Post on 17-Feb-2018
Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Hari Oeang ke-71 Tahun 2017oleh :
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RIDr. Harry Z. Soeratin SE.,Ak.,MM.Acc.,CA.,EPC
Kamis, 19 Oktober 2017
social
Issues
2
Welfare
Freedom
JusticeEquality
Sumber: Thomas Sowell dalam buku Wealth, Poverty and Politics,
Revised and Enlarged Edition, 2016
cultural geographic
political
Faktor Utama Perbedaan Pendapatan &
Kekayaan:
jumlah populasi/kepadatan penduduk
susunan demografis; usia produktif,
latar belakang keluarga
mobilitas geografis dan mobilitas sosial
kemampuan mental individu
UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
SISTEM PENYELENGGARAAN
Kesejahteraan Sosial
PMKSINLINE
PSKS
KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI &
DISKRIMIASI
SIS
KO
MSO
S
SIS
KO
MSO
S
AKSI PENYELENGGARAAN
RENCANA AKSI DAERAH
Keterangan :PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPSKS : Potensi Sumber Kesejahteraan SosialSiskomsos : Sistem Komunikasi Sosial
RENCANA NASIONAL
PLATFORM NASIONAL
KORBAN BENCANA
KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU
KETERPENCILAN
KECACATAN
KETERLANTARAN
KEMISKINAN
PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
PENGUATAN JEJARING KERJA
PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN
PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
3
7 PRIORITAS
1. KEMISKINAN
2. KETERLANTARAN
3. KECACATAN
4. KETERPENCILAN
5. KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU
6. KORBAN BENCANA
7. KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, & DISKRIMINASI
PMKS
Platform Nasional Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PSKS
KLINIS TERDAMPAK STRUKTURAL INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA
4 LANGKAH POKOK
1. PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. PENGUATAN JEJARING KERJA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
4. PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN
4
UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Perlindungan Sosial Terhadap Siklus Hidup
5
Ibu Hamil
• Nutrisi, ECD,Transfer tunaiyang terkaitdengan kesehatan
• Tunjangan kehamilan
• Tunjangan anak
Anak-Anak
• Transfer tunai untuk pendidikan
• Tunjangananak
• Permakanan disekolah
Remaja
• Program ketenagakerjaanbagi pemuda, keterampilan
• Pekerjaan umum• Skema asuransi
mikro
Usia Kerja/Produktif
• Layanan ketenagakerjaan, keterampilan, kewirausahaan
• Transfer tunai& barang, pekerjaanumum
• Pengangguran, asuransi cacat
Lanjut Usia
• Lansia produktif• Pensiunan sosial• Pensiun hari
tua, asuransicacat
73.203 KUBE/UEP 684.749 jiwa4.101.409 jiwa7.141.831 jiwa125.549 jiwa
Sumber : Laporan Kementerian Sosial untuk Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK (Data Tahun 2017)
0 – 12 tahun 13 – 18 tahun 19 – 60 tahun > 60 tahun
Dampak Positif Atas Peran Kementerian Sosial RI
Mengurangi Kemiskinan
Charity to
Empowerment
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar menjadi kemandirian Penerima Manfaat di Bidang Sosial dan Ekonomi
• Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
• Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Parsial to
Inklusi
• Perubahan bansos/subsidi dari tunai menjadi non tunai kepada KPM dengan e-walletberupa KKS baik dalam bentuk transfer uang maupun subsidi pembelian barang
Single issue to Crosscutting
issue
• Tata kelola Nasional lebih efisien khususnya dibidang : supply chain (logistik), services/ jasa, jaringan IT yang semakin luas)
• Agar tercapai efisiensi anggaran negara
Institutional base
to Community
base
• Bantuan Pangan Non Tunai
• Pengembangan Ultra Mikro (PIP)
• Meningkatkan Kepercayaan Diri para Penerima Manfaat (Aktualisasi)
Residual care to
Holistic care
• Pelayanan terintegrasi satu pintu antar K/L serta Pemda
• Money Follow Program terpenuhi
• Sharing Budgetantar K/L serta Pemda
6
Inovasi Penyaluran Bantuan Sosial
7
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017Tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai
• Membuka rekening tabungan penerima
• Mentransfer dana bantuan sosialke rekening tabungan
Membantu penerima bantuan melakukan aktivasi rekening pada
moda transaksi
1. Pemerintah
8
2. Perbankan• Mendistribusikan alat pembayaran kepada agen bank
• Memisahkan bantuan dalam bentuk tunai dan
voucher
• Mendistribusikan moda transaksi ke penerima
• Melakukan edukasi penggunaan
4. Pencairan Bantuan
• e-warong : kios pangan, e-Warong KUBE PKH, RPK, kios pangan
lainnya yang ditunjuk oleh Bank. (yang bukan Retail/Pedangan besar)
• Manfaat dalam bentuk tunai dapat diambil secara tunai atau digunakan
untuk membeli barang/jasa
• Manfaat dalam bentuk voucher hanya dapat digunakan untuk membeli
barang yang telah ditetapkan. Manfaat tidak dapat diambil secara tunai
dan tidak hangus jika tidak digunakan
3. Aktivasi
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
Tantangan & Upaya Kementerian Sosial
9
Tantangan Upaya Kementerian Sosial
Data Pembaharuan BDT dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)
SDM yang mumpuni Bimbingan Teknis Pendamping Sosial
Bimbingan Teknis Penerima Bantuan
Ketersedian infrastruktur penyaluran bantuan/ Payment Gateway
Kerjasama dengan Himbara(Himpunan Bank Negara)
Untuk pengelolaan BDT 2017, Kementerian Sosial merancang secara komprehensif suatu system yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
10
Basis Data Calon Penerima Bantuan
SIKS-NG telah memiliki modul untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi yang telah di trainingke dua operator di masing-masing 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
11
Contoh SkenarioPelaksanaan
Verivali Data Periode I
Pusat Data dan Informasi Kesos
Kementerian Sosial RI12
DinsosKab/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Kuesioner + App offline + user akun
Kuesioner + App offline + user akun
File hasil pemutakhiran
File hasil pemutakhiran
App. Online
Tampilan SIKS-NG versi offline
13
Tampilan SIKS-NG versi online
14
Terima kasih