Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 JUNI 2014 115-130 SUHARIYONO

8/10/2019 Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 JUNI 2014 115-130 SUHARIYONO

1/16

115ARGUMENTUM , VOL. 13 No. 2, Juni 2014

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIADALAM PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUMAJANG

- Suhariyono -- Fakultas Hukum Universitas Lumajang -

Jl. Musi No. 12 Lumajang

ABSTRAKPasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pemasyarakatanadalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga BinaanPemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dancara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana . Berkaitandengan hal tersebut dalam penelitian ini akan dibuktikanapakah pemenuhan hak asasi dalam bentuk asimilasikepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudahdijalankan serta aspek apa saja yang mempengaruhinya.Kata kunci : Penerapan, Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaanpemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalahpelaksanaan pemberian asimilasi. Pelaksanaan pemberian hak-hakwarga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara PelaksanaanHak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Permen Hukum dan HAM RINo. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti MenjelangBebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalahproses pembinaan narapidana dan anak pidana yang dipidana satutahun ke atas, di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk beberapawaktu sebesar remisi terakhir maksimum 6 (enam) bulan, setelah

menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9(sembilan) bulan berkelakuan baik.


2/16

116 ARGUMENTUM , VOL. 13 No. 2, Juni 2014

Sering terjadi kerancuan penafsiran antara cuti menjelangbebas, pembebasan bersyarat dan pidana bersyarat. Untukpembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan danremisi, dihitung sejak tanggal penahanan dengan ketentuan 2/3(dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Sisamasa pidana tidak perlu dijalani selama ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu. Sedangkan untuk pidanabersyarat, hukuman terhadap terpidana tetap dijatuhkan tetapitidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ternyata terpidanasebelum habis masa percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagiatau melanggar syarat-syarat yang diberikan kepadanya olehhakim, jadi keputusan hukum tetap ada hanya pelaksanaanhukuman itu yang tidak dilaksanakan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, menyebutkan: Pemasyarakatan adalah kegiatanuntuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatanberdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yangmerupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tataperadilan pidana . Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitianini peneliti ingin membuktikan apakah pemenuhan hak asasi dalambentuk asimilasi kepada narapidana sudah dijalankan.serta aspekapa saja yang mempengaruhinya.

Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAMRI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjangpelaksanaan hak-hak warga binaan. Dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan disebutkan hak-hak warga binaan diatur dandijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dannilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagaisubjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain.

1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka

permasalahan dirumuskan sebagai berikut:


3/16


1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Asimilasi bagiNarapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang?

2. Bagaimanakah pemenuhan Hak Asasi Manusia dalampelaksanaan Asimilasi?

II. METODE PENELITIAN2.1. Metode Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada duayaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber dataprimer adalah data atau fakta yang didapat di lapangan, sehinggadidapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek penelitian sesuaidengan permasalahan yang sedang diteliti yakni tentangpemberian hak asimilasi kepada narapidana sebagai implementasiHak Asasi Manusia yang dilakukan di Lembaga PemasyarakatanKelas II B Kabupaten Lumajang.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yangterdiri atas: a. Bahan Hukum Primer, b. Bahan Hukum Sekunder,dan c. Bahan Hukum Tersier. Data sekunder dalam penelitian inidiperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen yangada di Lembaga Pemasyarakatan serta Undang-Undang KekuasaanKehakiman, Yurisprodensi, Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia.

Tahap analisis data dapat diartikan sebagai penggolongandata dalam pola, tema atau kategori. Intepretasi data dimaksudkanuntuk memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola dan

kategori, dan mencari hubungan antara antara berbagai konsep.Dengan metode deskriptif kualitatif ini pembahasan dititikberatkankepada pendekatan yuridis normatif, sehingga sistem analisis lebihmengarah pada pemecahan masalah dari rumusan masalah yangsudah ditetapkan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN3.1. Pelaksanaan pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakat-

an Klas IIB LumajangPemberian Asimilasi yang merupakan hak Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Lumajang sudahdilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan tentang pelaksanaan


4/16


asimilasi. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberianasimilasi adalah:a. Identifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan Narapidana oleh LembagaPemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung gunamencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasaranatersebut meliputi: 1. Sarana Gedung Pemasyarakatan, 2.Pembinaan Narapidana, dan 3. Petugas Pembinaan di LembagaPemasyarakatan.b. Syarat-syarat dan Prosedur Pemberian Asimilasi

Narapidana dapat diberi Asimilasi, pembebasan bersyaratatau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratansubstantif dan administratif sebagaimana Permenkumham Nomor:M.2.PK.04-10 Tahun 2007 yang disebutkan bahwa Narapidanaatau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi apabila

telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Adapunpersyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana adalah:a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan

yang menyebabkan dijatuhi pidana;b) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang

positif;c) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun

dan bersemangat;d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan

Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;

e) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernahmendapat hukuman disiplin untuk Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, PembebasanBersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnyadalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dan Cuti Bersyaratsekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

f) masa pidana yang telah dijalani oleh Narapidana untuk,Asimilasi 1/2 (setengah) dari masa pidananya, sedangkanPembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya,dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidakkurang dari 9 (sembilan) bulan, kemudian untuk Cuti MenjelangBebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu


5/16


cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan,selanjutnya untuk Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masapidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulandengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukantindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitungsebagai masa menjalani pidana. 1

c. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi.Sebagai wujud penerapan hak-hak napi maka Pemerintah

sudah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undanganhingga petunjuk pelaksanaannya. Salah satu contoh PeraturanPemerintah yang mengatur tentang pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Pemberiaanremisi kepada Narapidana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan dalam Pasal 34 dan Pasal 34 A yaitu: (1) Setiap

Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi,(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu diberikankepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhipersyaratan antara lain :

a) berkelakuan baik; danb) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Mengenai hak Narapidana yang mendapatkan remisisebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 bahwa remisibagi Narapidana diberikan oleh Menteri setelah mendapatpertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sehingga

pemberian remisi melalui Keputusan Menteri.2

Dalam PP tersebutditentukan bahwa setiap Setiap Narapidana dan Anak DidikPemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi diberikan kepadaNarapidana dan Anak Pidana apabila:

a) berkelakuan baik;b) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; danc) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Pasal ( 5 ), Pasal ( 6 ), pasal ( 7 ).

2 .Pasal 34 ayat 1,2,3 dan Pasal 34 A ayat 1, 2 ,3 Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006


6/16


Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, asimilasi diberikan setelahmenjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6(enam) bulan pertama. Pasal 1 ayat (4), bahwa bagi Narapidanayang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanannegara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatantransnasional yang terorganisasi, dan Asimilasi dapat diberikanapabila memenuhi beberapa persyaratan: a) berkelakuan baik;b) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c) telahmenjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pertimbangan untuk mendapatkan Asimilasi wajibmemperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum danrasa keadilan masyarakat, sebagaimana diatur pada ayat (5).Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak DidikPemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Menurut Pasal

(2), Pasal (3), Pasal ( 4 ) Permenkumham Nomor: M.2.PK.04-10Tahun 2007 dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalampenyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunanserta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan danpelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat danmartabat manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungandengan keluarga dan orang-orang tertentu, harus bermanfaat bagipribadi dan keluarga Narapidana serta tidak bertentangan dengankepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. 3

Menurut Permenkumham Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun

2007, untuk mendapatkan Asimilasi ada dasar perhitungannya,yaitu sebagai berikut:a) sejak ditahan;b) apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan

lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahananterakhir;

c) apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, makamasa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yangberlaku;

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara PelaksanaanAsimilasi, PB, CMB, dan CB.Pasal (2), Pasal (3 ), Pasal ( 4 )


7/16


d) perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejakditahan.

Semua pelaksanaan Asimilasi yang dilakukan atau yangditerapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B KabupatenLumajang juga mengacu kepada Permenkumham, sehingga tidakmenimbulkan permasalahan, pengertian pemberian Asimilasikepada Narapidana tetap diberikan dan tanpa diminta olehNarapidana yang bersangkutan, petugas Lapas tetap menghitungdan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan gunapengajuan Asimilasi.

Pemberian Asimilasi kepada Narapidana sebagaimanadiatur dalam Permenkumham Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007ada 3 (tiga) macam:a) Asimilasi Minimum; Dalam Asimilasi ini diberikan kepada

Narapidana tetapi yang bersangkutan hanya dapat beraktivitashanya diseputaran sel/blok tempat Narapidana dengan disertaipengawalan ketat dari petugas.

b) Asimilasi Medium; Asimilasi Medium pada prinsipnya hampirsama dengan yang lain hanya saja yang membedakan bahwaNarapidana agak lebih leluasa dalam melakukan aktivitasnyanamun hanya disekitar areal Lembaga Pemasyarakatan.dantanpa pengawalan dari petugas Lapas.

c) Asimilasi Maksimum; Narapidana sudah memiliki keleluasaanuntuk melakukan aktivitas hingga keluar areal Lembaga

Pemasyarakatan, dan tanpa mendapatkan pengawalan dariPetugas Lapas sehingga Narapidana sudah bisa beradaptasi danbersosialisasi dengan masyarakat disekitar LembagaPemasyarakatan.

Kewenangan pemberian Asimilasi kepada Narapidanamerupakan kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiaseperti yang disebutkan dalam BAB III Pasal (10 ) PermenkumhamNomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yaitu:d. Proses Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payungsistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistempemasyarakatan agar Narapidana dapat memperbaiki diri dan


8/16


tidak mengulangi tindak pidana, sehingga Narapidana dapatditerima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktifberperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagaiseorang warga negara.

Saat seorang Narapidana menjalani vonis yang dijatuhkanoleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akandibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, Narapidana adalahterpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LembagaPemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangankemerdekaannya, tapi ada hak-hak Narapidana yang tetapdilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Setelah prosespembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yangsebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaandalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaantahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan

program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutansampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagiNarapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebasatau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapasoleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebutpembimbingan Klien Pemasyarakatan.e. Pengawasan, Pencabutan Ijin Asimilasi dan Pemberian Sanksi

yang Melanggar Ketentuan Asimilasi Bagi NarapidanaPengawasan Narapidana yang sedang melaksanakan

Asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan

kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugasLAPAS yang berpakaian dinas, sedangkan untuk Narapidana yangAsimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya dilaksanakan olehpetugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian,pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat (KeputusanMenkumham Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi,Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas pasal 21), untukwarga negara asing, Asimilasi Narapidana mengikutsertakan kantorimigrasi setempat.

Kepala LAPAS berkewajiban melakukan evaluasi perihalpelaksanaan Asimilasi, melaporkan tentang pelaksanaan dan hasilevaluasi, memelihara data pelaksanaan Asimilasi kepada Kantor


9/16


Wilayah Departemen Kehakiman dengan tembusan kepadaDirektur Jenderal Pemasyarakatan .

Alasan Asimilasi dapat dicabut apabila: a. Malas bekerja; b.Mengulangi tindak pidana; c. Menimbulkan keresahan dalammasyarakat; dan d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaanAsimilasi. 4 Apabila alasan pencabutan Asimilasi disebabkan karenaNarapidana melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS melaporkankepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala KantorWilayah Departemen Kehakiman dan Direktur JenderalPemasyarakatan. Sanksi yang diberikan untuk Narapidana yangtelah dicabut izin Asimilasinya antara lain: a. Untuk tahun pertamasetelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan b.Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masapidananya tidak dapat diberikan Asimilasi.

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas

atau Cuti Bersyarat tidak diberikan lepada Narapidana yangkemungkinan akan terancam jiwanya atau Narapidana yang sedangmenjalani pidana penjara seumur hidup atau Warga negara asingyang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti MenjelangBebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkandalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada DirektoratJenderal Imigrasi atau Narapidana warga negara asing yang akandimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan yangditetapkan oleh Keputusan Menteri.

3.2. Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Asimilasidi Lembaga PemasyarakatanBeberapa hal yang dapat menjadi dasar kelahiran pembinaan

Narapidana dalam pemasyarakatan antara lain :- Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karenahilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agarbertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakatsosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidanapenjara ialah pemasyarakatan.

4 Kep. Men. Kehakiman Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal25,26 dan 27


10/16


- Memperlakukan Narapidana ialah harus dari sudut pandangankepribadian bangsa Indonesia yang memandang :1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagi

manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selaluditunjukkan pada Narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknyaia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukansebagai manusia.

2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orangyang hidup diluar masyarakat, Narapidana harus kembalikemasyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.

3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaanbergerak. Jadi perlu diusahakan supaya Narapidanamempunyai mata pencaharian dan mendapatkan upah untukpekerjaannya. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran

mengenai Asimilasi, khususnya Asimilasi kerja yang nantinyadiharapkan dapat membantu perekonomian Narapidana dankeluarganya dengan upah atau penghasilan yangdidapatkannya dari kerjanya.

- Perlakuan terhadap Narapidana agar dapat dikembalikankemasyarakat ialah dengan mendidik Narapidana tersebut antaralain dengan cara:1. Selama ia hilang kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan

dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya.2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh

bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawaban kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja.Pekerjaan harus satu dengan masyarakat dan ditujukan kepadapembangunan nasional.

3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.4. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah

dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatanberdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antaraPembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkankualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadarikesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakpidana sehingga dapat diterima kemballi oleh lingkungan


11/16


masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dandapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik danbertanggung jawab. 5

Tata Cara Pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat ataucuti menjelang bebas, secara administratif diatur tata cara untukmendapatkan hak pemenuhan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengarpendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembanganpembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberianAsimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau CutiBersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan apabilaKepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atauTPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi, untukCuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS

menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnyameneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor WilayahDepkumham setempat untuk Pembebasan Bersyarat, apabilaKepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atauTPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada KepalaKantor Wilayah Depkumham setempat, dengan tembusan kepadaDirektur Jenderal Pemasyarakatan akan tetapi Kepala KantorWilayah Depkumham dapat menolak atau menyetujui tentang usulCuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyaratsetelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa untukmemperoleh Asimilasi harus memenuhi persyaratan-persyaratanyaitu syarat administratif, substantif dan berkelakuan baik.Narapidana yang menjalani upaya pembinaan baik Asimilasi,pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, harus sesuaidengan tahapan-tahapan proses pemasyarakatan yaitu tahapadmisi atau orientasi, tahap pemberian bekal, dan tahap akhirpembinaan. Ada 2 macam bentuk kegiatan Asimilasi yaitu Asimilasiintern dan Asimilasi ekstern. Adapun faktor penghambat yangtimbul dalam pelaksanaan Asimilasi adalah:

5 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan


12/16


a) Tidak semua masyarakat memahami sistem/prosespemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya sesuaiprosedural tetapi kasus tersebut termasuk kasus yang menarikmasyarakat, sehingga bisa menjadi hal kontroversi antarasistem pembinaan dan pemahaman masyarakat, tanggapanmasyarakat yang negatif terhadap Narapidana sebagaipenjahat yang harus dikucilkan;

b) Lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan belumpro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan, belumada kerjasama yang baik, teratur, dan berkesinambungan ataukerjasama pembinaan dengan instansi terkait belumterprogram maksimal;

c) Peranan petugas pemasyarakatan begitu besar sehingga tidakdiimbangi dengan keprofesionalan petugas itu sendiri sehinggakurang pengawasan dalam pelaksanaan Asimilasi, dan belum

ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian danbertugas khusus terutama dalam pembinaan;

d) Anggaran Rutan yang sangat minim sehingga pembinaan tidakberjalan maksimal dan kurang memadainya sarana dan fasilitasyang tesedia untuk pembinaan;

e) Adanya pengaruh keluarga dari Narapidana sendiri yangsengaja tidak melakukan komunikasi karena hanya inginmemberikan efek jera terhadap Narapidana karenaperbuatannya yang sudah dilakukan berulangkali, artinaysengaja dikucilkan oleh keluarga Narapidana sendiri;

f)

Kesulitan komunikasi antara Petugas dengan keluargaNarapidana karena bertempat tinggal yang sangat jauh antaradaerah asal Narapidana dengan Lembaga Pemasyarakatan yangditempati oleh Narapidana.

a. Sistem Perubahan Pembinaan Terhadap Narapidana DiLembaga Pemasyarakatan

Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapatdirestorasi kembali, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajangdikenal suatu perubahan penghukuman yang disebut sebagairestorative justice , di mana pelaku kejahatan didorong untukmemperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban,keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan


13/16


yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnyamasyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan pelayananyang bersifat rehabilitatif.b. Sistem Pemasyarakatan Bagi Narapidana

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistempemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada UU Nomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Reintegrasi sosialmerupakan proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatanyang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup danberada kembali di tengah-tengah masyarakat denganpembimbingan dan pengawasan BAPAS.

Proses pembimbingan yang mengarah pada reintegrasisocial tersebut dapat berupa pembimbingan terhadap wargabinaan pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Cutimenjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan anak

pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3(dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulanberkelakuan baik. Undang-undang Pemasyarakatan sebagaiperaturan induk sistem pemasyarakatan telah dilengkapi denganPP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan PembimbinganWarga Binaan Pemasyarakatan, Permenkumham NomorM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata CaraPelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti MenjelangBebas, dan Cuti Bersyarat, serta petunjuk pelaksanaan MenteriKehakiman Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang

Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Serangkaian peraturanperundang-undangan tersebut memberikan arah mengenaipelaksanaan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagaipelaksana cuti menjelang bebas dalam Lembaga Pemasyarakatan ,khususnya IIB Lumajang.

Peran BAPAS dalam pembimbingan klien pemasyarakatanyang menjalani cuti menjelang bebas dapat dilakukan denganmenganalisis secara kualitatif beberapa contoh pembimbinganklien dewasa, dan klien yang dijadikan obyek dalam penelitian iniadalah sebanyak dua klien dewasa yang menjalani cuti menjelangbebas di BAPAS Kelas IIB Lumajang. Berdasarkan hasil penelitianyang dilakukan terhadap kedua klien di atas diketahui bahwa


14/16


BAPAS Kelas IIB Lumajang telah berperan dalam pembimbinganklien yang menjalani cuti menjelang bebas (CMB). PeranPembimbing Kemasyarakatan terhadap klien Cuti Menjelang Bebasdilakukan secara langsung oleh petugas PembimbingKemasyarakatan dengan menjadi fasilitator, melakukanpengawasan dan pengamatan atas perkembangan klien Cuti

Menjelang Bebas serta membuat laporan pembimbingantahap awal yang terkait dengan latar belakang klien mulai dari diriklien, keluarga, pendidikan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan haltersebut, diharapkan terjalin subsistem yang terkait denganprogram Cuti Menjelang Bebas, pemenuhan hak klien dewasa atascuti menjelang bebas, srta peran petugas PembimbingKemasyaratan untuk mewujudkan tujuan cuti menjelang bebas(CMB) yang luhur.c. Perwujudan Konkret Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam

Bentuk AsimilasiProgram kebijakan pembinaan Narapidana sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan meliputi: 1. Asimilasi, dan 2. Reintegrasi Sosial

Terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia kepadaNarapidana dalam bentuk Asimilasi yang diberlakukan di LembagaPemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Lumajang sudah dijalankandengan benar oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan. sebagaiwujud konkret pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa harus dimintaoleh Narapidana, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana mengatur setiaporang diakui sebagai manusia yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang mana sesuaidengan martabat kemanusianya didepan hukum. . Selanjutnyauntuk melengkapi bahwa Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadapHak-Hak Narapidana yang memperoleh Asimilasi di LembagaPemasyarakatan Klas II B Lumajang pada Tahun 2011, dalambentuk tabel seperti dibawah ini :


15/16


DATA LAPORAN ASIMILASI NARA PIDANADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUMAJANG TAHUN

2011

BulanAsimilasi yang

diperolehPerolehan

CB PB CMB TGL BLN THN1. Januari 5 1 1 1,3,19,23,31,24 Jan. 2011 Realisasi2. Februari 1 3 - 3,11,21, Feb. 2011 Realisasi3. Maret 4 4 - 9,14,16,30 Maret 2011 Realisasi4. April 1 4 - 1,4,6,13,23 April 2011 Realisasi5. Mei 2 5 - 15,19,20,22,24 Mei 2011 Realisasi6. Juni 1 2 1 12,27,29,9 Juni 2011 Realisasi7. Juli 2 1 - 1,10,11 Juli 2011 Realisasi8. Agustus 4 5 - 3,12,18,19 Agst 2011 Realisasi9. September - 1 - 5 Sept 2011 Realisasi

10 Oktober - 3 - 6,27 Okt. 2011 Realisasi11 Nopember 3 - - 14 Nop.. 2011 Realisasi

23 29 2Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II B KabupatenLumajang

-----

DAFTAR PUSTAKABaharuddin Soerjobroto (1992) Pelaksanaan Sistem

Pemasyarakatan , Lembaga Pembinaan Hukum Nasional,

Jakarta.Dwidja Priyatno (2006) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara diIndonesia . PT.Refika Aditama, Bandung.

Departemen Kehakiman RI (1990) Pola PembinaanNarapidana/Tahanan .

Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyrakatan dalamSisitem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian danPengembangan, Jakarta.

Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.Ismael Saleh (1997) Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Menjelang Bebas . Departemen Kehakiman RI, Jakarta.


16/16


Wirjono Projodikoro (1969) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia .Magda Wahyu, Jakarta.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Republik Indonesia NomorM.01.PK.04. 10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi PembebasanBersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaandan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaandan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatantentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentangSyarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja SamaPenyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WargaBinaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :

M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, CutiMenjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia.

Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 JUNI 2014 115-130 SUHARIYONO

Documents

Transcript of Jurnal Hukum Argumentum, Vol 13-2 JUNI 2014 115-130 SUHARIYONO