Environmental LawEnforcement

Wahyu Yun Santosa

DEFINITION OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT:

APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERS TO ENSURE COMPLIANCE WITHENVIRONMENTAL PROVISIONS BY MEANS OF :

• ADMINISTRATIVE SUPERVISION• ADMINISTRATIVE MEASURES• CRIMINAL INVESTIGATION• CRIMINAL MEASURES• CIVIL ACTION

PREVENTION - CORRECTION - REPRESSION

NGO HAVE SUPPORTIVE ROLE

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BASIS UUPPLH

Pencegahan dan penanggulangan

Efek Jera dan Efek Derita

Ganti Rugi danPemulihan Lingkungan

ADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83)

PIDANA(pasal 93 sd 120)

PERDATA(pasal 83 sd 93)

FUNGSIFUNGSI FUNGSI

PENAATAN SUKARELA

Konsultasi & Bantuan Teknis Bg PeningkatanKinerja PEDAL (Karena Ketidaktahuan & Garing)

TEGURAN/PERINGATAN(GARING BERLANJUT)

AUDIT WAJIB

PAKSAANPEMERINTAHAN

PEN-CABUTANIZIN U/K

PIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI

PAKSAAN PEMERINTAHAN

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAU

KEGIATAN

OLEH PEJABATPEMBERI IZIN

SANKSIADMINISTRASI

GUBERNURBUPATI/WALIKOTA

PIHAK KETIGADAPAT MENGAJUKAN

PAKSAAN PEM.

AUDITLINGKUNGAN HIDUP

PELANGGARAN TERTENTUdan atau SERIUS

Dapat diusulkan olehKEPALA DAERAH

danPIHAK YG BERKEPENTINGAN

1. Mencegah dan mengakhiri terjadinya PELANGGARAN2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu PELANGGARAN3. Melakukan tindakan PENYELAMATAN PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN atas beban biaya PENANGGUNGJAWAB usaha dan/atau kegiatan (Dapat diganti sejumlah uang tertentu)

1. Audit Lingkungan SUKARELA2. Audit Lingkungan WAJIB3. Dapat ditunjuk PIHAK KETIGA sbg AUDITOR apbl pengusaha tidak melaksanakan perintah

1. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran

2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan

3. Bersifat “REPARATOIR” atau Pemulihan

Keadaan Semula

4. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara(T.U.N)

Mengakhiri Perbuatan YangdilarangMengakhiri Perbuatan Yangdilarang

Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)

Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)

SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83

SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83

SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)

1. Teguran 2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin

oleh

1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannya

Pembekuan izin , pencabutan izin ,denda keterlambatan,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan

Second Line EnforcementMenteri dapat menerapkan sanksi adm, jika Pem.menganggap Pemda scr sengaja tdk menerapkan

sanksi adm thd pelanggaran yang serius

INSTRUMENPENEGAKAN HUKUM

ADMINISTRASI

• IZIN (Pemberian atau Penolakan)

• PERSYARATAN & KEWAJIBAN DALAM IZIN (Referensi TATA RUANG, AMDAL, UKL & UPL, BAKU MUTU

LINGKUNGAN, atau Kreasi Pejabat TUN)

• Keberadaan PEJABAT PENGAWAS LH• MEKANISME PENGAWASAN• SANKSI ADMINISTRASI: 1. Audit Lingkungan Wajib

2. Paksaan Pemerintahan

3. Pencabutan Izin

4 SYARAT PHL ADMINISTRASI

1. LEGITIMASI BAGI PEJABAT UNTUK BERTINDAK

2. BASIS YURIDIS

3. DESCRESSIONARE OF POWER

4. PENGENAAN SANKSI KUMULATIF TIDAK TERBENTUR ASAS HUKUM NEBIS IN IDEM

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU

PERUSAKAN LINGKUNGAN

PENYELESAIANSENGKETA LH

DI PENGADILAN(PERDATA)

Hak MasyarakatMengajukan Gugatan

(Class Action)

Hak Organisasi LHMengajukan Gugatan

(Legal Standing)

TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(Strict Liability)

TANGGUNG JAWABBERDASARKAN PADAPRINSIP KESALAHAN

(Liability based on fault)

Harus memenuhiPersyaratan

1. Class members cukup banyak2. Ada kesamaan fakta/peristiwa3. Kesamaan jenis tuntutan4. Representatif dan jujur(Lihat Juga PERMA No. 01/2002)

POKOK GUGATANBUKAN GANTI

KERUGIAN

1

4

3

2Unsur Kesalahan

Tidak Perlu dibuktikanoleh Pihak Penggugat

Pada kegiatanTertentu

Diatur pengecualiannya

POLLUTER PAYS PRINCIPLE

PENCEMAR/PERUSAK LH WAJIB:

1. Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita

2. Melakukan Tindakan Hukum Tertentu: - Memulihkan Fungsi Lingkungan - Memasang atau Memperbaiki Alat - Menghilangkan atau Memusnahkan Penyebab Timbulnya Pencemaran

3. Hakim Dapat Menetapkan Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) atas Setiap Hari Keterlambatan Penyelesaian Tindakan Tertentu

STRICT LIABILITYMenurut UUPPLH

Pencemar Bertanggung Jawab Mutlak Apabila:1. Usaha dan atau kegiatannya berdampak penting;2. Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya dalam proses produksinya; atau3. Menghasilkan limbah B-3

Pengecualian, Apabila Karena Adanya:1. Bencana Alam atau Peperangan;2. Keadaan Terpaksa Di Luar Kemampuan Manusia;3. Tindakan Pihak Ketiga Yang Menyebabkan Terjadinya Pencemaran.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI (IN COURT)

Proses: Panjang, costly, time consuming Penekanan pada: facts; precedents; procedures;

argument Mekanisme: tidak sederhana dan rumit Aparat: Belum siap? (hakim dan pengacara) Dukungan: Kelangkaan data/informasi; Output: Winner and looser (citra pihak-pihak

bersengketa jatuh) Sering dihadapkan pada ketidakpastian putusan Benturan alat bukti pada kerahasiaan ‘perusahaan’

GUGATAN ADMINISTRATIF

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN apabila:

Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kpd usaha/kegiatan wajib AMDAL tp tdk dilengkapi dokumen AMDAL;

Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kpd usaha/kegiatan wajib UKL-UPL tp tdk dilengkapi dokumen UKL-UPL;

Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin usaha/ kegiatan yg tdk dilengkapi dgn izin lingkungan.

DELIK MATERIEL

DELIK FORMAL

DELIK TINDAK PIDANA

KORPORASI

“AKIBAT” Adanya

Pencemaran dan/atau

Perusakan LH

“PERBUATAN” Yg Dilakukan Melanggar

Ketentuan PUU yang berlaku

Adanya “Perbuatan” yg dilakukan cukup untuk menuntutTindak Pidana

Tindak Pidana Yg Dilakukan Oleh

atau Atas Nama Badan Hukum,Yayasan atau

Organisasi Lain

Adanya “Akibat”Perlu Dibuktikan

PENYIDIKAN

Selain penyidik POLRI ada PPNS tugas di bidang PPLH tingkat KLH – daerah.

Wewenang utk mlakukan: pemeriksaan atas kebenaran laporan; Pemeriksaan setiap org yg diduga melakukan tindak pidana LH; Meminta keterangan dan bukti; Pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen; Pemeriksaan di tempat tertentu yg diduga tdpt bukti; Penyitaan; Meminta bantuan ahli; Memasuki tempat tertentu, memotret, merekam audio visual; Penggeledahan; Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

PEN-CEMARAN

LH

MASUKNYA atau

DIMASUKKANNYA

Shg KUALITAS LHTURUN sampai ke

TINGKAT TERTENTU

1. Mahluk Hidup2. Zat3. Energi dan/atau4. Komponen lain

KE DALAM

LH

OLEH KEGIATAN MANUSIA

Sesuai DenganPERUNTUKANNYA

YANGMENYEBABKAN

LH TIDAKBERFUNGSI LAGI

1

56

432

8

7

Mnrt UUPLH

PERUSAKANLH

TINDAKAN

MenimbulkanPERUBAHAN

LANGSUNG atau TDK LANGSUNG

Terhadap SifatFISIK &/atauHAYATINYA

YANG MENYEBABKAN

LINGKUNGAN HIDUPTIDAK BERFUNGSI LAGI

dalam menunjangPembangunan Berkelanjutan

1

2

3

4

5

Mnrt UUPLH

SANKSIPIDANA

1. Memperhatikan Asas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM REMIDIUM)

2. Sanksi Pidana Digunakan Apabila a. Sanksi Administrasi Tidak Efektif b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Tidak Efektif; atau c. Penyelesaian di Pengadilan Tidak Efektif d. Kesalahan Pelaku Relatif Besar dan Berat e. Timbul Keresahan di masyarakat f. Menimbulkan Orang Sakit g. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia

3. Ada Bukti Permulaan Cukup

4. Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Jelas

Mnrt UUPLH

Paksaan Pemerintah(pasal 80) Dijatuhkan tanpa didahului

teguran apabila pelanggaran menimbulkan:

•Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH

•Dampak yg lebih besar & lebih luas

•Kerugian yg lebih besar bagi LH

1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI

2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI

3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI

4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN6. PENGHENTIAN

SEMENTARA SELURUH KEGIATAN

7. TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)

MELALUI PENGADILAN

Gugatan Perbuatan melawan Hukum

Legal Standing LSM – telah melaksanakan kegiatan nyata 2 thn

Legal standing Pem & Pemda

Class actions

Strict liability – tanpa pengecualian

DILUAR PENGADILAN

Secara sukarela utk mencapai kesepakatan

Mediasi, negosiasi, arbitrase

Pemerintah menfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian sengketa

Kedaluarsa ajukan gugatan: sejak diketahuinya penc/kerusak(Tdk berlaku utk B3/LB3)

UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 P

PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU 4.YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPAT BERFUNGSI SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.

PENCEMARAN LH ADLH 1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP 2.OLEH KEGIATAN MANUSIA 3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH DITETAPKAN

JENIS TINDAK PIDANA

Perlu dibuktikan:1. Lingkungan telah

tercemar/rusak2. Hubungan sebab akibat

antara lingkungan yg tercemar/rusak dengan kegiatan yg didakwa mencemari/merusak

1. Tidak perlu dibuktikan lingkungan telah tercemar, cukup dibuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan pelanggaran

MATERIIL FORMIL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan Sanksi dan denda maksimum dan minimum kortporasi

ULTIMUM REMIDIUM

Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan) Sanksi administrasi Pelanggaran dilakukan lsatu kali

PREMIUM REMIDIUM

Pencemaran dan perusakan LH Sanksi administrasi tidak dipatuhi Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Memasukkan B3 yg dilarang Memasukkan LB3 di NKRI Memasukkan limbah di NKRI Membuang limbah Membuang B3 dan LB3 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh) Melakukan pembukaan lahan dengan membakar Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi Memberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar

TINDAK PIDANAKORPORASI

ATASATASNAMANAMAATASATASNAMANAMA

Tindak Pidana AtasNama BH dll.

Pidana Ditambah1/3

Panggilan Untuk Menghadap dan Penyerahan Surat Panggilan

Di Tujukan Kepada Pengurus

Jika Tuntutan DilakukanTerhadap Badan Hukum dll.

Pengurus Harus DatangSendiri ke Pengadilan

1. Tempat Tinggal2. Pengurus Melakukan Pekerjaan yang tetap

a. Badan Hukumb. Perseroanc. Perserikatand. Yayasan, ataue. Organisasi Lain

1. Tuntutan Pidana2. Sanksi Pidana3. Tindakan Tata Tertib

Dilakukan oleh orang-orangberdasarkan1. Hubungan Kerja2. Hubungan Lain Bertindak

DalamLingkungan BH, dll.

DijatuhkanDijatuhkan

1. Yang1. Yang MemberiMemberi PerintahPerintah2. Bertindak2. Bertindak SebagaiSebagai PimpinanPimpinan

1. BH, Perseroan, Perserikatan, Yayasan, Org. Lain2. Memberi Perintah3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dalam Perb. Atau 2 dan 3