ANALISIS TERHADAP HAMBA T AN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENUN SIAK DI KABUPATEN SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPT A

DASROL1

Abstract

Copyright protection in the field is strongly felt need in people's lives, especially in Riau Siak. Siak there are also many economic actors, e~pecially dibidamg Siak weaving craft. It can be seen from the growth and development of weaving itself Siak. Where Siak weaving is not solely about the type or ragamnva hanva but also the mot~f or style and variety, because of the variety, style and yeast that lies the beauty and value of sales of a particular outcome Karva Siak weaving itself Legal protection of the work of weaving Siak must be realized, such as the registration of copyright is've got to get out the certificate, as well as the setting of the Local Rules and socialized by the government to the local community in particular. Barriers to copyright registration as well as the weaving Siak special budget jor the preservation of culture is woven Siak should be realized immediately.

Keyword: batik, copyright, Kabupaten Siak

Abstrak

Perlindungan di bidang Hak Cipta sangat dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak juga banyak terdapat para pelaku ekonomi khususnya dibidamg kerajinan tenun Siak. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan dari tenun siak itu sendiri. Dimana tenun siak ini tidak semata-mata hanva mengenai jenis atau ragamnva saja melainkan juga mot~f atau corak dan ragamnya, karena dari ragam, corak dan ragi itulah letak keindahan dan nilai jual dari suatu hasil karva khususnya tenun siak itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap hasil karya tenun siak harus segera terealisasi, seperti pendaftaran Hak ciptanya sudah harus keluar sertifikatnya, serta adanya pengaturan dari Peraturan Daerah setempat dan di sosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat khus usnya. Hambatan terhadap pendaftaran hak cipta tenun siak serta adanya anggaran khusus terhadap pelestarian budaya tenun siak ini harus segera terwujud.

Kata kunci: batik, hak cipta, Kabupaten Siak

I Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Riau. Alamat kontak: dasrol.fh@gmail.com.

2 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

I. Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Melalui tahap-tahap pembangunan yang disusun dan terencana bangsa Indonesia pada saat ini berhasil pada tahap yang penting yaitu mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat pada kekuatan industri, dengan stuktur ekonomi tersebut untuk tahap pembangunan selanjutnva bangsa Indonesia dapat mencapai kepada tahap keberhasilan dan kemajuan yang diharapkan.

Seiring dengan berkembangnya mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di era globalisasi ekonomi dan dalam menghada pi perdagangan bebas khususnya di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini, sudah pasti mengenai pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu adanya persaingan antara negara-negara yang ada didunia.

Sebagai negara berkembang dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar dari era perdagangan bebas yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Persaingan barang dalam perdagangan internasional akan semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi. Dalam kurun waktu 1999-2002 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengalami 4 kali amandemen. Hasil amandemen UUD 1945 menaatur Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan teleh meniadakan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman penyusunan rencana sebagai pembangunan nasional. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di herbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini jelas terlihat dari as as dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (l) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa:

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan. berkelarifutan. berwawasan Jingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuandan kesatuan Nasional. 2

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam pembangunan nasional diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Jakarta. Sinar Grafika, 2005), hal. 5.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hllkum Tenun Siak, Dasrol 3

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan hahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:3

a, Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi daik antar Daerah.

antar ruang. antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah:

C. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangaaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan e. Menjamin tercapainya penggunaan cumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pelanggaran di Indonesia terutama banyak dilakukan terhadap ciptaan­ciptaan yane dilindungi Hak Cipta yang, meliputi buku, CD (Compact Disk), VCD (Video Compact Disk). film-hiburan, software computer dan lain sebagainya. Sebenamya untuk penegakan, aturan-aturan hukum Hak Cipta sudah cukup memadai, terutama dengan telah diundangkannya Undang-undang Tentang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang telah mulai diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2002.4

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) melalui ratifikasi Convension Estabilishing The WTO dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral GATT (General Agreement on Tar!ffS and Trade) Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang­undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempumakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) yang diatur dalam General Agreement on TariffS and Trade (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GA TT tersebut adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rigths (persetujuan TRIPS) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang Aspek-aspek dagang Hak atas Kepemilikan Intelektual, maka sudah menjadi konsekwensi dan kewajiban bagi negara Indonesia untuk melaksanakan aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut.

Pada zaman kuno dan pertengahan (Altertum dan Mittelalter) hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Gesetz), karena mereka beranggapan, bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti rumah, tanah atau benda lainnva. Sehingga pada mas a ini karya cipta manusia itu masih dianggap

3 Ibid., hal. 5-6.

4 Afrillyal1l1a Purba, dkk., "TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 100.

4 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

sebagai penjelmaan dari ciptaan Tuhan, sehingga kehadirannya ditengah­tengah masyarakat dianggap sebagai karya cipta yang tidak bertuan atau "anonym". Karya cipta baru mulai dilindungi pada masa Keistimewaan (Privilege) dan Hak Milik Percetakan. Masa hak keistimewaan atau Privilege adalah hak untuk memperbanyak suatu karya cipta diberikan kepada percetakanipenerbit. Artinya, percetakan mendapat hak istimewa untuk memperbanyak dan menjual hasil ciptaan seseorang, sehingga yana berhak memberikan Hak istimewa itu adalah raja ataupun penguasa. 5

Di Indonesia Undana-undang tentang Hak cipta yang pertama kali berlaku adalah merupakan produk hukum Belanda, dimana Belanda yang menjajah Indonesia pada tanggal 1 November 1912 mengikuti Konvensi Bern dan memberlakukan keikutsertaannva pada konvensi tersebut terhadap Indonesia berdasarkan azas konkordansi, dengan kata lain semenjak tahun 1912 Indonesia telah mempunyai Undang-undang Hak Cipta (Auteurswet) berdasarkan Undangundang Belanda pada tanggal 29 juni 1911 (Staadblad Belanda Nomor 197) yang memberi wewenang kepada Ratu Belanda untuk memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara jajahannya Konvensi Bern 1886 berikut revisi pada tanggal13 November 1908 di Berlin.6

Konvensi Bern 1886 pada dasamya memuat tiga prinsip berupa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, karena Indonesia merupakan anggota Konvensi Bern maka Indonesia berkewajiban untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Cipta. Adapun tiga prinsip dasar dari Konvensi Bern adalah: 7

1). Prinsip National Treatment yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan Hak Cipta yang sarna seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2). Prinsip Automatic Protection yaitu perlindungan yang diberikan tidak didasarkan atas suatu formalitas. misalnva adanva pendaftaran ciptaan, dan mendefositnva atau pemberian resmi mengenai pengumumannya atau pembayaran pendaftarannya, atau dengan kata lain pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa hams memenuhi syarat apapun.

3). Prinsip Independent Protection yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan. seni dan sastra. Bentuk yang khas artinya bentuk yang lain dari ciptaan yang sudah ada.

5 Syafrinaldi, "Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi", (Pekanbaru: MR Press, 2003), tanpa halaman.

6 Eddy Damian, "Hukum Hak Cipta", (Bandung, Alumni, 2002), hal. 60.

7 Ibid., hal. 61.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukllm Tenlln Siak, Dasrol 5

Menunjukkan keaslian artinya bukan tiruan atau jiplakan dari ciptaan orang lain. Ciptaan itu bersifat pribadi artinya berasal dari kemampuan intelektual yang Ciptaan itu bersifat pribadi artinya berasal dari kemampuan intelektual yang menyatu/manunggal dengan diri pencipta. Setiap ciptaan digolongkan dalam bidana ilmu pengetahuan. seni dan sastra. Walaupun berasal dari kemampuan intelektual, suatu penemuan tidak termasuk bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, melainkan termasuk bidang teknologi. 8

Berdasarkan Pasal I angka (2) Undana-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama­sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran. imajinasi, kecekatan. keterampilan. atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud, maka sejak itu pulalah lahimya hak daripada penciptanya. Apabila diambil perbandingan dengan "oktrooi" kedua hal ini tentu berbeda, menurut peraturan hukum yang berlaku (Posite.f Recht) wujud dari hak cipta dengan oktrooi adalah berlainan dimana masalah hak cipta (hak pengarang) oleh hukum telah diakui sejak semula, sedangkan hak oktrooi atau paten merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu ... " dan oleh karena itu wujud hak oktrooi itu baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari pemerintah. Perkataan oktrooi berarti juga suatu privilege, suatu pemberian istimewa yang seakan-akan hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedang sebetulnya hak ini adalah hak asasi yang tidak berbeda dengan hak cipta. 9

Masyarakat Indonesia termasuk di Riau, belum semuanya mengenal tenunan Melayu dengan segal a ragam corak (motif) dan raginya (desainnya), apalagi nilai-nilai falsafah yang dikandungnya, bahkan banyak pengrajin tenun di Riau tak memiliki pengetahuan tersebut. Berhubung dengan hal yang disebutkan terakhir itu kenyataan serupa itu dapat menimbulkan kecelakaan kultural, yang sedapat-dapatnya harus dihindari. Dalam masyarakat Melayu Riau dikenal dengan ungkapan pantang memakai memandai-mandai; salah pakai perut terburai. Dengan kata lain menempatkan sesuatu pada patutnya atau tempatnya menjadi keharusan suatu kultural atau budaya yana benar-benar harus diperhatikan. Jadi tenunan merupakan salah satu unsur kebudayaan

8 Abdulkadir Muhammad, "Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 112.

9 Sophar Maru Hutaga1ung, "Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), hal. 8.

6 Jllrnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Melayu riau, khususnya yang berkaitan dengan corak (motif) dan ragmya (desainnya).IO

Berdasarkan penjelasan resmi Undang-undang Hak Cipta (UUHC) Indonesia disebutkan bahwa seni batik yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab seni batik yang tradisional seperti misalnva parang rusak, sidomakti, truntum, dan lain-lain, pada dasamya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUHC. Disamakan dengan pengertian seni batik yang tradisional ini adalah karya tradisional lainnva yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti antara lain seni songket, ikat, dan lain-Iainnya yang dewasa ini berkembang dan dimodemisasi ciptaannva. II

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Be1anda, sehingga pada masa itu sejarah hukum tentang perlindungan Hak atas Kekayan Intelektual tidak bisa terlepas dari sejarah hukum yang sarna dengan Belanda, karena hampir segal a peraturan yang berlaku di Belanda pada waktu itu juaa diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) dengan azas konkordansi. Jadi jelas terlihat bahwa dari zaman penjajahan sampai dengan sekarang, usia Hak atas Kekayaan Intelektual saat ini boleh dikatakan sudah lama, akan tetapi bila dilihat kenyataan yang ada sampai saat ini, ketentuan hak atas kekayaan intelektual masih jauh dari yang diharapkan menurut standar intemasional, baik dilihat dari rumusan hukum positifnya apalagi dari segi pelaksanaan hukum itu sendiri di lapangan dalam menghadapi kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. I2

Sampai saat ini, sebenamya khusus mengenai tenun siak be1um pemah terdengar terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta seperti peniruan atau penjiplakan terhadap motif-motif dari tenun siak. walaupun begitu bukan tidak mungkin suatu saat nanti dimasa yang akan datang, terjadi pelanggaran terhadap motif-motif tenun siak, mengingat beberapa motif batik seperti motif batik Parang yang ditiru atau dijiplak serta didaftarkan Hak Ciptanya oleh negara Malaysia. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara Indonesia baik secara moriil maupun materiil atau ekonomi, dan menjadi suatu cambuk sekaligus sebagai pengalaman berharga bagi masyarakat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, agar pelanggaranpelanggaran Hak Cipta seperti peniruan atau penjiplakan tidak terjadi khususnya terhadap tenun siak, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat Melayu Riau dan atau pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melakukan beberapa tindakan hukum misalnya dengan mendaftarkan Hak Cipta terhadap tenun siak, sebagai salah

10 Ibid., hal. xx.

II Harsono Adisumarto, "Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta", Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 19.

12 Syafrinakii, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UR dalam Bidang HaKi, Gp. Cit., hal. 15.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak, Dasrol 7

satu upaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap motif-motif yang sudah didaftarkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dirasa perlu antar berbagai lapisan masyarakat untuk salirtg bekerjasama dengan pihak pemerintah atau Badan atau Lembaga atau lnstansi terkait dalam mensosialisasikan pemahaman yang sebenamva mengenai arti. fungsi dan peranan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam kehidupan perindustrian dan perdagangan baik dalam linakup nasional maupun intemasional. Demikian pula halnya dengan Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, yang juga harus mendapatkan perlindungan yang nyata agar pencipta di satu sisi dapat terus berkarya dan mendapat keuntungan ekonomi.

Pemerintah dalam hal ini melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ten tang Hak Cipta akan memberikan perlindungan yang nyata bagi pencipta atau hasil karya cipta/ciptaannya, dan penciptanya sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan industri bangsa. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 juga diharapkan dapat mendorong pencipta-pencipta khususnya pencipta tenun siak untuk berkarya sepenuhnya serta dapat pula mengatasi dan menghentikan pelanggaran dalam bidang Hak Cipta.

Perlindungan di bidang Hak Cipta juga sangat dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak juga banyak terdapat para pelaku ekonomi khususnya dibidamg kerajinan tenun siak. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan dari tenun siak itu sendiri. Dimana tenun siak ini tidak semata­mata hanva mengenai jenis atau ragamnva saja melainkan juga motif atau corak dan raeinya, karena dari ragam, corak dan ragi itulah letak keindahan dan nilai jual dari suatu hasil karva khususnya tenun siak itu sendiri.

Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sarna pada setiap orang karen a berbeda tingakt pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman didalam member arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat isitilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak­hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia.

Pengertian hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata "hak" dan "cipta". Kata "hak" yang sering dihadapkan dengan kata "kewajiban" adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas unutk digunakan atau tidak. Sedangkan kata "'cipta" tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil keIja ratio.

Pengaturan Hak Cipta yang dimiliki oleh Indonesia saat ini memiliki sejarah yang panjang. Lebih dari 70 Tahun lamanya perlindungan Hak Cipta berada dibawah naungan Undang-undang ciptan Belanda, baru kemudian pada Tahun 1982 kita baru memiliki Undang-undang sendiri yaitu Undang-undang

8 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

No. 6 Tahun 1982. Namun semng dengan waktu sejak Undang-undang tersebut diberlakukan temyata hasilnya tidak seperti yang diharapakan sesuai dengan maksud awal penciptaanya.

Sebagai pembaharuan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982, lahirlah Undang No.7 tahun 1987, begitupun persoalan hak cipta belum dianggap tuntas. Para pencipta masih merasakan kekurangan akan kepastian hak. Maka lahirlah Undang-undang No. 12 tahun 1997. Seiring dengan waktu, kebutuhan kepastian hukum pun bertambah dengan kemajuan jaman makan pada akhimya dikeluarkanlah Undang- undang No. 19 Tahun 2002, yang lebuih memperbaharui Undang-undang yang terdahulu yang diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai dan diundangkan pada bulan Juli 2002 tetapi baru mengikat pada tanggal 29 Juli 2003, dua belas bulan setelah diundangkan.

Ditemukan rumusan Hak Cipta sebagai berikut:

Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk ilu yang tibul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13

Hak Cipta yang dimaksud diatas dalam pembahasan ini didasarkan pada Undang-undang No.19 Tahun 2002. Berdasarkan kuitpan diatas dapat kit a garis bawahi kutipan diatas terutama pada kalimat bahwa Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi penciptanya yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi para penciptanya dan bagi mereka yang memperoleh daripadanya. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain hanya dapat melakukan atas izin pencipta. Istilah "hak khusus" dipakai untuk menerangkan bahwa hak Cipta merupkan hak istimewa. 14

(4) Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Kedua hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang sesuai dengan penjelasan arli beberapa istilah tercantum dalam Pasall Undang-undang Hak Cipta, adalah sebagai berikut: 15

(5) Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hamper sama atau menyerupai ciptaan

13 Repuhlik Indonesia, Op. Cit, Pasa! 2,

14 Leden Marpaung, "Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Inte!ektua!", (Jakarta: SinarGrafika, 1995),hal. 12.

15 Repuhlik Indonesia, Op. Cit, Pasa!1 (4).

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak, Dasrol 9

tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sam a maupun tidak sama. Termasuk mengalih wuudkan sesuatu ciptaan. 16

Menurut rumusan Undang-undang Hak Cipta 2002, ciptaan adalah hasil karya setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Sedangkan pencipta adalah seorang yang secara bersama­sarna yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengertian Hak Cipta sendiri adalah suatu pengertian yang luas yang dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bentuk hak yang berbeda yaitu hak ekonomi (economy Rights) dan hak moral (moral right~).

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. 17

Hak moral diatur dalam Undang-undang 19 Tahun 2002 Pasal 24 serta dalam Konvensi Berne. Hak Cipta memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) lainnya, sehingga tidak dimasukkan kedalam pengertian hak atas kekayaan perindustrian. 18

Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 sendiri membedakan hak cipta dengan hak milik industri yang lain. Dikatakan bahwa ciptaan itu adalah hasil kraya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dilihat dari macam-macam hak yang tergabung kedalam "lndusrfial Property Right" itu, hak-hak tersebut berkaitan erat dengan dunia industry atau berguna dalam industri. Pengertian industri sendiri dapat dipahami sebagaimana dirumuskan dalam Undang­undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah "kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, danlatau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perekayasaan industri". Hak cipta tidak sepenuhnya berkaitan dengan kegiatan industri ini sehingga ia terpisah sendiri, sebagai kategori HAKI. 19

1. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Didalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Hak Cipta No.7 Tahun 1987 yang diperbaharui oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan kemudian diperbaharui lagi oleh Undang-undang No.19 Tahun 2002, secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta member izin

16 Ibid., Pasal 1 (5).

17 Sanusi Bintang, M.L.LS, Gp.Cit., hal. 4.

18 Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 21.

19 Republik Indonesia, Gp. Cit, Pasal 1 (2).

10 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

untuk itu harus memperlihatkan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan agar setiap penggunaan dan memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya. Yang tujuan utama pembatasan terhadap Hak Cipta ini agar setiap orang dan badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang, hak cipta ,mempunyai fu . . 120 ngsl sosla .

Apabila Negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat member izin kepada pihak lain untuk melakukannya. 21

Mengenai sifat dari hak cipta dapat kita lihat Pasal 3 Undang-undang hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih ata dialihkan (transferable/2 seluruhnya atau sebagian dengan cara- cara tertentu yaitu:

I). Pewarisan; 2). Hibah; 3). Wasiat; 4). Dijadikan milik Negara; 5). Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa

perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.

Seperti halnya hak-hak lain misalnya gadai, hak hipotek, hak merek, maka hak cipta termasuk jenis benda yang tidak berbentuk. Hal ini untuk dibedakan dengan adanya benda berbentuk misalnya rumah, kendaraan, hewan dan lain-lain.

Hak cipta jika digolongkan ke dalam benda bergerak. Akan menimbulkan pertanyaan "apakah mungkin hak cipta dikuasai orang lain dan berlaku seolah-{)lah pemiliknya?". Menurut Saidin, SH hal ini tidak mungkin dan kalaupun mungkin hal moral tetap melekat pada si pencipta, karena sifat kemanunggalannya. Dengan demikian setiap orang akan dapat mengetahui siapa sebenamya pemilik hak cipta tersebut. 23

Hak moral yang membedakan hak cipta dengan hak lainnya, ciri khusus ini hanya dimiliki hak cipta. Jika demikian maka dapat dikatakan bahwa isi Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak tepat, karena walaupun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain namun hak moral melekat

20 J.C.T. Simorangkir, "Undang-Undang Hak Cipta dan Komentar", (Jakarta: Djambatan, tanpa tahun), hal. 8 dan 46.

21 Ibid., hal. 46.

22 Roeseno Harjowidigdo, "Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaanya", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 23.

23 Saidin, Op.Cit, hal. 38 23, Roeseno Harjowidigdo, Op. Cit., hal. 23.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak, Dasrol 11

pada penciptanya Sehingga hak cipta sebaiknya digolongkan kedalam benda tidak bergerak.

2. Pemegang dan Subjek Hak Cipta.

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 butir (b) Undang-undang Hak Cipta no.19 tahun 2002. Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta 2002 mengenai siapa yang dimaksud dengan pencipta adalah:

a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 29;

b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanyamak orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya. 24

Subjek Hak cipta adalah pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud dalam pencipta harus memiliki kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasamya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki Hak Cipta tersebut kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daf'tar umum ciptaan dan pengumumannya resmi. Dalam Undang -undang Hak Cipta 19 Tahun 2002, dibedakan subjek hukum hak cipta ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu Pencipta dan Penerima Hak Cipta. Bagi pencipta maupun Penerima Hak Cipta menurut Undang -undang Hak Cipta tersebut, mereka itulah yang disebut dengan Pemegang Hak Cipta. Dalam hal seseorang yang menciptakan dalam statusnya sebagai karyawan dari suatu lembaga swasta dalam rangka hubungan kerja, maka pihak pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 8 ayat (3) Undang -undang No 19 Tahun 2002. Selain itu juga Pasal 9 Undang-undang Tahun 2002 menjelaskan:

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dia dengan tidak menyebut seseorang sebagai

24 Republik Indonesia, Gp. Cit., Pasal 5.

12 Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciplanya, kecualijika dibuktikan sebaliknya. 25

............. , pelaksanaan pengambil alihan oleh Negara lidaklah semudah yang diduga orang, karena yang dapat diambil alih oleh Negara hanyalah apabila dianggap perlu alas dasar pertimbangan kepentingan-kepentingan Nasional dengan demikian makan hanya dengan pertimbangan nasional semata­mala. Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik Negara, hal ini tergantung pada fungsi dan kegunaanya bagi Negara. Ali Said dihadapan sidang Paripurna mengatakan bahwa ..... 26

Contoh hak cipta yang dapat diambil alih adalah:

1). Hak cipta at as suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan; 2). Hak cipta atas lembang yang dijadikan lambing Negara; 3). Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar Negara.27

Adapun peralihan hak Negara ini harus memenuhi beberapa criteria seperti yang diungkapkan J.C.T Simorangkir yaitu:

1). Demi kepentingan Negara; 2). Dengan sepengetahuan pemegangnya; 3). Dengan keputusan Presiden; 4). Atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Dan menurut beliau, bila telah memnuhi semua persyaratan tersebut, maka Negara bukan hanya sebagai sekedar "pemegang hak cipta" tetapi Negara itu sedah menjadi "pemilik" hak cipta suatu karya.28

3. Ciptaan yang Dilindungi

Yang dilindungi hak cipta adalah hasil dari penciptanya atau yang disebut dengan karya cipta. Karya cipta adalah hasil setiap pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk itu didalam Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, telah diadakan perubahan yaitu Pasal 12 yang meliputi:

a. Buku, program computer, pamphlet, susunan perubahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

25 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2679, Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.

2b Ibid., hal. 44.

27 Ibid.

28 J.C.T Simorangkir, Undang-undang Hak Cipta, Gp. Cit., hal 137.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak, Dasrol 13

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan

dan rekaman suara. e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantonim f. Karya pertunjukan g. Karya siaran h. Seni rupa dalam segal a bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir,

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.

1. Arsitektur J. Peta k. Seni batik 1. Fotografi m. Sinematografi n. TeIjemahan, tafsir, saduran, bunga ramp ai, dan karya lainnyadari

hasil pengalihwujudan.29

Menurut penjelasan perubahan ini hanya merupakan penataan ulang dari rumusan mengenai jenis-jenis ciptaan yang termasuk dalam lingkup hak cipta. Telah dikelompokannya sesuai dengan jenis dan sifat ciptaanya. Dan yang dilindungi oelh hak cipta ialah haknya, bukan benda yang menjadi perwujudan hak tersebut. 30

1. Melodi adalah rangkaian dari sejumlah nada, yang berbunyi atau dibunyikan secara beruntun. Pada penulisan hukum ini, penulis mengkhususkan pada perlindungan hak cipta dibidang musik atau lagu dan rekaman suara. Komposisi khususnya dibidang karya la!,'1l atau musik terdiri dari;

2. Sedangkan aransemen adalah: karya tambahan yang disusun sebagai hiasan terhadap komposisi yang sudah ada sebelumnya, agar dapat disajikan lebih menarik.

3. Lirik adalah: kata-kata atau syair yang dinyanyikan.

Dengan demikian objek hak cipta khususnya lagu dalam hal ini sangat menekankan pada hasil karya manusia dan bukan akibat yang ditimbulkannya. Telah dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, karya lagu diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri dari unsur-unsur melodi, lirik dan aransemen termasuk notasi. Dengan pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik itu merupakan satu karya cipta sehingga dengan

29 Repuhlik Indonesia, Op. Cit,. Pasal 11.

30 Saidin, Op. Cit., hal. 22.

14 Jurnal HU/..llm dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

demikian hak cipta atas ciptaanya itu hanya satu, walaupun tidak tertutup kemungkinan pembuatan karya tersebut terdiri lebih dari satu orang. 3

1

4. Pembatasan dan Masa berlakunya Hak Cipta

Kepentingan pencipta adalah mendapatkan keuntungan komersil dari ciptaanya, sedangkan kepentingan masyarakat adalah mendapat kemudahan informasi. Beberapa pasal dalam Undang-undang Hak Cipta mengatur pembatasan hak cipta seperti pada Pasal 48 Undang-undang Hak Cipta ini berlaku untuk ciptaan domestik dan luar negeri. Undang­undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan hak yang berkaitan dengan hak cipta:

1. Warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; 2. Bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan

bukan badan hukum Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali diluar Indonesia;

3. Bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan;

4. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau

5. Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak peserta dalam suatu perjanjian multirateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.32

Pembatasan pemberian izin penggunaan diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta yang menentukan sumbemya harus disebutkan dengan lengkap maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam hal:

a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;

c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan: 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

31 lC.T Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta, Gp. Cit., hal. 30.

32 Republik Indonesia, Gp. Cit, hal. 48.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindllngan Hllkwn Tenlln Siak, Dasrol 15

2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil;

e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan. Pusat dokumentasi yang non-komersil, semata-mata untuk keperluan akti fi tasn ya.

f. Perubahan yang dilakukan at as karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis

g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program semata-mata untuk digunakan sendiri. 33

Pembatasan hak cipta dalam UUHC ini sejalan dengan Konvensi Hak Cipta Sedunia (Universal Copyrights Convention) tahun 1952 didalam Pasal V. Dimana dalam Pasal V dikatakan bahwa hak untuk melakukan penerjemahan diberikan pertama sekali kepada penciptanya, namun setiap Negara peserta dapat menentukan sendiri pembatasan­pembatasan lain dalam Undang-undang nasionalnya. 34

Hak Cipta yang baru menegaskan bahwa tanggal 1 1 anuari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 lanuari tahun berikutnya atau tahun berjalan setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau pencipta meninggal dunia. 35

1. Seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 ( lima puluh ) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dan jika penciptanya 2 orang maka ukuran yang dipakai adalah pencipta yang paling lama hidupnya. Ciptaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Perincian jangka waktu tertentu tersebut ialah: 36

a. Buku, program computer, pamphlet, susunan perubahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.

33 Ibid., Pasall4.

34 Sudargo Gautama, "Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta 1997", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 74.

35 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2679, Pasal 28B.

36 Ibid., Pasal 26.

16 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk

karawitan dan rekaman suara. e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantonim f. Karya pertunjukan g. Karya siaran h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni

ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.

1. Arsi tektur J. Peta k. Seni batik 1. Fotografi m. Sinematografi n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnyadari

hasil pengalihwujudan. 2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dalam kategori ini

terdiri dari a. Program Komputer c. Sinematografi d. Rekaman suara e. Karya

pertunjukan f. Karya siaran g. Semua yang disebutkan pada angka (1) di atas yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum

b. Ciptaan yang hak ciptaanya dipegang penerbit karena tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran sebagaimana diatur dalam Pasal lOA ayat (2) Undang-undang Hak Cipta. i. Ciptaan yang dipegang N egara untuk kepentingan penciptaany, apabila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan. Perhitungan jangka waktunya dimulai pada saat pertama kali diketahui umumnya.

3. Selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Tercakup didalamnya adalah: a. Fotografi b. Saduran bunga rampaI dan karya lainnya dari hasil

pengalihwujudan c. Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan yang

dihitung sejak pertamakali diterbitkan.37

5. Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta memiliki perbedaan dengan paten dan merek, dimana patn dan merek mempunyai kewajiban untuk didaftarkan. Sementara hak cipta iak edmikian, hak cipta boleh didaftarkan bleh tidak, karen a bila tidak didaftarkan pun hak ciptapun mendapat perlindungan hokum. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

37 Ibid., Pasa127.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak, Dasrol 17

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah: a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan

pengumuman resmi ten tang pendaftaran pada Departemen Kehakiman sperti yang dimaksudkan dalam Pasal 29

b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumukan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada cermah tidak tertulis dan tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya. 38

Indonesia melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan surat permohonan rangkap dua yang disertai:

1. Biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; 2. Contoh ciptaan atau penggantinya.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan at as nama sbeberapa orang maka harus ditulis semua sdan memua satu alamat pemohon. Dan bila pemohon merupakan badan hukum maka permohonan harus disertai dengan akta pendirian badan hokum tersebut.

Terhadap permohonan pendaftaran yang memenuhi syarat akan dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohn untuk dilengkapi.

6. Hak Moral (Moral Rights)

Hak moral diatur Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 Pasal 24 yang menyatakan:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.

2. a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya

b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptaanya masih hidup diperlukan persetujuanya untuk mengadakan perubaha maksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

4. Pencipt tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 39

38 Ibid., Pasa! 5. 39 Ibid., Pasa! 24.

18 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

II. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Tenun Siak di Kabupaten Siak sedangkan waktu penelitian adalah selama 6 (enam) bulan.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono 1996:43). Sumber Data yang digunakan ada1ah:

1. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan o1eh peneliti ke 1apangan.

2. Data Sekunder Data yang mencakup dokumen-dokumen resml, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Data Tertier Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kab. Siak dan Pihak Pemerintah yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisioner Metode pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya, dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, respond en memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, di samping dengan ada jawaban pertanyaan yang belum di tentukan.

2. Studi Kepustakaan Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak, Dasrol 19

literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pennasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

III. HasH Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tenun Siak Di Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Riau, dan merupakan salah satu daerah yang sangat potensial. Kabupaten Siak ditetapkan menjadi kabupaten pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, dan Keputusan Gubemur Riau No. 253/U11999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.

Secara administrasi Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8556, 09 Km (Kilometer). Kabupaten Siak secara geografis terletak pada posisi strategis karena berada dikawasan Hinterland area daerah kerjasama ekonomi regional "SIJORI" atau Singapura, lohor, dan Riau.

Adapun larak tempuh dari Singapura kurang lebih 150 Km (Kilometer), hal ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah altematif persinggahan kapal­kapal niaga dan berpotensi terhadap pengembangan investasi bagi Negara lain khususnya Negara tetangga. Investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Siak antara lain di bidang pertambangan, di bagian kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Buton dan di bidang perkebunan. Hal ini tentunya berpengaruh baik terhadap pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Siak dan sekitamya.

Perlindungan di bidang Hak Cipta juga sangat dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak juga banyak terdapat para pelaku ekonomi khususnya dibidamg kerajinan tenun siak. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan dari tenun siak itu sendiri. Dimana tenun siak ini tidak semata-mata hanva mengenai jenis atau ragamnva saja melainkan juga motif atau corak dan raeinya, karena dari ragam, corak dan ragi itulah letak keindahan dan nilai jual dari suatu hasil karva khususnya tenun siak itu sendiri.

Orang pertama yang memperkenalkan T enun ini adalah seorang pengrajin yang didatangkan dari Kerajaan Terengganu Malaysia pada

20 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 JanuQ/'i-Maret 2013

masa Kerajaan Siak diperintah oleh Sultan Sayid Ali. Seorang wanita bemama Wan Siti Binti Wan Karim dibawa ke Siak Sri Indrapura, beliau adalah seorang yang cakap dan terampil dalam bertenun dan beliau mengajarkan bagaimana bertenun kain songket. Karena pada saat itu hubungan kenegerian Kesultanan Siak dengan negeri-negeri melayu di semenanjung sangat lah erat, terutama juga dalam hal seni dan budaya melayu yang satu. Pada awalnya tenun yang diajarkan adalah merupakan tenun tumpu dan kemudian bertukar ganti dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan "Kik", dan kain yang dihasilkan disebut dengan kain Tenun Siak. Pada awalnya kain tenun siak ini dibuat terbatas bagi kalangan bangsawan saja terutama Sultan dan para keluarga serta para pembesar kerajaan di kalangan Istana Siak. Kik adalah alat tenun yang cukup sederhana dari bahan kayu berukuran sekitar I x 2 meter. Sesuai dengan ukuran alatnya, maka lebar kain yang dihasilkan tidaklah lebar sehingga tidak cukup untuk satu kain sarung, maka haruslah di sambung dua yang disebut dengan kain "Berkampuh". Akibatnya untuk mendapatkan sehelai kain, terpaksa harus ditenun dua kali dan kemudian hasilnya disambung untuk bagian atas dan bagian bawah yang sudah barang tentu memakan waktu yang lama. Dalam bertenun memerlukan bahan baku benang, baik sutera ataupun katun berwama yang dipadukan dengan benang emas sebagai omamen ( motif) atau hiasan. Dikarenakan benag sutera sudah susah didapat, maka lama kelamaan orang hanya menggunakan benang katun. Dan pada saat ini pula kain tenun songket siak dikembangkan pula pembuatannnya melalui benang sutera. Nama­nama motif tenun Songket Riau itu antara lain, Pucuk Rebung, Bunga Teratai, Bunga Tanjung, Bunga Melur, Tapuk Manggis, Semut Beriring, Siku Keluang. Semua motif ini dapat pula saling bersenyawa menjadi bentuk motifbaru.

Tokoh Wanita Melayu Riau yang sangat berperan dalam mengembangkan kerajinan kain tenun songket melayu Siak di Riau adalah TENGKU MAHARA TU. Tengku Maharatu adalah penn ai suri Sultan Syarif Kasim II yang kedua, setelah pennaisuri pertama, Tengku

Analisis Terhadap Hal11batan Pelaksanaan Perlindlll1gan Hukul11 Tenun Siak, Dasrol 21

Agung meninggal dunia. Dia melanjutkan perjuangan kakaknya dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan di Siak dan sekitamya, yaitu dengan mengajarkan cara bertenun yang kemudian dikenal dengan nama tenun Siak. Tenun Siak yang merupakan hasil karya kaum perempuan telah menjadi pakaian adat Melayu Riau yang dipergunakan dalam pakaian adat pemikahan dan upacara lainnya. Berkat perjuangan permaisuri pertama yang dilanjutkan oleh permaisuri kedua, perempuan yang tamat dari sekolah Madrasatun Nisak dapat menjadi mubalighat dan memberi dakwah, terutama kepada kaum perempuan.

Tenunan yang lazim di sebut songket itu dalam sejarah yang panjang telah melahirkan beragam jenis motif, yang mengandung makna dan falsafah tertentu. Motif-motif yang lazimnya di angkat dari tumbuh­tumbuhan atau hewan (sebagian kecil) di kekalkan menjadi variasi­variasi yang serat dengan simbol-simbol yang mencerminkan nilai-nilai as as kepercayaan dan budaya melayu. Selanjutnya, ada pula sebagian ad at istiadat tempatan mengatur penempatan dan pemakaian motif-motif di maksud, serta siapa saja berhak memakainya. Nilainya mengacu kepada sifat-sifat asal dari setiap benda atau makhluk yang dijadikan motif yang di padukan dengan nilai-nilai luhur agama islam. Dengan mengacu nilai-nilai luhur yang terkandung di setiap motif itulah adat resam tempatan mengatur pemakaian dan penempatannya, dan menjadi kebanggaan sehingga diwariskan secara turun temurun . Orang tua-tua menjelaskan bahwa kearifan orang melayu menyimak islam sekitarnya memberikan mereka peluang besar dalam memilih at au menciptakan motif. Hewan yang terkecil seperti semut, yang selalu bekerja sarna mampu membuat sarang yang besar, mampu mengangkat barang-barang yang jauh lebih besar dari badannya, dan bila bertemu selalu

22 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

berangkulan, memberi ilham terhadap pencintaan motif untuk mengabadikan perihal semut itu dalam motif tersebut sehingga lahirlah motif yang dinamakan motif semut beriring. Begitu pula halnya denagn itik yang selalu berjalan beriringan dengan rukunnya melahirkan motif itik pulang petang atau itik sekawan. Hewan yang selalu memakan yang manis dan bersih (sari bunga), kemudian menyumbangkannya dengan mahkluk lain dan bentuk madu dan selalu hidup berkawan-kawan dengan damainya melahirkan pula motif lebah bergantung atau lebah bergayut. Bunga-bungaan yang indah, wangi dan segar melahirkan motif-motif bunga yang mengandung nilai dan filsafah keluhuran dan kehalusan budi, keakraban dan kedamaian seperti corak bunga setaman, bunga berseluk daun dan lain-lain. Burung balam, yang selalu hidup rukun dengan pasangannya, melahirkan motif balam dua setengger sebagai cermin dari kerukunan hidup suami istri dan persahabatan. Ular naga, yang di mitoskan menjadi hew an perkasa penguasa samudra, melahirkan motif naga berjuang serindit mencerminkan sifat kearifan dan kebijakan. Motif puncak rebung dikaitkan dengan kesuburan dan kesabaran. Motif awan larat dikaitkan dengan kelemah-Iembutan budi, kekreatifan, dan sebagainya. Dahulu setiap pengrajin diharuskan untuk memahami makna dan falsafah yang terkandung di dalam setiap motif. Keharusan itu dimaksudkan agar mereka pribadi mampu menyerat dan menghayati nilai-nilai yang dimaksud, mampu menyebarluaskan, dan mampu pula menempatkan motif itu sesuai menurut alur dan patutnya. Karena budaya melayu sangat ber-sebati dengan ajaran islam, inti sari ajaran itu terpateri pula dengan corak seperti bentuk segi empat dikaitkan dengan sahabat Nabi Muhammad SWT yang berempat, bentuk segi lima dikaitkan dengan rukun islam, bentuk segi enam dikaitkan dengan rukun iman, bentuk wajik dikaitkan dengan sifat Allah yang maha pemurah, bentuk bulat dikaitkan dengan sifat Allah yang maha mengetahui dan penguasa alam semesta, dan sekitamya. Menurut orang tua melayu Riau, makna dan falsafah di dalam setiap motif, selain dapat meningkatkan minat­minat orang untuk menggunakan motif tersebut, juga dapat menyebar­luaskan nilai-nilai ajaran agama Islam yang mereka anut, itu lah sebabnya dahulu pengrajin diajarkan membuat atau meniru corak. Ungkapan adat mengatakan:

Di dalam pantun banyak penuntun Bertuah orang berkain songket Coraknya banyak bukan kepalang Petuahnya banyak bukan sedikit Hidup mati di pegang orang Kain songket tenun melayu Mengandung makna serta ibarat Hidup rukun berbilang suku Seberang kerja boleh di buat Bila memakai songket bergelas Di dalamnya ada tunjuk dan ajar BUa berteman tulus dan ikhlas Kemana pergi tak akan terlantar

Analisis Terhadap Hal7lhatan Pelaksanaan Perlindllngal1 Hlikum Tel7l1l1 Siak, Dasrol 23

Khasanah songket melayu amatlah kaya dengan motif dan serat dengan makna dan falsafahnya, yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai as as adat dan budaya tempatan, Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai untuk hiasan tetapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya, Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dari Hasil Wawancara dengan Bpk. Amir.S yang merupakan Kasi pada kantor Dinas perindustrian dan perdagangan, Untuk di Kabupaten Siak sudah ada upaya pendaftaran motif tenun Siak yang didaftarkan hak ciptanya namun masih dalam proses pendaftaran. Adapun motif yang didaftarkan berupa:

1. Delima susun bung a Tampik; 2. Bunga kecubung timbal balik kerja raja; 3. Pasu berjajar beralas melur .

Namun untuk perlindungan hukum terhadap hasil karya melayu riau khususnya motif batik tenun siak ini berupa regulasi yang merupakan produk hukum daerah Kabupaten Siak belum ada, tetapi untuk keputusan bupati Kabupaten Siak sedang dalam proses pencanangan dalam rangka melindungan hak cita budaya melayu riau di Kabupaten Siak.

Oi sisi lain masyarakat di Kabupatcn siak sebagian besar sudah menyadari perlunya pelestarian budaya mereka melalui hasil karya, salah satunya ada hasil kain tenun siak yang mempunya motif yang khusus, dan di buat dari bahan yang khusus. Usaha rumah tangga dalam pembuatan tenun siak ini sangat banyak, bahkan di Kota Pekanbaru juga ada seperti Usaha Kecil Menengah Tenun Siak Fitri yang ada di lalan Riau. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya mclayu riau ini juga terbukti dengan adanya upaya dari para budayawan tentang

24 lllrnal HllJ..;llm dan Pembangllnan Tahlln ke-43 No.1 lanllari-Maret 2013

kebanggaan terhadap hasil karya masyarakat melayu riau di Kabupaten Siak.

Adapun keluhan yang disampaikan oleh pengusaha atau pengrajin berkaitan dengan hak cipta hasil karya motif tenun siak sangat berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan terhadap perlindungan hukum motif tenun siak melaui pendaftaran hak Cipta tenun siak. Di samping itu pemerintah juga harus berupaya mempromosikan hasil karya masyarakat melayu riau di Kabupaten Siak. Di samping itu pemerintah juga memfasilitasi bagaimana para pengrajin tenun siak supaya lebih kreatif dalam berkarya serta memberikan ide-ide tentang motif baru yang lebih disukai masyarakat Riau maupun masyarakat Indonesia lainnya.

Dalam praktiknya pemerintah di Kabupaten Siak merealisasikan bantuan dari kementrian perindustrian dan perdagangan berupa dana dan peralatan untuk para pengrajin.

Sejauh ini tidak ada faktor pengahambat yang dirasakan oleh pemerintah Pejabat daerah Kabupaten Siak sejauh ini mengetahui tentang perkembangan pendaftaran hak cipta dari tenun siak

Namun dalam praktiknya pemerintah di daerah Kabupaten Siak menyiapkan anggaran untuk mendaftarkan hak cipta tenun siak pada dirjen Haki, namun belum sepenuhnya terealisasi.

2. Hambatan Serta Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap tenun siak di Kabupaten Siak

Untuk hambatan ekstemal dalam memberikan perlindungan hukum tenun siak tidak ada, karena pemerintah Kabupaten Siak juga menggunakan jasa konsultan dalam hal pendaftaran Hak Cipta tenun siak.

Upaya dari pemerintah kabupaten Siak dalam melestarikan budaya melayu riau tenun siak ini akan dimasukkan dalam Perda Kabupaten Siak. Harapan pemerintah ada anggaran khusus sehingga pelestarian tenun siak ini bisa terus eksis dalam masyarakat, seperti pendaftaran Hak cipta tenun siak, namun masih dalam proses pengajua.

Wawancara Dekranasda, Dedi Chandra:

Hambatan lain Belum organisasi yang menaungi komunitas pengrajin tenun siak baru wacana, sehingga secara garis besar kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Siak sepertinya belum ada perhatian khusus terhadap eksistensi budaya tenun Siak ini. Ini sangat mengambat perkembangan peningkatan hasil produk tenun Siak. Karena Partisipasi ini tidak saja ada perhatian khusus dari pemerintah setempat tetapi juga ada perhatian dari masyarakat setempat.

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hllkllm Tenun Siak, Dasrol 25

IV. Penutup

1. Kesimpulan

1. Dari Hasil Wawancara dengan Bpk. Amir.S yang merupakan Kasi pada kantor Dinas perindustrian dan perdagangan, Untuk di Kabupaten Siak sudah ada upaya pendaftaran motif tenun Siak yang didaftarkan hak ciptanya namun masih dalam proses pendaftaran. Adapun motif yang didaftarkan berupa: a. Delima susun bunga Tampik; b. Bunga kecubung timbal balik kerja raja; c. Pasu berjajar beralas melur.

2. Hambatan dan Upaya dari pemerintah kabupaten Siak dalam melestarikan budaya melayu riau tenun siak Illl akan dimasukkan dalam Perda Kabupaten Siak. Harapan pemerintah ada anggaran khusus sehingga pelestarian tenun siak ini bisa terus eksis dalam masyarakat, seperti pendaftaran Hak cipta tenun siak, namun masih dalam proses pengajuan.

2. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap hasil karya tenun siak harus segera terealisasi, seperti pendaftaran Hak ciptanya sudah harus keluar sertifikatnya, serta adanya pengaturan dari Peraturan Daerah setempat dan di sosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat khususnya.

2. Hambatan terhadap pendaftaran hak cipta tenun siak serta adanya anggaran khusus terhadap pelestarian budaya tenun siak ini harus segera terwujud.

26 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

Daftar Pus taka

Azwami, Adam, dkk. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia, Alaf Riau: Pekanbaru, 2006.

Media Hak Kekayaan Intelektual, vol VIllNo. 03/ Juni 2010.

Media Hak Kekayaan Intelektual, vol VIllNo. 04/ Agustus 2010.

Muhammad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Pramono, BS. Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Usaha Nasional tanpa tahun.

Riswandi, Budi Agus. Hak Atas kekayaan Intelektual dan budaya hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, tanpa tahun.

Sembiring, Sentosa. Hak Kekayaan Intelekual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan merek, Bandung: Krama Widya, 2001.

Soediman, Kartohadiprodjo. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1984.

Syafrinaldi. Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Pekanbaru: MR Press, 2003.

Syahmin AK. Hukum Dagang, Intemasional, Jakarta: PT. Grafindo Persada 2007.