EVALUASI DISTRIBUSI DOKTER DAN AKSES … · 30 Puskesmas dan 111 Pustu, ... medis pada malam hari...

202 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 01, No. 4 Desember 2012

Abdul Azis, dkk.: Evaluasi Distribusi Dokter dan Akses Masyarakat

EVALUASI DISTRIBUSI DOKTER DAN AKSES MASYARAKATTERHADAP PELAYANAN MEDIS DI KABUPATEN

GUNUNGKIDUL TAHUN 2010

EVALUATION ON DOCTOR DISTRIBUTION AND COMMUNITY ACCESS TOWARD MEDICAL SERVICE IN GUNUNGKIDUL DISTRICT

IN THE YEAR OF 2010

Abdul Azis1, Andreasta Meliala2, Lutfan Lazuardi2

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul2Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta

ABSTRACTBackground. The lack number of medical provider andimbalanced distribution are the most relevant issues in humanresource planning and manning which effected on thedecreasing of health service indicator as the impact of lack ofskillful and experienced manpower when the health servicedemand keeps increasing. Hence, evaluation on availabilityand distribution of medical service as a basic to create a policyon medical service arrangement in Gunungkidul district isnecessary.Objective. This research was aimed to identify the availabilityand distribution on medical service as well community accessin Gunungkidul district.Method. This was a case study research that was conductedin Gunungkidul district in February – April 2010 in Healh Office,Regional Employee Board, 3 government hospitals, 30 PrimaryHealth Care and 111 branch Primary Health Care, 46 clinicsand 51 private doctors. The data was collected fromsecondary data in 2008-2010 and in depth interview towardgovernment authority who managed medical providers; 6 inhealth office, 3 in Regional Employee Board, 30 doctors and 30medical service users. In addition, the data was analyseddescriptively.Result. There was a lack of the availability of medical officerin Gunungkidul district which was caused that there weremany employees who resigned from the job than those whowas signed in the past 3 years including private medical officerswho were depends on the role of government health officerwho had double practice. The arranged policy was not yetmaximum because of the limited funding. The distribution ofmedical service was more in the area with high ProductDomestic Regional Bruto and in municipalities. The distance toget medical service is in medium category. There was medicalservice unavailability from 9 PM up to 5 AM in urban areasexcept in the sub district which had inpatient treatment inPrimary Health Care and in municipality.Conclusion. There was a lack of availability of medicalprovider in Gunungkidul district. The arranged policy was notyet optimum because of the limited funding. Distribution ofmedical service was more in the area with high ProductDomestic Regional Bruto and municipality with medium categorycommunity access and there was sti ll medical serviceunavailability at night.

Keyword: Distribution, accessibility, availability, doctor.

ABSTRAKLatar Belakang. Jumlah tenaga medis yang kurang dandistribusi yang belum merata merupakan isu-isu paling relevandalam human resource planning dan suplai tenaga yangberdampak pada indikator pelayanan kesehatan yang menurunakibat kekurangan tenaga terampil dan berpengalaman padasaat permintaan pelayanan terus meningkat. Sehingga perludilakukan kajian sebagai dasar menetapkan kebijakan diKabupaten Gunungkidul.Tujuan Penelitian. Mengidentif ikasi ketersediaan dandistribusi pelayanan medis serta akses masyarakat dikabupaten Gunungkidul.Metode Penelitian. Penelitian studi kasus ini dilakukan diKabupaten Gunungkidul pada bulan Februari -April 2010 diDinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, 3 rumah sakit,30 Puskesmas dan 111 Pustu, 46 Klinik/ BP/ RB dan 51 Dokterpraktek swasta. Data dikumpulkan dari data skunder tahun2008 - 2010 dan wawancara mendalam kepada pejabatpengelola tenaga medis. 6 pejabat dinas kesehatan, 3 di BadanKepegawaian Daerah, 30 dokter dan 30 masyarakat. Analisisdata secara deskriptif.Hasil Penelitian : Ketersediaan tenaga medis KabupatenGunungkidul masih kurang di sebabkan dalam 3 tahun terakhirjumlah yang keluar lebih banyak di bandingkan dengan yangmasuk, termasuk tenaga medis swasta yang ketersediaannyatergantung dari tenaga medis pemerintah yang praktek ganda.Kebijakan yang di susun belum optimal karena terbatasnyapembiayaan.Pola distribusi pelayanan medis menumpuk diwilayah dengan PDRB tinggi, perkotaan dan mudahtransportasinya. Jarak pelayanan untuk di akses masyarakatdengan kategori mudah. Tetapi terjadi kekosongan pelayananmedis pada malam hari di pedesaanKesimpulan. Ketersediaan tenaga medis KabupatenGunungkidul masih kurang. Pola distribusi pelayanan medislebih banyak di wilayah perkotaan, PDRB tinggi dan transportasiyang mudah. Sedangkan akses masyarakat terhadappelayanan mudah tetapi terjadi kekosongan pelayanan medispada malam hari di pedesaan. Kebijakan yang ada belum optimalkarena terbatasnya biaya, daerah miskin, pedesaan, sulittransportasi/ komunikasi.

Kata Kunci : Distribusi, Ketersediaan, Akses , Dokter

JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIAVOLUME 01 No. 04 Desember 2012 Halaman 202 - 209

Artikel Penelitian

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 01, No. 4 Desember 2012 203

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

PENGANTARSalah satu aspek yang penting dalam pengelo-

laan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalahpendistribusian. Hal ini berlaku bagi seluruh negaradi dunia terutama di negara berkembang. Distribusitenaga kerja yang tidak merata merupakan isu-isupaling relevan dalam human resource planning dansuplai tenaga1. Banyak indikator pelayanan kesehat-an yang menurun akibat kekurangan tenaga terampildan berpengalaman pada saat permintaan pelayanankesehatan terus meningkat2.

Indonesia adalah merupakan pasar yang sangatmenjanjikan bagi asing mengingat wilayah yang sa-ngat luas, jumlah penduduk yang sangat besar. Jum-lah tenaga kesehatan terbatas tetapi distribusinyatidak merata, terutama pada daerah terpencil, perba-tasan dan kepulauan1. Kebijakan sudah banyakdikeluarkan oleh pemerintah tetapi upaya yang adabelum cukup efektif dan belum mampu menjawabkebutuhan daerah dengan karakter spesifik wilayahdan kebutuhan yang berbeda. Hal ini harus disikapisebagai tantangan bagi pemerintah untuk pening-katan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanankesehatan.

Pemetaan dengan model Sistem InformasiGeografis (SIG) dapat digunakan sebagai dasaruntuk perencanaan, pengadaan dan penempatanpelayanan medis serta mengidentifikasi ketimpangandalam pelayanan kesehatan antara wilayah satu danyang lain, terutama karena hambatan akses fisiksecara geografis3. Distribusi yang merata dapatmeningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan danmemperbaiki kualitas pelayanan kesehatan masya-rakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunannasional terutama dalam rangka pencapaian targetMillenium Development Goals (MDGs)4. Penyebabtidak meratanya distribusi disebabkan karena prosespenetapan prioritas dalam system perawatan kese-hatan belum mencapai standar etika legitimasi dankeadilan bagi pengguna di daerah miskin5. Jumlahsumber daya manusia dan distribusi sangat diperlu-kan untuk pemerataan pelayanan kesehatan ter-utama di pedesaan6. Perencanaan tenaga kesehatanadalah penting bagi suatu negara dan para pekerjaharus didorong untuk melayani di daerah berpe-nghasilan rendah dengan menyediakan kondisi yanglebih baik7. Evaluasi adalah upaya penatalaksanaanprogram secara sistematis dengan melihat manfaatdan pentingnya program tersebut. Pengukuran ke-suksesan evaluasi program harus dapat memper-timbangkan tingkat pertambahan atau kemajuanpencapaian pengetahuan8, dengan alasan evaluasiguna menekankan nilai evaluasi sebagai instrumen

untuk memperbaiki program dan evaluasi sebagaicara membuktikan efektifitas program9.

Istilah evaluasi lebih menunjukkan pada aktifitaspengumpulan data, penganalisaan dan pelaporaninformasi secara sistematis yang kemudian dapatdigunakan untuk melihat efektifitas suatu program10.Penelitian sangat diperlukan untuk menilai, mem-buktikan efektifitas dan memperbaiki distribusi dokterdan akses masyarakat terhadap pelayanan medisbaik pemerintah maupun swasta di KabupatenGunungkidul Tahun 2010.

BAHAN DAN CARA PENELITIANPenelitian ini menggunakan studi kasus yang

dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada bulanFebruari sampai dengan bulan April 2010, yaitu diDinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, tigarumah sakit, tiga puluh puskesmas dan seratussebelas puskesmas pembantu, empat puluh enamKlinik/BP/RB dan lima puluh satu dokter praktekswasta. Data dikumpulkan dari data sekunder, mulaitahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dan wa-wancara mendalam kepada pejabat yang mengelolatenaga medis terdiri dari enam di dinas kesehatan,tiga di Badan Kepegawaian Daerah, tiga puluh dokterdan tiga puluh masyarakat pengguna jasa pelayananmedis. Data dianalisis secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANPenyebab Kurangnya Jumlah Dokter di WilayahKabupaten Gunungkidul

Rasio tenaga kesehatan di Indonesia masihkurang bila dibandingkan dengan negara lain. Rasiodokter di Indonesia adalah 22/100.000 penduduk,India 33/100.000 penduduk, Thailand 28/100.000penduduk, sedangkan rata-rata Asia 29/100.000 pen-duduk dan rata-rata dunia adalah 62/100.000penduduk dan jumlah tenaga kesehatan secaranasional belum mencukupi, dibuktikan denganbanyaknya puskesmas dan puskesmas pembantukekurangan tenaga12.

Ketersediaan sumber daya manusia dipenga-ruhi oleh berbagai faktor. Kebijakan organisasi pe-merintah mempengaruhi pemerataan dan penempat-an sumber daya manusia13. Kebijakan sistem imbal-an, yaitu gaji, tunjangan, dan insentif dapat mempe-ngaruhi ketersediaan tenaga pada suatu organisa-si14. Tingkat perekonomian daerah juga berpengaruhterhadap tersedianya sumber daya kesehatan15.Kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan16.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indo-nesia No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang PedomanPenyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia



Kesehatan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sertarumah sakit bertujuan membantu daerah mewujud-kan rencana penyediaan dan kebutuhan SDMKesehatan pada tingkat institusi dan tingkat wilayahyang dalam prakteknya lebih banyak menggunakanRatios Method17. Perencanaan Sumber Daya Manu-sia (SDM) Kesehatan yang paling penting adalahtetap memperhatikan tujuan pembangunan kesehat-an dan kecenderungan permasalahan kesehatan dimasa depan yang rekrutmennya dapat berasal baikdari dalam maupun dari luar organisasi18.

Rasio tenaga medis di Gunungkidul baik dokterumum maupun spesialis per 100.000 pendudukmasih kurang yaitu setiap 100.000 penduduk barudilayani oleh 3 orang dokter spesialis, sedangkanstandar Indonesia sehat seharusnya dilayani 6 or-ang dokter spesialis dan baru 13,8 dokter umummelayani 100.000 penduduk dari standar 40 dokterumum melayani 100.000 penduduk19.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapperencanaan tenaga medis telah dilaksanakandengan menghitung berdasarkan rasio per 100.000penduduk, tetapi jumlah yang ada masih kurang.Hal ini di sebabkan karena : 1) dari usulan formasitiga tahun berturut turut tidak semua usulan disetujuidan ditetapkan sebagai formasi. Pada tahun 2008hanya dapat disetujui 85,1 %, tahun 2009 73,0 %dan tahun 2010 Dinas Kesehatan tidak mendapatkanformasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS). Hal ini di sebabkan karena keterbatasankemampuan pembiayaan daerah, dan 2) jumlahtenaga medis di Kabupaten Gunungkidul dalam tigatahun terakhir terus berkurang.

Penyebab berkurangnya Jumlah tenaga medisdi Kabupaten Gunungkidul dalam 3 tahun terakhirdikarenakan pada tahun 2008 dari formasi yang adahanya terisi 78,2 %, tahun 2009 terisi 78,9 % .Formasi penerimaan CPNS tenaga dokter Spesialistidak ada yang melamar akibat rendahnya minatdokter spesialis untuk bekerja di Gunungkidul danpada tahun 2010 tidak tersedia formasi CPNStenaga medis sedangkan jumlah tenaga medis yangpindah, pensiun dan meninggal lebih banyak.

Kondisi Kabupaten Gunungkidul AdalahSpesifik di Tinjau dari Demografi, TopografiMaupun Sosial Ekonomi.

Distribusi tenaga kesehatan per kabupaten/kotadi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perbedaan-nya sangat menyolok. Kotamadya Yogyakarta danKabupaten Sleman memiliki tenaga kesehatan pal-ing banyak, sementara Kabupaten Gunungkidul danKabupaten Kulonprogo paling sedikit. Hal inidisebabkan karena Kabupaten Gunungkidul meru-

pakan daerah miskin (pada tahun 2009 termasukkategori daerah tertinggal), dengan wilayah yang luas(46,63 % dari luas Propinsi DIY) dan penduduk yangjarang serta daerah yang kering dan tandus19.

Tenaga medis yang cukup dan distribusi yangmerata sangat diperlukan untuk pelayanan kesehat-an di pedesaan. Agar penetapan prioritas dalam pela-yanan kesehatan yang ada dapat mencapai standaretika legitimasi dan keadilan bagi pengguna di daerahmiskin.Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telahmemberikan prioritas yang lebih bagi daerah miskin,topografi dan transportasi yang sulit agar keterse-diaan dan distribusinya tidak menumpuk di daerahperkotaan dan kaya menyusun perencanaan tenagakesehatan secara sistematis guna mendorong tena-ga kesehatan untuk melayani di daerah berpeng-hasilan rendah.Tetapi karena anggaran yang terbatasbelum mampu membuat daerah tersebut menarikbagi pasar karena sosial ekonomi yang rendah,topografi dan transportasi yang sulit.

Distribusi Pelayanan Medis dan PerbedaanDistribusi Pelayanan Medis di Daerah Pedesaandan Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul

Maldistribution sumber daya manusia untukkesehatan merupakan fenomena di seluruh duniadan mungkin muncul dalam dimensi yang berbeda.Beberapa faktor yang mempengaruhi maldistributiondokter, mulai dari sosial umum dan ketimpangan eko-nomi, sistem pendidikan kedokteran, insentif pemba-yaran, pengembangan sistem kesehatan publik/swasta, dan gerakan sosial20.

Distribusi pelayanan medis pemerintah dan ru-mah sakit swasta di Kabupaten Gunungkidul sebagaiberikut:

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2010

Gambar 1. Distribusi Pelayanan Medis Pemerintahdan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Gunungkidul



Pada gambar 1, hasil penelitian menunjukkanbahwa distribusi pelayanan medis pemerintah danrumah sakit swasta di Kabupaten Gunungkidulsudah merata untuk 144 desa, ada satu rumah sakitdi kota Wonosari di ikuti tiga puluh puskesmas yangtersebar di delapan belas kecamatan dengan satusampai dua puskesmas perkecamatan, sedangkanseratus empat belas desa lainnya di layani olehseratus sebelas puskesmas pembantu.

Pada gambar 2, menunjukkan bahwa distribusidokter praktek swasta terbanyak terdapat di KotaWonosari, dan Nglipar dengan tingkat Produk Do-mestic Regional Bruto (PDRB) tertinggi, perkotaan,transportasi dan komunikasi yang mudah. Wilayahyang tidak terdapat dokter praktek swasta adalahKecamatan Panggang, Purwosari, dan Girisubodengan PDRB sedang dan Kecamatan Saptosari,Tanjungsari, dan Gedangsari dengan PDRB palingrendah. Dua wilayah kecamatan dengan PDRBsedang tetapi terdapat praktek pelayanan mediscukup banyak yaitu Kecamatan Karangmojo danSemin yang merupakan jalur transportasi dankomunukasi yang mudah, perperlintasan antaraKabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta – Kabupaten Sukoharjo Propinsi JawaTengah.

Pada gambar 3, menunjukkan bahwa distribusisarana pelayanan kesehatan swasta di KabupatenGunungkidul untuk Balai Pengobatan dan RumahBersalin (BPRB) paling banyak terdapat di wilayahdengan tingkat PDRB tertinggi yaitu Kota Wonosari,Ponjong, Playen dan Nglipar perkotaan yang trans-portasi dan komunikasi mudah terjangkau. Wilayahyang tidak terdapat sarana pelayanan kesehatanswasta adalah Kecamatan Panggang, Purwosari danGedangsari dengan PDRB paling rendah, pedesaan,

transportasi dan komunikasi yang sulit. Wilayahkecamatan dengan PDRB sedang tetapi terdapatpraktek pelayanan medis cukup banyak yaituKecamatan Semin dan wilayah kecamatan denganPDRB rendah tetapi terdapat praktek pelayananmedis cukup banyak yaitu Kecamatan Semanukarena dilalui oleh jalur transportasi yang baik dankomunikasi yang mudah.

Distribusi pelayanan kesehatan secara keselu-ruhan persebarannya mengikuti jalur antar propinsidari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampaidengan Propinsi Jawa Tengah melalui Kota Wono-sari-Wonogiri. Pada perlintasan tersebut terdapat tigarumah sakit, enam Puskesmas, sebelas puskesmaspembantu, enam BP/RB dan delapan dokter dengankepadatan tertinggi di daerah Kota Wonosari,kemudian mengikuti jalur transportasi dari arah


Gambar 2. Distribusi Dokter Praktek Swasta diKabupaten Gunungkidul


Gambar 3. Distribusi Sarana Pelayanan KesehatanSwasta di Kabupaten Gunungkidul


Gambar 4. Distribusi Lokasi Pelayanan Kesehatan diPedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul



Yogyakarta menuju Kabupaten Wonosari, daerahsegitiga Kecamatan Ponjong – Karangmojo –Semanu dan kecamatan Semin. Wilayah yangpersebarannya terkecil ada di Kecamatan Panggang,Purwosari dan Gedangsari sebagai daerah pede-saan, perbatasan, miskin dan sulit transportasi/komunikasi.

Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata,65 persen sampai dengan 75 persen tenaga kese-hatan dapat di re-suply ke daerah pedesaan, makaperlunya kebijakan daerah dalam melakukan re-suplypelayanan medis di daerah perkotaan ke daerahpedesaan21.

Jarak Tempuh Masyarakat dan Jam BukaPelayanan Medis di Kabupaten Gunungkidul

Persebaran pelayanan medis pemerintahmaupun swasta ditinjau dari kemudahan aksesmasyarakat berdasarkan jarak dan jam bukapelayanan medis adalah sebagaimana Gambar 5berikut :


Gambar 5. Distribusi Lokasi Pelayanan medis danJam buka Pelayanan medis

di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Gambar tersebut menunjukkan dari satu rumahsakit pemerintah, dua rumah sakit swasta, tiga puluhpuskesmas dan seratus sebelas puskesmaspembantu, empat puluh enam kl inik/ balaipemgobatan/ rumah bersalin dan lima puluh staudokter praktek swasta, yang kebanyakan hanyabuka pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 14.00wib dan pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 20.00wib sehingga terdapat kekosongan pelayanan antarapukul 21.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib.Unit pelayanan medis yang tersedia untuk masya-

rakat dalam 24 jam yaitu tiga rumah sakit, tiga belaspuskesmas rawat inap, tiga belas Klinik/Balai Peng-obatan/Rumah Bersalin yang terdapat di daerahperkotaan yaitu di Kecamatan Playen satu unit,Kecamatan Ngawen satu unit, Kecamatan Patuksatu unit, Kecamatan Semin satu unit dan di KotaWonosari sebanyak enam unit, sedangkan di pede-saan yaitu Jetis Saptosari satu unit, KedungpohNglipar satu unit dan Kenteng Ponjong satu unit.Jarak masyarakat untuk menjangkau pelayanan ratarata kurang dari lima kilometer pada pagi dan sorehari, sedangkan daerah yang jauh lebih dari 5 kilo-meter dari pelayanan pada malam hari adalahKecamatan Gedangsari bagian utara yang berbatas-an dengan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah,Kecamatan Karangmojo bagian utara yang berbatas-an dengan Kecamatan Semin bagian barat, Keca-matan Tepus bagian timur yang berbatasan denganKecamatan Rongkop bagian barat, KecamatanSaptosari bagian timur yang berbatasan denganKecamatan Tanjungsari bagian barat dan KecamatanPurwosari yang berbatasan dengan KabupatenBantul.

Pelayanan medis swasta diharapkan memberi-kan andil di tengah ketidakmampuan pemerintahmenyediakan pelayanan medis yang dapat di aksesdengan mudah oleh masyarakat. Distribusi di pede-saan masih kecil sehingga terjadi kekosongan pela-yanan disebagian besar daerah pedesaan pada soredan malam hari dengan jarak tempuh yang jauh.Salah satu penyebab tidak tersedianya pelayanandalam 24 jam adalah terbatasnya tenaga medis diKabupaten Gunungkidul sehingga terjadi peran gandadari tenaga medis di dua atau tiga tempat pelayanan.Tenaga medis kebanyakan berperan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) pada jam kerja dansebagai tenaga swasta pada sore dan malam hari.Tempat pelayanan yang ada tidak memungkinkanuntuk tetap buka 24 jam.

Kebijakan yang Telah Diambil Oleh PemerintahDaerah Dalam Meningkatkan Akses MasyarakatTerhadap Pelayanan Medis di KabupatenGunungkidul

Beberapa kebijakan diambil Pemerintah Gu-nungkidul dalam meningkatkan akses masyarakatterhadap pelayanan medis yaitu: 1) perencanaandan evaluasi tenaga medis, 2) mengusulkan formasikebutuhan, 3) rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) baru, 4) membuka penerimaan tenaga medispindahan dari luar kabupaten, 5) mengirimkan pesertatugas belajar/ijin belajar bagi dokter umum kespesialis, dan 6) membuat perda No. 02/2003



tentang retribusi izin pelayanan kesehatan swastadan peraturan bupati No. 22/2010 tentang tata-laksana pelayanan perijinan pada kantor pelayananterpadu.

Kebijakan disusun oleh seseorang, kelompokatau pemerintah untuk mengatasi hambatan-ham-batan agar dapat mencapai tujuan12. Pembuatankebijakan tidak dapat dilepaskan dari pengaruhlingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dila-hirkan karena pengaruh lingkungan. Faktor lingku-ngan tersebut yaitu karakteristik geografi seperti:topografi, sumber daya alam, iklim, demografi, eko-nomi, gejolak politik dan kriminalitas15. Kebijakanpublik yang diterbitkan pemerintah sering berbedaantara apa yang akan dilakukan dengan apa yangsesungguhnya harus dilakukan. Muatan politik mela-lui intervensi dari berbagai kepentingan, sehinggatujuan tidak dapat dicapai secara optimal12.

Hasil penelitian menunjukkan keterbatasandaerah dalam membuat kebijakan menyediakantenaga medis dan distribusinya, salah satunya ada-lah belum direalisasikannya usulan kebutuhan te-naga medis karena terbatasnya sumber pembiayaandaerah dalam menyediakan gaji, insentif, dan tun-jangan dalam penempatannya. Hal ini berpengaruhpada rekruitmen CPNS. Pada tahun 2008 dari jumlahformasi yang tersedia hanya dapat di isi sebanyak78,2 %, tahun 2009 78,9 % dan tahun 2010 dinaskesehatan tidak mendapatkan formasi penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah yangluas, penduduk yang jarang, jumlah tenaga kese-hatan yang terbatas tetapi distribusinya tidak mera-ta, merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten.Peran swasta perlu di optimalkan dalam membantutugas pemerintah menyediakan pelayanan yang me-rata dan bermutu. Beberapa kebijakan yang dike-luarkan tetapi belum cukup efektif untuk menjawabkebutuhan wilayah dengan karakter yang spesifiksehingga menimbulkan masalah kualitas pelayanan.Hal ini harus disikapi sebagai tantangan untuk meng-kaji kembali beberapa pelayanan medis yang sudahdisediakan khususnya di daerah perkotaan dan men-distribusikan ulang bagi daerah miskin dan pedesaanagar dapat meningkatkan jangkauan pelayanan danmemperbaiki kualitas pelayanan sesuai tujuanpembangunan.

Jumlah pengadaan tenaga medis lebih kecil darijumlah tenaga yang pensiun, pindah dan meninggalsehingga jumlah tenaga medis terus berkurang.Adanya tenaga medis yang pindah dari KabupatenGunungkidul, tetapi Kabupaten Gunungkidul keku-rangan tenaga medis. Menunjukkan adanya Kebijak-an publik yang diterbitkan pemerintah berbeda

dengan apa yang sesungguhnya harus dilakukansehingga tujuan tidak dapat dicapai secara optimal5.

Makin berkembangnya peran swasta harusdipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukanarah kebijakan sektor kesehatan. Pemetaan datakewilayahan berdasarkan karakter spesifik dankebutuhan wilayah menjadi bagian yang sangatpenting selain pengkajian adanya peran ganda daripelaku praktek profesi kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARANKesimpulan

Ketersediaan tenaga medis di KabupatenGunungkidul masih kurang dibandingkan denganstandar indikator Indonesia sehat tahun 2010. Halini di sebabkan jumlah yang keluar lebih banyakdibandingkan dengan yang masuk, termasuk tenagamedis swasta yang ketersediaannya tergantung daritenaga medis pemerintah yang menjalankan praktekganda yang disebabkan kekhawatiran untuk bekerjadi daerah terpencil dan pedesaan yang berkaitandengan sosial ekonomi, akses pendidikan bagi anak-anak, ketersediaan lapangan kerja untuk pasangan,ketidakamanan, dan kelebihan beban kerja.

Permintaan pelayanan medis dari masyarakatbelum disuplai oleh pasar secara cukup karena kon-disi Kabupaten Gunungkidul adalah: spesifik di tin-jau dari aspek demografi, topografi maupun statussosial ekonomi karena wilayah yang luas, miskin,tandus dan penduduk yang jarang sehingga tidakmenarik bagi penyedia jasa pelayanan sehinggaberakibat: 1) pola distribusi pelayanan medis peme-rintah di Kabupaten Gunungkidul meskipun sudahmerata di 144 desa tetapi baru dapat di akses de-ngan mudah pada jam buka pelayanan pagi hari, 2)pola distribusi pelayanan medis swasta di KabupatenGunungkidul lebih banyak menumpuk di wilayahdengan PDRB tinggi dan daerah perkotaan, wilayahdengan kemudahan transportasi dan penduduk yangpadat, dan 3) pola distribusi pelayanan medis baikpemerintah maupun swasta di Kabupaten Gunung-kidul lebih banyak menumpuk di wilayah denganPDRB tinggi dan daerah perkotaan khususnya diKota Wonosari, wilayah dengan kemudahantransportasi dan penduduk yang padat.

Kondisi Kabupaten Gunungkidul yang spesifikdari aspek ekonomi dan demografi sehingga bebe-rapa kebijakan dan intervensi yang telah diambil olehpemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangkameningkatkan akses masyarakat terhadap pelayan-an medis pemerintah belum memberikan hasil yangoptimal karena keterbatasan pembiayaan dan tena-ga medis yang pensiun, pindah dan meninggaljumlahya lebih banyak dari yang diterima.



SaranMasalah dalam perekrutan dan retensi akan

menyebabkan kekurangan tenaga kerja, sehinggadinas kesehatan perlu mencari strategi khusus,mengingat kondisi daerah yang spesifik agartercukupinya ketersediaan dan pemerataan tenagamedis. Intervensi yang ada harus bersinergi denganprogram yang lain karena tidak ada intervensi tunggalyang efektif dalam mengatasi rendahnya daya tarikdan faktor retensi yang kompleks, maka strategiuntuk menarik dan mempertahankan pekerja kese-hatan di daerah terpencil dan pedesaan harus men-cakup satu paket intervensi meliputi: 1) Intervensiekonomi antara lain: melalui peningkatan infrastrukturpedesaan, perumahan, jalan, pasokan air, alat komu-nikasi, insentif keuangan, pengembangan sektorswasta. Perlu adanya advokasi dalam penganggaranuntuk menyediakan insentif dalam peningkatankondisi kerja dan kehidupan, termasuk kesempatanuntuk anak sekolah. dan pekerjaan pasangan terma-suk dipastikan memadainya pasokan teknologi danobat-obatan dalam menarik minat tenaga medis/spesialis tertentu khususnya tenaga medis spesialisanaesthesi, 2) Intervensi peraturan melalui: optima-lisasi peran pemerintah sebagai regulator dan fasi-litator dengan menyusun rencana tata ruang dan tatawilayah perijinan pelayanan medis ke dalam sistemkesehatan daerah dengan peningkatan peran swastauntuk wilayah tertentu yang tidak terjangkau olehpelayanan medis pemerintah atau sebaliknya. DinasKesehatan perlu melakukan advokasi dalam prosesrekruitmen tenaga medis spesialis tertentu melaluipemberian surat penugasan atau pengajuan diskresiatas Undang Undang No. 29/2004 tentang praktekkedokteran dan atau Permenkes No. 512/2007 ten-tang izin praktek dan pelaksanaan praktekkedokteran.

REFERENSI1. Trisnantoro, L, Ed, Desentralisasi Kesehatan

di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah:2001-2003, Gadjah Mada University Press.Yogyakarta, 2005.

2. Oliver, M, and Angelbert, M, Distribution of PublicSector Health Warkers in Zimbabwe : AChallange for equity In Health , Journal equinetDiscusion, Departement of Community Medi-cine, University of Zimbabwe, 2006;(34).

3. Black M, Ebener S, Aguilar PN, Vidaurre M, ElMorjani Z, Using GIS to Measure Physical Ac-cessibility to Health Care, World Health Orga-nization, Pan American Health OrganizationJournal and RMIT University, 2004.

4. Dreesch, N, Doleace, Dal poz, ML, Goubarev,A, Adam, O, Oregawi, M, Bergstrom, K,Fogstad, H, Sheratt, D, Linkins, J, Scherpbier,R, Youssef, Fox, M, an Approach to EstimatingHuman Resource Requirements to Achieve theMillenium Development Goals, Journal of HealthPolicy and Planning, 2005;(20):267-76.

5. Baros, FF, Howard, AW, Martin, D, KM, Inequi-table Distribution of Health Resources in Brasil:an Analysis of National Priority Setting, Journalof Tropical Pediatric, Acta Bioethica; 2009;15(2):179-183.

6. Alkam, BB, Atakan, CA, and Sahin, A, (2011),Measuring Inequalities in the Distribution ofHealth Worker By Bi-plot approach : The CaseOf Turkey, Journal of Economic and BehavioralStudies, Ankara and Gazi University ,Ankara,Turkey, 2011;(2);57-66.

7. Theodorakis, PN, Mantz avinis, GD, Lionis, LR,Trell, E, Measuring Health Inequalities in Alba-nia: a Focus on The Distribution of General Prac-titioners, Journal of Human Resource Health,2006;4

8. CDC Atlanta, Framework For Program Evalua-tion in Public Health, Recommendations andReports , 1999;48(11):1-40

9. Leger, AS, Schniedan, H, dan Walsworth Bel,JP, Evaluating Health Services’ Effectiveness,Milton Keynes–Philadelphia, Open UniversityPress, 1992.

10. Douglah, M, Developing a Concept of Exten-sion Program Evaluation, Program Developmentand Evaluation, Journal of Extention, Universityof Wisconsin, 1998.

11. Husain, I, Kecukupan dan Kualitas TenagaKesehatan Puskesmas Studi Distribusi Desa-Kota dan Regional Analisa Data Sakerti 2000,Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,2004..

12. Agustino, L, Dasar-dasar Kebijakan Publik,Alfabeta, Bandung, 2006.

13. Siagian, SP, Manajemen Sumber DayaManusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

14. Trisnantoro, L, Memahami Penggunaan IlmuEkonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2005.

15. Subarsono, AG, Analisis Kebijakan PublikKonsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2005.

16. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. SKMenkes No. 81/Menkes/SK/1/2004 tentangPenyusunan Perencanaan Sumber Daya Ma-



nusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabu-paten/Kota serta Rumah Sakit, Jakarta, 2004.

17. Departemen Kesehatan Republik Indonesia,Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta, 2009.

18. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, ProfilKesehatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2009,Gunungkidul, 2009.

19. Wibulpolpraset, SMD, Inequitable distribution ofdoctors: can it be solved?, Human resourcesfor health development journal, 1999;3(1).

20. Salafsky, B, Glasser M, Dan Ha, J, AddressingIssues of Maldistribution of Health care Work-ers, Journal Ann Acad Med Singapore,2005;34:520-6.

21. Andersen R, Revisting the Behavioral Model andAccess to Medical Care : Does it Matter, Jour-nal of Health and Social Behavior, 1995;36:1-10.

EVALUASI DISTRIBUSI DOKTER DAN AKSES … · 30 Puskesmas dan 111 Pustu, ... medis pada malam hari...

Documents

Transcript of EVALUASI DISTRIBUSI DOKTER DAN AKSES … · 30 Puskesmas dan 111 Pustu, ... medis pada malam hari...