2011

MAKALAH

Page

MAKALAH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat

dan hidayahNya.

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Rifdan, M.Si yang telah memberikan

ilmunya sehingga makalah “Sengketa Internasional Batas wilayah (Ambalat)

Antara Indonesia dengan Malaysia” dapat terselesaikan dengan baik sebagai

tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.

Terimakasih

Penulis

Page

MAKALAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TAK dapat disangkal, salah satu persoalan yang dapat memicu

persengketaan antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia juga

menghadapi masalah ini, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah

perairan laut dengan negara-negara tetangga.

Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasific juga menghadapi

masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia

dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya,

namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat

berkembang menjadi persengketaan terbuka.

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara,

sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United

Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82

yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia

memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi

batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei

Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL,

untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik

dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar

dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus

mendapatkan perhatian serius.

Dalam makalah ini penulis ingin membahas masalah “Sengketa

Internasional Batas Wilayah (Ambalat) Antara Indonesia dengan

Malaysia”

Page

MAKALAH

BAB II

PERMASALAHAN

Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di

sekitarnya terutama di ka-wasan Asia Pasific. Sebab konsekuensi letak geo-grafis

Indonesia dipersilangan jalur lalulintas internasional, maka setiap pergolakan

berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur

suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan

Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang

dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan

Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan

mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti,

Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan

lain-lain.

Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan

operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "life line,"

yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara.

Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi

kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di

sekitarnya (termasuk Indonesia.)

Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang

selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik

banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan

dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya,

sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada

gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di

perairan nusantara.

Page

MAKALAH

Patut diingat, penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai

perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Ameri-ka

Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Ing-gris dan Selandia Baru. Tentu

apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara

yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional

Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.

Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang

saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun latent) umumnya

adalah daerah yang berada dijalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok,

Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua

dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan

adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah

ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi

berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka

berdasarkan keten-tuan internasional, negara asing diperbolehkan menu-runkan

satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia.

Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara

maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut

"Stand By High Readness Brigade" (SHIRBRIG) berkekuatan 4000 personil yang

selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai "muscular peace keeping force."

Dari uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis bahas adalah:

1. Apa Latar belakang munculnya konflik internasional?

2. Mengapa Ambalat jadi rebutan?

3. Bagaimana upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI?

Page

MAKALAH

BAB III

PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA INTENASIONAL

Persengketaan bisa terjadi karena:

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal.

2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.

3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.

4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.

Sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya

perang terbuka :

1. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).

Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok

Barat (NATO pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan

Uni Soviet). Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi,

dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara,

missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan

Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.

2. Batas Wilayah.

Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar

Negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing.

Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan

(Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan

pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.

Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin

Page

MAKALAH

tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa).

Sehingga cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR

artinya AS bertindak sebagai satu – satunya kekuatan yang mengendalikan

sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderung muncul sengketa di

dunia internasional.

Selain terkait dengan kepentingan internasional (baca: negara-negara

maju), Indonesia sebenarnya menghadapi beberapa persoalan latent dengan

sesama negara anggota Asean. Penyebabnya selain karena perbedaan

kepentingan masing negara yang tak dapat dipertemukan, juga karena berbagai

sebab lain yang muncul sebagai akibat dinamika sosial politik dimasing-

masing negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mungkin saja bisa

bekerjasama dalam mengatasi persoalan aksi terorisme di kawa-san ini.

Namun, sikap masing-masing negara tentu akan berbeda dalam soal tenaga

kerja illegal, illegal loging, pelanggaran batas wilayah dalam penangkapan

ikan, dan sebagainya.

Hal yang sama juga bisa terjadi dengan Singa-pura dalam soal

pemberantasan korupsi, penyelundupan dan pencucian uang. Sedangkan

dengan Ti-mor Leste masalah pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau

dan lalulintas perbatasan kerap masih jadi ganjalan bagi harmonisasi hubungan

kedua negara.

Mengenai pengendalian pelayaran di kawasan Asia Tenggara, hingga

kini Singapura tetap keras menolak usulan Indonesia untuk mengalihkan seba-

gian lalu lintas pelayaran kapal berukuran besar dari Selat Malaka ke Selat

Lombok/Selat Makasar. Padahal jalur pelayaran di selat ini tidak hanya diper-

gunakan untuk armada niaga tetapi juga bagi kapal perang. Dan Indonesia tentu

ikut terganggu bila ka-pal-kapal perang dari dua negara yang sedang bertikai

berpapasan di perairan Indonesia.

Page

MAKALAH

Dalam satu dekade terakhir tampak adanya upaya beberapa negara Asean

telah melipatgandakan kekuatan militernya. Terutama Angkatan Laut dan

Angkatan Udara.

Dari beberapa data tampak bahwa dalam aspek persenjataan, Thailand

menunjukkan peningkatan yang signifikan diantara negara-negara di Asia Teng-

gara. Untuk memperkuat angkatan laut, misalnya negara gajah putih ini telah

memiliki kapal perang canggih, dan siap beroperasi hingga sejauh di atas 200-300

mil demi mengamankan kepentingan negaranya. Tentu, termasuk menjaga

keselamatan nelayan Thailand yang banyak beroperasi di perairan teritorial

Indonesia.

Malaysia juga tak ketinggalan menambah armada perangnya. Angkatan

Tentara Laut Diraja Malaysia, setidaknya dengan memiliki beberapa freegat dan

korvet baru. Dengan penambahan kekuatan, kedua negara tersebut sangat

berpeluang jadi mitra negara-negara maju demi mengimbangi Indonesia dalam

soal pengamanan kawasan Asia Tenggara.

Dengan berbagai perkembangan itu, maka tantangan Indonesia dalam

aspek pertahanan dan keamanan negara jadi berat. Indonesia selain dituntut

mampu mempertahankan keamanan dalam negerinya, juga mesti dapat

memainkan peran yang berarti demi terpeliharanya keamanan regional di

Kawasan Asia Pasific. Padahal disisi lain, kekuatan elemen pertahanan dan

keamanan Indonesia tidak dalam kondisi prima. Baik dari aspek kemampuan

sumber daya manusianya maupun dari segi kesiapan materil dan dukungan

finansial. Inilah kondisi dilematis yang dihadapi Indonesia dewasa ini yang patut

segera dicari jalan keluarnya.

Page

MAKALAH

B. MENGAPA AMBALAT JADI REBUTAN?

ENTAH dari mana kata awal Ambalat. Sebab tiba-tiba muncul

menjadi berita di media massa nasional dan internasional. Ibarat artis

dadakan, kawasan di perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut langsung

populer. Bahkan sinarnya melebihi kesohoran induknya Kabupaten

Nunukan.

Ada yang memahami Ambalat adalah singkatan dari Ambang

Batas Laut. Tapi ternyata dalam wikipedia bahasa Indonesia tidak

disebutkan demikian. Itu berarti Ambalat adalah kata tunggal. Lagi pula

ada banyak perbatasan laut Indonesia dengan negeri tetangga selain

dengan Malaysia seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tapi

perbatasan laut itu tidak pernah disebut dengan kata Ambalat.

Di Malaysia, rakyat, pemerintah federal dan pihak kerajaan juga

memakai kata Ambalat. Malah sering dibumbui dengan kalimat daerah

kontroversi yang kaya minyak. Seolah-olah Malaysia ingin mengklaim

bahwa negeri itu sudah diterima masuk dalam ’kawasan sengketa’.

Yang tidak kita ketahui; apakah kata Ambalat itu sudah didaftarkan

sebagai hak paten bahasa atau nama kawasan negeri Jiran? Sehingga suatu

saat kelak - kalau sengketa batas negara ini muncul di pengadilan

Page

MAKALAH

internasional - kita akan ’gelagapan’ lagi seperti pada sidang Pulau

Sipadan dan Ligitan.

Barangkali ada yang meremehkan ’apa arti sebuah nama’. Tapi

dalam sebuah sengketa hukum, urusan nama – bahkan kesalahan satu

huruf saja – sudah bisa menjadi kesalahan besar yang menentukan kalah

dan menang sebuah gugatan.

Dalam perkembangannya, Ambalat malah semakin bias seolah-

olah nama itu adalah sebuah daerah yang berpenduduk dan bermasyarakat.

Ada tokoh masyarakat memberikan komentar di pemberitaan media

dengan menyebut kalimat ’masyarakat Ambalat’, padahal sebenarnya

kawasan tersebut merupakan perairan lautan Selat Makassar atau laut

Sulawesi alias sebelah Utara Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Hamparan air 15.235 kilometer persegi. Tapi di sinilah dua negeri

jiran ini kerap adu nyali. Saling ngotot, saling  gertak, saling klaim.

Ambalat, perairan yang terjepit antara Sulawesi dan Kalimantan itu adalah

titik paling didih dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia beberapa

tahun terakhir. Malaysia sudah mengincarnya sejak 1979. Ketika negeri

jiran itu menerbitkan peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai

basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif mereka. Di dalam peta

mereka, Ambalat masuk Malaysia.

Terang saja pemerintah Indonesia menepis klaim Malaysia. 

Soalnya, dari riwayata sejarahnya saja Ambalat masuk wilayah Kesultanan

Bulungan (Kalimantan Timur) yang kini menjadi bagian dari Indonesia.

Membuka lembaran hukum laut internasional atau konvensi hukum laut

PBB yang telah dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984, ternyata

Ambalat juga diakui dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia.

Anehnya, Malaysia tetap ngotot. Mereka mengirim kapal perangnya untuk

Page

MAKALAH

patroli di perairan ini. Ada nelayan Indonesia melaut ditangkap dan

dipukul, juga diusir.

Sesungguhnya yang mereka incar bukan hanya keinginan

memperluas batas wilayah negara, di sini ada kekayaan alam yang

berlimpah di sini. Bahkan menurut Departemen Energi dan Sumber Daya

Manusia di Ambalat ada tambahan kandungan minyak dengan produksi

30.000 - 40.000 barel per hari.

Masyarakat kawasan perbatasan sendiri seperti Nunukan, Tarakan

dan Bulungan, baru mengetahui ada Ambalat di dekat rumah mereka.

Selama ini yang mereka ketahui adalah Karang Unarang, sebuah kawasan

prairan yang sering dimasuki kapal militer Malaysia.

Para nelayan di utara Kalimantan Timur sudah hafal mana kawasan

lintasan untuk perahu motor mereka, yakni kawasan yang lebih dalam. Di

sana banyak terdapat ’gusung’ alias gundukan pasir yang ketika air surut

akan membuat kandas perahu atau kapal yang terjebak di situ.

Ketika ada kapal berbendera Malaysia dan kapal perang militer

negeri Jiran itu terlihat memasuki perairan Indonesia di Karang Unarang

tersebut, para nelayan umumnya memaklumi karena kemungkinan kapal

tersebut menghindari ’gusung’ dan terpaksa meliuk memasuki perairan

Indonesia.

Nah, pada posisi itulah kemudian muncul ketegangan di Indonesia.

Seolah-olah terjadi pelanggaran yang disengaja oleh Tentara Diraja

Malaysia. Pemberitaan media massa sering pula meningkatkan tensi

kemarahan, sehingga melontarkan kata-kata ’perang’.

Page

MAKALAH

Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok

Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan

salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI

di Blok Ambalat.

Mengapa Ambalat jadi rebutan?  Blok Ambalat dengan luas 15.235

kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas

yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan,

Ambalat adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit

minyak dan gas yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan

gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan

dampaknya.

Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh

Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di

wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama

dalam keadaan siap tempur.

Ahli geologi memperkirakan minyak dan gas yang terkandung di

Ambalat ini mencapai Rp 4.200 triliun. Pemerintah melihat potensi ini.

Dua perusahaan perminyakan raksasa diizinkan beroperasi di perairan

Ambalat yang terbagi dalam tiga blok, yaitu East Ambalat, Ambalat, dan

Bougainvillea, itu. Yaitu Eni Sp. A dan Chevron Pacific Indonesia.

Pada 1999 Eni, perusahaan multinasional terbesar di Italia yang

berdiri sejak 1953, masuk ke Ambalat (Blok Aster dan Bukat). Di level

Eropa, Eni perusahaan penyulingan nomor tiga terbesar. Nama Eni itu

semula adalah akronim dari Ente Nazionale Indrocarburi, belakangan

kepanjangan itu tak pernah digunakan lagi. Jadi tinggal bernama Eni saja.

Bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi,

perusahaan Eni memiliki 76 ribu karyawan dan beroperasi di 70 negara.

Page

MAKALAH

Sahamnya pun di perdagangkan di Milan Stock Exchange dan juga New

York Stock Exchange.

Adapun Chevron Pacific Indonesia (CPI) mendapatkan izin

mengeksplorasi Ambalat Timur pada 2004. Ini juga bukan sembarang

perusahaan. CPI adalah anak Chevron Corporation NYSE, salah satu

perusahaan energi terbesar dunia. Chevron berkantor pusat di San Ramon,

California, AS dan beroperasi di 180 negara. Chevron didirikan pada 1879

di Pico Canyon, California, dengan nama awal Standard Oil Company of

California atau Socal.

Di Indonesia, Chevron memang tak asing lagi. Beroperasi sejak

1924 dengan nama NV. Nederlansche Pacific Petroleum Maatshappij, ini

perusahaan patungan Socal dan Texas Oil Company (Texaco). Perusahaan

inilah yang pertamakali menemukan sumur minyak terbesar di Asia

Tenggara di Minas, Sumatera. 

Perusahaan ini belakangan berganti nama menjadi Caltex Pacific

Oil Company, wilayah eksplorasinya banyak di Sumatera. Setelah Socal

dan Texaco membentuk Chevron pada 2001, empat tahun berselang Caltex

pun menjadi CPI. Belakangan CPI mengelola salah satu blok Ambalat.

Rupanya Malaysia juga tergiur dengan isi perut Ambalat. Dua blok

penghasil minyak di Ambalat itu mereka beri nama Blok Y dan Z.

Belakangan Malaysia menyebutnya dengan Blok ND6 dan ND7. Negara

yang berupaya mengklaim Ambalat masuk ke wilayahnya ini pun

belakangan meminta Petronas Carigali Sdn Bhd, perusahaan minyak dan

gas lokal Malaysia, masuk Ambalat, pada 2002.

Dua tahun berselang Malaysia menggandeng Shell, perusahaan

yang bernama lengkap Royal Dutch Shell plc., masuk Ambalat. Bermarkas

di Den Haag, Belanda, dan London, Inggris, ini telah ada sejak 1928.

Page

MAKALAH

Perusahaan berada pada peringkat empat swasta minyak dan gas di dunia.

Di Indonesia Shell sudah hadir sejak 2005.

Namun dua perusahaan itu belum berani masuk secara terang-

terangan ke Ambalat. Apalagi, Indonesia memang sudah lebih dulu

beroperasi di sini. Kapal-kapal perang Indonesia juga secara nyata

melindungi dua perusahaan yang beroperasi di sini dengan izin Pemerintah

Indonesia. Cara lain yang dilakukan Malaysia dengan upaya pendekatan

ke pemerintah Indonesia. Malaysia meminta agar Ambalat dijadikan

wilayah operasi bersama. "Kita tolak,"

Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling

luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain.

Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk

memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik

perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser

oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia

semakin luas.

Ambisi teritorial Malaysia tidak hanya dilakukan terhadap

Indonesia. Kita tentu ingat Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia

hanya karena Malaysia membangun kedua pulau tersebut sedangkan

Indonesia yang menjunjung kejujuran dengan tidak membangun wilayah

yang dipersengketakan dikalahkan oleh hakim-hakim Mahkamah

Internasional. Bukan hanya Sipadan dan Ligitan yang dibangun oleh

Malaysia. Kepulauan Spratley yang menjadi sengketa banyak negara (a.l.

Malaysia, China, Vietnam, Philipina) juga dibangun oleh Malaysia.

Mungkin Malaysia ingin mengulang kisah suksesnya dalam menganeksasi

Sipadan dan Ligitan.

Page

MAKALAH

C. UPAYA PEMERINTAH MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN

NKRI

Di mata Pemerintah Indonesia, Ambalat bukan wilayah sengketa, dan

juga tak ada tumpang tindih wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya

perampasan wilayah kedaulatan. Akan tetapi masyarakat perbatasan

membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam

kebimbangan. Lantaran itu TNI bersama dengan Pemerintah Kabupaten

Nunukan dan masyarakat sudah bertekad untuk menjaga Ambalat dan Karang

Unarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka menancapkan bendera

Merah Putih di perairan tersebut, sekaligus juga membiarkan nelayan

mendirikan bagang lebih banyak lagi.

Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering

terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat

kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia.

Betapa istimewanya Ambalat, blok laut seluas 15.235 kilometer

persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar itu, hingga menjadi

titik konflik antara dua negara bertetangga ini. Wilayah Ambalat merupakan

wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki

kekayaan alam, berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika

muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah

persengketaan ini. Bukan saja kepentingan ekonomi, melainkan juga adanya

faktor kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara

internasional akan merasa "menang" terhadap Indonesia, jika berhasil

mengklaim blok Ambalat.

Beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan

blok Ambalat, karena dianggap sama dengan mempertahankan kedaulatan

bangsa.

Page

MAKALAH

Diketahui, pada 25 Mei lalu kapal perang milik angkatan laut

Malaysia yakni KD Yu-3508 ditemukan oleh kapal Indonesia KRI Untung

Suropati berada di wilayah Ambalat. KD Yu mengatakan bahwa tujuannya ke

Tawau, namun begitu KRI Untung Suropati berhasil mengusirnya.

Lalu pada 29 Mei belasan kapal berbendera Malaysia, berhasil

terdeteksi pesawat pengintai TNI Angkatan Udara di perairan batas terluar

blok Ambalat. Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong

milik Tentara Diraja Malaysia.

Ci vis pacem para bellum -yang berarti jika ingin damai, bersiaplah

untuk berperang- adalah ungkapan klasik untuk menggambarkan suasana hati

sebagian rakyat Indonesia dalam melihat sengketa wilayah Ambalat,

Kalimantan Timur. Seakan-akan, tidak ada pilihan lain kecuali berperang

untuk mempertahankan Blok Ambalat.

Sementara itu, diplomasi menjadi pilihan yang tidak populer. Hal itu

terbukti dengan maraknya pendirian posko-posko sukarelawan di seluruh

wilayah tanah air dengan memanfaatkan retorika Bung Karno pada 1960-an

ketika menginginkan konfrontasi dengan negeri jiran, "ganyang Malaysia".

Sementara, pemimpin kedua negara masih berusaha mengedepankan

dialog dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan

pemilikan wilayah Ambalat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari statemen kedua

pemimpin, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tentang perlunya

menyelesaikan kasus tersebut dengan cara-cara damai.

Pertanyaannya sekarang, di antara dua pilihan tersebut, mana yang

lebih tepat dilakukan oleh kedua negara? Penyelesaian melalui jalur

diplomasi, tampaknya, akan lebih elegan dalam masa sekarang ini

dibandingkan dengan melaui jalur konfrontasi bersenjata.

Page

MAKALAH

Mengingat zaman telah berubah dan hubungan antarbangsa telah

berkembang menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan pada

martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perang yang ganas dan keji tidak lagi

menjadi pilihan populer sebagai resolusi konflik antarbangsa.

Penyelesaian sengketa wilayah Ambalat melalui konfrontasi

bersenjata akan merugikan kedua belah pihak, yang tidak saja secara politik

sebagai akibat langsung konfrontasi, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial.

Secara politik, citra kedua negara akan tercoreng, paling tidak, di antara

negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara termasuk pelopor berdirinya

ASEAN, di mana ASEAN didirikan sebagai sarana resolusi konflik, maka

cara-cara penyelesaian konflik yang konfrontatif dapat menjatuhkan citra

mereka di ASEAN.

Dalam bidang ekonomi, kedua negara akan mengalami kerugian.

Kedua belah pihak akan meningkatkan anggarannya untuk biaya berperang,

sedangkan biaya itu bisa dialihkan kepada sektor lain. Belum lagi masalah

TKI, yang kedua belah pihak sangat berkepentingan. Bagi

Indonesia, TKI adalah remittance yang menjadi sumber devisa, sementara

ekonomi Malaysia juga bergantung kepada keberadaan TKI. Perputaran

ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang saling bergantung juga perlu

dipertimbangkan.

Aspek sosialnya juga tidak sedikit. Pengalaman berkonfrontasi dengan

Malaysia pada tahun '60-an telah memberikan pengalaman traumatis bagi

sebagian warga Indonesia. Berapa banyak keluarga yang terpisah akibat

konfrontasi tersebut. Tidak adanya kompensasi dari akibat konfrontasi,

terutama pada masyarakat di perbatasan.

Page

MAKALAH

Tetapi, keinginan untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalur

konfrontasi masih bisa dipahami, paling tidak dalam tiga hal. Pertama,

masyarakat Indonesia mengalami pengalaman yang traumatis terhadap

gagalnya upaya diplomasi atas perebutan Sipadan dan Ligitan dengan

Malaysia pada 2002.

Kedua, lepasnya wilayah Timor Timur dari wilayah NKRI cukup

menjadikan pengalaman yang pahit bagi Indonesia untuk tidak terulang lagi.

Ketiga, penyelesaian kasus TKI ilegal oleh pemerintah Malaysia yang dirasa

menyakitkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ketiga hal itu yang

mendorong rasa anti-Malaysia dan keinginan untuk perang.

Perang bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa Ambalat. Masih

terbuka lebar peluang untuk memenangkan sengketa itu melalui jalur

diplomasi. Penyelesain sengketa perbatasan di laut sendiri sudah diatur

melalui Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UN Convention on the

Law of the Sea/ UNCLOS 1982). Pada prinsipnya, UNCLOS menyarankan

bahwa penyelesaian sengketa perbatasan di laut harus dilakukan dengan

mengedepankan prinsip equitable solution (solusi patut).

Apalagi secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47

UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di

pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah

kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk

menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui

perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk

menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam

forum bilateral.

Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas

wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia

tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara

Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982.

Page

MAKALAH

Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk

langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo

dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di

Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua

belah pihak (confidence building measures). Pola ini pernah dijalankan

Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.

Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana

resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High

Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang

pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976.

Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok

negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan

dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan

peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua

negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (good office) negara yang menjadi

ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa ini.

Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain.

Membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah

nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk

membawa kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya

Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti

yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa

itu cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup

menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan

kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur, bukti sejarah bahwa

wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan penempatan

kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk

memenangkan sengketa tersebut.

Page

MAKALAH

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara,

sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United

Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82

yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia

memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi

batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei

Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL,

untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik

dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar

dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus

mendapatkan perhatian serius.

Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara,

Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah

negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan

hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan

berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada

UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA

(Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.

Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk

menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi

Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen.

Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau

dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-

pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga,

yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut

dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam,

Page

MAKALAH

Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau.

Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan

dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan

ekonomi kelautan suatu negara.

Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat

semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar

negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu

perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan

bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena

sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di

wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang

menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-

pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik

dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183

titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung

terluar dan di wilayah pantai.

Dalam menyikapi gerak langkah Malaysia dalam memperluas

wilayahnya Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal

pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia

merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan

dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk

menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Penyelesaian

melalui perundingan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh

percaya kepada Malaysia. Negara tetangga kita itu pandai

mengkomunikasikan pesan damai ke dunia internasional. Padahal, di tataran

teknis mereka berbeda sama sekali. Patok-patok perbatasan di Kalimantan

selalu digeser. Kayu di hutan kita pun dicurinya. Sayangnya, para pemimpin

kita seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut.

Page

MAKALAH

Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan

tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa

penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah

TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk

membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama

dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus

diperkuat.

Guna menginsentifkan pengamanan di perbatasan antara dua negara

yakni disekitar Blok Ambalat, yang merupakan perbatasan antara Negara

Indonesia dan Malaysia, saat ini TNI Angkatan Darat secara umum telah

menurunkan dua batalion untuk ikut mengamankan wilayah tersebut yakni,

Batalion 613 /Awang Long dan Batalion 643 /wanara Sakti.

Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah

melalukan :

1. pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia

Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan.

Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang

pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting

untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang

mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi

diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul

mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD.

2. Bangun jalan di sepanjang perbatasan darat. Pandangan kita mengenai

perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus

memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk

mempertahankan wilayah kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah

yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti

Page

MAKALAH

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus

memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan

tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan

pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota

atau pemukiman baru di dekat perbatasan.

3. Bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Setelah di sepanjang perbatasan

dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat,

pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan.

Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan

masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk

melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus

menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif

agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun

sosial.

Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk

memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok

khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya

investasi bisnis pendukung di sana.

4. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan. Saat ini kita melihat

gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga

perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah

padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus

diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar

sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan

ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian.

5. Galakkan kembali transmigrasi. Program transmigrasi yang dulu gencar

dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran

diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat

perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi

Page

MAKALAH

disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia

bertransmigrasi.

6. Pilih pemimpin yang kuat dan tegas. Pemimpin yang kuat dan tegas sangat

penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah

memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan

disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno

dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani

melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita

menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang

Singapura.

Page

MAKALAH

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas

tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal

tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas

wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia –

Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin

sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu

Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan

sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,

Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya

sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut,

pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu

negara.

Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi.

Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia

telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Blok Ambalat dengan luas

15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas

yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat

adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas

yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan gas tersebut bisa

dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan dampaknya.

B. SARAN

Page

MAKALAH

Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia

harus menjaga keutuhan wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah

terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian Pemerintah.

Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena

berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya

mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan

permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya

pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum

memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Dari 92 pulau terluar yang

dimiliki Indonesia terdapat 12 pulau yang harus mendapat perhatian khusus,

Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Marore,

Miangas, Fani, Fanildo, Dana, Batek, Marampit dan Pulau Bras.

Jangan takut bersikap tegas, kalau memang harus perang, rakyat Indonesia

pasti mendukung demi keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah harga mati.

Page

MAKALAH

DAFTAR PUSTAKA

Kahar, Jounil, 2004. Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004

Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/

III tahun 2004

http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/ekonomi/shell_ambala

t050316-redirected

http://www.scribd.com/doc/4407559/KONFLIK-RIMALAYSIA

http://geopolitikenergi.wordpress.com/2007/05/09/konflik-ambalat-hanya-

menguntungkan-penjajah

http://video.vivanews.com/read/5006konflik_ambalat_mencuat_sejak_1967

www.tempo interaktif.com