Post on 15-Nov-2015
description
*Sistem Pengukuran & Indikator Kinerja
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
*WHY MEASURE PERFORMANCE? If you dont measure resultsYou cant tell success from failureYou cant learn from itYou cant reward successYou may not be able to sustain successYou are probably rewarding failureYou will repeat old mistakes and keep wasting resources
Sumber : Eastern Regional Organization for Public Administration Hongkong Conference,2000
Benefits of Performance Measurement
Supports strategic planning and goal-settingStrengthens accountabilityEnhances decision-makingImproves customer serviceAssists governments in determining effective resource use
*Komponen Sistem Pengukuran KinerjaPenentuan seperangkat indikator kinerja;Pengumpulan data kinerjaPengukuran capaian kinerja.
*INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja,
*
Kriteria Indikator Kinerja yang baikSpesifik dan jelas (Spesific)Dapat diukur secara obyektif(Measurabel)Dapat dicapai ( Attainabel)Terkait pada hasil (Relevance)Untuk kurun waktu tertentu (Time bound)
*Karakteristik Indikator Kinerja (Spesifik dan jelas )Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwimakna .Contoh: kurang tepat lebih tepat
Jlh penduduk miskin (kriteria miskin berbeda-beda)Jlh penduduk dgn pendapatan < Rp 10.000 per hariJlh masy yg taat hukum(taat hukum tdk spesifik)% angkutan kota yg memenuhi syarat kelayakan% pengemudi angkot yg memiliki izin mengemudi sesuai dgn klasifikasinya
*Karakteristik Indikator Kinerja (Measurabel / Dapat diukur )Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif : Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama
Contoh: kurang tepat lebih tepat
Tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis% atau jumlah peserta bimtek SAKIP yg mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar
*Karakteristik Indikator Kinerja (dapat dicapai)Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi
Contoh: kurang tepat lebih tepat
% penurunan penderita HIV/AIDS (Indikator sebuah Puskesmas)% atau jumlah penderita HIV/AIDS yg mendapat layanan pengobatan dan konsultasi
*Karakteristik Indikator Kinerja ( Relevance) Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukurContoh: kurang tepat lebih tepat
Sasaran: Menurunnya penduduk miskinIndikator: Jlh kajian tentang efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT)% penduduk berpenghasilan kurang dari US$ 2 per hariSasaran: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat propinsi XIndikator: Jumlah sekolah yang menerima hibah pendidikan% murid tingkat SLTA yang lulus dengan NEM diatas standar nasional% lulusan sekolah kejuruan yang diterima bekerja sesuai dengan jurusannya
*Karakteristik Indikator Kinerja (Untuk kurun waktu tertentu)Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu. Contoh:
kurang tepat lebih tepat
Produksi padi% penurunan beban pencemaran akibat kendaraanProduksi padi per musim panenKadar gas CO kendaraan angkutan umum yg diuji selama tahun 200X
Sistem pengukuran kinerja yang baik harus dapat menjawab pertanyaan2 sbb:
Apa yg telah dicapai/dihasilkan?Efisiensi kegiatan yg telah dilakukan?Apakah upaya yg telah dilaksanakan berpengaruh kepada masyarakat?
Indikator Kinerja Utama(IKU)Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
Latar BelakangInstansi Pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya;Banyak Instansi Pemerintah/Satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DIPA yang dilaporkan barang/jasa yang dibeli, BUKAN barang/jasa yang dihasilkan;Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya mengkompilasi kinerja Unit Organisasi/Satker
INDIKATOR KINERJA UTAMAPERMENPAN 09/2007Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
PengertianIKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
Penetapan Indikator Kinerja UtamaMenteri/Pimpinan Lembaga untuk tingkat kementerian/lembaga, unit eselon I dan unit mandiri;Sekjen Lembaga Tinggi/Lembaga lain untuk tingkat lembaga,unit eselon I dan unit mandiri;Gub/Bup/Wali untuk tingkat prov/ kab/kota, SKPD dan unit kerja mandiri.
PenetapanIndikator Kinerja UtamaIndikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi; Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome);Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).
Tujuan Penetapan IKUUntuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pengembangan IKUMenteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan IKU untuk kementerian koordinator/departemen/ kementerian negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnyaSekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan IKU untuk lembaga tinggi negera, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serat unit kerja mandiri di bawahnyaGubernur/bupati/walikota wajib menetapkan IKU untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya
Tatanan IKUpada tingkat Kement. Neg/ Dept/ LPND/ PemProv/Kab/Kot sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; pada unit organisasi setingkat Eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).
HIERARKI IKUINSTNSI PMERIN-TAHESELON IESELON IIPERSENTASE BALITA DENGAN GIZI BURUKJUMLAH BALITA YANG MENDAPAT TAMBAHAN GIZI JUMLAH PENGADAAN MAKANAN UNTUK BALITAJUMLAH KECAMATAN YANG MENDAPAT FOGGINGJUMLAH PENGADAAN CAIRAN FOGGINGANGKA KEMATIAN KRN PENYAKIT DEMAM BERDARAHANGKA HARAPAN HIDUP onn 2007
Dokumen RPJMN/DDokumen RenstraKebijakan Umum InstansiDokumen strategis lainnya yang relevanBidang kewenangan, tugas dan fungsiKebutuhan informasi kinerjaKebutuhan data statistikKelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuanHal yg perlu dipertimbangkan dalam penyusunan IKU
Pemilihan dan Penetapan IKUSpesifikDapat DicapaiRelevan:Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukurDapat dikuantifikasi dan diukurKarakteristik:
Penggunaan IKUPerencanaan Jangka MenengahPerencanaan TahunanPenyusunan dokumen Penetapan KinerjaPelaporan Akuntabilitas KinerjaEvaluasi KinerjaPemantauan dan pengendalian Kinerja
Evaluasi KinerjaInstansi Pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian IKUAnalisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.
Identifikasi & Pengumpulan sejumlah Indikator kinerja Keperluan Statistik Pemerintah dan dunia internasionalKebutuhan informasi untuk pengelolaan keuangan & kinerjaBidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi organisasiKebutuhan informasi untuk akuntabilitas
Renstra, Arah kebijakan umum, strategi pentingPenilaian & PemilihanKonsultasiPenentuan & PenerapannyaPembuatan Daftar Awal Indikator KinerjaKriteria Indikator Kinerja yang BaikSCHEMA: KERANGKA KERJA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
Contoh lampiran ketetapan tentang IKU
*
**