Draft+Renstra+Edit+YSR+9+Okt+2014_editJANGMED (5)

8/17/2019 Draft+Renstra+Edit+YSR+9+Okt+2014_editJANGMED (5)

1/25

I. KONDISI UMUM

II. POTENSI DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN KONTINUM SIKLUS

KEHIDUPAN

III. POTENSI DAN PERMASALAHAN TERKAIT SISTEM KESEHATAN NASIONAL

A SUB SISTEM UPAYA KESEHATAN

Program pembinaan upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses fasilitas pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013 telah terjadi

peningkatan jumlah Puskesmas, dengan laju pertambahan setiap tahun sebesar 3-3,!. Puskesmas

pada tahun 2009 berjumlah ".#3# buah $3,#% per 100.000 penduduk&, dan pada tahun 2013 telahberjumlah 9.' buah $3,"9 per 100.000 penduduk&. Dari jumlah tersebut sebagiannya adalah

Puskesmas Pera(atan, yang jumlahnya juga meningkat dari 2.#0% buah pada tahun 2009 menjadi

3.31# buah pada tahun 2013. Data )isfaskes 2011 menunjukkan bah(a sebanyak 2.%92 puskesmas

berada di daerah terpen*il dan sangat terpen*il yang tersebar pada 33 kota+kabupaten.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah rumah sakit umum $)&, rumah sakit khusus $)& dan tempat

tidur $//&. Pada tahun 2009 terdapat 1.202 ) dengan kapasitas 1%1.'03 //, yang pada tahun 2013

meningkat menjadi 1.#2 ) dengan 2%.3%0 //. Pada tahun 2013, sebagian besar ) adalah

milik s(asta $sebanyak 3!&, sedangkan ) milik Pemerintah abupaten+ota sebesar 30,%!. )

juga berkembang pesat, yakni dari 321 ) dengan 22."## // pada tahun 2009 menjadi 03 )dengan 33.110 // pada tahun 2013. Pada tahun 2013, lebih dari separuh $1,3!& ) itu adalah )

ersalin dan ) bu nak. Data 4ktober 201% menunjukkan bah(a saat ini terdapat 2.3'" ) dan

diprediksikan jumlah ) akan menjadi 2."09 pada tahun 201#, dengan laju pertumbuhan jumlah )

rata-rata 1%# per tahun.

5eningkatnya jumlah fasilitas kesehatan telah meningkatkan akses layanan kesehatan kepada

masyarakat. Data )iskesdas 2013 menunjukkan bah(a rata-rata akses rumah tangga yang dapat

menjangkau puskesmas+pustu, praktek dokter dan praktek bidan sebesar 9%,3! $6br a&. /erjadi

peningkatan dari tahun 200# dengan rata-rata akses pada saat itu masih 90,#!. Data juga

menunjukkan bah(a 92,3! penduduk se*ara rata-rata dapat menjangkau puskesmas+pustu, praktekdokter dan praktek bidan dengan biaya kurang dari )p. 10.000 $6br b&.


2/25

0

20

40

60

80

100

18

28

6669

84

89 89

94

3437

2723

14

9 9

5

29

22

5 52 1

14

1

18

12

2 2 1 1 1 0

< 16 menit 16-30 menit 31-60 m enit > 60 menit

6ambar a. 7aktu tempuh ke fasilitas kesehatan tahun 2013 $Sumber: Riskesdas 2013)

) Pemerintah

) (asta

Puskesmas+Pustu

Praktek Dokter+linik

Praktek bidan

Poskesdes

Polindes

Posyandu

0.0 10.0 20.0 30.0 %0.0 0.0 '0.0 #0.0 "0.0 90.0 100.0

'3.'

#1.'

91.3

90.

9.2

9#.%

9#."

9#."

30.3

23.9

#.#

".3

3."

1.#

1.#

0.#

'.2

1.

1.0

1.2

1.0

0.9

0.

0.

810.000,- :10.000 - 0.000,- : 0.000

6ambar b. iaya transportasi menuju fasilitas kesehatan terdekat 2013 $Sumber: Riskesdas 2013)

Dari sisi kesiapan pelayanan, data berdasarkan )ifaskes 2011 menunjukkan bah(a

pen*apaiannya belum memuaskan. aat ini jumlah ) yang memiliki jumlah // ra(at inap )

per 10.000 penduduk baru men*apai 12,'!. ;umlah admisi pasien ) per 10.000 penduduk

baru men*apai 1,9!. )ata-rata bed occupancy rate $4)& ) baru '!. ) abupaten+ota

yang mampu P4


3/25

esiapan pelayanan umum di Puskesmas baru men*apai #1!, pelayanan P4


4/25

• apasitas manajemen puskesmas dan ) yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem

manajemen kinerja

• elum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PP yang sesuai standarse*ara merata

di seluruh ndonesia

• elum terintegrasinya data dan sistem informasi di Pusat, daerah, rumah sakit dan puskesmas

• ebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat


5/25

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Visi Kementerian Keseatan

ndang-ndang


6/25

II Misi Kementerian Keseatan

Dalam rangka me(ujudkan masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan, emenkes memiliki misiB

• 5eningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam me(ujudkan perilaku sehat dan

pembangunan ber(a(asan kesehatan• 5eningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan

berkesinambungan

• 5eningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya kesehatan

• 5eningkatkan tatakelola kepemerintahan yang baik dan bersih

III Ni&ai'Ni&ai Kementerian Keseatan

Dalam menjalan misi di atas, emenkes menganut dan menjunjung tinggi tata nilai sebagai berikut.

• Pr( Ra#"at. Dalam penyelenggaraan program-program kesehatan, emenkes selalu

mendahulukan kepentingan rakyat dan mengutamakan hasil yang terbaik untuk rakyat.

Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu

hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial-ekonomi.

• In#&)si*. emua program kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan

kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan dengan berhasil oleh emenkes saja. Dengan

demikian, seluruh komponen masyarakat, baik se*ara lintas sektor, organisasi profesi,

organisasi masyarakat pengusaha, masyararakat madani, dan masyarakat akar rumput, harus

terlibat se*ara aktif dalam program kesehatan.• Res+(nsi*. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta

tanggap terhadap permasalahan di daerah, situasi dan kondisi setempat, termasuk aspek-

aspek geografi, sosial budaya, dan ekonomi.

• E*e#ti* $an e*isien. Program kesehatan harus dikelola se*ara baik dengan memanfaatkan

kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada,

sehingga dapat di*apai hasil sesuai target yang telah ditetapkan, dengan sumber daya yang

tersedia.

•

Bersi. Pelaksanaan program kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme$


7/25

siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja,

ibu hamil, dan kelompok lansia. Pen*apaian tujuan ini diukur dengan indikator-indikator

kementerian yang bersifat dampak (impacts atau outcomes) berikutB

• 5enurunnya angka kematian ibu dari 39 menjadi 30' per 100.000 kelahiran hidup.

• 5enurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 2% per 1.000 kelahiran hidup.

• 5enurunnya persentase bayi+anak pendek (stunting) dari32,9! menjadi 2"!.

• 5eningkatnya persentase rumah tangga yang mempraktikkan perilaku hidup bersih dan

sehat dari 32,3! menjadi #0!.

• 5eningkatnya persentase kabupaten dan kota yang telah memiliki kebijakan terkait perilaku

hidup bersih dan sehat $P?& dari 30! menjadi 100! $6anti dengan emandirian 4bat&

B. Mening#atn"a $a"a tangga+ (responsiveness) $an +er&in$)ngan mas"ara#at tera$a+

risi#( s(sia& $an *inansia& $i %i$ang #eseatan.Daya tanggap (responsiveness) di(ujudkan

dalam bentuk pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan terjangkauserta pengembangan jaminan kesehatan nasional untuk menghidarkan masyarakat dari

kerugian-kerugian besar di bidang kesehatan. Pen*apaian tujuan ini diukur dengan indikator-

indikator kementerian yang bersifat dampak (impacts atau outcomes) berikutB

• 5eningkatnya persentase pasien+klien yang puas terhadap pelayanan kesehatan menjadi

9! $terlalu besarG saya usul 90! ajaH&.

• 5eningkatnya persentase penduduk yang ter*akup dalam jaminan kesehatan nasional dari

'',"2! menjadi 100!.

• 5enurunnya persentase penduduk yang tidak terpenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya

(unmet need) dari #! menjadi 1!.

V Sasaran Strategis Kementerian Keseatan

Dalam rangka men*apai tujuan emenkes tersebut di atas, ditetapkan sasaran-sasaran strategis

sebagai berikutB

A. Mening#atn"a #eseatan mas"ara#at. esehatan masyarakat men*akup pelayanan

kesehatan bagi seluruh kelompok usia mengikuti siklus hidup sejak dari bayi sampai anak,

remaja, kelompok usia produktif, ibu maternal, dan kelompok usia lanjut $lansia&. elain itu, pada

saat ini ke depan, pembangunan kesehatan menghadapi beban ganda di bidang penyakit, yakni

penyakit-penyakit menular masih menjadi masalah, sementara itu penyakit-penyakit tidakmenular semakin meningkat perannya sebagai penyebab kematian. Dengan demikian

kesehatan masyarakat juga men*akup upaya yang bersifat promotif dan preCentif untuk

menangani faktor-faktor risiko yang men*akup status giIi, perilaku masyarakat, dan kesehatan

lingkungan. 4leh karena itu, peningkatan upaya kesehatan masyarakat ini harus menggunakan

pendekatan yang menyeluruh $koprehensif& dan menjangkau semua usia dalam siklus

kehidupan (life cycle) se*ara berkelanjutan (continuum) Dalam hal ini sasaran yang akan

di*apai adalahB

• 5eningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan dari #0! menjadi 9!.

• 5enurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik dari 2%,2! menjadi 1',#!.


8/25

• 5ningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan

lingkungan dari 1,3! menjadi %0!.

• 5enurunnya preCalensi tekanan darah tinggi dari 2,"! menjadi 23,3"!.

• 5eningkatnya persentase kabupaten dan kota yang telah memiliki kebijakan terkait perilaku

hidup bersih dan sehat $P?& dari 30! menjadi 100!.

B. Mening#atn"a +engen$a&ian +en"a#it men)&ar $an #arantina #eseatan. Penyakit menular

adalah penyakit yang sudah sangat lama menjadi beban, dan bahkan penyebab kematian, bagi

masyarakat ndonesia. eberapa penyakit menular seperti *a*ar memang sudah dapat

diberantas, akan tetapi beberapa penyakit menular lain masih tetap menjadi masalah kesehatan

masyarakat. ahkan mun*ul pula beberapa penyakit menular baru seperti ?J-D, ), dan

atau an*aman penyakit menular baru seperti 5=) dan =bola. Dengan demikian meningkatnya

pengendalian penyakit menular masih harus diupayakan, yang dibarengi dengan perkuatan

sistem karantina kesehatan untuk men*egah masauknya+mengurangi an*aman penyakit-

penyakit menular baru. Dalam hal ini sasaran yang akan di*apai adalahB

• 5enurunnya jumlah kejadian luar biasa $K& penyakit menular dari 1.01 menjadi 901.

• 5eningkatnya persentase kabupaten dan kota pintu masuk negara yang melaksanakan

kekarantinaan kesehatan dalam implementasi ?) 200 dari 11! menjadi 100!.

-. Mening#atn"a a#ses $an m)t) *asi&itas #eseatan. asaran ini terkait dengan sub-sistem

Pembinaan paya esehatan dari istem esehatan


9/25

pelayanan kesehatan, sesudah tenaga kesehatan. Pada saat ini sekitar 90! bahan baku obat

diimpor dari luar negeri, demikian pun alat kesehatan. ?al ini mengakibatkan harga obat dan alat

kesehatan menjadi mahal. Padahal ndonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mandiri

di bidang ini. Produksi Caksin dari iofarma misalnya, telah mampu bersaing di tingkat global.

4leh karena itu kemandirian di bidang bahan baku obat dan alat kesehatan harus ditingkatkan,bersamaan dengan peningkatan akses dan mutunya. Peningkatan akses dan mutu dapat

di*apai dengan perbaikan manajemen logistik, penggunaan yang rasional, serta dukungan

jaminan mutu sarana produksi-distribusi. Dalam hal ini sasaran yang akan di*apai adalahB

• 5eningkatnya persentase ketersediaan obat dan Caksin di seluruh instalasi farmasi

kabupaten dan kota dari ##! menjadi 9!.

• 5eningkatnya jumlah bahan baku obat dalam negeri yang dimanfaatkan sebagai komponen

obat dari 2 menjadi 30.

• 5eningkatnya persentase produk alat kesehatan dan P)/ beredar yang memenuhi

persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat dari '"! menjadi #"!.

E. Mening#atn"a )m&a, enis, #)a&itas $an +emerataan tenaga #eseatan. ebagaimana

disebutkan di atas, selain sediaan farmasi dan alat kesehatan, unsur terpenting dari pelayanan

kesehatan adalah tenaga kesehatan. Data yang ada menunjukkan bah(a kekurangan jumlah

tenaga kesehatan masih terjadi, khususnya tenaga kesehatan masyarakat $termasuk tenaga

sanitasi, giIi, dan penyuluh kesehatan&. edangkan kualitas dan pemerataannya masih menjadi

masalah untuk semua jenis tenaga kesehatan. paya pendampingan oleh tenaga-tenaga ahli

$konsultan& dalam negeri belum sepenuhnya dapat terlaksana, karena sumberdaya tenaga ahli

$konsultan& dalam negeri belum diorganisasikan dengan baik. 6lobalisasi, khususnya berlakunya

5asyarakat =konomi =< $5=& akan menjadi an*aman besar di bidang kesehatan, bila jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dalam negeri tidak ditingkatkan.

etidaktepatan penanganan hal ini dapat menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat

ndonesia akan pelayanan kesehatan didominasi oleh tenaga kesehatan dari negara-negara lain.

Dalam hal ini sasaran yang akan di*apai adalahB

• 5eningkatnya persentase Puskesmas yang memiliki dokter dari 90,#! menjadi 99,#!.

• 5eningkatnya persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dari

G. menjadi GG

• 5eningkatnya persentase ) abupaten+ota yang memiliki % tenaga dokter spesialis

dasar dan dokter ahli anestesi dari G. menjadi GG

. Mening#atn"a integrasi +eren/anaan, %im%ingan te#nis $an +emanta)an'e0a&)asi. ?arus

diakui bah(a selama ini masing-masing program dan atau unit di ementerian esehatan

seolah berjalan sendiri-sendiri dengan sinkronisasi dan koordinasi yang lemah. Dengan

demikian, sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah pun menjadi lemah, karena

bimbingan teknis serta pemantauan dan eCaluasi juga berlangsung se*ara tidak terintegrasi.

esemuanya itu bermuara dari kurang terintegrasinya peren*anaan kesehatan baik antar-

program+unit di tingkat pusat maupun antara ementerian esehatan dan Dinas-dinas

esehatan di daerah. Dengan demikian, peningkatan integrasi peren*anaan, bimbingan teknis,


10/25

serta pemantauan dan eCaluasi mutlak harus dilakukan. Dalam hal ini sasaran yang akan

di*apai adalahB

• 5eningkatnya jumlah proCinsi yang memiliki ren*ana kesehatan lima tahunan terintegrasi dari

berbagai sumber menjadi 3% ProCinsi

• 5eningkatnya persentase kabupaten dan kota yang mengalokasikan anggaran kesehatannya

L10! PD $di luar gaji& dari %0! menjadi #0!

!. Mening#atn"a sinergitas antar'#ementerian1&em%aga. urangnya sinergi tidak hanya terjadi

antar-unit+program di sektor kesehatan, melainkan juga antara sektor kesehatan dengan sektor-

sektor lain terkait. Padahal banyak sekali masalah kesehatan yang hanya dapat ditanggulangi

dengan efektif dan efisien melalui kerjasama lintas-sektor. elama ini kerjasama lintas-sektor

yang dikembangkan masih banyak yang sebatas formalitas dan belum berlanjut sampai kepada

sinkronisasi dalam penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan eCaluasi. 4leh sebab

itu ke depan sinergitas antar-kementerian+lembaga harus ditingkatkan, dalam arti sampai ketingkat operasionalisasinya di daerah. ?al ini memerlukan adanya satu fungsi di emenkes yang

bertugas khusus meningkatkan sinergitas antar-kementerian+lembaga. Dalam hal ini sasaran

yang akan di*apai adalahB

• 5eningkatnya persentase kementerian+lembaga yang mengalokasikan anggaran untuk ikut

mengatasi masalah-masalah kesehatan prioritas melalui satuan tugas dari 2! menjadi "0!.

• 5eningkatnya persentase kabupaten dan kota yang mendapat predikat baik dalam

pelaksanaan standar pelayanan minimal $P5& dari G..menjadi '0!.

H. Mening#atn"a $a"ag)na #emitraan. emitraan dalam pembangunan kesehatan dilakukan baik

dengan pihak-pihak dalam negeri di luar sektor kesehatan maupun dengan pihak-pihak luarnegeri. aat ini, bentuk kemitraan yang telah terlaksana adalah dalam bentuk pemberian dana

dari luar negeri $pinjaman dan atau hibah& guna membiayai proyek-proyek kesehatan.


11/25

I. Mening#atn"a #((r$inasi $an e*e#ti0itas +ene&itian $an +engem%angan #eseatan.

Penelitian dan pengembangan kesehatan tidak hanya diselenggarakan oleh ementerian

esehatan, melainkan juga oleh lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi dan Pemerintah

Daerah. elama ini telah banyak produk penelitian dan pengembangan kesehatan $litbangkes&

yang dihasilkan se*ara nasional.kan tetapi efektiCitasnya, dalam arti pemanfaatannya untukpengambilan kebijakan dalam pembangunan kesehatan masih kurang. aru sebagian dari

produk litbangkes yang dihasilkan oleh emenkes saja yang dimanfaatkan untuk pembangunan

kesehatan. Padahal selain untuk meningkatkan kinerja program kesehatan, hasil-hasil litbangkes

juga diharapkan dapat mendukung upaya kemandirian, khususnya di bidang sediaan farmasi

dan alat kesehatan. ?al itu semua disebabkan koordinasi litbangkes oleh emenkes belum

berjalan sesuai yang diharapkan. 4leh karena itu masih diperlukan upaya meningkatkan

koordinasi dan efektiCitas litbangkes. Dalam hal ini sasaran yang akan di*apai adalahB

• 5eningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis litbang kesehatan yang diadCokasi ke

pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan menjadi 20 buah per-tahun.• 5eningkatnya jumlah hasil penelitian yang didaftarkan hak kepemilikan intelektual $?& dari

2 buah menjadi 20 buah.

J. Mening#atn"a #(m+etensi $an #inera a+arat)r Kementerian Keseatan. emenkes adalah

instansi yang memegang peran sebagai penanggung ja(ab pembangunan nasional di bidang

kesehatan. 7alaupun banyak program kesehatan yang harus diselenggarakan melalui

kerjasama lintas sektor, betapa pun penggeraknya adalah emenkes. elama ini ditengarai

masih banyaknya ketidaksesuaian antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diembannya,

dan masih banyaknya pega(ai emenkes yang tidak dapat menyelesaikan target kinerja sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. 4leh karena itu ke depan sangat diperlukan upayameningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur emenkes. ompetensi dalam hal teknis, umum,

dan soft skill sesuai tuntutan jabatan harus selalu ditingkatkan, khususnya terkait pembuatan

norma, standar, pedoman dan riteria $


12/25

L. Mening#atn"a sistem in*(rmasi #eseatan terintegrasi. ntuk mendukung pelaksanaan,

manajemen, sinkronisasi, dan sinergi tersebut di atas diperlukan dukungan data dan informasi

yang akurat, sesuai kebutuhan, dan tepat (aktu. elama ini ditengarai bah(a data dan informasi

yang tersedia masih kurang akurat karena berbeda-beda, kurang sesuai kebutuhan, dan tidak

tepat (aktu tersedianya. istem informasi memang merupakan salah satu sistem yangberantakan sejak diberlakukannya otonomi daerah.


13/25

b. 5eningkatkan dayaguna kemitraan $dalam negeri dan luar negeri&.

*. 5eningkatkan integrasi peren*anaan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan eCaluasi.

d. 5eningkatkan koordinasi dan efektiCitas penelitian dan pengembangan kesehatan.

e. 5eningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur emenkes.

f. 5eningkatkan tata kelola yang baik dan bersih.g. 5eningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi.

Peta strategi pen*apaian Cisi emenkes tersebut $6br *& dapat dimaknai sebagai berikut. Peta

strategi disusun untuk men*apai Cisi emenkes me(ujudkan $asyarakat Se#at yang $andiri dan

%erkeadilan Jisi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2 $dua& tujuan strategis, yaituB

meningkatnya status kesehatan masyarakat $/1& dan meningkatnya responsiCeness dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial finansial di bidang kesehatan $/2&. ntuk

me(ujudkan kedua tujuan tersebut $/1 dan /2&, perlu terlebih dahulu di(ujudkan 3 $tiga& sasaran

strategis yang saling berkaitan, yakniB meningkatnya kesehatan masyarakat $1&, meningkatkan

pengendalian penyakit menular dan karantina kesehatan $2&, dan meningkatnya akses dan mutufasilitas pelayanan kesehatan $3&. 1, 2 dan 3 merupakan arah dan prioritas strategis

emenkes yang diperlukan guna men*apai /1, sedangkan pen*apaian /2 lebih ditentukan oleh

pen*apaian 3. ntuk me(ujudkan 1, 2 dan 3 perlu terlebih dahulu dipastikan

meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan $%& dan meningkatnya

kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi $obat, Caksin, biosimilar& dan alat kesehatan $&.

gar 1 - dapat di(ujudkan dengan tepat guna dan hasil guna, maka % $empat& proses

strategis internal emenkes perlu dikelola tidak dengan se*ara biasa tapi harus se*ara ekselen

yakni sinergi antar +K, Pusat Daerah, kemitraan, peren*aaan dan litbang sehing ter(ujud %

$empat& sasaran strategis berikutB meningkatnya sinergisitas antar +K, Pusat Daerah $'&,meningkatnya daya guna kemitraan dalam negeri dan luar negeri $#&, meningkatnya integrasi

peren*anaan, bimbingan teknis dan monitoring eCaluasi $"&, dan meningkatnya koordinasi dan

efektiCitas Kitbangkes $9&. ' dan 9 merupakan prasyarat ter(ujudnya # dan ",

sedangkan proses strategis menuju # baru akan terkelola dengan baik jika ', " dan 9

dapat di(ujudkan.

gar fokus pembenahan terkait dengan proses bisnis internal di atas dapat dilakukan se*ara

berkelanjutan maka emenkes perlu memperkuat 3 $tiga& aspek terkait perspektif D5, manajemen

dan / sehingga ter(ujud 3 $tiga& sasaran strategis berikutB meningkatnya tata kelola pemerintah

yang baik dan bersih, meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur emenkes, dan meningkatnya

sistem informasi kesehatan se*ara terintegrasi. /iga sasaran strategis ini merupakan fondasi utama

yang sangat menentukan pen*apaian Cisi dan tujuan emenkes.


14/25

6ambar *. Peta strategi pen*apaian Cisi ementerian esehatan


15/25

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATE!I, KERAN!KA RE!ULASI DAN

KERAN!KA KELEMBA!AAN

I. Ara Ke%ia#an $an Strategi Nasi(na&

rah kebijakan pembangunan kesehatan dan giIi masyarakat sebagaimana yang tertuang pada

ran*angan teknokratik )P;5< 201-2019 adalahB

1. kselerasi Pemenuhan kses Pelayanan esehatan bu, nak, )emaja, sia Produktif, dan

Kanjut sia yang erkualitas.2. 5emper*epat Perbaikan 6iIi 5asyarakat.3. 5eningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Kingkungan.%. 5eningkatan kses Pelayanan esehatan Dasar yang erkualitas.

. 5eningkatan kses Pelayanan esehatan )ujukan yang erkualitas.'. 5eningkatkan etersediaan, eterjangkauan, Pemerataan, dan ualitas Narmasi dan lat

esehatan.#. 5eningkatkan Penga(asan 4bat dan 5akanan.". 5eningkatkan etersediaan, Penyebaran, dan 5utu umber Daya 5anusia esehatan.9. 5eningkatkan Promosi esehatan dan Pemberdayaan 5asyarakat.10. 5enguatkan 5anajemen, Penelitian Pengembangan dan istem nformasi11. 5emantapkan Pelaksanaan istem ;aminan osial


16/25

peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preCentif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar

dengan dukungan bantuan operasional kesehatan> $d& penyusunan, penetapan dan pelaksanaan

berbagai standard guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem

monitoring dan eCaluasinya> $e& peningkatan penga(asan dan kerjasama pelayanan kesehatan

dasar dengan fasilitas s(asta> $f& pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan men*akup $a& pengembangan

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama ) rujukan nasional, ) rujukan regional, )

pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten+kota> $b& penguatan dan

pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem gugus pulau termasuk

melalui pengembangan telemedi*ine> $*& peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan

rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan

kesehatan> $d& pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan> $e&

peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preCentif di fasilitas pelayanan kesehatan

rujukan.> serta serta $f& peningkatan efektiCitas pengelolaan rumah sakit.

edangkan peningkatan upaya kesehatan masyarakat $5& dilaksanakan melalui $a&

peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan giIi masyarakat, $b& pengendalian penyakit, $*&

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan.

Peningkatan pengendalian penyakit men*akup$a& peningkatan surCeilans epidemiologi faktor

resiko dan penyakit> $b& peningkatan upaya preCentif promotif dalam pengendalian penyakit

menular dan tidak menular> $*& pen*egahan dan penanggulangan kejadian luar biasa+(abah> $d&

penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan> $e& peningkatan pengendalian faktor

risiko biologi, perilaku dan lingkungan> $f& peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

pengendalian penyakit, $g& imunisasi, $h& peningkatan karantina dan kesehatan pelabuhan, $i&

peningkatan kesehatan haji dan matra, serta $j& pemberdayaan dan peningkatan peran s(asta

dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan men*akup $a&

peningkatan adCokasi kebijakan pembangunan ber(a(asan kesehatan> $b& pengembangan

regulasi dalam rangka promosi kesehatan> $*& penguatan gerakan masyarakat melalui kemitraan

antara lembaga pemerintah dengan, s(asta, dan masyarakat madani dalam promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat> $d& peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui

komunikasi, informasi dan edukasi $=&, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pendidikan

kesehatan masyarakat> $e& peningkatan keterampilan D5 kesehatan dalam rangka pelayanan

promosi kesehatan> $f& peningkatan upaya promotif dan preCentif di setiap program

pembangunan kesehatan dan di fasilitas kesehatan> $g& pengembangan metode dan teknologi

promosi kesehatan, serta $h& pemberdayaan dan peningkatan peran s(asta dan masyarakat

dalam penyehatan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan primer diperlukan dukungan peningkatan

aksesibilitas dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan jenis, kualitas,

jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan.


17/25

Peningkatan aksesibilitas dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan melalui $a&

peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik> $b&

peningkatan pengendalian, monitoring dan eCaluasi harga obat> $*& peningkatan kapasitas

institusi dalam management supply c#ain obat dan teknologi> $d& peningkatan daya saing industri

farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan serta upaya kemandirian dibidang bahan baku obat $4&> $e& peningkatan penga(asan pre- dan post!market alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga $P)/&> $f& peningkatan mutu pelayanan

kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian> $g& peningkatan promosi penggunaan obat dan

teknologi rasional oleh provider dan konsumen.

Peningkatan jenis, kualitas, jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan peningkatan jenis,

kualitas, jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui $a& pemenuhan

kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah

terpen*il, perbatasan dan kepulauan $D/P& melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru

lulus $affirmative policy &> $b& peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pengembangankompetensi, pelatihan dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan> $*& peningkatan kualifikasi

tenaga kesehatan melalui pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer> $d&

pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan> $e& pengembangan

sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan penga(asan tenaga

kesehatan.

3. Penera+an +en$e#atan #e%er&an)tan +e&a"anan mengi#)ti si#&)s i$)+ man)sia

(continuum of care).Pendekatan ini dilaksanakan melaluiB $a& peningkatan *akupan dan mutu

keberlangsungan pelayanankesehatan ibu dan anak terutama peningkatan pertolongan

persalinan oleh tenaga terlatih di fasilitas kesehatan, peningkatan *akupan kunjungan ibu hamil$1 dan %&, pelayanan emergensi+komplikasi kesehatan ibu dan neonatal di Puskesmas

P4 $d& peningkatan

pelayanan kesehatan reproduksi remaja> $d& peningkatan upaya kesehatan sekolah $&> $e&

peningkatan pelayanan kesehatan kerja> $f& peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia> $g&

peningkatan *akupan imunisasi tepat (aktu pada bayi dan balita> $h& peningkatan peran upaya

kesehatan berbasis masyarakat termasuk Posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia. /eritengrasi dalam peningkatan upaya

kesehatan masyarakat adalah upaya per*epatan perbaikan giIi masyarakat melaluiB $a&peningkatan surCeilans giIi termasuk pemantauan pertumbuhan> $b& peningkatan kualitas

pelayanan giIi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan> remaja, *alon pengantin

dan ibu hamil $d& peningkatan promosi giIi, sanitasi, higiene, dan pengasuhan> $d& peningkatan

peran masyarakat dalam perbaikan giIi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis

masyarakat+5 $antara lain Posyandu, dan PD&> $e& pengembangan dan penguatan

pelaksanaan, dan penga(asan regulasi dan standar giIi> dan $f& penguatan peran lintas sektor

dalam rangka interCensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas

pemerintah pusat,proCinsi dan kabupaten+kota dalam pelaksanaan ren*ana aksi pangan dan

giIi.


18/25

4. Inter0ensi %er%asis risi#( #eseatan (health risk). Perlu dikembangkan program-program

khusus untuk menangani kelompok-kelompok berisiko seperti masyarakat daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan $D/P&, daerah bermasalah kesehatan, bayi, balita dan lansia, ibu

hamil, pengungsi, dan keluarga miskin.

/iga arah kebijakan umum tersebut akan menjadi strategi dalam menjalankan berbagai program teknis

dan program generik.

Pr(gram Te#nis

-. Mening#at#an a#ses $an m)t) *asi&itas #eseatan.

ntuk meningkatkan akses fasilitas kesehatan, maka strategi yang akan dilakukan adalahB 1&

me(ujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem regionalisasi rujukan pada

tiap proCinsi $satu rumah sakit rujukan regional untuk beberapa kota+kabupaten& dan sistem rujukannasional $satu rumah sakit rujukan nasional untuk beberapa proCinsi&, 2& me(ujudkan inoCasi

pelayanan, misalnya dengan flying #ealt# care$dengan sasaran adalah proCinsi yang memiliki daerah

terpen*il dan sangat terpen*il dan kabupaten+kota yang tidak memiliki dokter spesialis&, telemedicine,

) Pratama, dll, 3& me(ujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program sister hospital,

kemitaan dengan pihak s(asta, 4 alat medis, dll,

ntuk meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar, maka strategi yang akan dilakukan

adalahB 1& 5e(ujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan

alat kesehatan yang sesuai standar, 2& 5e(ujudkan dukungan regulasi yaitu melalui penyusunan


19/25

III. Kerang#a Reg)&asi 5A+a#a %isa $i#e&(m+(##an +er %)%&e67

a. erangka )egulasi idang Pelayanan Penunjang 5edik

IV. Kerang#a Ke&em%agaan

5en*ermati program-program yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, kiranya

diperlukan organisasi emenkes yang dapat menjalankan program-program tersebut se*ara tepat

guna dan hasil guna. truktur organisasi emenkes saat ini perlu direCie( agar lebih efektif.

Prinsip pertama yang hendaknya diperhatikan dalam peran*angan stuktur organisasi emenkes

yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan efektiCitas organisasi sebagai sarana (tools)

untuk men*apai Cisi dan tujuan. ntuk itu diperlukan adanya kejelasan peran, tanggung ja(ab dan

mekanisme koordinasi $se*ara horiIontal dan Certikal& dalam menjalankan program-program

)enstra 201-2019.emenkes harus bisa memastikan bah(a ketika turun ke daerah setiap

program bersinergi dan saling melengkapi.ntuk itu, struktur organisasi harus dilengkapi dengan

tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas $yang bisa jadi berupa 'oint responsibility &.

4rganisasi emenkes hendaknya dibangun dengan filosofi dasar pembimbingan (parenting) bagi

dinas kesehatan proCinsi dan dinas kesehatan kabupaten+kota. Nungsi parenting yang efektifadalah memberikan nilai tambah (value added), berupa sosialisasi


20/25

pemantauan dan eCaluasi, dan lain-lain. ukan bersifat menghan*urkan (destroying value) dengan

birokrasi yang rumit, memberikan beban administratif pada P/ dan daerah, dan lain-lain.truktur

yang baik hendaknya memberikan kejelasan tanggung ja(ab untuk setiap subsistem dari istem

esehatan


21/25

kinerja dalam renstra merupakan inti dari pelaksanaan pemantauan (monitoring). /ahapan

pemantauan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bah(a kontrak kinerja berada dalam jalur

atau di luar jalur. nformasi atas status kemajuan pelaksanaan )enstra emenkes ini akan

membantu setiap lapisan organisasi tentang tingkat pen*apaian kinerjanya untuk melakukan

eCaluasi berdasarkan informasi tersebut. elama ini, kemajuan )enstra emenkes belumsepenuhnya bisa dipantau dan dieCaluasi status pen*apaiannya dengan basis monitoring.alah

satu penyebab utama adalah di samping karena belum dilembagakannya kontrak kinerja pada

semua lapisan organisasi, adalah belum dilakukannya upaya eCaluasi sistematis dan terpadu atas

pen*apaian )enstra emenkes dengan mendasarkan pada hasil monitoring pen*apaian target

kinerja )enstra.

Taa+an Dia&(g Kinera./ahapan dialog kinerja ini bertujuan untuk mengeCaluasi status kemajuan

target kinerja )enstra emenkes. /ahapan dialog kinerja adalah pertemuan eCaluasi berkala

tentang pen*apaian kinerja dengan durasi tertentu $sesuai kebutuhan& antara pimpinan dan para

jajaran pimpinan di lapisan organisasi emenkes yang lebih rendah. paya eCaluasi tersebut harusditunjang data dan informasi terintegrasi tentang status kemajuan pen*apaian )enstra.

/ahapan dialog kinerja mempunyai tiga sasaran yang hendak di*apai. asaran pertama adalah

memeriksa mana saja pen*apaian aktual kinerja yang belum men*apai target kinerja sampai kurun

(aktu tertentu. Pen*arian akar masalah dari ketidakter*apaian target kinerja )enstra emenkes

merupakan sasaran kedua yang hendak di*apai dari pelaksanaan dialog kinerja. asaran ketiga

adalah komitmen antara atasan dan jajaran manajemen di ba(ah kendalinya untuk menentukan

ren*ana tindak lanjut yang diperlukan demi ter*apainya target kinerja )enstra di masa mendatang.

/ahapan dialog kinerja ini dilakukan *ukup sering agar segenap jajaran manajemen pada berbagai

lapisan organisasi emenkes mempunyai umpan balik atas tingkat keberhasilan eksekusi )enstra

dan potensi risiko yang tengah dan akan dihadapi oleh kementerian. elanjutnya setiap dinamika

perkembangan status pen*apaian target kinerja )enstra emenkes dapat segera diantisipasi

pengendalian upaya penanganannya. Pertemuan dialog kinerja merupakan bentuk pengendalian

kinerja atas pelaksanaan )enstra emenkes, yang diharapkan menyediakan gambaran status

terakhir atas perkembangan pen*apaian sasaran strategis dan target kinerja )enstra emenkes.

Taa+an Manaemen Kinera. /ahapan ini bertujuan utama untuk menilai keberhasilan pen*apaian

target kinerja setiap pega(ai pada berbagai tingkatan jabatan di lingkungan emenkes, yang

terintegrasi dengan kontrak kinerja satuan $unit& kerja tempat pega(ai berkiprah. emenkes sudah

memiliki mekanisme P $sistem kinerja pega(ai& untuk menilai kinerja pega(ai.


22/25

informasi. Dengan demikian upaya-upaya perbaikan kelembagaan sebagaimana disebutkan pada

)enstra emenkes tahun 201 O 2019 kelak dapat membangun emenkes menjadi organisasi

yang berfokus pada strategi $strategy focused organiation& dan berbudaya kinerja $ performance!

based culture&.

7arna lain yang menonjol dari )enstra emenkes periode tahun 201 O 2019 adalah adanya

berbagai sasaran strategis yang mengedepankan adCokasi kepada berbagai mitra kerja strategis

emenkes, khususnya pemerintah kabupaten dan kota. ebagai penentu norma, standar, pedoman

dan kriteria $


23/25

BAB IV

TAR!ET KINERJA DAN KERAN!KA PENDANAAN

I. Target Kinera

A. Pr(gram Pening#atan Keseatan Mas"ara#at

B. Pr(gram Pening#atan A#ses $an M)t) asi&itas Keseatan

asaran Program Peningkatan kses dan 5utu Nasilitas esehatanadalah meningkatnya akses

fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. dapun indikator kinerja program $P&

adalahB

• Persentase ke*amatan dengan kesiapan akses layanan primer. esiapan akses layanan

primer pada setiap ke*amatan tergambar dari adanya minimal 1 $satu& Puskesmas pada

ke*amatan tersebut yang memenuhi standar minimal dan memiliki iIin

penyelenggaraan.

• Persentase kab+kota dengan kesiapan akses layanan rujukan. esiapan akses layanan

rujukan pada setiap kab+kota tergambar dari dua kriteriaB 1& )asio // di ) dan linik

tama dibanding penduduk kab+kota tersebut memenuhi minimal 1B1000> dan 2& )

kota+kab memiliki jejaring ke ) )ujukan )egional

• ;umlah ) yang terakreditasi. kreditasi dilakukan oleh adan ertifikasi ndependen

) dengan berbagai tingkat kelulusan kreditasi dengan menggunakan tandar dannstrumen kreditasi Cersi 2012.

• ;umlah puskesmas yang terakreditasi. ertifikat akreditasi dikeluarkan oleh

omisi+Kembaga kreditasi Nasilitas Pelayanan esehatan Primer sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

/arget tahunan 201-2019 untuk setiap P di atas adalahB

IKPTAR!ET PRO!RAM

Saat Ini 3829 382: 382; 382< 382=

%kec dengankesiapan akseslayanan primer

- 45 71 78 85 92

%kab/kota dengankesiapan akseslayanan rujukan

50 0 70 80 90 95

!umla" #$ yangterakreditasi

59 440 842 1124 115 2247

!umla" puskesmasyang terakreditasi

- 250 750 1500 000 5000


24/25

ntuk men*apai sasaran program beserta target tahunan di atas, maka kegiatan prioritas yang

akan dilakukan meliputiB

1. noCasi pelayanan kesehatan, dengan indikator kinerja kegiatan adalahB

• ! ab+ota yang memiliki daerah terpen*il dan sangat terpen*il yang melakukan

pelayanan kesehatan bergerak $P&

• ;umlah ab+ota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya es(a

• ! Nasyankes P7K Pe*andu


25/25

4% asyankes .) )ecandu arkotikayang kti3

1&5 25 0 5 40 50

5%#$ regional sebagai pengampupelayanan telemedicine

0 12 20 2

!umla" ) 6ertikal #$ rujukanregional yang memiliki '$

10 10 10 10 10 10

7 !umla" antara #$ )emerinta" dan#$ $,asta untuk meningkatkan akses

4 10 10 10 10 10

8 % rujukan yang tepat di #$ 'ab/'ota 0 50 5 75 85 95

9 !umla" #$ rujukan regional yangdiampu ole" #$ rujukan asional

0 10 20 0 40 50

10 !umla" #$ rujukan regional yangditetapkan sebagai #$ pendidikan&

1 25 5 45 55 70

11% 'ab/'ota yang siap akreditasi)uskesmas

0 17 42 5 7

12% 'ab/'ota yang siap akreditasi 3askes#ujukan

0 0 50 5 70 80

1% )uskesmas yang memenu"i standar)enyelenggaraan )uskesmas

0 45 74 81 87 94

14 !umla" )uskesmas yang menerapkan)erkesmas

57 7 721 812 914101

5

15 !umla" #$ #ujukan #egional yangmemiliki pelayanan sesuai standar 0 0 0 90 120 150

1 ingkat le6el maturitas tatakelolaorganisasi *'

0 50 0 70 80 90

Draft+Renstra+Edit+YSR+9+Okt+2014_editJANGMED (5)

Documents

Transcript of Draft+Renstra+Edit+YSR+9+Okt+2014_editJANGMED (5)