ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DIBALIK PRESTASI AKUNTABILITAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …digilib.unila.ac.id/29286/3/SKRIPSI TANPA BAB...
59
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(StudipadaPemerintahKabupaten/Kota di Indonesia) (Skripsi) FEGY YULIANT JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG 2017
Transcript of ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …digilib.unila.ac.id/29286/3/SKRIPSI TANPA BAB...
1
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH(StudipadaPemerintahKabupaten/Kota di
Indonesia)
(Skripsi)
FEGY YULIANT
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017
2
ABSTRACT
Analysis of Factors Affecting the Level of Mandatory Disclosure in Local
Government Financial Statements (Studies at Regency/Municipal
Government in Indonesia)
By
FEGY YULIANT
This study aims to determine the analysis of factors affecting the level of
mandatory disclosure in the Local Government Financial Statements (LGFS).
Factors used include: local government wealth, administrative age, income
transfer.
This study focuses on mandatory disclosure in the balance sheet LKPD has been
stipulated in the Governmental Accounting Standards (GAS) .165 The Local
Government Finance Report is selected as the sample in this study. The average
rate of mandatory disclosure in the LGFS of districts / cities in Indonesia 2015 is
40.54 ie the average local government only expresses as many as 14 items out of
the total items that must be disclosed as many as 34 items indicate that the level of
mandatory disclosure in the government financial statements is still low, so it can
be concluded that the local government has not adhered to GAS.
Results of regression analysis show that transfer income has a positive effect on
disclosure mandatory in the local government financial statements. This means
that high levels of central government oversight require that local governments
provide more information regarding the use of such transfer earnings and improve
the quality of their financial statements. While local government wealth and
administrative age do not affect mandatory disclosure levels in LGFS.
Keywords: mandatory disclosure, local government wealth,
administrative age, revenue transfer, Government Accounting Standards
(SAP), Local Government Financial Statements.
3
ABSTRAK
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Indonesia)
Oleh
FEGY YULIANT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Faktor-faktor yang digunakan meliputi: kekayaan pemda, umur
administrative pemda, pendapatan transfer.
Penelitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam neraca LKPD yang telah
ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 165 Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. rata-rata tingkat
pengungkapan wajib dalam LKPD Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015
adalah sebesar 40,54 yaitu rata-rata pemerintah daerah hanya mengungkapkan
sebanyak 14 item dari total item yang harus diungkapkan sebanyak 34 item
tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib dalam laporan
keuangan pemerintah daerah masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pemerintah daerah belum taat terhadap SAP.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan transfer berpengaruh positif
terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini
berarti tingginya pengawasan dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah
menyajikan informasi yang lebih banyak terkait penggunaan pendapatan transfer
tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sementara kekayaan
pemda dan umur administratif pemda tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan
wajib dalam LKPD.
Kata kunci: Pengungkapan Wajib, Kekayaan Pemda, Umur Administratif
Pemda, Pendapatan Transfer, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (StudipadaPemerintahKabupaten/Kota di
Indonesia)
Oleh
FEGY YULIANT
Skripsi
Sebagai Salah SatuSyaratuntukMencapaiGelar
SARJANA EKONOMI
Pada
JurusanAkuntansi
FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
8
RIWAYAT HIDUP
Penulis memiliki nama lengkap Fegy Yuliant dilahirkan
di Solok, 21 Juli 1995, merupakan anak kedua dari tiga
bersaudara pasangan bapak Anton dan Lismawati.
Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) penulis selesaikan
di TK Al-Hidayah pada tahun 2001. Sekolah Dasar (SD)
diselesaikan pada tahun 2007 di SD Swasta Dwi Warna. Melanjutkan Sekolah
Menegah Pertama di SMP Negeri 11 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan
menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila Bandar
Lampung pada tahun 2013.
Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung Jurusan S1 Akuntansi melalui Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2013. Penulis aktif dalam
organisasi kemahasiswaan BEM-U, Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM),
selama menjadi mahasiswa. Penulis juga pernah dan terlibat menjadi bagian dari
acara Simposium Nasional Akuntansi yang ke-19 serta menjalani Kuliah Kerja
Nyata (KKN) di Desa Cempaka Jaya Kecamatan Menggala Timur pada tahun
2016.
9
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahhirabbilalamin
Kupersembahkan Karyaku ini untuk :
Kedua orang tuaku tersayang, Anton dan Lismawati terimakasih atas segala
doa yang senantiasa kau berikan untukku setiap harinya, dukungan, semangat,
kebahagiaan dan senyumanmu yang selalu kau berikan kepada anakmu ini,
perjuanganmu demi membahagiakan anakmu ini sehingga anakmu bisa
melewati tahapan pendidikan dari awal hingga akhir, serta didikan yang
membuat anakmu bisa menjadi wanita yang sangat kuat dan dewasa. Semoga
Allah SWT selalu melindungi mama dan papa, aamiin..
Saudaraku Aditya Fekhilian Ramadhan dan Nabila Fegi Patricia yang tiada
henti memberi dukungan dan motivasi kepadaku .
Insyaallah calon imam ku Ipda Hamdan Agus Wulansa, S.T.K yang selalu
sabar dalam membimbing serta mendengar keluh kesahku.
Serta Sahabatku yang telah mendukung dan menemani di setiap langkahku.
Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
10
MOTTO
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.”
(Qs.Al-Baqaarah: 45).
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui,
sedang kamu tidak”.
(Qs. Al Baqaarah: 216).
“Dan Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah
wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha mengerahui”
(Qs. Al Baqarah: 115)
“Barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa”
(Qs. Al Imran: 76)
“Kebodohan bukanlah penghalang dari suatu keberhasilan, maka dari itu berusaha
dan berlatihlah karena keberhasilan harus diperjuangkan”.
(Fegy Yuliant)
11
SANWACANA
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur Alhamdulilah, penulis ucapkan sebagai tanda rasa syukur atas rahmat
dan karunia yang telah diberikan Allah SWT sehinnga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Penyusunan skripsi ini
dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana
Ekonomi Jurusan S1 akuntansi di Universitas Lampung.
Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan untuk
itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.
Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah diperoleh penulis dapat
membantu mempermudah proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu dengan segala
kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
12
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing
1 atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan
penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 2 atas waktu,
bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan selama proses
penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., CA., selaku Dosen Peguji
Utama. Terima kasih untuk kritik dan saran yang diberikan dengan kelemah
lembutan hati serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk
penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt., selaku Dosen pembimbing
akademik ata bimbingan, masukan, arahan dan nasihat selama masa
perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan,
dan pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas
Lampung.
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati (Mbak Tina, Mbak Diana, Mbak Dwi,
Mpok Nurul, Mba Mimi, Mba Diah, Mas Feri, Mas Nanang, Mas Yana,
Mas Yogi dan Mas Ruli) yang telah banyak membantu dalam kelancaran
perkuliahan.
9. Untuk Opa Edwar Syarif dan Omaku Almarhumah Nurhayati, serta Kakek-
kakekku Cornelis, Adnan Wahid dan Nenek Syafwati Jamal, terimakasih
13
telah mendoakan dan mendukungku sampai terselesaikannya perkuliahan
ini.
10. Kedua Orang tua ku, Anton dan Lismawati yang telah mendoakan,
mendukukung, membimbing dengan penuh kasih sayang dan telah
berkorban banyak hal dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Kakak dan adikku Aditya Fekhilian Ramadhan dan Nabila Fegi Patricia
yang tiada lelah dalam memberikan semangat dan dukungannya.
12. Spesial untuk calon imam ku Ipda Hamdan Agus Wulansa, S.T.K yang
selalu sabar dalam membimbing dan mengajariku untuk bersikap dewasa
serta selalu mendengar keluh kesahku dalam menyelesaikan perkuliaahan
ini.
13. Untuk Mami Muk dan Papi Jaka, terimakasih telah memdukung dan
memberikan nasihat yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsiku ini.
14. Bude-bude dan tante-tanteku, serta Mbak Dian, Dita, Dwi, yang selalu
memberikan wejangan sehingga aku dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
15. Untuk “The Rainbow” yaitu: Ade, Ayu, Rina dan Rosdiana yang selalu ada
saat masa sulitku dan selalu ada untukku. Love You Gengs!
16. Untuk teman Chibiku, Ananda Karunia dan Jesicca Reza, terimakasih atas
dukungan, canda, tawa, kesedihan selama ini yang kalian berikan kepadaku
selama meyelesaikan skripsi.
17. Untuk Sahabatku “Big Four”, Azhar, Ria dan Wido terimakasih bro & sist
yang telah setia berbagi canda dan tawa dan rela berkorban tenaga, fikiran,
saling mendukung dan menyemangati satu sama lain serta membantuku
dalam menyelesaikan studi ini. Keep solid ya guys!
14
18. Untuk teman KKN, Alea, Dennis, Bang Aria, Bang Cheldra, Bang eky dan
Ivan terimakasih untuk doa, dukungan, canda tawa serta dalam perkuliahan
ini.
19. Untuk teman Komunitas @Jagoakuntasi Indonesia & KJAI Chapter
lampung, terimakasih telah memberikan pengalaman hidup yang berarti
terutama dalam berbagi pengalaman yang luar biasa. KJAI,, Learning,
Sharing and Inspiring!!
20. Untuk Mahlida, Faizah, Eva, Indun, Amgis, Rika, Trya, Mila, Fifi, Mba
Febmi, Mba Fika, Mba Nisa, Mba Nita, Mba Rini, Nurlasmono, Aditya,
Deni, Gus, terimakasih atas seribu canda tawa yang kalian berikan.
21. Untuk Nadia Larasati terimakasih atas dukungan dan motivasi yang
diberikan.
22. Untuk Shanti, Rizka, Saras, dan resti terimakasih atas dorongan &
masukannya.
23. Teman-temanku seperjuangan akuntansi angkatan 2013 terimakasih atas
motivasi, masukan dan pengalamannya selama menjalani skripsi ini.
Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT
memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya untuk kita semua.
Bandar Lampung, 31 Oktober 2017
Penulis,
Fegy Yuliant
15
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i
ABSTRACT ..................................................................................................... ii
ABSTRAK ....................................................................................................... iii
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... iv
HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... v
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... vi
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. vii
RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... viii
PERSEMBAHAN ............................................................................................ ix
MOTTO ........................................................................................................... x
SANWACANA ................................................................................................ xi
DAFTAR ISI .................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 5
1.3 Tujuan Penelitian............................................................................. 5
1.4 Manfaat Penelitian........................................................................... 6
1.4.1 Bagi Akademisi..................................................................... . 6
1.4.2 Bagi Instansi Pemerintah ....................................................... 6
1.4.3 Bagi Masyarakat .................................................................... 6
1.5 Batasan Penelitian ........................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori ................................................................................ 8
16
2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan ......................................... 8
2.1.2 Teori Stewarship dalam Pemerintahan .................................. 9
2.1.3 Teori Organiasi dalam Pemerintahan .................................... 9
2.1.4 Karakteristik Pemerintah Daerah ........................................... 10
2.1.4.1 Kekayaan Pemda (wealth) ......................................... 10
2.1.4.2 Umur Administratif Pemerintah Daerah .................... 11
2.1.4.3 Pendapatan Transfer .................................................. 11
2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .................. 12
2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ............................... 13
2.1.7 Pengungkapan pada LKPD ................................................... 13
2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................... 14
2.3 Kerangka Konseptual ...................................................................... 18
2.4 Pengembangan Hipotesis ................................................................ 18
2.4.1 Kekayaan pemda (wealth) ..................................................... 18
2.4.2 Umur Administratif Pemda .................................................... 19
2.4.3 Pendapatan transfer ............................................................... 20
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pegumpulan data ............................................................................. 21
3.1.1 Populasi dan Sampel .............................................................. 21
3.1.2 Metode Pengumpulan Data .................................................... 22
3.2 Model Penelitian untuk Pengujian Hipotesis .................................. 23
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .............................. 24
3.3.1 Variabel Dependen ............................................................... 24
3.3.2 Variabel Independen ............................................................. 27
3.3.2.1 kekayaan pemda (wealth) .......................................... 27
3.3.2.2 Umur Administratif Pemerintah Daerah .................... 27
3.3.2.3 Pendapatan Transfer .................................................. 28
3.4 Metode Analisis Data ...................................................................... 28
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif ........................................................... 29
3.4.2 Uji Asumsi Klasik ................................................................. 29
3.4.2.1 Uji Normalitas ........................................................... 29
3.4.2.2 Uji Multikolonieritas ................................................. 30
17
3.4.2.3 Uji Autokorelasi ......................................................... 30
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas .............................................. 31
3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ............................ 31
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (uji ) ....................................... 31
3.4.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (uji Statistik t) ........... 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian Penelitian ............................................. 33
4.2 Statistik Deskriptif........................................................................... 34
4.3 Uji Asumsi Klasik ........................................................................... 36
4.3.1 Uji Normalitas ........................................................................ 36
4.3.2 Uji Multikolinieritas ............................................................... 37
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 38
4.3.4 Uji Autokorelasi ..................................................................... 39
4.4 Pengujian Hipotesis ......................................................................... 40
4.4.1 Uji Statistik F ......................................................................... 40
4.4.2 Uji Statistik t .......................................................................... 41
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi ..................................................... 42
4.5 Uji Hipotesis .................................................................................... 43
4.6 Pembahasan ..................................................................................... 44
4.6.1 WEALTH (Kekayaan Pemda) terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib dalam LKPD ..................................... 44
4.6.2 Age (umur administratif pemda) terhadap
Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD .................................. 45
4.6.3 INTREV (pendapatan transfer) terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib LKPD ................................................ 46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan.......................................................................................... 48
5.2 Keterbatasan Penelitian .................................................................. 49
5.3 Saran ................................................................................................ 50
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
18
DAFTAR TABEL
Halaman
3.1 Ringkasan Operasionalilasi Variabel ........................................................ 23
3.2 Item Pengungkapan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 ........................ 25
4.1 Statistik Deskriptif .................................................................................... 34
4.2 Hasil Uji Normalitas ................................................................................. 37
4.3 Hasil Uji Multikolinieritas ........................................................................ 38
4.4 Hasil Autokorelasi .................................................................................... 39
4.5 Hasil Uji Statistik ...................................................................................... 40
4.6 Hasil Pengujian t-statistik ......................................................................... 41
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji ) ................................................. 42
4.8 Hasil Uji Hipotesis .................................................................................... 43
19
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1 Kerangka Konseptual ................................................................................ 18
4.1 Uji Normalitas Probability Plots .............................................................. 36
4.2 Uji Heteroskedastisitas .............................................................................. 39
20
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I : Daftar Nama Daerah Sampel
Lampiran 2: Rekapitulasi Tingkat Pengungkapan Kabupaten/ Kota Tahun 2015
Lampiran 3 : Rekapitulasi Data Variabel Dependen Dengan Variabel Independen
Lampiran 4 : Hasil Uji Statistik
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dalam pemerintah, baik pusat maupun
daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan yang handal, baik dan
akuntabel. Nurtari, et al. (2016) menyatakan bahwa pada hakikatnya uang yang
dikelola oleh pemerintah berasal dari masyarakat, oleh karena itu pengelolaan
keuangan harus dioptimalkan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendatangkan
manfaat bagi seluruh masyarakat.
Upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk mewujudkan good governance, serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan (Masdiantini dan
Erawati, 2016).
Laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban
sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal karenanya
laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pengungkapan yang
memadai. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya
konkrit yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap
pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih adalah dengan
2
menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/
Bupati/ Walikota untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/ APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat tersebut
setidaknya meliputi, Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan (Asyrofi, 2016).
Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan. Informasi yang memadai akan mudah dipahami dan tidak
menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan diungkapkan dengan
pengungkapan (disclosure) yang memadai (Ismoyo, 2011). Pengungkapan dalam
laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)
(Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).
Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa mandatory disclosure
merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter.
Praktik pengungkapan wajib dalam laporan keuangan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia masih sangat rendah. Dilihat dari
hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan rata-rata nilai pengungkapan
wajib yaitu sebesar 22% (Lesmana, 2010), 30,85% (Yulianingtyas, 2010), 29 %
(Ismoyo, 2011), 30,85% (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011), 58,46 %
3
(Pandansari, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum
sepenuhnya mengungkapkan elemen pengungkapan wajib akuntansi.
Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa karakteristik pemerintah
daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah, kekayaan
pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan Suryani
(2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel yang berpengaruh
signifikan adalah ketergantungan daerah, umur pemerintah daerah, dan
pengawasan legislatif.
Hasil penelitian dari Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menunjukkan bahwa
hanya jumlah anggota DPRD yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan
pengungkapan wajib dalam neraca. Sementara itu, karakteristik pemerintah daerah
dalam penelitian ini (size, jumlah SKPD, dan status pemerintah daerah) tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD. Sedangkan
Penelitian yang dilakukan oleh Pandansari (2016) menunjukkan bahwa tingkat
ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus, dan kompleksitas pemerintah
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan atas
533 LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD,
opini WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW
atas 4 (1%) LKPD. Secara keseluruhan LKPD tahun 2015 yang belum
4
memperoleh WTP sejumlah 221 dari 533 LKPD yaitu terdiri dari 187 WDP, 30
TMP, dan 4 TW. LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih
memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) 1 tahun 2016 bahwasannya pada tahun 2015, seluruh pemda telah
menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga
peneliti tertarik untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia terhadap SAP berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Sumber: IHPS BPK Semester I
Tahun 2016). Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kekayaan pemda,.umur administratif pemda, dan pendapatan transfer yang
merupakan komponen dari karakteristik pemerintah.
Penelitian tentang tingkat pengungkapan wajib sangat penting untuk dilakukan
karena dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga Adanya pertentangan
atas hasil penelitian dan ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor penentu
tingkat pengungkapan LKPD, maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk
menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Sehingga dari hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah dalam
membuat kebijakan akuntansi sektor publik serta peningkatan transparansi dan
akuntabilitas demi terwujudnya good governance.
5
Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan
Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam
laporan keuangan
pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ingin menguji faktor-
faktor mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan
pemerintah daerah yang merupakan komponen dari karakteristik pemerintah
daerah, sehingga didapat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah kekayaan pemda berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah umur administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan
Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana faktor- faktor seperti kekayaan pemda, umur administratif
6
pemerintah daerah, dan pendapatan transfer mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai
referensi untuk penelitian sektor publik selanjutnya terkhusus tentang hal-hal
yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.
1.4.2 Bagi Instansi Pemerintah Daerah
Memberikan informasi dan pertimbangan dalam evaluasi terhadap perkembangan
tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
1.4.3 Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan
memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam mengetahui tingkat
pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah guna
meningkatkan akuntantabilitas dalam penerapan good governance.
1.5 Batasan Penelitian
Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup
dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:
1. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel adalah laporan
keuangan Tahun Anggaran 2015 yang diaudit oleh BPK pada Semester I
7
Tahun 2016. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara Cluster sampling yang
kemudian hasilnya akan di purposive sampling kembali, sehingga baru dapat
ditemukan sampel sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Pemda
kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
(secondary data), yaitu data-data keuangan bersumber dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun data umur administratif
pemerintah daerah diperoleh dari situs resmi masing-masing pemerintah
daerah.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Agensi dalam pemerintahan
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan
hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal)
terlibat dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan (jasa) atas
nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan
keputusan kepada agen. Namun, pada praktiknya hubungan tersebut seringkali
mengalami ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) yang
menimbulkan adanya benturan kepentingan antara principal dan agen yaitu
pemilik modal dan para pengelola modal atau manajemen perusahaan yang
disebut dengan conflict of interest. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan
agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan principal (Jensen and
Meckling, 1976).
Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai
prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Hendriyani dan Tahar (2015) menyatakan
Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah
dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk
9
mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang
dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada
publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost.
2.1.2 Teori Stewardship dalam Pemerintahan
Dalam penelitian ini, teori stewardship dirasa lebih cocok mengingat teori
stewardship menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi
oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada
sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).
Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab
atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat (dalam masa pemilu) memiliki
kesadaran untuk terus mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas melalui
pengungkapan LKPD yang baik. Berdasarkan teori stewardship maka pemerintah
daerah berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melalui
hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak sehingga berupaya
mengungkapkannya dengan lebih baik pada laporan keuangannya (Khasanah dan
Rahardjo, 2014).
2.1.3 Teori Organisasi dalam Pemerintahan
Organisasi membentuk kehidupan kita, dan para manajer yang memperoleh
informasi tentang organisasi dengan baik dapat membentuk organisasi, dan
langkah pertama untuk memahami organisasi adalah dengan melihat ciri-
ciri/karakteristik yang menggambarkan sifat-sifat desain organisasional yang
spesifik (Daft, 2012 dalam Suranta dan Siregar, 2015). Dengan kata lain, melalui
10
pemahaman ciri-ciri/karakteristik organisasi, para manajer dapat membentuk dan
mengelola organisasi agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Suranta dan Siregar (2015) menyatakan bahwa dengan memahami ciri-ciri/
karakteristik organisasi (dalam hal ini pemerintah daerah), para manajer (kepala
daerah) dapat membentuk dan mengelola organisasinya agar dapat melaksanakan
fungsi dengan baik, salah satunya yaitu mengungkapkan laporan keuangannya,
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.4 Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada
pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah
lain. (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).
2.1.4.1 Kekayaan Pemda (wealth)
Berdasarkan teori stewardship maka pemerintah daerah berusaha menunjukkan
tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan
sumber daya yang banyak sehingga berupaya mengungkapkannya dengan lebih
baik pada laporan keuangannya (Khasanah dan Rahardjo, 2014). Pemerintah
daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) beragam yang salah satunya
tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Kekayaan pemda diproksikan
dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah
yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian
daerah (Santosa dan Rahayu 2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan
11
retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah. Dengan
demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga Pemda akan terdorong untuk
melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar
transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan syafitri, 2012).
2.1.4.2 Umur Administratif Pemerintah Daerah
Umur suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut
berlangsung sejak didirikannya (Syaifitri, 2012). Umur administratif pemda
adalah tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-
Undang pembentukan daerah tersebut (setyaningrum dan Syaifitri, 2012). Hal ini
berarti Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan
semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP sesuai dengan
Lesmana (2010) yang berpendapat bahwa semakin tua umur administratif
pemerintah daerah mendorong perintah untuk melakukan pengungkapan LKPD
yang lebih baik atau dengan kata lain semakin banyak pula informasi yang
diungkapkan daripada daerah dengan umur administratif muda atau masih berdiri.
2.1.4.3 Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah
12
daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana
pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Patrick (2007) menggunakan pendapatan transfer (intergovernmental revenue)
sebagai salah satu indikator interorganizational interdependencies sebagai faktor
penentu adopsi GASB 34. Di Indonesia, pendapatan transfer ini ditunjukan
sebagai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Okfitasari (2015) Pemerintah daerah yang memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana pemerintah pusat mendapat
tekanan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut untuk
penyelenggaraan pemerintahannya. Pertanggungjawaban ini berupa pelaporan
keuangan yang harus memenuhi SAP. Dengan demikian semakin tinggi
pendapatan transfer maka semakin relevan laporan keuangan yang dihasilkan.
2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan, laporan keuangan
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu
periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai
sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib
dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap
13
pengelolaan sumber daya pemilik serta jendela informasi yang memungkinkan
bagi pihak-pihak di luar manajemen mengetahui kondisi entitas tersebut (Syafitri
dan Setyaningrum, 2012). Salah satu upaya konkrit yang dilakukan adalah dengan
menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang
dibuat Pemda setidaknya meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).
2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun
2010). SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan
Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
2.1.7 Pengungkapan pada LKPD
Suryani (2016) menyatakan guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas,
pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi
LKPD sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu SAP. Penelitian ini berfokus
14
pada pengungkapan wajib pada pos-pos neraca LKPD karena laporan neraca
daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah
(Kepala Daerah, Kepala Birokrasi, Bagian Keuangan, serta Kepala Dinas), pihak
legislatif daerah, para kreditur, serta masyarakat luas (Bastian, 2006) tentang
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu (PP No. 71/2010).
Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela
(voluntary disclosure) (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Mandatory
Disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Voluntary Disclosure
merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib
diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.
2.2 Penelitian Terdahulu
Raharjo dan Hasanah (2014), melakukan penelitian terhadap pengaruh
karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya
total aset mempunyai pengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah dan jumlah diferensiasi fungsional berpengaruh
signifikan negatif. Sedangkan variabel lain seperti kekayaan, tingkat
ketergantungan, usia, ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan. Demikian
juga, variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan.
15
Penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) hasil pengujian menunjukkan bahwa
variabel karakteristik pemerintah daerah secara positif mempengaruh tingkat
kepatuhan pengungkapan wajib LKPD, yaitu variabel umur pemerintah daerah,
dan kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini juga
menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan
transfer, dan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat kapatuhan
pengungkapan wajib LKPD.
Setyaningrum dan Syafitri (2012), dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 9 (sembilan) variabel yang diuji,
hanya 4 (empat) variabel independen yang memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu ukuran
legislatif, umur administratif pemda, kekayaan pemda, dan Intergovernmental
revenue. Variabel independen lainnya, yaitu ukuran pemda, Diferensiasi
fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan rasio kemandirian
keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun
anggaran 2008-2009.
Pandansari (2016) dalam penelitiannya tentang tingkat ketergantungan,
kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel. Rata-rata nilai pengungkapan
sebesar 58,46 persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat
ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan tingkat ketergantungan
16
terhadap Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, tingkat
ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus, dan kompleksitas pemerintah
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.
Patrick (2007) mengadopsi model Rogers (1995) dan mengambil 506 sampel
pemerintah daerah di negara bagian Pennsylvania menemukan bahwa rata-rata
46,4% pemerintah daerah di Pennsylvania telah mengadopsi Governmental
Accounting Standards Board (GASB) 34. Patrick (2007) menemukan bahwa
ukuran (size) organisasi, kecenderungan Pemerintah daerah untuk berinovasi, dan
tanggapan terhadap konstituen mempunyai hubungan positif dengan level
signifikansi yang paling tinggi terhadap determinasi dalam mengadopsi GASB 34.
Sedangkan karakteristik lainnya seperti spesialisasi pekerjaan, diferensiasi
fungsional, administrative intensity, dan pembiayaan utang mempunyai hubungan
positif yang moderat hingga lemah. Variabel independen yang masuk kedalam
kelompok lingkungan eksternal yaitu intergovernmental revenue justru
mempunyai hubungan negatif dan lemah terhadap terhadap determinasi dalam
mengadopsi GASB 34 yang salah satunya adalah menuntut pengungkapan
pelaporan keuangan yang lebih baik.
Martani dan Liestiani (2010) meneliti pengaruh insentif manajemen, temuan audit,
dan tipe pemerintah daerah sebagai karakteristik terhadap tingkat pengungkapan
pada pemerintah daerah di Indonesia. Insentif manajemen yang diproksikan
dengan kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, dan kompleksitas
dari pemerintah daerah, dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat
pengungkapan masih rendah yaitu sebesar 35,45%. Analisis regresi yang
17
dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara
kekayaan pemerintah daerah, kompleksitas yang diproksikan dengan jumlah
populasi dari pemerintah daerah dan jumlah temuan audit dengan tingkat
pengungkapan. Sedangkan tingkat ketergantungan dan tipe dari pemerintah daerah
tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan. Nilai
dari temuan audit dibuktikan memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan.
Semakin tinggi nilai penyimpangan hasil temuan audit, maka pemerintah daerah
dipandang cenderung menutupi informasi, jadi tingkat pengungkapannya menjadi
rendah.
Feriyanti, et al (2015) dalam penelitiannya tentang determinan kepatuhan pada
ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah pada
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil penelitian menemukan
bahwa dari 8(delapan) variabel yang diuji 6 (enam) variabel independen
memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun
2011-2013. Variabel yang berpengaruh positif yaitu tingkat kekayaan daerah,
tingkat ketergantungan dan jumlah SKPD. Variabel umur pemerintah daerah,
jumlah anggota legislatif dan temuan audit memiliki pengaruh dengan arah
negatif. Variabel jumlah penduduk dan jumlah temuan audit tidak terbukti
mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2011-2013.
Suhardjanto dan yulianingtyas (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam
laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia, hasil
18
regresi menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota DPRD yang berpengaruh
positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca. Sementara itu,
karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini (size, jumlah SKPD, dan
status pemerintah daerah) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib dalam
LKPD.
Maulana dan Handayani (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh
karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
tingkat pengungkapan dan variabel intergovernmental revenue berpengaruh
negatif terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan variabel kemandirian daerah,
jumlah SKPD dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan.
2.3 Kerangka Konseptual
(+)
(+)
(+)
2.4 Pengembangan Hipotesis
Gambar 2.1
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Kekayaan pemda (wealth)
Kekayaan pemda diproksikan denganpendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai
salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang
mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu 2005). Sumber
Variabel Independen
kekayaan pemda (X1)
umur administratif pemda (X2)
pendapatan transfer (X3)
Variabel Dependen
Tingkat Pengungkapan
Wajib dalam Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah (Y)
19
PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat
masing-masing daerah. Dengan demikian, semakin besar PAD maka semakin
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
sehingga pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap
pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel.
Penelitian yang dilakukan Ingram (1984) menemukan bahwa tingkat kekayaan
daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan
Negara bagian. Lasward et al. (2005) juga menemukan bahwa kekayaan kota
berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela laporan
keuangan di internet. Hasil penelitian yang dilakukan Liestiani (2008) juga serupa
dengan Ingram (1986) dan Lasward et al. (2005) bahwa kekayaan daerah
berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hipotesis penelitian ini adalah:
H1 : Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap Tingkat pengungkapan
Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.4.2 Umur Administratif Pemda
Pemerintah daerah dengan umur administratif yang lebih lama akan semakin
berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan
laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP (Setyaningrum dan Syafitri,
2012). Syafitri (2012) menyatakan bahwa organisasi yang telah lama berdiri
dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi dalam
laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan
organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak
20
memiliki ”track record” sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan.
Dalam penelitian Lesmana (2010), salah satu variabel yang digunakan adalah
umur administratif pemda yang hasilnya menemukan bahwa umur administratif
Pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD.
Dari uraian diatas maka hipotesis peneitian ini adalah :
H2 : Umur administratif Pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Tingkat Pengungkapan Wajib dalam LKPD
2.4.3 Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer (Intergovernmental revenue) adalah jenis pendapatan daerah
yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Patrick
(2007) menyatakan pendapatan transfer (Intergovernmental revenue) adalah jenis
pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah.
Pendapatan transfer (Intergovernmental revenue) yang dikategorikan sebagai
lingkungan eksternal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
belanja bantuan sosial (Darmastuti dan Setyaningrum, 2012). Suhardjanto (2010)
dalam sumarjo (2010) menemukan adanya pengaruh positif pendapatan transfer
(intergovernmental revenue) terhadap kesesuaiann pengungkapan wajib
pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah
daerah mendorong tingkat pengungkapan yang lebih besar kepada pihak
pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dari uraian di atas , maka
hipotesis penelitian ini adalah :
H3: Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
21
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pengumpulan Data
3.1.1 Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian atau sesuatu yang menarik yang
ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2010). Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, baik tingkat
provinsi maupun kabupaten / kota pada tahun anggaran 2015 yang diaudit oleh
BPK pada Semester I Tahun 2016. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun
2015 dipilih sebagai populasi penelitian karena laporan keuangan pemerintah
daerah tahun 2015 merupakan implementasi standar akuntansi pemerintahan
sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih memahami penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari
populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Cluster sampling yang kemudian
hasilnya akan di purposive sampling kembali, sehingga baru dapat ditemukan
sampel sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Pemda kabupaten/kota yang
dipilih adalah yang memiliki semua data yang lengkap. Setiap provinsi akan di
ambil 5 sampel untuk kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015. Di Indonesia
terdapat 34 provinsi (34 x 5=170 sampel). Kemudian 170 sampel tersebut
kemudian di purposive sampling sesuai kriteria sebagai berikut:
22
1. Menyediakan empat kompanen laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
2. Mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian
dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini
menggunakan sampel laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa
pengecualian dan wajar dengan pengecualian karena laporan keuangan
dengan opini tersebut mengandung informasi yang dapat diandalkan oleh para
pengguna laporan keuangan.
3. Informasi umur pemerintah daerah dari situs resmi masing-masing
pemerintah daerah.
3.1.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan kemudian dikumpulakan sebagai bahan penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder (secondary
data), yaitu data yang dikumpulkan oleh seseorang selain peneliti yang sedang
melakukan penelitian tersebut (Sekaran, 2010). Data-data keuangan dalam
penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2015 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia. Adapun data umur administratif pemerintah daerah dari situs resmi
masing-masing pemerintah daerah.
23
3.2 Model Penelitian untuk Pengujian Hipotesis
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kekayaan
pemda, umur administratif pemerintah daerah, dan pendapatan transfer, terhadap
tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai
berikut :
INVDISC = α + β1 WEALTH + β2 AGE + β3 INTREV + e Keterangan
: INVDISC
= Tingkat Pengungkapan Wajib dalam LKPD
WEALTH = Kekayaan Pemda
AGE = Umur Administratif Pemerintah Daerah
INTREV = Pendapatan Transfer
α = Konstan
β1 .... β5 = Koefisien regresi
e = Error
Tabel 3.1 Ringkasan Operasionalisasi Variabel
Koefisien Variabel Ukuran Variabel Hipotesis
DISC Tingkat
Pengungkapan
Wajib dalam LKPD
Membandingkan jumlah item
yang diungkapkan LKPD
dengan total item yang
seharusnya diungkapkan
WEALTH Kekayaan pemda Natural Logaritma pendapatan
asli daerah (PAD)
Positif
AGE Umur administratif
pemetintah daerah
Umur pemerintah daerah
berdasarkan undang undang
pembentukan daerah masing-
masing
Positif
INTREV Pendapatan Transfer Total dana perimbangan
berbanding dengan total
pendapatan
Positif
24
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.3.1. Variabel Dependen
Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat
pengungkapan wajib dalam LKPD. Tingkat pengungkapan dalam LKPD yang
dimaksud adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dengan
LKPD dengan Pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CALK). Oleh karena itu, tingkat pengungkapan wajib LKPD
dapat dihitung dengan rumus yang diperoleh dari penelitian (Setyaningrum dan
Syafitri, 2012).
INVDISC =
Pengukuran tingkat pengungkapan dilakukan dengan menggunakan sistem
scoring dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan
Syafitri (2012). Mekanisme pengukuran tingkat pengungkapan LKPD adalah:
1. Membuat daftar pengungkapan
2. Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam LKPD sesuai dengan
daftar pengungkapan. Pemberian nilai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu “ya”,
“tidak”, dan “not available”. Setiap satu item pengungkapan yang sesuai
dengan daftar pengungkapan diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan maka
diberi nilai 0, sedangkan not available diberikan jika item pengungkapan
tersebut tidak dapat diaplikasikan,
3. Menjumlahkan nilai-nilai yang didapat untuk setiap LKPD.
25
4. Menghitung tingkat pengungkapan dengan membagi jumlah nilai yang
diperoleh dengan nilai maksimum yang seharusnya diperoleh jika melakukan
pengungkapan penuh.
Variabel dependen dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan
pemerintah daerah dengan mengukur berapa banyak butir pengungkapan laporan
keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diungkap oleh
pemerintah daerah. yang tergolong dalam butir yang wajib diungkapkan
pemerintah daerah dalam laporan keuangan adalah butir-butir yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, yaitu yang tertuang dalam PSAP 05 sampai dengan PSAP 09.
Adapun butir-butir item yang harus diungkapkan yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu
yang tertuang dalam PSAP 05 sampai dengan PSAP 09 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Item Pengungkapan Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010
No. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
1.
2.
3.
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang di
simpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;
Kondisi persediaan.
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
Jenis-jenis investasi (permanen dan non permanen);
Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang;
Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;
Investasi yang dinilai dengan nilai wajar;
Perubahan pos investasi;
26
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode (penambahan,
pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, mutasi aset tetap
lainnya);
Informasi penyusutan (nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat
atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada
awal dan akhir periode);
Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap; Jika aset tetap dicatat pada
jumlah yang dinilai kembali, hal -hal berikut harus diungkapkan:
Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
Tanggal efektif penilaian kembali;
Jika ada, nama penilai independen;
Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukanbiaya
pengganti;
Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
22.
23.
24.
25.
26.
Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian
dan jangka waktu penyelesaiannya;
Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
Uang muka kerja yang diberikan;
Retensi;
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Daftar skedul utang;
Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga
yang berlaku;
Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
Perjanjian restrukturisasi utang;
Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang
berdasarkankreditur;
Biaya pinjaman
Sumber :Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
3.3.2 Variabel Independen
Variabel independen pada penelitian ini adalah adalah kekayaan pemda, umur
administratif pemda, dan pendapatan transfer.
27
3.3.2.1 kekayaan Pemda (wealth)
Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang
salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya.Pemerintah
daerah juga memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang salah satunya
tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Kekayaan Pemda diproksikan
dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah
yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian
daerah (Santosa dan Rahayu 2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan
retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing-masing daerah. Dengan
demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga pemda akan terdorong untuk
melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar
transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan syafitri, 2012). Dalam mengukur
tingkat kekayaan penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh
(Setyaningrum dan syafitri, 2012).
WEALTH = Ln Pendapatan Asli Daerah
3.3.2.2 Umur Administratif Pemerintah Daerah
Lesmana (2010) yang berpendapat bahwa semakin tua umur administratif
pemerintah daerah mendorong perintah untuk melakukan pengungkapan LKPD
yang lebih baik, atau dengan kata lain semakin banyak pula informasi yang
diungkapkan daripada daerah dengan umur administratif muda atau masih berdiri.
28
Sehingga dalam mengukur umur administratif pemerintah daerah dapat diperoleh
dengan :
AGE = 2015 - (tahun penetapan undang-undang pembentukan pemerintah daerah)
3.3.2.3 Pendapatan Transfer
Okfitasari (2015) Pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang
tinggi terhadap sumber dana pemerintah pusat mendapat tekanan untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut untuk penyelenggaraan
pemerintahannya. Pertanggungjawaban ini berupa pelaporan keuangan yang harus
memenuhi SAP. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan transfer
(intergovernmental) maka semakin relevan laporan keuangan yang dihasilkan.
Dalam mengukur pendapatan transfer dirumuskan dengan rumus yang diperoleh
dari penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum dan Syafitri, 2012):
INTREV =
X 100%
3.4 Metode Analisis Data
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model
persamaam regresi berganda (multiple linier regression). Pengujian analisis
regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan
beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis regresi berganda diperlukan
beberapa langkah dan alat analisis. Penelitian ini dilakukan dengan alat analisis
dengan menggunakan bantuan program SPSS 22 (Statistical Program for Social
Science).
29
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai
karakteristik variabel penelitian meliputi nilai rata-rata (mean), nilai
tertinggi/maksimum, nilai terendah/minimum, serta nilai standar deviasi yang
menggambarkan penyebaran data. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran
numerik yang sangat penting bagi data sampel. Ukuran numerik ini merupakan
bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana
yang pada akhirnya mengarah pada suatu penjelasan dan penafsiran.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada/ tidaknya
penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. uji
asumsi klasik penelitian ini meliputi atas uji normalitas, multikolonieritas,
autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
3.4.2.1 Uji Normallitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Seperti
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti
distribusi normal.
3.4.2.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
30
seharusnya tidaka terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011).
Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya multikolinearitas ini adalah dengan
menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai tolerance
yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance) (Ghozali,
2013). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF adalah
sebagai berikut:
1. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, berarti terjadi
multikolonieritas,
2. Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, berarti tidak terjadi
multikolonieritas.
3.4.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t -1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah
yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013).
3.4.2.4 Uji Heteroskedatisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.
31
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali,
2011).
3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Uji F dilakukan dengan
membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel, jika F-statistik lebih besar dari
F-tabel maka model regresi tersebut signifikan. Cara lainnya dapat dilakukan
dengan melihat nilai Prob (F-statistik). Jika nilai prob (F-statistik) lebih kecil dari
α = 5%, maka seluruh variabel independen secara bersama sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (uji )
Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun
ada kemungkinan bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan
dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk
menggunakan Adjusted saat mengevaluasi mana model regresi terbaik
(Ghozali, 2013).
32
3.4.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen (Ghozali, 2013). Uji-t dilakukan untuk melihat apakah masing-masing
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel, jika t-
statistik lebih besar dari nilai t-tabel maka variabel independen berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji-t juga dapat dilakukan dengan
melihat nilai prob (t-statistik). Jika nilai prob (t-statistik) lebih kecil dari α = 5% ,
maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
48
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Hasil statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari jumlah sampel (N)
sebanyak 165, rata-rata tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD Kabupaten/kota
di Indonesia tahun 2015 adalah sebesar 40,54%, yaitu rata-rata pemerintah daerah
hanya mengungkapkan sebanyak 14 item dari total item yang harus diungkapkan
sebanyak 34 item. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan
wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum taat terhadap SAP.
Dari tiga variabel independen yang diuji, terdapat satu variabel yang memberikan
pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD.
Variabel independen yang berpengaruh signifikan adalah pendapatan transfer.
Sehingga hipotesis yang menyebutkan bahwa “Pendapatan Transfer berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah”, diterima. Sedangkan,
49
Variabel kekayaan pemda dan umur administratif pemda tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD. Sehungga hasil penelitian ini
tidak dapat memberikan bukti bahwa kekayaan pemda dan umur administratif
pemda berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah
daerah.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga diperlukan perbaikan dan
pengembangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan-
keterbatasan tersebut adalah:
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 165 kabupaten/ kota di
Indonesia yang dipilih secara cluster sampling.
2. Penelitian ini menggunakan data cross section, sehingga hanya memberikan
gambaran pada satu waktu tertentu saja. Penggunaan data time series
mungkin akan memberikan gambaran dari waktu ke waktu atas
pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dan dapat dilihat trend atau
kecenderungan dari masing-masing pemerintah daerah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel-variabel yang hanya menjelaskan
sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan
dalam LKPD yang dengan demikian berarti masih banyak faktor-faktor lain
yang dapat menjelaskan tingkat pengungkapan dalam LKPD yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini telah menggunakan peraturan SAP yang baru yaitu dengan
tahun 2015 yang dipilih sebagai tahun penelitian karena pada tahun tersebut
seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai
50
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5.3 Saran
Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian yang selanjutnya adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data time series sehingga dapat
memberikan gambaran dari waktu ke waktu atas pengungkapan wajib laporan
keuangan. Selain itu dapat dilihat trend atau kecenderungan dari masing-masing
pemerintah daerah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang lebih
dapat menjelaskan tingkat pengungkapan dalam LKPD yang merujuk terhadap
kepatuhan seperti Transparansi dan Akuntanbilitas.
3. dengan menggunakan SAP yang baru dipandang perlu melakukan penelitian
dengan membandingkan pengungkapan dengan SAP yang lama dengan SAP
yang baru.
51
DAFTAR PUSTAKA
. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara. Diakses melalui : www.bpk.go.id
. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Asyrofi, M. Z. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun Anggaran
2014). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Feriyanti, et al. 2015. Determinan Kepatuhan pada Ketentuan Pengungkapan
Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal InFestasi. Vol. 11, No.2,
Desember 2015. Hal. 171-185.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
19. Cetakan Kelima.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21,
Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hendriyani dan Tahar. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia.
Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Maret 2015. Hal. 25 – 33. Vol. 22, No.
1. ISSN: 1412-312625.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015. (2015). Jakarta: Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Ingram, R. W. (1984). Economic Incentives and the Choice of State Government
Accounting Practices. Journal of Accounting Research , Vol. 22.
Ismoyo, Rudi. 2011. Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah dan Karakteristik
Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kelengkapan
52
Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi
Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun
2008). Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Jansen, Michael C. and Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm:
Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of
Financial Economics. Vol 3, No 4, hal. 305-306.
Khasanah dan Rahardjo.2014. pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan temuan
Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 3, Nomor 3. Tahun
2014. Halaman 1-1. ISSN (Online): 2337-3806.
Laswad, F., Fisher, R., dan Oyelere, P. 2005. Determinant of Voluntary Internet
Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of
Accounting
and Public Policy.
Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib di Indonesia. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret. Surakarta.
Liestiani, Annisa. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemetintah Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. Skripsi,
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
Mandasari, Putriesti. 2009. Practices of Mandatory Disclosure Compliance in
Indonesian Local Government. Tesis Master. Universitas Sebelas Maret.
Martani, Dwi. & Liestiani, Annisa. (2010). Local Government Financial
Statement
Disclosure in Indonesia. Conference Proceedings: Asian Academic
Accounting Association.
Martani, D., & Liestiani, A. 2012. Disclosure in Local Government Financial
Statements: the Case of Indonesia. Global Review of Accounting and
Finance. Vol.3. No.1 March , 67 - 84.
Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas
Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di
Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi
IV, 2001.
Masdiantini dan Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,
Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit Bpk
pada Kinerja Keuangan.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2
Februari (2016). 1150-1182 1150. ISSN: 2302-8556.
53
Maulana, Candra dan Handayani, Bestari D. 2015. Pengaruh Karakteristik,
Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib LKPD. Acconting Analysis Journal.2015.ISSN:
2252-6765.
Muqorobin, M. M. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Skripsi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Nurtari, et al. 2016. Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah
terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Laporan
Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa barat periode 2013-
2014). Jurnal Akuntansi. Volume 2, No. 1. Tahun 2016.
Okfitasari, Antin.2015.Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Se-Jawa
Tengah). Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta. ISSN : 2355-
5009 Vol. 2 Nomor 4 Desember Tahun 2015.
Pandansari, Tiara.2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis. Volume XIX No. 3, Desember 2016. ISSN 1979 –
6471.
Santosa, P. B., dan Rahayu, R. P. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan
Otonomi
Daerah di Kabupaten Kediri. Dinamika Pembangunan. Vol. 2 No. 1.
Sekaran, U., & Bougi, R. 2010. Research Methods for Business a Skill Building
Approach 5th Edition. United Kingdom : John Willey & Sons Ltd.
Setyaningrum, Dyah dan Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh
Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Desember 2012.
Vol. 9, No. 2. hal 154-170.
Suhardjanto dan Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
terhadap Pengungkapan Wajib di Indonesia. Prestasi Vol. 6 No. 2 –
Desember 2010. ISSN 1411-1497.
Suhardjanto dan Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia).
Universitas Sebelas Maret.Jurnal Akuntansi & Auditing .Volume 8/No.
1/November 2011: 1-94.
54
Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik pemerintah daerah terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Suranta dan Siregar. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap
Kepatuhan Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah (Studi pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Sumatera). Jurnal
akuntansi. Vol.3 No. 1 Juni 2015.
Suryani, Lilis. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Pengawasan Legislatif
dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2014. Tesis. Universitas Lampung.
Bandar Lampung.
Syaifitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.Skripsi. Universitas
Indonesia. Depok.
Yulianingtyas, R.R. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap
Kepatuhan PengungkapanWajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (studi Empiris pada Kabupaten/kota di Indonesia). Skripsi.
Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
