8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
1/58
NGGOTA KPU RI: ARIEF BUDIMAN
“MENCARI
FORMAT IDEALUJI PUBLIK”
LAPORAN UTAMA
UJI PUBLIK WAJIB MENEKANKAN
KOMITMEN ANTI KKN
PEMILIHAN LANGSUNG JADI
KHASANAH DEMOKRASI INDONESIA
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
2/58
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
3/58
DAFTAR ISI
5
14
SUARA UTAMA
Mekanisme uji publik menjadi salah satu pembedapada pemilihan gubernur, bupati dan Walikotatahun 2015. Uji publik mengandung spirit untukmenghadirkan kepala daerah yang kompeten danberintegritas.
Pemilihan
Langsung Telah JadiKhazanah Demokrasi
Indonesia
n SIGIT PAMUNGKAS:
n ARI JUNAEDI:
Uji Publik Wajib Menekankan
Komitmen Anti KKN
16
Sebelum diterima atau ditolak oleh DPR dalam masasidang Januari 2015, Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap sajamenjadi wacana publik yang menarik untuk disimak.
n ARIEF BUDIMAN
Demokrasi Itu HarusDiperjuangkan
18
22
24
43
46
Arief Budiman memiliki
segudang pengalaman di
dunia kepemiluan. Dua
periode mengemban tugas
sebagai komisioner KPU di
Provinsi Jawa Timur telah
menempa dirinya menjadi
seorang komisioner KPURI yang tangguh.
KPU Evaluasi Menyeluruh
Penyelenggaraan Pemilu 2014
Dubes Brasil Transfer
Ilmu Pemilu Berbasis IT
Jatim Monitoring
Evaluasi Pemilu 2014KPU Resmikan Tiga
Gedung Baru di Sulbar
Mencari Format IdealUji Publik
Nasib Peraturan PemerintahPengganti Undang UndangNomor 1 Tahun 2014tentang pemilihan dalamPerppu perlu disikapidengan serius oleh KPU.Pertama, penyelenggaraanpemilihan gubernur, bupatidan walikota yang harusdigelar secara serentaktahun 2015 untuk gubernur,bupati dan walikotatergantung keputusanpolitik di DPR. Edisi Desember 2014 SUARA KPU 3
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
4/58
SUARA REDAKSI
Benang Merah Uji Publik SYARAT minimum sebuah negara demokrasi adalah pemilihan
umum (Pemilu). Maka tak heran, Schumpeter mendefinisikan
demokrasi sebagai setting institusional untuk menghasilkan
keputusan politik di mana individu mendapat kekuasaan untuk
mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif meraih suara
rakyat. Tak jauh beda dengan Schumpeter, Samuel
Huntington, mendefinisikan demokrasi sebagai prosedur pemungutan
suara yang adil dan berkala untuk memilih pemimpin negara.
Pandangan serupa, bahwa demokrasi terkait dengan kontestasi
— yang juga mengingatkan bahwa kontestasi terkait dengan
exante (ketidakpastian) dan expost (ketidakberulangan) yang
menjadi batu ujian demokrasi—disampaikan para pakar politiklain seperti Przeworski, Alvarez, Cheibub dan Limongi.
Secara teoritis, menurut William M Downs, pakar politik dari
Georgia State University, sistem pemilihan umum ini bisa
dibandingkan satu sama lain dalam sistem elektoral.
Perbandingan sistem elektoral ini misalnya terkait pada persoalan
hubungan antara kecenderungan sistem pemilihan dengan
kebijakan partai politik, hubungan antara sistem pemilihan
dengan konsistensi pemilih setelah calon yang didukung
terpilih, serta hubungan dengan masa transisi yang memiliki
kemungkinan sama, baik berhasil maupun gagal.
Menarik, benang merah antara sistem pemilihan, kebijakanpartai dalam mengusung calon, konsistensi dukungan pemilih
serta momentum transisi ini juga bisa dilihat dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara
khusus, ini terkait dengan uji publik bagi calon kepala daerah.
Tentu saja, uji publik ini menjadi satu dimensi baru dalam sistem elektoral
kepala daerah di Indonesia, yang boleh juga dikatakan di masa transisi
pemerintahan. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perppu tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa uji publik
adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara
terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, calon gubernur, calon bupati dan
calon walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses
uji publik. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
itu, sebagaimana disebutkan dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan
Pasal 5 ayat 3 point c disebutkan bahwa uji publik merupakan tahapan
kedua dari12 tahapan setelah pendaftaran bakal calon gubernur, calon
bupati dan calon walikota. Dalam Bab II Persyaratan Calon Pasal 7
disebutkan bahwa calon gubernur, bupati dan walikota adalah warga
Negara Indonesia yang diantaranya telah mengikuti uji publik.
Persoalan uji publik ini, secara lebih terperinci tertuang dalam Bab VI
Pasal 38. Pembaca yang budiman, Suara KPU edisi bulan Desember
membahas persoalan uji publik tersebut. Di satu sisi, uji publik ini
mendapat dukungan luas karena memungkinkan publik terlibat
dalam proses pemilihan kepala daerah. Ini juga memungkinkan
publik untuk bisa lebih memilih calon kepala daerah yang berkualitas
dan berintegritas.
Di sisi lain, ada yang menilai uji publik ini sebatas seremonial
karena tidak menggugurkan pencalonan. Persoalan ini menarik
dibahas, meski memang, KPU siap menjalankan apa pun
ketentuan UU. Selamat membaca!
PENGARAH: Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nas
Gumay, Juri Ardiantoro I PENANGGUNG JAWAB: Arif Rahman Hakim I PEMIMPIN REDAKSI : Robby Leo Agust I WAKIL
PEMRED : Wawan K. Setiawan I REDAKTUR PELAKSANA: Yayan Sopyani I LITBANG : Nur Khamidah I REDAKTUR: Widya
Victoria, Amelia Fitriani I REPORTER : Soffa Ainul Fajriyah, Ihsan J Dalimunthe I FOTOGRAFER: Aldi H Gultom I LAYOUT:
Rici Prabowo I DISAIN GRAFIS : Adit Wahyudianto I DISTRIBUSI : KPU I ALAMAT REDAKSI : Biro Teknis dan Humas Komisi
Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, Telpon : 021 – 31937223 I WEBSITE : www.kpu.go.id
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 4
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
5/58
SUARA UTAMA
SUARA KPU. Kemampuan publik untuk
mengakses informasi tentang pilihannya
merupakan salah satu asumsi dasar
munculnya pemilih rasional. Selain
tentunya objek pilihan yang tersedia
dalam setiap kontes harus memiliki
diferensiasi (ketidaksamaan). Thomas
Hobes (Surbakti, 2008 : 32) mengatakan,
pada dasarnya manusia itu bersifat
mementingkan diri sendiri dan rasional.
Manusia disebut bersifat rasional karena
memiliki akal budi dan kemampuannya
dalam berbicara serta berargumentasi.Sifat rasional ini yang memungkinkan
manusia bersilang pendapat tentang
apa yang baik dan membedakan antara
kepentingan sendiri dan kepentingan
bersama.
Karena setiap individu secara
instrumental adalah rasional, maka
tanpa memandang strata sosial, status
ekonomi maupun tingkat pendidikan,
semua individu yang punya hak pilih
dikategorikan sebagai pemilih rasional.
Karena itu, dalam konteks pemilihan,
satu individu tidak dapat menilai individu
lain sebagai manusia tak rasional karena
berbeda pilihan.
Sebab setiap individu punya dasar
rasionalitas yang terkadang berbeda
antar individu yang satu dengan yang
lainnya. Rasionalisasi merujuk pada
argumentasi apologetik (membela diri)
yang sejatinya ada unsur lain-lain yang
mendominasi satu pilihan.
Sebut saja misalnya unsur ekonomi
(yang kemudian dipahami sebagai
politik uang), budaya (yang terjerat
dalam sistem feodal (keningratan) lalu
muncul ewuh pakewuh ketika memilih
seseorang atau tidak memilih seseorang),
psikologis (karena misalnya mendapattekanan dan ancaman, atau iming-
iming kenyamanan) atau karena unsur
Mencari Format Ideal Uji Publik Mekanisme uji publik menjadi salah satu pembeda pada pemilihan gubernur, bupatidan Walikota tahun 2015. Uji publik mengandung spirit untuk menghadirkan kepaladaerah yang kompeten dan berintegritas. Lewat uji publik, masyarakat dapatmengakses informasi tentang kandidat lebih mendalam dan lebih awal.
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 5
Pemilih memasukan kertas suara pemilu legislatif ke dalam kotak suara.
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
6/58
kedekatan entitas (misal karena berasal
dari suku, agama atau etnis yang sama).
Dalam konteks ini, untuk lebih
mempraktiskan rasionalitas dalam
pilihan, Donald M. Gooch, pakar
politik dari Arkansas Tech University,
menawarkan jalan alternatif dengan
merumuskan beberapa prinsip penting
yang mendasari pilihan rasional.
Pertama, komparabilitas. Artinya,
jika seseorang akan memilih di
antara berbagai alternatif, ia harus
tahu semua alternatif dan mampu
membandingkannya satu sama lain.
Tanpa perbandingan, rasionalitas
terkungkung subyektifitas atau terjerat
dalam tawaran yang sengaja dipaksakan.
Kedua, transivitas matematis. Misalnya, bila
A lebih baik B dan B lebih baik dari C maka
A adalah lebih baik C. Untuk membuat
pilihan rasional, seseorang harus mampu
mengurutkan preferensi (selera) secara
konsisten. Pilihan transvitas memungkinan
pilihan yang rasional sebab inter-relasi
(hubungan) antara semua pilihan
seseorang dapat dipahami.
Ketiga, maksimalisasi utilitas (nilai guna).
Pilihan ini mengasumsikan bahwa aktor
individu itu mementingkan diri, yakni
mereka berusaha mendapat hasil sebaik
mungkin untuk dirinya sendiri. Dengan
demikian, demi kepentingan diri maupun
kelompok, atau kepentingan negara
secara umum maka menurutnya, subjek
pemilih akan memilih sosok yang terbaik,
yang akan memberi manfaat lebih
banyak, baik dari perspektif (pendangan)
individual maupun sosial.
Donald M. Gooch pun mengingatkan
Uji publik menjadi hal penting dari Perppu Pilkada,
sekaligus alat seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis maupun sosial. Melalui uji publik kemampu-
an kepala daerah diuji oleh panel yang beranggotakan sosok-sosok yang kapabel.
Spanduk dukungan pemilukada langsung.
SUARA UTAMA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 6
“Kitaberharap
dengan adanya uji
publik partisipasi
masyarakat dalam
pemilihan kepaladaerah semakin me-
ningkat dan
berkualitas,”
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
7/58
SUARA UTAMA
beberapa penyakit yang bisa
mengganggu dan merusak
pilihan rasional. Penyakit
itu adalah terburu-buru,
disinformasi, inkonsisten
dan emosional. Bila penyakit ini begitu
mendominasi dalam setiap proses
pemilihan, maka secara epistemology
(pengetahuan) juga sulit rasanya
mengukur sebuah rasionalitas pilihan.
Jalan alternatif Donald M. Gooch
untuk mendasari pilihan rasional
memiliki relevansi dengan komitmen
penyelenggara pemilu dalam
melahirkan pemilih yang rasional,
cerdas dan mandiri dalam setiap
pemilihan atau election. Pemilihan
gubernur, bupati dan walikota Tahun
2015 dengan dasar hukum Perppu
nomor 1 tahun 2014 yang mewajibkan
semua bakal calon mengikuti uji publik
menjadi sarana bagi masyarakat untukmendapatkan informasi yang memadai
tentang kandidat.
Menurut Komisioner KPU, Sigit
Pamungkas, uji publik menutup peluang
munculnya calon dadakan di menit-
menit terakhir pencalonan.
Publik jauh-jauh hari dapat mengetahui
figur yang dipilih partai sebagai bakal
calon. Publik juga dapat memberikan
masukan kepada partai siapa kandidat
yang tepat untuk diusung.
Dengan demikian, partai ‘dipaksa’
melakukan rekruitmen secara ketat.
Sigit menambahkan, uji publik
merupakan salah satu dimensi baru
dalam pemilihan kepala daerah.
“Kita berharap dengan adanya uji
publik partisipasi masyarakat dalampemilihan kepala daerah semakin
meningkat dan berkualitas,” terangnya.
Dari sisi pendidikan politik, lanjut
Sigit, uji publik juga membuat proses
konsolidasi demokrasi semakin meriah.
Pemilih dapat mengakses informasi
sebanyak-banyaknya terkait dengan
calon kepala daerah. Sementara partai
politik termotivasi menghadirkan calon
yang berintegritas, serta tidak memiliki
cacat moral atau korup.
“Partai akan semakin menerapkan
pengkaderan yang profesional dengan
sistem meritokratik (profesional) yang
kian kokoh,” imbuhnya.
Sejumlah pakar juga menilai pentingnya
uji publik dalam pemilihan kepala
daerah. Pakar komunikasi politik dari
Universitas Indonesia, Ari Junaedi,menilai uji publik menjadi hal penting
dari Perppu Pilkada, sekaligus alat seleksi
yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis maupun sosial. Melalui
uji publik kemampuan kepala daerah
diuji oleh panel yang beranggotakan
“Uji publik menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa
menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalammenentukan pilihan,”
n GAMAWAN FAUZI
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 7
“Partai akan
semakin
menerapkanpengkaderan yang
profesional dengan
sistem meritokratik
(profesional)
yang kian
kokoh,”
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
8/58
sosok-sosok yang kapabel.
Menurut Menteri Dalam Negeri Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II, Gamawan Fauzi,
proses uji publik dalam Perppu Pilkada
bertujuan memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk menilai kemampuan
bakal calon kepala daerah secara
terbuka.
“Uji publik menjadi sarana bagi pemilihuntuk bisa menggunakan prinsip-prinsip
rasionalitas dalam menentukan pilihan,”
terang Gamawan. Namun mekanisme
uji publik ini pun mendapat kritik karena
tidak bersifat mengikat.
Menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar,
Tantowi Yahya, uji publik idealnya
digunakan untuk memverifikasi calon
dari semua aspek. Untuk itu, uji publik
mestinya menentukan lolos atau
tidaknya seorang bakal calon.
Hal yang sama juga diungkapkan Ari
Junaedi. “Akan terasa sangat lucu jika
rekomendasi yang dihasilkan uji publik
tidak menggugurkan pencalonanbakal calon kepala daerah mengingat
semua proses tahapan pengujian
Uji publik idealnya digunakan untuk memverifkasi calon
dari semua aspek. Untuk itu, uji publik mestinya menentukan lolos atau
tidaknya seorang bakal calon.
n TANTOWI YAHYA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 8
SUARA UTAMA
“Lewat
uji publik,
partai dapat
memilih calon yang
rekam jejaknya bagus,
dan memiliki visi yangkuat untuk
memajukan
daerah,”
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
9/58
telah dilakukan secara akuntabel dan
transparan,” ungkap Ari.
Ari berpendapat hasil uji publik yang
tidak menggugurkan pencalonanmenjadi kelemahan Perppu. “Uji publik
yang seharusnya menjadi penentu
dalam tahapan pilkada akhirnya menjadi
sekedar asesoris,” ujar Ari lagi.
Pengamat politik dari Universitas
Muhammadiyah (Unismuh) Makassar,
Arqam Azikin menyarankan, uji publik
yang dilakukan mengedepankan
proses dialog antara kandidat dengan
publik. “Bukan hanya debat kusir tetapi
memberi peluang bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang lebih
mendetail tentang kandidat,” kata Arqam.
Wakil Sekjen Partai Nasdem, Willy
Adytia memiliki pendapat berbeda.
Menurut dia uji publik tetap penting
ditinjau dari sisi bakal calon maupun
dari sisi pemilih. Dari sisi bakal calon,
uji publik menjadi sarana untuk
menyampaikan ide dan rencana
mereka kepada masyarakat untuk
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 9
SUARA UTAMA
Bab 1
Ketentuan Umum Pasal 1 Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa uji publik
adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang
dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak
menggugurkan pencalonan.
Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota yang mengikuti pemilihan harus
mengikuti proses uji publik. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu, sebagaimana disebutkan
dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pasal 5 ayat 3 poin c disebutkan bahwa uji publik merupakan tahapankedua dari 12 tahapan setelah pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati dan calon walikota.
Dalam Bab II
Persyaratan Calon Pasal 7 disebutkan bahwa calon gubernur, bupati dan walikota adalah warga Negara Indonesia
yang diantaranya telah mengikuti uji publik.
Persoalan uji publik ini, secara lebih terperinci tertutang dalam Bab VI Pasal 38. Disebutkan bahwa :
(1) Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan lebih dari satu bakal calon gubernur, bakal calon
bupati dan bakal calon walikota untuk dilakukan uji publik.
(3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh panitia uji publik. (4) Panitia uji publik
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 beranggotakan lima orang yang terdiri dari dua orang berasal dari unsur
akademisi, dua orang berasal dari tokoh masyarakat dan satu orang anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
(5) Uji publik dilakukan secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaraan calon gubernur, calon bupati
dan calon walikota.
(6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon walikota yang mengikuti uji publik sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik.
MEKANISME UJI PUBLIK SESUAI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014
Djohermansyah Djohan
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
10/58
pembangunan daerah.
Sementara, dari sisi pemilih lewat uji
publik masyarakat memiliki informasi
yang cukup tentang kandidat sebagai
bahan pertimbangan untuk menentukan
pilihan. “Seorang pemimpin itu harus
memiliki pengetahuan terhadap daerah
yang dipimpinnya. Serta memiliki program
kerja yang terukur untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat,” ujar Willy.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri,
Djohermansyah Djohan, juga
menekankan pentingnya uji publik untuk
menghindari oligarki (pemerintahan
yang dipegang
elit-elit kecil)
dan mencegah
politik
kekerabatan
dalam pilkada.
“Lewat uji
publik, partai dapat memilih calon yang
rekam jejaknya bagus, dan memiliki visi
yang kuat untuk memajukan daerah,”
tukas Djohermansyah.
Berdasarkan tahapan, jadwal dan
kegiatan pilkada yang telah dirumuskan
KPU, uji publik rencananya digelar
Februari 2015. Kemudian, pendaftaran
bakal calon ditargetkan selesai Maret.
Selanjutnya, pendaftaran calon sekitar
Juli sampai Agustus.
Menurut Komisioner KPU Arief Budiman,
uji publik dilakukan untuk mengukur
SUARA UTAMA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 10
“Kemampuan
dan kejujuran bakal
calon, silahkan publik
yang menilai. KPU
hanya bekerja secara
administratif,mengeluarkan surat
keputusan bahwa dia
telah mengikuti uji
publik,”
Uji publik dilakukan untuk mengukur dua hal utama.
Yakni kompetensi dan integritas sang bakal calon kepala daerah.
Tujuannya, agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat.
Foto ALdi
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
11/58
dua hal utama. Yakni kompetensi dan
integritas sang bakal calon kepala
daerah. Tujuannya, agar bisa dinilai
langsung oleh masyarakat.
“Kemampuan dan kejujuran bakal
calon, silahkan publik yang menilai.
KPU hanya bekerja secara administratif,
mengeluarkan surat keputusan bahwa
dia telah mengikuti uji publik,” jelas Arief.
Sementara, Komisioner KPU lainnya, Ferry
Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, saat
ini KPU sedang menyusun mekanisme
dan disain pelaksanaan uji publik. KPU
akan membentuk panitia uji publik yangterdiri atas 5 orang melalui seleksi yang
sangat ketat. Dalam uji publik para bakal
calon kepala daerah akan memaparkan
visi, misi dan programnya.
“Termasuk menyampaikan profil
atau rekam jejak masing-masing
untuk memberikan informasi kepada
masyarakat,” ujar Ferry. Bakal calon kepala
daerah yang telah mengikuti uji publik
akan diberikan sertifikat sebagai tanda
orang tersebut telah mengikuti uji publik.
“Apabila saat pendaftaran calon, ada
bakal calon kepala daerah yang telah
melewati uji publik tapi tidak mendapat
tiket dari partai politik untuk diajukan
sebagai calon, itu bukan wilayah KPU tapi
domain partai politik,” katanya.
Perlu diketahui, sesuai Perppu nomor
1 tahun 2014, partai politik dapat
mengajukan bakal calon lebih dari satuorang untuk mengikuti uji publik. Dalam
hal, partai mengajukan bakal calon lebih
dari satu orang, maka akan terdapat dua
orang atau lebih yang mengantongi
nFERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, KOMISIONER KPU
SUARA UTAMA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 11
“Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala
daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat
tiket dari partai politik untuk diajukan sebagai calon, itubukan wilayah KPU tapi domain partai politik,”
“Termasuk
menyampaikanprofl atau rekam
jejak masing-
masing untuk
memberikan
informasi kepada
masyarakat,”
Foto: Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
12/58
sertifikat uji publik.
Siapa dari dua atau lebih bakal calon
yang telah mengikuti uji publik itu yang
akan diajukan partai sebagai calon
kepala daerah, itu menjadi kewenangan
penuh partai politik.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumaymengatakan, uji publik tidak sepenuhnya
dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang kemampuan
calon kepala daerah. Informasi tentang
kandidat dapat dipoles sedemikian rupa
oleh media.
“Nanti kami akan mengatur sedemikian
rupa agar penyampaian informasi
tentang kandidat seimbang,” imbuh
Hadar.
Meski uji publik telah diatur dalam
Perppu tetapi masih ada beberapa hal
yang membutuhkan penjelasan lebih
lanjut. Misalnya, soal keanggotaan tim
uji publik dari unsur akademisi dan
tokoh masyarakat. Sebab dalam Perppu
tidak disebutkan sama sekali bagaimana
kriteria akademisi dan tokoh masyarakat
yang akan menjadi tim uji publik.
Selain persoalan uji publik, kegiatan
kampanye juga butuh pengaturan yang
lebih detail dari KPU. Sebab, kegiatan
kampanye dalam bentuk debat publik,
kampanye di media massa, penyebaran
alat peraga, dan penyebaran bahan
kampanye difasilitasi oleh KPU dengan
biaya dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN).
Namun ada beberapa metode kampanye
yang pembiayaannya menjadi beban
kandidat seperti pertemuan terbatas dan
pertemuan tertutup. Komisioner KPU
lainnya, Juri Ardiantoro, mengutarakan
pelaksanaan pilkada membutuhkan
koordinasi yang baik dengan institusi
lain. Misalnya, koordinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri untuk
peningkatan kualitas data pemilih dan
mekanisme uji publik.
nJURI ARDIANTORO, KOMISIONER KPU
SUARA UTAMA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 12
Foto: Dosen Humas
“Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala
daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat tiket dari partai
politik untuk diajukan sebagai calon, itu bukan wilayah KPU
tapi domain partai politik,”
Pelaksanaan
pilkada membutuhkan
koordinasi yang baik
dengan institusi lain.
Misalnya, koordinasi
dengan Kementerian
Dalam Negeri untuk
peningkatan kualitas data
pemilih dan mekanisme
uji publik.
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
13/58
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
14/58
WAWANCARA
Pemilihan Langsung
Telah Jadi KhazanahDemokrasi Indonesia
n S I G I T P A M U N G K A S:
NAMUN Komisi Pemilihan Umum (KPU)tetap menjadikannya sebagai dasarpersiapan penyelenggaraan pemilihanyang direncanakan serentak tahun2015. KPU tak punya pilihan lain. Perppumerupakan satu-satunya kerangkahukum yang tersedia saat ini.
Ada sejumlah isu penting daerah yangmasa jabatannya akan habis pada tahun2015. Kedua, mekanisme uji publik sebagaibagian dari tahapan penyelenggaraanpemilihan. Ketiga, pembiayaan pemilihanyang masih tergantung dengan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang dikhawatirkan menjadi alat politikbagi incumbent (pejabat yang sedangmenjabat) untuk menekan penyelenggarapemilu.
Bagaimana KPU menyikapi sejumlahpersoalan tersebut, inilah wawancaraSUARA KPU dengan Komisioner KPU RISigit Pamungkas :Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota masih akan dibahas dandiputuskan DPR. Sambil menunggu
pembahasan serta putusan di DPR, sejauh ini apa yang telah dilakukanoleh KPU untuk mempersiapkan Pilkada
serentak 2015 ?
Adanya Perppu menjadi landasan KPUbekerja mempersiapkan tahapan pilkadakarena Perppu adalah hukum positifmeskipun keberlanjutannya sangattergantung kepada penerimaan DPR. Dalamkerangka itu, KPU melakukan sejumlah hal.
Pertama, mengidentifikasi pengaturan tindaklanjut yang diamanatkan Perppu. Setidaknyaada 12 peraturan yang harus dipersiapkanKPU dalam pelaksanaan pilkada. Kedua, KPUmemetakan isu-isu strategis terkait denganpengaturan yang akan dimuat dalam PKPU.
Ada banyak hal yang harus diubah dandidiskusikan secara mendalam karena
terdapat pengaturan yang berbedadari rezim pemilihan kepala daerahsebelumnya. Ketiga, KPU merumuskanitu dalam draft naskah PKPU.
Terakhir, KPU juga berkoordinasidengan Kementerian Dalam Negerimembicarakan berbagai aspekpenyelenggaraan pilkada serentak ini.
Bagaimana mekanisme pelaksanaanPilkada serentak itu ? Pilkada serentak didefinisikan sebagaipenyelenggaraan pilkada serentaksecara nasional terhadap daerah-daerahyang jabatan kepala daerahnya habispada satu kurun waktu tertentu. Perppumengatur bahwa pilkada serentakdikonsentrasikan pada tiga titik waktu,yaitu tahun 2015, 2018, dan 2020.
Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkanbagi daerah-daerah yang masa jabatan
Nasib Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang pemilihan
dalam Perppu perlu disikapi
dengan serius oleh KPU. Pertama,penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati dan walikota
yang harus digelar secara serentak
tahun 2015 untuk gubernur,
bupati dan walikota tergantung
keputusan politik di DPR.
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 14
Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkan bagi daerah-daerah yang masa jabatan
kepala daerahnya habis pada tahun 2015. Sementara itu, bagi daerah-daerah
yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2016 sampai dengan 2018
dilaksanakan pada tahun 2018.
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
15/58
kepala daerahnya habis pada tahun 2015.Sementara itu, bagi daerah-daerah yangmasa jabatan kepala daerahnya habispada tahun 2016 sampai dengan 2018dilaksanakan pada tahun 2018.
Seluruh daerah-daerah di Indonesiakemudian akan melaksanakan pilkadaserentak pada tahun 2020. Yangdipersiapkan KPU saat ini penjadwalanpilkada serentak 2015.
KPU merancang keserentakan waktupelaksanaan pilkada putaran pertama,dan melihat kemungkinan keserentakanputaran kedua. Jika ada pilkada putarankedua direncanakan digelar padatahun 2016. Selain itu, KPU juga sedangmengkaji untuk jadwal pelantikan secaraserentak.
Di dalam Perppu terdapat aturan yangmenyebut calon gubernur, bupati danwalikota disyaratkan menjalani uji
publik. Bagaimana mekanismenya dan seberapa besar peran KPU dalam uji publik tersebut ?
Uji publik dilaksanakan paling lambattiga bulan sebelum pendaftaran calondibuka. Uji publik ini adalah tiket wajibbagi mereka yang ingin menjadi calonkepala daerah.
Ia menjadi bagian syarat calon.Pelaksanaannya secara terbuka denganmelibatkan 5 orang dari unsur akademisi,
komisioner, dan tokoh masyarakat.
Uji publik bertujuan untuk mengukurintegritas dan kompetensi bakal calon.Klarifikasi tanggapan dan masukanmasyarakat menyangkut bakal calon juga turut menjadi materi uji publik.
Mereka yang telah mengikuti uji publikkemudian akan mendapatkan suratketerangan telah mengikuti uji publik,yang hanya berlaku sebagai pemenuhansyarat calon di lokasi pemilihan
dilaksanakannya uji publik.
Di dalam Perppu juga disebutkanuji publik tidak menggugurkan
pencalonan. Lantas, sejauh mana uji publik itu mempengaruhi pencalonan?
Memang demikian aturannya dan itumenjadi salah satu titik lemah Perppu ini.Positifnya adalah nanti tidak ada calondadakan yang muncul di menit-menitterakhir pendaftaran calon.
Publik jauh-jauh hari sudah tahu siapa yangakan maju baik dari calon perseorangan
maupun partai politik. Khusus untukcalon dari partai politik, publik dapatmemberikan masukan mengenai siapayang tepat untuk diusung.
Dengan demikian, partai secara tidaklangsung ‘dipaksa’ untuk tidak melakukanrekruitmen secara serampangan.
Sejauh ini, apa kendala yang ditemui
KPU terkait rencana pelaksanaanPilkada serentak tahun depan?
Sejauh ini KPU sedang mempersiapkansegala sesuatunya dengan baik. KPU jugamemikirkan bagaimana hal-hal positifdalam pelaksanaan pemilu 2014 dapatdiadopsi dalam pelaksanaan pemilihankepala daerah serentak.
Bagaimana kesiapan KPU sendiri bilaPerppu Pilkada kelak ditolak DPR?
KPU adalah pelaksana undang-undang.Kita siap apa pun keputusannya. DPR kitaharapkan mendengar suara rakyat.
Sejauh ini, bila merujuk pada pemetaanKPU, daerah mana saja yang dinilai telah
siap melaksanakan pilkada serentak?
Pilkada sendiri sebenarnya bukansesuatu yang baru bagi daerah. Jadi padadasarnya daerah siap. Memang ada halyang harus dikonsolidasikan terhadapseluruh KPU di daerah supaya pilkadaserentak dapat berlangsung dengan baik.Sebab, beberapa perubahan dalam
pengaturan pilkada membawa dampakpada program dan anggaran. Termasukpemahaman KPU di daerah menyangkutregulasi yang nanti dibuat KPU. Ini yangperlu daerah perkuat.
Dari segi anggaran, bagimanamekanismenya dalam pelaksanaan
pilkada serentak?
Khusus pilkada serentak tahun 2015berasal dari APBD setempat. Sedangkanpilkada di periode berikutnya dibiayai
oleh APBN. Anggaran ini menjadi isupenting karena ada saja masalah yangmenggelayutinya.
Pengalaman pilkada sebelumnya, adadaerah yang pemdanya mengalokasikandibawah standar kebutuhan dan sulitmencairkan anggaran. Bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai alatmenekan pelaksanaan pilkada.
Apa harapan anda kepada DPR yangakan membahas dan memutuskan
nasib Perppu Pilkada tersebut?
Pemilihan langsung sesungguhnyatelah menjadi khasanah demokrasi dankekayaan Indonesia di mata dunia. Selainitu elemen-elemen pro demokrasi danrakyat juga melihat pemilihan langsungbukan jalan sesat.
Saya tidak mengingkari bahwa adabeberapa kekurangan praktik pilkadanamun itu sesuatu yang dapat diperbaiki.Harapan saya, pilkada ini praktik yang
baik yang mesti dilanjutkan sembarimemperbaiki yang kurang. DPR InsyaAllah membaca dan mendengar gemademokrasi ini.
WAWANCARA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 15
Uji publik bertujuan untuk mengukur integritas dan kompetensi
bakal calon. Klarifkasi tanggapan dan masukan masyarakat
menyangkut bakal calon juga turut menjadi materi uji publik.
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
16/58
n ARI JUNAEDI:
Uji Publik Wajib Menekankan
Komitmen Anti KKN
SUARA KPU. Di luar itu, ada hal lainyang juga menarik yang tertuang dalam
Perppu. Dalam Pasal 38 disebutkan, calon
kepala daerah wajib mengikuti uji publik
dalam pemilihan kepala daerah di tahun
2015. Muncul pertanyaan, seberapa
besar dampak yang ditimbulkan dari
aktifitas uji publik pemilihan kepala
daerah ini. Apakah ini akan menjadi
semacam formalitas belaka, atau
memang sungguh-sungguh.
Suara KPU pun berhasil mewawancarai
DR. Ari Junaedi, pengajar program S2Universitas Indonesia, S2 Magister Ilmu
Komunikasi Universitas Diponegoro, S2
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, dan S2
Universitas Persada Indonesia Indonesia YAI
Jakarta. Berikut petikan wawancaranya :
Bagaimana pandangan Anda terkait
dengan Perppu Pilkada yang hingga
saat ini masih menjadi wacana
menarik?
Perppu Pilkada adalah langkah legaldari Pemerintahan era SBY untuk
melakukan koreksi atas ‘kesalahan’
pilihan politik Fraksi Demokrat saat
dilakukan voting tentang Rancangan
Undang-Undang (RUU) pemilihan
kepala daerah secara langsung. Perppu
Pilkada juga memuat revisi atas
kelemahan-kelemahan yang ada di
undang-undang tentang pilkada.
Apakah menurut Anda ada hubungan
antara Perppu ini dengan proses
konsolidasi demokrasi di Indonesia?
Ya jelas. Perppu Pilkada adalah sikap
peneguhan terhadap pelaksanaanpilkada secara langsung yang menjadi
roh dari semangat kita melaksanakan
demokrasi. Perppu Pilkada menjadi katup
pengaman terhadap pelaksanaan pesta
demokrasi. Jika pilkada dikembalikan
pada pilihan elit-elit di parlemen daerahsama saja dengan menyuburkan oligarki
(pemerintahan yang dipegang elit-elit
kecil) dalam politik.
Calon yang muncul hanyalah titipan
partai dan kader partai sehingga
menutup peluang munculnya
pemimpin alternatif. Saya tidak bisa
membayangkan kalau pilkada lewat
DPRD figur seperti Abdullah Azwar
Anaz di Banyuwangi, Tri Rismaharinidari
Surabaya, Nurdin Abdullah dari
Bantaeng, Ridwan Kamil dari Bandung,
Bima Arya dari Bogor dan Ganjar
Pranowo dari Jawa Tengah akan mucul
menjadi kepala daerah.
Bagaimana pandangan Anda terkait
dengan uji publik bagi kepala
daerah yang termuat dalam Perppu
tersebut?
Uji publik menjadi esensi penting dari
Perppu Pilkada dan menjadi alat seleksi
yang bisa dipertanggungjawabkan
secara akademis maupun sosial.
Justru melalui esensi publik kadar
kemampuan calon kepala daerah diuji
kemampuannya melalui panel yang
berintikan sosok-sosok yang kapabel.
Uji publik juga menjadi filter hadirnya
calon kepala daerah yang tidak layak
memimpin. Sebagaimana kita ketahui,
ada kepala daerah yang terindikasi
terlibat kasus korupsi bahkan ada yang
sudah divonis pengadilan.
Sebelum diterima atau ditolak oleh DPR dalam masa sidang Januari 2015, PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota tetap saja menjadi wacana publik yang menarikuntuk disimak. Meski memang, melihat situasi di DPR saat ini, hampir bisa dipastikanPerppu yang diterbitkan Presiden SBY pada 2 Oktober lalu itu akan diterima DPR.
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 16
WAWANCARA
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
17/58
Apa yang paling signifikan dan penting
dalam uji publik tersebut?
Dalam uji publik yang harus ditekankan
adalah komitmen sikap anti KKN dari
calon kepala daerah. Yang tidak kalah
pentingnya adalah uji kemampuan
secara akademis, psikologis dan sosial
terhadap calon kepala daerah.
Sudah menjadi keniscayaan, kepaladaerah hendaknya mengedepankan
sikap pamong yang bisa ‘mengemong’
warganya dan layak menjadi tokoh
panutan di tengah-tengah masyarakat.
Kita berharap lahirnya tipe
kepemimpinan ideal seperti Khalifah
Umar bin Khatab, dan mantan Presiden
Iran Ahmadinejad. Kepala daerah
hendaknya mendahulukan kepentingan
umum dari pada kepentingan pribadi
dan kerabatnya. Apalagi kepentinganpartai yang mengusungnya
Dalam Perppu disebutkan, uji publik
dilakukan oleh lima komponen yang
terdiri dari dua akademisi, dua tokoh
masyarakat dan anggota KPUD.
Apakah ini sudah cukup ideal?
Dengan komposisi terdiri atas dua
akademisi, dua tokoh masyarakat dan
anggota KPU provinsi/kabupaten kota,
saya rasa tim penguji publik sudah ideal.
Dari sisi akademis dan pengetahuan,kehadiran akademisi bisa menggali
kemampuan intelektual calon kepala
daerah.
Demikian juga keterwakilan tokoh
masyarakat bisa menjadi penyaring
kepekaan calon kepala daerah terhadap
masalah-masalah sosial dan kompleksitas
masalah kemasyarakatan. Sedangkan
keterwakilan anggota komisi kemilihan
umum daerah dalam proses uji publik
menjadi penyeleksi administrasi
pengajuan calon kepala daerah.
Yang menjadi idealisasi dari uji publik
adalah integitas dan komitmennya
sebagai ‘wacth dog’ (anjing penjaga) bagi
tegaknya demokrasi. Istilahnya seperti
sapu yang akan membersihkan halaman
maka sapu tersebut harus benar-benar
bersih dari debu guna menyapu halaman
yang penuh debu.
Dengan komposisi yang ‘ganjil’ dalam
hal jumlah anggota maka keputusan uji
publik bisa dianggap sahih dan kredibel
dalam hal putusan diambil melalui jalan
voting. Uji publik harus berjalan transpa-
ran dan bisa diakses publik sehingga bisa
dikontrol oleh masyarakat dan media.
Dalam Perppu hasil uji publik
tidak menggugurkan pencalonan.
Tanggapan Anda?
Sangat ‘lucu’ jika rekomendasi yang
dihasilkan uji publik tidak menggugurkan
pencalonan, mengingat semua proses
tahapan pengujian telah dilakukan
secara akuntabel dan transparan.
Pilkada langsung hendaknya dimaknai
rakyat dengan gembira sekaligus
bermanfaat dalam penguatan sendi-
sendi kehidupan demokrasi. Karena itu,
uji publik harusnya tidak sekedar asesoris
tetapi menjadi penentu seseorang layak
atau tidak layak menjadi calon kepaladaerah.
NAMA : Dr. Ari Junaedi, M.Si
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Malang, 19 November 1967
PENDIDIKAN:
S1 Kimia Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
PENELITIAN DISERTASI:
Studi Interaksi Simbolik dan Komunikasi Politik Para Pelarian Politik
Tragedi Politik 1965 di Mancanegara Pekerjaan dan Aktivitas
KARIR:
Pengajar S2 Universitas Indonesia
Pengajar S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro
Pengajar S2 Universitas Dr Soetomo, Surabaya
PengajarS2 Universitas Persada Indonesia Indonesia YAI, Jakarta
Pembicara pada berbagai seminar dan diskusi nasional
Nara sumber komunikasi politik dari media massa nasional dan
internasional
PENGHARGAAN:
World Custom OrgizationSerticate of Merit 2014
WAWANCARA
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 17
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
18/58
SUARA KPU. Setelah berhasilmenumbangkan rezim Soeharto, 21 Mei1998, mahasiswa mendesak percepatanpelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).Kepentingan utama digelarnya Pemilusebelum tahun 2003 adalah untukmengembalikan kepercayaan publik,termasuk dunia internasional terhadappemerintahan. Produk Pemilu tahun1997 mengalami krisis legitimasikarena digelar di era Soeharto yangmenjalankan kekuasaan secara otoriter.
Setelah sidang istimewa MPR tahun 1998 yangmemutuskan menggelar Pemilu Tahun 1999,mahasiswa mulai konsentrasi dengan rencanapenyelenggaraan Pemilu. Sejumlah tokohgerakan mahasiwa masuk ke dalam tim revisiUndang Undang Partai Politik atau tim tujuhdan tim seleksi partai politik atau tim sebelas.Sebagian lagi membentuk dan bergabungdengan lembaga pemantau Pemilu untuk
memastikan Pemilu 1999 berjalan langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Salah satu jaringan pemantau Pemilu yangaktif mengawal Pemilu 1999 adalahUniversityNetwork for Free and Fair Election (UNFREL) yangdibentuk pada 5 Desember 1998. UNFREL yangmerupakan wujud kerja sama 14 Perguruan Tinggi di Indonesia menerjunkan relawan keberbagai wilayah di Indonesia untuk mengawalPemilu pertama pasca orde baru. UNFREL tidakingin tindakan manipulatif yang terjadi dalamsetiap Pemilu pada era orde baru kembaliterulang di era reformasi.
Di Jawa Timur, seorang aktivismahasiswa, bernama Arief Budimanbergabung ke dalam wadah UNFREL.
Pengalamannya yang panjang dalamaktivitas kemahasiswaan menjadikandirinya didaulat sebagai koordinatorUNFREL untuk wilayah Jawa Timur.Arief memberikan pembekalan danmengkoordininir sejumlah relawanuntuk memantau tahapan demi tahapanPemilu, khususnya pemungutandan penghitungan suara di tempatpemungutan suara (TPS) di provinsi diujung Pulau Jawa itu.
Menurut Arief, menjamurnya lembagapemantau Pemilu pada tahun 1999 merupakangejala positif bagi negara yang baru memasukiera demokrasi. Kegiatan pemantauan diberbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur telah memberikan kontribusi dalampeningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu.Distorsi suara rakyat yang terjadi selama ordebaru dapat dicegah. Secara umum, hasil Pemilu1999, telah menggambarkan kehendak rakyat
yanggenuine.
Setelah berkutat dalam aktivitas pemantauanPemilu tahun 1999, jalan hidup AriefBudiman seakan tak dapat dilepaskan daridunia kepemiluan. Arief yang sebelumnyaberada di luar sistem sebagai pemantauPemilu, sejak tahun 2003 bertransformasimenjadi bagian dari penyelenggara Pemilu.Arief tertarik masuk Komisi Pemilihan Umum(KPU) karena ada perubahan besar-besarandalam kelembagaan penyelenggara Pemilu.Sejak tahun 2003, unsur partai politik danpemerintah dalam keanggotaan KPUdihapus. KPU bertransformasi menjadilembaga yang bersifat nasional, tetap danmandiri. Keanggotaannya direkrut darikalangan profesional.
Arief selama dua periode menjadi anggotaKPU Provinsi Jawa Timur. Dia telah ditempamengelola serangkaian peristiwa elektoral,mulai dari Pemilu DPR, DPD dan DPRD, PemiluPresiden dan Wakil Presiden secara langsungpertama tahun 2004 dan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Timur. Rentetanperistiwa elektoral itu telah menjadikan AriefBudiman ‘khatam’ dengan kepemiluan baikmenyangkut electoral system (sistem Pemilu),electoral process (tahapan Pemilu) dan electorallaw (kerangka hukum Pemilu).
Selama 10 tahun menempa diri sebagaikomisioner KPU di Jawa Timur, tahun2012 Arief ‘menjajal’ seleksi KPU RI.Setelah melewati serangkaian tahapanseleksi yang panjang dan sangatmelelahkan, Arief terpilih menjadi satudari tujuh anggota KPU RI periode 2012-2017. Seleksi akhir di DPR, Arief beradadiurutan ketiga dengan perolehan suara,
43 suara. “Selama di Jawa Timur itu kanseperti kawah candradimuka sebelummasuk ke Jakarta,” kata Arief, suatu ketika.
Menurut Arief demokrasi itu harusdiperjuangkan. Kualitas demokrasi tidapdapat diserahkan sepenuhnya kepadapenyelenggara Pemilu. Perlu kontribusidari semua pihak baik pemerintah,peserta pemilu dan masyarakat untukturut merawat tumbuh kembangnyademokrasi. Arief berkeyakinan peran daripara stakeholders akan mempercepatterwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.Demokrasi yang tidak sekadar bertumpupada pemenuhan aspek-aspek prosedural,tetapi bergerak menuju demokrasi yangsubstansial. (Amel)
DemokrasiItu HarusDiperjuangkan
n A R I E F B U D I M A N
Arief Budiman memiliki segudang pengalaman di dunia kepemiluan. Dua periode mengembantugas sebagai komisioner KPU di Provinsi Jawa Timur telah menempa dirinya menjadi seorangkomisioner KPU RI yang tangguh. Arief memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik tentangaspek teknis dan dinamika politik penyelenggaraan Pemilu.
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 18
SUARA SOSOK
foto: Dosen Humas KPU RI
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
19/58
hal terpenting bagi penyelenggara pemilu adalah sikap independensi, tidak bisadiintervensi oleh apapun dan siapapun. Dan terus memperjuangkan demokrasi. Hal
itu yang dia terapkan selama menjabat anggota KPUD.
NAMA: ARIEF BUDIMAN
PENDIDIKAN:
• SDN Perak Utara II No.59 Surabaya, 1987
• SMPN 2 Surabaya, 1990
• SMAN 9 Surabaya, 1993
• Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2000
• Universitas Airlangga Surabaya, 2002
• Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010
KARIR:
• Peneliti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi
• Wiraswasta
• Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
• Anggota KPU RI
ORGANISASI:
• Ketua I OSIS SMA Negeri 9 Surabaya (1991)
• Ketua Bidang I Senat Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1995)
• Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1996)
• Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya (1997)
• Chairman Of English Conversation Club Faculty Of Letters University Of 17 Agustus 1945 Surabaya (1996)
• Delegasi Universitas Airlangga pada pertemuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia di Surabaya (1997)
• Delegasi Kunjungan Ilmiah dan Budaya Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Ke University Malaya (Malaysia) (1997)
• Koordinator Bidang I Badan Pekerja Senat Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya (1997)
• Koordinator University Network For Free And Fair Election – Jawa Timur (UNFREL Jatim), Pemantau Pemilu 1999
• Direktur Eksekutif National Network For Democracy Empowerment – Jawa Timur (NaNDE – Jatim) (1999)• Anggota Badan Pekerja Forum Kota Surabaya (2000)
• Ketua Ikatan Alumni Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya (2003)
• Sekretaris Tim Pemulihan Paska Kebakaran Pasar Turi Surabaya (2007)
• Ketua Tim Pemulihan Paska Kebakaran Pasar Turi Surabaya (2008)
• Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah JawaTimur Periode 2010 – 2015
• Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah JawaTimur, Bidang Pengembangan Peran Kebangsaan dan Politik Ummat, (2011)
Pengalaman mendukung tugas kepemiluan:
• Koordinator University Network For Free And Fair Election – Jawa Timur (UNFRELJatim), Pemantau Pemilu 1999
• International Observer At Taiwan Legislative Election,ANFREL (Asian Network For Free Elections), (2004)
• Participant in the International Visitor Leadership Program Of The United States Department Of State, on “Accountability in
Goverment and Business”, (2005)
• Participant in BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) Module Training, (2011)
• Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Timur, (2011)
• Participant International Conference on Voter Registration, (2012)
• Peserta Diskusi Panel Pengurangan Jumlah Anggota fraksi ABRI di DPR dalam Perspekti fHukum dan Politik (1995)
• Participant in “One-Day International Seminar on American Studies”, (1998)
• Peserta Diskusi Panel Format Politik ABRI Masa Depan, (1998)
• Peserta Seminar Nasional: “Pemilu Lokal – Reformasi KPU”, (2000)
• Peserta Konsultasi Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999”, (2001)
• Peserta aktif Workshop merumuskan Model SistemPemilu di Indonesia (2002)
• Peserta Diskusi Publik dan Simulasi “Pemilihan Legislatif & Pemilihan Presiden”, (2003)
• Peserta Seminar Nasional “Kedaulatan Rakyat Dalam menyongsong Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004”, (2003)
• Pembicara dalam Seminar Sehari “Mengurai Potensi Konik Pilgub: Mewujudkan Pilgub yang Demokratis, Berkeadaban dan Damai
(Nir-Kekerasan)” (2007)
• Pembicara dalam Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan, Wisata Parlemen Pendidikan untuk Pemula, dan Kunjungan ke Redaksi Jawa
Pos SMA se-Surabaya Sidoarjo (2008)
• Pembicara Workshop “Menyongsong Pemilu tahun 2014 Menuju Pesta Demokrasi Modern yang Demokratis” (2009)• Partisipan dalam Expert Meeting Kajian dan Tindak Lanjut Perempuan dalam Pemilukada 2010: “Kandidasi Perempuan di JawaTimur
dan Sulawesi Utara”, (2010)
SUARA SOSOK
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 19
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
20/58
SUARA KPU. Pria yang dimaksud adalah
Arif Rahman Hakim yang kini dipercayamenjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen)Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sejakmengemban amanah sebagai SekjenKPU pada Februari 2013 lalu, Arif RahmanHakim memiliki keinginan membenahisejumlah hal di tubuh lembagapenyelenggara pemilu itu.
“Banyak hal yang perlu dibenahi di KPU.Peningkatan kualitas sumber daya manusiaserta perbaikan sarana dan prasaranadi semua satuan kerja (satker) mutlakdiperlukan untuk mendukung peningkatankualitas dukungan teknis Pemilu,” ujarnya.
Komitmen dan kemampuan AriefRahman Hakim untuk menata sekretariat
jenderal KPU tak diragukan lagi. Arif
memiliki pengalaman panjang dibirokrasi pemerintahan. Sebelummenjadi sekjen, Arif telah dipercayamemegang sejumlah posisi pentingdi Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) dan LembagaKebijakan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah (LKPP).
Sejumlah posisi penting dan strategis
yang pernah dijabat Arief di Bappenasyaitu, Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di Bappenas pada Tahun2008 dan Kepala Sub Direktorat AnalisisEkonomi Bappenas tahun 2002-2008.
Di LKPP, Arief pernah menjabat sebagaiDirektur Bina Sertifikasi Profesi pada
Bawa Prinsip Kerja Tuntas
n ARIF RAHMAN HAKIM
Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah pada 12 Maret 1966, ini dikenal sebagai pekerja keras. Bila
diberi tanggung jawab, ia berprinsip harus tuntas. Penyelesaian pekerjaan pun tak mau
ditunda-tunda. Begitu ada pekerjaan, langsung ia selesaikan.
SUARA SOSOK
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 20
“Banyak hal yang perlu dibenahi di KPU. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia serta perbaikan sarana
dan prasarana di semua satuan kerja (satker) mutlakdiperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas
dukungan teknis pemilu,”
Foto-foto: Dosen Humas KPU RI
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
21/58
Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPPpada periode 2008-2012 dan Kepala BiroPerencanaan, Organisasi dan Tata Laksanapada tahun 2013 sebelum akhirnya ‘hijrah’ke KPU pada tahun yang sama.
Menurut Arief, KPU sebagai lembagayang sangat strategis membutuhkansumber daya manusia yang handal. Untukitu, serangkaian program peningkatankapasitas telah disiapkan. Salah satunyamengirim sejumlah pegawai KPU untukmengikuti kursus singkat kepemiluan diluar negeri.
“KPU butuh kepercayaan yang besardari publik. Kinerjanya dari waktu kewaktu harus ditingkatkan. Salah satulangkah yang telah kita lakukan dengan
cara mentransformasikan KPU menjadi
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 21
SUARA SOSOK
Nama : Ir. Arif Rahman Hakim, MS
NIP : 19660312 199203 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya /IV d
Tempat dan Tanggal lahir : Brebes, 12 Maret 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal KPU Periode 2013 - Sekarang
A. RIWAYAT PENDIDIKAN
Riwayat Pendidikan : S-2 : Policy Economics, University of Illinois at Urbana Champaign, USA 1999
S-1 : Teknik Industri, ITB, 1990
Pengalaman Pekerjaan: : a. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, 2013, LKPP;
b. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi - LKPP,
2008 -2012 ;
c. Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, 2008, Bappenas;
d. Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi, 2002 – 2008, Bappenas;
e. Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2001 –
2002, Bappenas;
f. Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2000 – 2001,
Bappenas;
g. Kasubbag Pengembangan Statistik Pada Bagian Pengembangan Statistik
dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik,
1994 – 2000, Bappenas;
h. Staf Perencana, 1992 – 1994, Bappenas.
B.Pengalaman Organisasi :
Sekjen Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 2011-2013, Organisasi Profesi Ahli Pengadaan, Sekertaris Jenderal Yayasan Izatul
Umah Al Qudwah, Organisasi Kemasyarakatan dengan aktifitas membantu pendidikan dasar dan pembinaan usaha mikro
masyarakat kurang mampu 2009 - Sekarang.
lembaga yang terbuka, akuntabel danaksesibel. Dalam rangka itu, kebutuhansumber daya manusia yang handalmutlak diperlukan,” ujarnya.
Pria lulusan Teknik Industri ITB dan
University of Illinois Amerika Serikat itumengatakan selain persoalan sumberdaya manusia, sarana dan prasaranaKPU juga membutuhkan pembenahan.KPU di sejumlah daerah belum memilikigedung yang permanen.
Selain gedung, hal lain yang mendesakuntuk dibenahi adalah infrastrukturkomunikasi. KPU dengan jumlah satkeryang sangat bayak, mencapai 533 satkermembutuhkan fasilitas komunikasi yangbaik untuk memudahkan koordinasi
dan supervisi penyelenggaraan setiap
tahapan Pemilu.
Meski saat ini fasilitas yang tersediadi KPU belum maksimal, Ariefenggan mengeluh. Arief berprinsipmengoptimalkan sumber daya yang
ada sambil menata dan menyediakanberbagai kebutuhan yang diperlukanuntuk perbaikan kinerja secarakeseluruhan.
“Fasilitas yang tersedia di KPU belumsepenuhnya sempurna. Tapi situasiyang demikian bukan alasan untukbekerja asal-asalan. Dimanapun kitaberada dan apapun kondisinya, kitaharus berupaya memberikan karyayang terbaik. Setiap tugas yangdiamanahkan harus dikerjakan sampai
tuntas,” tukasnya. (Amel)
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
22/58
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 22
SUARA IMAM BONJOL
KPU Evaluasi MenyeluruhPenyelenggaraan Pemilu 2014
RAKORNAS yang dihadiri Wakil Presiden RI Muhammad JusufKalla ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruhterhadap pelaksanaan pemilih DPR, DPD dan DPRD serta pemilupresiden dan wakil presiden tahun 2014.
Komisioner KPU RI Divisi Humas, Data, Informasi dan HubunganAntar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, rakornasdihadiri ketua, anggota dan sekretaris KPU dari 33 provinsi sertaketua, anggota dan sekretaris KPU kabupaten/kota dari 497daerah di Indonesia.
“Rakornas bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraanpemilu legislatif dan pmilu presiden, sekaligus melahirkansemangat baru bagi semua penyelenggara pemilu untukbekerja lebih baik lagi pada penyelenggaraan pemilu di masamendatang,” kata Ferry kepada Suara KPU, Rabu (17/12).
Ferry menambahkan, rakornas sangat penting untuk
mengetahui sejauh mana pemilu 2014 telah berhasildiselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yangdemokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yangdihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2014, sertamenyampaikan rekomendasi untuk perbaikan pemilu serentak2019 mendatang.
“Yang tidak kalah penting mempersiapkan pemilihan gubernur,bupati dan walikota secara serentak tahun 2015 yang telahdi depan mata,” ujarnya. Selain melakukan evaluasi terhadappenyelenggaraan pemilu, rakornas menjadi ajang pemberianpenghargaan kepada penyelenggara pemilu di berbagai jenjangdan sejumlah stakeholders (pemangku kepentingan) yangdianggap memberikan kontribusi lebih pada perbaikan kualitaspenyelenggaraan Pemilu.
Penghargaan itu ditujukan untuk memotivasi para pihak agarpada pemilu berikutnya dapat meningkatkan partisipasinya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pascapemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden, Rabu(17/12) bertempat di Hall Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta.
Peserta Rakornas.Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
23/58
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 23
SUARA IMAM BONJOL
BERIKUT KATEGORI BESERTA NAMA-NAMA
PEMENANG YANG DIGANJAR PENGHARGAAN KPU.
Kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat kabupaten/kota.Nominasi: Kota Denpasar, Kota Bogor , Mandailing Natal.
Pemenang: Kota Bogor.
Kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat provinsi.
Nominasi: Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, .Pemenang: Bali.
Kategori DPT Berkualitas tingkat kabupaten/kota.Nominasi: Sambas, Pandeglang, Jembrana
Pemenang: Jembrana.
Kategori DPT Berkualitas tingkat provinsi.Nominasi: Sulawesi Tenggara , Gorontalo, Bali.
Pemenang: Gorontalo.
Kategori Akses Pemilu tingkat kab/kota.Nominasi: Samosir, Kota Yogyakarta, Pare-Pare
Pemenang: Kota Yogyakarta.
Kategori Akses Pemilu tingkat provinsi:Nominasi: Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan.
Pemenang: DI Yogyakarta.
Kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif tingkat kab/kota:Nominasi: KIP Bireun, Gorontalo, Sukamara.
Pemenang: KIP Bireun.
Kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif tingkat provinsi.Nominasi: Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo
Pemenang: Bengkulu.
Kategori Pemilu Berintegritas Tingkat kab/kota.Nominasi: Indragiri Ulu, Kotamobagu, Majane.
Pemenang: Kotamobagu.
Kategori Pemilu Berintegritas Tingkat Provinsi.Nominasi: Kalimantan Barat, NTB, Bengkulu
Pemenang: Kalimantan Barat.
dalam menyukseskan perhelatan demokrasi Indonesia. SejumlahKPU provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat penghargaanmengaku surprise dengan penghargaan tersebut.
“Ya, kami surprise sekali, karena nggak membayangkansama sekali bisa memperoleh KPU Award,” ujar Ketua KPU KotaSemarang. KPU Semarang diganjar penghargaan karena palingkreatif dalam sosialisasi pemilu sebab melibatkan pemilihanketua OSIS di daerahnya. Untuk di tingkat provinsi, penghargaandiraih KPU Provinsi Bali.
Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Wiarsa Rakasandi juga mengakuterkejut ketika institusinya disebutkan berhak menerimapenghargaan. “Ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan YangMaha Esa. Ini kerja keras semua pihak. Seluruh rakyat Bali punyaandil besar menyukseskan jalannya pileg dan pilpres, sehinggadapat berjalan dengan lancar sesuai harapan,” ungkapnya.
Perasaan gembira juga dirasakan Ketua KPU provinsi Gorontalo,Salahudin Pakaya. “Tak ada firasat apa pun. Ini takdir Allah bisa
terpilih,” tuturnya usai menerima penghargaan pemenangkategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkualitas tingkat provinsi.Demikian juga yang disampaikan oleh Ketua KPU kabupatenBireun, Mukhtaruddin.
“Ini semua tidak terlepas dari dukungan TNI/Polri, pimpinanparpol baik lokal maupun nasional, serta doa dan dukunganmasyarakat Bireuen yang telah memberikan kepercayaankepada KPU Bireuen dalam menyelenggarakan pemilu 2014dengan aman, damai, jujur dan adil,” ucap Mukhtaruddin setelahmenerima penghargaan kategori iklan layanan masyarakatkreatif tingkat kabupaten/kota. (Mel/Sof)
Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang memberikan sambutan disela-sela kegiatan Rakornas.Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
24/58
SUARA KPU. Duta Besar (Dubes) Brasil untukIndonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soaresberbagi ilmu dan pengalaman tentangkeberhasilan negaranya menyelenggarakan
Pemilihan Umum (Pemilu) berbasis komputerselama kurang lebih 20 tahun.
Soreas menjelaskan bahwa teknologi komputeryang digunakan oleh penyelenggara Pemiludi negaranya cukup simpel dan aman darigangguan jaringan ataupun peretas.
“Kami berhasil menyelenggarakanpemilu berbasis komputer. Sistem iniaman, mudah dan simpel, selama kuranglebih 20 tahun kami tidak menemukankendala yang cukup berarti baik di kota-
kota maupun di pedalaman. Mungkinnegara lain belum ada yang menyamaicapaian ini,” tutur Soreas saat berkunjungdi kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol,
Jakarta, Senin (1/12).Dalam kunjungan itu Soreas bersamarombongan diterima langsung oleh KetuaKPU RI, Husni Kamil Manik, SekretarisJenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, danKomisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay.
Menurut dia, Indonesia dan Brasilmemiliki kondisi geografis yang samadalam penyelenggaraan Pemilu. Ia punmengundang KPU RI guna melakukankajian penyelenggaraan Pemilu berbasiskomputer di negaranya.
“Brasil memiliki daerah pedalaman sepertidaerah Papua, dan Maluku. Jika KPUingin mengkaji penyelenggaraan pemilu,kami sangat terbuka untuk menjelaskan
bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilumenggunakan metode ini,” ujar Soreas.
Merespon undangan tersebut, Ketua KPURI sangat berterima kasih atas kunjunganDubes Brasil dan perhatian negara-negara lainmengenai perkembangan sistem demokrasidi Indonesia. Husni melanjutkan bahwasebenarnya KPU RI pernah ke Brasil padaSeptember 2014 lalu, guna mengevaluasipelaksanaan Pemilihan Presiden RI di sanaDalam kesempatan itu, KPU RI juga mendapatinformasi tentang Pemilu Presiden di Brasil.
Dubes Brasil Transfer
Ilmu Pemilu Berbasis IT
“Brasil memiliki daerah pedalaman seperti daerah Papua, dan Maluku. Jika KPU
ingin mengkaji penyelenggaraan pemilu, kami sangat terbuka untuk menjelaskan
bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilu menggunakan metode ini,”
Negara Brasil berhasil menyelenggarakan pemilu berbasis komputer. Sistem iniaman, mudah dan simpel, selama kurang lebih 20 tahun kami tidak menemukankendala yang cukup berarti baik di kota-kota maupun di pedalaman. Mungkinnegara lain belum ada yang menyamai capaian ini.
Dubes Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares sedang berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik
SUARA IMAM BONJOL
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 24
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
25/58
“Kedutaan Indonesia berkomunikasi
dengan KPU Brasil, dan mendapatundangan untuk menghadiri pemungutansuara di sana, tetapi karena tim haruspulang maka tidak jadi,” ungkap Husni.
Ia menjelaskan, saat ini KPU sedangmembentuk tim kajian untukmenerapkan sistem Pemilu yang tepat.
“Saat ini KPU tengah membentuk timkajian yang mengkaji penggunaanteknologi yang baik dan tepat gunadalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia,
kami (KPU) sangat berterima kasih ataskunjungan dan inisiasi ini,” tutur dia.
Mengenai kendala dalam Pemilu, Husnimenyampaikan bahwa permasalahan KPUtidak hanya kondisi geografis. Menurutnyasistem Pemilu di Indonesia cukup komplekssehingga butuh kajian mendalam jika KPUakan menggunakan teknologi berbasiskomputer dalam proses pemungutan
suara. Sejalan dengan pernyataan Ketua,
Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumaymenyampaikan bahwa sistem PemiluIndonesia sangat kompleks dan perlupenelitian lebih lanjut untuk menyusunaplikasi yang mumpuni dan tampilan yangbersahabat bagi pemilih.
“Indonesia menggunakan sistemproporsional dengan daftar terbuka,yang menampilkan ratusan kandidatdalam satu surat suara dengan 15partai, ditambah dengan tiga jenis suratsuara. Itu yang menyulitkan kami dalam
menyusun aplikasi yang baik dan adaptifbagi pengguna hak pilih,” tambah Hadar.
Diakui Hadar, Brasil contoh negara yangberhasil menyelenggarakan Pemiludengan bantuan IT yang baik selama 20tahun tanpa halangan tertentu. Lewattayangan sebuah video, Soreas lantasmemperlihatkan sistem teknologi dalampemungutan suara dan rekapitulasi
Pemilu di negaranya. Dari video tersebut,
pemungutan suara tampak berjalansimpel dan juga penghitungannya dapatrampung dalam hitungan jam.
“Tidak bermaksud menjual teknologi, ini murnibantuan dan melakukan transfer teknologi,dan melakukan transfer ilmu politik dalampenyelenggaraan Pemilu,”ucap Soreas.
Hadar menambahkan, undangan Soreasmerupakan momentum yang baikuntuk KPU RI dalam mempelajari sistemPemilu negara lain untuk memperoleh
banyak referensi sebelum memutuskanmetodologi apa yang akan digunakannanti dalam penyelenggaraan Pemiludi Indonesia. Namun, lanjut Hadar, jikamemang KPU akan menggunakan sistemkomputer dalam penyelenggaraanpemilu maka harus inklusif dan bebas darikepentingan manapun. Hal ini semata-mata untuk menjaga pelaksanaan Pemiludi Indonesia tetap berintegritas dan dapatditerima oleh semua pihak.
“Jika kami belum siap dan memaksakan
penggunaan teknologi hal itu akanmempengaruhi kpu sebagai institusipenyelenggara Pemilu yang tidakkompeten,” tandasnya.[wid]
“Saat ini KPU tengah membentuk tim kajian yang mengkaji
penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalampelaksanaan Pemilu di Indonesia, kami (KPU) sangat
berterima kasih atas kunjungan dan inisiasi ini,”
SUARA IMAM BONJOL
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 25
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
26/58
KPU Tetap Pakai Pilkada Langsung
SUARA KPU. Sebagai penyelenggaraPemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)hanya bisa bekerja berdasarkan hukumpositif yang berlaku saat ini. KPU tidakingin terlibat dalam polemik politiksoal regulasi terkait pemilihan kepala
daerah (Pilkada). KPU tidak ingin bekerjamelampaui wewenang.
Polemik Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono ketika itu,yang sekarang di tangan DPR, tinggalmenunggu waktu pengesahan. “Apakah Perppu Nomor 1 tahun 2014(tentang pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota) ini ditolak (DPR) atau diterima,
tapi kami selalu mengerjakan sesuatusesuai fakta hukum positif. Sekarang yangada ya Perppu Nomor 1, jadi kami tidakpunya angan-angan untuk menyiapkanplan B,” tegas Komisioner KPU, AriefBudiman di Jakarta, Minggu (7/12). Saat ini, jelas Arief, KPU tengahbekerja untuk menyiapkanpenyelenggaraan Pilkada serentaktahun 2015 secara langsung.Persiapan itu juga meliputi b eberaparegulasi dalam bentuk Peraturan
KPU di antaranya tahapan Pemilu,pemutakhiran data, pen calonan,hingga pembiayaan yang berbedadari Pemilu sebelumnya.
“Pengerjaan draft PKPU itu bisa dilakukanKPU dengan cepat karena tidak tergantungpada pihak lain. Kalau kapan (PKPU) itudiundangkan, itu baru ada faktor yangmempengaruhi, yaitu konsultasi denganpemerintah dan DPR dan penomoran PKPUdi Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Terkait dengan sikap sejumlah partaipolitik yang mendukung Pilkada lewatDPRD, Arief menegaskan, pihaknya tidakmau menanggapi berdasarkan pendapat
kelompok atau partai tertentu saja. “KPUpasti akan menunggu apa yang dikeluarkanparlemen. Kita tidak mungkin menungguorang per orang atau kelompok perkelompok, itu tidak mungkin. Kita tidakmungkin ikut-ikutan seperti itu,” katanya.
Arief mengaku hingga kini KPU belummenerima satu pun laporan dari daerahyang menolak Pilkada serentak. Justruyang ada, daerah cenderung setujumembahas dan memasukkan anggaranPilkada serentak 2015 dalam APBD.Lebih lanjut Arief menekankan, PerppuPilkada harus dimaknai secara utuh. Apalagiada pasal yang mengatur bahwa Pilkada
serentak berlangsung 2015. Ini karenatargetnya, kepala daerah yang terpilih pada2015 akan berakhir masa jabatannya pada2020. Aturan ini dibuat agar mulai 2020mendatang, penyelenggaraan pemilu bisaefektif dan efisien.
“Oleh karena itu pelantikan seharusnyadidesain 2015. Nanti di daerah-daerah itupelantikannya berbeda-beda tanggalnya.Asal tidak melampaui tahunnya, it’soke. Kalau sudah melampaui, akanmempengaruhi penetapan tanggalkeserentakan di 2020. Kalau desain Perpputercapai, nanti akan tercapai Pilkada yangefektif dan efisien,” jelas Arief.(Sof)
Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu, yang sekarangdi tangan DPR, tinggal menunggu waktu pengesahan.
“Pengerjaan draft PKPU itu bisa dilakukan KPU
dengan cepat karena tidak tergantung pada pihak
lain. Kalau kapan (PKPU) itu diundangkan, itu baru
ada faktor yang mempengaruhi, yaitu konsultasi
dengan pemerintah dan DPR dan penomoran PKPU
di Kementerian Hukum dan HAM,”
Rakor persiapan Pilkada serentak di Jogja
SUARA IMAM BONJOL
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 26
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
27/58
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
28/58
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 28
Humas Garda TerdepanDiseminasi Informasi KepemiluanHumas merupakan salah satu jembatan penting penghubung KPU denganpublik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis, yangtidak bisa lepas dari dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat.Termasuk dapat menjadi wadah pelengkap sosialisasi persiapan pelaksanaanpilkada serentak.
SELAIN itu humas juga didorong untukmampu menjadi garda terdepan dalammenyerap dan mendiseminasikaninformasi kepemiluan bagi masyarakatluas. Oleh karena itu, KPU harusmelakukan koordinasi denganberbagai pihak untuk bekerjasama
menyebarluaskan informasi tersebut,
Dengan begitu masyarakat dapatmenerima informasi kepemiluan secaraberkelanjutan tanpa terputus di tengah jalan. Sekretaris Badan KoordinasiHubungan Masyarakat (Bakohumas)Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik,Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kominfo), Helmi Manik, menjelaskan,
bahwa Hubungan Masyarakat (Humas)Komisi Pemilihan Umum (KPU)merupakan garda terdepan dalampenyebarluasan informasi kepemiluan.
“Humas adalah garda terdepan dalammenyerap dan mendiseminasikan
informasi kepemiluan bagi masyarakatluas,” tutur Helmi Manik. karenaitu, sambung dia, KPU mesti bisamengkoordinasikan seluruh pihak terkaituntuk mengoptimalkan kerjasamapenyebaran informasi kepemiluan ketengah-tengah masyarakat.
“Untuk mencapai kepercayaan,kerjasama dan dukungan masyarakat
humas KPU perlu berkoordinasi denganpihak mana pun. Seperti perguruantinggi, LSM, instansi pemerintah, ormas,
dan lain sebagainya. Semua itu dapatkita ajak kerjasama. Dan membanguncitra kerja itu boleh-boleh saja yangtidak boleh itu membangun citra yangmengada-ngada,” ujarnya lagi.
Sementara, tenaga ahli DirektoratJenderal Informasi dan KomunikasiPublik, Subagyo menjelaskan, saat iniarus informasi sangat melimpah. Dan,hal itu sekarang ini dapat menimbulkananomali ditengah-tengah masyarakat.“Saat ini ada kelebihan arus informasidari berbagai sumber dan media, jikahal ini dibiarkan, akan terjadi anomaliinformasi yang dapat membingungkanmasyarakat,” ujar dia.
Mencegah hal tersebut, humas perlumelakukan intervensi arus informasi,menurut Subagyo hal itu dapat dilakukandengan menyusun agenda kebijakanseraya memperkuat kelembagaan humasitu sendiri.“Intervensi humas dapat dilakukandengan cara berkoordinasi menyusuninformasi olahan, membuat agenda
kebijakan dan penguatan lembagahumas untuk memberi pencerahan dantitik terang terhadap suatu persoalan,”terangnya.
Lebih lanjut ia berpendapat, Humas KPUharus menjadi pangkalan informasi yangmenguraikan simpul-simpul informasimenjadi suatu kesatuan informasi yangbersumber dari satu kanal. “Humas KPU
Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan pengarahan kepada peserta Rakor Bakohumas.
SUARA IMAM BONJOL
“Saat ini ada kelebihan arus informasi dari berbagai sumber dan media,
jika hal ini dibiarkan, akan terjadi anomali informasi yang dapat
membingungkan masyarakat,”
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
29/58
SUARA IMAM BONJOL
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 29
harus menjadi pangkalan informasi,sehingga simpul-simpul informasidapat mengalir menuju satu kanal yangterpusat. One vision, one identity, onegoal and competence berjejaring antartingkatan,” terang dia.
Helmi menambahkan, untuk membentukBakohumas tidak diperlukan strukturyang rumit. “Pembentukan Bakohumashanya perlu payung hukum dariinstansi. Sesuaikan struktur dengankebutuhan antara pusat dan daerah.Sangat sederhana, yang diperlukanpayung hukum dan komitmen untukmemberikan informasi yang baik kepadamasyarakat,” tambah Helmi.Pembentukan Bakohumas diharapkandapat membangun legitimasi Humas
KPU yang mampu melakukan koordinasi,diseminasi program prioritas, menyusunagenda kebijakan dan penguatannetworking antar lembaga.
Sementara, Ketua KPU RI, Husni KamilManik menyebutkan bahwa bagianhumas merupakan salah satu jembatanpenting yang menghubungkan lembagadengan masyarakat.
“Humas ini merupakan salah satu jembatan yang penting untukmenghubungkan KPU dengan publik.
Sebagai penyelenggara pemilu,KPU memiliki peran strategis, tidakboleh lepas dari dinamika yang adadi masyarakat,” sebut Husni saatmemberikan sambutan di depan pesertapembentukan Bakohumas Senin, (15/12).
Melalui forum yang dilaksanakan
di gedung KPU RI tersebut, Husnimenegaskan KPU tidak boleh bersikappasif dan diam di ruang hampa tanpabersentuhan dengan pihak lain.
“Penyelenggara pemilu tidak boleh
hidup di dunia hampa yang tidakbersentuhan dengan siapapun. KPUperlu inklusif (menyeluruh), merangkulsemua stakeholder penyelenggaraanpemilu,” tambahnya.
Menurutnya, tidak ada kata terlambatuntuk membentuk sistem kehumasanyang baik. “Tidak ada kata terlambatuntuk memulai, walaupun kita telahmelewati agenda besar (Pemilu) tahun2014, kita harus siap dengan agendaselanjutnya, 204 pilkada (Pemilihan
Gubernur, Walikota, dan Bupati) serentakpada Tahun 2015,” tutur dia.
Karena belum memiliki pengalamandalam menyelenggarakan pilkadaserentak, ia berharap humas KPU bisamemainkan perannya untuk menjagaarus informasi antara KPU Pusat denganKPU Daerah. “Kita belum memilikipengalaman menyelenggarakan pilkadasecara serentak, peran humas sangatpenting untuk menjaga arus informasiantara pusat dengan daerah, jika terjadikesalahan di salah satu kabupaten, KPU
provinsi dan KPU pusat bisa juga terkenadampaknya,” lanjut dia.
Dalam rakor yang dihadiri oleh ketuadan anggota dari 29 KPU Provinsi seluruhIndonesia itu, Husni juga menyampaikan,setiap penyelenggara pemilu merupakanhumas KPU, baik dan buruk kegiatan
humas tersebut tercermin daripelaksanaan fungsi dan tugas kedinasan.
“Kita bisa menjadi agen kehumasanyang baik ataupun tidak baik, perilakukita menjadi cerminan bagaimana kita
berperilaku pada saat pelaksanaantugas. Kehumasan yang tidak baik akanmengurangi deposit kepercayaan yangdiberikan publik kepada kita (KPU),”tandasnya.
Dari Rakor itu, Husni berharap dapatmembentuk sistem bakohumas KPUyang proaktif dan kompeten dalammenciptakan informasi kepemiluansebagai rujukan utama masyarakat.
“Bakohumas KPU harus menjadi alarm
yang terus-menerus memproduksi infoyang baik dan berkualitas. Banyak halsisi positif yang perlu kita sampaikanepada masyarakat, jika kita tidakmenyampaikan, publik tidak akantahu mengenai capaian yang telah kitalakukan. Ini satu tantangan yang perlukita selesaikan dengan mengelola sistemkehumasan yang baik
Rapat koordinasi Bakohumas KPU yangberlangsung dari 15-16 Desember2014 selain menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika selaku pengurusBakohumas Pusat, juga pesertadibekali dengan strategi komunikasipublik dan sosialisasi peraturanKPU tentang pelayanan informasipublik. Ditargetkan mulai tahun 2015Bakohumas KPU se-Indonesia sudahterbentuk. (Amel/Sof)
Peserta Bakohumas KPUFoto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
30/58
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 30
SUARA KPU. Tim seleksi anggota Komisi
Pemilihan Umum Papua Barat periode
2015-2020 diminta bekerja secara
profesional dalam menjalankan tugas.
“Kita harap tim seleksi bekerja profesional
dan independen, karena mereka yang
dipilih memiliki status pendidikan bergelar
magister dan doktor,” ujar seorang calon
pendaftar, Yafet Valentinus Wainarisi, Jumat
(12/12).
Menurut Yafet, selayaknya seleksi anggota
KPU Papua Barat bisa benar-benar
berlangsung secara profesional dan bebas
kepentingan.
“Tim seleksi KPU adalah orang-orang yang
punya kapasitas kapabilitas, sehingga yang
dihasilkan juga orang- orang yang punya
kualitas,” tegasnya.
Baru-baru ini, tim seleksi anggota KPU
Papua Barat mengikuti pengarahan dari
Biro Sumberdaya Manusia (SDM) KPU RI di
Jakarta. Mereka adalah tokoh masyarakat
Papua Barat, DR. Ir. H. Abdul M. Killian,
MS., Anggota KPU RI Periode 2007-2012,
Dra. Endang Sulastri, M.Si., Tokoh Agama
Papua Barat, Pendeta Musa Ekol Opur, S.Th.,
M.Pd.K., Pembantu Rektor III Universitas
Negeri Papua, DR. Hanike Monim, M.Sc.,
dan Pemimpin Redaksi Media Papua, Mus
Mualim, SE, ME.
Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan Pengembangan
SDM, Sigit Pamungkas memimpin jalannya
proses pembekalan, didampingi Kepala
Biro SDM, Farida Fauzia. Pembekalan
tersebut dilakukan untuk mempersiapkan
jadwal dan tahapan selama proses seleksi.
Tim seleksi menurut Humas KPU RI,
bertanggungjawab atas jalannya tahapan
seleksi, mulai proses seleksi administrasi
para kandidat, hingga menyusun laporan
hasil seleksi. Tim tersebut akan dibantu oleh
sekretariat KPU Provinsi Papua Barat.
Mereka setidaknya akan bekerja
selama tiga bulan untuk memilih 10
besar kandidat. Laporan hasil seleksi
Tim sel itu a kan dib erikan kepad a
KPU RI, untuk kemudian dilakukan uji
kelayakan dan kepatuhan terhadap
sejumlah kandidat terpilih. Selanjutnya
KPU RI akan menyusun peringkat
terbaik dari sejumlah kandidat yang
direkomendasikan oleh Timsel.
Dua tahapan terakhir yang dilakukan oleh
KPU RI adalah menerbitkan keputusan
KPU tentang pengangkatan anggota KPU
provinsi, dan dilanjutii dengan pelantikan
lima Anggota KPU Provinsi Papua Barat
terpilih hasil proses seleksi.
Pembekalan Tim Seleksi Anggota KPU Papua Barat
Tim seleksi bertanggungjawab atas jalannya tahapan seleksi, mulai prosesseleksi administrasi para kandidat, hingga menyusun laporan hasil seleksi.
“Kita harap tim seleksi bekerja professional
dan independen, karena mereka yang
dipilih memiliki status pendidikan bergelarmagister dan doktor,”
Suasana pembekalan tim seleksi KPU Papua Barat berlangsung hangat
SUARA IMAM BONJOL
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
31/58
ICW Laporkan Monitoring DanaKampanye Pilpres 2014
SUARA KPU. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan sejumlah laporanhasil monitoring yang mereka lakukanterhadap penerimaan dan penggunaandana kampanye Pemilu Presiden dan WakilPresiden (Pilpres) 2014 kepada komisionerKPU RI.
Serah terima laporan dari ICW itu sendiriberlangsung di Ruang Rapat lantai IGedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29Jakarta, Kamis (11/12).Ketua KPU Husni Kamil Manikmenyambut baik laporan yangdisampaikan ICW tersebut.
“Laporan yang diserahkan ICWini sangat membantu KPU untukmembuat catatan evaluasi terhadapproses penyelenggaraan monitoring
penerimaan dan penggunaan danakampanye Pilpres 2014, dimana KPUsedang membuat finalisasi juga terhadaplaporan yang ada,” ujar Husni yangdidampingi Komisioner KPU Ferry KurniaRizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar NafisGumay dan Sigit Pamungkas.
“Sepintas, laporan secara umum hasilaudit hampir sama dengan laporan yangdisampaikan teman-teman (ICW) ini.Ada yang berbeda mungkin pada bagianyang kegiatannya dilakukan secara
mandiri oleh ICW melalui investigasi.Dan apa yang menjadi hasil monitoringkita ini telah dibantu oleh jasa auditor, jadi tidak dilakukan sendiri oleh KPU.Sehingga kita berharap hasilnya lebihoptimal,” lanjut Husni.
Ia menambahkan, KPU sudah sejak awalmenyampaikan kepada penyelenggaraan jasa audit bahwa mereka harus bekerja secaraprofesional. “Kami (KPU) tidak mendiktemereka, tapi mereka bekerja secara mandiri.Kami juga mengingatkan mereka tidak boleh
melakukan keberpihakan terhadap salahsatu atau kedua-duanya dari masing-masingpasangan calon. Itu sudah dilakukan danhasilnya sudah kami terima,” papar Ketua KPU.
Sementara itu, Koordinator Divisi PolitikICW, Abdullah Dahlan menerangkanhasil temuan lembaganya terkait denganpenerimaan dan penggunaan danakampanye Pilpres 2014. Dari temuanitu terungkap adanya kecenderunganmasing-masing pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden yangmelanggar batas spot iklan.
“Catatan-catatan penting yang menjadirekomendasi kita, iklan kampanyeini seharusnya menjadi domainpenyelenggara. Tahapan waktu dandurasi iklan ini sendiri kami inginbisa ditentukan dan ditetapkan olehpenyelenggara, dalam hal ini KPU danBawaslu,” ujar Abdullah.
Ia juga menyinggung soal sanksi iklankampanye, yang tidak berada di KPUatau Bawaslu melainkan pada komisipenyiaran. “Dan sanksinya lebih banyakpada subyek media penyiarnya. Tidakada klausul sanksi yang bisa dikenakankepada peserta pemilunya. Ini mungkinsalah satu poin perubahan dalamundang-undang pilpres ke depan.Harapannya agar pengaturan soal iklan
media, dari sisi jadwal dan tahapantadi, menjadi bagian dari kewenanganKPU,” papar Abdullah.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharaphasil riset ICW itu bisa menginspirasi pihak-pihak lain di daerah untuk memonitor ataumelakukan review kembali laporan pilpresdan pileg di tingkat lokal. “Jadi ini nanti bisadikomunikasikan dengan elemen-elemencivil society yang lain,” kata Sigit.
Sanksi iklan kampanye, tidak berada di KPU atau Bawaslumelainkan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Sepintas, laporan secara umum hasil audit hampir
sama dengan laporan yang disampaikan teman-
teman (ICW) ini. Ada yang berbeda mungkin pada
bagian yang kegiatannya dilakukan secara mandiri
oleh ICW melalui investigasi,”
ICW menyerahkan laporan hasil monitoring penerimaan penggunaan dana kampanye pilpreskepada KPU
SUARA IMAM BONJOL
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 31
Foto:Dosen Humas
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
32/58
SUARA GALERI PUSAT
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 32
Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Lifetime Achievementaward kepada Bung Hatta yang diwakili Meutia Hatta.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyalami para penerimapenghargaan KPU Award.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menerima penghargaan Ikon Pemiludari majalah Gatra
Para penerima KPU Award foto bersama pimpinan KPU pusat.
Rapat Kordinasi Nasional KPU di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Desember 2014 dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
33/58
Rapat Kordinasi pembentukan badan koordinasi humas KPU Senin, 15-16 Desember 2014
SUARA GALERI PUSAT
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 33
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
34/58
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 34
Pembekalan anggota tim KPU Papua Barat tentang kepemiluan5 Desember 2014
SUARA GALERI PUSAT
In house training biro keuangan 08 desember 2014
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
35/58
Kegiatan Media Gathering di Bogor, Jawa Barat 6-7 Desember 2014
SUARA GALERI DAERAH
Foto-foto: Dosen Humas KPU RI
Edisi Desember 2014 SUARA KPU 35
8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1
36/58
Dari Pemantau Hingga
Jadi Penyelenggara
Betty Epsilon Idroos:
SUARA KPU. Betty Epsilon Idroos adalahsatu dari dua perempuan yang kinimendapat amanah sebagai anggotakomisioner DKI Jakarta periode 2013-2018. Meski baru pertama kali menjadianggota KPU tetapi sepak terjangnya didunia kepemiluan tak diragukan lagi.
Betty bergabung menjadi pemantauPemilu sebagai relawan UNFREL diPemilu 1999 di Bogor ketika masih
menjadi mahasiswa. Dari menjadipemantau ini, Betty sedikit banyakbelajar tentang Pemilu dan dinamikayang terjadi dalam setiap tahapan.Dari pengalaman inilah mantan KetuaUmum Kohati PB HMI ini tertarik untukmendalami dunia kepemiluan.
Tahun 2004 Betty ambil bagian dalamkegiatan pendidikan pemilih untukpemilih pemula. Betty dipercaya sebagaiketua panitia Voter Education Programsalah satu organisasi perempuan tingkatnasional di Indonesia yang konsen dalammembangun kemandirian masyarakat sipil.
Aktivitas Betty di dunia kepemiluanterus berlanjut, tahun 2009 ia menjadi
salah satu konsultan di media center KPUdengan spesialisasi mobilisasi sosial.Di masa tersebut, ia ikut melakukankreasi program yang melibatkan banyakpihak yang dibagi menjadi beberapasegmentasi masyarakat yakni kelompokpemuka agama, pemuda dan mahasiswa,
perempuan dan masyarakat marginaluntuk lebih mengenali pemilu dalamrangka peningkatan partisipasi pemilihdi pemilu 2009.
Begitulah pengalaman kepemiluan
dialami ibu dari 3 (tiga) anak ini.Kemudian pengalaman praktisnya itudilengkapi dengan kesempatannyasebagai tenaga ahli di Komisi 2 DPR RI,Komisi II salah satunya juga membidangimengenai pemilu.
Selama menjadi tenaga ahli di KomisiII DPR, Betty dipercaya sebagai timasistensi beberapa rancangan Undang-Undang seperti UU No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, UU No. 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu danUU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum DPR, DPD dan DPRD.Dari pengalamannya ini, ia memperolehbanyak pengetahuan dan keilmuanmengenai pemilu, bertemu banyakpihak terkait dan mengkonsepsi perihalkepemiluan.
Setelah cukup lama bergelut didunia kepemiluan Betty akhirnyamemberanikan diri mengikuti seleksi KPUprovinsi DKI Jakarta. Ia kemudian terpilihdan dilantik menjadi komisioner periode2013-2018. Betty sadar betul bahwa
pekerjaan ini adalah suatu amanah yangharus dijalani dengan penuh profesionaldan integritas.
Di KPU Provinsi DKI Jakarta, Bettydiberi tugas menjadi Ketua DivisiSosialisasi dan Pendidikan Pemilih,
Mengelola tahapan Pemilu membutuhkan tim kerja yang solid. Sebab, setiap tahapanPemilu sudah terjadwal. Diperlukan manajemen yang baik untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan setiap tahapan, program dan kegiatan.
Top Related