Download - S U M B A B A R A T S U M B A T E N G A H S U M B A T IM U ... · Jumlah Cakupan Pemberian Tablet Besi pada Ibu Hamil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.. 111 Gambar

BELU

SUM BA TIMU R

KUPANG

AL OR

END E

SBD

SIKKA

NGAD A

TIMOR TEN GAH SEL ATAN

MANGGARAI

MANGGARAI BAR ATNAGEKEO

LEMBATA

TIMOR TEN GAH UTARA

ROTE NDAO

SUM BA TEN GAH

SUM BA BARAT

MANGGARAI TIM UR

FLORES TIM UR

KOTA KUPAN G

BELU

SUM BA TIMU R

KUPANG

AL OR

END E

SBD

SIKKA

NGAD A


MANGGARAI


LEMBATA

TIMOR TEN GAH UTARA

ROTE NDAO

SUM BA TEN GAH

SUM BA BARAT

MANGGARAI TIM UR

FLORES TIM UR

KOTA KUPAN G

BELU

SUM BA TIMU R

KUPANG

AL OR

END E

SBD

SIKKA

NGAD A


MANGGARAI


LEMBATA

TIMOR TEN GAH UTARA

ROTE NDAO

SUM BA TEN GAH

SUM BA BARAT

MANGGARAI TIM UR

FLORES TIM UR

KOTA KUPAN G

BELU

SUM BA TIMU R

KUPANG

AL OR

END E

SBD

SIKKA

NGAD A


MANGGARAI


LEMBATA

TIMOR TEN GAH UTARA

ROTE NDAO

SUM BA TEN GAH

SUM BA BARAT

MANGGARAI TIM UR

FLORES TIM UR

KOTA KUPAN G

RReevvoolluussii KKIIAA NNTTTT :: SSeemmuuaa IIbbuu HHaammiill MMeellaahhiirrkkaann ddii FFaassiilliittaass KKeesseehhaattaann yyaanngg MMeemmaaddaaii

PPRROOFFIILL KKEESSEEHHAATTAANN TTAAHHUUNN 22001133

DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

REVOLUSI KIA NTT : Semua Ibu Hamil Melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang Memadai

TIM EDITOR DAN ANALISA DATA PROFIL KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

Penanggung Jawab

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

[Dr. Stefanus Bria Seran, MPH]

Tim Analisa Data :

Ketua

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

[Klemens Kesule Halla, SH, M.Hum]

Sekretaris

Kasubag PDE

[Ir. Erlina R. Salmun, M.Kes]

Anggota

1. Kepala Bidang Yanmedik 5. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan

[Emma M.F.Simanjuntak, SKM, MScPH] [Applonaris T, Berkanis, S.Kep,Ners,MH.Kes]

2. Kepala Bidang Nakes 6. Kepala UPT Povabekes

[Lusiana Hermanus, SH, M.Hum] [Dra. Stani Laurenz, Apt]

3. Kabid Kesmas 7. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

[DR. Drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes] [Drs. Agustinus Sally,Apt,MM]

4. Kabid P2MK

[Dr. Thersia Ralo, MPH]


Kontributor

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

4. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

5. Seksi Penyehatan Lingkungan

6. Seksi Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan

7. Seksi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pembiayaan & Pemeliharaan Kesehatan

8. Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 & Strata 3

9. Seksi Kefarmasian, Bahan dan Peralatan Kesehatan

10. Seksi Pendidikan dan Latihan

11. Seksi Pengkajian dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

12. Seksi Legalitas Tenaga dan Institusi Diklat

13. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

14. Sub Bagian Keuangan

15. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

16. UPTD Pengembangan SDM Kesehatan

17. UPTD Pengelolaan Obat, Vaksin dan Perbekkes

18. UPTD Laboratorium Kesehatan


Tim Editor :

Ketua

Donna Hutahaean, SKM, M.Kes

Sekretaris

Adriana Kikhau, A.Md

Anggota

1. Bungzu A. Zina, SKM

2. Folkes Saudila, SIP, M.Hum

3. Yos D. Rini, S.Kom

4. Ernawati R. Arka, SE, MM

5. Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP

6. Jefry Aryandra, SKM

7. Sylvia C. Francis, S.Psi, MPHM

8. Maria R. Un, SKM, MM

9. Maria Anggreini, S.Farm, Apt

10. Marsel Atasoge, A.Md

11. Siane Amelia Galla


i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat, dan

bimbinganNya, maka Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dapat diterbitkan.

Profil kesehatan merupakan salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang

diterbitkan secara berkala setiap tahun guna memberikan data dan informasi tentang berbagai kegiatan dan

pencapaian program pembangunan kesehatan yang dievaluasi berdasarkan indikator-indikator yang telah

ditetapkan. Data dan informasi dalam profil kesehatan ini berdasarkan hasil kajian dan pengelolaan pada

saat pertemuan Validasi Profil Kesehatan pada bulan Maret 2014.

Dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, banyak pihak

telah membantu terutama dalam hal pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, seksi dan

sub.bagian pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan unit-unit kesehatan lain yang ada di

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan

penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak

yang telah membantu dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

Kami menyadari bahwa isi Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 ini masih

jauh dari yang diharapkan karena itu kami mengharapkan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan

penyusunan profil ini ke arah yang lebih baik pada periode berikutnya.


ii

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan berkat, rahmat dan bimbingan-Nya

kepada kita semua yang telah terlibat dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini

dan semoga Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dapat dipergunakan bagi semua

pihak untuk mencapai masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sehat dan sejahtera.

Mari sehati sesuara membangun Nusa Tenggara Timur baru pada umumnya dan bidang

kesehatan pada khususnya.


iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran

i iii iv ix xi

BAB I. Pendahuluan 1 BAB II. Gambaran Umum Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 A. Data Kependudukan 6 B. Sosial Ekonomi dan Budaya 11 C. Keadaan Pendidikan 15 D. Keadaan Lingkungan 19 BAB III. Situasi Derajat Kesehatan 21 A. Mortalitas 29 B. Morbiditas 39 C. Prevalensi Masalah Gizi Buruk dan Gizi Kurang 62 BAB IV. Situasi Upaya Kesehatan 70 A. Pelayanan Kesehatan Dasar 70 B. Pelayanan Kesehatan Rujukan 88 C. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 92 D. Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar 104 E. Perbaikan Gizi Masyarakat 108 BAB V. Situasi Sumber Daya Kesehatan 114 A. Sarana Kesehatan 114 B. Tenaga Kesehatan 127 C. Pembiayaan Kesehatan 132 BAB VI. Penutup 137


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 8

Gambar 2.2 Jumlah Masyarakat Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

13

Gambar 2.3 Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Sarkes Strata I Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

14

Gambar 2.4 Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan di Sarkes Strata 2 dan 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

14

Gambar 2.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010

16

Gambar 2.6 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010

21

Gambar 2.7 Persentase Rumah Tangga Sehat Menurut Kabupaten/Kota Se – Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

23

Gambar 2.8 Persentase TUPM Sehat Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

25

Gambar 3.1 Konversi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013

31

Gambar 3.2 Konversi Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 – 2013

33

Gambar 3.3 Konversi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013

35


v

Gambar 3.4

Jumlah kematian Bayi, Ibu dan Balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013

36

Gambar 3.5 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010,2011

38

Gambar 3.6 Cakupan Case Detection Rate (CDR) TB di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

43

Gambar 3.7 Succes Rate (SR) TB di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 44

Gambar 3.8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pneumonia pada Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

46

Gambar 3.9 Jumlah Kasus Baru AIDS Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 49

Gambar 3.10 Penderita Baru Kusta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

51

Gambar 3.11 Penemuan Kasus AFP di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 54

Gambar 3.12 Data Annual Parasite Incidence (API) Tahun 2009 – 2013 56

Gambar 3.13

Annual Parasite Incidence (API) Per 1000 Penduduk Menurut Kab/Kota se Provinsi NTT Tahun 2009 – 2013.

60

Gambar 3.14 Persentase Bayi dengan BBLR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2013.

66

Gambar 3.15 Persentase Status Gizi di Provinsi NTT Tahun 2013. 67


vi

Gambar 3.16 Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

68

Gambar 4.1

Persentase Cakupan Pelayanan K4 Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

73

Gambar 4.2

Persentase Cakupan Persalinan dengan Pertolongan oleh dan Melalui Pendampingan Tenaga Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

74

Gambar 4.3 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

76

Gambar 4.4 Persentase Bumil Risti yang Ditangani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

78

Gambar 4.5

Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus 2 Kali (KN Lengkap) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

80

Gambar 4.6

Persentase Cakupan Kunjungan Bayi (Minimal 4 kali) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

81

Gambar 4.7

Persentase Cakupan Pemeriksaan Siswa Sekolah Dasar/Sederajat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

82

Gambar 4.8

Persentase KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 - 2013.

84

Gambar 4.9 Persentase Cakupan UCI Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

85


vii

Gambar 4.10 Persentase cakupan Imunisasi BCG, DPT-3, Polio dan Campak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

86

Gambar 4.11 Persentase Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 - 2013.

88

Gambar 4.12

Jumlah kunjungan Rawat Jalan dan Pasien Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 - 2013.

89

Gambar 4.13

Cakupan Imunisasi Polio – 3 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

93

Gambar 4.14

Jumlah Penderita TB BTA+, Diobati dan Penderita Sembuh Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

95

Gambar 4.15 Persentase Jumlah Penemuan dan Penanganan (Pengobatan) Kasus Pneumonia pada Balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

97

Gambar 4.13

Cakupan Imunisasi Polio – 3 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

93

Gambar 4.14

Jumlah Penderita TB BTA+, Diobati dan Penderita Sembuh Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

95

Gambar 4.15 Persentase Jumlah Penemuan dan Penanganan (Pengobatan) Kasus Pneumonia pada Balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

97

Gambar 4.16

Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

101


viii

Gambar 4.17

Jumlah Kasus Malaria Menurut di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

102

Gambar 4.18

Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) Sehat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014.

105

Gambar 4.19

Jumlah balita di timbang berat badan naik dan balita BGM di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013..

108

Gambar 4.20

Jumlah Cakupan Pemberian Tablet Besi pada Ibu Hamil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013..

111

Gambar 5.1

Jumlah Puskesmas dan Rationya Terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

116

Gambar 5.2 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

117

Gambar 5.3

Jumlah Puskesmas Pembantu dan Rationya terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 - 2013.

118

Gambar 5.4 Perkembangan Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

121

Gambar 5.5 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit dan Rationya Per 100.000 Penduduk, di Provinsi tahun 2009 – 2013.

122

Gambar 5.6

Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menurut Jenis di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

123


ix

Gambar 5.7 Jumlah Posyandu menurut Starata di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013.

125


x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Pendapatan Perkapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 – 2010

11

Tabel 2.2

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per Tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 – 2010

12

Tabel 2.3

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010

18

Tabel 2.4 Tabel 3.1

Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi dan dimiliki di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Indikator Derajat Kesehatan Provinis Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

10

28

Tabel 3.2

Pola 10 Penyakit terbanyak di Puskesmas pada Pasien Rawat Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

40

Tabel 3.4 Jumlah Penderita Baru Kusta Menurut Tipe dan Angka Penemuan Penderita (CDR) Per 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 - 2013

50

Tabel 5.1 Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Ratio PER 100.000 Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

130


xi

Tabel 5.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

134

Tabel 5.3 Alokasi dan Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Negara (Dekonsentrasi) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

136

\


xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 2 Rasio Beban Tanggungan, Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 4

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010

Lampiran 5 Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010

Lampiran 6 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 7 Jumlah Kematian Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 8

Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xiii

Lampiran 9 Jumlah Kasus AFP (Non Polio) dan AFP RATE (Non Polio), menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 10

Jumlah Kasus Baru TB Paru dan Kematian Akibat TB Paru menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 11

Jumlah Kasus dan Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA+ Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 12 Jumlah Kasus dan Kesembuhan TB Paru BTA+ Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 13 Penemuan Kasus Pneumonia Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 14

Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 15

Persentase Donor Darah di Skrining terhadap HIV Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 16

Kasus Diare yang Ditangani Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 17 Jumlah Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xiv

Lampiran 18

Kasus Baru Kusta 0 – 14 Tahun dan Cacat Tingkat II Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 19

Jumlah Kasus dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 20 Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 21 Jumlah Kasus Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 22 Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 23 Jumlah Kasus DBD Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 24 Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 25 Penderita Filariasis Ditangani Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 26 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 27 Status Gizi Balita Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xv

Lampiran 28 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan di Tolong Tenaga Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 29 Persentase Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.

Lampiran 30 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 31 Jumlah dan Persentase Ibu Hamil dan Neonatal Resiko Tinggi/Komplikasi Ditangani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 32 Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 33 Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 34 Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 35 Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 36 Cakupan Kunjungan Neonatus Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 37 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xvi

Lampiran 38 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 39 Cakupan Imunisasi DPT, HB, Campak pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 40 Cakupan Imunisasi BCG dan Polio pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 41 Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun2013

Lampiran 42 Pemberian Makanan Pendamping ASI Anak Usia 6 – 23 Bulan Keluarga Miskin Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 43 Cakupan Pelayanan Anak Balita Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 44 Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 45 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 46 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011

Lampiran 47 Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xvii

Lampiran 48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 49 Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (GADAR) Level I Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 50 Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB Menurut Jenis KLB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 51 Desa/Kelurahan Terkena KLB yang ditangani < 24 Jam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 52 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 53 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Anak SD dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 54 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012

Lampiran 55 Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar Gigi dan Mulut Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 56

Cakupan Pelayanan Rawat Jalan masyarakat Miskin (dan Hampir Miskin) Menurut Strata Sarana Kesehatan, Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xviii

Lampiran 57 Cakupan Pelayanan Rawat Inap Masyarakat Miskin (dan Hampir Miskin) Menurut Strata Sarana Kesehatan, Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 58 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 59 Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 60 Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 61 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 62 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012

Lampiran 63 Persentase Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 64 Persentase Keluarga Menurut Jenis sarana Air Bersih Yang Digunakan, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 65 Persentase Keluarga Menurut Sumber Air Minum Yang Digunakan, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 66

Persentase Keluarga Dengan Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xix

Lampiran 67 Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) Sehat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 68 Persentase Institusi Dibina Kesehatan Lingkungannya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 69 Ketersediaan Obat Menurut Jenis Obat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 70 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 71

Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium dan Memiliki 4 Spesialis Dasar Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 72 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 73 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 74 Jumlah Tenaga Medis Di Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 75 Jumlah Tenaga Keperawatan Di Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 76 Jumlah Tenaga Kefarmasian dan Gizi Di Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


xx

Lampiran 77 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Di Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 78 Jumlah Tenaga Teknisi Medis dan Fisioterapis Di Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Lampiran 79 Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN

REVOLUSI KIA NTT : Semua Ibu Hamil Melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang Memadai 1

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diarahkan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Demi mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka upaya kesehatan

diselenggarakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan dengan

mengutamakan pendekatan : Peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif),

penyembuhan penyakit (Kuratif), serta pemulihan kesehatan (Rehabilitatif). Dalam konteks ini maka perlu

dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan nilai-nilai

pembangunan kesehatan : a) Berpihak pada rakyat; b) Bertindak cepat dan tepat; c) Integritas tinggi; d)

Transparansi dan Akuntabilitas; e) Kemitraan atau Sinergisme diantara para pelaku Pembangunan

Kesehatan.

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap

Pencapaian Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTT adalah Profil Kesehatan. Profil Kesehatan

merupakan gambaran situasi Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTT yang dihasilkan setahun sekali.

Dalam tahap penerbitan Profil Kesehatan selalu dilakukan berbagai upaya perbaikan baik dari segi

materi, data/informasi, analisis, maupun bentuk tampilan fisiknya, sesuai masukan dari para pengelola

program di lingkup dinas kesehatan.


Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan diterbitkannya Profil Kesehatan Provinsi NTT tahun

2013 adalah dalam rangka menyediakan sarana untuk kebutuhan manajemen (perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi) pembangunan kesehatan, pengambilan keputusan serta

sebagai salah satu rujukan data dan informasi.

Profil Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013 ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan tentang maksud dan tujuan diterbitkan Profil Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013

dan sistematika penyajiannya.

Bab II : Gambaran Umum dan Penduduk NTT

Bab ini menyajikan gambaran umum NTT. Selain menggambarkan letak geografis, administratif,

informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan,

misalnya kependudukan, kondisi ekonomi, perkembangan pendidikan dan lainnya.

Bab III : Situasi Derajat Kesehatan

Bab ini berisi uraian tentang indikator keberhasilan pembangunan kesehatan pada tahun 2013 yang

mencakup umur harapan hidup, mortalitas, morbiditas dan keadaaan status gizi.


Bab IV : Situasi Upaya Kesehatan

Bab ini menguraikan tentang upaya-upaya kesehatan yang telah dilaksanakan oleh bidang kesehatan

selama tahun 2013 yang menggambarkan tingkat pencapaian program pembangunan kesehatan.

Gambaran tentang upaya kesehatan meliputi cakupan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan

rujukan dan penunjang, pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi

dasar, perbaikan gizi masyarakat.

Bab V : Situasi Sumber Daya Kesehatan

Bab ini menguraikan tentang sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan,

khususnya untuk tahun 2013. Gambaran tentang keadaan sumber daya mencakup keadaan sarana

kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Bab VI : Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM

PENDUDUK NUSA TENGGARA TIMUR


4

BAB II GAMBARAN UMUM PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Letak Geografis: 8°-12°&118°-125° BT Jumlah Pulau : 1.192 (Besar & Kecil) Pulau Berpenghuni : 42 Pulau Iklim : Kering (4 Bulan Basah) Penduduk Th. 2013 = 4.953.967Jiwa

Luas Wilayah (Daratan & Lautan)

± 47.350,00 Km2 & ± 200.000 Km

2

Wilayah Administratif : 21 Kabupaten dan

1 Kota, 306 Kecamatan, dan

3.207 Desa/Kelurahan

Sumber data : BPS dan BPMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013


5

Provinsi NTT mempunyai luas daratan 47.350,00 km2 yang terdiri dari gugusan pulau besar dan

kecil, jumlah seluruh pulau mencapai 1.192 buah, termasuk 4 (empat) pulau besar yaitu Flores, Sumba,

Timor dan Alor (FLOBAMORA). Posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebelah Utara

berbatasan dengan laut Flores, sebelah Selatan dengan lautan Hindia, sebelah Timur dengan Negara

Repoblik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Timor dan sebelah Barat dengan Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Kedudukan Astronomis terletak pada 80 - 120 Lintang Selatan dan 1180 - 1250 Bujur Timur.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur memiliki kondisi geografis yang bervariasi, seperti Pulau Flores, Alor,

Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya di jalur utara terbentuk secara vulkanik. Sedangkan

Pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau-pulau sekitarnya di selatan merupakan daerah

karang, karena terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi seperti ini maka

pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan sebagai daerah yang subur, sedangkan

daerah karang pada umumnya kurang subur.

Wilayah administratif Pemerintah Provinsi NTT telah berkembang dari tahun ke tahun sesuai

dengan perkembangan kependudukan. Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan

dan 3.207 Desa/Kelurahan. Luas wilayah masing-masing kabupaten cukup bervariasi, dimana

Kabupaten Kupang memiliki luas terbesar yaitu 5.417,79 km2 dan yang terkecil adalah Kota Kupang

dengan luas 160,3 km2. Dari segi topografis, keadaan permukaan tanahnya sebagian besar (±70%)

merupakan daerah bergunung dan berbukit dengan kemiringan rata-rata 50 % ke atas dengan morfologi


6

yang agak gundul. Berdasarkan zone agroklimat, iklim di Provinsi NTT adalah tipe D/E yaitu memiliki hari

hujan <3 bulan atau sekitar 150 hari selama setahun dan selebihnya adalah musim kemarau.

A. DATA KEPENDUDUKAN

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar

dapat menjadi modal pembangunan yang potensial. namun jika kualitas sumber daya manusia (SDM)

yang ada tidak memadai maka penduduk dapat menjadi beban bagi pembangunan. Masalah

kependudukan selain kualitas SDM yang rendah, juga tingkat pertumbuhan yang tinggi dan persebaran

antar willyah yang tidak merata. Penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) telah bertumbuh cukup pesat

selama lebih dari dua dasawarsa. Tahun 1990 penduduk NTT berjumlah 3,27 juta orang, sepuluh tahun

kemudian bertambah menjadi 3,88 juta orang pada tahun 2000, lalu menjadi 4,68 juta orang pada tahun

2010. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu 1990-2010 telah terjadi penambahan penduduk sekitar 1,4

juta orang dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 0,21 persen. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah

penduduk NTT pada tahun 2012 sebesar 4,80 juta orang yang terdiri dari 2,37 juta penduduk laki-laki dan

2,40 juta penduduk perempuan, sedangkan pada tahun 2013 bertambah lagi menjadi sebanyak

4.953.967 jiwa. Ini berarti dalam kurun waktu 2010-2013 telah terjadi penambahan sekitar 220 ribu

orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,35 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk di provinsi

NTT cukup tinggi.


7

Rasio jenis kelamin penduduk NTT cenderung tidak mengalami perubahan signifikan dalam

beberapa kali sensus yang dilakukan, yang mana masih didominasi oleh penduduk perempuan. Rasio

jenis kelamin penduduk NTT adalah 99% sejak SP 2000 sampai SP 2010 yang berarti dari setiap 100

penduduk wanita terdapat 99 penduduk laki-laki. Pada tahun 2013 rasio jenis kelamin sebesar 98% yang

dapat dilihat secara rinci pada LampiranTabel 2.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) kabupaten/kota periode 2000-2010 yang terendah dimiliki

Kabupaten Ende sebesar 1,15% sedangkan LPP yang tertinggi terjadi di Kota Kupang, dari 2,68% pada

kurun waktu 1990-2000 menjadi 3,52%pada kurun waktu 2000-2010. Kondisi ini disebabkan antara lain

oleh besarnya migrasi masuk mengingat wilayah ini menjadi tempat tujuan utama arus pendatang karena

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di NTT.

2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu ciri kependudukan di NTT adalah persebaran penduduk antar kabupaten/kota yang

tidak seimbang. Hal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu secara alamiah.Namun di

berapa wilayah tampak adanya perubahan persentase distribusi penduduk akibat dari pemekaran

wilayah kabupaten. Persebaran tersebut tidak merata dimana sekitar 41,86% penduduk Provinsi NTT

tinggal di enam Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Sikka,

Manggarai dan Rote Ndao. Begitu juga dengan kepadatannya, dimana pada tahun 2013 yang memiliki


8

kepadatan tertinggi adalah Kota Kupang 2.042,49 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk yang terendah di

Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 43,74 jiwa/km2.

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi umur penduduk di masa depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh arah

perkembangan kelahiran dan kematian karena penduduk yang ke luar dan masuk ke NTT dapat

dikatakan relatif seimbang. Jika laju kematian turun sedangkan laju kelahiran tetap tinggi, maka proporsi

penduduk yang tergolong usia muda akan meningkat sehingga pada gilirannya akan menambah angka

beban tanggungan. Kondisi ini akan mengganggu percepatan pembangunan karena dengan jumlah

penduduk yang besar maka sebagian besar sumber daya pembangunan terserap untuk kebutuhan yang

bersifat konsumtif. Efek program keluarga berencana yang berhasil terhadap struktur penduduk baru

terasa setelah sepuluh tahun. Struktur penduduk NTT masih tergolong penduduk muda karena

persentase penduduk anak-anak (<15 tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia produktif (15 - 65

tahun) dan penduduk lanjut usia (>65 tahun).

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat

kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan Angka Beban Tanggungan yaitu

perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15 - 64 tahun) dengan umur tidak produktif (umur

0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas).


9

Proporsi penduduk Provinsi NTT yang berusia 0 - 14 tahun pada tahun pada tahun 2013 sebesar

35,73% sedangkan tahun 2012 sebesar 36,5%. Artinya terjadi penambahan proporsi penduduk usia

muda antara tahun 2012 dibandingkan dengan 2013. Hal ini merupakan indikator bahwa pada periode

2013 terjadi peningkatan tingkat kelahiran. Proporsi penduduk yang berusia produktif (15 - 64 tahun)

pada tahun 2013 sebesar 70,65% sedangkan tahun 2012 sebesar 58,65%, artinya ada pertambahan usia

produktif pada tahun 2013 walaupun tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2012. Jumlah penduduk

yang berusia tua (≥ 65 tahun) tahun 2013 sebesar 4,9%, sedangkan 2012 sebesar 4,9%, artinya jumlah

usia tua tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 tidak ada perbedaan/tetap. Dengan demikian maka Angka

Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Provinsi NTT pada tahun 2013 sebesar 68,34%,

dengan angka terendah masih tetap di Kota Kupang sebesar 42,86% dan tertinggi di Kabupaten Sumba

Barat Daya sebesar 87,57%. Angka Beban Tanggungan ini mengalami peningkatan bila dibandingkan

pada tahun 2012 (70,78%), lihat lampiran tabel 2. Pada gambar 2.2. di bawah ini menunjukkan

komposisi penduduk NTT menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut :


10

400.000 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65+

PEREMPUAN LAKI-LAKI

GAMBAR 2.2

PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI NTT TAHUN 2013

Sumber data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Dari gambar di atas dapat kita lihat rasio jenis kelamin usia 0-4 tahun untuk penduduk laki-laki di atas

100%, yang berarti jumlah bayi laki-laki lebih banyak dari pada jumlah bayi perempuan. Selanjutnya

sejalan dengan pertambahan umur (>25 tahun) maka rasio penduduk perempuan yang relatif lebih

banyak daripada penduduk laki-laki. Secara keseluruhan tanpa melihat umur, rasio penduduk perempuan

relatif lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Pada tahun 2013 ratio jenis kelamin sebesar 98%.

Kabupaten yang memiliki rasio jenis kelamin 100% adalah adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang,


11

Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Sabu Raijua.

(lihat lampiran tabel 2)

B. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

1. Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi :

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 rata-rata pendapatan per kapita penduduk

Provinsi NTT cenderung terus bertambah, namun apabila dibandingkan dengan pendapatan per

kapita Nasional/Indonesia maka pendapatan masyarakat Provinsi NTT masih rendah, sehingga

masih harus lebih ditingkatkan lagi seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut.

TABEL 2.1

PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2000 – 2010

TAHUN PENDAPATAN PERKAPITA NTT

PENDAPATAN PERKAPITA INDONESIA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.811.238 1.915.820 2.201.279 2.438.268 2.648.981 3.281.657 3.658.383 4.041.539 4.502.908 4.914.835 5.515.943

5.773.798 6.171.343 7.077.125 8.196.210 9.303.689 11.179.506 13.195.094 15.416.789 19.147.227 20.962.232 23.975.197



12

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2001 (4,78), tahun 2002 (4,93), dan tahun

2004 (5,34), melebihi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sedangkan rata-rata

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2003, tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 rata-

rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi

Indonesia, seperti pada tabel 2.2. di bawah ini.

TABEL 2.2

RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI PER TAHUN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2010

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi per tahun

NTT

Pertumbuhan Ekonomi per tahun

INDONESIA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4,78 4,93 4,59 5,34 3,46 5,08 5,15 4,84 4,29 5,13

3,64 4,50 4,78 5,03 5,69 5,50 6,35 6,01 4,58 6,10


2. Penduduk Miskin :

Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2013 menunjukkan

bahwa masyarakat miskin di kabupaten/kota semakin menurun dari tahun 2012 ke tahun 2013

dimana jumlah masyarakat miskin pada tahun 2012 sebesar 2.281.573 jiwa dan yang dicakup


13

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

JUMLAH MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TAHUN 2013

Askeskin/Jamkesmas sebanyak 95,5%, sedangkan pada tahun 2013 jumlah masyarakat miskin

meningkat menjadi 2.669.929 jiwa dan yang dicakup Askeskin/Jamkesmas sebanyak 58,6%. Jumlah

masyarakat miskin per kabupaten/kota pada tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran Tabel 56 dan

Gambar 2.2 di bawah ini.

GAMBAR 2.2

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2013

Dari gambar tersebut, masyarakat miskin terbanyak berada di Kabupaten Kupang sebesar

261.155 jiwa, disusul Kab. Belu sebesar 257.085 jiwa. Sedangkan terdapat 2 (dua) Kabupaten yang

tidak melaporkan datanya yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat .


14

Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar (Strata 1) untuk

rawat jalan yang mencapai 100% yaitu Kab. Belu, Kota Kupang, Kab. Kupang, Ngada, Sumba

Tengah. Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Rujukan (Strata 2 &

3) untuk rawat jalan yang tertinggi adalah Kab. Belu sebesar 2,7%, dan menyusul Kab. Ngada.

Gambaran masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Dasar Rawat Jalan di Sarana

Kesehatan Strata 1 dan Strata 2 & 3 menurut kabupaten/kota pada Tahun 2013, dapat dilihat pada

Gambar 2.3 dan 2.4 dan Lampiran Tabel 56.

GAMBAR 2.3 GAMBAR 2.4




15

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu

Kemampuan baca tulis, partisipasi pendidikan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

1. Kemampuan Baca Tulis

Kemampuan membaca dan menulis atau baca tulis merupakan keterampilan minimal yang

dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai kesejahteraannya. Kemampuan baca – tulis ini tercermin

dari Angka Melek Huruf (AMH), yaitu persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang dapat

membaca dan menulis huruf latin. AMH penduduk di Provinsi NTT, menurut data BPS 2010

menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin

sebanyak 88,5% dan yang buta huruf sebanyak 11,5%. AMH penduduk usia 10 tahun ke atas bagi

laki-laki sebesar 91,7%, sedangkan untuk perempuan sebesar 87,7%.

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT berdasarkan data SUSENAS tahun 2013 terlihat

bahwa variasi AMH antara 82,0% sampai 98,4%. AMH tertinggi terdapat di Kab, Sabu Raijua dan

kabupaten yang dengan AMH terendah yaitu Kabupaten Sumba Tengah, sementara Kab. Malaka

belum mempunyai data (masih gabung dengan Kab. Belu). Rincian persentase penduduk berumur

10 tahun ke atas dengan AMH menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 4 atau

Gambar 2.5.


16

0

20

40

60

80

100

GAMBAR 2.5

PERSENTASE PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013

Sumber : SUSENAS 2013.

2. Partisipasi Pendidikan

Pada tahun 2010 persentase penduduk Provinsi NTT berusia 10 tahun ke atas yang

tidak/belum pernah bersekolah sebesar 11,01%. Sementara itu penduduk usia 10 tahun ke atas

yang masih bersekolah sebesar 30,32% terdiri atas 20,17% bersekolah di SD/MI, sebesar 5,10% di


17

SLTP/MTs, sebesar 3,59% di SMU/SMK, dan 1,46% di Akademi/Universitas. Sedangkan penduduk

yang tidak bersekolah lagi sebesar 58,67%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut BPS Provinsi NTT tahun 2010 yaitu 7 – 12 tahun

mewakili umur setingkat SD, 13 – 15 tahun mewakili umur setingkat SLTP, 16 – 18 tahun mewakili

umur setingkat SLTA dan 19 - 24 tahun mewakili umur diatas SLTA/ PT. APS kelompok umur SD

sebesar 93,40%, kelompok umur SLTP sebesar 79,28%, kelompok umur SLTA 47,73% dan

kelompok umur diatas SLTA/PT sebesar 12,48%. Jika mengamati APS diatas, semakin tinggi

kelompok umur semakin rendah APS.

Pada tahun 2010 secara umum APS Laki-laki lebih kecil dibandingkan APS Perempuan

pada kelompok 7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun juga kelompok umur 19 - 24 tahun, sedangkan pada

kelompok umur 16 - 18 tahun APS laki-laki lebih tinggi dibanding APS perempuan. Rincian APS

penduduk usia 7 - 24 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2010 dapat

dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.


18

TABEL 2.3

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK USIA 7-24 TAHUN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN


Jenis Kelamin Kelompok Umur (tahun)

7-12 13-15 16-18 19-24

Laki-laki Perempuan

95,28 96,84

77,18 81,67

50,71 45,01

11,33 13,73

Rata-rata

93.40

79,28

47,73

12,48

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010

Sebagaimana APS, Angka Partisipasi Murni (APM), pada tahun 2010 jika dilihat dari jenis

kelamin perempuan kelompok umur sekolah SD dan SLTP lebih tinggi dibanding APM laki-laki. APM

menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai. Pada tahun 2011 APM usia SD untuk anak laki-laki yaitu sebesar 95,28% terjadi

peningkatan dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 92,15%, sedangkan perempuan sebesar 96,84%

juga meningkat dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 92,80%. APM untuk usia SLTP pada anak laki-

laki yaitu sebesar 77,18% meningkat dibanding pada tahun 2010 sebesar 47,58%, sedangkan

perempuan sebesar 81,67%, juga meningkat dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 53,18%, dan APM

SLTA jenis kelamin laki-laki sebesar 50,71%, sedangkan jenis kelamin perempuan lebih rendah

sebesar 45,01% .


19

3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki penduduk merupakan indikator pokok kualitas pendidikan

formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara

mencerminkan semakin tingginya taraf intelektualitas bangsa dan negara tersebut. Di Provinsi NTT

pada tahun 2010 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki

ijazah/STTB sebanyak 45,42%. Sedang yang sudah memiliki ijazah terdiri atas tamatan SD/MI

sebanyak 27,37%, tamat SLTP/MTs sebanyak 11,06%, tamat SLTA/SMK sebanyak 12,27%, dan

tamat Diploma I sampai dengan Universitas hanya sebesar 2,98%.

Dilihat dari jenis kelamin, ijazah/STTB yang dimiliki oleh penduduk laki-laki ternyata masih

lebih baik jika dibandingkan yang dimiliki perempuan untuk tamatan SD, SMP, SLTA/SMK,

sedangkan untuk tamatan Universitas, perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Rincian

persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang

ditamatkan pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.


20

TABEL 2.4

PERSENTASE PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KELAMIN DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI



Pada tahun 2010, secara umum Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki penduduk 10 tahun ke

atas menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa rata-rata penduduk laki-laki masih lebih baik

dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini.

Jenis

Kelamin

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki

Tidak

Memiliki

SD/ MI

SLTP /MTs

SMU/ SMA

SMK/ Kejuruan

Dipl. I/

Dipl. II

Akademi/ Dipl.

III

Dipl. IV

SI/S2/S3

Jlh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laki-laki Perempuan

46,04 44,81

25,67 29,03

11,27 10,85

9,80 9,57

2,92 2,27

0,51 0,75

0,95 0,87

2,85 1,84

100 100

Rata-rata 45,42 27,37 11,06 9,68 2,59 0,63 0,91 0,87 100


21

GAMBAR 2.6

PERSENTASE PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KELAMIN DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI



D. KEADAAN LINGKUNGAN

Dalam menggambarkan keadaan lingkungan, disajikan indikator-indikator yang merupakan

hasil dari upaya sektor kesehatan dan hasil upaya sektor-sektor lain yang terkait. Salah satu sasaran

dari lingkungan sehat adalah tercapainya pemukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi

syarat kesehatan di pedesaan dan perkotaan serta terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat-


22

tempat umum, termasuk sarana dan cara pengelolaannya. Indikator–indikator tersebut adalah

persentase rumah sehat, persentase tempat - tempat umum sehat, dan persentase penduduk

dengan akses air minum.

1. Rumah Sehat

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu

rumah yang memiliki sarana air bersih (perpipaan, sumur gali), memiliki jamban yang sehat dengan

letak/jaraknya 10-11 meter dari Sumur Gali, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air

limbah yang kedap air dan tertutup sehingga tidak menjadi tempat bersarangnya vektor penyakit

(lalat dan kecoak), ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai

rumah terbuat dari lantai/kedap air.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, secara nasional hanya

ada 24,9% rumah sehat, dan persentase yang terendah yaitu di Provinsi NTT yaitu sebesar (7,5%).

Sedangkan menurut data yang dikumpulkan dari masing-masing profil kabupaten/kota se-Provinsi

NTT Tahun 2013 terdapat 943.624 rumah. Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan sebanyak

556.694 rumah (59,0%), rumah sehat sebanyak 324.214 rumah (58,2%) meningkat dibanding tahun

2012 jumlah rumah yang diperiksa sebanyak 516.658 rumah (59,5%), rumah sehat sebanyak

315.832 buah (61,1%). Tidak semua rumah dapat diperiksa oleh karena masalah klasik, yaitu

keterbatasan biaya dan tenaga. Adapun persentase rumah sehat tertinggi di Kab. Lembata (76,8%)

dan persentase rumah sehat tertinggi di Kab. Sumba Tengah (25,1%).


23

0

20

40

60

80

100

Gambaran persentase rumah sehat menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 62 dan Gambar 2.7 berikut ini.

GAMBAR 2.7

PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Dari gambar tersebut di atas tidak ada Kabupaten/Kota yang capaian rumah sehatnya

mencapai 100 % sesuai renstra 2013. Perlu upaya program terkait untuk meningkatkan persentase

rumah sehat di Provinsi NTT.


24

2. Tempat - Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) Sehat

Tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan (TUPM) merupakan suatu sarana

yang dikunjungi oleh banyak orang dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM

meliputi hotel, restoran, pasar, dan lain-lain. TUPM sehat adalah tempat umum dan tempat

pengelolaan makanan/minuman yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air

bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai

(luas ruang) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan memiliki pencahayaan ruang yang

memadai.

Data yang diperoleh dari Profil Kesehatan kabupaten/kota se-Provinsi NTT tahun 2013

memperlihatkan bahwa jumlah TUPM yang ada sebanyak 9.652 buah, yang diperiksa 6.198 buah,

yang masuk kategori TUPM sehat sebanyak 3.544 buah (57,18%) berarti ada penurunan dibanding

pada tahun 2012 dari jumlah TUPM yang diperiksa sebanyak 4.684 buah, yang masuk dalam

kategori sehat sebanyak 2.877 buah (61,4%). Kabupaten/kota dengan TUPM sehat tertinggi adalah

Kab. Ende yakni sebesar 87,5%, sedangkan yang terendah di Kabupaten Manggarai Timur

(17,26%). Rincian TUPM sehat menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 67 dan

pada Gambar 2.8 berikut ini.


25

GAMBAR 2.8

PERSENTASE TUPM SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


3. Akses Terhadap Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan

sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak

merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.


26

Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan adalah ketersediaan

sumber air bersih rumah tangga.

Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut Air Kemasan, Air Isi

Ulang, Ledeng (meteran dan eceran), Sumur Pompa Tangan (SPT), Sumur Terlindungi, Mata Air

Terlindungi, Air Hujan,Sumur Tak Terlindungi, Mata Air Tak Terlindungi, Air Sungai dan lainnya. Dari

beberapa jenis sumber air bersih tersebut diketahui bahwa jumlah keluarga dengan sumber air

minumnya terlindung adalah sebesar 206.818 atau 37,7%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun

2012 yang mana jumlah keluarga dengan sumber air minum terlindung sebanyak 252.013 atau

42,1%. Rincian data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se - Provinsi NTT tahun

2013 dapat dilihat pada Lampiran tabel 65 .

BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN


27

BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat melakukan

aktifitasnya dengan lancar. Oleh karena itu kesehatan menjadi salah satu fokus utama pembangunan di

bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara berkesinambungan menyediakan

sarana dan prasarana kesehatan dan menggalakkan banyak program agar status kesehatan masyarakat

dapat meningkat. Sasaran utama dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah agar semua lapisan

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat secara strategis juga dilakukan melalui peningkatan

partisipasi masyarakat terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tanpa partisipasi

aktif masyarakat maka program pemerintah tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Dengan

berbagai upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada

gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum. Oleh karena itu seluruh

pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif terhadap

perbaikan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dapat ditunjukkan melalui perubahan angka

kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, angka morbiditas yang nantinya dapat meningkatkan

angka harapan hidup.


28

Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat adalah rendahnya

konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak

layak. Faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya yang bertindak

sebagai subyek sekaligus objek pelayanan kesehatan.

Keadaan derajat kesehatan masyarakat Indonesia/NTT dapat disajikan dalam beberapa Indiktor

seperti pada tabel 3.1 berikut ini.

TABEL 3.1

INDIKATOR DERAJAT KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

INDIKATOR DERAJAT

KESEHATAN

NTT (SP 2010)

NASIONAL (SP 2010)

NTT (IPM 2010)

NTT (IPM 2011)

NTT (IPM 2012)

NASIONAL (IPM 2011)

NTT (SDKI 2012)

NASIONAL (SDKI 2012)

AKB/IMR 39/1.000 KH - -

- 45/1.000 KH 32/1.000

KH

AKI/MMR 536/100.000

KH 259/100.000

KH -

- - -

AK BALITA

- - -

- 58/1.000

BLT 40/1.000

BLT

UHH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

-

-

67,40 THN

67,76THN

68,01 THN

69,65 THN

- -

Sumber Data : SP 2010, IPM NTT 2010-2012 dan SDKI 2012


29

A. MORTALITAS

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian

kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat

digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan program pembangunan kesehatan yang

telah dilaksanakan selama ini dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun.

Besarnya tingkat kematian yang terjadi pada periode terakhir dapat dilihat dari berbagai

uraian berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Data kematian pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei karena sebagian besar

kematian terjadi di rumah, sedangkan kematian di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus

rujukan. Indikator ini terkait langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan

kesehatannya. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu Riset

Kesehatan Daerah (Riskesda), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Sensus

Penduduk (SP).

Dalam beberapa tahun terakhir AKB di Indonesia telah banyak mengalami penurunan yang

cukup besar. AKB Nasional pada tahun 2007 sebesar 34 per 1.000 KH (SDKI 2007), pada tahun

2012 menurun menjadi 32 per 1.000 KH (SDKI 2012) .


30

Untuk Provinsi NTT, Angka Kematian Bayi pada tahun 2007 sebesar 57 per 1.000 kelahiran

hidup (SDKI 2007), walaupun angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan AKB secara

nasional yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada tahun 2010 (SP 2010) terjadi

penurunan menjadi 39 per 1.000 KH, namun sangat disayangkan pada tahun 2012 menjadi 45 per

1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Berarti terjadi lonjakan jika dibanding tahun 2010. Ini menjadi

tantangan yang berat baik bagi pemerintah daerah maupun semua instansi terkait di NTT dalam

upaya menurunkan angka kematian bayi dan kesejahteraan penduduk di masa datang

Berdasarkan hasil konversi jumlah kasus kematian pada bayi mengalami fluktuasi dari tahun

2011 – 2013. Pada tahun 2011 sebesar 1.210 kematian atau 12,8 per 1000 Kelahiran Hidup, pada

tahun 2012 kasus kematian bayi meningkat menjadi 1.450 kematian atau 15,1 per 1000 Kelahiran

Hidup, selanjutnya pada tahun 2013 kasus kematian bayi bayi ini menjadi 1.286 kematian atau 13,5

per 1000 Kelahiran Hidup. Berikut ini adalah gambaran Konversi Angka Kematian Bayi per 1000

Kelahiran Hidup pada tahun 2011 – 2013 di Prov. NTT, sedangkan rincian Angka Kematian Bayi

(AKB) per Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 7.


31

GAMBAR 3.1

KONVERSI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota tahun 2013

2. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

AKABA menggambarkan tingkat peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan

sebelum usia lima tahun serta permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang

berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, dan kecelakaan.

Indikator ini juga menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, dalam arti besaran dan tingkat


32

kemiskinan penduduk, sehingga kerap kali dipakai untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan ekonomi

penduduk.

Angka Kematian Balita di Indonesia (menurut estimasi SUPAS 1995) dalam beberapa tahun

terakhir terlihat mengalami penurunan yang cukup bermakna. Pada tahun 1993 AKABA Nasional

diperkirakan 81 per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 44,7 pada tahun 2001 (Surkesnas,

2001). Selanjutnya turun lagi menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007),

dan terus turun menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI, 2012).

Untuk Provinsi NTT, AKABA periode 2002–2012 mengalami fluktuasi. Hasil Survei

Kesehatan dan Rumah Tangga (SKRT) 1995 menunjukkan AKABA NTT sebesar 81 per 1.000

kelahiran hidup yang menurun menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup. Dari hasil SDKI 2002 - 2003

terjadi peningkatan menjadi 72 per 1.000 kelahiran hidup, dan kembali meningkat menjadi 80 per

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Selanjutnya pada tahun 2012, AKABA NTT

kembali menurun menjadi 58 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Walaupun AKABA NTT masih

lebih tinggi jika dibandingkan dengan AKABA nasional yakni 40 per 1,000 kelahiran hidup, namun

penurunan AKABA NTT ini cukup bermakna.

Laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013, berdasarkan

hasil konversi, selama periode 3 (tiga) tahun jumlah kasus kematian balita mengalami fluktuasi dari

tahun 2011 - 2013. Pada tahun 2011 kematian balita sebesar 1.400 atau 14,8 per 1.000 kelahiran

hidup. Pada tahun 2012 kasus kematian balita meningkat menjadi 1.714 atau 17,9 per 1.000 KH.


33

Selanjutnya pada tahun 2013 kematian balita menurun menjadi sebesar 1.362 atau 14,3 per 1.000

kelahiran hidup. Berikut ini disajikan gambaran Konversi AKABA per 1.000 KH Prov. NTT tahun

2009 – 2013, sedangkan rincian per Kab/Kota data dapat dilihat pada lampiran Tabel 7.

GAMBAR 3.2

KONVERSI ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor

kesehatan, AKI mengacu pada jumlah kematian Ibu yang terkait dengan proses kehamilan,


34

persalinan dan nifas. Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten digunakan

data hasil SKRT dan SDKI. Pada tahun 2002 – 2003 AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup

(SDKI 2002 – 2003), angka ini menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007

(SDKI 2007). Selanjutnya pada tahun 2010, AKI turun menjadi 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP,

2010). Walaupun cenderung terus menurun, namun bila dibandingkan dengan target yang ingin

dicapai secara nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka

diperlukan upaya-upaya luar biasa untuk mengatasi permasalahan ini.

AKI Provinsi NTT pada periode 2004 – 2010 cenderung mengalami penurunan yang cukup

bermakna. Pada tahun 2004 AKI NTT sebesar 554 per 100.000 kelahiran hidup (Surkesnas) dan

menurun menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Namun

berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, AKI meningkat menjadi 536 per 100.000

kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 259 per 100.000 kelahiran hidup

(SP,2010) maka AKI NTT sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini maka Provinsi NTT telah

menginisiasi terobosan-terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di

Fasiitas Kesehatan yang memadai. Yang mana capaian indikator antaranya adalah menurunnya

peran dukun dalam menolong persalinan atau meningkatkan peran tenaga kesehatan terampil

dalam menolong persalinan.

Laporan Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 menunjukkan

bahwa konversi AKI per 100.000 Kelahiran Hidup selama periode 3 (tiga) tahun (Tahun 2011 –

2013) mengalami penurunan. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2011 sebesar 208 atau 220


35

per 100.000 KH, pada tahun 2012 menurun menjadi 192 atau 200 per 100.000 KH selanjutnya pada

tahun 2013 menurun lagi menjadi 176 atau 185,6 per 100.000 KH. Berikut ini digambarkan Konversi

AKI per 100.000 KH Prov. NTT tahun 2009 – 2013, sedangkan rincian data per Kab/Kota dapat

dilihat pada lampiran Tabel 8.

GAMBAR 3.3

KONVERSI ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


Selanjutnya rincian jumlah kematian bayi, ibu dan balita tahun 2009 – 2013 dapat dilihat

pada gambar 3.4 berikut.


36

GAMBAR 3.4

JUMLAH KEMATIAN BAYI, IBU DAN BALITA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 – 2013


4. Angka Kematian Kasar

Angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang terjadi pada suatu waktu dan tempat

tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Estimasi Angka Kematian Kasar (AKK)

menurut BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa AKK penduduk NTT sebesar 8,4 per 1.000

penduduk.


37

5. Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH)

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan.

Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Gambaran UHH di Indonesia selama tahun 2006-2012 menunjukkan peningkatan,

begitu juga dengan UHH penduduk NTT cenderung meningkat setiap tahun meskipun tidak secara

signifikan. Pada tahun 2012 angka harapan hidup menjadi 68,01 yang berarti bahwa anak-anak

yang lahir pada tahun 2012 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai 68,01 tahun.

Penurunan Angka Kematian Bayi sangat berpengaruh terhadap kenaikan Umur Harapan

Hidup (UHH) waktu lahir. Angka Kematian Bayi sangat peka terhadap perubahan dengan kesehatan

dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan

AKB dan kenaikan UHH pada waktu lahir. Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung

juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan

masyarakat.

Dari estimasi hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS, UHH pada waktu lahir penduduk

Indonesia secara nasional mengalami peningkatan secara bermakna. Pada tahun 1970 UHH

nasional sebesar 44,7 (SP 1970), meningkat menjadi 52,5 pada tahun 1980 (SP 1980), selanjutnya

mencapai 63,5 pada tahun 1995 (SUPAS 1995) dan diperkirakan menjadi 66,2 pada tahun 2002

(SDKI 2002 – 2003) dan kemudian menjadi 70,5 pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Berdasarkan data

dari BPS Tahun 2012, UHH sedikit menurun menjadi 69,65 tahun.


38

67,40 67,76 68,01

50

55

60

65

70

75

80

2010 2011 2012

Dari SDKI 2007 menunjukkkan bahwa UHH di Provinsi NTT sebesar 65,1 tahun, yang

berdasarkan jenis kelamin UHH perempuan sebesar 67,2 tahun dan laki-laki sebesar 62,9 tahun.

Sedangkan berdasarkan data dari BPS NTT Tahun 2011, UHH Provinsi NTT sebesar 67,65 tahun,

ini berarti terjadi kenaikan UHH NTT.

UHH waktu lahir penduduk di provinsi NTT terus mengalami peningkatan yang cukup

bermakna. UHH Provinsi NTT terus meningkat pada tahun 2010 yakni sebesar 67,40 (IPM 2010),

meningkat lagi menjadi 67,76 tahun pada tahun 2011 (IPM 2011), selanjutnya menjadi 68,01 (IPM

2012). Gambaran peningkatan UHH penduduk NTT sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 dapat

dilihat pada gambar 3.5 berikut ini.

GAMBAR 3.5

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010 – 2013

Sumber Data : IPM NTT Tahun 2010, 2011


39

B. MORBIDITAS

Derajat kesehatan penduduk dapat juga dilihat dari angka kesakitan (morbiditas) yang menunjukkan

ada tidaknya keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam

melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktifitas lainnya. Keluhan yang

dimaksud mengindikasikan adanya jenis penyakit tertentu yang dirasakan penduduk. Semakin tinggi

angka morbiditas, maka semakin banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan. Hasil Susenas

penduduk tahun 2012 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 angka kesakitan penduduk NTT sebesar

22,69%. Angka ini menurun sebanyak 1,58% bila dibanding tahun 2011 yakni 24,27%. Rata-rata lama

hari sakit penduduk yang terganggu kesehatan dan aktifitasnya sehari-hari juga mengalami penurunan

dari 5,51 hari tahun 2011 menjadi 5,19 hari pada tahun 2012. Lamanya hari sakit penduduk di perdesaan

dan perkotaan tidak berbeda secara signifikan yakni sekitar 5 hari. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa status atau derajat kesehatan penduduk pada tahun 2012 lebih baik dibanding dengan tahun

sebelumnya. Konsekuensi dari membaiknya status kesehatan penduduk antara lain penduduk menjadi

lebih produktif dalam bekerja, juga biaya kesehatan yang harus dikeluarkan berkurang. Data morbiditas

dapat dilihat berdasarkan kunjungan pasien ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

1. Pola 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas

Data angka kesakitan penduduk berasal dari masyarakat (community based data) yang diperoleh

melalui studi morbiditas dan hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta dari

sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan


40

pelaporan. Gambaran Pola 10 (sepuluh) penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di Puskesmas tahun

2013 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

TABEL 3.2

POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK DI PUSKESMAS PADA PASIEN RAWAT JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013

No GOLONGAN SEBAB SAKIT JUMLAH

KUNJUNGAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Ispa Penyakit Pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat/Myalgia Penyakit Kulit Alergi Artritis Reumotaid Penyakit Kulit Infeksi Diare Penyakit Lain Pada Saluran Pernapasan Bagian Atas Demam yang sebabnya tidak diketahui Penyakit Infeksi Usus lainnya

1.052.656 207.057 132.854 101.975 95.169 89.206 68.417 66.180

56.975

41.742

55,05 10,83

6,95 5,33 4,98 4,67 3,58 3,46

2,98 2,18

T O T A L 1.912.231 100,00

Sumber : Profil Kabupaten/kota Tahun 2013


41

2. Penyakit Menular

Penyakit menular yang disajikan dalam bagian ini antara lain AFP, TB Paru, Pneumoni,

HIV/AIDS, Diare, Kusta, Dipteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum (TN), Campak, Polio, Hepatitis B,

DBD, Malaria dan Filariasis.

a. Penyakit TBC/TB Paru

TBC atau dikenal juga dengan Tuberkulosis adalah merupakan penyakit menular yang

disebabkan oleh basil tahan asam disingkat BTA nama lengkapnya Mycobacterium tuberculosis.

Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Penyakit ini

merupakan salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitment global dalam MDGs.

Hampir 10 tahun lamanya Indonesia menempati urutan ke-3 dunia dalam hal jumlah

penderita tuberkulosis (TB). Baru pada tahun 2009 turun ke peringkat ke-5 dan masuk dalam

milestone atau pencapaian kinerja 1 tahun Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Data Badan

Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2007 menyatakan jumlah penderita Tuberkulosis di Indonesia

sekitar 528 ribu atau berada di posisi tiga di dunia setelah India dan Cina. Dan laporan WHO pada

tahun 2009, mencatat peringkat Indonesia menurun ke posisi lima dengan jumlah penderita TBC

sebesar 429 ribu orang. Lima negara dengan jumlah terbesar kasus insiden pada tahun 2009 adalah

India, Cina, Afrika Selatan, Nigeria dan Indonesia (sumber WHO Global Tuberculosis Control 2010).

"Tentu saja kasus TB masih banyak, tapi perbaikan peringkat ini merupakan sebuah pencapaian,"


42

ungkap Menkes (Alm.) Endang Rahayu Sedyaningsih dalam evaluasi kinerja 1 tahun Kementerian

Kesehatan di gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (22/10/2010). Dan pada Global Report WHO 2010,

didapat data TB Indonesia, Total seluruh kasus TB tahun 2009 sebanyak 294.731 kasus, dimana

169.213 adalah kasus TB baru BTA positif, 108.616 adalah kasus TB BTA negatif, 11.215 adalah

kasus TB Extra Paru, 3.709 adalah kasus TB Kambuh, dan 1.978 adalah kasus pengobatan ulang

diluar kasus kambuh (retreatment, excl relaps). Sementara itu, untuk keberhasilan pengobatan dari

tahun 2003 sampai tahun 2008 (dalam %) yakni tahun 2003 (87%), tahun 2004 (90%), tahun 2005

sampai 2008 semuanya sama (91%).

Pada tawal tahun 1995 WHO telah merekomendasikan strategi DOTS (Derectly Observed

Treatment Short-course) sebagai strategi penanggulangan secara ekonomis paling efektif (cost

efective), yang terdiri dari 5 (lima) elemen kunci : 1) Komitmen politis; 2)Pemeriksaan dahak

mikroskopis yang terjamin mutunya; 3) Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus

TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan; 4) Jaminan

ketersediaan OAT yang bermutu; 5) Sistem Pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan

penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate

(CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah

pasien BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah. Kementerian Kesehatan menetapkan target

tersebut sebesar 73%.


43

0

20

40

60

80

100

Berdasarkan data yang masuk dari Kab/Kota pada tahun pada tahun 2013 jumlah kasus TB

paru BTA (+) sebanyak 4.551 kasus, yang diobati tercatat sebanyak 4.460 kasus dengan

kesembuhan sebesar 3.500 (78,5%), ini artinya angka kesembuhan TB Paru BTA (+) berada di

bawah target sesuai renstra yang ingin dicapai tahun 2013 yakni sebesar 88%. Angka Penemuan

Kasus (Case Detection Rate) Prov. NTT Tahun 2013 sebesar 44%, artinya tidak mencapai target

renstra pada tahun 2013 yakni 70%. Pada lampiran tabel 11 dan 12 dan gambar 3.6 dan 3.7 dapat

dilihat Penemuan Kasus per Kab/Kota dan Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (Case Detection

Rate TB per Kab/Kota.

GAMBAR 3.6

CAKUPAN CASE DETECTION RATE (CDR) TB DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013



44

0

20

40

60

80

100

Dari gambar 3.6 di atas dapat dilihat bahwa CDR tertinggi ada di Kab. Sumba Barat dan

Belu yakni di atas 100%, dan terendah adalah Kab. Manggarai Timur yakni 12,76%.

GAMBAR 3.7

CAKUPAN ANGKA KESEMBUHAN TB DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Dari gambar 3.7 di atas dapat dilihat bahwa Cakupan Angka Kesembuhan Penderita TB

(Suscess Rate) tertinggi ada di Kabupaten Manggarai yaitu sebesar 100% sedangkan terendah

adalah Kab. Sabu Raijua yaitu sebesar 50%. Terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang mencapai

target persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA (+) tahun 2013 Provinsi NTT (88%)


45

yakni Kab .TTS, TTU, Manggarai Timur, Belu, dan Ende, Manggarai Barat, Flotim, Sikka, Lembata,

dan Kab. Kupang.

b. Penyakit Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat

disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pneumonia juga dapat terjadi akibat kecelakaan

karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi yang rentan terserang Pneumonia adalah anak-

anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau orang yang memiliki masalah

kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Pola 10 (sepuluh) penyakit terbanyak di rumah sakit umum daerah maupun data survei

(SDKI dan Surkesnas) menunjukkan tingginya kasus ISPA. Penyakit ISPA juga masih merupakan

penyebab utama pada kematian bayi dan balita di Nusa Tenggara Timur (Surkesnas 2001).

Diketahui bahwa (80% - 90%) dari seluruh kasus kematian ISPA disebabkan Pneumoni dan

merupakan penyakit yang akut dan kualitas penatalaksanaannya belum memadai.

Sementara laporan dari Profil Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT menunjukkan cakupan

penemuan Pneumonia pada Balita mengalami fluktuasi dari tahun 2011 – 2013. Pada tahun 2011

sebesar 7.048 kasus, pada tahun 2012 meningkat menjadi 8.554 kasus (19,2%), selanjutnya pada

tahun 2013 meningkat menjadi 45.928 kasus (26,42%) dari target perkiraan kasus. Gambaran


46

0

20

40

60

80

100

Cakupan Penemuan dan Penangan Pneumonia pada balita ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 13

dan Gambar 3.8 berikut ini.

GAMBAR 3.8

CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2013


Dari gambar tersebut di atas terlihat Kabupaten Kota yang mencapai target 100% untuk

penemuan penderita pneumonia adalah adalah Kab. Sabu Raijua dan TTU.

c. Penyakit Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human

Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan


47

penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai

macam penyakit lain. Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV)

yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan

menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan

yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-

benar bisa disembuhkan.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif.

Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan

Voluntary, Counseling and Testing (VCT).

HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan

kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV,

seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi

melalui hubungan intim (vaginal, anal ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang

terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak

lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.

Hukuman sosial bagi penderita HIV/AIDS umumnya lebih berat bila dibandingkan dengan

penderita penyakit mematikan lainnya. Kadang-kadang hukuman sosial tersebut juga turut

tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan, yang terlibat dalam merawat orang yang

hidup dengan HIV/AIDS (ODHA).

http://id.wikipedia.org/wiki/HIV

http://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi_oportunistik

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumor

http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_mukosa

http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_mukosa

http://id.wikipedia.org/wiki/Darah

http://id.wikipedia.org/wiki/Air_mani

http://id.wikipedia.org/wiki/Lubrikasi_vaginal

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelenjar_Cowper

http://id.wikipedia.org/wiki/Air_susu_ibu

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_seksual

http://id.wikipedia.org/wiki/Seks_anal

http://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral

http://id.wikipedia.org/wiki/Transfusi_darah

http://id.wikipedia.org/wiki/Jarum_hipodermik

http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan

http://id.wikipedia.org/wiki/Menyusui

http://id.wikipedia.org/wiki/Stigma_sosial


48

Perkembangan penyakit HIV/AIDS terus menunjukkan peningkatan meskipun berbagai

upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk

antar wilayah, menyebarnya sentra-sentra pembangunan ekonomi di Provinsi NTT, meningkatnya

perilaku seksual yang tidak aman dan meningkatnya penyalahgunaan NAPZA (Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat

risiko penyebaran HIV/AIDS.

Jumlah penderita HIV/AIDS dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es (iceberg

phenomena) yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada jumlah penderita yang

sebenarnya. Di Provinsi NTT jumlah penderita HIV/AIDS yang sebenarnya belum diketahui dengan

pasti.

Jumlah kasus HIV-AIDS dari tahun 2011 – 2013 selalu ada kasus baru, pada tahun 2011

kasus baru HIV sebanyak 247 kasus dan AIDS sebanyak 234. Sedangkan pada tahun 2012 kasus

baru HIV sebanyak 261 kasus dan kasus baru AIDS sebanyak 257 kasus, dengan jumlah kematian

sebanyak 84 kasus. Selanjutnya pada tahun 2013 kasus baru HIV sebanyak 178 kasus dan kasus

baru AIDS sebanyak 283 kasus. Pengendalian HIV-AIDS sesuai target renstra pada tahun 2013

untuk penduduk dewasa (umur 15 – 49 tahun) per 1000 penduduk adalah sebesar 0,20/00. Jika

dilihat dari data yang ada bahwa target pengendalian HIV ini hanya sebesar 0,10/00, dan AIDS

sebesar 0,20/00, artinya untuk HIV tidak mencapai target, sedangkan AIDS sudah mencapai target.

Gambaran kasus baru AIDS pada tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 14 dan Gambar

3.9 di bawah ini.


49

GAMBAR 3.9

JUMLAH KASUS BARU AIDS DI PROVINSI NTT TAHUN 2013


d. Penyakit Kusta

Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae.

Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan Kusta menjadi progresif, menyebabkan

kerusakan permanen pada kulit, saraf dan anggota gerak dan mata. Diagnosa kusta dapat

ditegakkan dengan adanya kondisi sebagai berikut : a) Kelainan pada kulit (bercak) putih atau

kemerahan disertai mati rasa; b) Penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf berupa

mati rasa dan kelemahan/kelumpuhan otot; c) Adanya kuman tahan asam di dalam kerokan jaringan

kulit.


50

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menetapkan 2

(dua) kelompok beban Kusta yaitu Provinsi dengan beban Kusta tinggi (high endemic) jika Newly

Case Detection Rate (NCDR) ≥ 10 per 100.000 penduduk dan Kusta rendah (low endemic) jika

NCDR ≤ 10 per 100.000 penduduk. NTT NCDR nya sebesar 7,13 berarti masuk kriteria low

endemic.

Pada tahun tahun 2011-2013 dilaporkan bahwa kasus Kusta mengalami fluktuasi, pada

tahun 2011 sebesar 343 kasus dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 486 kasus

seperti yang terlihat pada tabel 3.4 di bawah. Selanjutnya pada tahun 2013 menurun menjadi 430

kasus. Gambaran tentang penyakit kusta ini dapat dilihat pada lampiran tabel 17 s/d 20.

TABEL 3.4

JUMLAH PENDERITA BARU KUSTA MENURUT TIPE DAN ANGKA PENEMUAN PENDERITA (CDR) PER 100.000 PENDUDUK

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TAHUN 2011 – 2013

Tahun Jumlah penderita kusta CDR/100.000

Penduduk Tipe MB Tipe PB Semua Tipe

2011 243 100 343 7,2

2012 402 84 486 9,9

2013 395 35 430 8,68

CDR=Case Detection Rate, MB=Multi Basiler, PB=Pausi Basiler Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2013


51

0

25

50

75

Dari tabel 3.4 di atas dapat kita ketahui bahwa Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan

beban Kusta rendah (low endemic) dari tahun 2011 s/d 2013 (≤ 10 per 100.000 penduduk).

Berikut ini disajikan gambaran kasus baru Kusta tipe PB dan MB menurut Kabupaten/Kota

dapat dilihat pada gambar 3.10 di bawah ini, dan lampiran tabel 17.

GAMBAR 3.10

PENDERITA BARU KUSTA MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota Tahun 2013 Dari gambar 3.10 dapat kita lihat bahwa penderita baru Kusta yang paling banyak di Kota

Kupang, Flotim, TTU, TTS dan Alor.


52

3. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

a. Difteri

Penyakit Difteri merupakan salah satu Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

(PD3I). Penyakit ini disebabkan oleh kuman Dipteri Penyakit Difteri disebabkan oleh bakteri

Corynebacterium diphteriae yang menyerang system pernapasan bagian atas. Penyakit ini

memilki gejala sakit leher, demam ringan, sakit tekak. Difteri juga kerap ditandai dengan

tumbuhnya membrane kelabu yang menutupi tonsil serta bagian saluran pernafasan. Jumlah

kasus Difteri tahun 2013 di Provinsi NTT tidak ada, data lengkapnya pada lampiran tabel 21.

b. Pertusis

Pertusis atau batuk rejan atau batuk seratus hari merupakan salah satu Penyakit yang

Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Penyakit ini disebabkan oleh kuman Bordetella

pertussis. Jumlah kasus Pertusis pada tahun 2011, 2012 sampai 2013 di Provinsi NTT tidak ada,

data lengkapnya pada lampiran tabel 21.

c. Tetanus Neonatorum (TN)

Tetanus Neonatorum (TN) merupakan salah satu Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I). Penyakit ini disebabkan oleh basil Clostridium tetani, yang masuk ke tubuh

melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi yang baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh


53

pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Umumnya kasus TN banyak ditemukan di

negara berkembang khususnya dengan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan rendah.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 menunjukkan

kasus Tetanus Neonatorum tidak terdapat di Kabupaten/Kota, begitu juga untuk tahun 2012 dan

2011. Tidak adanya kasus TN ini salah satu disebabkan oleh persalinan yang ditolong tenaga

kesehatan semakin meningkat.

d. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut)

Polio adalah salah satu penyakit menular yang termasuk ke dalam PD3I. Penyakit ini

disebabkan oleh virus yang menyerang sistem syaraf hingga penderita mengalami kelumpuhan.

Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 tahun ini ditandai dengan demam,

lelah, mual, kaku di leher dan sakit di tungkai dan lengan. Sedangkan AFP merupakan kondisi

abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas,

kemudian berakhir pada kelumpuhan. Ditjen. PP & PL Kementerian Kesehatan telah menetapkan

indikator surveilans AFP yaitu ditemukannya Non Polio AFP Rate menimal sebesar 2/100.000

anak usia < 15 tahun. Provinsi NTT dengan Non Polio AFP Rate pada tahun 2011 sebesar 4,4

per 100.000 anak usia < 15 tahun, dan pada tahun 2012 sebesar 3,9 per 100.000 anak usia < 15

tahun, selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 8,7 per 100.000 anak usia < 15 tahun,ini berarti NTT

pada tahun 2013 memenuhi target nasional yakni Non Polio AFP Rate ≥ 2 per 100.000 usia di

bawah 15 tahun. Data lengkapnya ada pada lampiran tebel 9.


54

Dalam mendukung upaya sertifikasi bebas polio tahun 2013, Provinsi NTT telah

melaksanakan Program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi Polio

secara rutin dan Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP). Dimana kinerja Surveilans AFP

Provinsi NTT sampai saat ini telah melampau target Nasional dengan kinerja baik berdasarkan

hasil penilaian Kementerian Kesehatan RI dan Tim WHO.

Rincian per Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran tabel 9. Berikut ini digambarkan AFP

Rate Non Polio periode tahun 2011 – 2013 sebagai berikut :.

GAMBAR 3.11

PENEMUAN KASUS AFP DI PROVINSI NTT TAHUN 2009 – 2013

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013


55

Dari gambar 3.11 dapat dilihat bahwa Kasus AFP Non Polio dari tahun 2011 s/d 2013

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 78, menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar

69 dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 79 kasus. Dengan penemuan yang tertinggi di

Kab. Rote Ndao yakni sebanyak 17 kasus kasus AFP Non Polio.

e. Campak

Campak merupakan salah satu kasus PD3I yang disebabkan oleh virus campak.

Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak. Penularan dapat terjadi melalui udara

yang telah terkontaminasi oleh sekret orang yang telah terinfeksi.

Campak ini juga merupakan penyakit menular yang sering menyebabkan kejadian luar

biasa (KLB). Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT mengalami fluktuasi

dalam periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2011– 2013. Pada tahun 2011 sebesar 967 kasus dan

pada tahun 2012 menurun menjadi 114 kasus. Selanjutnya pada tahun 2013 kasus campak ini

mengalami peningkatan menjadi 261 kasus. Dimana pada tahun 2013 kasus campak ini hanya

menyerang 7 Kabupaten/Kota, dengan jumlah kasus tertinggi di Kab. Timor Tengah Selatan

sebanyak 261 kasus. Rincian trend kasus Campak tahun 2009-2013 disajikan pada gambar

berikut ini dan rincian kasus Campak tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran tabel 22.


56

GAMBAR 3.12

PENEMUAN KASUS CAMPAK DI PROVINSI NTT TAHUN 2011 – 2013

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013

Dari gambar 3.12 dapat kita lihat bahwa kasus campak dari tahun 2011 s/d 2013

mengalami fluktuasi.

f. Hepatitis B

Pada tahun 2013 tidak ditemukan kasus Hepatitis B. Rinciannya dapat dilihat pada

lampiran Tabel 22.


57

4. Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa/KLB

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit berpotensi KLB/wabah disebabkan oleh virus

Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypty. Penyakit ini menyerang sebagian

besar anak usia < 15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa.

Pada tahun 2013 ditemukan kasus DBD sebanyak 2.986 kasus atau sebesar 0,6 per

1000 penduduk, artinya jika dibandingkan dengan target pada Renstra tahun 2013 Dinkes.

Provinsi NTT sebesar 1,8 per 1000 penduduk maka berarti telah mencapai target. Rincian Kasus

DBD per Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran tabel 23.

b. Diare

Diare adalah penyakit yang terjadi ketika terjadi perubahan konsistensi feses selain dari

frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita Diare bila jumlah feses lebih besar dari

biasanya, atau bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tetapi tidak

berdarah dalam waktu 24 jam.

Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota perkiraan kasus Diare Provinsi NTT

tahun 2011 berjumlah 200.721 kasus, yang ditangani sebanyak 111.046 kasus atau sebesar 55,3%.

Pada tahun 2012, perkiraan kasus diare berjumlah 206.216 kasus, yang ditangani sebanyak

106.193 kasus atau sebesar 51,5%. Selanjutnya pada tahun 2013, perkiraan kasus diare berjumlah


58

209.553 kasus, yang ditangani sebanyak 102.217 kasus atau sebesar 48,8%. Selama periode 3

(tiga) tahun persentase penemuan dan penanganan penderita diareProvinsi NTT belum pernah

mencapai 100%, bahkan pada tahun 2013 cakupan penemuan dan penanganan penderita diare ini

mengalami penurunan. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra bahwa menurunnya angka

kesakitan diare menjadi 4 per 1000 pendududk tidak tercapai. Gambaran Cakupan Penemuan dan

Penangan Diare pada balita ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 16 .

Dari gambar tersebut di atas bahwa Kabupaten/Kota yang mencapai target 100% untuk

penemuan dan penanganan penderita diare ini adalah hanya Kab. Sumba Tengah yaitu 151% (di

atas target).

c. Penyakit Malaria

Penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di

Provinsi NTT, dimana penyakit ini masih menjadi penyebab kematian bagi bayi, balita dan ibu

hamil serta dapat menurunkan produktifitas tenaga kerja. Penyakit ini juga salah satu penyakit

menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitment global dalam Millenium Development

Goals (MDGs).

Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel

darah marah manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina. Hampir 90%

desa di Provinsi NTT hampir 100% desa endemis malaria. Wilayah endemis malaria pada


59

umumnya adalah desa-desa terpencil dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana

transportasi dan komunikasi yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan

dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, serta buruknya perilaku masyarakat terhadap

kebiasaan hidup sehat.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian

Kesehatan telah menetapkan Stratifikasi endemisitas malaria berdasarkan Annual Parasite

Incidences (API) suatu wilayah di Indonesia menjadi 4 (empat) strata yaitu :

1. Endemis Tinggi bila API > 5 per 1000 penduduk

2. Endemis Sedang bila API 1 -5 per 1000 penduduk

3. Endemis Rendah bila API 0 - 1 per 1000 penduduk

4. Non Endemis bila tidak ada penularan malaria

Sejak tahun 2010 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan Kementerian Kesehatan telah menggunakan Indikator API di seluruh Provinsi di

Indonesia. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, API per 1000 penduduk

mengalami penurunan yang signifikan. Pada periode 2011 – 2013 Provinsi NTT memiliki API

yang semakin menurun. Di mana pada tahun 2011 API NTT sebesar 25 per 1000 penduduk,

tahun 2012 menurun menjadi 23 per 1000 penduduk, selanjutnya pada tahun 2013 menurun lagi

menjadi 20 per 1000 penduduk. Angka ini sangat bermakna karena diikuti dengan intensifikasi

upaya pengendalian malaria yang salah satu hasilnya adalah peningkatan cakupan pemeriksaan

sediaan darah (konfirmasi laboratorium). Tingginya cakupan pemeriksaan sediaan darah di


60

laboratorium tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian malaria dalam

mencapai eliminasi malaria, yaitu semua kasus malaria klinis harus dikonfirmasi dengan

laboratorium. Rincian kasus malaria ini dapat dilihat pada lampiran Tabel 24 dan gambar 3.13 di

bawah ini menampilkan gambaran API menurut selama periode 2009 – 2013 sebagai berikut :

GAMBAR 3.13

ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) PER 1000 PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA SE PROVINSI NTT TAHUN 2009 – 2013


Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 Annual Parasit

Incidence (API) mengalami penurunan dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 2 per 1000 penduduk.

Walaupun API ini mengalami penurunan namun jika dibandingkan dengan target Renstra Dinkes.

Provinsi NTT pada tahun 2013 tidak tercapai (target 2013 sebesar 4 per 1000 penduduk).


61

Tahun 2013 kasus malaria positif tertinggi di Kab. Sumba Barat Daya yaitu sebanyak 10.709 kasus,

sedangkan kasus terendah di Kab. Rote Ndao sebanyak 464 kasus. Rincian kesakitan malaria dapat

dilihat pada lampiran tabel 24.

d. Filariasis

Penyakit Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing Filaris, yang

terdiri dari 3 (tiga) spesies yaitu Wucherria bancrofti, Brugaria malayi dan Brugaria timori. Penyakit ini

menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filaria menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung

cacing Filaria dalam tubuhnya. Di dalam tubuh manusia cacing tersebut tumbuh menjadi cacing

dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai,

payudara, lengan dan organ genital.

Pada tahun 2013 ditemukan kasus baru Filariasis di Provinsi NTT sebesar 754 kasus di

mana yang tertinggi ada di Kab. Sumba Tengah yakni sebanyak 306 kasus. Angka kesakitan

Filariasis per 100.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 19 per 100.000 penduduk, maka jika

dibandingkan dengan target pada Renstra Dinkes.Provinsi NTT pada tahun 2013 sebesar 1 per

100.000 penduduk, ini artinya belum mencapai target. Rincian kasus per Kab/Kota dapat dilihat pada

lampiran tabel 25.


62

C. Prevalensi Masalah Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat

dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping

merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat

rumah tangga dan juga menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang mendukung

pola hidup sehat. Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur

harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan

pembangunan negara yang dikenal dengan istilah Human Development Index (HDI).

Secara umum di Indonesia terdapat dua masalah gizi utama yaitu kurang gizi makro dan

kurang gizi mikro. Kurang gizi makro pada dasarnya merupakan gangguan kesehatan yang

disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein. Masalah gizi makro adalah masalah gizi

yang utamanya disebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan energi dan protein.

Kekurangan zat gizi makro umumnya disertai dengan kekurangan zat gizi mikro.

Data menunjukkan di Provinsi NTT bahwa prevalensi gizi kurang menurun dari 20,4% (SDKI

2007) menjadi 13,0% (Riskesdas 2010) dan kondisi tersebut diikuti dengan penurunan prevalensi

gizi buruk 9,0% (SDKI 2007) menjadi 4,9% (Riskesdas 2010).

Gizi buruk adalah satu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau

dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud

http://www.lusa.web.id/category/gizi/

http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/

http://www.lusa.web.id/tag/medis/

http://www.lusa.web.id/tag/pelayanan/



http://www.lusa.web.id/tag/pengetahuan/

http://www.lusa.web.id/tag/perilaku/



http://www.lusa.web.id/tag/harapan/

http://www.lusa.web.id/tag/unsur/

http://www.lusa.web.id/tag/negara/





http://www.lusa.web.id/tag/gangguan/


http://www.lusa.web.id/tag/energi/

http://www.lusa.web.id/tag/protein/








http://www.lusa.web.id/gizi-buruk/


http://www.lusa.web.id/tag/nutrisi/

http://www.lusa.web.id/tag/nutrisi/


63

bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah

salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi buruk. Menurut UNICEF ada dua

penyebab langsung terjadinya gizi buruk, yaitu :

1. Kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah makanan yang

dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan karena alasan sosial

dan ekonomi yaitu kemiskinan.

2. Akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya

beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat makanan secara baik.

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi buruk yaitu:

1. Faktor ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau oleh masyarakat

2. Perilaku dan budaya dalam pengolahan pangan dan pengasuhan asuh anak

3. Pengelolaan yang buruk dan perawatan kesehatan yang tidak memadai.

Untuk KEP yang ringan dan sedang/Gizi Kurang, gejala klinis yang bisa dijumpai pada anak

adalah berupa kondisi badan yang tampak kurus. Sedangkan gejala klinis KEP berat/gizi buruk

secara garis besar bisa dibedakan menjadi tiga tipe: marasmus, kwashiorkor dan marasmic-

kwashiorkor.


http://www.lusa.web.id/tag/karbohidrat/

http://www.lusa.web.id/tag/kalori/




http://www.lusa.web.id/tag/balita/

http://www.lusa.web.id/tag/faktor/


http://www.lusa.web.id/tag/unicef/



http://www.lusa.web.id/tag/makanan/


http://www.lusa.web.id/tag/unsur/


http://www.lusa.web.id/tag/ekonomi/

http://www.lusa.web.id/tag/penyakit/

http://www.lusa.web.id/tag/infeksi/

http://www.lusa.web.id/tag/tubuh/





http://www.lusa.web.id/tag/perilaku/

http://www.lusa.web.id/tag/anak/


http://www.lusa.web.id/tag/gejala/

http://www.lusa.web.id/tag/anak/

http://www.lusa.web.id/tag/gejala/


http://www.lusa.web.id/tag/marasmus/

http://www.lusa.web.id/tag/marasmic-kwashiorkor/

http://www.lusa.web.id/tag/marasmic-kwashiorkor/


64

Prevalensi Masalah Gizi Buruk dan Kurang diukur dengan membandingkan berat badan

menurut umur. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2011 pada kelompok balita gizi

kurang yang dilaporkan sebesar 10,1% dan pada tahun 2012 sebesar 12,6%. Sedangkan prevalensi

gizi buruk tahun 2011 sebesar 1,2% dan pada tahun 2012 sebesar 1,4%.

Percepatan peningkatan status gizi perlu segera dilakukan karena masalah gizi

kurang/buruk masih cukup banyak. Upaya perbaikan ekonomi, perubahan perilaku penduduk,

memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi secara baik.

Status gizi seseorang terkait dengan permasalahan kesehatan secara umum disamping

merupakan faktor predisposisi yang dapat memperberat penyakit infeksi secara langsung juga dapat

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan secara individual. Bahkan status gizi janin yang

masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi status gizi ibu

hamil dan ibu menyusui.

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain Bayi dengan

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur ; Kurang Energi

Kronis (KEK), Anemia gizi besi pada ibu dan pekerja wanita, dan Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY), sebagaimana diuraikan berikut ini.


65

1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama

yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori

yaitu : BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena

Intrauterine Growth Retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya

kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia,

malaria, dan penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2011 tercatat bahwa jumlah bayi dengan

BBLR sebanyak 3.484 bayi (4,8% dari total bayi baru lahir yang ditimbang), sedangkan pada tahun

2012 tercatat bahwa jumlah bayi dengan BBLR sebanyak 3.911 bayi (4,6% dari total bayi baru lahir

yang ditimbang), selanjutnya pada tahun 2013 jumlah bayi dengan BBLR sebesar 4.457 berarti

terjadi peningkatan sebanyak 546 bayi. Rincian persentase Bayi dengan BBLR di kabupaten/kota

pada tahun 2013 disajikan pada lampiran Tabel 26. Dan dibawah ini dapat di lihat gambaran

persentase Bayi dengan BBLR menurut Kab/Kota Tahun 2013.


66

0

5

10

15

20

GAMBAR 3.14

PERSENTASE BAYI DENGAN BBLR MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Dari gambar 3.14 di atas dapat diketahui bahwa Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi

NTT dengan BBLR tertinggi terdapat di Kabupaten Kab. Lembata dan Flores Timur.

Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi Balita adalah dengan anthropometri

yang menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Kategori yang digunakan adalah:

gizi lebih (z-score > +2 SD); gizi baik (z-score –2 SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score < -2 SD

sampai –3 SD); gizi buruk (z-score < -3 SD).


67

Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak

memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan

berkolerasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat

disebabkan kerena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lainnya (akut).

Rincian status gizi balita NTT berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun

2013 dan rincian per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran Tabel 27 .

GAMBAR 3.15

PERSENTASE STATUS GIZI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Dari gambar 3.15 di atas dapat kita lihat bahwa status gizi baik yang lebih banyak,

sedangkan yang paling rendah adalah status gizi lebih.Berdasarkan data Profil Kesehatan


68

Kabupaten/Kota tahun 2013, status Gizi Lebih sebesar 0,6%, Gizi Baik 75,6%, Gizi Kurang 12,6%

dan Gizi buruk sebesar 1,8% dari 390.846 balita yang ditimbang.

Rincian status gizi buruk balita NTT berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase status Gizi Buruk tertinggi terdapat pada kabupaten

Sumba Barat Daya 6,14% dan Kabupaten Alor 6,05%. Gambar di bawah ini menyajikan persentase

status gizi buruk per Kabupaten/Kota yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 27 .

GAMBAR 3.16

PERSENTASE STATUS GIZI BURUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN


BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut ini

diuraikan gambaran situasi upaya kesehatan khususnya untuk tahun 2013.

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan

dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat sudah

dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan

kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan bayi dan

perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu bisa berpengaruh pada

kesehatan janin dalam kandungan hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya.

Kebijakan tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir secara khusus berhubungan dengan pelayanan


antenatal, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir yang diberikan di semua jenis fasilitas

kesehatan dari posyandu sampai rumah sakit pemerintah maupun fasilitas kesehatan swasta.

a. Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang

mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan

pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari

segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan professional

(dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum dan bidan) kepada ibu hamil selama

masa kehamilannya, yang mengikuti pedoman pelayanan antenatal yang ada diutamakan pada

kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1

dan K4.

Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu

hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk

mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah

mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan,

dengan distribusi sekali pada trisemester pertama, sekali pada trisemester kedua dan dua kali pada

trisemester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan

kepada ibu hamil.


Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT pada tahun 2013 presentase

rata-rata cakupan kunjungan ibu hamil (K1) sebesar 85%, pada tahun 2012, presentase rata-rata

cakupan kunjungan ibu hamil (K1) sebesar 88,5%, sedangkan pada tahun 2011 K1 sebesar 89,8%,

sedangkan target yang harrus dicapai adalah sebesar 100%, berarti untuk capaian cakupan K1 ini

belum tercapai. Persentase rata-rata cakupan kunjungan ibu hamil (K4) tahun 2013 sebesar 64%,

pada tahun 2012 sebesar 67,0% sedangkan pada Tahun 2011 cakupan K4 sebesar 65,7%. Target

pencapaian K4 yang harus dicapai sesuai Renstra Dinkes. Prov. NTT sebesar 95%,berarti belum

mencapai target.

Rincian cakupan K1 dan K4, pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada

lampiran Tabel 28. Gambar 4.1 di bawah ini adalah Persentase Cakupan Pelayanan K4 Ibu Hamil

menurut Kabupaten/Kota sebagai berikut :


GAMBAR 4.1

PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN K4 IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013


Dari gambar 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa cakupan K4 yang tertinggi adalah Kota

Kupang, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Sabu Raijua.

b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan

Proses persalinan dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya, sehingga dapat

mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Dan

pertolongan persalinan oleh nakes ini juga harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Pemerintah

Provinsi NTT melalui Pergub. NTT No.42 Tahun 2009 telah membuat Kebijakan tentang Revolusi


Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA) dengan mottonya semua ibu hamil melahirkan di fasilitas

kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan yang memadai ini harus didukung 6 aspek. Dari 6

aspek, Aspek Sumber Daya Manusia (Bidan dan Perawat) harus memenuhi jumlah dan

kompetensi pelatihan yang dimiliki sesuai standar. Disamping itu juga sarana/gedung juga

menjadi perhatian. Oleh karena itu pemerintah selalu memperluas akses sarana, pelayanan,

serta menambah tenaga kesehatan dengan menempatkan bidan-bidan di desa dan pemenuhan

tenaga bidan di setiap puskesmas menjadi minimal 5 tenaga. Hal ini sesuai dengan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang telah ditetapkan dalam Perpres No.5 tahun

2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pembangunan SDM kesehatan yang merata dan

bermutu.

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa

di sekitar persalinan, hal ini antara lain disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Dalam kurun waktu lima tahun

terakhir, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan termasuk pendampingan

selama periode tahun 2011 - 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 cakupan persalinan

nakes sebesar 77,7% sedangkan target yang harus dicapai sesuai Renstra Dinkes. Prov. NTT

pada tahun 2013 adalah sebesar 90%, berarti tidak mencapai target. Rincian cakupan

persalinan ditolong oleh nakes per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran tabel 28. Di

bawah ini dapat kita lihat Gambaran cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.


GAMBAR 4.2

PERSENTASE CAKUPAN PERSALINAN DENGAN PERTOLONGAN OLEH DAN MELALUI PENDAMPINGAN TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TAHUN 2009 - 2013


Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di

Provinsi NTT tahun 2012 sebesar 80,8% menurun menjadi 77,7% pada tahun 2013.

Pada gambar 4.3 di bawah ini adalah gambaran tentang Cakupan persalinan yang ditolong

nakes per kabupaten/kota tahun 2013 adalah sebagai berikut :


GAMBAR 4.3

PERSENTASE CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota dan Laporan Bidang Kesmas Tahun 2013

Dari Gambar 4.3 tersebut di atas dapat dilihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan di Provinsi NTT tahun 2013 yang tertinggi adalah di Kabupaten Alor, sedangkan

yang terendah adalah di Kota Kupang.

Rincian tentang cakupan ibu nifas yang mendapat pelayanan nakes per Kabupaten/Kota

tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran tabel 28 juga, dimana cakupan yang tertinggi adalah

Kabupaten TTU, sedangkan yang terendah adalah Kab. Manggarai Timur.


c. Deteksi Resiko, Rujukan Kasus Risti dan Penanganan Komplikasi

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh tenaga bidan di desa dan Puskesmas,

beberapa ibu hamil diantaranya tergolong dalam kasus risiko tinggi (risti) dan memerlukan

pelayanan kesehatan rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai. Dari hasil Riskesdas

tahun 2010 diketahui bahwa yang termasuk dalam kelompok resiko tinggi adalah kelompok ibu hamil

dengan K1 dan K4 yang rendah, umur < 20 tahun, umur > 35 tahun, kehamilan ke-4 atau lebih,

tinggal di pedesaan dan tingkat pendidikan dan status ekonomi rendah.

Berdasarkan Renstra Dinkes. Provinsi NTT Tahun 2013, target cakupan komplikasi ibu

hamil resiko tinggi (Bumil Risti) yang ditangani adalah sebesar 84%, sedangkan berdasarkan Profil

Kabupaten/Kota tahun 2013 hanya mencapai 52 %, berarti belum mencapai target. Ada 2 (dua)

Kabupaten/Kota yang telah mencapai target yaitu Kabupaten Belu dan Sumba Tengah, dan cakupan

yang paling rendah adalah Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao dan Sumba Barat Daya. Rincian

cakupan ibu hamil Risti/Komplikasi yang ditangani per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran

tabel 31 dan Gambar 4.4 di bawah ini :


GAMBAR 4.4 PERSENTASE BUMIL RISTI YANG DITANGANI

MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR TAHUN 2013


Pada Gambar 4.4 cakupan ibu hamil dengan risti yang ditangani pada tahun 2013 sebesar

52,1%, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 52,6%, berarti ibu risti yang ditangani mengalami

mengalami penurunan sebesar 0,5% bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2011. Adapun

kabupaten/kota dengan cakupan bumil risti ditangani yang capaiannya di bawah cakupan Provinsi

NTT yaitu Kab. Sabu Raijua 12,0%, Kab.Rote Ndao 14,6%, dan Kab. Sumba Barat Daya 14,7%.


d. Kunjungan Neonatus

Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko

gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko

tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan

pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) minimal dua kali, satu kali pada umur 0-7 hari dan

satu kali lagi pada umur 8-28 hari. Dalam melaksanakan pelayanan neonatus, petugas kesehatan

disamping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi

kepada ibu. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan neonatal dasar yang terdiri dari

tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan ASI eksklusif, pencegahan

infeksi (perawatan mata, perawatan tali pusat, perawatan kulit dan pemberian imunisasi), pemberian

vitamin K, penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan buku KIA.

Berdasarkan Renstra Dinkes. Provinsi NTT pada tahun 2013 target cakupan Kunjungan

Neonatus (KN2) adalah sebesar 90%, sedangkan pada laporan Profil Kesehatan kabupaten/kota se-

Provinsi NTT, persentase rata-rata cakupan Kunjungan Neonatus (KN2) tahun 2013 sebesar 88,9%

hal ini menunjukkan bahwa selain tidak mencapai target bahkan juga terjadi penurunan dibanding

pada tahun 2012 sebesar 98,7%, sedangkan tahun 2011 sebesar 89,6%. Rincian data

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 36 dan Gambar 4.5 berikut ini.


0

20

40

60

80

100

GAMBAR 4.5

PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS 2 KALI (KN LENGKAP) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013


Pada gambar 4.5 di atas dapat dilihat bahwa cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap

(KN2) pada tahun 2013 ada beberapa Kabupaten yang telah mencapai target yaitu Kab. Kupang,

TTU, Belu, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat

dan Sumba Barat Daya.

e. Kunjungan Bayi

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase

cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 adalah sebesar (81,6%), sedangkan target yang harus


dicapai 90%, pencapaian tahun 2012 sebesar (83,2%) berarti terjadi penurunan dan tidak mencapai

target, sedangkan tahun 2011 sebesar (70,5%). Target yang harus dicapai pada tahun 2013 adalah

sebesar 81,6%, berarti target ini tidak tercapai. Rincian cakupan kunjungan bayi menurut

kabupaten/kota pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan Lampiran Tabel 37.

GAMBAR 4.6

PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI (MINIMAL 4 KALI) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013


Dari gambar 4.6 di atas jika dibandingkan dengan target capaian pada Renstra Dinkes.

Provinsi NTT (90%), menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang telah mencapai target yaitu

Kabupaten Manggarai Timur.


2. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2013 menunjukan cakupan pelayanan

kesehatan siswa SD/MI Kabupaten/Kota se Provinsi NTT mencapai 59,1% sedangkan pada tahun

2012 mencapai 60,3%, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 60,3%, berarti terjadi penurunan

dibanding dengan tahun sebelumnya. Persentase cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/MI

Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dari tahun 2009 s/d 2013 mengalami fluktuasi Rincian data dapat

dilihat pada gambar 4.7 dan Lampiran Tabel 47.

GAMBAR 4.7

PERSENTASE CAKUPAN PEMERIKSAAN SISWA SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009-2013


Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/MI Kabupaten/Kota yang mencapai target adalah

Kabupaten Manggarai dan Nagekeo. Dimana pada tahun sebelumnya capaian Kabupaten Alor ini

yang paling rendah yaitu sebesar 4,8%.


3. Pelayanan Keluarga Berencana

Masa subur seorang wanita memiliki peran penting bagi terjadinya kehamilan sehingga

peluang wanita melahirkan cukup tinggi. Menurut hasil penelitian, usia subur seorang wanita

biasanya antara umur 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau

menjarangkan kehamilan, wanita lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB. Tingkat

pencapaian pelayanan KB dapat digambarkan melalui cakupan peserta KB yang ditunjukkan melalui

kelompok sasaran program yang sedang/pernah menggunakan alat kontrasepsi menurut daerah

tempat tinggal, tempat pelayanan serta jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 jumlah PUS sebesar

889.002 orang, pada tahun 2012 jumlah PUS sebesar 695.605 orang, sedangkan pada tahun 2011

sebesar 742.491 orang. Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif tahun 2013 sebanyak 534.278

(60,1%), tahun 2012 sebesar 381.442 orang (54,8%), sedangkan tahun 2011 sebesar 500.086 orang

(67,4%), berarti pada tahun 2013 ada peningkatan jumlah persentase peserta KB aktif. Namun jika

dibandingkan target yang harus dicapai sebanyak 70%, pada tahun 2013 ini belum mencapai target.

Rincian datanya ada pada lampiran tabel 35. Ada 3 (tiga) Kabupaten yang dapat mencapai target

yaitu Kabupaten Belu, Alor dan Manggarai. Rincian cakupan peserta KB aktif menurut

kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 33 dan Gambar 4.8.


GAMBAR 4.8

PERSENTASE KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009-2013


Dari gambar 4.8 di atas diketahui bahwa Proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB

aktif pengguna alat kontrasepsi terbanyak pada tahun 2008 s/d 2013 adalah jarum suntik.

4. Pelayanan Imunisasi

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi

terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI

dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga tergambarkan


besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

(PD3I).

Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila > 100% bayi di desa/kelurahan

tersebut mendapat imunisasi lengkap. Pada tahun 2013 persentase cakupan desa/kelurahan UCI

menurut Kabupaten/Kota sebesar 57,0 %, pada tahun 2012 pencapaian sebesar 63,3%, sedangkan

pada tahun 2011 sebesar 64,3%. Berarti dari pencapaian jika dibanding tahun 2012 terjadi

penurunan. Target Standar Pelayanan Minimal Dinkes. Provinsi NTT cakupan UCI pada tahun 2013

adalah sebesar 100%, berarti pada tahun 2013 ini, target tidak tercapai. Rincian data persentase

cakupan UCI Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 38 dan

Gambar 4.9.

GAMBAR 4.9

PERSENTASE CAKUPAN UCI DESA/KELURAHAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013



Pada Gambar 4.9 di atas terlihat bahwa pada tahun Kabupaten/Kota dengan persentase

cakupan desa/kelurahan UCI tertinggi adalah Kabupaten Manggarai, sedangkan Kabupaten UCI

yang terendah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dan yang tidak melapor adalah Kabupaten

Sumba Timur dan Sabu Raijua.

Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi BCG, DPT (3 kali), Polio (4 kali), dan

Imunisasi Campak (1 kali), yang dilakukan melalui pelayanan rutin di Posyandu dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya. Gambaran persentase cakupan imunisasi bayi menurut

Kabupaten/Kota tahun 2009 -2013 dapat dilihat pada Gambar 4.10.

GAMBAR 4.10

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI BCG, DPT-3, POLIO DAN CAMPAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009-2013



Pada gambar 4.10 di atas dapat terlihat bahwa Cakupan Imunisasi dasar pada bayi di

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT untuk masing-masing jenis vaksin menurut kabupaten/kota dari

tahun 2009 - 2013 yang tertinggi adalah pada tahun 2012 yang dapat dilihat pada Lampiran Tabel 39

dan Tabel 40.

Pada seorang wanita, juga diharapkan dilakukan imunisasi Tetanus Toksoid untuk kesehatan

sang bayi agar terhindar dari tetanus toksoid.

Pada kurun waktu 2009-2013 Cakupan imunisasi TT-1 dan TT-2 pada ibu hamil mengalami

Fluktuasi. Pada tahun 2009 cakupan TT-1 maupun TT-2 masing-masing sebesar 11,8% dan 10,0%,

tahun 2010 TT-1 menjadi sebesar 12,1% dan TT-2 sebesar 10,4%. Pada tahun 2011 T1 sebesar

35,8% dan T2 sebesar 29,2%, sedangkan pada tahun 2012 cakupan TT-1 menjadi 34,1%, dan TT-

2 sebesar 27,3% selanjutnya pada tahun 2013 capaian TT1 sebesar 28,8%, TT2 sebesar 24,2%

menurun dibanding tahun 2012.

Rincian persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil menurut kabupaten/kota tahun

2013 dapat pula dilihat pada Lampiran Tabel 29 dan Gambar 4.11.


GAMBAR 4.11

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi

masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap baik secara

langsung maupun melalui rujukan pasien bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan

sedang hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi kunjungan rawat jalan dan ada pula puskesmas yang


melayani rawat inap, sedangkan RS yang dilengkapi berbagai fasilitas disamping memberikan

pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani untuk kunjungan rawat jalan.

Beberapa kegiatan pokok upaya kesehatan perorangan adalah peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III di rumah sakit dan lain-

lain. Berikut adalah uraian singkat tentang pelayanan kesehatan rujukan tersebut.

Gambaran pencapaian pelayanan kunjungan rawat jalan dan pasien rawat inap hasil

pengumpulan data/informasi Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dalam lima tahun

terakhir (2009-2013) dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut.

GAMBAR 4.12

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN DAN PASIEN RAWAT INAP DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009-2013



Pada gambar 4.12 di atas, pencapaian pelayanan kunjungan rawat jalan dan pasien rawat

inap hasil pengumpulan data/informasi Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dalam

lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan antara tahun 2011 dan

2012, terlihat bahwa Kunjungan rawat jalan pada tahun 2013 menurun dibanding tahun 2011,

sedangkan pasien rawat inap pada tahun 2013 menurun dibanding tahun 2012. Rincian kunjungan

rawat jalan dan rawat inap Kabupaten/Kota se Provinsi NTT pada tahun 2013 dapat dilihat pada

lampiran tabel 58.

1. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi

yaitu pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator stándar terkait

dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur

(BOR), rata-rata lama hari perawatan (LOS), rata-rata tempat tidur dipakai (BTO), rata-rata selang

waktu pemakaian waktu tempat tidur (TOI), persentase pasien keluar yang meninggal (GDR) dan

persentase pasien keluar yang meninggal < 24 jam perawatan (NDR).

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013, persentase

pemanfaatan tempat tidur rumah sakit (BOR) baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit

swasta sebesar 47,6% pada tahun 2012 sebesar 51,9% sedangkan tahun 2011 sebesar 56,7% hal

ini menunjukkan adanya penurunan BOR. Stándar untuk BOR adalah 60-85%, berarti dari tahun

2011 – 2013, target BOR ini belum tercapai. Rumah sakit dengan persentase BOR tertinggi adalah


RS Lendemoripa sebesar 84,4% dan RS Karitas Weetabula sebesar 79,8%. Persentase pasien

yang keluar mati <48 jam (GDR) tahun 2013 sebesar 3,1%, pada tahun 2012 sebesar 2,5%,

sedangkan tahun 2011 sebesar 3,1%, berarti jika dibandingkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan

dibandingkan pada tahun 2012. Sedangkan persentase pasien yang keluar mati >48 jam (NDR)

pada tahun 2013 sebesar 1,9 %, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1,7%, dan pada tahun 2011

juga sebesar 1,7%, berarti tidak terjadi peningkatan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012. Rincian

indikator pelayanan kesehatan di rumah sakit menurut kabupaten/kota pada tahun 2013 dapat dilihat

pada Lampiran tabel 59 dan 60.

2. Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM)

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin adalah salah satu

program yang memberi andil besar dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Program ini menjadi

vital mengingat sebagian penduduk masyarakat kita masih berada di bawah garis kemiskinan dan

mereka yang termasuk kelompok keluarga miskin (gakin) sering kali direpotkan dengan masalah

biaya saat berhadapan dengan problem kesehatan. Melalui program ini, keluarga miskin bisa

terbebas dari biaya kesehatan sebab dalam JPKMM pemerintah menanggung biaya pelayanan

kesehatan untuk gakin.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013, persentase

cakupan pelayanan masyarakat miskin pada tahun 2013 adalah sebesar 85,2 %, pada tahun 2012


adalah sebesar 100,4% sedangkan tahun 2011 sebanyak 88,7%, berarti terjadi penurunan jika

dibanding pada tahun 2012. Rincian data dapat dilihat pada lampiran Tabel 56.

C. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Upaya pemberantasan penyakit menular lebih ditekankan pada pelaksanaan surveilens

epidemiologi dengan upaya penemuan penderita secara dini yang ditindaklanjuti dengan

penanganan secara cepat melalui pengobatan penderita. Disamping itu pelayanan lain yang

diberikan adalah upaya pencegahan dengan pemberian imunisasi, upaya pengurangan faktor risiko

melalui kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat

dalam upaya pemberantasan penyakit menular yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Uraian

singkat berbagai upaya tersebut seperti berikut ini.

1. Pengendalian Penyakit Polio

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio di Provinsi NTT telah melaksanakan

program Eradikasi Polio (Erapo) yang terdiri dari pemberian imunisasi Polio secara rutin dan

Surveilans Acute Flaccid Paralysis (S-AFP). Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-

Provinsi NTT tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi Polio-3 pada bayi pada tahun

pada tahun 2013 sebesar 83,8%, pada tahun 2012 sebesar 97,5%, sedangkan pada tahun 2011

sebesar 74,6 %, berarti pada tahun 2013 terjadi penurunan cakupan imunisasi Polio-3. Rincian


0

20

40

60

80

100

cakupan imunisasi Polio-3 menurut kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 4.13 dan

Lampiran Tabel 40.

GAMBAR 4.13

CAKUPAN IMUNISASI POLIO-3 MENURUT KABUPATEN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Dari Gambar 4.13 di atas dapat kita lihat bahwa Kabupaten/kota yang Imunisasi Polio ≥

100% ada 4 Kabupaten yakni Sikka, Ngada, Manggarai,dan Sumba Tengah.

Pemberian imunisasi polio pada balita sebanyak 3 kali, gunanya untuk mencegah

terjadinya penyakit polio, upaya lain untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio adalah

dengan melaksanakan surveilans AFP dengan baik. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk


mencari kemungkinan adanya virus Polio liar yang bekembang di masyarakat dengan pemeriksaan

spesimen tinja dari kasus AFP yang menyerang masyarakat (Community Based Surveillance/CBS)

dan Rumah Sakit (Hospital Based Surveillance/HBS). Berdasarkan kegiatan surveilans, AFP pada

penduduk < 15 tahun pada tahun 2013 ditemukan sebesar 79 kasus dengan AFP Rate Non Polio

sebesar 8,8 per 100.000 penduduk, pada tahun 2012 sebesar 69 kasus, dengan AFP rate sebesar

3,9 per 100.000 penduduk. Sedangkan tahun 2011 AFP sebanyak 78 kasus, dengan AFP rate

sebesar 7,8 per 100.000 penduduk. Berarti pada tahun 2013 terjadi peningkatan AFP Rate Non Polio

dibandingkan pada tahun 2012. Rincian data dilihat pada lampiran Tabel 9.

2. Pengendalian TB-Paru

Upaya pencegahan dan pemberantasan TB-Paru dilakukan dengan pendekatan DOTS

(Directly Observe Treatment Shortcource) atau pengobatan TB-Paru dengan pengawasan langsung

oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). Kegiatan ini meliputi upaya penemuan penderita dengan

pemeriksaan dahak pada suspek di sarana pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan

pemberian paket pengobatan. Upaya pemberantasan penderita TB selama tahun 2009-2013 terlihat

pada Gambar 4.14 berikut ini.


GAMBAR 4.14

JUMLAH PENDERITA TB BTA+, DIOBATI DAN PENDERITA SEMBUH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 – 2013


Dari gambar 4.14 di atas terlihat bahwa pelaksanaan pemberantasan penyakit TB dari

tahun 2009-2013 menunjukkan fluktuasi. Kesembuhan penderita TB+ tahun 2009 yang diobati dari

tahun 2008 sebanyak 2.346 orang. Sedangkan kesembuhan penderita TB+ pada tahun 2010 yang

diobati dari tahun 2009 adalah sebanyak 2.277 orang. Pada tahun 2011, penderita TB+ sebanyak

4.174 orang. Jumlah ini menurun pada tahun 2012 mmenjadi 3.961 orang, dan terus menurun pada

tahun 2013 menjadi 2.995 orang. Pada tahun 2012 penderita BTA (+) sebesar 3.961 orang, lalu

dilakukan pengobatan yang hasilnya dapat dievaluasi pada tahun berikutnya artinya pada tahun 2013

baru dapat dievaluasi dengan hasil 2.311 penderita yang sembuh. Sedangkan jumlah penderita di


tahun 2013 yakni sebanyak 2.995 orang akan dapat dievaluasi kesembuhannya pada tahun 2014.

Persentase kesembuhan/angka keberhasilan pengobatan penderita baru TB BTA (+) menurut

kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran Tabel 10 – 12.

3. Pengendalian Penyakit ISPA

Upaya dalam rangka Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (P2 ISPA)

lebih difokuskan pada upaya penemuan secara dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat

terhadap penderita Pneumonia Balita yang ditemukan. Upaya ini dikembangkan melalui suatu

manajemen terpadu dalam penanganan balita sakit yang datang ke unit pelayanan kesehatan atau

lebih dikenal dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Dengan pendekatan MTBS semua

penderita ISPA langsung ditangani di unit yang menemukan penderita tersebut.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT cakupan pneumonia pada

balita yang ditangani pada tahun 2013 sebanyak 26,43 %, pada tahun 2012 adalah sebesar 19,2%

tahun 2011 sebesar 14,5%, berarti ada peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun

2012. Persentase penemuan dan pengobatan kasus Pneumonia pada balita tahun 2013 per

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 13 dan trend 2009-2013 pada Gambar 4.14

berikut ini.


GAMBAR 4.15

PERSENTASE, JUMLAH PENEMUAN DAN PENANGANAN (PENGOBATAN) KASUS PNEUMONIA PADA BALITA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


Berdasarkan gambar 4.15 di atas, jumlah balita yang ditangani selama tahun 2009-2013

mengalami fluktuasi, dan terjadi peningkatan di tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2012.

4. Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan PMS

Hasil Riskesdas tahun 2010 secara nasional menunjukkkan bahwa persentase penduduk

yang mempunyai persepsi benar bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV karena makanan yang

disiapkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebesar 32,9% dan yang mempunyai persepsi benar


bahwa seseorang tidak dapat tertular HIV melalui gigitan nyamuk 23,5%. Sedangkan penduduk

yang mengetahui cara pencegahan yang benar bahwa HIV dapat dicegah dengan berhubungan

seksual hanya dengan satu pasangan tetap yang tidak beresiko sebesar 49,4%, bahwa HIV dapat

dicegah dengan berhubungan seksual suami/istri saja sebesar 50,3%, bahwa HIV dapat dicegah

dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan beresiko sebesar

41,9%. Selanjutnya 44,9% penduduk mengetahui bahwa HIV dapat dicegah dengan menggunakan

jarum suntik bersama dan 21,8% mengetahui bahwa HIV tidak dapat dicegah dengan melakukan

sunat/sirkumsisi.

Upaya pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS disamping

ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan

melalui penemuan penderita secara dini dan dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Sedangkan

upaya penemuan penderita dilakukan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor dan upaya

pemantauan dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS). Penyakit menular seksual

termasuk HIV/AIDS sudah menjadi masalah kesehatan di provinsi NTT, terlihat adanya

kecenderungan penambahan kasus.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS ini antara

lain : sasaran penanggulangan adalah kelompok umur seksual aktif 15-45 tahun dan mencakup

kelompok perilaku resiko tinggi dan rendah di daerah dengan prevalensi penyakit menular seksual

yang tinggi; Upaya pencegahan dengan melakukan uji saring darah donor, promosi kondom,

penerapan kewaspadaan universal, pencegahan penularan vertikal dan pencegahan penularan


pada penyalahgunaan obat; Surveilans dilaksanakan melalui sentinel setahun dan sulveilans ad hoc

dilaksanakan 2 kali setahun; KIE diarahkan pada kelompok resiko tinggi dan masyarakat umum

yang dilaksanakan dengan metode yang tepat dan efektif yaitu lewat mimbar-mimbar dan lembaga

keagamaan; Peningkatan koordinasi lintas program dan sektor dalam naungan Komisi

Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Provinsi; Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga

kesehatan dan masyarakat.

Profil Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kasus baru HIV

sebanyak 178 kasus, dimana yang tertinggi ada pada Kota Kupang yakni sebanyak 46 kasus.

Sedangkan total kasus AIDS tahun 2013 adalah 283 kasus dengan jumlah tertinggi di Kabupaten

Belu sebanyak 55 kasus, menyusul Kota Kupang sebanyak 51 kasus, dengan jumlah kematian

akibat AIDS sebanyak 46 orang dimana tertinggi ada pada Kabupaten Belu dan Ende yakni masing-

masing 7 orang. Sedangkan total PMS tahun 2013 sebanyak 87 kasus yang ada pada 2 (dua)

kabupaten yakni Kabupaten Sikka sebanyak 83 kasus dan Manggarai sebanyak 4 kasus. Rincian

data HIV/AIDS, PMS dan kematian akibat AIDS dapat dilihat pada lampiran tabel 14.

5. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang sampai

saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, sering muncul sebagai KLB dan

menimbulkan kepanikan di masyarakat karena menyebar sangat cepat dan dapat menyebabkan

kematian. Penyebab DBD adalah virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti.


Upaya pemberantasan DBD dititikberatkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat

berperan serta dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M plus (Menguras,

Menutup, Mengubur dan Menabur larvasida), penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta

kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes aegypti berkembang

biak, juru pemantauan jentik (Jumantik) untuk memantau Angka Bebas Jentik (ABJ), serta

pengenalan gejala DBD dan penanganannya di rumah tangga.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT pada tahun 2013 ada

sebanyak 9.986 kasus DBD (Inciden Rate 60 per 100.000 penduduk) artinya dalam setiap 100.000

penduduk ada 60 orang yang terkena DBD pada tahun 2013. Pada tahun 2012 sebesar 1.542 kasus

dengan Incedens rate sebesar 103,8 per 100.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa terjadi

penurunan kasus pada tahun 2013. Rincian jumlah kasus DBD pada tahun 2013 dapat dilihat pada

lampiran Tabel 23 dan Gambar 4.16 di bawah ini.


GAMBAR 4.16

JUMLAH KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013


Dari gambar 4.16 di atas terlihat bahwa penyumbang penderita DBD tertinggi di

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 adalah Saburaijua, Kota Kupang dan Manggarai Barat.

6. Pengendalian Penyakit Malaria

Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa Provinsi NTT merupakan Provinsi

dengan Kasus Baru Malaria tertinggi dalam satu tahun terakhir yakni sebesar 117,50/00. Berdasarkan

data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2013


jumlah penderita malaria positif dengan pemeriksaan mikroskop adalah sebanyak 96.740 penderita

dengan Annual Parasite Incidens Rate sebesar 19,5 per 1000 penduduk, artinya dalam setiap 1000

penduduk ada sekitar 20 orang yang menderita malaria positip. Pada tahun 2012 sebanyak 114.321

orang, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 118.494, hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan

penderita malaria pada tahun 2013 jika dibandingkan pada tahun 2012. Rincian data dapat dilihat

pada Gambar 4.17 dan lampiran Tabel 24.

GAMBAR 4.17

JUMLAH KASUS MALARIA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013


Dari gambar 4.16 di atas diketahui bahwa penderita malaria positif yang tertinggi pada

tahun 2013 adalah Kabupaten Sumba Barat Daya , TTS dan Belu.


7. Pengendalian Penyakit Kusta

Upaya pelayanan terhadap penderita penyakit Kusta antara lain melakukan penemuan

penderita melalui berbagai survei anak sekolah, survei kontak dan pemeriksaan intensif penderita

yang datang ke sarana kesehatan dengan keluhan atau kontak dengan penderita penyakit Kusta.

Pada penderita kusta yang ditemukan, diberikan pengobatan paket MDT (Multi Drag

Therapy Pausi Basiler (RFT PB) selama 6-9 Bulan maupun Multi Drag Therapy Multi Basiler (MDT

MB) selama 12-15 bulan berupa Rifampicin dan Lampren. Hasil pengumpulan data Profil Kesehatan

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT pada tahun 2013 dilaporkan bahwa jumlah penderita kusta (baik

PB dan MB) sebanyak 479 kasus dengan angka prevalensi rate per 10.000 penduduk sebesar 1,0,

artinya dalam setiap 10.000 penduduk ada penderita kusta sebanyak 1 orang. Pada tahun 2012

penderita kusta sebanyak 537 orang, sedangkan tahun 2011 sebanyak 155 orang. Jumlah dan

persentase penderita kusta RFT menurut kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran

Tabel 17 s/d 20.

8. Pengendalian Penyakit Filaria

Filariasis adalah penyakit menular (Penyakit Kaki Gajah) yang disebabkan oleh cacing

filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat kronis dan bila tidak

mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat

kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Penyakit ini dapat mengakibatkan penderita tidak dapat


bekerja secara optimal, bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain sehingga menjadi beban

keluarga, masyarakat dan negara.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2011 penderita penyakit

filariasis sebanyak 4.684 kasus, pada tahun 2012 jumlah penderita penyakit filariasis sebanyak 501

kasus dengan prevalensi 10, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 754 kasus dengan prevalensi

sebesar 15 yangartinya dalam setiap 100.000 penduduk ada 15 orang penderita filariasis. Jika

dibandingkan pada tahun 2012 berarti terjadi peningkatan kasus. Jumlah kasus filariasis tertinggi

adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kab. Rote Ndao. Rincian data dapat dilihat pada lampiran

tabel 25.

D. PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR

Faktor lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses timbulnya

gangguan kesehatan baik secara individual maupun masyarakat umum. Untuk memperkecil resiko

terjadinya penyakit atau ganguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan kurang sehat, dilakukan

berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, antara lain dengan pembinaan kesehatan

lingkungan pada institusi, surveilens vektor, dan pengawasan tempat-tempat umum (TTU) serta

perbaikan sarana sanitasi dasar (Penyediaan Air Bersih, Jamban Keluarga, Tempat Sampah dan

Pengelolaan Air Limbah).


1. Pengawasan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan (TUPM)

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2011 jumlah TUPM yang

ada sebanyak 6.245 buah, yang diperiksa sebanyak 4.128 buah, dan yang sehat sebanyak 2.435

buah (59,0%) sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 10.300 buah, yang diperiksa sebanyak 4.684

buah, dan yang sehat sebanyak 2.877 buah (61,4%), pada tahun 2013 sebanyak TUPM yang yang

yang ada sebanyak 6.198 diperiksa sebanyak 3.544 buah, dan yang sehat sebanyak 75,18%. Jika

dibandingkan pada tahun 2012 TUPM berarti pada tahun 2013 ada terjadi peningkatan TUPM yang

diperiksa dan yang seha (memenuhi syarat). Jumlah dan persentase TUPM sehat menurut

Kabupaten/Kota tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran Tabel 67 dan Gambar 4.18.

GAMBAR 4.18

PERSENTASE TEMPAT UMUM DAN PENGELOLAAN MAKANAN (TUPM) SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013



Dari gambar 4. 18 di atas diketahui bahwa Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan

Makanan (TUPM) sehat yang tertinggi adalah Kabupaten Ende, Sumba Barat dan yang terendah

adalah Kabupaten Manggarai Timur.

2. Sarana Sanitasi Dasar

Sarana sanitasi dasar meliputi Penyediaan Air Bersih (PAB), Jamban Keluarga (Jaga),

Tempat Sampah dan Pengelolaan Air Limbah. Laporan Profil Kesehatan se-Provinsi NTT tahun

2011, dari jumlah 1.013.793 keluarga, yang diperiksa sarana air bersih (SAB) adalah sebanyak

488.796 keluarga (48,2%) dan cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih sebanyak 364.526

(74,6%), yang terbagi atas Air Kemasan, Air Ledeng, Sumur Pompa Tangan (SPT), Sumur Gali

(SGL), Mata Air Penampungan Air Hujan (PAH) dan lainnya. Pada tahun tahun 2012 dari jumlah

975.261 keluarga, yang diperiksa SAB sebanyak 604.961 keluarga (62,0%) dan cakupan keluarga

yang memiliki akses air bersih sebanyak 366.217 keluarga (60,5%), pada tahun 2013 dari jumlah

keluarga yang ada sebanyak 1.040.576 , namun yang diperiksa SABnya adalah sebanyak 47,3 %.

Jika dibandingkan pada tahun 2012, terjadi penurunan jumlah keluarga yang diperiksa SABnya.

Data kepemilikan sarana sanitasi dasar pada tahun 2011 dari 1.013.793 keluarga yang

ada, yang dilakukan pemeriksaan Jaga sebanyak 446.415 (44,0%), yang memiliki Jaga sebanyak

374.318 (83,8%) dan cakupan Jaga sehat 202.949 keluarga (54,2%). Sedangkan pada tahun 2012

cakupan dari 533.794 keluarga yang diperiksa, yang memiliki Jaga sebanyak 418.564 (78,4%), dan

yang sehat sebanyak 238.856 keluarga (57,1%), sedangkan pada tahun 2013 dari 1.109.684


keluarga yang ada yang dilakukan pemeriksaan Jaga sebanyak 686.391 (61,9%), yang memiliki

Jaga sebanyak 560.612 (74,3%), dan cakupan Jaga sehat 308.169 keluarga (60%). berarti pada

tahun 2013 terjadi peningkatan Jaga yang diperiksa, dan jumlah jamban yang sehat juga meningkat

dibandingkan pada tahun 2012.

Data cakupan sarana tempat sampah pada Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2011,

dari jumlah 1.013.793 keluarga, yang diperiksa sebanyak 346.298 keluarga (34,2%) dengan yang

memiliki tempat sampah sebanyak 289.410 keluarga (83,6%) dan cakupan tempat sampah sehat

52,5% (151.063 keluarga). Pada tahun 2012 yang diperiksa sebanyak 387.368 (39,7%), yang

memiliki tempat sampah sebanyak 220.281 keluarga (56,9%) dan yang sehat sebanyak 120.854

keluarga (54,9%), sedangkan pada tahun 2013 yang diperiksa sebanyak 469.302 (42,3%), yang

memiliki tempat sampah sebanyak 331.900 keluarga (70,7%) dan yang sehat sebanyak 201.964

keluarga (60,8%), jika dibandingkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah keluarga yang

diperiksa dan Jaga yang sehat.

Data tentang kepemilikan pengelolaan air limbah pada tahun 2013 yang diperiksa

sebanyak 439.551 (39,6%) yang memiliki pengelolaan air limbah sebanyak 208.289 keluarga, yang

sehat 106.193 (51%). Baik tentang kepemilikan Sarana Air bersih, kepemilikan Jamban dan

pengelolaan air limbah tidak ada yang mencapai 100% yang sehat atau memenuhi syarat

kesehatan. Rincian data keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar dapat dilihat pada

lampiran Tabel 64, 65 dan 66.


E. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Upaya perbaikan gizi masyarakat pada hakekatnya dimaksudkan untuk menangani

permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai

pada kelompok masyarakat adalah kekurangan kalori protein, kekurangan vitamin A, gangguan

akibat kekurangan yodium, dan anemia gizi besi.

1. Pemantauan Pertumbuhan Balita

Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan

di Posyandu secara rutin setiap bulan. Cakupan Balita yang ditimbang, dengan Berat badan naik

dan Bawah Garis Merah sejak tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut.

GAMBAR 4.19

JUMLAH BALITA DITIMBANG, BERAT BADAN NAIK DAN BALITA BGM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 – 2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2013


Cakupan terhadap balita yang ditimbang dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi. Pada

tahun 2011 Balita yang berat badan naik sebanyak 239.559 orang (64,8%), sedangkan pada tahun

2012 sebanyak 228.949 orang (64,8%). Pada tahun 2013, sebanyak 225.737 (70,2%), Jika

dibandingkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah balita yang timbangannya naik. Balita

dengan berat di Bawah Garis Merah (BGM) pada tahun 2011 sebanyak 17.338 orang (4,7%),

sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 21.720 orang (6,0%), sedangkan pada tahun 2013 sebanyak

12.327 (3,8 %). Jika dibandingkan pada tahun 2012, terjadi penurunan bayi BGM pada tahun 2013.

Rincian per kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran Tabel 44.

2. Pemberian Tablet Vitamin A

Vitamin A adalah salah satu zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh yang berguna untuk

meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Anak yang menderita kekurangan vitamin A

jika terserang penyakit campak, diare atau penyakit infeksi lain, penyakit tersebut akan bertambah

parah dan dapat mengakibatkan kematian. Infeksi akan menghambat kemampuan tubuh untuk

menyerap zat-zat gizi dan pada saat yang sama akan mengikis habis simpanan vitamin A dalam

tubuh. Kekurangan vitamin A untuk jangka waktu yang lama juga akan mengakibatkan terjadinya

gangguan pada mata yang jika tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kebutaan.

Laporan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, jumlah anak balita (1-4 tahun) pada tahun 2011

sebanyak 605.212 balita, yang mendapat kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali berjumlah 329.766

orang (54,5%), sedangkan pada tahun 2012 jumlah anak balita (1-4 tahun) sebanyak 375.332 balita,


dan yang mendapat vitamin A sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 295.424 balita (78,7%). Sedangkan

pada tahun 2013 jumlah anak balita (1-4 tahun) sebanyak 324.226 balita, dan yang mendapat

vitamin A sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 281.374 balita (86,74 %). Jika dibandingkan pada tahun

2013 pemberian vitamin A pada balita ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.

Untuk pemberian Vitamin A pada bayi (6-11 bulan), pada tahun 2011 dari total jumlah bayi

(6-11 bulan) sebanyak 131.029 orang, yang mendapat Vitamin A sebanyak 61.650 orang (47,1%).

Sedangkan pada tahun 2012, dari total jumlah bayi (6-11 bulan) sebanyak 82.031 orang, yang

mendapat Vitamin A sebanyak 57.767 orang (70,4%). Pada tahun 2013, dari total jumlah bayi (6-11

bulan) sebanyak 55.446 orang, yang mendapat Vitamin A sebanyak 47.018 bayi (84,81%). Jika

dibandingkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan pemberian vitamin A pada bayi dibandingkan

pada tahun 2012. Rincian pemberian Vitamin pada Balita 1-4 tahun dan Bayi 6-11 bulan per

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran Tabel 32.

3. Pemberian Tablet Besi

Pelayanan pemberian tablet besi (Fe) dimaksudkan untuk mengatasi kasus Anemia serta

meminimalisasi dampak buruk akibat kekurangan Fe khususnya pada ibu hamil. Perkembangan

cakupan pemberian tablet besi pada ibu hamil (Fe-1 dan Fe-3) pada tahun 2009– 2013 dapat dilihat

pada Gambar 4.20 di bawah ini.


GAMBAR 4.20

PERSENTASE CAKUPAN PEMBERIAN TABLET BESI PADA IBU HAMIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013

Sumber : Profil Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2013

Pada gambar 4.20 di atas terlihat bahwa trend cakupan pemberian tablet besi (Fe-1 dan

Fe-3) dari tahun 2008–2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 pemberian Fe1 pada ibu hamil

sebanyak 84.822 orang (73,5%), pada tahun 2009 menurun menjadi 88.505 orang (73,3%), pada

tahun 2010 menurun lagi menjadi 88.080 orang (72,1%), pada tahun 2011 meningkat menjadi

97.518 orang (75,5%), pada tahun 2012 meningkat menjadi 98.268 orang (79,1%). Dan selanjutnya

pada tahun 2013 sebesar 89.205 (71,40%) bumil mendapatkan Fe1. Jika dibandingkan pada tahun

2012, terjadi penurunan pada tahun 2013. Untuk pemberian Fe-3 kepada ibu hamil dari tahun 2009-


2012 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 Fe-3 diberikan kepada 75.703 orang (62,7%), pada

tahun 2010 menjadi 78.287 orang (64,1%), pada tahun 2011 menjadi 84.970 orang (65,8%), pada

tahun 2012 meningkat menjadi 85.843 orang (65,8%) bumil. Dan selanjutnya pada tahun 2013

sebanyak 82.039 orang (65,67%) bumil yang mendapat Fe-3. Jika dibandingkan pada tahun 2012,

tidak terlalu berubah. Rincian cakupan pemberian tablet besi kepada ibu hamil menurut

kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran Tabel 30.

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

Revolusi KIA NTT; Semua Ibu Hamil Melahirkan di fasilitas Kesehatan yang Memadai 114

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas salah satunya didukung oleh sarana dan

prasaranan kesehatan yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagai salah

satu syarat pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara umum yang harus

dilakukan sera terus menerus dari tahun ke tahun. Sarana kesehatan tersebut berupa rumah sakit,

puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan serta tenaga kesehatan.

Penyediaan sarana ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam

bab ini situasi sumber daya kesehatan disajikan melalui gambaran keadaan sarana kesehatan,

tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN

Sarana kesehatan yang disajikan dalam bab ini meliputi Puskesmas, rumah sakit (Rumah

Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus), sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan,

sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), dan institusi pendidikan tenaga

kesehatan.


1. Puskesmas

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah

kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Jumlah Puskesmas yang terdata sampai akhir 2012

sebanyak 348 unit dengan rincian jumlah puskesmas Perawatan 160 unit dan puskesmas Non

Perawatan 188 unit, dan pada tahun 2013 menjadi 368 dengan jumlah puskesmas Perawatan 165

unit dan puskesmas Non Perawatan 209 unit

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap

puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Pada rentang waktu tahun 2009 sampai

2013, jumlah puskesmas rawat jalan dan rawat inap mengalami peningkatan yang berarti. Pada

tahun 2009 sebesar 6,5, pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,6, pada tahun 2011 terus meningkat

menjadi 7,1 dan pada tahun 2012 ratio puskesmas tetap yakni 7,1. selanjutnya pada tahun 2013

rationya menjadi 7,4, terjadi peningkatan sedikit sebesar 0,3.

Jumlah dan ratio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2009 - 2013 disajikan

pada Gambar 5.1, sedangkan rincian puskesmas menurut kabupaten/kota disajikan pada lampiran

Tabel 70.


GAMBAR 5.1

JUMLAH PUSKESMAS DAN RATIONYA TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, beberapa Puskesmas non

perawatan ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas perawatan. Lokasi Puskesmas perawatan ini

ditempatkan di daerah yang jauh dari rumah sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan, serta

di wilayah atau pulau-pulau yang terpencil. Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dari tahun

2009 – 2013 mengalami peningkatan yaitu tahun 2009 meningkat menjadi 112 unit, tahun 2010 menjadi

127 unit, tahun 2011 meningkat terus menjadi 140 unit dan pada tahun 2012 menjadi 160 unit,


selanjutnya pada tahun 2013 menjadi 165 unit. Perkembangan jumlah Puskesmas Perawatan dan

Puskesmas Non Perawatan pada tahun 2009 – 2013 disajikan pada Gambar 5.2 berikut ini.

GAMBAR 5.2

JUMLAH PUSKESMAS PERAWATAN DAN PUSKESMAS NON PERAWATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya,

puskesmas dibantu dengan sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu

sebagai unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih

kecil pada tahun tahun 2009 jumlah pustu 1.115 unit, pada tahun 2010 menurun menjadi 1.054, pada


tahun 2011 kembali menurun menjadi 1.050 unit dan pada tahun 2012 menjadi 1.045 unit, selanjutnya

pada tahun 2013 menjadi 1.009. Jika dibandingkan pada tahun 2013 jumlah Puskesmas Pembantu ini

mengalami penurunan dibanding pada tahun 2012. Rincian jumlah pustu dan rasio terhadap 100.000

penduduk disajikan pada gambar 5.3.

GAMBAR 5.3

JUMLAH PUSKESMAS PEMBANTU DAN RATIONYA TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


Berdasarkan keseluruhan jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) di Provinsi NTT,

pada tahun 2013 sebanyak 368 sarana, jumlah sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas) terbanyak

terdapat di Kabupaten TTS (30 Puskesmas) dan Kefamenanu sebanyak 26 Puskesmas, sedangkan


Kabupaten yang memiliki puskesmas paling sedikit jumlahnya yaitu di Kabupaten Sabu Raijua yaitu 6

unit Puskesmas. Pada tahun 2013 jumlah Puskesmas Perawatan semakin meningkat dibandingkan

dengan tahun lalu adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung Revolusi KIA yang

dicanangkan pada tahun 2010 yaitu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai agar ibu hamil dapat

melahirkan selamat.

Penurunan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) dari tahun 2010 sampai 2013 dikarenakan

beberapa faktor diantaranya terjadinya penambahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah sehingga

status Pustu dinaikkan menjadi Puskesmas. Untuk tahun 2013, Kabupaten dengan jumlah Pustu

terbanyak yaitu Kabupaten Kupang yakni 151 buah dan paling sedikit di Kabupaten Rote Ndao sebanyak

85 buah.

2. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang

kuratif dan rehabilitatif, dan juga sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Sejalan dengan

meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah rumah sakit (umum dan

khusus) dari tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rumah sakit umum sebanyak

31 buah dan rumah sakit khusus 1 buah, tahun 2010 rumah sakit umum sebanyak 33 buah dan rumah

sakit khusus 3 buah, pada tahun 2011 jumlah rumah sakit umum bertambah menjadi 36 buah dan rumah

sakit khusus 4 buah, dan pada tahun 2013 jumlah rumah sakit umum menjadi 37 buah dan rumah sakit

khusus 4 buah. Rumah sakit tersebut dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,


TNI/POLRI, dan swasta. Untuk mengetahui jumlah rumah sakit umum dan khusus berdasarkan

kepemilikannya pada periode tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran Tabel 70.

Kemampuan Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari jumlah

dan rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Jumlah tempat tidur rumah sakit umum

milik pemerintah dan rumah sakit umum milik swasta pada kurun 3 tahun terakhir dari tahun 2011 - 2013

mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah tempat tidur rumah sakit swasta kami tidak mengetahui

dengan pasti jumlahnya disebabkan beberapa rumah sakit swasta tidak melaporkan data mengenai

jumlah tempat tidur. Dan pada tahun 2012 jumlah tempat tidur rumah sakit umum sebanyak 1.868 dan

jumlah tempat tidur rumah sakit swasta sebanyak 894 buah. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah tempat

tidur rumah sakit umum sebanyak 1.435 buah dan jumlah tempat tidur rumah sakit swasta sebanyak

782 buah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tempat tidur baik rumah sakit pemerintah

maupun swasta mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan kurang validnya data yang masuk

kepada kami, dan adanya Rumah Sakit yang belum memasukkan laporannya sampai saat ini.

Gambaran peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan rincian per kabupaten/kota dapat

dilihat pada lampiran Tabel 60.


GAMBAR 5.4

PERKEMBANGAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 - 2013


Ratio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan

tempat tidur baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Selama tahun 2009 – 2013, ratio

tempat tidur rumah sakit per 100.000 pendududk mengalami fluktuasi, pada tahun 2009 ratio tempat tidur

sebesar 53,6, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 59,6, pada tahun 2011 kembali mengalami

penurunan menjadi 44,9, pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 56,4, dan pada tahun 2013

mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 44,8. Artinya bahwa setiap 100.000 penduduk hanya

tersedia 45 tempat tidur, hal ini menyebabkan ada pasien yang tidak dapat tempat ketika jatuh sakit.


Gambar 5.5 menyajikan jumlah tempat tidur dan rasio tempat tidur per 100.000 penduduk pada tahun

2009 – 2013

GAMBAR 5.5

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAN RATIONYA PER 100.000 PENDUDUK, DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 – 2013


3. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Jumlah distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu indikator

penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan. Pada Gambar 5.6


disajikan jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut jenis dari tahun 2009

– 2013. Untuk melihat lebih rinci per kabupaten/kota tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Lampiran

Tabel 70.

GAMBAR 5.6

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MENURUT JENIS

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009-2013



4. Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Pengembangan Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat merupakan salah satu

langkah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang melibatkan potensi

masyarakat didalamnya. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di antaranya

adalah Posyandu, Polindes (Pondok Bersalin Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), Poskesdes

(Pos Kesehatan Desa), Desa Siaga, POD (Pos Obat Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja)

dan sebagainya.

Posyandu, merupakan salah satu bentuk UKBM yang telah lama dikembangkan dan paling

dikenal di masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, Posyandu diharapkan dapat

menyelenggarakan 5 (lima) program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana,

perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangan dan penilaian

kinerjanya, Posyandu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) strata yaitu Posyandu Pratama, Posyandu

Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Pada tahun 2013 terdapat 9.368 dan jumlah

Posyandu yang aktif berjumlah 4.798 buah (51,22%). Perkembangan Posyandu pada tahun 2013

meningkat dibandingkan pada tahun 2012, baik strata mandiri dan purnama. Perkembangan

Posyandu menurut strata dalam periode tahun 2009-2013 disajikan pada Gambar 5.7 dan rincian

jumlah Posyandu pada tahun 2013 menurut kabupaten/kota disajikan pada lampiran Tabel 72.


GAMBAR 5.7

JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2009 - 2013


Dari gambar 5.7 di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 – 2013 terjadi

peningkatan jumlah Posyandu. Dan yang cukup menggembirakan jumlah Posyandu yang aktif

juga meningkat. Pada tahun 2012 terdapat 9.329 Posyandu terdiri dari Posyandu Mandiri

sebanyak 409 buah (4,4%) dan Posyandu Purnama sebanyak 3.845 buah (41,2%). Pada tahun

2013 terdapat 9.368 Posyandu terdiri dari Posyandu Mandiri sebanyak 514 buah (5,49%) dan

Posyandu Purnama sebanyak 4.088 buah (43,64%).


5. Pos Kesehatan Desa

Poskesdes merupakan salah satu indikator suatu desa disebut desa siaga. Poskesdes

merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Kegiatan utama poskesdes yaitu pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans perilaku berisiko,

lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan di

Poskesdes juga mencakup pertolongan persalinan dan pelayanan KIA. Tenaga poskesdes minimal

1 (satu) orang bidan dan 2 (dua) orang kader. Jumlah poskesdes pada tahun 2010 sebanyak 485

unit, pada tahun 2011 berjumlah 364 unit dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 594 unit,

selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 570 unit, hal ini mungkin disebabkan

kurangnya pembinaan dan dukungan dana. Rincian jumlah Poskesdes pada tahun 2013 menurut

kabupaten/kota disajikan pada lampiran Tabel 73.

6. Desa Siaga

Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk

mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri. Menindaklanjuti Kepmenkes

RI Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010, desa siaga dikembangkan menjadi desa siaga aktif. Desa

Siaga Aktif adalah pembentukan bentuk pengembangan dari desa siaga yang penduduknya dapat

mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari


melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut

seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)

atau sarana kesehatan lainnya, dan atau penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan

surveilens berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi,

lingkungan, dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan

lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jumlah

desa siaga pada tahun 2010 sebanyak 917 desa, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.138 desa

dan pada tahun 2012 sebanyak 1.233 desa. Pada tahun 2013 jumlah Desa Siaga ini menjadi 1.422

desa (44,34%) dari jumlah desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3.207

desa/kelurahan. Desa siaga yang aktif berjumlah 813 desa (57,2%). Rincian jumlah desa siaga per

Kabupaten/Kota dapat kita lihat pada Lampiran Tabel 73 menyediakan rincian data desa siaga

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013.

B. TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas diperlukan

dalam pembangunan kesehatan. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas

dibutuhkan pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang berkualitas tentunya. Proses pendidikan

dan pengembangan/pelatihan tenaga kesehatan dapat disediakan oleh pemerintah dan swasta.


1. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan Tenaga Kesehatan tidak saja berasal dari pihak pemerintah tetapi juga

mendapat sumbangan dari pihak swasta. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan jenjang

Diploma yang berada dibawah binaan Kementerian Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan dan

Non Poltekkes (milik Swasta, TNI/POLRI dan Pemda). Program Pendidikan D-III institusi pendidikan

tenaga kesehatan dan program studi (Prodi) berkembang pesat terutama dari sektor swasta karena

semakin banyak diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2009 – 2013, data tenaga kesehatan yang

dihasilkan dari pendidikan yang disediakan pemerintah dan swasta mengalami peningkatan yang

memuaskan sehingga jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan relatif

mengalami peningkatan yaitu dari 10.529 orang pada tahun 2008, meningkat menjadi 10.833 orang

pada tahun 2009, tahun 2010 meningkat menjadi 13.496 orang, pada tahun 2011 meningkat menjadi

14.253 orang dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 14.863 orang, pada tahun 2013 menjadi

16.677 orang, berarti terjadi peningkatan dibanding tahun 2012.

Dari jumlah 14.863 orang tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan

di kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2012 terdiri dari Tenaga paramedis perawatan yang

meliputi tenaga Perawat sebanyak 6.551 orang, tenaga Bidan sebanyak 3.798 orang, tenaga Medis

sebanyak 1.077 orang, tenaga Farmasi sebanyak 777 orang, tenaga Gizi sebanyak 526 orang,

tenaga Teknisi Medis sebanyak 578 orang, tenaga Sanitasi sebanyak 685 orang, tenaga Kesehatan

Masyarakat sebanyak 787 orang dan tenaga fisioterapis sebanyak 84 orang. Sedangkan pada tahun

2013 dari 16.677 orang tenaga kesehatan terdiri dari Tenaga paramedis perawatan yang meliputi


tenaga Perawat sebanyak 9.598 orang, tenaga Bidan sebanyak 3.737 orang, tenaga Medis

sebanyak 612 orang, tenaga Farmasi sebanyak 555 orang, tenaga Gizi sebanyak 371 orang, tenaga

Teknisi Medis sebanyak 455 orang, tenaga Sanitasi sebanyak 597 orang, tenaga Kesehatan

Masyarakat sebanyak 655 orang dan tenaga fisioterapis sebanyak 97 orang. Lampiran tabel 74

sampai 78 menyajikan rincian tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan di

kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2013. Untuk rincian jenis tenaga kesehatan dengan

perhitungan ratio per 100.000 penduduk menurut jenis tenaga kesehatan disajikan pada Tabel 5.1 di

bawah ini.


TABEL 5. 1

TENAGA KESEHATAN MENURUT JENISNYA RATIO PER 100.000 PENDUDUK

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

JENIS TENAGA KESEHATAN

NTT

NASIONAL

1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Perawat 5. Bidan 6. Ahli Gizi 7. Sanitarian 8. Tenaga Kefarmasian 9. Sarjana Kesehatan Masyarakat 10. Keterapian Fisik 11. Keteknisian Medis

10

1,9 3,2

116 75,4

8,4 12,5 14,2 12,4

2 9,2

: : : : : : : : : : :

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

40 6 11

117 100

22 40 10 40 30 4

: : : : : : : : : : :

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000


Dapat dilihat pada tabel 5.1 di atas, ratio masing-masing jenis tenaga kesehatan per

100.000 penduduk, artinya bahwa dalam 100.000 penduduk dapat dilayani oleh tenaga kesehatan

sesuai masing-masing jenis yang tenaga pada tabel tersebut di atas. Ratio jenis tenaga kesehatan

per 100.000 penduduk pada Tahun 2013 yang terbanyak adalah tenaga keperawatan 116 per

100.000 penduduk terjadi penurunan dibanding tahun 2012 dan terendah pada jenis tenaga

kesehatan Keterapian Fisik 2 per 100.000 penduduk sama keadaannya pada tahun 2012. Pada


tabel ini juga dapat dilihat bahwa ratio Dokter Spesialis masih sangat rendah dan belum mencapai

target Nasional, Dokter Gigi masih rendah juga dan sama seperti tahun 2012, sedangkan dokter

umum meningkat dibanding pada tahun 2012, keadaan ini diharapkan akan meningkat sejalan

dengan berbagai kebijakan tetang ketenagaan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk

menambah jumlah tenaga kesehatan terutama Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi di

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Persebaran Sumber Daya Masyarakat (SDM) Kesehatan

1) SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi

Pada tahun 2013, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan latar belakang pendidikan

kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berjumlah 969 orang. Jumlah

tersebut dengan spesifikasi terdiri dari tenaga Perawat, Bidan, Sarjana Kesehatan Masyarakat,

Farmasi, Sanitarian, Gizi, tenaga Medis, dan tenaga Teknisi Medis. Untuk Dinas Kesehatan

Provinsi, jumlah PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan sebanyak 175 orang. Jumlah

tersebut berasal dari tenaga dokter umum, dokter gigi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Perawat,

Farmasi, Gizi dan Tenaga Sanitarian. Rinciannya mengenai SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan

Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran Tabel 74 - 78.

2) SDM Kesehatan di Rumah Sakit

Jumlah PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit

yang tersebar 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT sebanyak 3.241 orang, namun data ini tidak


valid karena data ketenagaan pada beberapa Rumah Sakit yang ada di Kota Kupang sampai

saat ini tidak masuk. Kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit terdiri dari perawat

menduduki urutan pertama jumlah tenaga kesehatan terbanyak, Bidan, Tenaga Medis, tenaga

Teknisi Medis, tenaga Farmasi, tenaga Gizi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan

tenaga Fisioterapi. Rincian data dapat dilihat pada lampiran Tabel 74 - 78.

3) SDM Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat,

kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang ada terutama

ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2013 terdapat 9.628 orang PNS dengan latar

belakang pendidikan kesehatan terdiri dari tenaga Perawat, Bidan, tenaga medis, Sanitarian ,

tenaga Farmasi, tenaga Gizi, tenaga Teknisi Medis, Tenaga Fisioterapi dan Sarjana Kesehatan

Masyarakat. Lampiran Tabel 74 - 78 memberikan rincian data mengenai SDM Kesehatan yang

bekerja di Puskesmas di Prov. NTT.

C. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan kesehatan adalah salah satu komponen sumber daya yang diperlukan dalam

menjalankan pembangunan kesehatan. Untuk mendukung pembangunan di bidang kesehatan di

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2013 terdapat berbagai sumber pembiayaan kesehatan

seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Sumber Pemerintah Lain dengan total


anggaran sebesar Rp. 1.263.393.243.562,-. Alokasi anggaran kesehatan bersumber APBD

Kabupaten/Kota tahun 2013 sebesar Rp. 1.015.461.992.311,- atau 80,38% dari total anggaran

kesehatan; sementara persentase APBD Kesehatan terhadap APBD Kabupaten/Kota sebesar

42,92%. Lampiran tabel 79 menyajikan rincian alokasi anggaran kesehatan Kabupaten/Kota se-

Provinsi NTT tahun 2013.

Besaran anggaran pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi NTT sebesar Rp. 43.907.254.800,- dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) sebesar Rp. 32.849.999.000.,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 35.000.000.000,-.

Alokasi dan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013 disajikan

pada Tabel 5.2 di bawah ini.


TABEL 5.2

ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2013

NO SUMBER DANA ALOKASI REALISASI %

1 APBD Dinkes Provinsi NTT : 43.907.254.800,- 40.821.777.815,- 93,00

2 APBN (Dana Dekonsentrasi) 32.849.999.000,- 30.720.487.106,- 93,52

3 Tugas Pembantuan 35.000.000.000,- 33.803.066.600,- 96,58

T O T A L 111.757.253.800,- 105.345.331.521,- 94,26

Sumber : Subag. Program Data dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bidang kesehatan Provinsi NTT

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2013. Dalam DPA SKPD tahun 2013, jenis pembiayaan dibagi

menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung untuk membiayai

gaji pokok PNS/uang representatif; Tunjungan Keluarga, Tunjangan Jabatan; Tunjangan Fungsional;

Tunjangan Umum; Tunjangan Beras; Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus; Pembulatan Gaji; iuran

Asuransi Kesehatan; dan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum.


Pada Tabel 5.2 di atas, alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas

Kesehatan dan UPT lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2012 berjumlah

Rp. 42.897.928.991,- dibagi ke kantor Dinas Kesehatan Prov. NTT, UPTD Pengembangan SDM

Kesehatan Kupang, UPT Laboratorium Kesehatan Kupang dan UPT Pengelolaan Obat, Vaksin dan

Perbekalan Kesehatan Kupang. Dari keselurahan dana tersebut, anggaran yang terealisasi sebesar

95,29% atau Rp. 40.875.456.265,-

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Selain APDB, pembiayaan kesehatan juga berasal dari dana Dekonsenstrasi/APBN. Dana

APBN (Dana Dekonsentrasi) membiayai 6 program yang terdiri dari : 1). Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; 2). Program Bina Gizi

dan Kesehatan Ibu dan Anak; 3). Program Pembinaan Upaya Kesehatan; 4). Program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 5). Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 6). Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.. Rincian Alokasi dan

realisasi dana Dekonsentrasi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 5.3.


TABEL 5.3

ALOKASI DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (DEKONSENTRASI)

DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT TAHUN 2013

NO P R O G R A M ALOKASI REALISASI

(Rp) (Rp) %

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Kesehatan

5.009.920.000,- 4.800.910.387,- 95,83

2 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 10.700.138.000,- 10.271.939.686,- 96,00

3 Pembinaan Upaya Kesehatan 5.611.246.000,- 5.450.098.600,- 97,13

4 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan 6.762.707.000,- 5.828.752.722,- 86,19

5 Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2.460.378.000,- 2.063.975.711,- 83,89

6 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan 2.305.610.000,- 2.304.810.000,- 99,97

T O T A L

32.849.999.000,-

30.720.487.106,-

93,62

Sumber : Subag. Program Data dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

mendapatkan anggaran paling besar diantara keenam program lainnya, dari total alokasi dana

APBN (Dekonsentrasi) berjumlah Rp. 32.849.999.000,-

BAB VI P E N U T U P


137

BAB VI P E N U T U P

Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 memberikan gambaran secara

garis besar tentang situasi dan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2013 yang mana memperlihatkan seberapa jauh perubahan dan perbaikan keadaan kesehatan yang

telah dicapai, serta menunjukkan kekurangan dan kelebihan dari setiap upaya-upaya kesehatan yang

dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari kontribusi lintas sektor terkait.

Gambaran tersebut merupakan fakta yang harus dikomunikasikan baik kepada pimpinan

dan pengelola program kesehatan maupun kepada lintas sektor dan masyarakat di kabupaten/kota yang

dideskripsikan melalui data dan informasi. Hal ini berimplikasi pada kualitas data dan informasi yang

disajikan di dalam Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikianlah penyajian Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dengan

harapan bermanfaat bagi berbagai pihak.

RReevvoolluussii KKIIAA NNTTTT :: SSeemmuuaa IIbbuu HHaammiill MMeellaahhiirrkkaann ddii FFaassiilliittaass KKeesseehhaattaann yyaanngg MMeemmaaddaaii