Reformasi Birokrasi danRevolusi Mental

2015 - 2019

Deputi Bdang Reformasi Birokrasi, AkuntabilitasAparatur dan Pengawasan

PRINSIP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

MENERUSKAN DAN MENINGKATKAN LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH BAIK

MENTERJEMAHKAN PRIORITAS UTAMA PEMERINTAH BARU

REFORMASI BIROKRASI

MENGOPERASIONALKAN RPJMN 2015 - 2019

MEMPERBAIKI/ MENYEMPURNAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI

MEMPERKAYA DENGAN ISU-ISU STRATEGIS BARU

KERANGKASISTEM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

MASYARAKAT(PUBLIK)

PELAYANAN PUBLIK

(KEBIJAKAN)

PENGATURAN

AKUNTABILITAS

MANAJEMEN SDMAPARATUR KELEMBAGAAN TATALAKSANA

PENGAWASAN

PERMASALAHANSISTEM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

MASYARAKAT(PUBLIK)

PELAYANAN PUBLIK

(KEBIJAKAN)

PENGATURAN

AKUNTABILITAS

MANAJEMEN SDMAPARATUR KELEMBAGAAN TATALAKSANA

PENGAWASAN

KUALITAS PELAYANANRENDAH

KURANG PROFESIONAL FEODAL TDK DISIPLIN TDK KOMPETEN TDK PEKA KURANG INOVATIF KKN

KURANG HARMONIS KURANG MEMIHAK

PUBLIK TUMPANG TINDIH MENGHAMBAT PROSES

PELAYANAN SEKTORAL KURANG MELIBATKAN

PUBLIK DLM PERUMUSAN

ORIENTASI PENYELENGGARAAN MASIH BERSIFATOUTPUT

HASIL/MANFAAT BLM SEPENUHNYA DIRASAKANMASYARAKAT

KINERJA MASIH RENDAH

PENGAWASAN

TATALAKSANAKELEMBAGAANMANAJEMEN SDM(KEBIJAKAN)

PENGATURAN

AKUNTABILITASPELAYANAN PUBLIKAPARATUR

PERMASALAHANSISTEM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

APARATUR MENJADI KUNCI PERMASALAHAN DAN

PEMECAHAN

ISU-ISU STRATEGIS

Lemahnya penegakan hukum

Rendahnya komitmen pencegahandan pemberantasan korupsi

Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah

Kualitas akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah masih rendah

Pengadaan barang dan jasa masihbelum dapat diselenggarakansecara efisien

Organisasi gemuk, fragmented dantumpang tindih fungsi

Penerapan e-government belummerata

Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhandalam jabatan; kinerja belumoptimal;

Integritas PNS yang masih rendah

Sistem remunerasi belum layak danberbasis kinerja

Kualitas pelayanan publlik masihrendah

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

Terwujudnya pemerintahanyang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya kapasitas danakuntabilitas kinerja birokrasi

Terwujudnya peningkatankualitas pelayanan publik

kepada masyarakat

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

AREA PERUBAHAN

1 MENTAL APARATUR

2 PENGAWASAN

3 AKUNTABILITAS

4 KELEMBAGAAN

5TATALAKSANA

6SDM ASN

7PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

8PELAYANAN PUBLIK

KETERKAITAN ANTARA AREA PERUBAHAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

MENTAL/ PERILAKU

APARATUR

UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

STRATEGI PELAKSANAAN

TI

NG

KA

TA

N

PE

LA

KS

AN

AA

N

STRATEGI PELAKSANAAN

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan

efisien

Birokrasi yang memiliki

pelayanan publik

berkualitas

Opini BPK

Tingkat Kapabilitas

APIP

Tingkat Implementasi

SPIP

Indeks Akuntabilitas

Indeks e-Government

Indeks Reformasi

Birokrasi

Indeks

Profesionalitas ASN

Indeks

E-procurement

SKM

Indeks Integritas

Nasional

% Kepatuhan UU

Yanlik

SASARAN RB

INDIKATOR HASIL

8 A

REA

PER

UB

AH

AN

Kampanye gerakan revolusi

mental

Penghematan kegiatan operasional,

penggunaan sarpras, dan pemanfaatan

produk dalam negeri

Penguatan manajemen ASN

Penetapan organisasi kementerian

kabinet kerja

Penuntasan rekrutmen ASN

Evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi zona

integritas, penerbitan kebijakan perjanjian

kinerja dan pelaporan kinerja

Percepatan operasionalisasi KASN

Penilaian pengelolaan pengaduan

pelayanan publik

Kompetisi inovasi pelayanan publik

nasional

REVOLUSI

MENTAL

APARATUR

PENERAPAN TIK

DALAM

BIROKRASI

PENGUATAN

SISTEM

MANAJEMEN

SDM APARATUR

SIPIL NEGARA

PRIORITAS QUICK WINS RB

PR

OG

RA

M T

ING

KA

T M

AK

RO

, MES

O, D

AN

MIK

RO

STRATEGI PELAKSANAAN

Revolusi Mental Aparatur

PRIORITAS

1. Berkompetensi danbertanggungjawab;

2. Memahami kebutuhan publikdan peka terhadap lingkungan;

3. Beretika; 4. Membuka/memberikan akses

yang mudah bagi masyarakat;5. Inovatif dan proaktif6. Bersih, dan menolak gratifikasi7. Adil, sopan, ramah dan sabar8. Disiplin, tepat janji dan tepat

waktu9. Menjadi contoh teladan10. Profesional

1. Kurang kompeten danbertanggungjawab;

2. Egois, feodal;3. Kurang Beretika; 4. Sulit diakses masyarakat;5. Kurang kreatif6. Koruptif7. Memperlakukan secara

berbeda, tidak ramah, kurangmemperhatikan sopan santun, tidak sabar

8. Tidak Disiplin9. Tdk bisa jadi teladan10. Kurang Profesional

M O N I T O R I N G

Pengangkatan AgenPerubahan

Penerapan SistemIntegritas Nasional

Pencanangan Public campaign

Revolusi Mental Aparatur

STRATEGI PELAKSANAAN

PRIORITAS

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA POSITIF

JUJUR BERSIH DISIPLIN PEKA MELAYANI MALU BERBUAT

SALAH SOPAN BERETIKA MENJADI CONTOH PROFESIONAL

PENCANANGAN BUDAYA KERJA POSITIF SECARA NASIONAL

PUBLIC CAMPAIGNUNTUK MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI UNSUR PENGAWAS

INTERNALISASI NILAI-NILAI INTEGRITAS

PENEGAKAN KODE ETIK

DAN KODE PERILAKU, PENANGANAN

KONFLIK KEPENTINGAN PENGELOLAAN

LAPORAN KEKAYAAN PEGAWAI,

SISTEM WHISTLEBLOWING,

PENANGANAN GRATIFIKASI DAN

TRANSPARANSI

MEMBERIKAN KEYAKINAN PENTINGNYA PERUBAHAN

MENDORONG DANMENGGERAKKAN PEGAWAI UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM PERUBAHAN

MEMBERIKAN ALTERNATIF SOLUSI

MEMBANTU MEMPERLANCAR PROSESPERUBAHAN

KOMUNIKATOR

Revolusi Mental Aparatur

STRATEGI PELAKSANAAN

PRIORITAS

KunciKeberhasilan

KOMITMEN PIMPINAN DETERMINASI

PANTANG MENYERAH

KONSISTENSI PERLU PENGORBANAN KESABARAN

TERIMA KASIH

Deputi BIdang Reformasi Birokrasi, AkuntabilitasAparatur dan Pengawasan