BAB II TNJAUAN PUSTAKA A. Pajak 1. Pengertian Pajakrepository.ump.ac.id/1574/3/SUWARNI - BAB...

8

BAB II

TNJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Edwin R.A. Seligman yaitu : “Tax is a compulsery

contribution from the person, to the goverment to defray the expenses

incurred in the common interest of all, without reference to special benefit

conferred” (Edwin R.A. Seligman, 1925: 3).

Banyak terdengar keberatan atas kalimat “without reference” karena

bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi

barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak

mudah ditunjukkannya, apalagi secara perorangan.

Menurut Adriani, Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodiharjo, 2010: 2).

Dari definisi menurut Adriani, pajak dianggap sebagai pengertian

yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan

demikian, ruang lingkup pemungutan lebih luas dari pajak. Didalam

definisi tersebut, terlihat bahwa ia menekankan fungsi budgetaire

(keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih memiliki fungsi lain

yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.

“In the United States, for example, the national goverment has an

income tax, most states have an income tax or a sales tax, or both and

cities and towns may have a sales tax or a property tax. In some states

such as Ohio, the sales tax is different in each county”

(https://simple.m.wikipedia.org>wiki>tax, diakses pada tanggal 24

Desember 2016 pukul 20.00 WIB).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.

9

Rochmat Soemitro memberikan definisi pajak bahwa pajak

merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukan dan dipergunakan untuk membayar

pengeluaran umum (Dwiarso Utomo, 2011: 1).

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang

tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada

rakyat selaku wajib pajak. Di negara-negara yang menganut faham hukum,

segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-

undang. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dicantumkan Pasal 23 ayat (2)

sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu

ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak ( termasuk bea dan

cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-

undang.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang

lazim dikenal dengan:

a. Equality (asas persamaan)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak

tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara,

sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu

sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah

perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini

adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan

negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara

mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.

b. Certainty (asas kepastian)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan

pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini


10

kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan

objek pajak.

c. Conveniency of payment (asas menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling

menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat

mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

d. Law Cost of Collection (asas efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh

lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus

disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam

pemungutan pajak, maka W. J. De Langen seorang ahli pajak,

menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Asas Kesamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang

boleh sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada

diskriminasi dalam pemungutan pajak.

2) Asas Daya-Pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap

wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti

orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang

pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan

pendapatannya di bawah basicneed dibebaskan dari pajak.

3) Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan

keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.

4) Asas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah

didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-

barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

5) Asas Kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa

dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan

atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada


11

lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan

pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah

mengikatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun

pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan

dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi

hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.

7) Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam

melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling

bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu di usahakan sebaik

mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan

keadilan dan kepastian hukum (H. Bohari, 2004: 43).

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan

pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflansi dapat dikendalikan, hai ini bisa dilakukan antara

lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,

pemungutan pajak yang efektif dan efisien.


12

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

5. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak dijabarkan di Pasal 1 huruf a Undang-

undang No. 6 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Perpajakan

(KUP) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau

pemotong pajak tertentu. Seseorang atau badan yang memenuhi

persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang harus dihormati oleh fiskus

(Mariot Pahala Siahaan, 2010: 1).

Dari ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-undang

Perpajakan terdapat kewajiban dari wajib pajak dan juga hak-haknya

seperti:

a. Kewajiban Wajib Pajak

1) Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dari wajib pajak. Fungsi

Nomor Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk

mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga berguna

untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal

pengawasan administrasi perpajakan.

2) Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-

tempat yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. Fungsi surat

pemberitahuan adalah sebagai sarana wajib pajak untuk

melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan


13

pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu

tahun pajak, serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah

dipotong oleh pihak ketiga (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.

16 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan).

3) Wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan

memandatangani sendiri surat pemberitahuan pajak dan kemudian

mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada Kantor Inspeksi

Pajak.

4) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan pada

dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan.

b. Hak-hak Wajib Pajak

1) Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda buktu

pemasukan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan melalui

Kantor Pos dan Giro harus dilaksanakan secara tercatat, dan

tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

2) Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan

penyampaian Surat Pemberitahuan.

3) Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan

sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.

Pembetulan atas Surat Pemberitahuan dapat dilakukan oleh wajib

pajak apabila terdapat kekeliruan dalam mengisi SPT yang dibuat

oleh wajib pajak.

4) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan

penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan

kemampuannya.

5) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan

kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian Surat

Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.


14

6) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah

tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat

Ketetapan Pajak (SKP) dalam Penerapan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan.

7) Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas

kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan

keberatannya.

8) Wajib pajak berhak mengajukan Permohonan Banding atas surat

keberatannya yang telah diputuskan oleh Jenderal Pajak.

9) Wajib pajak berhak mengajukan Permohonan Penghapusan atau

Pengurangan Pengenaan Sanksi Perpajakan serta Pembetulan

Ketetapan Pajak yang salah atau keliru.

10) Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang

lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan arti yang diberikan masyarakat

pada hukum sebagai berikut:

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun

secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.

b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan

atau gejala-gejala yang dihadapi.

c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau

perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat

kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.

e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang

berhubungan erat dengan penegakan hukum.

f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang

menyangkut keputusan penguasa.


15

g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal

balik antar unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.

h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu

perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang

bertujuan untuk mencapai kedamaian.

i. Hukum sebagai jaminan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-

konsepsi tentang apa yang siagap baik dan buruk.

2. Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak, yang dikenal dengan hukum fiskal, adalah

keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewnang pemerintah

untuk mengambil melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari

hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara

dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar

pajak (selanjutnya sering disebutwajib pajak). Tugasnya adalah menelaah

keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan

pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan

menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini dalam pada itu adalah penting

sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar ekonomis dari

keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut (R. Brotodiharjo Santoso,

2010: 1).

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah suatu

kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah

sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain

lain perkataan hukum pajak menerangkan:

a. Siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak);

b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);

c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;

d. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak;

e. Cara penagihan pajak, dan

f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.


16

3. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu

usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut

sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula

sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-

undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto

Rahardjo, 1983: 24).

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu secara konsepsional maka inti

dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan

nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya

merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral

(Soerjono Soekanto, 1983: 24).

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya dan

tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa

yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang yang

dirumuskan dalam peraturan hukum (Satjipto Raharjo, 2010: 24).

Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk

penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan serta bimbingan agar para

pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi undang-undang

perpajakan sesuai yang dicita-citakan oleh undang-undang atau peraturan

di bidang perpajakan (Adrian Sutedi, 2011: 231).


17

4. Pengertian Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum pajak merupakan suatu aturan yang dibuat agar

wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat

memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya kepada wajib pajak.

Dengan kata lain penegakan pajak sangatlah penting terhadap kepatuhan

wajib pajak karena jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan

baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tidak akan terjadi dengan baik

dan tidak akan adil merata (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 140).

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Daerah

Daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat (Licoln Arsyad, 1999: 107).

2. Pengertian Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 32

Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang No.

12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah

sebagai berikut: “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah

dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (Provinsi atau

Kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.


18

3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan

DPRD Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana

telah diamandemen dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan,

pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan

dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 20 ayat

(2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen

dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari

Pemerintahan Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,

Bupati atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud

dengan Peraturan Daerah (Perda) adala peraturan perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan

Undang-undang tentang Pemerentah Daerah 1 adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propvinsi maupun di

Kabupaten/ Kota.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan

tugaspembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan


19

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas

masing-masing daerah.

2. Jenis-jenis Peraturan Daerah

Ada berbagai jenis Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Tata Ruang Wilayah Daerah;

d. APBD;

e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;

f. Pemerintahan Desa;

g. Pengaturan Umum Lainnya.

3. Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap,

yaitu:

a. Proses penyiapan perancangan Perda yang merupakan proses

penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau lingkungan

Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk

penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik

(academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di

DPRD.

c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh

Sekretaris Daerah.

4. Asas-asas Materi Muatan

a. Asas Pengayoman, bahwa setiap muatan Perda harus berfungsi

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman

masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.


20

c. Asas Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic

(kebinekan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi

muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-

masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

g. Asas Keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan, bahwa setiap materi

muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan,

gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, bahwa setiap muatan Perda

harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, bahwa setiap materi

muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan

kepentingan bangsa dan negara.


21

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan

daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan

self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya

posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk

memberikan pelayanan dan pembanguna dan keuangan inilah yang

merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos

Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos

Penerimaan non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos

Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan

Asli Daerah adalah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana

sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara

meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut

dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu

(UU. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan

daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah,

juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-

lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan

bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan

desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan


22

daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 28

Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah

dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah,

dan lain-lain yang sah (Abdul Halim, 2004: 96).

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu

daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi

yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan

lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

2. Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seluruh kegiatan dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan

Daerah

b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat-Daerah

c. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

e. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

f. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah

g. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah

3. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komposisi Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Paerah, Retribusi

Daerah, Laba Perusahaan Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.


23

Diantara keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan sumber andalan PAD.

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah

iuran wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai

kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa

memperoleh imbalan secara langsung. Sedangkan menurut penulis definisi

pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada

pemerintah daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung yang dapat

dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku kemudian dapat

digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah.

Rochmad Sumitro merumuskan pajak daerah adalah pajak Negara

yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran

Daerah sebagai badan hukum publik.

2. Ciri-ciri Pajak Daerah

a. Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah

sebagai Pajak Daerah;

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;

c. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan kekuatan

undang-undang san/ atau peraturan hukum lainnya;


24

d. Hasil pungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk

membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

3. Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Landasan Hukum Pajak Daerah diatur oleh Pemerintah Daerah

dalam Pasal 58 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang lengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

a. Dengan undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang Pajak dan

Retribusi Daerah;

b. Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan Pajak dan Retribusi

Daerah;

c. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku

sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang

diatur dalam undang-undang dan tidak boleh berlaku surut;

d. Pengembalian atau pembebasan pajak Daerah dan/ atau Retribusi

daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

4. Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang

dikemukakan oleh Irwansyah Lubis, yaitu:

a. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil

bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan

manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;

b. Kemampuan membayar pajak (ability to pay);

c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif

pajak;

d. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya

dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran

masyarakat;

e. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung

pelayanan memuaskan bagi masyarakat;


25

f. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi

dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak;

5. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti berikut

ini:

a. Pajak Provinsi

Berbagai Pajak Provinsi antara lain:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3) Pajak Air Permukaan

4) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

Berbagai Pajak Kabupaten/Kota antaralain adalah:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Mineral Bukan Logam Bebatuan

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Bawah Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

6. Karakteristik Pajak Daerah

Karakteristik dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara

yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah.

b. Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan undang-undang.


26

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah

administratif yang dikuasainya berdasarkan kekuatan undang-undang

dan atau peraturan hukum yang lainnya.

d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik (Angger Sigit

Pramusti, 2015: 25).

G. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan

bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pasal 1

angka (16) Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang

menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya.

2. Tujuan Reklame

Yaitu untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu

barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar

dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Pasal 1 angka (17) panggung/

lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau

beberapa buah reklame.

3. Obyek Pajak Reklame

Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa, Obyek Pajak Reklame adalah

semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. Reklame kain;

c. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;


27

f. Reklame udara;

g. Reklame apung;

h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide; dan

j. Reklame peragaan.

Adapun yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

dan

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi

atau Pemerintah Daerah.

4. Subyek Pajak Reklame

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa:

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan Reklame.

5. Jenis-jenis Reklame

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.

1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis Reklame Yaitu:

a. Reklame Megatron/Videotron/Lage Elekronik Display (LED)

Reklame yang menggunakan layar monitor atau sejenisnya,

berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau

tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan

tenaga listrik.


28

b. Reklame Papan/Billboard

Reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, aluminium,

fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam ataupun barang lain

yang sejenis, dipasang tersendiri atau digantungkan atau

dipasangkan/atau ditempel pada bangunan, halaman, maupun diatas

bangunan, termasuk didalamnya bando yang dibangun

melintang/bersebrangan diatas jalan di dalam sarana atau prasarana

Kabupaten.

c. Reklame Kain

Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau

tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk vinyl, plastik,

kertas, karet atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang dengan cara

digantung atau ditempel horizontal maupun vertikal.

d. Reklame Melekat atau Stiker


tulisan berbentuk lembaran lepas, yang dipasang dengan cara diletakan,

ditempelkan atau digantungkan dengan melekat pada suatu benda.

e. Reklame Wall Painting

Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan

dan/tulisan pada dinding , pintu atap atau bagian lain dari bangunan,

pagar dan sejenisnya.

f. Reklame Selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan

cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta, yang pemasangannya

tidak ditempelkan, dilekatkan atau digantungkan pada suatu benda lain.

g. Reklame Berjalan

Reklame yang berupa gambar, tulisan dan/atau tulisan yang

ditempatkan pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor, atau benda

bergerak lainnya termasuk gerobag/rombong.


29

h. Reklame Udara

Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan

gas, laser pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.

i. Reklame Apung


tulisan yang dipasang pada suatu alat/benda yang berada dipermukaan

air atau diatas permukaan air.

j. Reklame Suara

Reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang

diucapkan dengan menggunakan suatu yang ditimbulkan dari atau oleh

alat perantara.

k. Reklame Film/Slide

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise

(celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan lain yang sejenis, sebagai

alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda

lain di dalam maupun diluar ruangan.

l. Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu

barang dengan atau disertai suara.

6. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas disebutkan bahwa, Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah

Nilai Sewa Reklame, yaitu:

a. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan

nilai kontrak reklame.

b. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka

waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.


30

c. Dalam hal nilai sewa ssebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

d. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek

Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

e. Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Bupati Banyumas.

7. Nilai Sewa Reklame Menurut Jenis Reklame

A. Reklame papan / billboard / videotron/ megatron dan sejenisnya

1. Reklame papan/billboard tanpa lampu

LOKASI

PENEMPATAN NJOPR NSPR

NSR=

(NJOPR+NSPR) KET.

a. Kawasan Khusus 200.000 150% x NJOPR 500.000 M?/th

b, Kawasan Strategis I 200.000 100% x NJOPR 400.000 MP/th

c. Kawasan Strategis II 200.000 50% x NJOPR 300.000 M2/th

d. Kawasan Strategis III 200.000 0% x NJOPR 200.000 M2/th

Sumber: DPPKAD Kabupaten Banyumas: 2016

2. Reklame papan/ billboard dengan lampu:

LOKASI


NSR=

(NJOPR+NSPR) KET.

a. Kawasan Khusus 300.000 150% x NJOPR 750.000 M2/th

b. Kawasan Strategis I 300.000 100% x NJOPR 600.000 M2/th





31

3. Reklame Neon Box:

LOKASI

PENEMPATAN

NJOPR NSPR

NSR=

(NJOPR+NSPR) KET.

a. Kawasan Khusus 500.000 1 50% x NJOPR 1.250.000 MVth

b. Kawasan Strategis I 500.000 1 00% x NJOPR 1.000.000 M2/th



4. Reklame bersinar/ berkedip:

LOKASI


NSR=

(NJOPR+NSPR) KET.

a. Kawasan Khusus 600.000 1 50% x NJOPR 1.500.000 M2/th

b. Kawasan Strategis I 600.000 100% x NJOPR 1.200.000 M2/th

c. Kawasan Strategis II 600.000 50% x NJOPR 900.000 M-'/th



5. Videotron/ Megatron:

LOKASI


NSR=

(NJOPR+NSPR) KET.

a. Kawasan Khusus 150% x

NJOPR

NJOPR

dihitung

berdasarkan

biaya

produksi/

pemasangan

yang

diajukan

oleh Wajib

Pajak

b. Kawasan Strategis I 100% x

NJOPR

c. Kawasan Strategis II 50% x

NJOPR

d. Kawasan Strategis III 0% x NJOPR




32

B. Reklame Kain

1. Reklame kain dari kain biasa atau sejenisnya:

LOKASI

PENEMPATAN NJOPR NSPR NSR KET.

a. Kawasan Khusus 12.000 150% x NJOPR 30.000 M2/bln

b. Kawasan Strategis I 12.000 100% x NJOPR 24.000 M2/bln

c. Kawasan Strategis II 12.000 50% x NJOPR 18.000 M2/bln

d. Kawasan Strategis III 12.000 0% x NJOPR 12.000 M2/bln


2. Reklame kain dari MMT, Digital printing, vinil atau sejenisnya:

LOKASI


a. Kawasan Khusus 20.000 150% x NJOPR 50.000 M2/bln

b. Kawasan Strategis I 20.000 100% x NJOPR 40.000 M2/bln

c. Kawasan Strategis II 20.000 50% x NJOPR 30.000 M2/bln

d. Kawasan Strategis III 20.000 0% x NJOPR 20.000 M2/bln


C. Reklame melekat (stiker)

LOKASI


Stiker sarnpai

dengan 1 m2

20.000 0 20.000 Per lembar

Kalender

tempel/gantung

10.000 0 10.000 * per eksemplar.


D. Reklame selebaran

1. Selebaran satu muka tidak berwarna:

LOKASI


200 0 200 Per lembar


33

2. Selebaran dua muka tidak berwarna:

LOKASI




3. Selebaran satu muka berwarna:

LOKASI



Sumber: DPPKAD Kabupaten Banyumas

4. Selebaran dua muka berwarna:

NSPR NSR KETERANGAN

LOKASI


1.000 0 1000 Per lembar


5. Reklame berjalan pada kendaraan

LOKASI


0 =NJOPR

NJOPR

dihitung

berdasarkan

biaya

produksi/

pemasangan

yang diajukan

oleh Wajib

Pajak



34

6. Reklame Udara

LOKASI


NSR=

(NJOPR+NSP) KET.

a. Kawasan Khusus 150% x NJOPR NJOPR

dihitung

berdasarkan

biaya

produksi/

pemasangan

yang

diajukan oleh

Wajib Pajak

b. Kawasan Strategis

I

100% x NJOPR

c. Kawasan Strategis

II

50% x NJOPR

d. Kawasan Strategis

III

0% x NJOPR


7. Reklame suara

LOKASI


0 =NJOPR

NJOPR

dihitung

berdasarkan

biaya

produksi/

pemasangan

yang

diajukan oleh

Wajib Pajak


8. Reklame Film/ Slide

LOKASI


0 =NJOPR

NJOPR

dihitung

berdasarkan

biaya

produksi/

pemasangan

yang

diajukan oleh


35

Wajib Pajak


9. Reklame peragaan

LOKASI


NSR=

(NJOPR+NSPR) KET.

a. Kawasan Khusus 150% x NJOPR

NJOPR

dihitung

berdasarkan

biaya

produksi/

pemasangan

yang

diajukan

oleh

Wajib Pajak

b. Kawasan Strategis

I

100% x NJOPR

c. Kawasan Strategis

11

50% x NJOPR

d. Kawasan Strategis

III

0% x NJOPR


8. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame berjalan untuk jenis kendaraan

dilakukan berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan

tersebut didalam wilayah Kabupaten Banyumas serta dihitung berdasarkan

luas bidang reklame termasuk paduan warna, ornamen dan lain sebagainya

yang mencirikan produk yang dipromosikan. Dalam jangka 5 (lima) tahun

sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal jika

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang

atau tidak kurang bayar. Apabila SKPDKB diterbitkan, maka

kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling

lama 24 jam (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.


36

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Apabila

SKPDKBT diterbitkan, maka maka dikenakan sanksi administratif

berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut. Namun, kenaikan tidak dikenakan jika wajib pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) jika jumlah pajak yang

terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

9. Jangka Waktu Pemasangan Reklame

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas dinyatakan bahwa:

a. Jangka waktu pemasangan reklame permanen dan reklame terbatas

adalah 1 (satu) tahun.

b. Jangka waktu pemasangan reklame insidentil ditetapkan sesuai dengan

izin penyelenggara reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling

lama 30 (tiga puluh) hari;

2) Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling

lama 30 (tiga puluh) hari;

3) Selebaran, melekat diberikan dalam bentuk pengesahan atau

porporasi;

4) Film/slide Udara, Suara dan apung dengan jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari.

10. Masa Pajak Reklame

Pajak Rekalame juga mempunyai Masa Pajak dan Saat Pajak

Terutang, Berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf (c) , yaitu sebagai

berikut:

a. Pajak Reklame terbatas selama 1 (satu) bulan;

b. Pajak Reklame permanen selama 1 (satu) bulan;.

c. Pajak Reklame Insidentil selama 1 (satu) bulan


BAB II TNJAUAN PUSTAKA A. Pajak 1. Pengertian Pajakrepository.ump.ac.id/1574/3/SUWARNI - BAB...

Documents

Transcript of BAB II TNJAUAN PUSTAKA A. Pajak 1. Pengertian Pajakrepository.ump.ac.id/1574/3/SUWARNI - BAB...