PERKEMBANGAN DAN KEGAGALANSISTEM POLITIK DI INDONBSIA

Budi Suryadi

Fisip, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.Email : budipspp@yahoo.com

Abstract:This article discovers the progress of Indonesian political system from old orderera to reform era. The experience involved shocks and unreal stabiliry in long aperiod. It finally ends up with failed political system construction. The politicalsystem failure becomes the result of the absence of ability to cope with internaland external problems. Moreover, Indonesian political problems, from one toanother phase have been getting more complex.

Keywords:Political system, Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem politik suatu negara seringkali merupakan serangkaian interaksi sub-subsistem ekonomi, sosial, budaya yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dalamnegeri maupun lingkungan internasional.

Sebagai suatuinteraksi sub-sub sistemtersebut seringkali menjadipotretperkembangansuatu sistem politik sekarang dengan sistem politik sebelumnya,yangdianggap merupakanhubungan yang fungsional, dimana sistem politik itu saling memperbaiki satu dengan yanglainnya. Sangat jarang terjadinya pembentukkan suatu sistem politik yang akan dikem-bangkan tanpa menjadikan atau mengambil pelajaran dari sistem politik di masa lalu.

Tulisan dalam makalah ini merupakan sebuah refleksi rangkaian perkembangan sistempolitik Indonesia dari dulu sampai sekarang dengan memuat uraian kegagalan dan prediksi-prediksi kemungkinan kegagalan sistem politik masa sekarang. Rangkaian perkembangansistem politik ini menjadi pengingat sekaligus pembanding bagi kita semua akan apa yangdibentuk pada sistem politik tahun 2009.

Sehingga paling tidak sistem politik tahun 2009 bukan merupakan pengulangan darikesalahan sistem politik di masa lalu tetapi justru merupakan sistem politik yang kondusifb'agi atmosfir kehidupan demokrasi yang mencerminkan terselenggaranya negara yangbersih, bebas KKN dan memfasilitasi terciptanya kesejahteraan masyarakat umum.

89

90 Jurnal Charta Publika, Vol. I , Nomor 2, Januari-Juni 2011 , hlm. 75-t 66

PEMBAHASAN

Setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahan, hal ini terjadi dikarenakan

sistem politik itu memiliki bagian-bagian yang membentuk sistem, seperti bagian yang

inheren dalam sifat manusia, bagian mencerminkan sifat dan tradisi masyarakat, bagian

bersifat struktural, bagian bersifat kontemporer dan minor, bagian merupakan harga

kemajuan karena prestasi lembaga-lembaga dan praktek-praktek lama, bagian sebagai

konsekuensi dari keengganan merevisi prosedur-prosedur yang masih lemah, dan bagai

hasil dari perkembangan di luar batas masyarakat (Byrnes, 1984).

Setiap sistem politik pasti harus menyesuaikan diri dengan masalah-masalah

yang sering menonjol, yang berubah dalam masyarakatnya sendiri dan di seluruh dunia

yang diciptakannya. Memang beberapa fakta negara dan sistem sosial belum tanggap

mengendalikan munculnya berbagai kekuatan baru dengan memperkenalkan perubahan

sedangkan yang lainnya dengan susah payah dan sukses melestarikan sistem politiknya

dari waktu ke waktu (Byrnes, 1984).

Perkembangan

Secara riel politik, perkembangan sistem poiitik di Indonesia mengalami 3 (tiga)masa iniperiode masa, yaitu masa orde lama, orde baru dan orde reformasi. Ketiga

sebenamya penyumbang dan saling melengkapi perkembangan sistem politik di

dari masa ke masa.

Di mana kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde lama

di perbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde baru. Kemudian kelebihan dan

kekurangan yang terdapat dalam sistem politik orde baru diperbaiki dan disempurnakan

dalam sistem politik orde reformasi.

Adapun perkembangan antar sistem politik Indonesia dari masa ke masa, sebagai

berikut, yaitu:

Masa Orde Lama

Awalnya sistem politik dibangun dalam rangka mengisi kekosongan kekuasaan dalamkehidupan politik negara dan kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi dari negaruyangmerdeka dari penguasa penjajahan.

Proses pembangunan bangsa Indonesia ini pada masa sistem politik orde lamamenimbulkan berbagai gejolak-gejolak dalam tubuh penyelenggaraan negara sehinggaterjadi 2 kali perubahan tatanan sistem politik dengan istilah sebutan sistem politikdemokrasi liberal parlementer dan sistem politik demokrasi terpimpin.

Namun kecenderungan persamaannya dalam kedua sistem politik demokrasi liberalparlementer dan sistem politik demokrasi terpimpin pada masa orde lama ini menunjukkankekuasaan dominan pada presiden selaku kepala negara dan penguasa lembaga eksekutif.

Sistem politik masa orde lama sama sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusiyang terdapat dalam UUD 1945, hal ini terjadi dikarenakan kondisi saat itu Negara

Indonesia yang baru merdeka dan kondisi dalam tahapan sedang akan membangun politikkelembagaan negara dan pembangunan bangsa (nation building).

Indonesia

Budi Surya di, Perkembangan dan Kegagalan Sisiem Politik di Indonesia gl

Sekitar tahun 1945 sampai 1949 sistem politik berjalan dengan kelembagaannegarayang tidak lengkap dan tidak berfungsi, yang secara otomatis berimbas pada lebih banyakperan lembaga eksekutif melalui adanya otoritas dominan presiden dan koalisi partai-partaipolitik dalam komite nasional Indonesia pusat (KNIP).

Secara detilnya, pada waktu itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden,kekuasaan legislatif dipegang oleh KNIP (komite nasional Indonesia pusat) dan kekuasaanyudikatif dipegang oleh MA.

Apabila dilihat dari format kelembagaan negara yang ada maka secara formal memangterlihatpemisahankekuasaan (separationpower)antarkelembagaannegarayangada,tetapisecara substansi pemisahan kekuasaan (separation of power) ini tidak optimal berjalan dan

cenderung pada pembagian kekuasaan (distribution of power). Hal ini dikarenakan belumadanya mekanisme tata aturan kerja yang signifikan dan belum adanyaperangkat-perangkatpendukung antar ketiga lembaga ini, seperti tiadanya kekuasaan legislatif.

Pada segi politik, menunjukkan fenomena politik banyak diwarnai koalisi partai-partai politik terjadi dalam tubuh kabinet, yang terdiri dari partai politik hasil kolaborasikelompok-kelompok di masyarakat yang berbeda spektrum ideologi, seperti PNI, Masyumi,PSI, PSII, PRN, PIR, Parindra, PKI, Partai Buruh, BTI, PBI, Parkindo, dan PKRI.

Ternyata koalisi partai politik dan perbedaan jarak ideologi yang tajam antar partaipolitik maka menyebabkan kegoncangan dalam kabinet-kabinet, sehingga kabinet iniberjalan tidak stabil, di mana tercatat pada kurun masa itu terjadi 9 (sembilan) kali peng-gantian kabinet, yang mana umur masing-masing kabinet antara minggu-an dan bulan-an.

Kemudian baru sekitar tahun 1950-an, dengan diberlakukan UUDS 1950, terjadiperubahan tatanan sistem politik melalui penetapan kelembagaan negara yang baru, yaitukekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (DPR), Kekuasaan eksekutif dipegang olehperdana menteri beserta kabinet, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Tambahanlembaga negara lainnya, yaitu Dewan Pengawas Keuangan dan Badan Konstituante.

Sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem politik demokrasi parlementer diseleng-sarakanlah pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional dengan stelseldaftar pada tahun 1955 yang diikuti sekitar 52partai politik. Pemilihan umum tahun 1955ini dilakukan sebagai sarana legitimasi penguasa negara dan pengisian jabatan-jabatanpolitik pada lembaga legislatif.

Alhasil ternyata pemilihan umum 1955 tidak menghasilkan partai politik yangmayoritas diparlemen dan apalagi terjadinya perbedaan ideologi yang tajam antar partaipolitik yang berimbas pada kestabilan jalannya pemeritahan. Kabinet dan pemerintahanjuga mengalami kegoncangan konflik kepentingan antar partai politik, seperti masa tahun1915-1949. Pada tahun 1959 sistem demokrasi parlementer diganti dengan sistem politikdemokrasi terpimpin, maka sejak saat itu dimulailah babak baru sistem politik demokrasi:erpimpin sebagai realisasi pengganti sistem politik demokrasi parlementer.

Secara teoritis sistem politik demokrasi terpimpin berdasarkan pada mekanismearuran yang terdapat pada konstitusi UUD 1945,yaitu diberlakukannya lembaga-lembaganegara, seperti MPRS, DPR, MA dll. Tetapi secara praktek perjalanan sistem politikdemokrasi terpimpin tidak konstitusional dikarenakan kekuasaan presiden yang sangat kuatdan absolut di seluruh lembaga-lembaga negara ini.

92 Jurnal Charta Publika, Vol. 1, Nomor 2, Januari-Juni 2011, hlm.75-166

Presiden pada waktu itu memegang seluruh kekuaaan legislatif, kekuasaan eksekutifdan kekuasaan yudikatif. Pemusatan seluruh kekuasaan lembaga negaru di tangan presidenakhimya tidak melahirkan pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara, hal iniditambah lagi tidak adany a mekanisme proses penyelengg araan pemilihan umum.

Sehingga fenomena-fenomena politik di atas menyebabkan sistem politik demokrasiterpimpin menimbulkan respon yang tidak kondusif di kelompok-kelompok masyarakat,melalui munculnya beberapa demonstrasi dan kekac auan y ang menginginkan penggantianpresiden, sehingga sampai akhirnya sistem politik demokrasi terpimpin juga mengalamikeambrukan dan kehancuran. Kehancuran dan keambrukan sistem politik demokrasiterpimpin diwarnai proses penggantian presiden dan peristiwa G 30 S PKI. Sejak saat itudimulailah babak masa baru sistem politik yang dikenal dengan masa orde baru.

Masa Orde Baru

Memasuki masa orde baru, oleh para ahli politik dan penguasa waktu itu istilah sistempolitik demokrasi terpimpin diubah menjadi sebutan sistem politik demokrasi Pancasila.Istilah Pancasila digunakan sebagai sumber segala sumber hukum dan menjadi landasanidiil kehidupan politik negara sedangkan landasan formilnya adalah UUD 1945.

Sistem demokrasi pancasila membagi secara sederhana lapangan politik kenegaraanke dalam istilah infrastruktur politik dan suprastruktur politik negara. Infrastruktur politiknegara terdiri dari partai-partai politik dan organisasi masyarakat sedangkan suprastrukturpolitik negara terdiri dari lembaga tertinggi negara, yaitu MPR dan lembaga tinggi negara,yaitu DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA.

Pada sistem demokrasi pancasila dalam pengisian jabatan politik di lembaga legislatifmenggunakan mekanisme pemilihan umum, di mana proses pemilihan umum diadakanuntuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, yang selanjutnyapara anggota legislatif memilih presiden. Pemilihan umum sepanjang masa orde barumenggunakan mekanisme sistem proporsional yang dikaitkan dengan stelsel daftar.

Sistem politik demokrasi pancasila ini juga mampu menstabilkan pemerintahanmelalui berbagai strategi kebijakan, seperti strategi fusi partai politik, penerapan asastunggal Pancasila dan rekayasa politik di dalam komposisi lembaga legislatif sehinggabanyak program-program pembangunan dari pemerintahan dapat terwujud dan terlaksana.

Strategi fusi partai politik dilakukan sekitar tahun 1973, melalui kebijakan yangdibuat presiden dengan menyederhanakan 10 (sepuluh) partai politik menjadi 3 (tiga) partaipolitik. Penerapan asas tunggal Pancasila dimaksudkan dengan keharus an partai politikyang ada untuk menggunakan 1 asas tunggal, yaitu Pancasila, sedangkan rekayasa politikdi lembagaan legislatif dilakukan melalui politik standar ganda, dimana sebagian anggotalembaga legislatif dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan sebagian lagi melaluimekanisme pengangkatan oleh presiden.

Strategi-strategi kebijakan politik di atas, ternyata lama kelamaan, tepatnya terakhir diusia ke 30 tahun menyebabkan sistem politik demokrasi Pancasila mengalami kemundurandan keruntuhan, yang begrounnya terjadi perkembangan kondisi masyarakat domestik danmasyarakat internasional, yang menunjukkan ketidakpuasan dan cenderung mendesakperubahan aspek kehidupan dengan slogan istilah reformasi.

Budi Surya di, Perkembangan dan Kegagalan Sistem Politik di Indonesia 93

Ternyata akumulasi problem pembusukan politik sangat fatal terjadi melaluipengaturan fusi partai politik dan penerapan asa tunggal Pancasila serta rekayasa politikdalam kelembagaan legislatif dengan mekanisme pengangkatan dan pemilihan anggotanya,ditambah lagi dengan rekayasa hasil pemilu melalui birokrasi menjadi mesin politik bagipemenangan partai politik tertentu.

Alhasil kesemuaan rekayasa politik ini memunculkan dominasi kekuasaan presidenyang mutlak(absolute) dan tanpa batas, yang berimbas pada terjadinya ketidakseimbanganmekanisme kekuasaan yang berjalan. Kekuasaan eksekutif (presiden) menjadi besar/kuat, yang otomatis menjadikan presiden sebagai aktor utama segala keputusan politikkenegaraan.

Kevokalan politisi dan tuntutan demontrasi dibungkam melalui istilah recolling partaipolitik dan adanya keterlibatan militer yang sangat kuat dengan pendekatan keamanansemakin menggelembungkan tuntutan aspirasi masyarakat tersebut.

Sekitartahun 1998, gelembung aspirasi masyarakattersebutmeledak denganramainyabermunculan gerakan demontrasi oleh mahasiswa di berbagai daerah yang menuntutuntuk penggantian presiden dan tatanan politik orde baru" Tahun 1999 sampai seterusnyamerupakan simbol diubahnya sistem demokrasi Pancasila masa orde baru dengan istilahsistem politik reformasi.

Kegagalan

Sepanjang sejarah di Indonesia sejak kemerdekaannya tahun 1945 sampai sekarangmengalami kegagalan sistem politik sebanyak 2kali masa, yaitu masa orde lama dan masaorde baru, dan mengalami perubahan sistem politik sebanyak 3 kali masa, yaitu masa ordelama, masa orde baru dan masa orde reformasi.

Kegagalan sistem politik pada masa orde lama dan masa orde baru terjadi dikarenakanketidakseimbangan proses kekuasaan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan lembagayudikatif, sehingga out put yang dihasilkan sebuah sistem politik tanpamengakar aspiratifmasyarakat, tanpa kendali dan tidak ada check and balance.

Pada masa orde lama yang dikarenakan kondisi yang masih awal kemerdekaanyang menunjukkan ketidakstabilan dibeberapa daerah dan gonjang-ganjing parlemen saatitu, menyebabkan presiden Soekarno melakukan pemusatan kekuasaan pada satu orang(presiden), yang secara otomatis berimbas pada matinya kekuasaan pada lembaga legislatifdan lembaga yudikatif.

Matinya atau tidak berfungsinya lembaga legislatif dan lembaga yudikatif menyebab-kan kekuasaan presiden dan orang sekelilingnya menjadi tidak terkendali sehingga sepert-inya politik kenegaraan akomodasi dari perasaan like and dislike seorang presiden.

Hal ini lama-kelamaan berdampak pada 2 sisi kehidupan politik kenegaraan, yaitusatu sisi politik kenegaraan pada waktu itu hanya melambangkan kemegahan seorangpresiden dan Sisi lainnya kesejahteraan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan danperekonomian negara yang dibawah standar.

Puncak kegagalan sistem politik masa orde lama ditunjukkan melalui adanya per-saingan ideologis komunis dan Pancasila di antara elit-elit politik yang menguasai kelem-bagaan pemerintahan saat itu, yang merembes ke gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa.

94 Jurnal Charta Publika, Vol. I, Nonror 2. Januari-Juni 201t, htm.75-166

Sementara pada masa orde baru lebih dikarenakan kemampuan rekayasa politik rczimyang berkuasa dalam memelintir hukum dan politik kenegaraan. Rekayasa politik tersebutbanyak terjadi pada proses pemilihan umum dan kelembagaan legislatif.

Pada proses pemilihan umum terlihat keberadaan birokrasi yang dijadikan mesinpolitik mulai dari proses pemenangan sebuah partai politik sampai menjadi wasit yangtidak adil dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sementara di Lembaga legislatif (MPRdan DPR) dijadikan wadah pengesah kebijakan eksekutif tanpa dapat melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan hak interpelasi dll. Lembaga legislatif direkayasa sedemikian rupasehingga hanya menjadi sebuah lembaga yang mandul kekuasaan.

Puncak kegagalan sistem politik masa orde baru ditunjukkan melalui adanya per-saingan ide-ide demokrasi di antara elit-elit politik yang menguasai kelembagaan peme-rintahan dan kelembagaanpartai politik serta keiembagaan pendidikan (universitas) saat

itu, yang lama kelamaan merembes ke gerakan-gerakan mahasisu,a.

Apabila ke gagalan dua masa sistem politik ini dihubungkan dengan teori sistem politikmaka dapat disimpulkan keberlangsungan sebuah sistem poiitik sangat tergantung adanyainteraksi terbuka antara input, konversi, output dan umpan ba1ik. apabila mekanisme arus

interaksi politik ini tidak terjadi maka dapat diprediksi kelangsungan sistem politik tidakbertahan lama.

Peristiwa-peristiwa berupa tuntutan dan dukungan )'ang mendorong ke arah pem-bangunan politik berasal dari lingkungan internasional. dan masr,arakat domestik, ataudari elit-elit politik dalam sistem politik itu sendiri. Suaru slstem politik negara dapatmerasa terancam oleh negara bangsa yang menjadi saingannl'a. Dalam hal ini menghadapitantangan tersebut temyata dibutuhkan lebih banyak sumber da1'a dan caru-cara yanglebih efektif dalam mengorganisir dan mengerahkan sumber-sumber dayanya - angkatanbersenjata regular, misalnya, atau dinas pegawai yang bertu-qas memungut pajak. Mungkinharus dilakukan adaftasi diri secara struktural, yaitu mengembangkan peranan-perananbaru, bila ingin tetap hidup. Bila ancaman internasional berlanjut dalam masa yang panjang,sistem itu harus mengadaptasi dirinya secara budaya, menanamkan sikap-sikap militan danmendapatkan keterampilan dan nilai-nilai yang berhubun-ean dengan perang (Almond &Powel dalam Siregar, L999).

Konstruksi Masa Reformasi

Secara leterlec reformasi adalah perubahan secara bertahap atau gradual yangditekankan pada empat pondasi sistem politik (Andrian, 1992). Relevan dengan pengertianini, reformasi sering dimaknai sebagai perubahan-perubahan yang terbatas pada arenasistem politik sehingga konsekuensinya reformasi merupakan perubahan yang bertahap.

Namun argumen lain dari para pemikir sering menggambarkan dengan istilah-istilahreformasi yang ditujukan pada dua wilayah kekuasaan, yaitu rvilayah kekuasaan negara danwilayah kekuasaan masyarakat, atau dengan ungkapan lain reformasi di tingkat negara danreformasi di tingkat masyarakat.

Kerangka reformasi mendiskripsikan salah safu tekanan perubahan secara bertahapyaitu pada tatanan atau struktur politik. Artinya struktur politik yang diciptakan cenderungke arah demokrasi (Oksenberg & Dickson, 1998).

Budi Suryadi, Perkembangon dan Kegagalan sistem politik di Indonesia 95

Masa reformasi ditandai dengan kejatuhan presiden orde baru dan gejolak demontrasidi masyarakat yang dimotori mahasiswa. Gejolak demontrasi ini sebagai bentuk respondari ketidakpercayaan (detegitimet) padasistem politik pada masa orde baru.

Segera setelah presiden mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpahkepresidenan Bacharuddin Yusuf Habibie, yang sudah dipilih Soeharto sendiri menjadiwakil presiden sejak bulan Maret dan sudah menjadi menteri dalam kabinet orde barusecara terus menerus selama dua dekade sebelumnya (Emmerson, 2001).

Solusi satu-satunya dari gejolak demontrasi ini adalah perlunya dilakukan perubahanmelalui rekayasa ulang terhadap sistem politik yang ada, yang diwujudkan melalui gagasanpenciptakan format politik kelembagan negar ayangbaru dan format politik kemasy arakatanyang baru melalui produk UU dibidang politik yang baru.

Pemerintahan Presiden Habibie, dalam rnenghadapi tuntutan kearah perubahan i,i,tampaknya tak punya pilihan lain kecuali menempatkan reformasi dalam segala bidang,terutama bidang politik sebagai agenda. Agenda perubahan bidang politik i1i mulaidilakukan dengan rneninjau kembali semua pengaturan bidang perpolitikkan yang dibuatoleh pemerintahan orde baru. Dan yang paling mendesak untuk diiakukan adalah 6engga,tisejumlah UU Politik, seperti UU tentang sistem pemilihan umum, UU sistem kepartaiandan uu tentang susunan dan kedudukan MpR/DpR (Gafar, rggg).

Sebagai langkah awal, tahun 1999-2002 merupakan tahun-tahun momentum bagiuuD 1945 sebagai dasar konstitusi negara, yang mengalami perubahan-perubahan denganistilah Amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen terhadap uuD 1945 dilakukan sebagisyarat dasar perubahan kerangka bangunan sistem politik Indonesia, yang akan mendorongperubahan lainnya.

Amandemen ke IV UUD 1945 menunjukkan format sistem politik sangat berbedadan prospek cerah bagi pengembangan kehidupan politik dernokratis. kelembagaan negaradiformat hanva ke dalam T (tujuh) lembaga tingginegara, yan1r.;;i;i;;J*ro (DpR +DPD), Presiden, MA, MK, Ky dan BpK.

Artinya dengan format seperti di atas muncul pemisahan kekuasaan (separation oJ.power) yang jelas dan tidak ada lembag ayangmerasa tertinggi dari lembaga lain, sehinggadiharapkan muncul check and balance intar lembaga tinggi yang ada dalam penyelenggaraanfungsi-fungsi kekuasaan negara.

Selain itu pada sistem politik di masa reformasi, menunjukkan kemunculan lembaga-lembaga baru seperi DPD, MK dan KY. yang ketiga lembaga ini pada sistem politik masasebelumnya (orde lama, orde baru) tidak pernah ada. Kekuasaan-kekuasaan lemba ganegaratidak difokuskan pada satu lembaga tertentu tetapi dipisah dan dibagi habis dalam lembaga-lembaga negara yang ad,a.

Seiring dengan itu dilakukan perubahan pada sektor politik masyarakat dengangagasan reproduksi ulang eksistensi partai-partai politik yang ad.a di masyarakat. partai-partai politik di daftar ulang dan dibuka arus kebebasan mendirikan partaipolitik. Selainitu dibentuk mekanisme aturan main bagi parlai politik dalam mendudukkan calonnya dilembaga legislatif, dengan istilah pemilihan ,*u* yang bebas dan jurdil serta lembagapenyelenggara pemilu yang independen.

96 Jurnal Charta Publika, Vol. 1, Nomor 2, Januari-Juni 2011 , htm. 75-t 66

Pada masa reformasi kemunculan partai politik juga lebih banyak disponsori olehkebijakan-kebijakan negara,yang sebagai respon atas suara masyarakat,yangmenghendakipenegakan nilai-nilai demokratisasi.

Sehingga kebebasan politik ini di manfaatkan masyarakat dengan beramai-ramaimendirikan partai politik, alhasilnya kemunculan partai politik ibarat cendawan di musimhujan merebak ke sana ke mari tak tentu arah. Pada tahun 1999 terdata di Defkeh jumlahpartar politik yang mendaftar dan sah untuk ikut pemilu 1999 sebanyak 141(seratus empatpuluh satu) partai politik.

Banyaknya jumlah partai politik ini sebenarnya bukti bahwa kebebasan berpolitik itusangat dimanfaatkan masyarakat. Namun dikarenakan seleksi administrasi secara faktualcleh tim 11 yang dibentuk pemerintah menyebabkan jumlah partai politik yang resmi ikutpemilu 1999 merosot tajam jumlahnya dari 141 (seratus empat puluh satu) partai politikmenjadi hanya 48 (empat puluh delapan) partai politik.

Seleksi faktual ini seperti eliminasi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat-

syarat ketentuan pemilihan umum tahun 1999. misalnya ada saja partai politik yang tidakmemiliki kantor di cabang kabupaten atau double-nya KTP penduduk sebagai pengurus didunia partai politik, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, dll.

Pemilu tahun 1999 merupakan kemunculan partai politik baru dengan muka lamapada masa reformasi, artinya sekitar 32 tahun baru pada saat ini negara Indonesia kembalike era multi partai politik, yang star awal jumlahnya sekitar 48 (empat puluh delapan)partai politik.

Kemudian pada pemilu 2004 terjadi perubahan kembali pada tatanan kehidupanpolitik, yang berupa keluarnya produk baru UU politik dan otomatis menggantikan UUpolitik sebelumnya.

Undang-Undang politik baru ini memuat afuran lebih ketat mengenai syarat bagipartai politik untuk ikut pada pemilihan umum tahun 2004. Syarat atau seleksi ini tercantumpada pasal-pasal yang terdapat pada UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik dan UUNo. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum.

Pasal-pasal dalam tIU ini mengatur partai politik dengan istilah electoral threshold(ambang batas) dan syarat-syarat perolehan jumlah kursi DPR, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota. Bagi partaipolitik yang tidak memenuhi syarat ini akan di eliminasi untuktidak ikut pemilu tahun 2004.

Alhasilnya dari jumlah partai politik semula hasil pemilu 2004 sebagai 48 (empatpuluh delapan) partai politik mengalami pengerucutan kembali menjadi hanya 24 (&tapuluh empat) partai politik yang secara resmi dan sah untuk ikut pemilu pada tahun 2004.

Pemilu 2004 dengan jumlah peserta pemilunya sebanyak 24 (duapuluh empat) partaipolitik merupakan reformasi partai politik babak ke2 pasca reformasi di negara Indonesia.Pengurangan jumlah partai politik ini diakibatkan karena adanya suara-suara sumbang dimasyarakat mengenai partai politik.

Partai politik yang multi dianggap sebagai salah satu sebab ketidak fokusanjalannya proses reformasi. Partai politik yang multi lebih banyak memperlihatkan bentukperilaku yang arogan. Partai-partai politik lebih banyak bekerja dan mempertentangkankepentingannya sehingga banyak mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Budi Suryadi, Perkembangan c{an Kegagalan Sistem Polilik di Indonesia

Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun sistem politik refomasi berjalan, dengan 4(empat) kali penggantian presiden memperlihatkan kondisi check and balance yangbegitukuat dari kelembagaan legislatif terhadap kekuasaan eksekutif.

Apabila check and balance yang begitu ki:at ini berlangsung lama tanpa adanyakeseimbangan peran lembaga negara lainnya, maka ada beberapa catatan kemungkinanproblem-problem besar yang dihadapi dan dapat meruntuhkan sistem politik reformasi,sebagai berikut:

Pertama, problemjumlah partai yang banyak selama 2 kali pemilu cukup mengganggujalan program dan roda pemerintahan. Apalagi saat ini tidak ada partai yang mayoritasdi parlemen sehingga kecenderungan perilaku politik anggota DPR hanya lah melakukankoalisi dan bargaining-bargaining vest interest yang kurang menunjukkan aspirasi rakyatIndonesia. Koalisi dan bargaining yang terjadi mengarah pada pembentukan kabinet wakil-wakil partai politik dengan istilah cabinet bersatu dll. Persoalannya kabinet persatuan partaipolitik ini sangat rentan konflik yang mengganggu jalannya penyelenggaraan pmerintahan.Sebagai contoh ketika ada tuntutan atau persinggungan antar partai politik yang tidakterakomodasi maka berdampak pada gangguan dalam prograrui-program kabinet.

Kedua, problem sistem pemilu yaflg kecenderungan pengaturannya kearahpenguatan partai politik bukan calon wakil sehingga mendcrong peran partai politik yangmasih dominan dibandingkan calon-calon anggota legisiatifhya. Hal ini kurang kondusifbagi para wakil rakyat yang ada di lembaga iegislatif untuk lebih interest pada aspirasimasyarakat umum.

Ketiga, Problem presiden bukan dari parlai politik mayoritas di lembaga legislatif.Di lembaga legislatif selama masa reformasi berkembang sernangat poiitik dagang sapi,melalui koalisi (deal-deal politik) yang berdampak pada presiden yang terpilih bukankarena memiliki partai politik mayoritas di lembaga legislatif tetapi memiliki mayoritaskoalisi partai politik. Sehingga yang tercipta model presiden yang dimiliki banyak pataipolitik, yang otomatis selama menjabat presiden lebih sibuk melayani kepentingan partaipolitik ini dibandingkan kepentingan rakyat.

Keempat, problem masih banyaknya partai politik yang dikelola secara tradisionaldibandingkan secara modern. Partai-partai politik setelah pemilihan umum tidakmenciptakan hubungan erat dengan pemilihnya. Parta-partai politik tida meniptakan systemadministrasi dan pelayanan aspirasi masyarakat yang baik dan efektif. Partai-partai politiklebih menyukai menikmati kekuasaan yang diperolehnya. Kondisi ini akan memperlemahperan pafiai politik sebagai jembatani aspirasi masyarakat" Dalam hal ini Olle Torquisdalam wawancara di media Banjarmasin Pos tahun 2007, menyebutnya dengan istilahpartai politik di Indonesia sangat jauh dari konstituannya.

Kelima, problem fungsi DPD yang semu atau lemah dalam lembaga legislatifsehingga kurang mendorong pertumbuhan demokrasi di lembaga legislatif itu sendiri dantidak terperhatikannya masalah pada aras lokal. Walaupun DPD seringkali melakukan lintaspertemuan di daerah-daerah namun termentahkan ketika di lembaga legislatif" PengaturanDPD yang seperti ini atau tidak ada penguatan keleinbagaan DPD dalam lembaga legislatifcenderung menjadikan anggota legislatif yang berasal dari partai politik tanpa pesaing

98 Jurnal Charta Publika, Vol. l, Nomor 2, Januari-Juni 2Oitt, hlm. 75-166

kompetisi sehingga gerak legislatif lebih pada perwujudan kepentingan individu dan

kelompok legislatif itu sendiri.

Keenam, problempendidikanpolitikrakyatyang masih belumtersebarluas. Pendidik-

an politik lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah perkotaan dibandingkan diwilayahpedesaan. Sehingga hal ini berdampak pada kecenderungan yang lambannya kemunculan

kontrol kuat dari masyarakat terhadap jalannya kekuasaan lembaga-lembaga negara.

KESIMPULAN

Perkembangan sistem politik Indonesia mengalami 3 (tiga) periodesasi masa, yaitu

masa orde lama, orde baru dan orde reformasi, Ketiga periodesasi masa ini saling berkaitan

antara satu masa dengan masa lainnya. Sistem politik rvaktu itu seperti mengalami

reinkarnasi sistem yang berbeda dengan simbolisasi y,ang hampir sama. Kelebihan dan

kekurangan yang terdapat dalam sistem poiitik orde lama di perbaiki dan disempurnakan

dalam sistem politik orde baru. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam

sistem politik orde baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi.

Sementara kegagalan yang terdapat dalam sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi

sistem dan pelembagaan politik yang masih prematur.

DAFTAR PUSTAI(\

Andrain, Charles F,1992. Perubahan Politik dan Perubahan Sosial, Penerjemah Lugman H,Yogyakarta: Tiara Wacana.

Almond, Gabriel A dan Bingham G Powel, 1966. Contparotive Politics: A DevelopmentalApproach, Boston: Brown Comp Little.

Byrnes, Robert F, 1984. Change in the Soviet Political Stsrem Lirnit and Likelihoods,Review of Politics, University of Notre Dame.

Easton, David, 1965. A Frameworkfor Politicsl Anoll'sis, Neri' \brk: John Wiley & Sons Inc.

Emmerson, Donald K (ed.), 2001. Indonesia Beyond Soeharto Negara, Ekonomi,Masyarakat, Transisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Affan, 1999. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: PustakaPelajar.

Macridis, Roy C and Bernard E Brown,7992. Perbandingan Politik, Alih Bahasa Henry S,

Jakarta: Erlangga.

Oksenberg, Michael dan Dickson, Bruce J, 1998. Kerangka Analisis Reformasi Politik,Seri Publikasi Reformasi.

Siregar, Amir Effendi (ed.), 1999. Arus Pemikiran Ekonomi Politik Esai-Esai Terpilih,Yogyakarta: Tiara Wacana.

Varma, S.P, 1995. Teori Politik Modern, Penyunting Tohir E, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang DasarAmandemen Ke 4, Penerbit Citra Umbara, Bandung,2002.

Undang-Undang Politik, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2003.