8/16/2019 2005-24-kn-final

1/8

P U T U S A N

Nomor 024 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

kepailitan antara :

H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., Kurator PT. DWIMA MANUNGGA !AK"A

W##D INDU"T!I$"% &ang diangkat berdasarkan putusan Ma'elis (akim Niaga )akarta Pusat

 Nomor *+,Pailit,-**,PN.NIAGA.)KT.P"T tanggal /+ April -**% beralamat di !uko "entra

Menteng 0lok MN No. 11 M% "ektor 2II 3 0intaro )a&a% dalam hal ini memberi kuasa kepada

"U(A!TI% "(.% dan "4A(!IA !ID(#% "(.% para Ad5okat% beralamat di "entra "alemba Mas

0lok U% )alan "alemba !a&a No. 6+367% )akarta Pusat% berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8

"eptember -** sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon9

m e l a a n

. PT. DWIMA!AYA UTAMA,

2. PT. KAYU WA!A,

". PT. HUTAN MULYA,

4. PT. #ARUS IND$NESIA,

Kesemuan&a berkedudukan di Dima Pla;a t.% )alan )enderal A. 4ani Ka5. 7bukti P3/ dan P3-@90aha para Termohon guna men'amin hutang DM! telah menandatangani Akta "urat )aminan

>0orgto=ht@ No. -7 tanggal /1 )anuari /816 &ang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah !ai% "(% aktu itu

 Notaris di )akarta >bukti P36@9

0aha dalam surat 'aminan tersebut ditegaskan baha para Termohon men'amin seluruh hutang DM! 

dengan melepaskan hak3hak utama sebagaimana dimaksud dalam KU(Perdata disamping 'uga DM! 

 berdasarkan putusan Nomor *+,Pailit,-**,PN.NIAGA. )KT.P"T tangal /+ April -** telah din&atakan

 pailit dan karenan&a berlaku ketentuan Pasal /16- dan Pasal /16- a&at >+@ dari KU(Perdata9

0aha dengan pailitn&a DM! berdasarkan >bukti P3/@% maka menurut hukum para Termohon harus

memenuhi kea'iban pen'aminan mereka sesuai bukti P36% dimana pen&elesaian &ang berkaitan dengan

kea'iban DM! dan Pen'amin >guarantor@ di3selesaikan dalam koridor kepailitan% satu dan lainn&a

sebagaimana diatur dalam Pasal -88 Undang3Undang Kepailitan 'o. Pasal -7 a&at >/@ Undang3UndangKepailitan9

1

8/16/2019 2005-24-kn-final

2/8

0aha menurut ketentuan Pasal -7 'o. Pasal 78 'o. 81 Undang3Undang Kepailitan Pemohon berenang

melakukan segala tindakan &ang berkaitan dengan pengamanan serta pengurusan dan pemberesan harta

 pailit9

3 Menurut putusan Mahkamah Agung !epublik Indonesia Nomor 68 K,N,/888 din&atakan baha

apabila pen'amin telah melepaskan hak3hak istimean&a berarti Kurator >in =asu Pemohon@ dapat

langsung menuntut Pen'amin untuk memenuhi kea'ibann&a9

3 Menurut putusan Mahkamah Agung !epublik Indonesia Nomor +6 K,N,/888 menentukan bahaPen'amin &ang telah melepas3kan hak3hak istimean&a berarti ia menggantikan kedudukan debitur 

sehingga ia >in =asu para Termohon@ dapat dikategori3kan sebagai debitur pailit9

3 Dengan demikian menurut hukum para Termohon &ang berdasarkan Akta "urat )aminan >borgto=ht@

 Nomor -7 tanggal /1 )anuari /816 >5ide bukti P36@ adalah Pen'amin atas hutang DM! statusn&a 'uga

adalah debitur pailit &ang dapat dituntut agar memenuhi kea'iban mereka sesuai undang3undang dan

karena DM! telah pailit maka berlaku ketentuan Pasal -88 Undang3Undang Kepailitan &ang berbun&i

?Ke=uali ditentukan lain dalam undang3undang ini maka hukum a=ara &ang berlaku adalah (ukum

A=ara Perdata?9

0aha para Termohon se=ara itikad buruk tidak mau melaksanakan kea'iban mereka selaku debitur 

 pailit dan dengan gugatan &ang terdatar di Pengadilan Negeri )akarta Pusat dengan Nomor 

/++,PDT.G,-**,PN.NIAGA.)KT.P"T% para Termohon telah menggugat pembatalan bukti P36 dengan

menga'ukan Pemohon selaku Turut Tergugat I >bukti P3+@9

0aha dalam rangka mengamankan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 81 'o. Pasal /* a&at >/@ Undang3

Undang Kepailitan% supa&a tugas Pemohon tidak sia3sia dikemudian hari kiran&a Pengadilan Niaga berkenan

meletakkan sita 'aminan terlebih dahulu atas:

3 / >satu@ gedung perkantoran &ang dikenal sebagai Dima Pla;a beralamat di )alan )enderal Ahmad

4ani Ka5. 7(P(3(P(@ tertulis atas nama para Termohon%

&ang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon selaku Kurator PT. Dima Manunggal !aksa Wood

Industries >Dalam Pailit@9Dan apabila telah diletakkan mohon din&atakan sah dan berharga9

Dan selan'utn&a apabila Ma'elis (akim Niaga sependapat dengan Pemohon kiran&a berkenan memberikan

keputusan sebagai berikut:

Pr%m&%r'

/. Mengabulkan gugatan Pemohon9

-. Men&atakan baha Akta "urat )aminan >0orgto=ht@ No. -7 tanggal /1 )anuari /816 &ang dibuat

dihadapan Drs. Gde Ngurah !ai% "(.% aktu itu Notaris di )akarta sebagai (ukum9

6. Men&atakan baha asset3asset para Termohon &ang ada sekarang berupa.

3 / >satu@ gedung perkantoran &ang dikenal sebagai Dima Pla;a beralamat di )alan )enderal A.4ani Ka5. 7(P(3(P(@ tertulis atas nama

 para Termohon% &ang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon selaku Kurator PT. Dima

Manunggal !aksa Wood Industries >Dalam Pailit@9

sebagai bagian dari harta pailit &ang akan diselesaikan menurut Undang3Undang Nomor 6< Tahun -**+

tentang Kepailitan dan Penundaan Kea'iban Pemba&aran Utang9

+. Men&atakan sah dan berharga sita 'aminan atas:

3 / >satu@ gedung perkantoran &ang dikenal sebagai Dima Pla;a beralamat di )alan )enderal A.

4ani Ka5. 7(P(3(P(@ tertulis atas nama

2

8/16/2019 2005-24-kn-final

3/8

 para Termohon% &ang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon selaku Kurator PT. Dima

Manunggal !aksa Wood Industries >Dalam Pailit@9

. Menghukum para Termohon untuk mematuhi isi putusan ini9

7. Menghukum para Termohon untuk memba&ar bia&a perkara ini9

S()*%+&%r'

Dalam peradilan &ang baik mohon putusan &ang seadil3adiln&a >eB aeCuo et bono@9

Menimbang% baha terhadap permohonan Pemohon tersebut% para Termohon menga'ukan eksepsi &ang

 pada pokokn&a:

I. 0aha berdasarkan pada bukti3bukti &ang ada maka dapat ditemukan akta3akta baha tuntutan &ang

dia'ukan Pemohon adalah prematur% dengan alasan3alasan sebagai berikut:

a. 0erdasarkan akta baha saat ini mengenai 'umlah &ang riil dan pasti atas kea'iban DM! kepada

 para krediturn&a masih dalam proses sengketa sebagaimana tern&ata dalam perkara Perdata

tentang Gugatan Pembatalan atas Per'an'ian Kredit dengan register perkara Nomor 6

8/16/2019 2005-24-kn-final

4/8

atas per'an'ian kredit dengan register perkara Nomor 6

8/16/2019 2005-24-kn-final

5/8

/. 0aha Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan 'udeB a=ti dalam putusan a Cuo% karena

 pemikiran &ang mendasari timbuln&a pertimbangan tersebut adalah pertim3bangan &ang rational

dan sesuai dengan philosoi re5isi, perbaikan Undang3Undang Kepailitan &ang menghendaki

 pen&elesaian hutang3piutang se=ara adil% =epat% terbuka dan eekti9

-. 0aha 'udeB a=ti telah membuat suatu terobosan baru dengan men&etu'ui pendapat Pemohon

Kasasi baha permohonan dalam kasus a Cuo adalah dalam kerangka Pasal -7 a&at >/@ 'o. Pasal

--8 Undang3Undang Kepailitan dalam kaitan tugas Kurator guna melakukan pemberesan budel pailit% dan karenan&a mohon pertimbangan hukum ini dikuatkan9

B. Pr%m)&1&1 3(+ &6% +&&m ((*&1 & 8(o &+& 7&&m&1 9 )&r%* 4 +&r% &&* %+&- & +&1

)r1&1&1 +1&1 r%m)&1&1 3(+ &6% &+& 7&&m&1 " )&r%* 4 +&r% )&:&7

*)&&%m&1& Pmo7o1 K&*&*% (r&%-&1 r*)( +%&&*.

/. Pertimbangan dalam putusan a Cuo halaman /7 baris + dari atas tersebut berbun&i :

?0aha oleh karena per'an'ian perdamaian tersebut han&a berlaku mengikat sebatas pihak3pihak 

&ang terlibat dalam per'an'ian% maka dalam hal tuntutan atas pemenuhan isi per'an'ian pen'aminan

tersebut% sebagai pihak 0ank Negara Indonesia /8+7 Kantor Eabang 0alikpapan &ang dapat

menuntutn&a% bukann&a Pemohon a Cuo?9

-. "ebalikn&a pertimbangan dalam putusan a Cuo pada halaman /6 baris + dari baah berbun&i:?0aha berdasarkan siat pembaaan putusan Kepailitan demikian itu% maka mempedomani

ketentuan Pasal -7 a&at >/@ 'o. Pasal -8 Undang3Undang Nomor 6< Tahun -**+ tentang Kepailitan

dan Penundaan Kea'iban Pemba&aran Utang% dalam upa&an&a melakukan pengurusan terhadap

harta pailit% Kurator berenang menga'ukan permohonan a Cuo% betapapun para Termohon telah

melakukan gugatan pembatalan atas per'an'ian pen'aminan sebagaimana ter3sebut dalam perkara

 Nomor /++,Pdt.G,-**,PN.)KT.P"T?9

6. 0aha terlihat 'udeB a=ti tidak konsisten didalam pertimbangan hukumn&a% disatu pihak 

men&atakan Kurator in =asu Pemohon berhak melakukan tugas dan keenang3ann&a sesuai

Undang3Undang Kepailitan% namun dilain pihak men&atakan Kurator in =asu Pemohon tidak 

 berhak menga'ukan gugatan a Cuo9

+. 0aha pertimbangan a Cuo dalam angka II./ tersebut diatas tidak tepat dan bertentangan dengan

Undang3Undang Kepailitan9

+./. 0aha Mahkamah Agung !epublik Indonesia dalam putusan Nomor * K,N,-**+ tanggal /1

#ktober -**+ 'o. Nomor */ PK,N,-** tanggal -6 )uni -** di dalam pertimbangan

hukumn&a pada halaman +8 men&ebut3kan:

3 0aha Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengadili perkara ini% tidak akan

menganut aliran legisme% &ang berpendapat (akim semata3mata sebagai pelaksanaan

undang3undang tetapi sesuai dengan Pasal -1 a&at >/@ Undang3Undang Nomor + Tahun

-**+ dimana ditentukan baha (akim a'ib menggali% mengikuti dan memenuhi nilai3

nilai hukum dan rasa keadilan &ang hidup dalam mas&arakat% Mahkamah Agung akan

mengikuti aliran ?re=hts5inding? &ang artin&a adalah menselaraskan undang3undangsesuai dengan ditentukan 'aman% (akim berdasarkan alasan tersebut terikat oleh undang3

undang tetapi tidak seketat aliran legisme% sehingga karena siat undang3undang sering

tidak 'elas dan tidak lengkap. (akim dapat menempuh upa&a inter3prestasi% seperti

 penasiran ektensip% berdasarkan penasiran ektensip Pasal / Undang3Undang

Kepailitan9

Mahkamah Agung berpendapat dasar untuk pen=abutan kepailitan dapat diperluas tidak 

sekedar han&a dikarenakan ?keadaan harta pailit? >de toestand des boedels@ tetapi dapat

 'uga berdasarkan alasan3alasan lainn&a dan in =asu Mahkamah Agung sependapat

dengan alasan3alasan &ang dia'ukan oleh Pemohon Kasasi &aitu karena adan&a akta dan

ken&ataan3ken&ataan hukum &ang sangat penting% bersiat sangat material dan sangat

menentukan >bukti PK3/ @?9

+.-. 0aha disini Mahkamah Agung mengikuti aliran ?re=hts5inding? &ang artin&a adalah

menselaras3kan undang3undang sesuai dengan ditentukan 'aman% (akim berdasarkan

alasan tersebut terikat oleh undang3undang tetapi tidak seketat aliran legisme% sehingga

5

8/16/2019 2005-24-kn-final

6/8

karena siat undang3undang sering tidak 'elas dan tidak lengkap. (akim dapat

menempuh upa&a interprestasi% seperti penasiran ektensip berdasarkan penasiran

ektensip Pasal / Undang3Undang Kepailitan9

+.-./ 0aha dalam kasus a Cuo% seharusn&a 'udeB a=ti menselaraskan dengan pendapat

Mahkamah Agung% &akni tidak memakai a=uan hukum umum% &ang berdasarkan

Pasal -88 Undang3Undang Kepailitan% aturan umum tersebut harus dikesamping3

kan oleh Undang3Undang Kepailitan tetapi harus mengikuti perkembangan dalammas&arakat khususn&a mas&arakat dunia usaha% &ang menghendaki pen&elesaian

hutang piutang se=ara adil% =epat% terbuka dan eekti sebagaimana di'elaskan

dalam pen'elasan Undang3Undang Nomor 6< Tahun -**+ tentang Kepailitan dan

Penundaan Kea'iban Pemba&aran Utang% dimana per'an'ian pen'aminan

diadakan guna men'amin hutang debitur bila ia lalai dan,atau pailit9

+.-.- 0aha karenan&a sesuai ketentuan Pasal -88 'o. Pasal -7 a&at >/@ Undang3

Undang Kepailitan% Kurator berhak dan berenang menga'ukan tuntutan a Cuo%

karena ia menurut hukum bertindak untuk atas kepentingan kreditur% bukann&a

kepentingan debitur demikian isi dan maksud daripada diperlakukann&a Undang3

Undang Nomor 6< Tahun -**+ tentang Kepailitan dan Penundaan Kea'iban

Pemba&aran Utang9

+.6. 0aha dalam kasus a Cuo% 'udeB a=ti seharusn&a mempertimbangkan antara lain:

+.6./ Undang3Undang Kepailitan &ang merupakan leB spe=ialis terhadap hukum umum

lainn&a sebagaimana ter=antum budel,harta dalam Pasal -88 Undang3Undang

Kepailitan9

+.6.- Pasal -7 a&at >/@ 'o. Pasal 78 a&at >/@ Undang3Undang Kepailitan &ang mengatur 

keenangan Kurator didalam pengurusan budel,harta pailit9

+.6.6 Putusan Mahkamah Agung !epublik Indonesia Nomor 68 K,N,/888 dan Nomor 

+6 K,N,/888 &ang se=ara impli=it telah menegaskan status guarantor sehingga ia

dapat dikategorikan sebagai debitur pailit9

+.6.+ Pen'elasan atas Undang3Undang Kepailitan &ang berbun&i:

?untuk kepentingan dunia usaha dalam men&elesaikan masalah utang3piutang

se=ara adil% =epat% terbuka dan eekti% sangat diperlukan perangkat hukum &ang

mendukungn&a?9

dan hal ini se'alan dengan bun&i Pasal -1 a&at >/@ Undang3Undang Nomor + Tahun -**+

tentang Kekuasaan Kehakiman &ang berbun&i:

?(akim a'ib menggali% mengikuti dan memenuhi nilai3nilai hukum dan rasa keadilan

&ang hidup dalam mas&arakat?9

+.+. 0aha hal3hal diatas oleh 'udeB a=ti tidak dipertimbangkan sama sekali% &ang menurut

a=ara perdata dan &urisprudensi% dalam hal kurangn&a pertimbangan hukum atau tidak 

lengkapn&a pertimbangan hukum 'udeB a=ti berakibat tidak sempurnan&a putusan a Cuo%&ang han&a dengan a=uan aliran legisme% gugatan,permohonan Pemohon Kasasi ditolak%

hal mana bertentangan dengan pendapat Mahkamah Agung diatas &ang tidak menganut

lagi aliran legisme9

. 0aha berkaitan dengan uraian3uraian diatas% saat ini debitur pailit in =asu PT. Dima

Manunggal !aksa Wood Industries >Dalam Pailit@ berada dalam keadaan insol5ensi dan atas

hutang debitur telah disahkan dalam rapat 5eriikasi terakhir tanggal -8 Agustus -** ?datar 

 piutang para kreditur PT. Dima Manunggal !aksa Wood Industries >Dalam Pailit@ &ang

diakui? &ang ditandatangani oleh (akim Pengaas% $dd& T'ah'ono% "(.M( dan Kurator PT.

Dima Manunggal !aksa Wood Industries >Dalam% Pailit@% (. Tari;al (asan Geang%

"(.M( >bukti PK3-@9

7. 0aha menurut ketentuan Pasal //@ Undang3Undang Kepailitan &ang berbun&i:?)ika dalam rapat pen=o=okan piutang tidak ditaarkan ren=ana perdamaian% ren=ana

 perdamaian &ang di3taarkan tidak diterima% atau pengesahan perdamaian ditolak 

6

8/16/2019 2005-24-kn-final

7/8

 berdasarkan putusan &ang telah memperoleh kekuatan hukum tetap% demi hukum harta pailit

 berada dalam keadaan insol5ensi?9

maka dengan keadaan insol5ensi debitur pailit in =asu PT. Dima Manunggal !aksa Wood

Industries >Dalam Pailit@% maka tingkatan pengurusan kepailitan berada dalam posisi

 pemberesan% &akni asset3asset debitur pailit harus di'ual menurut ketentuan Undang3Undang

Kepailitan 5ide Pasal < a&at >/@ 'o. Pasal /1 a&at >/@% dan para Termohon Kasasi karena

mereka telah me3lepaskan hak istimea mereka% dan sesuai per'an'ian pen'aminan dimana para Termohon Kasasi men'amin hutang debitur pailit% maka mereka harus memenuhi

kea'iban mereka guna memba&ar hutangn&a debitur pailit in =asu Pemohon Kasasi%

sehingga adalah ber3tentangan dengan Undang3Undang Kepailitan apabila Pemohon Kasasi in

=asu Kurator tidak mempun&ai kapasitas untuk melakukan tuntutan a Cuo sebagai3mana

 pertimbangan 'udeB a=ti dalam putusan a Cuo9

Menimbang% baha atas alasan3alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas% Mahkamah Agung

 berpendapat:

Keberatan3keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena 'udeB a=ti sudah tepat dalam

 pertimbangan dan putusann&a dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena Pemohon tidak memiliki

kapasitas untuk menga'ukan permohonan a Cuo dengan alasan baha berdasarkan bukti P36 F T3+ berupa

Akta )aminan Nomor -7 tanggal /1 )anuari /816 han&a berlaku dan mengikat sebagai undang3undang bagi pihak3pihak &ang tersebut dalam akta% sedang Pemohon bukan pihak dalam Akta )aminan tersebut sesuai

maksud Pasal /6-* dan Pasal /661 KU(Perdata9

)ika salah satu pihak tidak memenuhi isi akta tersebut% maka pihak lain &ang merasa dirugikan dapat

menga'ukan tuntutan hukum terhadap pihak lainn&a itu% termasuk menga'ukan permohonan pailit terhadap

debitur,pen'amin &ang tidak memenuhi kea'ibann&a untuk memba&ar utang3utangn&a9

0aha eenang Kurator han&alah mengurus dan membereskan harta Debitur pailit% sedang para Termohon

a Cuo bukanlah Debitur pailit% sehingga seharusn&a dimohonkan pailit lebih dahulu9

Menimbang% baha berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula tern&ata baha putusan 'udeB

a=ti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan,atau undang3undang% maka permohonan kasasi

&ang dia'ukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak9Menimbang% oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak &ang kalah% maka ia harus dihukum untuk 

memba&ar bia&a perkara dalam tingkat kasasi ini9

Memperhatikan pasal3pasal dari Undang3Undang Nomor + Tahun -**+ dan Undang3Undang Nomor /+

Tahun /81 sebagaimana &ang telah diubah dengan Undang3Undang Nomor Tahun -**+% Undang3Undang

 Nomor 6< Tahun -**+ serta Undang3Undang lain &ang bersangkutan9

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH.,

Kurator PT. DWIMA MANUNGGAL RAKSA W$$D INDUSTRIES tersebut9

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk mem3ba&ar bia&a perkara dalam tingkat kasasi

&ang ditetapkan sebesar !p. .***.***%3 >lima 'uta rupiah@9

Demikianlah diputuskan dalam rapat permus&aaratan Mahkamah Agung pada hari R&)(  tanggal 2"

No;m)r 2005 oleh H. A)+( K&+%r M&o1, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung &ang ditun'uk oleh

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Ma'elis% IB. N(r&7 A+1

8/16/2019 2005-24-kn-final

8/8

ttd.

(. At'a "ond'a'a% "(.

Panitera Pengganti%

ttd.Pan'i Widagdo% "(.M(.

0ia&a3bia&a :

/. Meterai3333333333333333333333!p. 7.***%3

-. !edaksi3333333333333333333333!p. /.***%3

6. Administrasi Kasasi3333333!p. +.886.***%3

)umlah3333333333333333333333!p. .***.***%3

8