Ahmad BahiejProgram Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Social Welfar

e Policy

Social Policy

Social Defence Policy

Criminal Policy

GoalGoal

PenalPenal

Non-PenalNon-Penal

CJS

“Management of criminal justiceand development of sentencing policies”

Only if the criminal justice system is well managed can rational change be made to improve the situation

Inadequate management of the criminal justice system can result uncertain practices, such as long delays before trial, that may create injustices in person whose cases are being processed by the system

Satisfactory relations between different agencies of the criminal justice system can contributed to effective alocation of resources.

Merupakan matakuliah “baru” yang diajarkan di pendidikan tinggi hukum Indonesia (bandingkan dengan matakuliah dogmatis hukum yang diajarkan di pendidikan tinggi hukum sejak jaman kolonial)

Matakuliah ini menggunakan pendekatan baru yaitu dengan perspektif manajemen/sistem (berbeda dengan matakuliah-matakuliah yang menggunakan perspektif normatif)

Mekanisme kerja unsur-unsur pendukung dalam proses penegakan hukum

Pengaruh mekanisme tiap unsur pendukung terhadap unsur pendukung yang lain

Dampak mekanisme dan pengaruh dalam penegakan hukum secara keseluruhan

Sinkronisasi

Struktural

Sinkronisasi

Substansial

Sinkronisasi Kultural

Open system, dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia.

Integrated system, terpadu antara sub-sub sistem dalam peradilan pidana

Selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungan, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta antar sub-sistem dalam peradilan pidana itu.

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.

Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana).

Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana