8

Tahun 2012 :

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu

didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik PesertaPemilu di

suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD

kabupaten / kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh

suara terbanyak.

b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan

perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan

berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah

pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan permpuan.

c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yangdiperoleh Partai Politik peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi

diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak

berikutnya.

Tujuan tindakan affirmative adalah mendorong jumlah

perempuan lebih banyak dalam legislatif menggantinya dengan

sistem suara terbanyak yang ditetapkan MK merugikan

perempuan karena terdapat kontradiktif dalam putusan ini, di satu

sisi MK mendukung adanya affirmative action, namun di sisi lain

MK menganut sistem suara terbanyak. Karena, affirmative action

dalam Pasal 56 ayat (2) itu dianggap sia-sia bila sistem penetapancaleg menggunakan suara terbanyak. Ketentuan dalam Pasal 56

ayat (2) UU RI No.8 Tahun 2012 tersebut kehilangan maknanya

ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-

VI/208 membatalkan pasal 214 huruf a sampai e UU RI nomor 10

tahun 2008, sehingga mekanisme penetapan calon terpilih

ditetapkan melalui suara terbanyak. Mahkamah Konstitusi

memang tidak membatalkan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 yang

mengatur zipper system dalam daftar calon.Sementara itu,

penetapan calon terpilih tidak ada perubahan dalam system

pemilu dalam UU RI nomor 8 tahun 2012 melalui system

proporsional terbuka, system suara terbanyak masih berpotensi


16/18


mengurangi keterpilihan perempuan dalam legislatif di DPRD

kabupaten Lumajang.

Dari Sumber Sekretariat DPRD kabupaten Lumajang tahun

2009 juga dapat diketahui dari 50 anggota DPRD kabupaten

Lumajang hanya 4 orang dari perempuan dan hanya 1 (satu) orang

yang berperan sebagai pimpinan di legislatif yaitu ibu Vicenora

Hesti, SE. sebagai ketua Fraksi, legislatif yang berjumlah 3 orang

sebagai anggota. hal ini menunjukkan kurangnya representasi

perempuan di Lumajang dalam bidang politik antara lain yang bisa

disebabkan dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan

kebijakan publik. Pendidikan politik, perkaderan dan peningkatan

kapasitas dan kapabilitas perempuan juga dapat mempengaruhi

rendahnya representasi perempuan di parpol, legislatif atau

jabatan-jabatan politik.

C. PENUTUPC.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Politik hukum yang diambil untuk meningkatkan peran

politik perempuan dalam badan legislatif dengan menyusun dan

memberlakukan kebijakan kebijakan berupa perundang-undangan,

guna mendukung upaya peningkatan keterwakilan perempuan di

legislatif, strategi untuk mengintegrasikan gender ke dalam

kebijakan politik dan program pembangunan di seluruh sektor

pembangunan melalui perubahan norma. Perubahan atas UUpemilu dan partai politik menjadi lebih tegas, efektif dan

bermanfaat dapat melaksanakan keterwakilan masyarakat sebagai

upaya menguatkan kebijakan affirmasi yang sebelumnya telah

diadopsi dalam UU Paket Politik. Upaya ini diharapkan menjadi

bagian dari langkah taktis dan sinergis antara masyarakat sipil,

partai politik dan institusi negara sebagai salah satu jalan untuk

mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas dengan

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Peran politik perempuan untuk menjadi anggota badan

legislatif di Kabupaten Lumajang masih rendah meskipun dengan

adanya perubahan kebijakan dan perubahan hukum dari berbagai


17/18


konvensi diratifikasi dan berbagai UU diproduksi, kelompok

perempuan berhasil memperjuangkan afirmasi politik namun

peran politik kaum perempuan di Lumajang tidak banyak berubah

terbukti dengan data-data yang telah ada di atas bahkan peran

politik perempuan masih rendah, bila perempuan dibiarkan tidak

berperan atau kualitas hidupnya dibiarkan rendah, maka

perempuan bisa menjadi beban pembangunan, sehingga

pembangunan akan terhambat.

C.2. Saran

1. Perlu sosialisasi, pendidikan terus-menerus Undang-Undang

dibidang politik dan pengertian kesetaraan dan keadilan

gender khususnya pengurus parpol pada masyarakat pada

semua tingkatan agar memahami konsep gender dan mau lebih

banyak merekrut perempuan dalam kepengurusan partai serta

kaum perempuan sendiri agar mau aktif berpartai.

2.

Perlu kewajiban untuk meningkatkan keterwakilan perempuandalam bidang politik dijadikan persyaratan boleh tidaknya

suatu partai politik mengikuti Pemilu karena hanya dengan

demikian partai politik berupaya untuk merekrut kader-kader

partai dari perempuan.

3. Agar ada sanksi yang tegas kepada partai politik yang mencoba

menghindar dari ketentuan minimal 30 % kepengurusan

perempuan di partai politik maupun di pencalonan anggota

legislatif seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan,

sanksi tersebut dapat berupa penolakan untuk menerima

daftar partai politik yang tidak memenuhi persyaratan kuota.4. Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu

kapasitas yang kualitatif Pencalonan perempuan sebagai

anggota legislatif selayaknya diperbaiki dengan mewajibkan

partai politik meningkatkan kuota minimal 30% juga

menyeleksi kemampuannya dengan mempertimbangkan

pendidikan, tingkat kecerdasan karakter, pengalaman dalam

pekerjaan dan pengalaman organisasi serta moralnya, agar

tercapai keterwakilan perempuan di parlemen yang memenuhi

kapasitas dan yang kualitatif.

5. Sebagai kaum perempuan Lumajang khususnya dan

perempuan Indonesia umumnya terutama yang masuk


18/18


organisasi politik, supaya perempuan tersebut dapat berbuat

banyak dapat membuktikan, menunjukkan kwalitas,

kemampuannya untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan

negara Indonesia, patuh pada hukum sadar akan kebersamaan

dan menghargai nilai kemanusiaa secara beradab.

-----

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Agee Warran K (1985) Introduktion to Mass Communication.

Harper and Row Publishing, New York.

Azza Karan (1998) Women in Parliament : Beyond Numbers,

International Institute for Democracy and Electoral

Asistance (International IDEA)

Dedi Kurnia Syah Putra (2012) Media dan Politik. Graha Ilmu,

Yogyakarta.Nani Soewondo (1984) Kedudukan Wanita Indonesia. Ghalia

Indonesia, Jakarta Timur.

Misbahul Munir (2004) Pemilu, Demokrasi dan Ijtihad Politik

Perempuan. Visipress, Surabaya.

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Partai Pemilu & Partai Politik 2008. Jakarta.

Gredien Mediatama. cetakan I.

Undang-undang nomor 68 tahun 1958 tentang hak-hak politikperempuan.

Pendapat Komnas Perempuan sebagai Pihak Terkait dalam Judicial

Review UU

Nomor 10 Tahun 2008 Perkara 22-24/PUU-VI/2008

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

INTERNET/JURNAL/HARIAN

http://www.harjasaputra.com

Ejournal.pin.or.id//E-jurnal%20Mar%Rosieana%...

politik.kompasiana.com/.../strategi-meningkatkan-...
http://www.harjasaputra.com/http://www.harjasaputra.com/

Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 Juni 2014 81-98 Titik Sri Astutik

Documents

Transcript of Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 Juni 2014 81-98 Titik Sri Astutik