Post on 28-Oct-2015
LAPORAN PRAKTIK PERADILANPROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI’AH FAI UNISSULASEMARANG
Lokasi :Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B
Jalan Sultan Trenggono No. 23Demak
Oleh :Nama : NIM :
1. M. Khusnul Maroom 05.210.23532. M. Asad Awaludin 05.210.23523. M. Faizal cholid 05.210.23544. Minhatul Maula 05.210.23605. Maimunah 05.210.23576. Siti Maria Ulfah 05.210.23757. Maslakhah 05.210.2358
PEMBIMBING1. Drs. Yasin Arief S, S.H. M.H2. Drs. Yasin Asy`arie S.H. M.H
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAHJURUSAN SYARI’AH FAI UNISSULA
SEMARANG2013
1
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PRAKTIK PERADILAN
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah memberikan pengarahan, koreksi dan perbaikan seperlunya atas
Laporan Akhir Praktik Peradilan dari mahasiswa, atas nama :
1. M. Khusnul Maroom (05.210.2353) 2. M. Asad Awaludin (05.210.2352) 3. M. Faizal cholid (05.210.2354) 4. Minhatul Maula (05.210.2360)
5. Maimunah (05.210.2357) 6. Siti Maria Ulfah (05.210.2375)7. Maslakhah (05.210.2358)
Lokasi :
Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Jalan Sultan Trenggono No.23 Demak
Laporan ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan pelaksanaan tugas
Praktik Peradilan mahasiswa yang bersangkutan sehingga dapat diajukan sebagai
tugas akhir Praktik Peradilan.
Demikian pengesahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Wassalamualaikum,wr. wb.
Semarang, 5 September 2013
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Drs. Yasin Arief S, SH Drs. A. Yasin Asy`ari S.H M.Si
Mengetahui,Dekan Fakultas Agama Islam
Sarjuni, S.Ag, M.Hum
2
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb.
Ucapan rasa syukur berupa lantunan kalimat alhamdulillah tak henti-
hentinya kami – tim penyusun – panjatkan kepada Allah SWT atas segala
limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia-Nya, serta bimbingan-Nya, sehingga
tim penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktik Peradilan ini yang
dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak.
Mengacu pada landasan pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman
Lapangan atau biasa disingkat menjadi PPL saja yang dilaksanakan oleh
mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Jurusan Syari’ah FAI Unissula
Semarang, yaitu UU No. 2 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP ini pun telah tidak berlaku lagi
karena terbitnya PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
Orientasi dari Sisdiknas – sistim pendidikan nasional (UU No 20 Tahun
2003) – adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, keterampilan yang dibutuhkan
oleh mahasiswa Ahwal Syakhshiyyah ialah penguasaan mengenai hukum perdata
Islam, hal ini diwujudkan dengan praktik pengalaman lapangan di lembaga-
3
lembaga yang berkaitan dengan kompetensi mahasiswa tersebut, dan yang
dijadikan sebagai tempat asah kemampuan mahasiswa Syari’ah Unissula adalah
Pengadilan Agama Demak yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah membekali
mahasiswa sesuai dengan kompetensinya dan sebagai evaluasi materi bagi
mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan.
Beberapa hal penting di ataslah yang ingin dicapai sebuah proses yang
bernama pendidikan menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Undang-
undang sistem pendidikan nasional ini disahkan oleh DPR dan Presiden pada 11
Juni 2003. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU Sisdiknas Nomor 2
Tahun 1989. Undang-undang ini juga merupakan pengejawantahan dari salah satu
tuntutan reformasi yang marak sejak 1998. Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20
Tahun 2003 tersebut, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat
membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya
tertinggal dalam persaingan kehidupan yang kian ketat ini. Tidak hanya untuk
masyarakat kota saja, akan tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke
pelosok desa. Sebab, pendidikan adalah hak bagi setiap manusia, atau lebih
khusus lagi, pendidikan adalah hak setiap warga negara Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang membebaskan bagi rakyat Indonesia
memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam UUD ’45 (amandemen),
pasal 31, ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, pasal 31, ayat
4
5, menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Meskipun demikian, setiap bagian
dari warga negara Indonesia juga tidak dilarang bila turut serta dalam
menyukseskan pendidikan yang membebaskan di Indonesia. Justru hal ini sangat
diharapkan agar proses pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.
Di sinilah sesungguhnya kita semua dapat mengambil peran untuk turut
serta menyukseskan pendidikan di Indonesia. Seluruh komponen masayarakat
semestinya ikut mengambil peran dalam menyukseskan Pendidikan Indonesia.
Dalam wilayah yang paling kecil, sudah barang tentu setiap keluarga yang tinggal
di wilayah Indonesia dapat mengambil peran ini. Justru berangkat dari keluarga
yang mendukung pendidikanlah proses pendidikan secara nasional dapat berhasil.
Sebagus apa pun pendidikan yang digerakkan oleh negara bila tidak didukung
oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia maka akan sulit mencapai
keberhasilan. Dengan dukungan dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia,
semoga tujuan utama pendidikan yang ada dalam UU Sisdiknas sebagaimana di
atas dapat tercapai dengan baik.
Dalam proses penyusunan laporan ini tidaklah terlepas dari kendala dan
hambatan, namun berkat bimbingan dan dorongan semua pihak yang telah
membantu, tim penyusun dapat menyelesaikan laporan ini. Namun demikian, tim
penyusun masih merasa dan yakin bahwa dalam laporan ini masih terdapat
banyak kekurangan dan kesalahan sehingga bimbingan dan dorongan yang
diberikan kepada tim penyusun sangatlah berarti. Oleh karena itu, tim penyusun
5
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang
terhormat :
1. Bapak Sarjuni, S.Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak Drs. A. Yasin Asy'ari S.H. M.Si, selaku Dosen Pembimbing
Lapangan.
3. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan II FAI
Unissula yang selalu mengarahkan kegiatan dari awal hingga akhir.
4. Bapak Drs. Ali Irfan, S.H. M.H dan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H. M.H
selaku Hakim Pengadilan Agama Demak dan Pembimbing Lapangan
kami di Pengadilan Agama Demak.
5. Bapak Drs. H. Sudarmadi, S.H selaku Kepala Pengadilan Agama Demak.
6. Segenap jajaran Hakim Pengadilan Agama Demak yang senantiasa
memberi kami arahan-arahan serta semangat.
7. Mas Faried yang selalu mensupport kami dan selalu menyuruh kami
untuk mencari data-data di Pengadilan Agama Demak untuk pembuatan
tugas ini.
8. Ibu Asrurotun, S.Ag yang dengan sabar memberikan contoh-contoh
gugatan.
9. Segenap Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Demak.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
6
Tim penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan. Untuk itu, tim penyusun mengharapkan saran dan kritik dari
pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Namun, andai ada secercah kebenaran
di dalamnya tim penyusun mohon supaya dapat dijadikan pegangan, akan tetapi
jika terdapat kesalahan tim penyusun janganlah untuk diambil hati. Tim penyusun
haturkan maaf sebesar-besarnya.
Akhirnya tim penyusun berharap laporan ini dapat membawa manfaat bagi
kita semua, Amin.
Wassalamualaikum,wr. wb.
Semarang, 5 September 2013
Tim Penyusun
7
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................
KATA PENGANTAR ................................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................
A. Latar Belakang .......................................................................................
B. Rencana Kegiatan ...................................................................................
C. Tujuan dan Manfaat kegiatan .................................................................
D. Metode Kegiatan ....................................................................................
E. Sistimatika Laporan ................................................................................
BAB II GAMBARAN UMUM PA DEMAK .............................................
A. Profil PA Demak ....................................................................................
B. Visi dan Misi PA Demak ........................................................................
C. Struktur Organisasi .................................................................................
D. Tugas dan Wewenang ............................................................................
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................
A. Bentuk Kegiatan .....................................................................................
B. Waktu Pelaksanaan .................................................................................
C. Analisis ...................................................................................................
BAB IV PENUTUP ....................................................................................
A. Kesimpulan .................................................................................
B. Saran/Rekomendasi ....................................................................
8
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan
Persaingan pada dunia kerja semakin keras dan ketat, dimana yang tidak
mempunyai kompetensi di bidangnya maka akan kalah dan tersingkirkan. Guna
mengatasi masalah ini FAI Unissula menyelenggarakan kegiatan Praktik
Pengalaman Lapangan di lingkungan Pengadilan Agama Demak. Hal ini sangat
erat kaitannya dengan kompetensi Progam Studi Ahwal Syakhshiyah. Karena,
kompetensi Ahwal Syakhshiyyah diantaranya ialah memahami persoalan-
persoalan mengenai hukum perdata Islam yangmana telah diatur oleh UU No.
3 Tahun 2006 yaitu masalah pernikahan, wakaf, zakat, waris, shadaqah, infaq,
wasiat, dan ekonomi syari’ah. Kegiatan PPL di PA Demak ini menyalurkan
ilmu pengetahuan secara faktuil bagaimana menangani masalah-masalah
tersebut. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2006 juga mengisyaratkan bahwa
alumnus Jurusan Syari’ah bisa menjadi hakim di lingkungan Pengadilan
Agama.
Harapan di atas dapat dicapai dengan mengasah kemampuan mahasiswa
dalam bidang pengadilan. Oleh karena itu, praktik ini sangat mendukung
tercapainya hal tersebut. Tidak hanya melihat, mengamati, namun mahasiswa
pun melakukan simulasi dengan didampingi para hakim yang membimbing di
PA Demak selama PPL dilaksanakan. Simulasi ditujukan untuk menjadikan
mahasiswa lebih mendalami dan menguasai hukum acara di PA secara teori
9
maupun secara praktik. Untuk memenuhi harapan atau cita-cita sesuai
kompetensi di atas, maka diperlukan kurikulum yang berorientasi pada
kompetensi dan pemberian pengalaman yang nyata di lapangan.
Melalui Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama akan
membentuk mahasiswa yang memiliki kapasitas tinggi di bidangnya, baik pada
tataran pengetahuan dan teori maupun praktiknya di lapangan. PPL yang
merupakan kegiatan intrakurikuler berupa pelatihan lapangan dilaksanakan
oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Jurusan Syari’ah FAI
Unissula Semarang guna mengimplementasikan fungsi pemikiran dan
pengembangan yang didapat dari teori dengan kondisi yang sesungguhnya di
lembaga peradilan dan masyarakat pencari keadilan dalam hal ini dilaksanakan
di Pengadilan Agama Demak. Perpaduan antara teori dan praktik sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional.
Adapun landasan pelaksanaan Praktik Peradilan bagi mahasiswa Program
Studi Ahwal Syakhsiyah jurusan Syari’ah FAI Unissula Semarang, antara lain,
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan
Tinggi.
3. Keputusan Dekan FAI Unissula tentang Praktik Peradilan pada
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah FAI Unissula
Semarang.
10
Dengan demikian kegiatan PPL ini akan memberi umpan balik dalam
peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penyempurnaan kurikulum
dan silabi bagi perguruan tinggi, khususnya program studi Ahwal
Syakhshiyyah jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan
Agung (Unissula) Semarang.
B. Rencana Kegiatan
Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan suau kegiatan maka rancangan
tentang kegiatan tersebut menjadi hal yang mutlak harus ada. Hal ini bertujuan
guna mengarahkan dan memfokuskan kegiatan tersebut supaya tetap pada
jalurnya dan mencapai tujuannya. Setiap mahasiswa haruslah mengerti secara
keseluruhan tahapan-tahapan dari rencana kegiatan ini. Mengapa demikian ?
karena supaya mahasiswa dapat memaksimalkan hasil dari kegiatan tersebut.
Adapun rencana kegiatan yang berkaitan dengan Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) ini meliputi :
1. Pendaftaran
Sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan, para
mahasiswa peserta harus memenuhi beberapa persyaratan, di
antaranya : sudah mengambil mata kuliah hukum acara perdata, HPII,
waris di Indonesia, hukum perdata I dan II, hukum zakat wakaf di
Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan KHS calon peserta PPL.
Kemudian membayar registrasi di Bank Jateng Syari’ah sebesar Rp.
250.000,- dan dikembalikan ke mahasiswa sebesar Rp. 40.000,- untuk
biaya transport.
11
2. Pembekalan
Sebelum mahasiswa peserta Praktik Peradilan mengikuti kegiatan
Praktik Peradilan di lapangan terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan
pembekalan dengan tempat dan waktu yang ditetapkan oleh panitia
pelaksana. Dalam pembekalan ini ada beberapa ketentuan yang
seharusnya dapat dicapai oleh peserta PPL, diantaranya :
a. Tujuan
1. Mennyiapkan secara fisik dan knsepsional serta sarana
pendukung bagi mahasiswa peserta PPL.
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan
mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan PPL.
b. Materi dan metode
1. Materi yang diberikan dalam kegiatan pembekalan ini
adalah hakikat kegiatan PPL bagi mahasiswa Ahwal
Syakhshiyyah FAI Unissula, pengenalan lembaga atau
tempat kegiatan PPL dilaksanakan, rencana dan
pelaksanaan program, penyusunan laporan dan penilaian.
2. Metode yang digunakan untuk kegiatan pembekalan
adalah metode ceramah dan tanya jawab serta metode lain
yang relevan.
c. Tata tertib pembekalan
12
Setiap mahasiswa peserta PPL wajib mengikuti
pembekalan secara intens (kehadiran, ketekunan,
keseriusan dan kesopanan). Sedang bagi mahasiswa yang
tidak mengikuti kegiatan pembekalan ini dinyatakan gugur
sebagai peserta PPL.
d. Ujian
Ujian pembekalan atau teori diadakan oleh panitia
pelaksana sesudah kegiatan pembekalan selesai.
Mahasiswa PPL yang tidak mengikuti ujian pembekalan
atau teori pada waktu yang telah ditetapkan dan tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada
kesempatan mengikuti ujian susulan dan karena yang
bersangkutan tidak mempunyai nilai pembekalan yang
merupakan salah satu komponen penilaian.
3. Pelaksanaan
a. Penempatan mahasiswa peserta PPL
1. Penempatan mahasiswa peserta PPL di lembaga peradilan yang
telah ditunjuk dilakukan secara serentak oleh panitia pelaksana.
2. Mahasiswa peserta PPL diserahkan oleh
panitia pelaksana atau dosen pembimbing PPL kepada lembaga
peradilan tempat kegiatan praktik berlangsung.
b. Pelaksanaan kegiatan
13
Pelaksanaan kegiatan PPL dibimbing oleh hakim dan dosen
pembimbing yang telah ditetapkan oleh ketua jurusan.
c. Tata tertib dan sanksi
Sebagaimana semestinya suatu agenda kegiatan pasti ada
yang namanya tata tertib dan sanksinya. Diantara tata tertib dan
sanksi PPL ini adalah :
1. Wajib melaksanakan kegiatan dengan
penuh tangggung jawab.
2. Wajib memlihara akhlak dan citra
almameter.
3. Wajib menyesuaikan diri dengan tata tertib
dan ketentuan yang berlaku di lembaga atau tempat PPL.
4. Wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan
PPL di lembaga yang telah ditentukan.
5. Dalam hal tidak dapat mengikuti agenda
PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka yang
bersangkutan wajib mengganti (ikut kelompok lain), sebelum
dan sesudahnya harus melapor kepada hakim pembimbing
dan dosen pembimbing.
Apabila mahasiswa peserta PPL tidak mentaati sebgaian atau
seluruh tata tertib yang telah ditentukan maka yang bersangkutan
akan dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa
14
pengurangan nilai atau pembatalan keikutsertaannya dalam kegiatan
PPL.
d. Penarikan mahasiswa peserta PPL
Setelah kegiatan PPL selesai, seluruh mahasiswa peserta PPL
akan ditarik kembali ke jurusan lagi oleh panitia pelaksana atau
dosen pembimbing PPL.
4. Monitoring
Monitoring adalah kegiatan memantau, mengawasi, mengarahkan
dan membantu mahasiswa peserta PPL memecahkan masalah-masalah
yang dihadapi di lapangan agar kegiatan PPL dapat terarah dan berjalan
sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan pada waktu pelaksanaan
kegiatan di lapangan. Sedangkan mekanisme monitoring ialah dosen
pembimbing mendatangi langsung lokasi atau lembaga tempat PPL
untuk mengadakan wawancara dan mendiskusikan masalah-masalah
yang timbul dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan untuk
dicarikan jalan keluar. Dosen pembimbing juga meminta peserta PPL
untuk memberikan laporan berkala tentang hasil-hasil yang telah
diperoleh di lapangan.
5. Pelaporan
Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan
kegiatan PPL adalah sebagai berikut :
a. Penulisan laporan PPL bersifat wajib. Laporan ini
dibebankan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari
15
7-8 mahasiswa peserta PPL. Penulisan pelaporan ini terdiri
dari 4 bab yang meliputi pendahuluan, gambaran umum tempat
atau lembaga PPL, pelaksanaan kegiatan, dan penutup.
b. Laporan diketik pada kertas HVS kwaro 70 gram dengan
jarak 2 (dua) spasi dengan ukuran font 12 Times News Roman,
dijilid dengan sampul berwarna hitam.
c. Laporan harus disahkan oleh lembaga tempat PPL dan
dosen pembimbing PPL.
d. Laporan dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dan diserahkan
paling lambat 2 (dua) hari sebelum ujian praktik.
C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
Kegiatan Praktik Peradilan dengan didasarkan kepada kompetensi yang
mengarahkan mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian profesi
sesuai dengan kompetensi yang digariskan oleh program studi memiliki tujuan
antara lain :
1. Mengetahui administrasi lembaga peradilan
2. Mengetahui rekes perkara
3. Mengetahui proses persidangan
4. Melaksanakan persidangan semu
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegitan Praktik Peradilan ini,
diharapkan mahasiswa dapat memperoleh manfaat berupa pengalaman nyata
dilapangn sebagai wahana terbentuknya tenaga profesional yang memiliki
seperangkat pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan nilai yang diperlukan
16
oleh tugas profesinya sebagaimana digariskan dalam kompetensi program
studi.
D. Metode Kegiatan
Dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di
Pengadilan Agama Demak menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :
1. Pengamatan Lapangan
Dilakukan dengan mengamati dan menyaksikan secara langsung
semua proses kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak.
Sebelum mengamati kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Demak
mahasiswa dibagi menjadi sub kelompok-sub kelompok kecil yang
terdiri dari 7-8 mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan
pemahaman mahasiswa. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk
meminimalkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di setiap
tempatnya, yaitu ruang sidang 1, ruang sidang 2 dan kepaniteraan serta
ruangan kesekretariatan.
Ruang kepaniteraan mendapatkan giliran pertama dalam undian
tempat yang akan kami tempati. Undian ini dibuat sendiri oleh para
mahasiswa sendiri. Di dalam ruang kepaniteraan mahasiswa melakukan
pengamatan terlebih dahulu sebelum menangani perkara yang masuk.
Mulai dari proses apa saja yang harus dilakukan ketika ada perkara
yang masuk. Namun, tidak semua mahasiswa diperbolehkan untuk
dapat membantu ketika ada perkara yang masuk. Penugasan tentang
17
kegiatan apa yang dibutuhkan sudah ditentukan dari pihak kepaniteraan.
Hal ini disebabkan pekerjaan yang ada di kepaniteraan membutuhkan
pengalaman, dan kecermatan, alih-alih ingin membantu akan tetapi
hanya menjadi penghambat kinerja staff PA Demak. Oleh karena itu
tugas kami hanya ringan saja namun sudah mewakili dari keseluruhan
pekerjaan yang terdapat di ruang kepaniteraan. Mengisi laporan dalam
buku induk register, membuat format gugatan/permohonan, relaas,
instrumen perkara, membuat BAP – berkas acara persidangan –, bagian
kasir dan pekerjaan lainnya menjadi obyek pengamatan kami. Selain
melakukan langsung dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang ada, kami pun
diberi waktu khusus untuk bertanya-tanya mengenai suatu hal yang
berkaitan dengan kinerja di ruang kepaniteraan tersebut. Season ini
sangat membantu pemahaman kami.
Ruangan selanjutnya ialah ruang sidang 1 dan 2. Pengamatan
secara langsung di dalam ruang sidang terkait bagaimana proses saat
beracara dalam persidangan kami amati dengan seksama. Sampai
ucapan-ucapan dari hakim pun kami amati dan pahami dengan serius.
Karena hal tersebut sangat penting. Kegiatan lain selain mengamati
adalah mencatat persoalan-persoalan yang kurang ataupun tidak
dipahami oleh peserta PPL didalam ruang persidangan, mulai
bagaimana seorang panitera menyiapkan semua berkas perkara yang
akan disidangkan, kemudian mengetahui kode etik hakim saat di ruang
18
sidang, serta bagaimana tata cara bersidang yang baik dan benar
kemudian kami tanyakan setelah persidangan selesai.
Tempat terakhir menjadi hak bagi ruangan kesekretariatan untuk
kami masuki dan kami dalami pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang
terdapat di dalamnya. Ruangan ini merupakan ruangan yang sedikit
porsi pekerjaanya. Karena sudah dikerjakan oleh para pejabat yang ada
di bagian tersebut. Selain pekerjaan yang sedikit, ruangan ini juga
hanya mengurusi bagian rumah tangga Pengadilan Agama Demak,
seperti urusan surat masuk, gaji para pegawai, bantuan hukum dari PA
lainnya, dan yang biasa kami bantu dalam ruangan ini adalah mencatat
akta cerai.
2. Wawancara atau tanya jawab.
Wawancara kepada hakim di luar acara persidangan, pegawai
PA, para pihak yang berperkara yang intinya terkait hal-hal proses
persidangan. Tanya jawab dilakukan di ruang sidang saat pesidangan
telah selesai. Mahasiswa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk
bertanya terkait masalah persidangan atau masalah yang terkait dengan
keperdataan lainnya. Hal ini tentunya tak disia-siakan oleh para
mahasiswa untuk bertanya sebanyak-banyaknya, karena selama ini yang
mereka ketahui tentang proses persidangan adalah bagian dari teori.
Begitu pula yang dilakukan oleh para mahasiswa peserta PPL yang di
luar persidangan, mereka ada yang di ruang kepaniteraan, ruang
administrasi/ kesekretriatan juga di ruang mediasi.
19
E. Sistimatika Laporan
Dalam hal membuat kemudahan pada penyusunan laporan ini, tim
penyusun membagi menjadi 4 (empat) bab yang mana di dalam bab-bab
tersebut terdiri dari sub bab-sub bab tertentu pula. Gambaran sistimatika
laporannya ialah sebagai berikut :
BAB I Bab ini biasa disebut sebagai PENDAHULUAN, yang meliputi:
Latar Belakang Kegiatan, Rencana Kegiatan, Tujuan dan Manfaat
Kegiatan, Metode Kegiatan, dan Sistimatika Laporan.
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK
PERADILAN, terdiri dari : Profil Pengadilan Agama Demak, Visi
dan Misi Pengadilan Agama Demak, Struktur Organisasi, Tugas
dan Wewenang.
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN, meliputi : Bentuk Kegiatan,
Waktu Pelaksanaan, dan Analisis.
BAB IV PENUTUP, meliputi : Kesimpulan, Saran/ Rekomendasi
20
BAB II
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DEMAK
A. Profil Pengadilan Agama Demak
Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji
sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan
sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang
diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di
Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim
peradilan, baik untuk perkara peradta maupun pidana. Pemberkuan Syariat
Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam
sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti
misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo
Abdurrahman pada raja-raja saat itu.
Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah
melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing.
Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M,
merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya
21
kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik,
Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam,
seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri
suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah
berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat
besar pengaruhnya dalam peenyebaraan Islam.
Yuridis Formal
Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan
yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan
Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu
keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III
tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882
Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim
disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan
Agama.
Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh
Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan
hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah
Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa
Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang
dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun
1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian
22
berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama
Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.
Pergedungan.
1. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat
kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada
saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan
Trengono).
2. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di
‘pawastren’ (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak
bagian samping kanan.
3. Membangun bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun
letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan
yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama.
Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada
lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan
Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan
Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majlis Ulama
Indonesia Kabupaten Demak.
4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan
Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api
Indonesia seluas 2.500 M2 dengan kuas bangunan 800 M2. Pembangunan
pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian
23
secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran
1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984
tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986
sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran
swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja
modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
membelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam)
M2 terletak di Jalan Sultan Trengono Nomor 23 Demak (Jalan Utama
Semarang-Demak).
6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran
pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyard
sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal
9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan
bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk
bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembanguan gedung
dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI
TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan
24
penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H.
Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni
2010.
Sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum, kini Pengadilan
Agama Demak telah melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan bagi para
pencari keadilan (justisiabel), agar proses berperkara sesuai dengan asas
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan menerapkan
Sistem Informasi Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama (SIADPA)
sejak awal tahun 2007 lalu.
Sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Demak sejak awal Mei
2008 telah berlangganan Telkom Speedy dan sejak awal Juli 2008 telah
mengaktifkan situs web di internet dengan sub domain Pengadilan Tinggi
Agama Semarang, dengan alamat www.pa-demak.ptasemarang.net. Selain
fasilitas diatas Pengadilan Agama Demak yang sekarang dilengkapi ruang
sidang I dan II, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang
Panitera/Sekretaris, ruang kepaniteraan, ruang ATK, ruang arsip dan ruang
tunggu sidang I dan II.
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak
Visi :
25
"Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan
masyarakat mejadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT"
Misi:
"Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat,
sederhana dan biaya ringan"
C. Struktur Organisasi
Guna mendukung dan membangun lembaga PA Demak semakin maju,
haruslah didukung oleh struktural yang profesional dalam kinerjanya masing-
masing. Struktural organisasi PA Demak diketuai oleh Bpk Sudarmadi, S.H
yang dinas pertamanaya di daerah Masohi, maluku tengah. Beliau baru
memimpin lembaga ini selama 2 tahun terakhir. Pada masa kepemimpinan
beliau inilah PA Demak menempati di gedung baru di jalan Sultan Trenggono
No. 12. Beliau mengusung motto Bersih, Berwibawa, Transparan dan
Akuntabel. Sebagai hakim yang telah malang melintang di dunia Peradilan
Agama di Indonesia beliau tidak diragukan lagi mengenai keilmuannya.
Tahun ini PA Demak kehilangan panitera atau sekretarisnya yaitu bapak
Kusnadi yang baru saja meninggal dunia. Posisinya tersebut tidak diketahui
26
oleh tim penyusun siapa yang menggantikannya. Struktural organisasi PA
Demak selengkapnya sebagai berikut :
D. Tugas dan Wewenang
27
Adapun yang berkaitan dengan tugas dan wewnang Peradilan Agama/
Mahkamah Syari’ah yaitu sebagai berikut:
1. Tugas
Peradilan Agama/ Mahkamah Syari’ah merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang
beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006. Meliputi : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari’ah.
2. Wewenang
a. Kewenangan Peradilan Agama meliputi : memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari’ah.
b. Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah berwenang memeriksa,
mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diatur
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama dan perkara bidang ahwalusy al-
Syakhsiyah (hukum keluarga), mu’amalah (hukum perdata),
jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari’at Islam yang
28
diatur dalam Pasal 128 ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006.
c. Perincian jenis kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah
Syari’ah di bidang ahwalusy al- Syakhsiyah meliputi perkawinan,
waris dan wasiat. Di bidang mu’amalah meliputi jual-beli, sewa-
menyewa, utang-piutang, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah
dan hadiah.
29
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan selama Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan
Agama Demak meliputi proses persidangan yang wajib diikuti oleh peserta
praktik Peradilan. Selain itu peserta juga wajib mengikuti proses tahapan
penerimaan perkara dari berbagai meja, diantaranya: Meja I, Meja II, dan Meja
III, yang mana setiap meja memiliki tugas masing-masing. Namun, di
Pengadilan Agama Demak ada sedikit perbedaan daripada yang terdapat di
teori yaitu adanya pra-meja dalam susunan kepaniteraan. Hal ini merupakan
suatu kebijaksanaan dari ketua PA Demak untuk membantu pihak-pihak yang
berperkara. Dimana pada pra-meja ini ada petugas yang mengecek mengenai
kelengkapan pendaftaran gugatan ataupun permohonan.
1. Meja I :
a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan atas putusan
(verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali,
dan eksekusi.
b. Memberi penjelasan dan penafsiran/menaksir panjar biaya perkara dan
biaya eksekusi yang kemudian dituangkan dalam SKUM.
c. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap tiga dan
menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
d. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon
penggugat/pemohon.
30
e. Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara
yang diajukan.
f. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara sebagaimana
tersebut dalam SKUM.
g. Menerima pembayaran uang panjar biaya eksekusi sebagaimana
tersebut dalam SKUM.
h. Membukukan uang panjar biaya perkara/eksekusi ke dalam buku
jurnal masing-masing perkara yang terdiri dari enam macam jurnal,
yaitu untuk perkara permohonan, gugatan, banding, kasasi, peninjauan
kembali dan permohonan eksekusi.
i. Mencatat seluruh kegiatan keuangan dalam buku Induk Keuangan
Perkara.
j. Memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang
bersangkutan sebagai nomor perkara.
k. Menandatangi SKUM, memberikan cap dinas dan memberi tanda
lunas pada SKUM.
l. Menyerahkan asli serta tindasan pertama SKUM kepada calon
penggugat/pemohon.
m. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon
pengugat/pemohon.
n. Penerimaan perkara perlawanan (verzet) hendaknya dibedakan antara
perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dengan perlawanan
pihak ketiga (Derden Verzet).
31
o. Meja pertama juga berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang
dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.
p. Dalam memberi penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak
perlu dan untuk itu supaya diperhatikan surat Ketua Muda Mahkamah
Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 11 Januari
1994, No. MA/Kumdil/012/1/K/1994.
2. Meja II :
a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan, pernyataan
banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta permohonan eksekusi.
b. Mencatat semua itu dalam register masing-masing yang tersedia untuk
itu.
c. Memberikan nomor register pada surat gugatan/permohonan sesuai
dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya
dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang
bersangkutan, yaitu register induk gugatan, induk perkara
permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan
peninjauan kembali, surat kuasa khusus, penyitaan barang tidak
bergerak, penyitaan barang bergerak, eksekusi, akta cerai,
permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa dan
register legalisasi akta keahliwarisan.
d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan/permohonan yang
telah diregister tersebut kepada penggugat/pemohon.
32
e. Mengatur berkas perkara dalam Map Berkas Perkara serta
melengkapinya dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk
memproses perkara tersebut.
f. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk
kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui
Panitera.
g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya
masing-masing.
3. Meja III :
a. Menerma berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan
telah diminutasi.
b. Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A.
c. Atas perintah majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan
kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.
d. Membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinannya sesuai
dengan perkembangan yang berkenaan dengan putusan/penetapan
tersebut.
e. Menghiung dan menetapkan tanggal kekuatan hukuk tetap setiap
putusan atau penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya
perceraiaan.
f. Mempersiapkan pembuatan akta cerai, dan memberitahukan kepada
para pihak tentang telah terjadinya perceraian, menurut pasal 84 ayat
C4/UU No. 7 tahun 1989.
33
g. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan juga akta cerai kepada
pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut.
h. Mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang
bertalian dengan putusan/penetapan tersebut.
i. Menyerahkan kembali berkas Bendel A yang dimintakan perlawanan
(verzet) kepada Majelis Hakim yang mengadilinya.
j. Menerima memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
k. Memerintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan
kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan
kembali, memori dan kontra memori, surat-surat lain dari para pihak,
kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan.
l. Menyusun dan menjahit berkas bendel B untuk keperluan banding,
kasasi dan peninjauan kembali.
m. Memberitahukan kepada Meja Kedua segala hal yang perlu dicatat
dalam register.
n. Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan
kembali.
o. Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
p. Menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai,
kepada Penitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan
dilaporkan.
Pengadilan Agama Demak terdapat dua ruang sidang yang masing-
masing ruang ditempati tujuh/delapan orang peserta PPL untuk menyaksikan
34
jalannya persidangan. Di akhir kegiatan para peserta yang berada di ruang
sidang diberikan kesempatan oleh para Hakim Majelis untuk bertanya terkait
dengan perkara selama persidangan. Hal ini dilakukan agar para peserta
mengerti dan memahami langsung perkara yang berjalan selama persidangan.
Selanjutnya para peserta PPL yang berada di ruang sidang 1 dan 2 tersebut
melakukan praktik simulasi sidang yang terdiri dari Penggugat/Pemohon,
Tergugat/termohon, saksi, advokat, Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan
Hakim Anggota II serta Panitera. Hal ini dilakukan agar para peserta dapat
mendalami teori yang telah didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat
menjalankan praktek persidangan yang sebenarnya. Kegiatan tersebut dipandu
oleh Hakim Pembimbing Pengadilan Agama Demak. Namun, simulasi tersebut
dilaksanakan setelah adanya kepastian mengenai bimbingan. Yang mana dalam
bimbingan ini tidak mengenal sub kelompok lagi, akan tetapi semua sub-
kelompok digabungkan menjadi satu. Pada saat bimbingan inilah penguasaan
materi peserta PPL diuji lagi dan jika ada yang belum paham dapat ditanyakan
di dalam forum tersebut.
B. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengalaman Praktik Lapangan (PPL) yang berbobot 4 sks
diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah Program Studi
Ahwal Syakhshiyyah Unissula Semarang yang dijadwalkan pada saat saat
liburan semester 5. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut kelompok dibagi
menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok A dan kelompok B, keduanya sama-
sama mempunyai 29 personil mahasiswa. Pada tahun ini berbeda dengan tahu-
35
tahun sebelumnya, tahun kemarin waktu 2 minggu berturut-turut tanpa ada
jeda. Akan tetapi tahun sekarang waktunya 1 minggu kelompok A kemudian
minggu keduanya diisi oleh kelompok B. Hal ini dikarenakan waktu PPL
bertepatan dengan bulan Ramadhan, supaya kedua kelompok merasakan
praktik PPL di bulan Ramadhan dan tidak ada rasa iri hati di peserta PPL. Jika
dikalkulasi waktunya masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 1 bulan. Dimulai
tanggal 9 Juli sampai denhan tanggal 3 Agustus 2012. Adapun waktu
pelaksanaan secara rinci adalah sebagai berikut:
Kelompok I
Hari/ tanggal : Senin, 9 – 13 Juli dan 23 – 27 Juli 2012.
Waktu : Pkl. 08.00 s/d 15.00 WIB
Kelompok II
Hari/ tanggal : Senin, 16 – 20 Juli dan 30 Juli – 3 Agustus 2012.
Waktu : Pkl. 08.00 s/d 15.00 WIB
C. Analisis
Sebagai tempat pencari kebenaran dalam hal perdata-perdata Islam yang
menjadi kewenangan absolut pengadilan agama maka pengadilan Agama
Demak sudah mencapai hasil yang memuaskan. Dimana pelayanannya tidak
hanya melalui jalur reguler namun pelayanannya sudah merambah melalui
internet. Pemohon atau penggugat bisa mendaftarkan melalui website
Pengadilan Agama Demak dengan syarat-syarat tertentu pula.
Peradilan Agama berdiri secara independen, artinya dalam
menyelenggarakan kegiatan hukum tidak boleh mendapat intervensi dari
36
siapapun, atau badan hukum manapun. Kedudukannya sejajar dengan peradilan
lainnya, karena sama-sama dalam naungan Mahkamah Agung. Dalam pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Adapun kewenangan dari Peradilan Agama meliputi : menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah ( pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang kompetensi absolute Pengadilan Agama). Seiring berjalannya waktu
Undang-Undang tersebut mengalami amandemen dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang kepada
Pengadilan Agama lebih luas dari pada sebelumnya yaitu tentang ekonomi
Syari’ah.
Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
disebutkan bahwa :
1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Tinggi Agama
37
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.
Dengan demikian eksistensi Peradilan Agama sudah memiliki landasan
yuridis formil dalam menegakkan hukum Islam secara komprehensif di daerah
kewenangannya. Dalam hal ini kompetensi relative Pengadilan Agama Demak
meliputi seluruh wilayah kabupaten Demak.
Pra-meja menjadi proses pertama kali dalam mendaftarkan perkara di
Pengadilan Agama Demak. Disanalah penggugat dan pemohon diteliti surat
gugatannya atau permohonannya, jika terdapat persyaratan yang belum
lengkap supaya dilengkapi terlebih dahulu sebelum didaftarkan di meja 1.
Selain itu bagi orang-orang yang tidak bisa membuat surat gugatan dapat
dibuatkan di pra-meja ini. Jadi masyarakat yang tidak bisa membuat surat
gugatan ataupun permohonan akan dibuatkan oleh pihak Pengadilan.
Kemudian surat permohonan ataupu gugatan diserahkan ke meja 1. Selama
proses pendaftaran perkara petugas meja I selalu memberi penjelasan-
penjelasan yang dianggap perlu berkenaan perkara yang diajukan, serta
mencatat dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon atau Penggugat untuk
nanti dibacakan dalam persidangan. Setelah terdaftar di meja I sekaligus
menaksir panjar biaya perkara atas dasar Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Demak. Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :
1. Jumlah pihak-pihak yang berperkara
38
2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah
para pihak.
3. Dalam perkara cerai talak harus
diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar
talak.
Penaksiran panjar biaya perkara tersebut disertai Surat Kuasa Untuk
Membayar SKUM dan diserahkan kepada para pihak yaitu Penggugat atau
Pemohon untuk dibayarkan ke Bank BRI. Hal ini merupakan ketentuan
pedoman teknis administrasi dan teknis Pengadilan Agama BUKU II.
Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi
diselesaikan, petugas Meja II menyampaikan berkas gugatan/permohonan
kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama
melalui Panitera dengan dilampiri formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH).
Ketua Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja
menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara dan memberikan
berkas PMH kepada Panitera untuk diserahkan Majelis Hakim. Penunjukan
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ditunjuk oleh Panitera.
Setelah Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang sesuai dengan perkiraan
jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara. Hal ini berkaitan erat
sekali dengan tahapan selanjutnya, yaitu pemanggilan pihak-pihak yang
berperkara secara sah dan patut oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk
menghadiri sidang. Mengenai sah dan patut ialah bahwa pemanggilan tersebut
39
memang berasal dari pihak yang berwenang dan dalam jangka waktu sedikit-
dikitnya 3 hari sebelum hari sidang berita pemanggilan sudah diterima oleh
para pihak. Bilamana dalam pemanggilan tersebut pihak yang berperkara tidak
dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat pemanggilan tersebut
diserahkan kepada Kepala Desa (Lurah) dengan mencatat nama penerima dan
ditanda tangani penerima selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan.
Untuk pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri
maka surat panggilan harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri. Dirjen
Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan
kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. Sedangkan
jika alamat yang bersangkutan tidak diketahui maka berita pemanggilan sidang
harus melalui media massa baik itu surat kabar, radio maupun berita elektronik
lainnya dan persidangan ditentukan 4 bulan sesudah surat gugatan/permohonan
masuk ke Pengadilan.
Tahapan berikutnya ialah pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama
dengan menghadirkan pihak-pihak yang berperkara. Sidang di Pengadilan
Agama Demak dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB sampai selesai sebelum
istirahat, kecuali perkara yang memang harus dilanjutkan setelah istirahat.
Pertama-tama sebelum sidang dimulai para Majelis Hakim serta Panitera
Pengganti mengawali persidangan dengan do’a dan menyatakan sidang dibuka
untuk umum dan dilanjutkan pemanggilan Penggugat/Pemohon oleh
Panitera/Panitera Pengganti. Upaya damai harus selalu diusahakan pada setiap
sidang dilangsungkan. Hal ini bertujuan untu memantapkan hati
40
penggugat/pemohon atau menggoyahkannya dan supaya berpikir ulang
mengenai tujuan pernikahan.
Dalam praktiknya tidak semua jawaban dari gugatan, replik, duplik,
harus tertulis, tapi bisa saja hanya dengan ucapan saja. Di Pengadilan Agama
Demak dalam praktiknya juga masih dikemukakan surat gugatan perceraian
dibacakan di depan sidang pengadilan baik oleh penggugat/pemohon ataupun
oleh kuasa hukum mereka. Pada waktu inilah persidangan dinyatakan tertutup
untuk umum, yaitu pada pembacaan gugatan dan kesaksian. Selain kedua hal
tersebut persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Sedangkan kesimpulan
oleh penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon biasanya terwujud
secara kondisional ketika proses sidang berlangsung, artinya dari pihak Majelis
Hakim sendiri tidak pernah absen dengan pertanyaan terkait kasus apakah tetap
dilanjutnya atau diadakan perubahan dan mungkin dicabut.
Tahap pelaksanaan sidang dapat dilihat dalam bagan tahap-tahap
pemeriksaan perdata sebagai berikut:
41
Bagan proses/tahapan-tahapan pemeriksaan perdata di atas yang kami
kutip dari salah satu buku Hukum Acara Peradilan Agama, upaya damai selalu
disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak karena merupakan
kewajiban bagi hakim majelis untuk mendamaikan, dan itu dilakukan hakim
majelis baik pada awal sidang pertama maupun untuk selanjutnya.
Pada sidang pertama, yaitu sidang pengabulan gugatan/permohonan
perkara para pihak yang berperkara menjalani tahapan mediasi yang
dilaksanakan oleh mediator atau mediator dari unsur hakim. Setelah itu hasil
42
Majelis Hakim
Upaya Damai
Pembacaan Gugatan Jawaban Tergugat
Replik
Pembuktian Dari
Penggugat & Tergugat
Duplik
TergugatPenggugat
Kesimpulan
Penggugat & Tergugat
Putusan Hakim
dari mediasi akan dipertanyakan hakim majelis pada sidang berikutnya guna
mengetahui apakah kedua belah pihak yang berperkara menginginkan damai
atau melanjutkan perkara. Dengan demikian efektifitas proses mediasi
kaitannya dengan peran hakim dalam upaya penyelesaian perkara secara damai
adalah sangat penting. Beberapa kasus perceraian yang akhirnya diakhiri
dengan perdamaian yakni dengan pencabutan gugatan juga pernah terjadi
ketika kami terlibat dalam proses persidangan, ini menandakan bahwa upaya
hukum perdamaian yang diupayakan oleh para hakim bukan hanya sekedar
menjadi bagian rutinitas dan tuntutan kewajiban semata.
Dalam kasus gugat cerai jika Penggugat hadir sedangkan tergugat tidak
hadir, maka hakim majelis menunda persidangan untuk pemanggilan tergugat
kembali. Disamping itu hakim majelis memerintahkan agar penggugat dapat
menghadirkan tergugat dengan tujuan supaya dalam pembacaan dalil-dalil
gugatan dihadiri tergugat sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
Menurut pengalaman yang kami lakukan selama Praktik Pengalaman
Lapangan tahapan persidangan yang membutuhkan waktu yang relatif lama
adalah pada pembuktian. Karena dalam pembuktian kedua belah yang
berperkara harus memperlihatkan bukti-bukti tertulis maupun lisan, yaitu
menghadirkan masing-masing dua orang saksi, dimana para saksi tersebut
harus melihat, mengetahui dan mengalami.
Musyawarah hakim majelis dalam pencapaian kesepakatan menjadi salah
satu tahap terpenting dalam suatu proses pemecahan masalah di Pengadilan
Agama baik ketika sidang pertama maupun sidang terakhir. Hal ini dilakukan
43
dengan tujuan agar tercapai kata sepakat antara Hakim Ketua dengan Hakim
Anggota sebelum pengambilan keputusan dan pengucapan amar putusan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari seluruh rangkaian Kegiatan PPL yang diawali dengan Pembekalan
dari pihak pengadilan Agama Demak di Gedung Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung, hingga pelaksanaan kegiatan PPL di
Pengadilan Agama Kelas IB Demak, serta penarikan kembali Mahasiswa PPL
oleh pihak Fakultas, tim penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :
Prosedur pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Demak
melalui pra-meja terlebih dahulu. Hal ini sangat membantu Meja I, karena
tugas-tugasnya dalam menerima gugatan/permohonan sangat terbantu oleh
kinerja pra-meja. Pra-meja menyeleksi terlebih dahulu, jika ada kekurangan
secara administrasi maka akan disuruh melengkapi dahulu.
Secara keseluruhan kinerja PA Demak sangat memuaskan dalam hal
melayani pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan sumber daya
manusia yang profesional dalam menyokong kinerja PA Demak. Hal ini sesuai
dengan motto Pengadilan Agama Demak yaitu Bersih, Berwibawa, Transparan
dan Akuntabel. Selain hal tersebut perkara yang tidak diputus/ditetapkan
sangatlah sedikit. Dari ribuan perkara yang masuk sudah 96% mempunyai
kekuatan hukum tetap.
44
Wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shodaqah dan ekonomi syariah. Untuk Pengadilan Agama Demak, kasus yang
mendominasi adalah bidang perkawinan berupa perceraian, dispensasi nikah,
wali adhal serta pembatalan perkawinan (ada tapi jarang) kasus kedua yang
sering diajukan ke Pengadilan Agama Demak tapi tidak mendominasi adalah
kasus sengketa waris, dan walaupun kasus-kasus yang lain jarang atau bahkan
belum pernah diajukan di Pengadilan Agama Demak bukan berarti kasus-
kasus tersebut tidak di temui di masyarakat. Hal ini lagi-lagi masalah persepsi
masyarakat serta bentuk hokum islam itu sendiri dalam tatanan praktis. Tentu
hal tersebut menjadi koreksi kita bersama yakni bagaimana sekiranya kita
merubah paradigm yang berkembang dimasyarakat bahwa Pengadilan Agama
bukan sekedar pengadilan keluarga yang kompetensi absolutnya hanya berkisar
pada persoalan keluarga, karena pada dasarnya persoalan nono keluarga juga
dapat diajukan dan di tangani disini.
B. Saran/ Rekomendasi
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala kekuatan yang di
berikan oleh Allah SWT, sehingga penyusunan laporan ini berakhir dengan tepat
dan tanpa hambatan. Tim penyusun berharap semoga penyusunan laporan ini
dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Penyusun juga minta maaf apabila dalam
penyusunan ini terdapat kesalahan dan tidak lupa saran dan kritik yang
45
membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan bersama. Sedangkan saran
untuk pihak fakultas adalah :
1. Terlalu difokuskan pada satu Pengadilan Agama saja, oleh karena itu
pesertanya menjadi sangat banyak. Hal ini menyebabkan kurangnya
optimalisasi pemahaman dari para peserta PPL itu sendiri. Pembagian
sub-kelompok yang banyak terkdanag menjadi penghambat kelancaran
dari kenerja pegawai Pengadilan Agama itu sendiri. Semoga di tahun
ajaran kedepan tidak hanya terfokuskan pada satu Pengadilan Agama
saja, ini sangat menyokong untuk meraih sistim pendidikan nasional
yang ideal guna pengembangan potensi dari mahasiswa itu sendiri.
2. Waktu pelaksanaan yang hanya 2 minggu saja membuat peserta PPL
tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti persidangan suatu perkara
sampai tuntas. Tim penyusun berharap pada tahun sesudahnya waktu
pelaksanaan diperpanjang lagi. Supaya mahasiswa peserta PPL
mempunyai pengamatan yang cermat dalam menganalisis persidangan,
3. Kurangnya pembekalan dan tidak adanya pematangan teori secara
intensif sebelum pelaksanaan PPL membuat peserta PPL sedikit buta
akan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan gugatan, permohonan,
dan jalannya persidangan. Diharapkan supaya pematangan-pematangan
teori gencar dilakukan sebelum PPL dilaksanakan.
46