Batas Wilayah Indonesia - BIG 2014

8/19/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2014

1/60

Laporan Tahunan Pusat PBW 2014

Laporan Tahunan

Pusat Pemetaan Batas WilayahTAHUN 2014


2/60

| Badan Informasi Geospasial


ii

PengarahIr. Tri Patmasari, M.Si

Tim EditorLulus Hidayatno, M.Tech

Guritno Bintar, M.Agr

Farid Yuniar, ST, M.Eng

Fahrul Hidayat, ST

Andriyana Lailissaum, ST

Desain & Tata Letak

Agus Se awan (Coqelat)


3/60


Badan Informasi Geospasial | iii

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat AllahSWT yang telah memberikan rahmat dankemudahan sehingga buku laporan tahunan

Pusat Pemetaan Batas Wilayah 2015 dapatdisusun. Buku ini menyajikan hasil kegiatan yangdilaksanakan oleh PPBW BIG selama kurun waktuanggaran tahun 2014.

PPBW pada tahun 2014 melaksanakankegiatan batas Negara dan batas wilayah administrasi sesuai dengan PeraturanKepala BIG nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi

Geospasial. Kegiatan pemetaan batas Negara melipu kegiatan batas mari m danbatas darat melalui kegiatan-kegiatan delimitasi batas mari m, pemetaan pulau-pulauterluar, survei demarkasi batas darat, pemasangan Border Sign Post dan serangkaianperundingan dengan negara-negara tetangga. Kegiatan batas mari m didukung jugadengan kegiatan kajian batas landas kon nen di luar 200 mil laut.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, batas wilayah berperan pen ng dalamperhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2014sebagai kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya,PPBW juga melakukan kegiatan pemetaan batas wilayah administrasi yang terdiridari kegiatan penataan batas dengan pemasangan pilar-pilar batas di beberapakecamatan, pemetaan wilayah otonom, provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tahun2014, PPBW melaksanakan kegiatan ajudikasi batas desa untuk Kabupaten BandungBarat.

Cibinong, Maret 2015Kepala Pusat

Pemetaan Batas Wilayah

Ir. Tri Patmasari, M.Si

KataPengantar


4/60



iv

Visi:“Menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan Dalam Penyelenggaraan Informasi

Geospasial yang Andal, Terintegrasi dan Mudah Dimanfaatkan.”

Misi: Meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia,kualitas peneli an dan pengembangan dalam penyelenggaraan informasi geospasialyang efektif, efisien, dan sistematis serta mendorong pemanfaatan informasigeospasial. Membangun data dan informasi geospasial yang berkualitas dan berkelanjutandengan mul -resolusi dan mul -skala dalam satu referensi tunggal, serta mudah

dimanfaatkan secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukungpembangunan nasional.

BadanInformasiGeospasial


5/60


Badan Informasi Geospasial | v

Tugas Pokok Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpenyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis,pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasigeospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan peneli an dan pengembangan, danpelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.

Fungsi1. Penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah;2. Penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan batas

wilayah;3. Penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesi kasi di bidang pemetaan

batas wilayah;4. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi

geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah;

5. Pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan bataswilayah; dan

6. Pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta,dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah.

Tugas Pokok Tiap Bidang

1. Bidang Pemetaan Batas Negara Bidang Pemetaan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis,

penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesi kasi, pengumpulan,pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasigeospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembagapemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaanbatas negara.

2. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendaliankebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesi kasi,pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data daninformasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan ataulembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidangpemetaan batas wilayah administrasi.

Pusat PemetaanBatas Wilayah


6/60



vi

Kata Pengantar............................................................................................... iii

Badan Informasi Geospasial........................................................................... i v

Pusat Pemtaan Batas Wilayah....................................................................... v

Da ar Isi........................................................................................................ v

1. Pendahuluan ........................................................................................... 1

2. Batas Negara............................................................................................ 3

2.1. Batas Mari m................................................................... ................ 4

1. Pemetaan Pulau-pulau Terluar........................................................... 4

2. Fasilitasi Perundingan....................................................................... 8

3. Kajian Batas Mari m......................................................................... 12

2.2. Batas Darat.......................................................................................14

1. Batas antara Indonesia-Malaysia....................................................... 15

2. Batas Darat antara Indonesia – Timor Leste..................................... 20

3. Batas Wilayah Administrasi...................................................................... 29

1.1. Pelacakan Batas Desa/Kelurahan..................................................... 30

1.2. Pembuatan Peta Wilayah Kecamatan/Kelurahan dan Ajudikasi di

Lapangan.......................................................................................... 31

1.3. Tata Batas Wilayah Kecamatan......................................................... 32

1.4. Pembuatan Peta Koridor Provinsi, Kabupaten / Kota dan Ajudikasi

di Lapangan...................................................................................... 35

1.5. Pemetaan Wilayah Daerah Otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota .......... 39

1.6. Pemutakhiran dan Integrasi Data Batas Wilayah............................. 42

4. Penutup .................................................................................................... 45

Daftar Isi


7/60


Badan Informasi Geospasial | 1

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, denganluas daratan ± 1.910.000 km2, luas lautan ± 6.279.000 km2. Indonesia jugaberbatasan dengan10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, Australia dan India. Potensi sumber daya

alam yang terkandung pada wilayah Indonesia beragam jenis dan jumlah. Pendataankondisi dan potensi tersebut harus dilakukan untuk memajukan pembangunan

dengan mengunakan informasi yang bersifat keruangbumian. Data yang bersifat

keruangbumian disebut juga Informasi Geospasial, dimana sesuai dengan amanat

yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

memiliki makna informasi yang disusun dengan merujuk pada ruang kebumian

dan waktu tertentu.

Gambar 1. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendahuluan


8/60



2

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, IG dibagi menjadi dua, yaitu

Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tema k (IGT). IGD

sebagaimana diatur dalam pasal 5 melipu : jaring kontrol geodesi dan peta dasar.

Peta dasar, dalam pasal 12, terdiri atas: garis pantai, hipsogra , perairan, nama

rupabumi, batas wilayah, transportasi dan u litas, bangunan dan fasilitas umum,

dan penutup lahan. Informasi batas wilayah pada peta dasar merupakan tanggung

jawab yang diemban oleh Pusat PemetaanBatas Wilayah (PPBW). Dalam pasal

55 Peraturan Kepala (Perka) Badan Informasi Geospasial (BIG) No.3 Tahun 2012,

disebutkan PPBW mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan

rencana program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar,

serta penyiapan pelaksanaan peneli an dan pengembangan, dan pelaksanaan

kerjasama teknis di bidang pemetaan batas wilayah. PPBW BIG terdiri dari dua

bidang, yaitu bidang pemetaan batas Negara dan Bidang pemetaan batas wilayah

administrasi. Laporan tahunan PPBW BIG 2014 ini disusun dengan mendasarkan

pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kedua bidang tersebut.


9/60



W ilayah NKRI di darat mengikuprinsip hukum interna onal “ u poside yuris ”, yakni wilayahIndonesia mewarisi wilayah kedaulatan eks

Hindia Belanda yang berbatasan dengan ga

negara tetangga, yaitu: Malaysia, Papua Nugini,

dan Timor Leste. Penegasan batas antara RI-

Malaysia mengacu pada traktat tahun 1891

antara Belanda dan Inggris di Pulau Borneo,

antara RI-PNG mengiku Konvensi tahun 1895

antara Belanda dan Inggris di Pulau Papua,

sedangkan RI-Timor Leste mendasarkan pada

traktat tahun 1904 antara Belanda dan Portugis

di Pulau Timor.

Indonesia mempunyai batas mari m

dengan 10 negara tetangga, yakni: India,

Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam,

Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan

Timor Leste. Sejak diberlakukannya Hukum

Laut Interna onal (UNCLOS-1982), Indonesia

mendapatkan pengakuan interna onal sebagai

salah satu negara kepulauan di dunia.

BatasNegara


10/60



4

Kegiatan pemetaan batas negara melipu dua kegiatan yaitu batas mari m

dan batas darat. Pada kegiatan batas mari m, terdapat pekerjaan pemetaan

pulau terluar, fasilitasi perundingan, dan kajian batas mari m. Kegiatan batas

darat melipu kegiatan: Survei Common Border Datum Reference Frame (CBDRF),

Survei demarkasi, Perawatan dan pemasangan Border Sign Post (BSP), Joint

Border Mapping (JBM) dan fasilitasi perundingan batas darat.

Batas Maritim1. Pemetaan Pulau-Pulau Terluar

Indonesia telah menetapkan 195 Ti k Dasar (TD) yang terletak pada pulau-pulau terluar beserta dengan garis pangkal yang menghubungkan antar TD(garis pangkal biasa dan garis pangkal kepulauan). 195 Ti k Dasar berikut garispangkal tersebut telah disubmisikan ke Sekretariat PBB pada tahun 2009. Untukmelakukan penataan dan pengelolaan perbatasan khususnya wilayah pulau

terluar diperlukan adanya dukungan data geospasial yang memadai, oleh karenaitu diperlukan pembuatan peta skala besar untuk se ap lokasi pulau-pulauterluar.

Dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan 2014 Pusat PemetaanBatas Wilayah telah menyelesaikan pembuatan peta pulau-pulau terluar sejumlah127 pulau terluar dengan skala bervariasi mulai dari 1 : 500 sampai dengan skala1 : 15.000 tergantung pada cakupan wilayah/luas yang dipetakan.

Pelaksanaan pemetaan untuk se ap lokasi pulau-pulau terluar difokuskanpada wilayah sekitar dimana terdapat TD. Tabel 1 menunjukkan da ar pulauterluar, lokasi pemetaan disajikan pada gambar 2 dan gambar 3. Gambar 4 sampaidengan gambar 6 menunjukkan ortofoto, peta ortofoto, dan peta garis dari salah

satu pulau terluar yang dilakukan pemetaan.


11/60



Tabel 1. Pemetaan Pulau Terluar tahun 2014

No Nama PulauJumlahLajur

JumlahFoto

SkalaPeta

JumlahLembar

1 Tg. Batur (P. Jawa) 7 run 352 exp. 1 : 1.500 1 nlp

2 Tg. Ngeres Langu (P. (Jawa) 29 run 1428 exp. 1 : 2.900 1 nlp

3 Tg Batu Tugur (P. Jawa) 9 run 419 exp. 1 : 1.000 1 nlp

4 Tg. Legok Jawa (P. Jawa) 10 run 265 exp. 1 : 1.250 1 nlp

5 Tg. Tawulan (P. Jawa) 13 run 395 exp. 1 : 1.000 1 nlp

6 Tg. Gedeh (P. Jawa) 14 run 507 exp. 1 : 2.700 1 nlp

7 Ug. Genteng (P. Jawa) 9 run 466 exp. 1 : 2.000 1 nlp8 Tg. Guhakolak (P. Jawa) 8 run 372 exp. 1 : 4.250 1 nlp

9 Ug. Welor (P. Sumatera) 7 run 342 exp. 1 : 1.450 1 nlp

10 Tg. Batu Monga (P. Pagai Utara) 23 run 2668 exp. 1 : 7.000 1 nlp

Gambar 2. Indeks kegiatan pemetaan pulau terluar


12/60



6

Gambar 3. Indeks kegiatan pemetaan pulau terluar

Gambar 4. Ortofoto Tg. Batur Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta


13/60



Gambar 5. Peta foto Tg. Batur Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta

Gambar 6. Peta garis Tg. Batur Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta


14/60



8

2. Fasilitasi Perundingan

Pada tahun 2014 intensitas perundingan teknis batas mari m Indonesiadengan negara tetangga dapat dikatakan lebih intensif tahun lalu. Namunpada tahun 2014 ada beberapa capaian kesepakatan batas mari m antaralain ditandatanganinya Perjanjian Batas Laut Teritorial antara Indonesia danSingapura di Segmen Timur Selat Singapura pada tanggal 3 September 2013 danditandatanganinya Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia danFilipina pada tanggal 23 Mei 2014.

Tabel 2. Dafar perundingan batas mari m tahun 2014

No Perundingan Waktu & Tempat Keterangan

RI-MALAYSIA

1 Informal Consulta on of the TechnicalMeeting on Maritime BoundariesDelimita on

Jakarta, 26 Mei 2014 Anggota Delri

2 Intersessional Technical Meeting onMaritime Boundaries Delimitationbetween the Republic of Indonesia andMalaysia

Bandung, 25-26 Juni2014

Anggota Delri

3 Informal Consultation of TechnicalMeeting on Maritime BoundariesDelimita on BetweenMalaysia and theRepublic of Indonesia.

Putrajaya, Malaysia,19 September 2014

Anggota Delri

RI-SINGAPURA

4 Technical Discussions on MaritimeBoundaries Between The Republic ofSingapore and the Republic of Indonesiain the Eastern Part of the Strait ofSingapore, Tenth Round

Medan, Indonesia,

18-19 Agustus 2014

Anggota Delri

RI- FILIPINA

5 The Second Preparatory Mee ng of the8 th Joint Permanent Working Group onMari me and Ocean Concerns (JPWG-

MOC) between the Republic of Indonesiaand the Republic of the Philippines.

Jakarta, 7 – 9 Januari2014

Anggota Delri


15/60



6 The Third Preparatory Mee ng of the8 th Joint Permanent Working Group onMari me and Ocean Concerns (JPWG-MOC) between the Republic of Indonesiaand the Republic of the Philippines.

Jakarta, 4 – 5 April2014

Anggota Delri

7 The Fourth Preparatory Mee ng of the8 th Joint Permanent Working Group onMari me and Ocean Concerns (JPWG-MOC) between the Republic of Indonesiaand the Republic of the Philippines.


8 The 8 th Joint Permanent Working Groupon Mari me and Ocean Concerns (JPWG-

MOC) between the Republic of Indonesiaand the Republic of the Philippines


2.1 Hasil Pertemuan Teknis Batas Mari m Indonesia-Malaysia

Gambar 7. Joint Veri ca on Work Tanjung Datu

konstruksi rambu suar yang paling lambat sampai tanggal 20 Oktober 2014 danMalaysia telah membongkar konstruksi rambu suar tersebut pada tanggal 18Oktober 201

Pada tahun 2014pertemuan teknis batasmaritim Indonesia dan

Malaysia hanya berupap e r t e m u a n i n f o r m a ldan pertemuan antara.Pertemuan-pertemuantersebut dilaksanakanuntuk membahas masalahterkai t pembangunankonstruksi rambu suarnavigasi oleh Malaysia.Dalam pertemuan informaltersebut dihasilkan recordof discussion yang memuatkeputusan dilaksanakan

Joi nt Verification Work sesuai dengan Scope ofWork yang telah disepakakedua negara dan diakhiridengan keputusan bahwaMalaysia harus membongkar


16/60



10

2.2 Hasil Pertemuan Teknis Batas Mari m Indonesia-Singapura

Delimitasi batas laut teritorial Indonesia-Singapura di segmen Selat

Singapura bagian Timur 1 berjalan sekitar ga tahun yaitu dimulai pada pertemuanteknis ke-1 tanggal 13-14 Juni 2011 di Singapura sampai dengan pertemuan teknisIndonesia-Singapura yang ke-10 pada tanggal 18-19 Agustus 2014 di Medan sertaberakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia danRepublik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian TimurSelat Singapura pada tanggal 3 September 2014.

Gambar 8. Peta Lampiran Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapuratentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura


17/60



2.3 Hasil Pertemuan Teknis Batas Mari m Indonesia-Filipina

Selama 2014 kedua negara telah melakukan beberapa kali pertemuan

untuk membahas kelanjutan segmen batas yang belum disepaka . Hinggaakhirnya kedua negara sepakat akan seluruh segmen batas dan kedua kepalanegara menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusifpada tanggal 23 Mei 2014 di Manila.

Gambar 9. Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahRepublik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif


18/60



12

Gambar 10. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina

mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif dan Lampiran Peta Persetujuan

2.4 Audiensi Tim Teknis Delimitasi Batas Mari m dengan Presiden SBY

Pada tanggal 13 Oktober 2014, telah dilaksanakan audiensi Tim TeknisPenetapan Batas Mari m Republik Indonesia dengan Presiden RepublikIndonesia.Pada kesempatan ini disampaikan beberapa hasil yang telah dicapaioleh Indonesia dalam penetapan batas mari m selama periode kepemimpinanPresiden SBY yaitu periode Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) dan KabinetIndonesia Bersatu II (2009-2014).

Presiden SBY pada audiensi ini menyerukan Malaysia untuk segeramenyelesaikan sengketa perbatasan yang masih tersisa dengan serius, semangat

nggi, dan ketulusan. Seper yang telah berhasil dilakukan dengan Filipina,Singapura dan Timor-Leste. Dalam kesempatan ini, Presiden SBY memuji kinerjaTim Teknis Penetapan Batas Mari m Republik Indonesia dan menyebut Timnegosiator sebagai “pahlawan dibalik layar”.

3. Kajian Batas Mari m

Pada tahun 2013 dan 2014, m LKI melakukan survey seismic di utaraPapua untuk mengambil data-data yang diperlukan. Selain data ba metri, datageologi dan geo sik yang relevan, sangat diperlukan untuk dapat menjadi bukilmiah apakah kondisi sik untuk klaim perpanjangan atas landas kon nen dapatdipenuhi. Selain itu juga m LKI telah melakukan kajian potensi landas kon nen


19/60



ekstensi yang bisa diklaim oleh Indonesia di utara Papua, serta menyiapkan dradokumen submisi dan basis data berbasiskan Sis m Informasi Geogra s (GIS).

Kegiatan ini pada hakikatnya adalah kelanjutan dari kegiatan kajian LKIEkstensi di utara Papua tahun 2013. Pada kegiatan Kajian LKI tahun ini dilaksanakanpertemuan interkementerian sebanyak 3 kali dengan kementerian terkait. Selainitu dilaksanakan juga survey seismik dan ba metri di lokasi yang diperkirakansebagai foot of slope (FOS) di perairan di utara Papua. Survey dilaksanaaknpada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014, menggunakan kapalGeomarin III milik P3GL.

Gambar 11. Lokasi Kajian LKI >200 NM Tahun 2014


20/60



14

Gambar 12. Rute Survei LKE di Utara Papua Tahun 2014

Hasil dari kegiatan Dokumen Kajian LKI>200NM adalah:

a. Dokumen Pengolahan Kajian LKI Tahun 2014

b. Dra Dokumen Submisi LKE di Utara Papua

Batas Darat Indonesia mempunyai batas darat dengan 3 ( ga) negara tetangga yaitu

Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Kegiatan batas darat untuk tahun

anggaran 2014 melipu :• Survei Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)• Survei demarkasi• Perawatan dan pemasangan Border Sign Post (BSP)• Joint Border Mapping (JBM)• Perundingan Batas Darat


21/60



1. Batas Darat antara Indonesia - Malaysia

Selama tahun 2014, kegiatan Batas Darat Indonesia dan Malaysia di Pulau

Kalimantan terdiri dari kegiatan survei CBDRF, Pemetaan Koridor Batas JBM, dan

Perundingan. Di samping itu PPBW juga ikut ak f dalam kegiatan Joint Working

Group - Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) untuk menyelesaikan

segmen batas yang belum disepaka .

Survei CBDRF

Dalam penataan batas antar negara ada beberapa alasan tentang pen ngnya

datum bersama yang direalisasikan di lapangan dengan CBDRF untuk kegiatanpenentuan posisi serta survei pemetaan, yaitu :

1) Untuk memberikan sistem dan kerangka koordinat referensi yang seragam

dan konsisten untuk keperluan pengadaan data dan informasi spasial, baik

berupa koordinat k- k batas, peta batas, maupun sistem informasi batas.

2) Untuk meminimalkan kon ik batas dengan adanya data dan informasi spasial

batas yang mengacu pada suatu datum bersama yang terde nisi secara baik

dan akurat.

Untuk mendapatkan koordinat pilar batas RI – Malaysia dalam CBDRF, maka

seluruh pilar batas RI – Malaysia; yaitu sebanyak 19.328 pilar idealnya diukur

posisinya dengan metoda GPS. Pengukuran GPS pilar batas sebanyak 19.328 pilar

batas bila dilakukan pengukuran sebanyak 35 pilar per tahun, maka diperlukan

waktu selama 600 tahun untuk menyelesaikannya secara keseluruhan. Dengan

demikian, maka secara bertahap dilakukan pengukuran GPS CBDRF pada pilar

batas RI – Malaysia yang hasilnya dipakai untuk peneli an perhitungan parametertransformasi koordinat pilar-pilar batas tersebut yang pada gilirannya apabila

keteli an hasil hitungan parameter yang dihasilkan memenuhi persyaratan

keteli an yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka dak perlu dilakukan

pengukuran GPS seluruh pilar batas RI – Malaysia sebanyak 19.328 pilar.

Pada tahun anggaran 2014, kegiatan survei CBDRF RI – Malaysia dilaksanakan

disepanjang garis batas RI - Malaysia dengan volume keseluruhan sebanyak 35

( ga puluh lima) pilar batas Negara. Lokasi kegiatan CBDRF RI – Malaysia tahun

anggaran 2014 dapat dilihat seper yang tercantum dalam gambar di bawah ini:


22/60



16

Gambar 13. Lokasi Kegiatan Survei CBDRF dan Distribusi Ti k Sekutu CBDRF RI-Malaysia yang Telah Dibangun

Lokasi kegiatan survei CBDRF RI – Malaysia secara keseluruhan dibagi menjadi2 (dua) sektor, yaitu :

a. Sektor Barat (Kalimantan Barat – Sarawak)b. Sektor Timur (Kalimantan Utara – Sabah)

Gambar 14. Lokasi Kegiatan Survei CBDRF RI-Malaysia di Sektor Barat


23/60



Gambar 15. Lokasi Kegiatan Survei CBDRF RI-Malaysia di Sektor Timur

Joint Border Mapping (JBM)

Peta Joint Border Mapping (JBM) merupakan peta rupabumi yang khusus menampilakan wilayah sepanjang garis batas dengan koridor tertentu, danmerupakan peta gabungan antara kedua negara berbatasan, dan melaluimekanisme perundingan antar kedua negara

Berdasarkan data koordinat UTM yang diukur menggunakan GPS geode c sesuai

Referensi Datum Geodesi Nasional tahun 1995 (DGN-95) / WGS84 dan data IFSARtahun 2008, panjang garis batas RI-PNG yaitu sepanjang ± 819.4 Km yang terdiri dari

ga segmen garis batas. Segmen pertama dari utara mengiku meridian astronomis141°00’00” BT sampai dengan pertemuan dengan Sungai Fly bagian utara sepanjang411 Km, kemudian segmen garis batas di sepanjang Sungai Fly sepanjang 161 Kmdan trakhir setelah Sungai Fly pada meridian astronomis 141°01’10”BT adalah 247Km. Dalam rangka menyelesaikan demarkasi batas Indonesia (RI) dan Papua NewGuinea (PNG) tersebut diatas, telah dilaksanakan berbagai pertemuan bilateral

secara intensif. Salah satu hasil pertemuan Sub Komite Teknis Bersama (JTSC)RI-PNG pada bulan Desember 2005 di Port Moresby, PNG adalah mengkaji sertamelengkapi kembali peta-peta perbatasan antara RI-PNG atau disebut dengan PetaKoridor Perbatasan (Joint Border Mapping/JBM).


24/60



18

Untuk merelisasikan kelengkapan peta-peta dan pemutakhiran peta-petaperbatasan RI-PNG, maka sejak tahun 2007 dilaksanakan pemutakhiran petaperbatasan dengan volume sebanyak 8 NLP kemudian dilanjutkan pada tahun2009 dilaksanakan dengan volume sebanyak 14 NLP, dan terakhir pada tahun 2011sebanyak 5 NLP.

Karena perkembangan waktu dan teknologi, terutama berkaitan denganteknologi Sistem Informasi Geogra s (SIG) dan citra resolusi nggi yang semakinbagus kualitasnya, pada tahun 2013 telah dilakukan pemutakhiran Peta JBM RI-PNG yang dilengkapi dengan citra resolusi nggi untuk sheet no 8-15 serta dibuatdengan menggunakan so ware SIG dan sudah dilengkapi dengan basis dataspasialnya. Sesuai dengan RPJM, Pada tahun 2014 ini dilanjutkan kegiatan yangsama sebanyak 5 NLP untuk sheet no. 16-20. Koridor Perbatasan RI-Malaysia di Kab.Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 10 NLP mulai dari sheet 26-35.

Gambar 16. Indeks JBM RI-Malaysia Skala 1:50.000

Outstanding Boundary Problem (OBP) Pelaksanaan demarkasi batas darat Indonesia – Malaysia dimulai tahun 1975sampai tahun 2001; dari Tanjung Datu di Pulau Kalimantan bagian Barat sampaiSungai Ular di bagian Timur Pulau Kalimantan.

Pelaksanaan demarkasi di sepanjang garis batas negara tersebut yang telah

Gambar 20.

Ilustrasi LokasiPekerjaanPemasangan danPerawatan BSP

tahun 2013


25/60



dilaksanakan selama 26 tahun, menghasilkan 19.328 pilar batas negara danmenyisakan 9 segmen batas yang bermasalah (OBP) dan 1 diusulkan Indonesiamenjadi segmen OBP yang kesepuluh. Segmen OBP tersebut, 5 (lima) segmenberada di sektor Barat dan 5 (lima) segmen di sektor Timur.

Sejalan dengan berkembangnya hubungan antar bangsa khususnya Indonesiadan Malaysia, dirasa pentingnya untuk segera menyelesiakan permasalahanbatas (OBP) tersebut secepatnya, melalui JWG - OBP. Pihak Malaysia mengusulkanuntuk menyelesaikan masalah OBP ini dibagi dalam 2 tahapan penyelesaian, yangpertama untuk menyelesaikan OBP sektor Timur terlebih dahulu, kemudiansetelah sektor Timur selesai, dilanjutkan untuk menyelesaikan OBP Sektor

Barat. JWG-OBP merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah RI danMalaysia khusus untuk menyelesaikan sengketa batas kedua Negara. Gunamendukung JWG-OBP Indonesia dalam merumuskan strategi alterna fpenyelesaian OBP Sektor Timur, selain dengan mempelajari semua referensi-referensi dan data pendukung tentang OBP Sektor Timur yang ada, perludilakukan peneli an terhadap aspek-aspek batas yang bermasalah dengan caramelaksanakan peninjauan dan survei lapangan. Dimana hasil dari kegiatan ini

nan nya dapat memperkaya data yang Indonesia miliki guna mendukung tugasJWG-OBP Indonesia dalam merumuskan penyelesaian OBP Sektor Timur.

Survei OBP tahun 2014 mengukur 24 k yang menjadi permasalahan OBPdan mengeplotnya ke NLP Sungai Sinapad, Siman pal dan NLP Pulau Seba kdengan lokasi pekerjaan berada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten MalinauProvinsi Kalimantan Utara.

Gambar 17. Indeks Lokasi Survei OBP


26/60


27/60



Gambar 19. Foto Tim Survei Delineasi RI- RDTL

Gambar 20. Proses Pengukuran GPS Survei Demarkasi


28/60



22

Perawatan dan pemasangan Border Sign Post (BSP)

Volume pekerjaan pembuatan dan pemasangan BSP yang harus dikerjakan

adalah sebanyak 80 buah BSP dengan lokasi pemasangan BSP melipu dua tempat,yaitu segmen sebelah barat sebanyak 56 buah BSP di desa Naikake B dan Naikake Bdekat Pos Pamtas Oepoli Sungai serta di segmen sebelah mur sebanyak 24 buahBSP di antara Pos Wini sampai Pos Napan Bawah. Sedangkan BSP yang dirawatsebanyak 50 buah BSP yang tersebar di antara Pos Wini sampai Pos Napan Bawah.

Gambar 21.Indeks Lokasi

Pembuatan danPemasangan BSP

Gambar 22.Indeks Lokasi

Perawatan BSP


29/60



a. Batas Darat Indonesia – Papua Nugini

Lokasi Pemetaan Koridor Perbatasan RI-PNG sebanyak 5 NLP mulai dari RI-PNG

16 sd. RI-PNG 20 Lokasi di Kab. Bovendigoel dan Kab. Merauke, Provinsi Papua

Gambar 2.3. Indeks Lokasi Pemetaan JBM RI-PNG

Survei CBDRF Indonesia – Papua Nugini

Pekerjaan Common Border Datum and Reference Frame (CBDRF) dimulaisejak tahun 2004 sampai sekarang menggunakan metode survei GPS, hasilnyatahun 2004 sebanyak 11 k koordinat, tahun 2005 hasilnya 14 k koordinat,tahun 2006 hasilnya 3 k koordinat . Pada tahun 2007 hasilnya 5 k koordinatsedangkan pekerjaan tahun 2009 hasilnya 5 k koordinat. Pada tahun 2011berhasil melaksanakan pengukuran sebanyak 5 MM, yaitu tepatnya pengukuranpada MM7.3, MM7.4, MM7.5, MM10, MM11a. sedangkan pada tahun 2012 ,pelaksanaan pengukuran dilakukan di MM5.1 pada k MM6A , MM6.2 rusak/hilang tergerus oleh arus sungai

stacking out dan pengukuran pilar CBDRF batas negara antara RI-PNG sebanyak

5 pilar MM. Tujuannya untuk mendapatkan data ukuran koordinat pilar batas dalamsistem global (WGS-84) guna memperkuat landasan perundingan batas negaradarat.


30/60



24

Gambar 2.4 Lokasi Pengukuan Monumen Batas RI-PNG

pengukuran pilar batas RI-PNG terdiri dari 5 k, yaitu 2 k memasang danmengukur monumen sebagai penggan monumen yang hilang yaitu MM11.1 danMM11.2 dan 3 k pengukuran yaitu MM7.0, MM7.1 dan MM7.2

Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Darat 2014

No Perundingan Waktu & Tempat Keterangan

RI-MALAYSIA

1 Special Discussion forthe Joint Border Mapping(JBM) Project betweenIndonesia (Kalimantan Timur& Kalimantan Barat) andMalaysia (Sabah & Sarawak)

Jakarta, Indonesia, 18-20Maret 2014

P e l a k s a n a /Ketua Delri

2 Special Discussion for theJoint Border Mapping (JBM)Project between Malaysia(Sabah & Sarawak)andIndonesia (Kalimantan Timur& Kalimantan Barat)

Langkawi, Malaysia,

9 – 11 September 2014

Ketua Delri


31/60



3 Special Discussion ofCommon Border DatumReference Frame (CBDRF)Project between Indonesia(Kal imantan Timur &Kalimantan Barat) andMalaysia (Sabah & Sarawak)

Jakarta, Indonesia, 18-20Maret 2014


4 Special Discussion ofCommon Border DatumReference Frame (CBDRF)Project between Malaysia

(Sabah & Sarawak) andIndonesia (Kalimantan Timur& Kalimantan Barat)

Langkawi, Malaysia,

9 – 11 September 2014

Ketua Delri

5 Eleventh Meeting of the JointWorking Group (JWG) forthe Common Border DatumReference Frame (CBDRF)and Joint Border Mapping(JBM) between Indonesia

(Kal imantan Timur &Kalimantan Barat) andMalaysia (Sabah & Sarawak)

Bandung, Indonesia,

28 – 30 Oktober 2014

Anggota Delri

6 Sixth Meeting of the JointWorking Group on theOutstanding BoundaryProblems on the JointDemarcation and Survey ofthe International Boundary

Between Malaysia (Sabah)and Indonesia (KalimantanTimur)

K u c h i n g , S a r a w a k ,Malaysia, 23 - 24 Januari2014

Anggota Delri

7 Seventh Meeting of theJoint Working Group onthe Outstanding BoundaryProblems on the JointDemarcation and Survey ofthe International BoundaryB e t w e e n I n d o n e s i a(Kalimantan Timur) andMalaysia (Sabah)

Medan, Sumatera Utara,Indonesia, 19 - 21 Agustus2014

Anggota Delri


32/60



26

8 Fifth Meeting of the JointWorking Group on theOutstanding BoundaryProblems on the JointDemarcation and Survey ofthe International BoundaryBetween Malaysia (Sabah)and Indonesia (KalimantanTimur)

Bali, Indonesia

25 - 26 November 2013

Anggota Delri

9 The Forty Fourth Meetingof the Joint Indonesia- Malays ia BoundaryTechnical Committee on theDemarcation and Survey ofthe International Boundarybetween Malaysia (Sabah& Sarawak)and Indonesia(Kal imantan Timur &Kalimantan Barat)

Melaka, Malaysia,

4 - 6 November 2014

Anggota Delri

10 The Thirty Nineth Meeting ofthe Joint Indonesia - MalaysiaBoundary Committee on the

Demarcation and Survey ofthe International Boundaryb e t w e e n I n d o n e s i a(Kal imantan Timur &Kalimantan Barat) andMalaysia (Sabah & Sarawak)

Kota Bharu, Malaysia, 26-29November 2014

Anggota Delri

11 The Fiftieth Meeting of theCo-Project Directors forSarawak and KalimantanBarat on the Demarcationa n d S u r v e y o f t h eInternational Boundarybetween Malaysia (Sarawak)and Indonesia (KalimantanBarat)

Kota Kinabalu, Sabah,Malaysia, 2 – 4 September2014

Anggota Delri

RI-PAPUA NEW GUINEA

12 The 31 th Joint BorderCommittee Meeting betweenthe Independent State ofPapua New Guinea and theRepublic of Indonesia

Port Moresby, Papua NewGuinea, 14 Agustus 2014

Anggota Delri

RI-TIMOR LESTE


33/60



13 The 27th Technical Sub-Commit tee on BorderDemarcation and Regulation(TSCBDR) Between theRepublic of Indonesia andthe Democratic Republic ofTimor-Leste

S u r a b a y a , 2 6 - 2 7Februari 2014


i. Pertemuan Teknis Batas Darat Indonesia-Malaysia Beberapa hasil nyata pelaksanaan pertemuan teknis batas darat Indonesiadengan Malaysia pada tahun 2014 antara lain:

JBM

1. Publikasi lembar peta nomor 2-13 dan lembar peta no. 41-43.2. Diselesaikan Final Hardcopy Proofs untuk peta nomor 14-16 dan 36-373. Diselesaikan Final Veri ca on Plots un uk peta nomor 17-21.

CBDRF

Capaian yang didapat, sejak tahun 2009 – 2014, kedua negara sudah menyelesaikankompilasi data sebanyak 14.606 pillar, atau 74.7% dari total pilar keseluruhan.


34/60

ii. Hasil Pertemuan Teknis Batas Darat Indonesia-Timor-Leste

Pertemuan teknis batas darat dengan Timor-Leste pada tahun 2014 bersifat

melanjutkan kegiatan di tahun 2013. Pada tahun 2014 pertemuan teknis batasdarat RI-RDTL terselenggara sebanyak satu kali pertemuan Sehingga pada tahunini terdapat satu records of discussion sebagai hasil pertemuan teknis batas daratIndonesia dengan RDTL dan juga telah selesainya kegiatan pemetaan JBM projectyang menghasilkan peta JBM kedua negara.

iii. Hasil Pertemuan Teknis Batas Darat Indonesia-PNG Pertemuan teknis batas darat antara Indonesia dengan PNG pada tahun 2014

telah terlaksana sebanyak satu pertemuan yaitu pertemuan JBC. Pada pertemuantersebut telah dihasilkan beberapa keputusan yang dapat dijadikan referensi bagipelaksanaan kegiatan dan pertemuan teknis batas darat antara Indonesia dan

PNG pada tahun 2015.


35/60





Sejak diberlakukannya otonomi daerah,batas wilayah berperan penting dalamperhitungan Dana Alokasi Umum (DAU),perijinan pertambangan dan bagi hasil migas.Oleh karena itu, belum ditegaskannya batasdaerah dapat menyebabkan konflik baik di

ngkat masyarakat, pengusaha, ataupun antar

pemerintah daerah yang berbatasan. Terkaitdengan batas wilayah, Undang-undang nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenyebutkan:• Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem NKRI,

• Undang-Undang pembentukan daerah antaralain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan penyelenggaraanurusan pemerintahan, penunjukan pejabatkepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD,pengalihan kepegawaian, pendanaan, dandokumen serta perangkat daerah.

Batas WilayahAdministrasi


36/60



30

Selanjutnya pedoman penegasan batas daerah diatur dalam Permendagrinomor 1 tahun 2006 yang kemudian digan dengan permendagri nomor 76 tahun2012 sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan batas daerahdengan dimungkinkannya metode kartometrik.

1.1 Pelacakan Batas Desa/Kelurahan

Kerangka berpikir dari kegiatan pelacakan batas desa/kelurahan ini adalahmempercepat penegasan garis batas wilayah administrasi sehingga kebutuhandata geospasial khusunya layer batas wilayah hingga unit terkecil desa/kelurahanyang memiliki kekuatan hukum/de ni f segera terpenuhi. Pelacakan batas desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun 2014 menjadikan Kabupaten Bandung Barat

sebagai lokasi pelaksanaan sekaligus percontohan pelacakan seluruh batas desadalam satu kabupaten.

Tujuan kegiatan pelacakan batas desa/kelurahan di Kabupaten Bandung Baratadalah menyediakan data geospasial berupa koordinat k batas dan deliniasi garisbatas kecamatan/kelurahan/desa secara kartometrik dengan menyajikannya padapeta citra. Pelacakan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung Barat ini mencakup16 kecamatan dan 165 desa/kelurahan.

Tahun 20141. Kecamatan Lembang2. Kecamatan Parongpong3. Kecamatan Cisarua4. Kecamatan Ngamprah5. Kecamatan Cikalong Wetan6. Kecamatan Padalarang7. Kecamatan Cipatat8. Kecamatan Cipeundeuy

9. Kecamatan Batujajar10. Kecamatan Cihampelas11. Kecamatan Cililin12. Kecamatan Sindangkerta13. Kecamatan Gununghalu14. Kecamatan Rongga15. Kecamatan Cipongkor16. Kecamatan Saguling


37/60



1.2 Pembuatan Peta Wilayah Kecamatan/Kelurahan dan Ajudikasi di Lapangan Kegiatan Pembuatan Peta Wilayah Kecamatan/Kelurahan dan Ajudikasi diLapangan ini adalah untuk penetapan batas kecamatan/kelurahan/desa (KKD)dalam rangka percepatan implementasi dari permendagri nomor 27 tahun 2006,dan tujuannya adalah menyediakan data geospasial berupa koordinat k batasdan deliniasi garis batas kecamatan/kelurahan/desa dengan metode kartometris 1 dan ajudikasi di lapangan. Selanjutnya, hasil tersebut disajikan pada peta wilayahadministrasi kecamatan/kelurahan/desa. Metode tersebut dengan menggunakandata batas indika f dari KKD pada peta rupabumi skala 1:25.000 dan dilengkapicitra resolusi nggi dan Digital Eleva on Model (DEM) yang tersedia.

Ajudikasi batas KKD ini dimaksudkan untuk penetapan batas KKD dalamrangka percepatan implementasi dari UU no 6 tahun 2014 tentang desa dan usahapercepatan penetapan dan penegasan batas sesuai Permendagri nomor 27 tahun2006 dengan memasukkan unsur kartometrik yang mengacu pada permendagri76 tahun 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data geospasial berupakoordinat k batas dan deliniasi garis batas KKD secara kartometrik denganmemanfaatkan data terbaik yang tersedia. Kegiatan ajudikasi batas KKD ini merupakan kegiatan baru, yang mulaidilaksanakan pada tahun anggaran 2013 di 4 kabupaten/kota, melipu 7 kecamatandan 47 kelurahan/desa. Sedangkan pada tahun 2014, kegiatan ajudikasi ini mencakup4 kabupaten/kota melipu 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Berikut adalahlokasi kegiatan ajudikasi batas KKD tahun 2013 dan 2014:

Tahun 2013 Tahun 2014

1. Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor2. Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul3. Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten

Bantul4. Kecamatan Tandes, Kota Surabaya5. Kecamatan Benowo, Kota Surabaya6. Kecamatan Tembalang, Kota Semarang7. Kecamatan Candisari, Kota Semarang

1. Kecamatan Rajapolah, KabupatenTasikmalaya

2. Kecamatan Karangmojo, KabupatenGunungkidul

3. Kecamatan Pekalongan Barat, KotaPekalongan

4. Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Lokasi kegiatan ajudikasi batas KKD tahun 2013 di Kabupaten Bogor (KecamatanCibinong), di Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul dan Bambanglipuro), di KotaSurabaya (Kecamatan Tandes dan Benowo) di Kota Semarang (Kecamatan Tembalangdan Candisari).

1 Sesuai dengan Permendagri 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Metodekartometrik dicoba diterapkan untuk batas wilayah administrasi desa/kelurahan, sebagai bagianusaha untuk percepatan batas wilayah administrasi yang aktual dan cukup akurat.


38/60



32

Gambar 26. Lokasi kegiatan ajudikasi batas Kecamatan dan Kelurahan

Gambar 27. Contoh Peta Citra Ortho hasil ajudikasi batas Kecamatan/Kelurahan

1.3 Tata Batas Wilayah Kecamatan Penataan batas kecamatan dimaksudkan untuk memfasilitasi percepatanpenanganan batas dalam lingkup kecamatan di daerah otonom, dengan mengunakan


39/60



data geospasial yang akurat. Output penataan batas kecamatan adalah terpasangnyapilar batas antar kecamatan dalam lingkup daerah otonom kota/kabupaten dantersedianya peta wilayah kecamatan skala 1:25.000.

Kegiatan Tata Batas Kecamatan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran2012, 2013, dan dilanjutkan pada tahun 2014. Kegiatan ini juga dimaksudkanuntuk mens mulasi daerah agar mempercepat penegasan batas kecamatannya,dan diharapkan berlanjut ke batas kabupaten/kota.

Berikut adalah lokasi kegiatan Tata Batas Kecamatan dan distribusi pemasanganpilar batas kecamatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2012 sampai 2014:

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

1. Kecamatan

Pamulang,

Kabupaten

Tangerang

2. Kecamatan Soreang,

Kabupaten Bandung3. Kecamatan

Binangun, Kabupaten

Cilacap

4. Kecamatan

Rembang, Kabupaten

Rembang

5. Kecamatan Ngaglik,

Kabupaten Sleman

6. Kecamatan Buduran,

Kabupaten Sidoarjo

7. Kecamatan

Lumajang,

Kabupaten Lumajang

1. Kecamatan Pataruman,

Kota Banjar

2. Kecamatan Pedurungan,

Kota Semarang

3. Kecamatan Jebres, Kota

Surakarta

4. Kecamatan Banjarsari,

Kota Surakarta

5. Kecamatan Je s,

Kabupaten Bantul

6. Kecamatan Pleret,

Kabupaten Bantul

7. Kecamatan, Kabupaten

Jember Umbulsari

8. Balung, Kabupaten

Jember

1. Kecamatan Pekalongan

Utara, Kota Pekalongan


Barat, Kota Pekalongan


Selatan, Kota Pekalongan


Timur, Kota Pekalongan

5. Kecamatan

Duduksampeyan,

Kabupaten Gresik

6. Kecamatan Karangmojo,

Kabupaten Gunungkidul

7. Kecamatan Ponjong,

Kabupaten Gunungkidul

8. Kecamatan Rajapolah,

Kabupaten Tasikmalaya


40/60



34

Gambar 23. Peta Lokasi Kegiatan Tata Batas 2014

Gambar 24. Pilar Penataan Batas


41/60



Gambar 25. Contoh Peta Wilayah Administrasi Kecamatan

1.4 Pembuatan Peta Koridor Provinsi, Kabupaten / Kota dan Ajudikasi di Lapangan

Pada era otonomi daerah, penentuan batas wilayah administrasi dan batas

kewenangan pengelolaan wilayah laut daerah merupakan kegiatan yang sangatpenting untuk referensi berbagai macam keperluan, antara lain: tata kelolapemerintahan yang baik, perhitungan luas sebagai parameter DAU, pembuatan petaTata Ruang, penerbitan ijin pertambangan, penyajian data sta s k dan lain-lain.Kegiatan ini menjadi sangat strategis, dan harus dilaksanakan dengan kualitas yangmemadai sesuai aspek teknis pemetaan. Terbitnya Permendagri no. 76 tahun 2012mengenai pedoman penegasan batas daerah memberikan perubahan mendasardalam metode pelaksanaan penetapan dan penegasan batas daerah yaitu dengandimungkinkannya metode kartometrik disamping metode pelacakan langsung di

lapangan. Penentuan koordinat k dan garis batas secara kartometrik, dak berarmengabaikan kualitas hasilnya dengan peta seadanya, namun metode kartometrikini harus juga ditunjang ditunjang data dan veri kasinya oleh pemerintah daerah,termasuk dengan menyertakan data tambahan berupa peta digital ga dimensi,

DEM, foto udara dan citra satelit dan data toponim yang memadai. Kegiatan ajudikasi


42/60



36

batas ini ditujukan menyediakan data batas yang lebih baik dari yang ditampilkan

di peta rupabumi untuk dapat dipakai dalam proses penegasan batas daerah yang

disajikan dalam bentuk peta koridor batas. Meskipun penengasan batas dianggapdemikian pen ng, namun progres penegasan batas masih terhitung kurang cepat.

Saat ini baru sekitar 27% dari total seluruh segmen batas daerah yang sudah berhasil

ditegaskan.

Pembuatan Peta Koridor Kabupaten / Kota dan Ajudikasi Di Lapangan bertujuan

untuk mendapatkan data batas wilayah administrasi Kabupaten / Kota yang memiliki

akurasi nggi guna mempercepat kegiatan penegasan batas daerah.

Pada tahun 2014, kegiatan ajudikasi batas provinsi ini dilaksanakan di 5segmen provinsi di Pulau Sulawesi. Sedangkan ajudikasi batas kabupaten/kota

dilaksanakan di provinsi Sulawesi Selatan untuk memetakan peta koridor batas

kabupaten/kota sebanyak 13 NLP.

Ajudikasi Provinsi (Tahun 2014) Ajudikasi Kabupaten/Kota (Tahun 2014)

Administrasi 1 Administrasi 2 Administrasi 1 Administrasi 2

Provinsi Gorontalo Provinsi SulawesiUtaraKota Makasar Kab. Gowa

Kab. Bone Kab. Sinjai

Provinsi SulawesiTengah

Provinsi Goron-talo

Kab. Bone Kab. Maros

Kab. Bulukumba Kab. Sinjai

Kab. Bone Kab. Soppeng

Provinsi Sulawesi

Selatan

Provinsi Sulawesi

Tenggara

Kab. Barru Kab. Bone

Kab. Barru Kab. Sidrap-Pare-pare

Kab. Barru Kab. Sopeng

Kab. Bone Kab. Wajo

Provinsi SulawesiSelatan

Provinsi SulawesiBarat

Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto

Kab. Gowa Kab. Sinjai

Kab. Gowa Kab. Bone

Provinsi SulawesiBarat

Provinsi SulawesiTengah

Kab. Barru Kab. Pangkep


43/60



Gambar 28. Lokasi kegiatan ajudikasi batas provinsi dan kabupaten/kota

Gambar 29. Koridor batas Provinsi Gorontalo – Sulawesi Tengah


44/60



38

Gambar 30. Koridor batas kabupaten/kota yang telah disepaka di atas peta

Gambar 31. Koridor batas kabupaten/kota yang belum disepaka di atas peta


45/60



1.5 Pemetaan Wilayah Daerah Otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sampai saat ini wilayah NKRI terbagi menjadi 34 provinsi dan 512 kabupaten/

kota, dengan pemekaran daerah-daerah otonom baru terus diusulkan dengantujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

kualitas pelayan masyarakat serta pengembangan demokrasi di daerah.

Di tahun anggaran 2014 Pusat Pemetaan Batas Wilayah melakukan kegiatan

pemetaan wilayah provinsi sejumlah 20 NLP (lihat Gambar 32 dan 33), pemetaan

wilayah kabupaten sejumlah 60 NLP dan pemetaan wilayah kota sejumlah 27 NLP

(lihat Gambar 34 dan 35).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan peta wilayah daerah OtonomProvinsi, Kabupaten dan Kota dengan mengunakan peta dasar dan data kewilayahan

dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP 78 tahun 2007. Ketersediaan

Peta Daerah Otonom Baru diharapkan dapat mempercepat penyediaan peta DOB

sebagai syarat dalam proses pemekaran daerah yang diusulkan oleh Pemerintah

Pusat atau DPR RI.

Gambar 32. Indeks pemetaan derah otonom provinsi tahun 2002-2014


46/60



40

Gambar 33. Indeks Status pemetaan derah otonom provinsi tahun 2002-2014

Gambar 34. Indeks pemetaan daerah otonom kabupaten/kota tahun 2014


47/60



Gambar 35. Indeks Status pemetaan daerah otonom provinsi tahun 2002-2014

Gambar 36. Contoh produk pemetaan wilayah daerah otonom Provinsi Papua


48/60



42

Gambar 37. Contoh produk pemetaan wilayah daerah otonom Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

1.6 Pemutakhiran dan Integrasi Data Batas Wilayah

Pemutakhiran dan Integrasi Data Batas Wilayah memiliki lingkup kegiatan

di antaranya yaitu Pemutakhiran data spasial wilayah pengelolaan laut daerah

provinsi/kabupaten/kota, Pemutakhiran data geospasial seluruh Indonesia, dan

pemenuhan sarana maupun prasarana yang terdapat di PPBW.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan geodatabase bataswilayah seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan data center yang terdapat di

PPIG. Hasil pemutakhiran data spasial wilayah pengelolaan laut daerah provinsi/


49/60



Gambar 38. Skema Alur Pemutakhiran dan Integrasi Data Batas Wilayah

kabupaten/kota nan nya diperlukan dalam menunjang data luas pengelolaan laut

untuk digunakan sebagai salah satu parameter penghitungan Dana Perimbangan

Pemerintah Pusat – Daerah (DAU, DAK, dan DBH).


50/60



44

Gambar 39. Contoh Template Layout Peta Pengelolaan Laut Kab/Kota


51/60



Kegiatan survei, pemetaan, dan fasilitasi perundingan sampai tahun kegiatan2013, baik yang terkait dengan batas negara (batas darat dan batas mari m),maupun terkait dengan batas wilayah administrasi, yakni batas daerahprovinsi, kabupaten/kota, dan wilayah administrasi kecamatan, kelurahn/desa

telah diintegrasikan dalam ke dalam Ina-Geoportal sebagai bagian pelaksanaan

“One Map Policy” melalui penyediaan data batas wilayah yang teraktual. Adapun

kumpulan data dan informasi terkait tema batas wilayah, baik yang bersifat gra kal,

tekstual, tabel dalam berbagai format merupakan aset dasar dalam penanganan

dan penyelesaian permasalahan perbatasan.

Sejalan dengan tugas BIG selaku penyelenggara data infrastruktur spasial,

semua data kewilayahan dikonstruksi untuk berbasiskan geospasial sehingga

sudah dapat diintegrasikan dengan peta dasar dan peta tema lain yang bereferensi

nasional.

Sejalan dengan dinamika permasalahan perbatasan BIG selaku penyelenggara

data infrastruktur dasar, cq. Pusat Pemetaan Batas Wilayah sebagai unit yang ak f

dalam penanganan permasalahan batas, diharapkan selalu dilakukan pemutakhiran

terhadap data kewilayahan dan perangkat pendukung pengelolaan data dan

informasi kewilayahan.

Tabel 4. Dafar Segmen pada Permendagri/Kepmendagri hingga tahun 2013 .

NoBatas Antara Kota/Kabupaten Permen/Kepmendagri Data

Spa-sial

1 Lima Puluh Kota Sijunjung Permen. No 67 Tahun 2013 A

2 Lima Puluh Kota Tanah Datar Permen. No 67 Tahun 2013 A

3 Agam Lima Puluh Kota Permen. No 66 Tahun 2013 A

4Hulu Sungai

Utara

Tabalong Permen. No 65 Tahun 2013 A

5 Bengkulu Utara Mukomuko Permen. No 63 Tahun 2013 A

6 Rejang Lebong Lebong Permen. No 62 Tahun 2013 A

7 Rejang Lebong Bengkulu Utara Permen. No 61 Tahun 2013 A

Penutup


52/60



46

8 Rejang Lebong Bengkulu Tengah Permen. No 61 Tahun 2013 A

9 Brebes Kabupaten Tegal Permen. No 59 Tahun 2013 A

10 Banyumas Kebumen Permen. No 58 Tahun 2013 A11 Banyumas Purbalingga Permen. No 57 Tahun 2013 A

12 Banyumas Pemalang Permen. No 57 Tahun 2013 A

13 Banyumas Kabupaten Tegal Permen. No 57 Tahun 2013 A

14 Lombok Timur Lombok Utara Permen. No 56 Tahun 2013 C

15 Kota Mataram Lombok Barat Permen. No 55 Tahun 2013 C

16 Lombok Tengah Lombok Utara Permen. No 54 Tahun 2013 A

17 Minahasa Minahasa Utara Permen. No 53 Tahun 2013 A

18 Badung Gianyar Permen. No 29 Tahun 2013 A

19 Magelang Purworejo Permen. No 15 Tahun 2013 B

20 Jepara Demak Permen. No 14 Tahun 2013 B

21 Karanganyar Kota Surakarta Permen. No 13 Tahun 2013 B

22 Jepara Pa Permen. No 12 Tahun 2013 B

23 Boyolali Sragen Permen. No 11 Tahun 2013 B

24 Blora Rembang Permen. No 10 Tahun 2013 B

25 Boyolali Kalaten Permen. No 9 Tahun 2013 B

26 Magelang Wonosobo Permen. No 8 Tahun 2013 B

27 Karanganyar Sragen Permen. No 7 Tahun 2013 B

28 Boyolali Kota Surakarta Permen. No 6 Tahun 2013 B

29 Boyolali Karanganyar Permen. No 5 Tahun 2013 B

30 Kebumen Wonosobo Permen. No 9 Tahun 2012 A

31 Pa Rembang Permen. No 8 Tahun 2012 A

32 Kaur Lampung Barat Permen. No 73 Tahun 2012 A33 Purworejo Wonosobo Permen. No 7 Tahun 2012 A

34 Jombang Mojokerto Permen. No 6 Tahun 2012 A

35Kota Tasikma-laya

Tasikmalaya Permen. No 58 Tahun 2012 A

36 Lebak Sukabumi Permen. No 57 Tahun 2012 A

37 Ciamis Kota Tasikmalaya Permen. No 56 Tahun 2012 A

38 Bogor Lebak Permen. No 55 Tahun 2012 A

39 Ciamis Majalengka Permen. No 54 Tahun 2012 A

40Tangerang Kota Tangerang

SelatanPermen. No 5 Tahun 2012 A


53/60



41Kota Balikpapan Penajam Paser

UtaraPermen. No 48 Tahun 2012 B

42 Jember Lumajang Permen. No 46 Tahun 2012 A

43 Lumajang Probolinggo Permen. No 45 Tahun 2012 A

44 Banjarnegara Kebumen Permen. No 44 Tahun 2012 A

45 Lebak Serang Permen. No 43 Tahun 2012 A

46 Bombana Buton Permen. No 42 Tahun 2012 B

47 Badung Bangli Permen. No 4 Tahun 2012 A

48 Tanahbumbu Tanahlaut Permen. No 31 Tahun 2012 A

49 Gianyar Klungkung Permen. No 3 Tahun 2012 A

50 Jepara Kudus Permen. No 25 Tahun 2012 A

51 Kota Sala ga Semarang Permen. No 24 Tahun 2012 A

52 Batang Kendal Permen. No 23 Tahun 2012 A

53 Kudus Pa Permen. No 22 Tahun 2012 A

54 Kota Malang Malang Permen. No 17 Tahun 2012 A

55 Kota Batu Malang Permen. No 16 Tahun 2012 A

56 Bantul Kota Yogyakarta Permen. No 15 Tahun 2012 A

57 Bombana Kolaka Permen. No 12 Tahun 2012 A58 Bombana Konawe Selatan Permen. No 12 Tahun 2012 A

59Kota Tangerang Kota Tangerang

SelatanPermen. No 11 Tahun 2012 A

60 Batang Wonosobo Permen. No 10 Tahun 2012 A

61 Kendal Wonosobo Permen. No 10 Tahun 2012 A

62 Demak Grobogan Permen. No 65 Tahun 2011 A

63 Balangan Hulusungai Utara Permen. No 63 Tahun 2011 A

64MinahasaSelatan

Minahasa Tenggara Permen. No 60 Tahun 2011 A

65 Ciamis Kota Banjar Permen. No 59 Tahun 2011 Ada

66 Ciamis Tasikmalaya Permen. No 58 Tahun 2011 Ada

67 Banjar Kota Banjarmasin Permen. No 12 Tahun 2011 A

68 Baritokuala Kota Banjarmasin Permen. No 12 Tahun 2011 A

69 Grobogan Kudus Permen. No 9 Tahun 2010 A

70 Grobogan Sragen Permen. No 8 Tahun 2010 A71 Brebes Kota Tegal Permen. No 7 Tahun 2010 A

72 Kota Tegal Tegal Permen. No 7 Tahun 2010 A


54/60



48

73 Kota Madiun Madiun Permen. No 62 Tahun 2010 A

74 Madiun Magetan Permen. No 62 Tahun 2010 A

75 Magelang Temanggung Permen. No 6 Tahun 2010 A76 Semarang Temanggung Permen. No 5 Tahun 2010 A

77 Konawe Utara Morowali Permen. No 45 Tahun 2010 A

78 Konawe Morowali Permen. No 45 Tahun 2010 A

79 Maluku Tengah Seram Bagian Barat Permen. No 29 Tahun 2010 A

80 Banjar Tanahbumbu Permen. No 14 Tahun 2010 A

81 Boyolali Grobogan Permen. No 10 Tahun 2010 A

82 Banjarnegara Purbalingga Permen. No 78 Tahun 2009 A

83 Banjarnegara Batang Permen. No 77 Tahun 2009 A

84 Banjarnegara Banyumas Permen. No 76 Tahun 2009 A

85 Banjarnegara Pekalongan Permen. No 75 Tahun 2009 A

86 Demak Semarang Permen. No 67 Tahun 2009 A

87 Pemalang Tegal Permen. No 66 Tahun 2009 A

88 Pemalang Purbalingga Permen. No 65 Tahun 2009 A

89 Kota Pekalongan Pekalongan Permen. No 64 Tahun 2009 A

90 Gresik Lamongan Permen. No 63 Tahun 2009 A

91 Kota Probolinggo Probolinggo Permen. No 62 Tahun 2009 A

92 Kulonprogo Sleman Permen. No 61 Tahun 2009 A

93 Kota Batu Mojokerto Permen. No 60 Tahun 2009 A

94 Gresik Mojokerto Permen. No 59 Tahun 2009 A

95 Lamongan Mojokerto Permen. No 58 Tahun 2009 A

96 Grobogan Semarang Permen. No 5 Tahun 2009 A

97 Gunungkidul Sleman Permen. No 4 Tahun 2009 A98 Bangka Bangka Barat Permen. No 3 Tahun 2009 A

99 Brebes Cirebon Permen. No 2 Tahun 2009 A

100 Brebes Kuningan Permen. No 2 Tahun 2009 A

101 Ciamis Cilacap Permen. No 2 Tahun 2009 A

102 Cilacap Kota Banjar Permen. No 2 Tahun 2009 A

103 Cilacap Kuningan Permen. No 2 Tahun 2009 A

104 Ciamis Kuningan Permen. No 14 Tahun 2009 A

105 Kuningan Majalengka Permen. No 14 Tahun 2009 A

106 Karangasem Klungkung Permen. No 58 Tahun 2008 A

107 Kota Mojokerto Mojokerto Permen. No 57 Tahun 2008 A


55/60



108 Gresik Sidoarjo Permen. No 56 Tahun 2008 A

109 Bangka Bangka Tengah Permen. No 48 Tahun 2008 A

110 Karanganyar Wonogiri Permen. No 43 Tahun 2008 A111 Boyolali Magelang Permen. No 42 Tahun 2008 A

112 Magelang Semarang Permen. No 41 Tahun 2008 A

113 Bangka Selatan Bangka Tengah Permen. No 17 Tahun 2008 A

114 Belitung Belitung Timur Permen. No 16 Tahun 2008 A

115 Bangli Karangasem Permen. No 14 Tahun 2008 B

116 Bandung Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B

117 Garut Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B

118 Indramayu Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B

119 Majalengka Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B

120 Subang Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B

121 Balangan Hulusungai Tengah Permen. No 75 Tahun 2007 A

122 Blora Ngawi Permen. No 73 Tahun 2007 A

123 Blora Tuban Permen. No 73 Tahun 2007 A

124 Grobogan Ngawi Permen. No 73 Tahun 2007 A

125 Karanganyar Magetan Permen. No 73 Tahun 2007 A

126 Karanganyar Ngawi Permen. No 73 Tahun 2007 A

127 Magetan Wonogiri Permen. No 73 Tahun 2007 A

128 Ngawi Sragen Permen. No 73 Tahun 2007 A

129 Pacitan Wonogiri Permen. No 73 Tahun 2007 A

130 Ponorogo Wonogiri Permen.No 73 Tahun 2007 A

131 Rembang Tuban Permen. No 73 Tahun 2007 A

132 Blora Bojonegoro Permen. No 73 Tahun 2007 A133 Kota Yogyakarta Sleman Permen. No 72 Tahun 2007 C

134 Bantul Gunungkidul Permen. No 71 Tahun 2007 C

135 Bantul Kulonprogo Permen. No 70 Tahun 2007 C

136 Batang Kota Pekalongan Permen. No 55 Tahun 2007 A

137 Kendal Semarang Permen. No 48 Tahun 2007 A

138 Kota Batu Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A

139 Kota Pasuruan Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A

140 Malang Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A

141 Mojokerto Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A

142 Pasuruan Probolinggo Permen. No 47 Tahun 2007 A


56/60



50

143 Pasuruan Sidoarjo Permen. No 47 Tahun 2007 A

144 Deliserdang Serdang Bedagai Permen. No 29 Tahun 2007 B

145 Banyumas Cilacap Permen. No 14 Tahun 2007 A146 Pamekasan Sumenep Permen. No 37 Tahun 2006 A

147 Buleleng Karangasem Permen. No 36 Tahun 2006 A

148 Gunungkidul Klaten Permen. No 19 Tahun 2006 C

149 Gunungkidul Sukoharjo Permen. No 19 Tahun 2006 C

150 Gunungkidul Wonogiri Permen. No 19 Tahun 2006 C

151 Klaten Sleman Permen. No 19 Tahun 2006 C

152 Kulonprogo Magelang Permen. No 19 Tahun 2006 C

153 Kulonprogo Purworejo Permen. No 19 Tahun 2006 C

154 Magelang Sleman Permen. No 19 Tahun 2006 C

155 Brebes Cilacap Permen. No 18 Tahun 2006 C

156 Cilacap Kebumen Permen. No 7 Tahun 2005 C

157 Bojonegoro Jombang Permen. No 6 Tahun 2005 C

158 Bojonegoro Lamongan Permen. No 6 Tahun 2005 C

159 Bojonegoro Madiun Permen. No 6 Tahun 2005 C

160 Bojonegoro Nganjuk Permen. No 6 Tahun 2005 C

161 Bojonegoro Ngawi Permen. No 6 Tahun 2005 C

162 Bojonegoro Tuban Permen. No 6 Tahun 2005 C

163 Kota Bontang Kutai Kartanegara Permen. No 25 Tahun 2005 C

164 Kota Bontang Kutai Timur Permen. No 25 Tahun 2005 C

165 Majene Mamasa Permen. No 15 Tahun 2005 C

166 Mamasa Mamuju Permen. No 15 Tahun 2005 C

167 Mamasa Polewali Mandar Permen. No 15 Tahun 2005 C168 Cirebon Indramayu Kepmen. No 246 Tahun 2004 C

169 Cirebon Kuningan Kepmen. No 246 Tahun 2004 C

170 Cirebon Majalengka Kepmen. No 246 Tahun 2004 C

171 Mimika Puncakjaya Kepmen. No 163 Tahun 2004 C

172 Mimika Paniai Kepmen. No 163 Tahun 2004 C

173KotaPalangkaraya

Ka ngan Permendagri No 73 Tahun 2013 A

174KotaPalangkaraya

Pulang Pisau Permendagri No 74 Tahun 2013 A

175KotaPalangkaraya

Gunung Mas Permendagri No 75 Tahun 2013 A


57/60



176 Kab. Kapuas Gunung Mas Permendagri No 76 Tahun 2013 A

177 Kapuas Pulang Pisau Permendagri No 77 Tahun 2013 A

178 Kota Pekalongan Batang Permendagri No 78 Tahun 2013 A179 Banjarnegara Wonosobo Permendagri No 79 Tahun 2013 A

180 Temanggung Wonosobo Permendagri No 80 Tahun 2013 A

181 Kebumen Purworejo Permendagri No 81 Tahun 2013 A

182 Tabanan Badung Permendagri No 82 Tahun 2013 A

183 Bantul Sleman Permendagri No 83 Tahun 2013 A

184 Malang Jombang Permendagri No 84 Tahun 2013 A

185 Sampang Pamekasan Permendagri No 85 Tahun 2013 A

186 Malang Lumajang Permendagri No 86 Tahun 2013 A

187 Sampang Bangkalan Permendagri No 87 Tahun 2013 A

188 Bireuen Pidie Jaya Permendagri No 4 Tahun 2014 A

189 Aceh Selatan Singkil Permendagri No 5 Tahun 2014 A

190 Aceh Selatan Kota Subulussalam Permendagri No 6 Tahun 2014 A

191 Musi Rawas Musi Banyuasin Permendagri No 13 Tahun 2014 A

192 Subang Bandung Barat Permendagri No 18 Tahun 2014 A

193 Subang Bandung Permendagri No 18 Tahun 2014 A

194 Wonogiri Sukoharjo Permendagri No 19 Tahun 2014 A

195 Pekalongan Pemalang Permendagri No 20 Tahun 2014 A

196 Pekalongan Purbalingga Permendagri No 20 Tahun 2014 A

197 Kota Semarang Kendal Permendagri No 21 Tahun 2014 A

198 Purwakarta Subang Permendagri No 22 Tahun 2014 A

199 Karawang Subang Permendagri No 23 Tahun 2014 A

200 Indramayu Subang Permendagri No 24 Tahun 2014 A201 Karawang Bekasi Permendagri No 25 Tahun 2014 A

202 Malang Mojokerto Permendagri No 29 Tahun 2014 A

203 Cianjur Garut Permendagri No 30 Tahun 2014 A

204 Cianjur Bogor Permendagri No 31 Tahun 2014 A

205 Cianjur Purwakarta Permendagri No 31 Tahun 2014 A

206 Malang Probolinggo Permendagri No 32 Tahun 2014 A

207 Cianjur Sukabumi Permendagri No 33 Tahun 2014 A

208 Asahan Labuhanbatu Utara Permendagri No 42 Tahun 2014 A

209 Pinrang Polewali Mandar Permendagri No 43 Tahun 2014 A

210 Asahan Toba Samosir Permendagri No 44 Tahun 2014 A


58/60



52

211 Asahan Batu Bara Permendagri No 45 Tahun 2014 A

212 Paser Balangan Permendagri No 46 Tahun 2014 A

213 Paser Tabalong Permendagri No 46 Tahun 2014 A214 Kota Binjai Langkat Permendagri No 47 Tahun 2014 A

215 Kota Binjai Deli Serdang Permendagri No 47 Tahun 2014 A

216 Lima Puluh Kota Pasaman Permendagri No 48 Tahun 2014 A

217 Langkat Deli Serdang Permendagri No 49 Tahun 2014 A

218BolaangMongondowSelatan

Bolaang Mongon-dow Utara

Permendagri No 57 Tahun 2014 A

219 Kota Manado Minahasa Permendagri No 59 Tahun 2014 A

220BolaangMongondow

Bolaang Mongon-dow Timur

Permendagri No 60 Tahun 2014 A

221Tanjung JabungBarat

Tebo Permendagri No 62 Tahun 2014 A

222 Banjar Barito Kuala Permendagri No 63 Tahun 2014 A

223Hulu SungaiSelatan

Banjar Permendagri No 64 Tahun 2014 A

224 Hulu SungaiSelatan

Kotabaru Permendagri No 64 Tahun 2014 A

225Hulu SungaiUtara

Barito Kuala Permendagri No 65 Tahun 2014 A

226Hulu SungaiUtara

Tapin Permendagri No 65 Tahun 2014 A

227 Tabalong Balangan Permendagri No 66 Tahun 2014 A

228 Kota Semarang Demak Permendagri No 71 Tahun 2014 A

229 Pacitan Trenggalek Permendagri No 72 Tahun 2014 A230 Kediri Kota Kediri Permendagri No 73 Tahun 2014 A

231 Kudus Demak Permendagri No 74 Tahun 2014 A

232 Semarang Boyolali Permendagri No 75 Tahun 2014 A

Keterangan:

A : Data Spasial dalam format GIS

B : Data Spasial dalam format *FH, *CDR dll

C : Belum/Tidak ada data spasial, masih dikoordinasikan dengan PUM-Kemdagri


59/60



Personil

Pusat Pemetaan Batas Wilayah


60/60


Batas Wilayah Indonesia - BIG 2014

Documents

Transcript of Batas Wilayah Indonesia - BIG 2014