INSTRUMEN HAMINSTRUMEN HAM

INTERNASIONAL:INTERNASIONAL:

- Universal- Universal

- Regional- Regional NASIONALNASIONAL

INSTRUMEN HAM UNIVERSALINSTRUMEN HAM UNIVERSAL UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

(1948) (1948)

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (1966):POLITICAL RIGHTS (1966):- OPTIONAL PROTOCOL TO THE ICCPR (1966)- OPTIONAL PROTOCOL TO THE ICCPR (1966)- SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE - SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE

ICCPR AIMING AT THE ABOLITION OF THE ICCPR AIMING AT THE ABOLITION OF THE

DEATH PENALTY (1989)DEATH PENALTY (1989)

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS (1966)AND CULTURAL RIGHTS (1966)

INSTRUMEN HAM REGIONALINSTRUMEN HAM REGIONAL

SISTEM EROPASISTEM EROPA(THE EUROPEAN SYSTEM FOR THE (THE EUROPEAN SYSTEM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS) PROTECTION OF HUMAN RIGHTS)

SISTEM ANTAR-AMERIKA SISTEM ANTAR-AMERIKA (THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS (THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM) SYSTEM)

SISTEM AFRIKASISTEM AFRIKA(THE AFRICAN SYSTEM OF HUMAN AND (THE AFRICAN SYSTEM OF HUMAN AND PEOPLES RIGHTS)PEOPLES RIGHTS)

SISTEM EROPASISTEM EROPA

- Dibentuk oleh negara-negara Eropa yang tergabung - Dibentuk oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam Dewan Eropa (Council of Europe)dalam Dewan Eropa (Council of Europe)

- Instrumen hukumnya terdiri dari dua traktat utama:- Instrumen hukumnya terdiri dari dua traktat utama: * European Convention for the Protection on Human * European Convention for the Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms, disahkan th. Rights and Fundamental Freedoms, disahkan th. 1950 dan berlaku sejak th. 1953 1950 dan berlaku sejak th. 1953

* European Social Charter, disahkan th. 1961 dan * European Social Charter, disahkan th. 1961 dan berlaku sejak th. 1965berlaku sejak th. 1965

SISTEM ANTAR-AMERIKASISTEM ANTAR-AMERIKA

- Dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam - Dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of American States/OAS)American States/OAS)

- Instrumen hukumnya terdiri dari dua sistem:- Instrumen hukumnya terdiri dari dua sistem:

* Sistem Piagam OAS (OAS Charter) yang disahkan * Sistem Piagam OAS (OAS Charter) yang disahkan th. 1948 dan berlaku sejak 1951th. 1948 dan berlaku sejak 1951

* Sistem Konvensi Amerika ttg. HAM (American * Sistem Konvensi Amerika ttg. HAM (American Convention on Human Rights), disahkan th. 1969 Convention on Human Rights), disahkan th. 1969 dan berlaku sejak th. 1978dan berlaku sejak th. 1978

SISTEM AFRIKASISTEM AFRIKA

- Dibentuk oleh negara-negara Afrika yang - Dibentuk oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika tergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika

(Organization of African Unity/ OAU)(Organization of African Unity/ OAU) - Instrumen hukumnya yaitu, The African - Instrumen hukumnya yaitu, The African Charter on Human and Peoples Rights yang Charter on Human and Peoples Rights yang disahkan oleh OAU th. 1981 dan berlaku disahkan oleh OAU th. 1981 dan berlaku sejak th. 1986sejak th. 1986

INSTRUMEN HAM NASIONALINSTRUMEN HAM NASIONAL

UUD 1945UUD 1945

TAP MPR RI NO. XVII/MPR/1998 TAP MPR RI NO. XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIATENTANG HAK ASASI MANUSIA

UU NO. 39 TAHUN 1999UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIATENTANG HAK ASASI MANUSIA

UU NO. 26 TAHUN 2000 UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAMTENTANG PENGADILAN HAM

Undang-undang Dasar 1945:Undang-undang Dasar 1945: Masalah HAM diatur di dalam Bab XA, yang terdiri dari 11 Masalah HAM diatur di dalam Bab XA, yang terdiri dari 11

pasal, yaitu Pasal 28A s/d Pasal 28J.pasal, yaitu Pasal 28A s/d Pasal 28J.

TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998:TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998: Memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM Memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM (Pasal 5); dan Piagam HAM (Pasal 5); Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM

terutama menjadi tanggung-jawab Pemerintah (Pasal 43); terutama menjadi tanggung-jawab Pemerintah (Pasal 43);

Penegakkan dan perlindungan HAM pelaksanaannya dijamin Penegakkan dan perlindungan HAM pelaksanaannya dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 44).dan diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 44).

Undang-undang No. 39 Tahun 1999:Undang-undang No. 39 Tahun 1999:

Pemerntah wajib dan bertanggung-jawab menghormati, melindungi, Pemerntah wajib dan bertanggung-jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional ttg HAM yang diterima oleh negara RI (Pasal 71); internasional ttg HAM yang diterima oleh negara RI (Pasal 71); Diatur mengenai Komisi Nasional HAM (Bab VII, Pasal 75-99).Diatur mengenai Komisi Nasional HAM (Bab VII, Pasal 75-99).

Undang-undang No. 26 Tahun 2000:Undang-undang No. 26 Tahun 2000:

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di

lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2);lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2);

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutus perkara pelanggaran HAM yang berat (Pasal 4);memutus perkara pelanggaran HAM yang berat (Pasal 4);

Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan geosida dan Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan geosida dan

kejahatan kemanusiaan (Pasal 7);kejahatan kemanusiaan (Pasal 7);

Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM ad hoc (Pasal 43).Pengadilan HAM ad hoc (Pasal 43).

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL YANG TELAH INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIADIRATIFIKASI INDONESIA

1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Geneva Conventions of 12 1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Geneva Conventions of 12 August 1949), diratifikasi dengan UU No. 59/1958August 1949), diratifikasi dengan UU No. 59/1958

2. Konvensi ttg Hak Politik Kaum Perempuan (Convention on the 2. Konvensi ttg Hak Politik Kaum Perempuan (Convention on the Political Rights of Women), diratifikasi dengan UU No. 68/1958Political Rights of Women), diratifikasi dengan UU No. 68/1958

3. Konvensi ttg Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap 3. Konvensi ttg Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination against Women), diratifikasi dengan UU No. 7/1984against Women), diratifikasi dengan UU No. 7/1984

4. Konvensi ttg Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 4. Konvensi ttg Hak Anak (Convention on the Rights of the Child),

diratifikasi dengan Keppres No. 36/1990diratifikasi dengan Keppres No. 36/1990

5. Konvensi ttg Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan 5. Konvensi ttg Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta

Pemusnahannya Pemusnahannya (Convention on the Prohibition of the Development, Production (Convention on the Prohibition of the Development, Production

and and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction), diratifikasi dengan Keppres No. 58/1991on their Destruction), diratifikasi dengan Keppres No. 58/1991

6. Konvensi Internasional menentang Apartheid dalam Olahraga 6. Konvensi Internasional menentang Apartheid dalam Olahraga

(International Convention against Apartheid in Sports), diratifikasi dengan(International Convention against Apartheid in Sports), diratifikasi dengan

UU No. 48/1993.UU No. 48/1993.

7. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain7. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment), diratifikasi dengan UU No. 5/1998.Punishment), diratifikasi dengan UU No. 5/1998.

8. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 87/1998 ttg Kebebasan 8. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 87/1998 ttg Kebebasan

Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO Convention No. Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO Convention No.

87 concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to 87 concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to

Organise), diratifikasi dengan UU No. 83/1998.Organise), diratifikasi dengan UU No. 83/1998.

9. Konvensi Internasional ttg Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi 9. Konvensi Internasional ttg Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Rasial

(Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination), (Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination),

diratifikasi dengan UU No. 29/1999. diratifikasi dengan UU No. 29/1999.