Draft National Port Master Plan Decree_IND.pdf

7/22/2019 Draft National Port Master Plan Decree_IND.pdf

1/147

RANCANGAN PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN

NASIONAL


2/147

RANCANGAN PERATURAN

MENTERI PERHUBUNGAN

TENTANG RENCANA INDUK

PELABUHAN NASIONAL

TECHNICAL REPORT

MARET 2012


3/147

PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA (INDONESIA

INFRASTRUCTURE INITIATIVE)

Dokumen ini telah dipublikasikan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia/IndonesiaInfrastructure Initiative (IndII), suatu program yang didanai Pemerintah Australia yang

dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan

meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas investasi infrastruktur.

Pendapat para penulis yang dikemukakan dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan

pendapat Kemitraan Australia Indonesia atau Pemerintah Australia. Namun demikian,

IndII sangat menghargai setiap tanggapan atau pertanyaan atas laporan ini, yang dapat

disampaikan kepada Direktur IndII, tel. +62 (21) 7278-0538, fax +62 (21) 7278-0539.

Website: www.indii.co.id.

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini telah disiapkan oleh Nathan Associates Inc. (Dr. Paul Kent, Mr Richard

Blankfeld), dibantu oleh tim konsultan nasional (Prof Sudjanadi, Hidayat Mao, SH, DR.

Russ Frazila Bona, dan Ir. Budiyono Doel Rachman MSc.) dan Office Manager, IndII

(Desi Rahmawati, SE), yang terlibat dalam Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) yang

didanai oleh AusAID sebagai bagian dari Kegiatan No. 244: Finalisasi Peraturan Menteri

Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Review Pengembangan Kebijakan &

Manajemen Kepelabuhanan, dan Presentasi Akhir RIPN.

Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian

Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas,Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pelindo 1-4, Otoritas Pelabuhan Tanjung

Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, INSA, KPPU dan Tim Pelaksana RIPN atas

dukungan dan informasinya.

Terima kasih juga kepada David Ray (Direktur Fasilitas, IndII) dan David Shelley

(Direktur Teknik Transportasi, IndII) atas dukungan dan masukannya.

Dukungan yang diberikan oleh Efi Novara Nefiadi, Sr Transport Program Officer, IndII

sangat kami hargai. Setiap kesalahan faktual atau interpretasi sepenuhnya merupakan

karya para penulis.

Paul E. Kent, Ph.D.

Nathan Associates Inc.

Jakarta, Maret 2012

IndII 2012

Semua kekayaan intelektual asli yang terkadung dalam dokumen ini adalah milik Indonesian Infrastructure

Initiative (IndII). Kekayaan intelektual tersebut dapat dipergunakan secara bebas tanpa referensi oleh para

konsultan dan mitra IndII dalam menyusun dokumen, merencanakan dan mendisain laporan; dan juga

dapat dipergunakan secara bebas oleh lembaga maupun organisasi lain, dengan menyebutkan sumbernya.

Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang direferensikan di dalam

publikasi ini telah dicantumkan dengan benar. Namun, IndII akan menerima setiap saran untuk perbaikan

yang diperlukan, atau tentang sumber dokumen dan / atau data terkini.


4/147

i

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN

NASIONAL

Menimbang:

a. bahwa dalam pasal 67,71,72 dan 73 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran dan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran, Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b),

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional.

Mengingat:

1. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional

Jangka Panjang 2005 2005;

4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang;

5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara;

6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan No. Km 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan

Tata kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem

Transportasi Nasional;

9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Proses

Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005 2025;

11. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;


5/147

ii

12. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Syahbandar;

14. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;

15. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 44 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Kantor Penyelenggara Pelabuhan;

16. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

17. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 46 Tahun 2011 tentang PerubahanPeraturan Menteri Perhubungan No. KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Syahbandar;

18. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perhubungan No KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam.

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK

PELABUHAN NASIONAL

Pasal 1

Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat Kebijakan Pelabuhan Nasional dan

Rencana Lokasi serta Hierarki Pelabuhan

Pasal 2

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas,

merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian,pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 3

Lokasi Pelabuhan

(1) Lokasi pelabuhan merupakan wilayah daratan dan perairan tertentu yang meliputi

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan (DLKp).


6/147

iii

(2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri atas:

(a) Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas

penunjang; dan;(b) Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh,

tempat alih muatan antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan

olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan

lain sesuai dengan kebutuhan.

(3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar

Daerah Lingkungan Keja Pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan

ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka

panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan,

fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

(4)

Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:(a) Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang propinsi dan tata

ruang wilayah kabupaten/kota;

(b) Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

(c) Potensi sumber daya alam dan;

(d) Perkembangan lingkunganstrategis, baik nasional maupun internasional.

(5) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan

ditetapkan oleh Menteri atas dasar pengajuan permohonan dari Pemerintah atau

pemerintah daerah.

Pasal 4

Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan

Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan hanya dapat dilakukan

berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 5

Rencana Induk Pelabuhan

(1) Setiap pelabuhan wajib mempunyai rencana induk pelabuhan yang didalamnya

termasuk rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan harus disiapkan untuk jangka waktu:

(a) 15 tahun sampai 20 tqhun (Jangka panjang);

(b)10 tahun sampai 15 tahun (jangka menengah);


7/147

iv

(c) 5 tahun sampai 10 tahun (jangka pendek).

(3) Rencana Induk Pelabuhan dipersiapkan oleh penyelenggara pelabuhan

berdasarkan:

(a) Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

(b)Rencana tata ruang propinsi;

(c) Rencana tata ruang kabupaten/kota madya;

(d)Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan yang terkait di pelabuhan;

(e) Kelaikan tehnis ekonomis dan lingkungan hidup;

(f) Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal dari dan ke pelabuhan.

Pasal 6

Hierarki Pelabuhan Laut

Pelabuhan Laut terdiri dari 3 (tiga) hierarki yaitu:

(1) Pelabuhan Utama yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional

dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau

barang;

(2) Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang;

(3) Pelabuhan Pengumpan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas,

merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau/ barang.

Pasal 7

Rencana pembangunan pelabuhan secara nasional menggunakan pendekatan klaster,

yaitu berdasarkan pengelompokan pelabuhan yang secara geografis berdekatan dan

secara operasional saling terkait.

Pasal 8

(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima)

tahun.


8/147

v

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk

Pelabuhan Nasional dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional termuat secara lengkap dalam lampiran

peraturan ini.

(4) Uraian dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teridiri 5 (lima) Bab

yaitu:

(a) Bab 1 Pendahuluan;

(b) Bab 2 Kebijakan Pelabuhan Nasional;

(c) Bab 3 Perkiraan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan dan Implikasinya terhadap

Pengembangan Sektor Pelabuhan;

(d) Bab 4 Lokasi Pelabuhan dan Pengembangan Pelabuhan;

(e) Bab 5 Rencana Aksi di bidang Pengaturan dan Kebijakan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi dan mengambil langkah lebih lanjut

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal:

Menteri Perhubungan


9/147

vi

LAMPIRAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN

NASIONAL

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL .............................................................. 4

2.1 KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5

2.2 STRATEGI IMPLEMENTASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis

yang Komprehensif ................................................................ 6

2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan

Kinerja .................................................................................... 6

2.2.3 2.2.3 Pengaturan Tarif ........................................................... 6

2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ........................ 7

2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di

Pelabuhan .............................................................................. 7

2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas

Pelabuhan secara Efektif........................................................ 8

2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara

Efektif ..................................................................................... 8

BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA ............... 9

3.1 LATAR BELAKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9

3.2 PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKAN

SKENARIO DASAR (BASE CASE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 10

3.3 PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.4 IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHAN ........ ........ ..... 16

BAB 4: LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN ................................. 17

4.1 KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 17

4.2 PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINAN

PEMERINTAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20

4.2.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan.......................................... 20

4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah. 21

4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah .............. 21

4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam

Investasi di Pelabuhan ......................................................... 25

BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN .. 27

5.1 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG

PELAYARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27


10/147

vii

5.2 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG KEPELABUHANAN (PPNO. 61/2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27

5.3 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.4 INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN ..... 28

SUPLEMEN A: HIERARKI PELABUHAN ...................................................................... 34

SUPLEMEN B: ARUS PERDAGANGAN UTAMA PADA TAHUN 2009 .......................... 104

SUPLEMEN C: PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI ...................... 108

SUPLEMEN D: PARAMETER PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI .............................. 111

SUPLEMEN E: RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN ....................................... 118


11/147

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus

Perdagangan dan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)

........................................................................................................................ 11

Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus

Perdagangan dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009

(dalam ribu ton).............................................................................................. 12

Table 3-3 Base Case Forecast of Total Cargo Handled at Indonesian Ports, 2009-2030

(000s tons) ..................................................................................................... 14

Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis

Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total

Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011) ........................................... 18

Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030............................................ 20

Table 4-3 Legal Basis for Private Sector Investment....................................................... 22

Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No.

17/2008 tentang Pelayaran ............................................................................ 28

Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009 28

Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan............................................................ 30

Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan............................................................. 32


12/147

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI ............................................ 2

Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN...................................................................................... 3

Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus

Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton).................................................. 12

Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan

pada Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton).................. 13

Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-

2009.............................................................................................................. 13

Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI ................................................................... 14

Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut

Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU) ......... 15

Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan

Jenis Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030

(dalam ribu ton)............................................................................................ 15

Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan

Pengembangan (dalam juta US$) ................................................................. 19

Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis

Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$) ........................................... 19


13/147

x

DAFTAR SUPLEMEN

Suplemen A-1 Hierarki Pelabuhan .................................................................................. 34

Suplemen B-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas

Indonesia Tahun 2009 ................................................................................ 104

Suplemen B-2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas

Indonesia Tahun 2009 ................................................................................ 104

Suplemen B-3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum

(General Cargo) Indonesia Tahun 2009...................................................... 105

Suplemen B-4 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum

(General Cargo) Indonesia Tahun 2009...................................................... 105

Suplemen B -5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia

Tahun 2009................................................................................................. 106

Suplemen B-6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun

2009............................................................................................................ 106

Suplemen B-7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia

Tahun 2009................................................................................................. 107

Suplemen B-8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun

2009............................................................................................................ 107

Suplemen C-1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera........................ 108

Suplemen C-2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa ............................... 108

Suplemen C-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan..................... 109

Suplemen C-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi ......................... 109

Suplemen C-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara........ 110

Suplemen C-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua Kepulauan Maluku

.................................................................................................................... 110

Suplemen D-1 Koridor Ekonomi Sumatera ................................................................... 112

Suplemen D-2 Koridor Ekonomi Jawa........................................................................... 113

Suplemen D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan................................................................. 114

Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara ............................................. 115

Suplemen D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi..................................................................... 116

Suplemen D- 6 Koridor Ekonomi Papua Kepulauan Maluku...................................... 117

Suplemen E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi

dan Fasilitas Pelabuhan, Tahun 2011-2030................................................ 119

Suplemen E-2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas

Pelabuhan, Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, Tahun 2011) .................... 126


14/147


PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA

INDUK PELABUHAN NASIONAL

1

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB 1: PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada

transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia menjadi

prioritas utama. Selain dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional,

Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 lebih lanjut menjabarkan prioritas yang

berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan pelabuhan,

keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Arah

kebijaksanaan untuk bidang kepelabuhanan menekankan kepada penataan

penyelenggaraan kepelabuhanan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan,

penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi

regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta

secara proporsional dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan

pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi

kebutuhan sektor pemerintah dan swasta.

Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-undang diharapkan dapat

mendukung dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan

mobilitas manusia , barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola

distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta meningkatkan kesejahterasan rakyat

Indonesia.

Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang

mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 menetapkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan

Nasional (RIPN) disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi tercapainya

visi tersebut. RIPN akan menjadi acuan bagi pembangunan kepelabuhanan di

Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu- lintas pelabuhan, kebutuhan

pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategi pendanaan, program

modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalam

kerangka sistem transportasi nasional.

RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, meliputi keterkaitan

antara sistem transportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi sertasistem logistik nasional, rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta

sektor pemerintah dan swasta, pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut

menjadi landasan utama untuk perencanaan dan investasi jangka panjang dimana

bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun juga menyangkut

peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan

yang ada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan

operasional pelabuhan.


15/147

2RANCANGAN PERATURAN MENTERI



Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI


16/147




3

BAB 1: PENDAHULUAN

Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN


17/147




BAB 2: KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL

Kebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda

dan lintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi

nasional dan strategi pembangunan ekonomi oleh karena itu kebijakan tersebut lebih

menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga

pemerintah dan antar sektor publik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply

chain management) sebagai model bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci

dalam perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan

transportasi mempengaruhi strategi bisnis yang terintegrasi antara produksi,

pemasaran, transportasi, distribusi dan klaster industri dalam koridor ekonomi.

Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi

yang efisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing

Indonesia. Karena itu diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem

logistik nasional dalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik.

Infrastruktur transportasi merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan

publik, peraturan, dan sistem operasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana

komitmen kebijakan pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus

melindungi kepentingan publik.

Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa

depan di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Berbagai kebijakan

akan diadakan perubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan

perkembangan lingkungan strategis dan internasional (continuous improvementprocess). Untuk itu masukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor pelabuhan

menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi

pelabuhan sesuai dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan

pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk

memastikan sektor pelabuhan dapat meningkatkan daya saing, mendukung

perdagangan, terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi dan sistem logistik

nasional. Kerangka hukum dan peraturan akan diarahkan dalam upaya menjamin

kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat, kapasitas mencukupi, tertib,

selamat, aman, tepat waktu, tarif terjangkau, kompetitif, aksesibilitas tinggi dan tatakelola yang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dan dikembangkan

berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan.


18/147




5


2.1 KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONALKebijakan Pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya:

Mendorong Investasi Swasta

Untuk mendukung rencana MP3I, partisipasi sektor swasta merupakan kunci

keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan

Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.

Mendorong Persaingan

Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan

yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.

Pemberdayaan Peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

Upaya perwujudan peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan

sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port

authority) dapat dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut termasuk rencana

transformasi Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan menjadi Badan

Layanan Umum (BLU), sehingga akan mencerminkan penyelenggara pelabuhan

yang lebih fleksibel dan otonom.

Terwujudnya Integrasi Perencanaan

Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan

kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan

khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional,

sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta melibatkan masyarakat

setempat.

Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel

Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan

dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur

penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi

kemungkinan kegagalan pasar.

Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin

Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas

pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapaldan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di pelabuhan Indonesia. Secara

bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai

dengan protokol internasional.

Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim

Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang

akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Otoritas Pelabuhan dan

Unit Penyelenggara Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna

memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme


19/147




pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi

terkait termasuk program tanggap darurat.

Mengembangkan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan

profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan

tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan

perlindungan kerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan,

kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktivitas

tenaga kerja sektor pelabuhan, termasuk perempuan untuk memenuhi standar

internasional.

2.2

STRATEGI IMPLEMENTASI2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang

Komprehensif

Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan

dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Pedoman

pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan dikeluarkan setelah dilakukan

konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi

nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masing moda

transportasi, instansi terkait lainnya dan Otoritas Pelabuhan. Pedoman tentang

perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan dikeluarkan yang

meliputi pedoman proses perencanaan pembangunan dan pengembangan

pelabuhan . Pelindo dan badan usaha pelabuhan lainnya diminta untuk

memberikan informasi yang relevan kepada Otoritas Pelabuhan untuk

disinkronisasikan dengan rencana induk masing-masing pelabuhan.

Status pelabuhan akan direview secara berkala untuk menentukan kemungkinan

terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana

Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.

Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan

pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara

berkala.

2.2.3 2.2.3 Pengaturan Tarif Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa

kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang


20/147




7


diusulkan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggata Pelabuhan dapat ditolak

apabila tidak wajar dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur.

Tarif yang diusulkan badan usaha pelabuhan akan diajukan kepada Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila dinilai anti-kompetitif ataudiskriminatif.

Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk

menegosiasikan perjanjian kerja sama usaha dengan mitra bisnisnya.

Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk

mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar

kepada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau badan usaha

pelabuhan. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang

penerapan tarif atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang anti-kompetitif.

2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan Persaingan di sektor pelabuhan akan didorong, khususnya pengembangan

pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang sudah ada.

Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa

akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.

2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja bongkar muat (TKBM),

identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor

pelabuhan akan dilakukan melalui konsultasi dengan badan usaha pelabuhan,

Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, koperasi tenaga kerja dan

pusat pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan

pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan

permintaan.

Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan

perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan

dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Konsultasi akan dilakukan dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan

pemangku kepentingan lainya merumuskan peningkatan kesejahteraan dan

insentif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki praktek

jam kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil, memperluas program pelatihan dan

mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan persaingan diantara koperasi

penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.

Keikutsertaan tenaga kerja perempuan di sektor pelabuhan akan didorong dan

dilibatkan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diadakan lembaga

pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi.


21/147




2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secaraEfektif

Penerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhanakan dilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang

lebih efektif kepada Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar berdasarkan pedoman dan

standar internasional.

2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif Dalam rangka menjamin perlidungan lingkungan maritim yang efektif di pelabuhan,

pedoman tentang mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan akan lebih

dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Otoritas

Pelabuhan yang mengatur:o Mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan sesuai standar Indonesia dan

pedoman internasional;

o Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan

o Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala.

Peran Syahbandar untuk mengelola dan mengendalikan pencemaran di pelabuhan

akan lebih ditingkatkan.

Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan

pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap darurat

berfungsi di sektor pelabuhan.


22/147




9

BAB 3: PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI

PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP PEMBANGUNAN

KEPELABUHANAN DI INDONESIA


PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAPPEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA

3.1 LATAR BELAKANGPeran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam

pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin kegiatan pelabuhan untuk menunjang

perdagangan internasional dan domestik secara nasional skalanya sangat besar. Pada

tahun 2009, pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas

560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1

juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau produk minyak

bumi dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan petikemas (terlihat pada Tabel 3-1, dan Gambar 3-1 dan 3-2).

Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume

muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor

sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor

sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi

karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun

yang 2009.

Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan

Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang

meningkat rata-rata 11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah

beragam, sebagai contoh, lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat

dari 95,2 juta ton pada tahun 1999 menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan

peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3 %, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999

menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihat juga Gambar 3-3). General cargo

meningkat rata-rata 7,3 %, sementara muatan curah cair meningkat lebih rendah yaitu

1,7 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu

1,7% selama perioda ini. Lalu lintas pelabuhan total Indonesia menurut kelompok jenis

muatan utama diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafis pada Gambar 3-1

sampai 3-3. Sedangkan lalu lintas antar pelabuhan (arus perdagangan) menurut jenis

komoditas ditunjukkan pada Suplemen B.

Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh

tingkat implementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Master Plan for Acceleration

and Expansion of Indonesia Economic Development2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat

pertumbuhan dan koridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem

transportasi nasional yang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk

terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi

MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, yang

berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 7,5% diharapkan bisa tercapai pada


23/147




periode 2011 2014. Selain itu, tingkat inflasi juga diperkirakan turun dari 6,5% pada

2011 2014 menjadi 3,0% pada 2025.

Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain,bila MP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah

pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan

strategis di masing-masing koridor ekonomi disajikan dalam Suplemen C.

3.2 PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN BERDASARKANSKENARIO DASAR (BASE CASE)

Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di

Indonesia berdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan

2030. Total lalu lintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0

milyar ton pada tahun 2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5

milyar ton pada tahun 2020. Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 %

dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020.


24/147




11





Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan

Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton)


25/147




Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan

dan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)

Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan Arus

Perdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton)


26/147




13





Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada

Tahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton)

Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009


27/147




Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI

Table 3-1 Base Case Forecast of Total Cargo Handled at Indonesian Ports, 2009-2030 (000s

tons)

3.3 PROYEKSI LALU LINTAS BERBASIS SKENARIO ALTERNATIFSebagaimana terlihat pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu

lintas peti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEU, sementara

pada Skenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEU, sedangkan pada

Skenario Pertumbuhan Rendah 42 juta TEU. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas

proyeksi untuk total perdagangan peti kemas untuk ketiga skenario.

Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional Domestik

General Cargo 32,840 110,859 143,699 39,213 148,562 187,775 43,294 180,748 224,043 50,245 242,911 293,155

Peti Kemas 61,000 27,223 88,222 106,894 65,626 172,519 157,271 100,020 257,291 294,234 183,446 477,680

Curah Kering 312,852 255,914 568,766 328,918 342,135 671,053 310,318 438,906 749,224 284,436 675,731 960,167

Semen 144 14,941 15,085 6,700 21,925 28,625 8,757 28,655 37,411 14,264 48,947 63,210

Batubara 279,303 139,349 418,652 279,303 203,330 482,633 250,000 272,101 522,101 200,000 443,224 643,224

Biji Besi 10,531 91 10,623 13,714 400 14,114 16,686 1,000 17,686 23,537 2,000 25,537

Pupuk 5,162 30,665 35,828 7,323 39,934 47,257 9,346 48,586 57,932 14,514 68,536 83,050

Biji-bijian 3,832 2,343 6,175 4,316 2,639 6,954 4,672 2,885 7,557 5,422 3,348 8,770

Curah Kering Lain 13,879 60,124 74,003 17,562 73,907 91,469 20,858 85,679 106,537 26,700 109,676 136,376

Curah Cair 136,723 39,349 176,072 178,042 52,718 230,759 216,653 65,700 282,353 315,952 97,252 413,204

Minyak Bumi & Produk 91,110 385 91,495 118,649 501 119,151 144,355 610 144,965 213,681 903 214,584

CPO 22,438 38,485 60,923 30,069 51,574 81,643 37,471 64,271 101,742 55,467 95,136 150,603

Curah Cair Lain 23,175 479 23,654 29,323 642 29,965 34,827 819 35,646 46,805 1,213 48,017Total 543,415 433,346 976,761 653,066 609,040 1,262,106 727,537 785,374 1,512,911 944,867 1,199,340 2,144,207

Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%)

General Cargo - - - 3.0 5.0 4.6 2.0 4.0 3.6 1.5 3.0 2.7

Container - - - 9.8 15.8 11.8 8.0 8.8 8.3 6.5 6.3 6.4

Dry Bulk - - - 0.8 5.0 2.8 (1.2) 5.1 2.2 (0.9) 4.4 2.5

Cement - - - 89.7 6.6 11.3 5.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.4

Coal - - - - 6.5 2.4 (2.2) 6.0 1.6 (2.2) 5.0 2.1

Iron Ore - - - 4.5 27.9 4.9 4.0 20.1 4.6 3.5 7.2 3.7

Fertilizer - - - 6.0 4.5 4.7 5.0 4.0 4.2 4.5 3.5 3.7

Grain - - - 2.0 2.0 2.0 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5

Other Dry Bulk - - - 4.0 3.5 3.6 3.5 3.0 3.1 2.5 2.5 2.5

Liquid Bulk - - -

Petroleum & Products - - - 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

CPO - - - 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0

Other Liquid Bulk - - - 4.0 5.0 4.0 3.5 5.0 3.5 3.0 4.0 3.0

Total - - - 3.1 5.8 4.4 2.2 5.2 3.7 2.6 4.3 3.5

Jenis MuatanTotal TotalTotalTotal

2020

Jenis Perdagangan

2030

Jenis PerdaganganJenis Perdagangan

2009 2015

Jenis Perdagangan


28/147




15





Gambar 3-1 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut Skenario

Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU)

Gambar 3-2 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis

Muatan Menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu ton)

Gambar 3-6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenis

muatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai

2,7 milyar ton pada tahun 2030, mencapai 2,1 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan

Dasar dan 1,8 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Rendah.


29/147




3.4 IMPLIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PELABUHANHasil proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi

yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitudiantaranya:

Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali

lipat volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun

2030;

Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi

pelabuhan;

Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan

pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian

barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung. Namun kajian

yang lebih spesifik diperlukan untuk pengembangan pelabuhan hub tersebut.

Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan

bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun

2020 dan 50% lagi pada tahun 2030.


30/147




17

BAB 4: LOKASI DAN RENCANA

PEMBANGUNAN PELABUHAN

BAB 4: LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN

PELABUHAN

Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada

pendekatan penilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan

untuk masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah

memperhatikan program pembangunan pelabuhan yang diusulkan Pelindo sebagai

pengelola pelabuhan strategis di Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan

meliputi (a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk

mendukung program koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru

Transportasi Multimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan(c) Rencana Strategis Sektor Perhubungan.

Suplemen D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi

pengembangan pelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan

2030. Rangkuman tersebut memuat proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan

berdasarkan jenis kargo, disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan

kegiatan bisnis utama pelabuhan.

Suplemen E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk

pengembangan kapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan 2030 berdasarkan

wilayah, lokasi, dan fasilitas pelabuhan.

4.1 KEBUTUHAN INVESTASI PELABUHANTable 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia

sampai dengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas

pelabuhan. Total investasi sebesar 47,064 milyar US$ terdiri dari 12,212 milyar US$

(tahun 2011-2015), 12,389 milyar US$ (tahun 2016-2020) dan 22,464 milyar US$ (tahun

2021-2030). Gambar 4-1 menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan

berdasarkan koridor ekonomi dan tahapan pengembangan; sedangkan Gambar 4-2

memperlihatkan distribusi kebutuhan investasi pelabuhan menurut koridor ekonomidan jenis terminal/fasilitas pelabuhan. Suplemen E memberikan rincian kebutuhan

investasi pelabuhan sampai dengan 2030 berdasarkan koridor ekonomi dan jenis

terminal/fasilitas pelabuhan.

Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari

sektor pemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030.


31/147




Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis

Terminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030

(dalam juta US$, tahun 2011)

Catatan: *) Terminal lainnya: Terminal konvensional (muatan umum), terminal mobil, terminal

serbaguna dan terminal penumpang


32/147




19



Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan

Pengembangan (dalam juta US$)

Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis

Terminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$)


33/147




Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030

Catatan:

1. Sektor keuangan Pemerintah/swasta untuk tanah, infrastruktur dasar dan non-

komersial terminal, rehabilitasi/pengembangan pelabuhan-pelabuhan kecil baru.

Sedangkan pembiayaan sektor swasta adalah untuk terminal pelabuhan komersial;

2. Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaan

sebesar 12.212 juta US$, porsi BUMN (Pelindo) mencapai 3.521 juta US$. Angka

tersebut tidak termasuk investasi untuk tanah dan infrastruktur dasar yang

direncanakan untuk pelabuhan kontainer baru di Tanjung Sauh Batam dan Seget

Sorong, sebesar 387 juta US$.

4.2 PEMBIAYAAN PELABUHAN DAN KERANGKA DUKUNGAN DAN PENJAMINANPEMERINTAH

4.2.1 Indikasi Kebutuhan PembiayaanSampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar 45-50

milyar US$ untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan.

Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan pelabuhan baru diIndonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama berdasarkan skema

kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi untuk jangka

panjang, terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti kemas, terminal

curah, dan fasilitas pelabuhan komersial lainnya.

Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan

seperti pendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan

terminal pelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil

baru (feeder)yang harus disediakan oleh pemerintah.


34/147




21



4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor PemerintahUU Pelayaran No. 17 tahun 2008 mengamanatkan bahwa investasi infrastruktur dasar

pelabuhan menjadi tanggung jawab Otoritas Pelabuhan. Otoritas Pelabuhanmerupakan lembaga baru yang memiliki aset finansial dan pengalaman yang terbatas

dalam penyelenggaraan pelabuhan. Dalam transisi lembaga tersebut hanya dapat

menghasilkan arus kas yang rendah dan pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk

melakukan pinjaman di awal tahun operasionalnya. Satu-satunya sumber utama

pendanaan infrastruktur dalam jangka pendek adalah dari anggaran pemerintah.

Apabila Otoritas Pelabuhan telah memiliki arus kas dan neraca keuangan yang

signifikan, maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan

dapat berasal dari:

Penerimaan pajak pemerintah;

Pinjaman pemerintah;

Pinjaman dari lembaga keuangan internasional;

Pinjaman dari lembaga keuangan bilateral.

Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur dasar untuk Otoritas Pelabuhan

akan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Otoritas Pelabuhan.

Hal ini akan terjadi apabila Otoritas Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola

pendapatannya, termasuk pendapatan dari otoritas kepelabuhanan (misalnya jasa

labuh, sewa lahan, konsesi). Dengan demikian Otoritas Pelabuhan dapat meningkatkan

pendapatannya dan mengelola arus kas untuk digunakan sebagai modal pinjaman.

4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan PemerintahKarena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur

dalam tiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan

Swasta (KPS), peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur

kegiatan usaha di Indonesia.

Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan InfrastrukturPemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan

peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang

secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan

kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan

(iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan

proyek KPS kepada pasar.


35/147




b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan InfrastrukturPeraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel

4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenaiKerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah

dalam Peraturan Presiden No. 56/2011 dan No. 13/2010 yang memungkinkan

pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah.

Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu

pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui

Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang

implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan

Infrastruktur.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, danBadan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat

menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah

(PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur

Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi

Infrastruktur (PT. SMI).

Table 4-1 Legal Basis for Private Sector Investment

No.Regulasi Kerjasama Pemerintahdan Swasta (KPS)

Penjelasan

Skema dan Pedoman KPS

1 Peraturan Presiden No. 67Tahun 2005

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur

2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun2010

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur


Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah denganBadan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

4 Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional / KepalaBappenas No. 4 Tahun 2010

Panduan Umum Pelaksanaan KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur

5 Peraturan Menteri PerhubunganNo. PM 83 Tahun 2010

Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur Transportasi

Manajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur

6 Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.01/2006

Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian danPengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur


36/147




23




Penjelasan


Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukanmelalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

8 Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan InfrastrukturDalam Proyek Kerjasama Pemerintah DenganBadan Usaha

Pedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS

9 Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional / KepalaBappenas No. 3 Tahun 2009

Daftar Rencana Proyek Kerjasama


Komite Kebijakan Percepatan PenyediaanInfrastruktur (KKPPI)

11 Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry ofTransportation (2010)


Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun2005 tentang Komite Kebijakan PercepatanPenyediaan Infrastruktur (KKPPI)

13 Peraturan Menteri Koordinasi

Bidang Perekonomian SelakuKetua Komite KebijakanPercepatan PenyediaanInfrastruktur No. PER-01/M.EKON/05/2006

Organisasi dan Tata Kerja Komite KebijakanPercepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

14 Peraturan Menteri KoordinatorBidang Perekonomian SelakuKetua Komite KebijakanPercepatan PenyediaanInfrastruktur No. PER-3/M.EKON/06/2006

Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar PrioritasProyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha

15 Peraturan Menteri KoordinatorBidang Perekonomian SelakuKetua Komite KebijakanPercepatan PenyediaanInfrastruktur No. PER-4/M.EKON/06/2006

Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha dalam PenyediaanInfrastruktur yang Membutuhkan DukunganPemerintah

Kerjasama Daerah

16 Peraturan PemerintahNo. 50Tahun 2007

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah


37/147





Penjelasan

Pengadaan Tanah

17 Undang-undang No. 2 Tahun2012

Pengadaan Tanah bagi PengembanganPembangunan untuk Kepentingan Umum


Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunanuntuk Kepentingan Umum


Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum

20 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun2007

Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum(sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum)

c. Peran Indonesia Infrastructure Fund(IIF) dalam Pembiayaan InfrastrukturIndonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka

panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii)menyediakan pembiayaan mata uang lokal dengan jangka waktu (tenor), persyaratan,

dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastruktur melalui:

Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik

untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran

pemerintah dan perusahaan skala besar;

Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek

yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminanuntuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia

PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut:

Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur;

Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur dengan

memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel;

Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan;


38/147




25



Melindungi pemerintah dari kewajiban contingent (termasuk proteksi terhadap

tekanan APBN).

4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di PelabuhanHambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak

swasta adalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses

untuk pasar modal serta pembiayaan proyek.

Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi

di pelabuhan adalah:

Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif

Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensialdan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif.

Implementasi regulasi secara komprehensif

Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen

pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Persiapan proyek yang matang

Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk

berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan

kualitas teknik dan keuangan yang memadai.

Prosedur pelelangan yang kompetitif

Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar

pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat

pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor.

Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak

Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi

pemerintah.

Kerangka pemantauan kinerja

Kerangka pemantauan kinerja diperlukan untuk pemantauan kepatuhanpelaksanaan kontrak.

Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku

Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh

pendapatan dari pengoperasian proyek.

Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif

Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian

tarif secara berkala.


39/147




Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran sertaperlindungan

lingkungan maritim yang komprehensif

Pihak swasta harus menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran

serta perlindungan lingkungan maritimsecara komprehensif.

Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif

Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang

dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan

investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa.

Kapasitas kelembagaan

Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan

kepastian bagi investor.

Pengaturan yang independenPihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak

dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.


40/147




27

BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN

BAB 5: RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Dalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah

digambarkan perlunya penjabaran lebih lanjut di bidang pengaturan dan kebijakan

untuk mendorong Indonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sisim

kepelabuhanan yang lebih berdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi

yang meliputi:

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17/2008

tentang Pelayaran;

Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 61/2009

tentang Kepelabuhanan;

Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

5.1 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANGPELAYARAN

Undang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturan

pelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif. Beberapa hal telah

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun

masih diperlukan peraturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.

5.2 PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAHTENTANG KEPELABUHANAN (PP NO. 61/2009)

PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang

Pelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut

dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.)

5.3 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKANUntuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberapa

rencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan para

pemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan

dan regulasi di bidang kepelabuhanan. Peraturan Menteri Perhubungan akan

dikeluarkan agar Otoritas Pelabuhan memiliki manajemen yang otonom melalui

pembentukan organisasi pelabuhan yang modern, termasuk transisi opsi perubahan

status organisasi Otoritas Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).


41/147




5.4 INISIATIF JANGKA PENDEK UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKANSelain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untuk

mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasukmanajemen pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas

pelabuhan (Tabel 5.4).

Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No.

17/2008 tentang Pelayaran

No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Target Waktu Keterangan

1. Tarif pelabuhan di pelabuhan komersial, PelabuhanPropinsi dan Pelabuhan local

Kwartal 4 2012 Pasal 110

UU Pelayaran

2. Rancangan dan pelaksanaan pengerukan danreklamasi, Sertifikat Pemberi jasa pengerukan


UU Pelayaran

3. Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan ujianPandu dan Penyelenggaraan Pemanduan


UU Pelayaran

4. Keamanan Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 212

UU Pelayaran

5. Pengoperasian Pelabuhan (Perbaikan kapal,Perpindahan muatan, gandeng kapal, Penangananbarang-barang berbahaya)


UU Pelayaran

6. Polusi di Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 238

UU Pelayaran

7. Sistem Informasi Pelayaran dan Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 272

UU Pelayaran

Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009


1. Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan Kwartal 4 2012 Pasal 19

PP 61/2009

2. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana IndukPelabuhan (masing-masing Pelabuhan)


PP 61/2009


42/147




29



KEBIJAKAN


3. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Daerah

Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah LingkunganKepentingan (DLKp) Pelabuhan


PP 61/2009

4. Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar,Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, KolamPelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, JaringanJalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan


PP 61/2009

5. Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan PencabutanKonsesi


PP 61/2009

6. Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan Kwartal 2 2012 Pasal 86

PP 61/2009

7. Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan Kwartal 2 2012 Pasal 93

PP 61/2009

8. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin PengoperasianPelabuhan, Perbaikan dan Peningkatan KapasitasPelabuhan


PP 61/2009

9. Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Konstruksidan pengoperasian Pelabuhan untuk pelabuhan Daratan(Dry Port)


PP 61/2009

10 Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Khusus(Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan Operasi,Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi,Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin,Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah)


PP 61/2009

11 Prosedur untuk persetujuan memiliki terminal Kwartal 4 2012 Pasal 144

PP 61/2009

12 Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usahapelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk

menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhandan air


PP 61/2009

13 Prosedur untuk menentukan status dari pelabuhanperdagangan luar negeri dan terminal khusus


PP 61/2009

14 Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan danpersiapan sistem informasi pelabuhan


PP 61/2009


43/147




Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan

No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanju t Target Waktu Keterangan

1 Membentuk kelompok unit pelayanan (customerfocus group) di pelabuhan strategis sebagaiforum konsultasi dengan para pemangkukepentingan dalam formulasi, review danimplementasi kebijakan

Kwartal 4 2012 Penting untuk formulasi,implementasi dan reviewkebijakan

2 Pedoman rencana induk masing-masingpelabuhan memperhatikan perencanaan yangterintegrasi

Kwartal 4 2012 Penting untuk integrasiperencanaan danpemantauan kinerja

3 Kementerian Perhubungan bersama Instansipemerintahan terkait serta pengguna jasapelabuhan secara periodik melakukan review

atas kinerja pelabuhan dalam rangkameningkatkan kinerja pelabuhan yang lebihbaik.

Kwartal 1 2012 Penting untuk integrasiperencanaan danpemantauan kinerja

4 Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untukkeperluan perencanaan dan monitoring sertadipublikasikan.

Kwartal 4 2012 Penting untuk integrasiperencanaan danmonitoring

5 Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar Kwartal 4 2012 Penting untukmendorong persainganusaha yang sehat

6 Menyusun prosedur penyampaian usulan/

permohonan penetapan tariff oleh otoritaspelabuhan

Kwartal 4 2012 Penting untuk

mendorong persainganusaha yang sehat

7 Mengembangkan proses peninjauan tarif danpersetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalamrangka untuk mengevaluasi adanya dampakmonopoli

Kwartal 4 2012 Penting untukmendorong persainganusaha yang sehat

8 Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoUdalam rangka untuk memonitor dan mendorongpersaingan usaha dibidang kepelabuhanan.


9 Memasukkan dampak persaingan usaha dalam

rumusan rencana induk pelabuhan nasionalmaupun local.


mendorong persainganusaha yang sehat

10 Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaianperselisihan mengenai masalah tarif danperilaku monopolistis.


11 Menilai kebutuhan pelatihan untuk DGST,Otoritas Pelabuhan dan BUP danmengembangkan cara-cara untuk memenuhikebutuhan pelatihan.

Kwartal 4 2012 Penting untukmeningkatkankompetensi sumber dayamanusia di sektorpelabuhan


44/147




31



KEBIJAKAN

No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanju t Target Waktu Keterangan

12 Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan

pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggiuntuk meningkatkan kompetensi danpengembangan kurikulum


meningkatkankompetensi sumber dayamanusia di sektorpelabuhan

13 Mengadakan konsultasi dengan koperasi TKBMuntuk merumuskan pemberian insentif danpeningkatan produktivitas kerja

Kwartal 2 2012 Penting untukmeningkatkankompetensi sumber dayamanusia di sektorpelabuhan

14 Mengembangkan dan mengimplementasikanstrategi untuk rekruitmen tenaga kerja

perempuan dibidang kepelabuhanan

Kwartal 4 2012 Penting untukmeningkatkan

kompetensi tenaga kerjaperempuan di sektorpelabuhan

15 Mengeluarkan peraturan yang memberikankewenangan yang penuh kepada OtoritasPelabuhan dalam hal memelihara keselamatandan keamanan di pelabuhan

Kwartal 4 2012 Penting untukmemelihara kepatuhanperaturan keselamatanpelayaran

16 Mengeluarkan peraturan tugas dankewenangan Otoritas Pelabuhan sesuai denganperaturan keselamatan pelayaran yang ada

Kwartal 2 2012 Penting untukmemelihara kepatuhanperaturan keselamatanpelayaran

17 Mengeluarkan peraturan tugas dankewenangan Otoritas Pelabuhan sesuai denganperaturan perlindungan lingkungan maritim

Kwartal 4 2012 Penting untukmemelihara kepatuhanperaturan perlindunganlingkungan maritim

18 Membuat peraturan yang memberikanwewenang kepada Syahbandar untukmengelola dan mengawasi terjadinya polusi dipelabuhan

Kwartal 4 2012 Penting untukmemelihara kebersihanperairan pelabuhan

19 Melakukan kerjasama dengan lembaga terkaituntuk menjamin penanganan tanggap darurat dipelabuhan.

Kwartal 2 2012 Penting untuk mengatasiterjadinya keadaandarurat dengan cepat.

20 Melakukan kajian untuk menjadikan OtoritasPelabuhan lebih otonom dan fleksibel

Kwartal 4 2012 Penting untukmemberdayakan fungsidan peran OP danPMUs (Landlord)


45/147




Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan

No Materi Target Waktu Keterangan

1. Persiapan penyusunan pedoman teknis(toolkit) untuk penyelenggaraan kegiatandi pelabuhan bagi Otoritas Pelabuhandan Unit Penyelenggara Pelabuhan yangmeliputi:

Model pemberian konsesi dan bentukkerjasama lainnya;

Model pemberian ijin (lisensi);

Model analisa tarif dan keuanganpelabuhan;

Sistem indikator kinerja operasionalpelayanan jasa kepelabuhanan

Kwartal 42012

Penting untuk pemberdayaanOtoritas Pelabuhan dan UnitPenyelenggara Pelabuhan

2. Pelatihan dan peningkatan kapasitasSDM di pelabuhan melalui kerjasamadengan lembaga pendidikan tinggi danpusat pelatihan lainnya

Kwartal 42012

Penting untuk peningkatankemampuan SDM, termasukOtoritas Pelabuhan dan UnitPenyelenggara Pelabuhan

3. Reformasi dan pelatihan tenaga kerjabongkar muat di pelabuhan (TKBM)

Kwartal 42012

Penting untuk peningkatankompetensi TKBM

4. Penelahaan pendayagunaan aset dankapasitas pelabuhan pengumpan

Kwartal 42012

Penting untuk peningkatanpengelolaan pelabuhan olehpemerintah daerah

5. Penyederhanaan proses pemberianperijinan dan deregulasi pengaturanmelalui konsultasi dengan OtoritasPelabuhan dan Unit PenyelenggaraPelabuhan serta Pemerintah Daerah

Kwartal 42012

Penting untuk kepastian hukumdalam penetapan kewenangandan tanggung jawab yang jelasantara instansi pemerintah

6. Penelahaan pengalihan hak pengelolaanlahan daratan dan perairan pelabuhankepada Otoritas Pelabuhan

Kwartal 42012

Penting untuk pemberdayaanOtoritas Pelabuhan

7. Penataan kelembagaan OtoritasPelabuhan ke arah yang lebih otonomdan fleksibel (salah satunya denganmerubah status organisasi pelabuhanmenjadi Badan Layanan Umum)

Kwartal 22013 Penting untuk pemberdayaanOtoritas Pelabuhan

8. Penelahaan/kajian secara komprehensifatas rencana pembangunan InternationalHub Port (termasuk Kuala Tanjung danBitung)

Kwartal 42012

Penting untuk pembangunanpelabuhan hub internasional dimasa depan


46/147




33



KEBIJAKAN

No Materi Target Waktu Keterangan

9. Mengembangkan sistem informasi

teknologi komunikasi (TIC)kepelabuhanan

Kwartal 4

2012

Penting untuk pengembangan

data base pelabuhan termasukstatistik, fasilitas fisik, akses, dan

jasa pelayanan pelabuhan

10 Menyiapkan Proyek Percontohan KPSPelabuhan (termasuk kemungkinanpenyusunan rencana induk pelabuhan;studi kelayakan, termasuk strategiinvestasi dan kemungkinandiperlukannya bantuan dan jaminaninfrastruktur; penyiapan dokumen lelangdan proses pelelangan)

Kwartal 42013

Penting untuk daya tarik dalampengembangan model proyekpelabuhan melalui partisipasipihak swasta

11 Optimalisasi sistem operasi dalam rangkamengantisipasi kapadatan lalu lintasmuatan di pelabuhan strategis (termasukPelabuhan Tanjung Priok, TankungPerak, dan Belawan)

Kwartal 22012

Penting untuk kelancaranoperasional pelabuhan strategis


47/147




SUPLEMEN A: HIERARKI PELABUHAN

Suplemen A-1 Hierarki Pelabuhan

No.Kabupaten/

Kota

NamaPelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam

1 Aceh Barat Meulaboh Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

2 Aceh Jaya Calang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

3 Aceh Besar Malahayati Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

4Aceh BaratDaya

SusohPengumpanRegional

PengumpanRegional

PengumpanRegional

PengumpanRegional

5 Aceh Selatan Tapaktuan Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

6 Aceh Selatan Sibadeh Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

7 Aceh Timur IdiPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

8 Langsa Kuala Langsa Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

9 Bireun Kuala RajaPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

10 Aceh UtaraLhokseumawe/KruengGeukeh

Pengumpul Utama Utama Utama

11 Pidie SigliPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

12 Sabang Sabang Utama Utama Utama Utama

13 Sabang Ulee Lheue Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

14 Simeulue SibigoPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

15 Simeulue Sinabang Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

16 Aceh Singkil P. BanyakPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal


48/147




35

SUPLEMEN A: HIERARKI PELABUHAN

No.Kabupaten/

Kota

NamaPelabuhan

Hirarki Pelabuhan

2011 2015 2020 2030

17 Aceh Singkil P. SarokPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

18 Aceh Singkil Singkil Pengumpul Pengumpul Pengumpul Pengumpul

19 Aceh Singkil Gosong telagaPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

20 Aceh Besar MeulinggePengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

21 Pidie Laweung PengumpanLokal PengumpanLokal PengumpanLokal PengumpanLokal

22 Langsa PusongPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

23 Aceh Selatan MeukekPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

24Aceh BaratDaya

Lhok PawohPengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

PengumpanLokal

25 Aceh Tamiang Seruway

Pengumpan

Lokal

Pengumpan

Lokal

Draft National Port Master Plan Decree_IND.pdf

Documents

Transcript of Draft National Port Master Plan Decree_IND.pdf