1

1. Konsep Integrated Water Resources Management

(IWRM)/Pengelolaan Sumber Air Secara Terpadu.

Tujuan: Peserta dapat memahami konsep, perkembangan, manfaat dan proses

perencanaan IWRM pada level nasional, sektor dan wilayah sungai.

1) Sejarah dan perkembangan IWRM

Dimasa lalu pengembangan sumber air diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber

air untuk memenuhi kebutuhan tertentu saja (satu tujuan), misalnya untuk memenuhi

kebutuhan irigasi atau untuk air minum, tanpa memikirkan lebih jauh dampak dari

eksplorasi sumber air yang ada, serta perubahan atau variasi kebutuhan air

dikemudian hari. Sehingga pedekatan pengelolaan sumberdaya air menekankan pada

bagaimana agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Pendekatan seperti ini ditandai oleh

pembangunan fasilitas baru untuk memenuhi penambahan kebutuhan, misalnya:

pembangunan bendungan, saluran-saluran air, instalasi fasilitas air bersih dan lain

sebagainya. Pendekatan seperti ini kemudian dirasa dapat mengakibatkan persoalan

baru seperti: penggunaan air secara berlebihan, pemanfaatan modal tidak effisien,

pencemaran terhadap lingkungan, eksplorasi sumber air tidak terkontrol dan

sebagainya.

Pada era 1980an sudah mulai diwacanakan pengembangan dan pengelolaan sumber

daya air berbasis pada daerah aliran sungai (river catchment), sehingga timbul idea

untuk mengelola satu sungai dalam satu manajemen (one river one management).

Selanjutnya pada era 1990an konsep keberlanjutan (sustainability) sebagai

implementasi pembangunan berkelanjutan mulai berkembang dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari pembangunan berbagai sektor, termasuk dalam

pengembangan sumber air. Sehingga pengembangan sumber daya air menjadi jauh

lebih komleks dari pada hanya pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan air.

Idea pengelolaan sumber daya air secara terpadu kemudian dirumuskan dalam

International Conference on Water and the Environment di Dublin tahun 1992,

dengan keluarnya rekomendasi Prinsip-Prinsip Dublin (Dublin Principles), antara

lain:

Air tawar adalah terbatas dan mudah berubah, dan sangat esensial untuk

melangsungkan kehidupan, pembangunan dan lingkungan

2

Pengembangan sumberdaya air harus berdasar atas pedekatan partisipasi, dengan

mengikut sertakan para pemakai air, para perencana dan para pemegang kebijakan

pada semua tingkatan

Peran wanita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan,

pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air

Air mempunyai nilai ekonomis dalam semua tingkat pemanfaatan dan harus

diperhitungkan sebagai ‘economic good’.

Selanjutnya pada UNCED Tahun 1992 di Rio de Jeneiro dengan menghasilkan

Agenda 21, Chapter 18 yang merupakan panduan dalam mengembangkan dan

mengelola sumber daya air secara terpadu dan berlanjut, yang menekankan bahwa

pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan

harus:

Direncanakan secara terpadu dan holistic untuk mencegah kekurangan air dan

pencemaran

Memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melestarikan ekosistem sebagai

prioritas utama

Pemakaian air seharusnya dipungut biaya sepantasnya.

Semua negara harus :

Mempunyai program pengelolaan air atas dasar daerah aliran sungai (DAS)

dan program penghematan air.

Integrasi pengembangan sumberdaya air dengan tata guna lahan dan

pembangunan lain, konservasi, pengelolaan permintaan (demand

management) dengan peraturan (legislation) dan iuran air, re-use dan recycling

air.

Selanjutnya Agarwal (2000) menyatakan bahwa Techical Advisory Committee (TAC)

dari Global Water Partnership (GWP) pada periode 1996-1999 telah menelorkan

penjelasan, formulasi dan rekomendasi tentang Pengelolaan Sumberdaya Secara

Terpadu (Integrated Water Resources Management / IWRM) sebagai tindak lanjut

dari berbagai issue yang telah dicetuskan dalam konferensi Dublin dan Rio de Jeneiro

di atas, dan IWRM didefinisikan: sebagai suatu proses yang menekankan pada

koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, lahan dan sumber

daya lain yang terkait, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara

merata tanpa mengorbankan kelangsungan ekosistem. Sehingga dari prinsip

3

tersebut dirumuskan dalam bentuk integrasi dari natural system dan integrasi dari

human system. Integrasi natural system menyangkut integrasi pengelolaan air tawar

dan kawasan pantai, integrasi pengelolaan lahan dan air, integrasi pengelolaan air

permukaan dan air tanah, integrasi pengelolaan kuantitas dan kualitas sumberdaya air,

dan integrasi pengelolaan kawasan hulu dan hilir. Sedangkan integrasi human system

meliputi persepsi dan pengertian masyarakat akan sumberdaya air, integrasi antar

sektor dalam policy pembangunan nasional, pengaruh pengembangan sumber air

terhadap system ekonomi makro,integrasi dalam pembuatan kebijakan, integrasi dari

semua stakeholders dalam perencanaan dan pembuatan keputusan, integrasi dalam

pengelolaan air baku dan air limbah, serta integrasi penglolaan air untuk berbagai

kebutuhan.

Wong et al, (1999) dalam Norken (2003) menyatakan beberapa kriteria yang sangat

prinsip dala IWRM antara lain:

Memberikan kontribusi jangka panjang terhadap ekonomi, lingkungan dan

kesejahteraan social

Dapat diulang, tahan lama, terjangkau, dapat diterima oleh stakeholder,

termonitor dan terdokumentasi

Menjamin kebutuhan dasar manusia dan ekosistem akan air

Menghasilkan pemanfaatan air yang lebih effisien

Pemerataan distribusi penggunaan air

Mengurangi pemborosan penggunaan air

Meningkatkan kualitas air

Meningkatkan kualitas air limbah sebelum disalurkan ke water system

Mengikutsertakan semua stakeholder dan masyarakat dalam pengambilan

keputusan dan pengelolaan sumber air

Melaksanakan kordinasi antar sektor dan tingkatan dalam pemerintahan

Mengembangkan mekanisme dalam menghidari dan menyelesaikan konflik.

Sejak itu setiap Negara di dunia mulai secara intensif membuat berbagai konsep dan

persiapan untuk melaksanakan konsep IWRM tersebut, termasuk Indonesia. Pada

tahun 2004 Indonesia sudah berhasil membuat Undang Undang No 7 tahun 2004

tentang Sumber Daya Air, yang merupakan perubahan yang sangat drastis dari

Undang Undang No 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Undang Undang No 7 tahun

4

2004 sudah menuangkan dan mengatur berbagai aspek tentang IWRM dan telah

ditidak lanjuti dengan membuat peta wilayah sungai, institusi pengelolaan sumber

daya air dan berbagai aspek lainnya, termasuk sudah membuat kebijakan dan strategi

pengelolaan sumber daya air yang tertuang dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

berbasis wilayah sungai. Hassing, et.al., (2009) mencatat bahwa UU No.7 tahun 2004

yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu praktek baik dan

referensi dalam melaksanakan IWRM di dunia.

2) Manfaat IRWM berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan risiko,

mata pencaharian dan pendekatan antar sektor.

Manfaat IWRM terhadap berbagai aspek berikut:

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu aspek IWRM merupakan upaya pemanfaatan air untuk memenuhi

berbagai kebutuhan, seperti: kebutuhan pokok, sanitasi, lingkungan, pertanian,

ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan

keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika,

serta kebutuhan lain. Pengembangan sumber daya air dalam upaya untuk

meningkatkan kemanfaatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dapat memicu

terjadinya suatu proses perubahan perekonomian kearah yang lebih baik. Sebagai

contoh: pengembangan atau pembangunan dan perluasan daerah irigasi dengan

membangun berbagai prasarana irigasi seperti: waduk, jaringan irigasi dan lain

lain akan menjadi penggerak utama kegiatan perekonomian antara lain: lapangan

pekerjaan baru, peningkatan pedapatan para petani, mengurangi ketergantungan

penyediaan pangan dari daerah lain malahan bisa menjadi penyedia/pemasok

bahan pangan kepada daerah lain, memicu bergeraknya sektor riil yaitu

meningkatnya permintaan dan penyediaan barang dan jasa di wilayah/daerah

tersebut. Hal ini merupakan indikasi dari terjadinya pertumbuhan ekonomi akibat

adanya pembangunan atau peluasan jaringan irigasi tersebut.

Demikian juga dengan pengembangan sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan

air untuk mendukung pertambangan, industry, ketenagaan, pariwisata dan laian

lain, akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dimana pengembangan sumber

daya air tersebut dilakukan. Namun sebaliknya, apabila suatu daerah terjadi

keterbatasan sumber daya air, serta apabila berbagai aktivitas tidak dapat

dilaksanakan akibat ketidak mampuan dalam mendukung peningkatan permintaan

5

air, maka proses perubahan perekonomian kearah yang lebih baik akan menjadi

lambat, hal ini akan menghambat pertumbuhan perekonomian. Sehingga berbagai

contoh tadi dapat dikatakan bahwa peranan IWRM baik secara langsung maupun

secara tidak langsung akan memberikan kontribusi yang besar terhadap tinggi atau

terdahnya pertumbuhan perekonomian pada satu daerah maupun satu Negara.

Berkaitan dengan pengelolaan risiko.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga berpotensi menimbulkan

berbagai risiko yang merupakan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian)

yang tak diinginkan atau tidak terduga. Risiko atau akibat buruk yang berpotensi

merugikan yang berkaitan dengan sumber daya air dapat berupa: banjir, tanah

longsor, hujan lebat, kekeringan, bahkan potensi kegagalan fungsi

struktur/bangunan air yang telah dilaksanakan atau sudah dibangun atau saat

dioperasikan, atau potensi over budget/pembengkaan biaya saat pembangunan

atau bahkan kualitas bangunan air yang kurang memadai yang terjadi saat masa

konstruksi. Bahkan potensi konflik pemanfaatan sumber air akibat terbatasnya

ketersediaan ataupun akibat lemahnya institusi pengelola sumber daya air. IWRM

sebagai upaya pengelolaan sumber daya air memberikan peluang untuk

meminimalkan berbagai dampak atau potensi risiko yang berpeluang terjadi.

Peluang meminimalkan/mereduksi risiko dapat melalui: pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan daya rusak sumber daya air, koordinasi antara

instansi terkait dengan masyrakat, perencanaan yang terpadu dan menyeluruh

dalam pola/recana pengelolan sumber daya air.

Manfaat IWRM dalam meminimalisasi/mitigasi risiko antara lain:

Dapat mengurangi/memperkecil potensi/tingkat risiko sampai pada tingkat yang

dapat diterima (potensi bahaya tanah longsor dilakukan melalui konservasi dengan

mereboisasi/menanam hutan), dan lain lain.

Dapat mengurangi potensi terancamnya jiwa dan raga manusia, melalui relokasi

dari potensi bencana besar, panduan/cara melakukan evakuasi bencana, membuat

bangunan yang mampu mengurangi risiko bencana, membuat system peringatan

dini dari potensi bencana, dan lain lain.

Dapat mengurangi potensi kerugian/hilangnya harta benda, dengan memahami

besar kecilnya potensi risiko, membuat perencanaan implentasi IWRM yang dapat

mengurangi tingkat risiko sampai pada level yang bias diterima.

6

Dapat meningkatkan kemampuan, koordinasi dan kesadaran dari berbagai

sektor/institusi terkait dan masyarakat untuk memahami, memitigasi,

menanggulangi dan memulihkan berbagai potensi dan dampak dari risiko yang

dihadapi.

Selain itu tentu juga prinsip pengelolaan risiko (risk management) harus

dijadikan pedoman yang meliputi: Recource Risk dan Enterprise risk. Resource

Risks meliputi: Supply security, Raw water quality/Safety, Extreme (non-

average) climatic events, Public health dan Environmental, including water

pollution. Sedangkan Enterprise Risks mencakup: Design and construction,

Political and legal risks, Operating failures, Market risks, Financing risks and

shortages, Labour risks, Compliance risks, dan Contingent liabilities.

Berkaitan dengan mata pencaharian.

Disamping pertumbuhan ekonomi, implementasi dari IWRM juga dapat berpengaruh

terhadap mata pencaharian masyarakat pada satu daerah, misal dengan meningkatkan

atau membuka daerah irigasi baru, maka akan memberi maanfat berkaitan dengan

mata pencaharian, antara lain:

Dapat meningkatkan jumlah masayarakat yang berprofesi/bermata pencaharian

sebagai petani.

Dapat membuka lapangan kerja baru/sumber mata pencaharian baru seperti:

pedagang, buruh/tenaga penggarap lahan, pengrajin dan lain lain.

Berkaitan dengan pendekatan terkoordinasi multi sektor.

Ikut berpartisipasinya berbagai sektor pada berbagai level pemerintahan, serta

berbagai elemen masyarakat akan memberi berbagai manfaat dalam implementasi

IWRM, manfaat tersebut antara lain:

Dapat mendorong dan memfasilitasi peran dan partisipasi berbagai stakeholders

dalam pengambilan keputusan.

Dapat melibatkan semua sektor dan berbagai level dari pemerintahan dalam

menyusun perencanaan.

Dapat melibatkan berbagai pihak dalam pembiayaan.

Dapat menghindari terjadinya konflik dari para pengguna sumber daya air.

Dapat menghasilkan perencanaan yang komperehensif dan terintegrasi yang

diharapkan oleh berbagai stakeholdres.

7

Dapat mengindari terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan implementasi

IWRM.

Dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya

(sumber daya manusia, keuangan) dalam implementasi IWRM.

3) IWRM pada skala nasional; sektor, dan wilayah sungai/river basin.

Pada berbagai tingkatan, IWRM di Indonesia dapat dilihat pada skala nasional,

sektor maupun pada skala wilayah sungai atau daerah aliran sungai. Pada level

nasional, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan nasional

dalam pengelolaan sumber daya air serta bertanggungjawab dalam pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan

wilayah sungai strategis nasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satu unit

kerja yaitu Balai Wilayah Sungai sesuai dengan status wilayah sungai tersebut.

Khusus untuk pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional dan wilayah sungai

lintas negara, kebijakan dan pola pengelolaan sumber daya air dirumuskan oleh

Dewan Sumber Daya Air Nasional/Wadah Koordinasi Sumber Daya Air Nasional dan

ditetapkan oleh Menteri sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai

lintas Negara, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan perjanjian

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dengan negara yang

bersangkutan.

Sementara pemerintah provinsi bertanggungjawab serta membantu Balai Wilayah

Sungai lintas kabupaten/kota dalam membuat dan menetapkan pola dan rencana serta

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan membantu dalam

membuat, menetapkan pola dan rencana serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya

air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Untuk menyusun kebijakan dan

strategi pengelolaan sumber daya air dikoordinaskan oleh wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air/dewan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.

Sementara dalam hal pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, dilaksanakan oleh

unit kerja Balai Wilayah Sungai sesuai dengan keweangannya. Balai wilayah sungai

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang

menjadi tanggungjawabnya antara lain: perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi

dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, dan

8

pengendalian daya rusak sumber daya air pada: sungai, danau, waduk, bendungan dan

tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Sebagai contoh: Wilayah sungai Bali-Penida untuk Provinsi Bali merupakan wilayah

sungai strategis nasional, yang mencakup Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida, yang

merupakan satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Wilayah

sungai Bali-Penida.

4) Proses perencanaan dalam IWRM.

Proses perencanaan dalam IWRM harus senantiasa memperhatikan Prinsip-prinsip

Dublin sebagai prinsip universal yang harus dipegang, seperti: air tawar sangat

berharga dan terbatas, pengebangan harus didasarkan pada prinsip partisipasi, wanita

harus dilibatkan dan air sebagai barang ekonomis, serta arahan dari Agenda 21 bab 18

dari UNCED rio de Jenairo.

Walaupun prinsip-prinsip tersebut belum seluruhnya dapat diterapkan dalam proses

perencanaan di Indonesia, tetapi sebagian besar telah dicoba untuk dijadikan rujukan,

dan telah diatur dengan ketentuan berikut: perencanaan pengelolaan sumber daya air

dilaksanakan berdasarkan asas: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum,

keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan

akuntabilitas, dengan prinsip: menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan

hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

untuk kemakmuran rakyat. Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai

dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar

perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya

air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Tahapan perencanaaan dilakukan sebagai berikut:

Menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah oleh presiden.

Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air oleh wadah

koordinasi pengelolaan sumber daya air/Dewan Sumber Daya Air sesuai dengan

kewenangannya.

Menyusun dan menetapkan pola pengelolaan sumber daya air oleh wadah

koordinasi pengelolaan sumber daya air/Dewan Sumber Daya Air, berbasis

wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya.

Menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan sumber daya berbasis wilayah

sungai sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

9

o Membuat rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang disusun secara

terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber

daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola

pengelolaan sumber daya air.

o Strategi merupakan strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

o Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun dengan

mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan

air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air

permukaan.

o Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan

nonfisik.

o Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana pengelolaan sumber daya

dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

o Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai

disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

o Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis

nasional disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air

wilayah sungai melalui konsultasi public, dengan instansi teknis dan unsur

masyarakat terkait.

o Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh wadah

koordinasi/dewan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya sebelum

ditetapkan memjadi rencana pengelolaan sumber daya air.

Setelah rancangan rencana ditetapkan menjadi rencana selanjutnya dilakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut:

Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau

kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan, merupakan dasar

penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan

sumber daya air; dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali,

dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan ditindaklanjuti

dengan melakukan studi kelayakan, untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan

10

pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun, dan mencakup:

o kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;

o kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan,

o keterpaduan antarsektor;

o kesiapan pembiayaan; dan

o kesiapan kelembagaan.

Studi kelayakan ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan sumber

daya air.

o Program pengelolaan sumber daya air mencakup rangkaian kegiatan

pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan

ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya

air.

o Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air merupakan kegiatan-kegiatan

pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1

(satu) tahun.

o Rencana kegiatan diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana

pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya

air.

Studi kelayakan, program, rencana kegiatan, dan rencana detail pengelolaan

sumber daya air diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

5) Contoh IWRM dari negara berkembang.

Sebagai contoh dalam pengelolaan sumber daya air berbasis IWRM di Negara yang

sedang berkembang yang dirujuk adalah Republik Indonesia. Upaya pengelolaan

sumber daya air berbasis IWRM telah dilakukan pada tahun 1999 dengan bantuan dan

dorongan dari bantuan Bank Dunia. Bantuan tersebut diawali dengan membuat dan

merumuskan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumberdaya air berbasis wilayah

sungai. Dalam perkembangan selanjutnya pengembangan dan pengelolaan

sumberdaya air di tingkat nasional Presiden membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan

Sumberdaya Air yang merupakan realisasi dari pembentukan Dewan yang dimaksud

(Kepres No: 123 Tahun 2001), yang terdiri dari 13 Menteri dan Menteri Negara yang

diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merangkap

anggota. Tim ini telah merumuskan arahan kebijakan nasional sumberdaya air

11

(Kepmen No:Kep-14/M.Ekon/12/2001), pada tahun 2009 telah dirubah menjadi

Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2009,

yang merupakan wadah koordinasi pengelola sumber daya air ditingkat nasional.

Dibidang regulasi, ide perubahan UU No 11 Tahun 1974 yang sudah dianggap tidak

relevan lagi dengan perkembangan zaman, dilanjutkan dengan tahap penyiapan

Rancangan Undang-Undang Tentang Sumberdaya Air, yang kemudian ditetapkan

sebagau undang-udang pada tahun 2004, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2004

tentang sumber daya air. Terbitnya UU No. 7 tahun 2004, merupakan hasil reformasi

regulasi dalam bidang sumber daya air dan merupakan dasar hukum yang sangat

penting dalam implentasi IWRM di Indonesia. Penetapan wilayah sungai pada tahun

2006 melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 11A/PRT/M/2006,

dilakukan sebagai dasar pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai/river

basin diseluruh Indonesia, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Presiden

RI No. 12 tahun 2012. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan

Wilayah Sungai, telah menetapkan 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 WS

Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 29 WS Srategis Nasional, 53 WS Lintas

Kabupaten/Kota dan 15 WS Dalam Satu Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya masing-masing, seperti Gambar berikut:

Gambar 1. Peta Wilayah Sungai di Indonesia

(Sumber: http://sda.pu.go.id:8181/sda/peta_ws.php).

12

Langkah selanjutnya adalah pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya

air dan balai pengelolaan sumber daya air pada pada tingkat wilayah sungai/provinsi

maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Sebagai contoh: Tim Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas, dibentuk dengan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 248/KPTS/M/2009, Tanggal: 9 Februari 2009,

sedangkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bali-

Penida, dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor:

26/KPTS/M/2011, Tanggal: 2 Februari 2011.

Sedangkan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang meupakan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya,

yang dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah

sungai, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal

Sumber Daya Air. Pembentukan Balai Wilayah sungai terus berkembang sesuai

dengan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan berkembangnya jumlah

wilayah sungai yang ada. Pembentukan Balai Wilayah Sungai dimulai pada tahun

2006 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/PRT/M/2006 Tanggal: 9

November 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai.

Setelah regulasi dan kelembagaan terbentuk sebagai reformasi/penyempurnaan dari

kelembagaan yang telah ada, dan sesuai dengan tuntutan IWRM, maka selanjutnya

lembaga tersebut mulai melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangnan yang

dimiliki. Tugas pertama yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber

daya Air dan Balai wilayah Sungai adalah menyusun kebijakan dan strategi

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangannya, dan

menyusun rangcangan pola pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya ditetapkan

sebagai pola pengelolaan sumber daya air untuk masa 20 tahun. Sebagai contoh: Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas telah ditetapkan melalui

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 268/KPTS/M/2010. Sementara untuk Pola

Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Bali Penida masih dalam bentuk

rancangan yang masih perlu proses untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum RI. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut selanjutnya dipakai

13

sebagai pedoman dan arahan untuk membuat rencana, program dan kegiatan dalam

melaksanaan pengelolaan sumber daya air berbasis IWRM di Indonesia yang berbasis

kepada wilayah sungai ( river basin).

Wilayah Sungai Bali-Penida merupakan salah satu wilayah sungai di Indonesia, yang

mencakup Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida dan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida

merupakan satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di

Wilayah Sungai Bali-Penida.

Rangkuman:

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dibahas dalam International Conference

on Water and the Environment di Dublin tahun 1992, yang dikenal dalam Prinsip-

prinsip Dublin dan UNCED tahun 1992 di Rio de Jeneiro, yang dituangkan dalam

Agenda 2, Bab 18.

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dapat memberikan manfaat terhadap

pertumbuhan ekonomi, pengelolaan risiko, mata pencaharian dan pendekatan serta

koordinasi antar sektor.

IWRM di Indonesia dapat dilihat pada skala nasional, sektor maupun pada skala

wilayah sungai atau daerah aliran sungai. Pada level nasional, pemerintah pusat

diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber

daya air serta bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis

nasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satu unit kerja yaitu Balai

Wilayah Sungai sesuai dengan status wilayah sungai tersebut. Khusus untuk

pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional dan wilayah sungai lintas negara,

kebijakan dan pola pengelolaan sumber daya air dirumuskan oleh Dewan Sumber

Daya Air Nasional/Wadah Koordinasi Sumber Daya Air Nasional.

Proses perencanaan dalam IWRM harus senantiasa memperhatikan Prinsip-prinsip

Dublin sebagai prinsip universal yang harus dipegang, serta arahan dari Agenda 21

bab 18 dari UNCED rio de Jenairo. Selain itu juga harus berpedoman pada prinsip-

prisip pengelolaan risiko (risk management).

Wilayah Sungai Bali-Penida merupakan salah satu wilayah sungai di Indonesia, yang

mencakup Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida dan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida

merupakan satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di

Wilayah Sungai Bali-Penida.

14

2. National Water Recources Council/Dewan Sumber Daya Air

Nasional (Dewan SDA).

Tujuan: untuk memahami tugas, fungsi dan wewenang dewan sumber daya air sebagai

wadah koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air.

1) Dewan SDA dan Tugas/Fungsi Dewan SDA

Dewan Sumber Daya Air di Indonesia di atur Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air, yang memberikan definisi

sebagai berikut:

Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang

meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau

dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain.

Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA

Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.

Dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut

dewan sumber daya air provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber

daya air tingkat provinsi.

Dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain yang selanjutnya

disebut dewan sumber daya air kabupaten/kota adalah wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.

Dewan SDA Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber

daya air;

Memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air

tanah;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai

dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai

dan

Cekungan air tanah; dan

Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi,

hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

15

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi

koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan

serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor,

antarwilayah dan antarpemilik kepentingan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan sda;

Konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan

wilayah sungai dan cekungan air tanah;

Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi

hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi,

hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

2) Susunan Organisasi Dewan SDA.

Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota;

b. Ketua Harian merangkap anggota; dan

c. Anggota.

Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri koordinator yang membidangi

perekonomian.

Ketua Harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri.

Keanggotaan Dewan SDA Nasional berasal dari unsur-unsur pemerintah dan

nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

o Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur Pemerintah

meliputi:

a. Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian;

b. Menteri/Kepala Badan yang membidangi perencanaan pembangunan

nasional;

c. Menteri yang membidangi sumber daya air;

d. Menteri yang membidangi urusan dalam negeri;

e. Menteri yang membidangi lingkungan hidup;

f. Menteri yang membidangi pertanian;

g. Menteri yang membidangi kesehatan;

h. Menteri yang membidangi kehutanan;

16

i. Menteri yang membidangi transportasi;

j. Menteri yang membidangi perindustrian;

k. Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral;

l. Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan;

m. Menteri yang membidangi riset dan teknologi;

n. Menteri yang membidangi pendidikan nasional;

o. Kepala Badan yang membidangi meteorologi dan geofisika;

p. Kepala Lembaga yang membidangi ilmu pengetahuan; dan

q. Perwakilan pemerintah daerah.

Perwakilan pemerintah daerah terdiri atas:

a. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian

barat;

b. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian

tengah;

c. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian

timur.

Pemilihan dan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah dilakukan

oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian selaku

Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan Menteri

Dalam Negeri.

o Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah

pada tingkat nasional dapat terdiri atas unsurunsur:

a. Organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;

b. Organisasi/asosiasi pengusaha air minum;

c. Organisasi/asosiasi industri pengguna air;

d. Organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;

e. Organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;

f. Organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;

g. Organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;

h. Organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olah raga;

i. Organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;

j. Organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan

k. Organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

17

o Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usulan kelompok organisasi/asosiasi yang

diwakilinya.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan SDA Nasional dapat dibantu oleh tim kerja

yang terdiri atas tenaga ahli/pakar di bidang pengelolaan sumber daya air.

o Tim kerja dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional.

o Tim Kerja bertugas:

a. Melakukan kajian terhadap isu atau permasalahan yang diberikan oleh

Dewan SDA Nasional guna penyelesaian permasalahan; dan

b. Membantu penyiapan rancangan kebijakan sebagai bahan pembahasan

Dewan SDA Nasional.

Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA

Nasional. Sekretariat Dewan SDA Nasional bertugas :

a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;

b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh

Dewan SDA Nasional;

c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

d. Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan

e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur

nonpemerintah.

Untuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi tugas dan fungsi serta organisasinya mirip

dengan Dewan Sumber Daya Air nasional, hanya kewenangannya untuk tingkat

provinsi.

Contoh Organisasi Dewan SDA Nasional Indonesia dan Contoh Organisasi Dewan

SDA Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat dilihat pada Lampiran 1 dan

Lampiran 2.

18

3. Conflics of Water Resources ( Konflik Sumber Daya Air).

Tujuan: Mengenal dan memahami konflik dan potensi konflik dalam pemanfaatan

sumber daya air serta cara penyelesaian dan pengelolaannya.

1) Konflik dan Potensi Konflik dalam Sumber Daya Air.

Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau

lebih pihak. Konflik organisasi (organizational conflict) adalah ketidaksesuaian antara

dua atau lebih anggota anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya

kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan

kerja karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau

persepsi. Potensi konflik dalam sumber daya air adalah diakibatkan oleh tidak adanya

kesepakatan dalam pemanfaatan sumber air yang ada, atau salah satu pihak merasa

lebih berhak atas pihak lain sehingga berujung pada perselisihan atau yang lazim

disebut konflik. Konflik dalam sumberdaya air sering terjadi antara berbagai sektor

misal antara sektor irigasi dan pengusaha air minum, atau antara irigasi dengan sektor

pariwisata dan sebagainya, atau konflik juga bisa terjadi antar satu kelompok

pengguna air dari sektor yang sama, misal satu kelompok petani pemakai air

berselisih dengan kelompok lain akibat salah satu kelompok merasa kurang adanya

keadilan dalam pembagian air, dan sebagainya. Beberapa contoh knflik yang terjadi di

indonesia misalnya: terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya air di Dusun

Denokan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta disebabkan oleh

adanya perbedaan pendapat antara petani sawah dengan peternak ikan dalam

menentukan alternatif penggunaan sumber daya air, konflik semacam ini banyak

dijumpai di berbagai tempat di Indonesia (dapat dilihat pada Tabel 1), termasuk di

bali, konflik bisa terjadi antar para pengguna air seperti: irigasi (subak) dengan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau dengan organisasi rafting dan

sebagainya, bahkan konflik bisa terjadi antar satu subak dengan subak lainya,

walaupun sektor irigasi di Bali telah mempunyai metoda dan cara yang unik dalam

memanfaatkan air.

19

Tabel 1. Beberapa Contoh Konflik Pemanfaatan SDA di Indonesia.

Sumber: Direktorat Pengairan dan Irigasi

(perpustakaan.bappenas.go.id/.../file?...Pengairan%20dan%20Irigasi)

2) Penyelesaian Konflik.

Cara Penyelesaian Konflik.

Untuk menyelesaiakan konflik agar masing-masing pihak yang bersengketa dapat

memenuhi harapan mereka, secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

melalui kompromi dan penyelesaian secara integratif.

Melalui kompromi, manajer mencoba menyelesaikan melalui pencarian jalan

tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk-

20

bentuk kompromi meliputi: pemisahan (separation) dimana pihak-pihak

yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan;

abritasi (perwasitan) dimana pihak ketiga yang diminta memberi pendapat;

kembali ke peraturan yang berlaku dimana kebuntuan dikembalikan pada

ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan mnyetujui bahwa peraturan-

peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik; dan “penyuapan”

(bribing) dimana salah satu pihak menerima kompensasi untuk tercapainya

penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik integrative, dimana konflik antar kelompok diubah

menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui

teknik-teknik pemecahan masalah. Secara bersama-sama, pihak-pihak yang

bertentangan mencoba untuk memecahkan masalah yang timbul di antara

mereka. Pihak-pihak yang bersengketa secara terbuka mencoba menemukan

penyelesaian yang dapat di terima semua pihak. Dalam hal ini diperlukan

mediator yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan bersama, melakukan

pertukaran gagasan secara bebas dan menekankan usaha-usaha pencarian

penyelesaian yang optimum, agar tercapai penyelesaian integratif.

Penyelesaian Konflik dalam SDA

Dari pengalaman penyelesaian konflik dalam bidang sumber daya air di

Indonesia, ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

Melalui mediasi, dimana yang menjadi mediator dapat dari pemerintah

maupun dari lembaga/perorangan dari non-pemerintah dengan memanggil

pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicarikan penyelesaian agar semua

pihak dapat menerimanya.

Melalui rekonsiliasi, dilakukan sebagai hasil dari mediasi dimana pihak-pihak

yang bersengketa dalam keputusannya membentuk semacam forum atas

kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi sarana/media untuk

berkomunikasi antar pengguna sumber daya air. Forum juga berfungsi sebagai

tempat untuk berkonsultasi dalam menyelesaiakan sengketa dalam

pemanfaatan air.

Melalui negosiasi, dimana pihak-pihak yang berkonflik bertemu untuk sama-

sama menurunkan tuntutan serta mencari titik temu untuk menyelesaikan

masalah.

21

Untuk mengurangi konflik dan potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya

air, beberapa hal yang perlu dan harus dilakukan, antara lain:

Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan atas dasar wilayah sungai

(river basin) yang dapat berupa satu daerah aliran sungai/river catchmen

(DAS) atau lebih.

Ada satu pengelolaan yang merupakan badan pengelola yang

melaksanakan perencanaan, pembangunan sampai operasi dan

pemeliharaan semua kegiatan dalam wilayah sungai.

Ada wadah koordinasi dari berbagai stakeholders yang mampu

mengkoordinasikan semua kepentingan stakeholdres.

Ada regulasi yang mengatur sumber daya air.

Ada keterpaduan dalam perencanaan, pembangunan sampai operasi dan

pemeliharaan semua kegiatan dalam wilayah sungai.

Apabila terjadi sengketa dalam pemanfaatan sumber adaya air,

penyelesaian diusahakan melalui musyawarah mufakat melalui wadah

koordinasi yang ada.

Ada arbitrase untuk penyelesaian sengketa, apabila musyawarah mufakat

tidak disepakati dalam pemanfaatan sumber daya air.

Daftar Pustaka.

Anonim, (1974). Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Anonim, (1992). Fresh Water, Agenda 21, Chpter 18, UNCED Rio de Jeneiro, Brasil.

Anonim, (1999). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1999, tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian

Daerah Aliran Sungai.

Anonim, (2001). Keputusan Presiden Republik Indonesia No 123 Tahun 2001 Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air.

Anonim, 2004, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (tidak

berlaku sejak 18 Februari 2015).

Anonim, 2008, PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (tidak

berlaku sejak 18 Februari 2015).

Anonim, 2008, Peraturan Presiden No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

Anonim, (2006). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 13/PRT/M/2006 tentang

rganisasi Dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai

Anonim, (2012). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah

Sungai.

Anonim, (tt), Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi,

(www.perpustakaan.bappenas.go.id/.../file?...Pengairan%20dan%20Irigasi)

22

Agarwal, A, delos Angeles M. S., Bhatia R., Chéret, I., Davila-Poblete, Sonia.,

Falkenmark, M., Villarreal, F. G., Jønch-Clausen, T., Kadi, M. A., Kindler, J., Rees,

J., Roberts, P., Rogers, Miguel , P., Solanes, dan Wright, A. (2000). Integrated

Water Resources Management, Technical Advisory Committee (TAC) Background

Papers No.4, Global Water Partnership (GWP), Stockholom.

Hassing, J., Ipsen, N., Clausen, T. J., Larsen, H., dan Lindgaard-Jørgensen, P. (2009).

Integrated Water Resources Management in Action, The United Nations World

Water Assessment Programme, UNESCO, Paris

Norken, I N., (2002). Water Supply and Wastewater Reuse for Urban Areas, the Role of

Risk Analysis: Case Studies in Bali Island, Ph.D Thesis, University of Manchester

Institute of Science and Technology, Manchester, Inggris.

Norken, I N., (2003). Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Terpadu

dan Berkelanjutan (Satu Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di

Indonesia), FT Universitas Udayana, Denpasar.

The International Hydrological Programme of UNESCO, and the Network of Asian River

Basin Organizations (NARBO), (2009). Introduction to the IWRM Guidelines at

River Basin Level, The United Nations World Water Assessment Programme,

UNESCO, Paris.

Wahyudi, Topan., 2014, Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Antara Petani Sawah

Dan Peternak Ikan (Di Dusun Denokan Maguwoharjo Depok Sleman), Skripsi,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

Yogyakarta.

http://sda.pu.go.id:8181/sda/peta_ws.php

http://bwsbali.pdsda.net

http://www.bbwsbrantas.com/baru

23

Lampiran 1. Dewan SDA Nasional Indonesia.

24

25

26

27

28

29

30

31

Lampiran 2. Dewan SDA Provinsi NTT.

32

33

34

35

36

37